1.1. KONDISI UMUM S - pom.go.idpom.go.id/ppid/2015/rbalai/jambi.pdfMakanan di Jambi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi,

1 Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

esuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan

nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan

Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang

ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah

sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya

RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap

ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua,

RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam,

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang terus meningkat.

Sebagaimana amanat tersebut di atas dan dalam rangka mendukung

pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta

program dan kegiatan untuk periode tahun 2015-2019 dan berpedoman pada

RPJMN 2015-2019.

S


Proses penyusunan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

tahun 2015 - 2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014,

serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra Balai Pengawas Obat

dan Makanan di Jambi. Selanjutnya Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Jambi periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Pengawas

Obat dan Makanan di Jambi dibandingkan dengan pencapaian dari periode

sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi umum Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada saat

ini berdasarkan peran, tugas fungsi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1.1.1 Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang bertugas mengawasi

peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan di

wilayah provinsi Jambi. Tugas, fungsi dan kewenangan Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi di atur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 tahun

2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebelumnya merupakan Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor wilayah Kesehatan di provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Balai Pengawas

Obat dan Makanan di Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;

b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu

produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;

c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk

secara mikrobiologi;

d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi;

e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;


f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI sesuai

dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI merupakan garda terdepan

dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Disisi lain, tugas pokok dan fungsi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi juga sangat penting dan strategis dalam

rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang

telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, khususnya pada butir :

2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

5). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor

kesehatan;

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

Untuk mendukung tugas- tugas tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan

di Jambi perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya

manusia, serta sarana prasarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem

teknologi dan informasi, dan lain sebagainya,

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi idealnya dapat menjalankan

tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada

kasus-kasus yang dilaporkan. Luas wilayah Propinsi Jambi ± 53.435,00 km2 terdiri


dari luas daratan 50.160,05 km2 dan perairan 3.274,95 km2 dengan wilayah

pengawasan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu :

Kabupaten Kerinci : 3.355,27 km2 ,

Kabupaten Bungo: 4.659 km2,

Kabupaten Tebo : 6.461 km2,

Kabupaten Merangin : 7.679 km2 ,

Kabupaten Sarolangun : 6.184 km2,

Kabupaten Batang Hari : 5.804 km2

Kabupaten Muaro Jambi : 5.326 km2 ,

Kab.Tanjung Jabung Barat : 4.649,85 km2 ,

Kab.Tanjung Jabung Timur :5.445km2

Kota Sungai Penuh : 391,5 km2,

Kota Jambi : 205,43 km2 ,

Umumnya wilayah Propinsi Jambi dapat ditempuh dengan transportasi

darat dan ada beberapa yang melalui air (sungai), seperti di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Lama waktu perjalanan ke Ibukota

Kabupaten rata-rata 4 jam, untuk Ibu Kota Kabupaten yang terjauh membutuhkan

waktu tempuh 12 jam dan Ibu Kota Kabupaten yang terdekat hanya membutuhkan

waktu 30 menit, Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan ke sarana, waktu yang

diperlukan di satu wilayah kerja rata-rata 2 hari. untuk Kabupaten terjauh

dibutuhkan waktu 5 hari kerja dan yang terdekat 1 hari kerja, kondisi ini

merupakan salah satu faktor yang sangat sulit bagi Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan justru menjadi tantangan tersendiri

bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan revitalisasi dan

penguatan terhadap mandat dan kinerjanya mengawasi keamanan mutu produk

obat dan makanan, baik produk dalam negeri maupun produk impor yang beredar

di masyarakat.

Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola

hidup masyarakatnya. menjaga pola hidup sehat juga menjadi semakin sulit untuk

dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama


pemenuhan standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang tidak begitu baik

bagi kesehatan juga hampir-hampir tidak bisa dihindari.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Jambi berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 tahun 2014, tanggal

17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1)

dan (3) serta Pasal 34, dikategorikan kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan

Tipe A.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Kepala Balai POM

Sub Bagian

Tata Usaha

Seksi

Pengujian

Pangan dan

Bahan

Berbahaya

Seksi

Pemeriksaan

dan

Penyidikan

Seksi

Sertifikasi dan

Layanan

Informasi

Konsumen

Seksi Pengujian

Terapetik,

Nar, OT,

Kosmetik dan

P.Komp

Seksi

Pengujian

Mikrobiologi

Kelompok Jabatan

Fungsional


Masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,

Kosmetik dan Produk Komplemen

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujiaan dan

penilaian mutu di bidang terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan

produk komplemen.

2. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.


penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan

penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

3. Seksi Pengujian Mikrobiologi.


penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan

penilaian mutu secara mikrobiologi.

4. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.


penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan

contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi, sarana

pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk

terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik,

produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

5. Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.


penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan

distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

6. Subbagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di

lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi.


7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan

fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas

farmasi dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan bidang

keahliannya.

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki

keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Balai Pengawas

Obat dan Makanan di Jambi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat

dan Makanan sampai tahun 2014 adalah sejumlah 68 orang yang terdistribusi pada:

1. Sub Bagian Tata Usaha 18 (delapan belas) orang, dengan latar belakang

pendidikan terdiri dari Apoteker 3 (tiga) orang (Kepala Balai POM dan CPNS),

Sarjana Ekonomi 1 (satu) orang, Sarjana Hukum 2 (dua) orang, Sarjana

Teknologi Pangan 1 (satu) orang, D3 Komputer/Akuntansi 2 (dua) orang, D1

Analis Kesehatan 1 (satu) orang, SMF 2 orang, SLTA Umum/Kejuruan 5 (lima)

orang, dan SD 1 (satu) orang;

2. Seksi Pengujian Teranokoko berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan latar

belakang pendidikan yang terdiri dari Apoteker 11 (sebelas) orang, Sarjana

Kimia 2 (dua) orang, D3 Farmasi/Kimia 2 (dua) orang dan SMF 3 (tiga) orang;

3. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 10 (sepuluh) orang dengan latar

belakang pendidikan Apoteker 6 (enam) orang, SMF 3 (tiga) orang, dan SMAK 1

(satu) orang;

4. Seksi Pengujian Mikrobiologi 6 orang latar belakang pendidikan Apoteker 2

orang, Sarjana Biologi 1 orang, D3 Farmasi/Kimia 1 orang dan SMF 2 orang, ;

5. Seksi Pemeriksaan 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan

Apoteker 4 orang, Sarjana Hukum 1 orang, Sarjana Komputer 1 orang, SMF 3

orang, dan SAKMA 1 orang;

6. Seksi Serlik 6 orang dengan latar belakang pendidikan Apoteker 4 orang, SMF

1 orang dan D3 Kimia 1 orang.


Gambar 2. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014

Tabel 1. Profil Pegawai BPOM di Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sumber :

Data BPOM tahun 2014)

No. Unit Kerja Pendidikan

JUMLAH S2 Apt S1 Non Lain Sarjana

1 2 3 4 5 6 7 1 Sub. Bag Tata Usaha - 3 4 11 18

2 Sie. Pemeriksaan dan Penyidikan

- 4 2 4 10

3 Sie. Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

1 5 - 4 10

4 Sie. Pengujian Mikrobiologi

- 2 1 3 6

5 Sie. Pengujian Teranokoko

- 11 2 5 18

6 Sie. Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

- 4 - 2 6

Total 1 29 9 29 68 Persentase 1,47% 42,65% 13,24% 42,65%

Dari komposisi SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sampai dengan

tahun 2014 terdapat 42,65% dengan latar belakang pendididkan non sarjana

sehingga dirasakan perlunya peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM agar

mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis,

0

5

10

15

20

25

30

2010 ( 73 ) 2011 ( 73) 2012 ( 68) 2013 (66) 2014 (68)

3 3 2 1 1

27 27 25

27 29

8 8 9 9 9 6 6 6 6 6

18 18 17 17 17

9 9 7

5 5 2 2 2 1 1

S2 Apoteker S1 lain D3 SMF/ SMAK SLTA SLTP SD


khususnya mengantisipasi perubahan lingkungan strategis eksternal, sehingga bisa

mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.

Pada tahun 2014 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi belum didukung

dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 19 (Sembilan

belas) orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan.

Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja.

Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakkukan moratorium pegawai

selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015-2019 berarti tidak ada penambahan

pegawai selama kurun waktu tersebut. Diperkirakan sejumlah 15 (lima belas)

pegawai akan pensiun, pindah dan sebagainya dalam lima tahun tersebut,

sementara beban kerja makin meningkat. Adanya kekurangan pegawai yang

signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum

dapat dilakukan secara optimal

1.1.3 Capaian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi periode

2010-2014

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi secara ringkas disampaikan beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai Penetapan Kinerja Tahunan dan Renstra Balai Pengawas Obat

dan Makanan di Jambi 2010-2014 (Renstra Revisi II 2010 -2014), yaitu :

SS 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka

Melindungi Masyarakat di Provinsi Jambi

Indiakator yang digunakan adalah

INDIKATOR KINERJA

1 Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar

2 Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar

3 Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar

4 Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar

5 Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar


INDIKATOR KINERJA 6 Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat dan

Mutu)

7 Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

8 Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

9 Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan

10 Proporsi Makanan yang Memenuhi Syarat

SS 2 : Terwujudnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang

Modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan

kapabilitas terunggul di Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA 1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Laboratorium

terhadap Standar Terkini

Indikator ini dihitung berdasarkan Standar Minimal Alat Laboratorium terbaru. SS 3 : Meningkatnya Kompetensi, Kapabilitas dan jumlah modal insani yang

unggul dalam Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA 1 Persentase SDM yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi

SS 4 : Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian

terhadap Program dan Administrasi di Lingkungan Balai POM di Jambi sesuai

dengan Sistem Manajemen Mutu

INDIKATOR KINERJA

1 Persentase Sertifikat Sistem Mutu yang dipertahankan

SS 5 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan

oleh Balai POM di Jambi


INDIKATOR KINERJA 1 Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang

Kinerja


Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Periode 2010-2014

NO Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Rasio

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1. Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar 0,1 0,1 0,1 0,1 99.40 1,33 -0,15 -0,94 0,51 - 1.330% -150 % -940% 510%

2. Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar

1,0 1,0 1,0 1,0 91.21 8,51 -0,23 0,23 0,00 - 8510% -23% 23% 0,00%

3. Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar 0,2 0,1 0,1 0,1 100.00

0,99 0,00 0,00 -0,23 - 495% 0,00% 0,00% -230 %

4. Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar

0,42 0,42 0,42 0,42 98.04 -0,56 0,56 0,00 0,00 - 133,33% 133,33% 0,00% 0,00%

5. Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar 2,0 2,0 2,0 2,0 89.75 2,99 2,18 -0,94 1,43 - 101,13% 105,47% 105.22% 106.56%

6 Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat & Mutu)

96,7 96,8 96,9 97,0 97,1 98,67 100 99,85 98,91 99,42 102,03%

103,31% 103,04% 101,97% 102,39%

7 Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 8,51 0,00 0,23 0,00 0,00 77,36% 0,00% 2,56% 0,00% 0,00%

8 Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,99 0,00 0,00 0,00 0,23 82,5% 0,00% 0,00% 0,00% 32,86%

9 Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan

0,01 0,01 1,65 0,01 0,01 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.600% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Proporsi Makanan yang Memenuhi Syarat 83,0 85,0 87,0 89,0 91,0 84,42 87,41 89,59 88,65 90,08 101,71%

102,84% 102,98% 99,61% 98,99%

11 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap standar terkini

60,0 70,0 75,0 80,0 90,0 - 71,2 72,5 84,29 52,62 - 101,71% 96,67% 105,36% 58,47%

12 Persentase SDM yang ditempatkan sesuai kompetensi 90,0 92,0 94,0 96,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 108,69% 106,38% 104,17% 100,00%

13 Persentase Sertifikat Sistem Mutu yang dipertahankan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14 Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

47,8 53,35 58,90 64,45 70,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 - 187,44% 169,78% 155,16% 142,86%

% Rasio : Persentase capaian (realisasi dibandingkan terhadap target)


Sebagaimana Tabel 2. terkait pencapaian kinerja berdasarkan Renstra tahun

2010-2014 tersebut di atas, kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

telah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dilihat dari seluruh indikator

kinerja sasaran sesuai dengan tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan

Makanan.

3.1 Sampling dan Pengujian Laboratorium

Sampling dan Pengujian Laboratorium yang dilakukan selama periode tahun

2010 sampai dengan 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1) Produk Obat sebanyak 2.850 sampel DIPA dan 410 sampel pihak ketiga

dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 2.837 ( 99,5%)

2) Produk Obat Tradisional sebanyak 2.111 sampel DIPA dan 17 sampel pihak

ketiga dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 1.749 ( 82,85%)

3) Produk Kosmetika sebanyak 4.018 sampel dan 50 sampel pihak ketiga dengan

hasil uji memenuhi syarat sebanyak 4. 017 (99,97%)

4) Produk Napza sebanyak 322 sampel DIPA dan 1.556 sampel pihak ketiga

kepolisian dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 322 (100%)

5) Produk Suplemen Makanan sebanyak 821 sampel DIPA dengan hasil

memenuhi syarat sebanyak 820 (99,9%)

6) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebanyak 60 sampel DIPA dengan hasil

uji memenuhi syarat sebanyak 58 (96,66%)

7) Produk Pangan sebanyak 5.039 sampel DIPA dan 2.142 sampel pihak ketiga

dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 4.487 ( 89,05%) Sampling dan

pengujian produk pangan di laboratorium meliputi pengujian pangan nasional

(1.934 sampel), pangan produk lokal (2.252 sampel), pangan jajanan anak

sekolah (454 sampel), garam beryodium (262 sampel), tepung terigu (12

sampel), jajanan pasar beduq (70 sampel), kemasan pangan (46 sampel), dan

pangan uji DNA babi (9 sampel).

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Produk Pangan yang memenuhi

syarat sebanyak 89,05% sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10,10 %

.yang terdiri dari pangan nasional 233 (3,24%), pangan produk lokal 190 (2,64%),

pangan jajanan anak sekolah 8 (0,11%), garam beryodium 113 (1,57%), tepung


terigu 4 (0,06%) jajanan pasar beduq 2 (0,03%), kemasan pangan 2 (0,03%) dan

pihak ketiga 202 (2,81%).

Pada umumnya produk pangan tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu,

yaitu antara lain; mengandung Bahan Berbahaya untuk Pangan (Formalin; Boraks;

Rhodamin B); rendahnya kadar KIO3 sesuai persyaratan yang diizinkan dalam

garam, cemaran mikroba melebihi batas; menggunakan bahan tambahan pangan

melebihi batas yang diijinkan dan lain-lain. Selain itu juga tidak memenuhi syarat

label dan penandaan, antara lain jenis pemanis yang digunakan dan jumlah

Acceptable Daily Intake (ADI). Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut

dilakukan tindak lanjut berupa penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan

produk, serta kepada produsen diberikan peringatan dan pembinaan lainnya .

Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi

mainstreaming di Renstra 2015-2019.

Di bawah ini pada gambar 3 dapat dilihat secara grafik pencapaian kinerja

BPOM di Jambi dari tahun 2010-2014.

Gambar 3. Profil Sampel Obat dan Makanan yang diuji BPOM Jambi Tahun 2010-2014

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014

827

507 497 540

479 421

426 424 420 420 423

909

556

1222

908

51

202 208 180 180 75 85 87 45 30 18 16 16 10 0

1200

909

1138

915 877

Obat

Otra

Kosmetik

Prod.Kompl

Napza

PKRT

Pangan


Dari 14 (empat belas) indikator kinerja, 5 (lima) indikator pertama baru

ditetapkan pada tahun 2013 yaitu pada revisi ketiga Renstra Balai Pengawas Obat

dan Makanan di Jambi. Hal ini bertujuan supaya dapat diukur indikator komposit

pada tahun 2014.

Kelima indikator kinerja utama tersebut sekaligus merupakan bagian dari

indikator sasaran strategis yang pertama yaitu “Meningkatnya efektifitas

pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di Provinsi

Jambi.” Kelima indikator tersebut baru diukur pencapaiannya pada tahun 2014,

dengan menggunakan data kinerja 2010 sebagai baseline. Capaian indikator kinerja

utama pada tahun 2014 secara rinci dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Utama Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2014

Target Realisasi %

Capaian

1 Persentase Kenaikan Obat yang

Memenuhi Standar

0.4% 0.75% 187.50%

2 Persentase Kenaikan Obat tradisional

yang Memenuhi Standar

4,0% 8,51% 212.75%

3 Persentase Kenaikan Kosmetik yang

Memenuhi Standar

0.5% 0.76% 152.00%

4 Persentase Kenaikan Suplemen

Makanan yang Memenuhi Standar

1.68% 0.0% 0.00%

5 Persentase Kenaikan Makanan yang

Memenuhi Standar

8.0% 5.66% 70.75%

Persentase kenaikan produk obat dan makanan yang memenuhi standar

pada tahun 2014 tersebut merupakan selisih dari persentase produk yang

memenuhi syarat pada tahun 2014 terhadap persentase produk yang memenuhi

standar pada tahun 2010. Persentase produk yang memenuhi standar merupakan


perbandingan antara jumlah produk yang memenuhi standar terhadap jumlah

sampel total yang diuji laboratorium.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian “BAIK” untuk indikator

point (1) sampai (3) karena lebih dari 100,00%, sedangkan nilai capaian “CUKUP”

untuk point (4) karena nilai capaian belum tercapai 100.00%. Untuk indikator point

(4) realisasi 0,00%, hal ini disebabkan karena dari tahun sebelumnya persentase

suplemen makanan yang memenuhi syarat sudah mencapai 100,00% (nilai

maksimal capaian) sehingga ditahun berikutnya diperoleh nilai capain 100,00%

akan terlihat seperti tidak ada kenaikan capaian, sementara target yang ditetapkan

sebesar 1,68% untuk selanjutnya agar penetapan target berikutnya harus

berdasarkan analisis trend data sebelumnya.

Penetapan kriteria persentase masing-masing capaian mengacu pada

peraturan Bappenas PP.39/2006, dengan kriteria sebagai berikut:

95.0% < X < 105.0%

BAIK

70,0% < X < 95.0% 105.0% < X < 130.0%

CUKUP

X ≤ 70.0% X ≥ 130,0%

TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

*X = persen capaian

Pembahasan lebih lanjut mengenai persentase kenaikan produk obat dan

makanan yang memenuhi standar tersebut akan dijelaskan pada pembahasan

masing-masing sasaran strategis berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka

Melindungi Masyarakat di Provinsi Jambi.

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 10 (sepuluh)

indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pencapaian Indikator Kinerja nomor (1) Persentase Kenaikan Obat

Yang Memenuhi Standar dan Pencapaian Indikator Kinerja nomor (6)

Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat, Dan Mutu)

Pada tahun 2014, proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat, dan

mutu) adalah sebesar 99,42% dari target 97,10% atau dengan kata lain

persentase capaian indikator kinerja nomor (6) adalah 102,39% terhadap

target.


Gambar 3. Proporsi Obat yang Memenuhi Standar Tahun 2010 – 2014

Gambar 4. Persentase Kenaikan Obat yang Memenuhi Standar Th. 2010 – 2014

Dari gambar 3 dan 4 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai

tahun 2013 terjadi penurunan jumlah proporsi obat yang memenuhi standar.

Hal ini terjadi karena terdapat perubahan metodologi dalam penetapan

prioritas sampling sehingga pemetaan wilayah sampling semakin tepat

sasaran.

Dari gambar 4 diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 dilakukan pendekatan

analisis risiko yang dipertajam sesuai tingkat kekritisan sehingga diperoleh

targetted sampel yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori untuk routine

sampling dan 4 (empat) kriteria untuk triggered sampling serta peningkatan

cakupan kemampuan uji laboratorium Balai POM di Jambi.


Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar pada tahun 2014 sebesar

0.51% dari target 0.1% dengan demikian persentase capaian sebesar

510.0%. Berdasar kriteria hal ini berarti indikator nomor 1 tidak dapat

disimpulkan. Capaian sangat melebihi target yang ditetapkan hal ini berarti

perlu dievaluasi lagi penetapan target untuk periode berikutnya.

Setelah produk beredar di pasaran, Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Jambi melakukan post market control sebagai upaya untuk menjamin bahwa

produk yang beredar di pasaran tetap memenuhi persyaratan keamanan,

khasiat dan mutu seperti pada saat didaftarkan untuk mendapatkan

persetujuan/ nomor ijin edar. Post market control antara lain dilakukan

melalui:

pengambilan sampel produk di pasaran,

pengujian laboratorium,

upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat,

pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk

obat yang tidak memenuhi syarat.

Pengambilan sampel produk di pasaran dilakukan dengan pendekatan

analisis resiko. Dengan cara ini produk yang mempunyai resiko paling tinggi

dan paling banyak digunakan oleh masyarakat akan mempunyai peluang

untuk disampling lebih banyak. Selain itu sampling juga dilakukan untuk

keperluan compliance dan vigilance. Hal ini dilakukan untuk melihat

kepatuhan terhadap pemenuhan CPOB dan kemungkinan produk dipalsukan.

Sampling dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah untuk memastikan

Jika dibandingkan terhadap data baseline tahun 2010 dengan proporsi sebesar 98,67% maka pada tahun 2011-2014 terjadi kenaikan persentase obat yang memenuhi syarat. Hal ini berarti berdasarkan indikator kinerja nomor (1) dan (6), sasaran strategis nomor (1) yaitu meningkatnya efektifitas pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat tercapai.


keterwakilan (representativeness) terhadap populasi produk yang beredar di

pasaran. Pada tahun 2014 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian

terhadap 517 sampel obat, dengan hasil 514 (99,42%) sampel obat

memenuhi syarat dan 3 (0.58%) sampel obat yang tidak memenuhi syarat.

Gambar 5. Hasil Pengujian Sampel Obat tahun 2014

Pengujian laboratorium dengan parameter uji yang telah ditetapkan

dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah bahwa produk yang beredar di

pasaran tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Untuk

itu diperlukan kemampuan laboratorium yang handal yang mampu

mengawal semua produk yang telah diberikan persetujuan edar. Munculnya

produk-produk baru harus dapat diantisipasi oleh laboratorium Balai POM di

Jambi, baik dari segi peralatan, SDM, Metoda Analisa, Reagensia, Baku

pembanding, dan dukungan teknologi informasi. Balai POM di Jambi akan

terus berupaya memenuhi kebutuhan peralatan laboratorium agar

senantiasa dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis.

Masih ditemukannya obat palsu dan sub standar di Indonesia disebabkan

karena masih adanya unsur permintaan dan penawaran (supply-demand)

dijalur ilegal. Sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera dan kondisi

keuangan masyarakat merupakan sebagian faktor yang menyebabkan

produk obat palsu dan sub standar masih beredar di Indonesia. Rendahnya

putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak

pidana bidang obat dan makanan merupakan salah satu penyebab tidak

efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi.

Putusan hukum yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera dan tidak

sebanding dengan insentif ekonomi serta keuntungan finansial yang

Jumlah sampel total = 517


didapatkan oleh para pelanggar hukum. Hal ini mengakibatkan pelanggaran

berulang dan bahkan menjadi contoh bagi para pelanggar hukum yang lain.

Pada tahun 2014, jumlah pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan yang

ditindaklanjuti dengan projusticia sebanyak 8 perkara dengan total jumlah

kasus yang ditemukan sebanyak 46 kasus, dengan demikian jumlah

pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan

projusticia sebesar 17.39%.

Gambar 6. Profil Obat Memenuhi Syarat 2010 - 2014

b. Pencapaian Indikator Kinerja nomor (2) Persentase Kenaikan Obat

Tradisional yang Memenuhi Standar dan Indikator Kinerja nomor (7)

Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

Gambar 7. Proporsi Obat tradisional yang mengandung BKO Tahun 2010 – 2014

99,40%

99,80% 100%

99,26% 99,37%

98,80%99,00%99,20%99,40%99,60%99,80%

100,00%100,20%

2010(822/827)

2011(506/507)

2012(497/497)

2013(536/540)

2014(476/479)

Profil Obat Memenuhi Syarat Tahun 2010 - 2014


Gambar 8. Persentase Kenaikan Obat tradisional yang memenuhi standar Th. 2010 – 2014

Pada tahun 2014, realisasi Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung

Bahan Kimia Obat (BKO) adalah sebesar 0.00% dari target 7,0%. Pada

indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan

capaian/realisasinya, artinya semakin rendah proporsi obat tradisional yang

mengandung BKO, maka semakin tinggi persentase capaiannya atau dengan

kata lain semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya. Perhitungan persentase

capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut :

Dengan menggunakan rumus tersebut maka persentase capaian indikator

untuk nomor (7) Proporsi Obat tradisional yang Mengandung BKO adalah

107.53% terhadap target.

Pada tahun 2014 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap 420

sampel obat tradisional, dengan hasil 299 (71.19%) sampel obat tradisional

memenuhi syarat dan 121 (28.81%) sampel obat tradisional yang tidak

memenuhi syarat parameter fisik seperti uji keseragaman bobot dan waktu

hancur, dan tidak ditemukan satu sampel pun yang mengadung BKO dari

total sampel yang diuji. Dari Gambar 7 di atas terlihat bahwa dari tahun 2010

hingga 2014 proporsi obat tradisional yang mengandung BKO mengalami

penurunan yang berarti capaian kinerja semakin baik. Persentase kenaikan


obat tradisional yang memenuhi standar dari tahun 2010 sampai 2014

dijabarkan dalam Gambar 8.

Gambar 9. Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional tahun 2014

Target kumulatif yang ditetapkan adalah sebesar 4.0%, sedangkan realisasi

sebesar 8,51%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 212.75%. Dengan

melihat capaian ini maka perlu untuk dilakukan evaluasi penetapan target pada

renstra periode 2015-2019 supaya disesuaikan dengan trend data yang ada.

Intensifikasi pengawasan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat

(BKO) secara rutin dilakukan setiap tahun dengan cara peningkatan kemampuan

petugas pengawas/inspektur melalui pelatihan peningkatan kompetensi. Selain itu

juga dibentuk forum koordinasi lintas sektor penanganan obat tradisional

mengandung BKO, yang secara komperehensif menjalankan tugas secara intensif

dan terkoordinasi. Secara simultan juga dilakukan pemberdayaan masyarakat

melalui berbagai media agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi

obat tradisional sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan.

Gambar 10 Profil Obat Tradisional Memenuhi Syarat 2010 - 2014

91,21% 86,38%

93,16%

72,14% 71,19%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2010 (384/421) 2011 (368/426) 2012 (395/424) 2013 (303/420) 2014 (299/420)

Jumlah sampel = 420


Pada Tahun 2010 ada 3 item TMS BKO, 2011 dan 2012 masing-masing ada 1

item TMS BKO, 2013 dan 2014 tidak ada TMS BKO (Hanya TMS uji Fisika,

seperti kadar air, keseragaman bobot, waktu hancur).

c. Pencapaian Indikator Kinerja nomor (3) Persentase Kenaikan

Kosmetik yang Memenuhi Standar dan Indikator Kinerja nomor (8)

Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Perhitungan persentase capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai

berikut :

% Capaian = (100% - Realisasi)

(100% - Target)

Gambar 11. Proporsi kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Tahun 2010 –

2014


Gambar 12. Persentase Kenaikan Kosmetik yang Memenuhi Standar Th. 2010 – 2014

Pada tahun 2014, Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

adalah sebesar 0,23% dari target 0,7% atau dengan kata lain persentase

capaian indikator kinerja nomor (8) adalah 100,47% terhadap target. Pada

indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan

capaian/realisasinya, artinya semakin rendah proporsi kosmetik yang

mengandung bahan berbahaya, maka semakin tinggi persentase capaiannya

atau dengan kata lain semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya.

Dengan melihat gambar 8 diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2011,

2012, dan 2013 proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

sebesar 0.00%, artinya tidak ditemukan adanya kosmetik yang mengandung

bahan berbahaya. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 0.23% kosmetik

yang mengandung bahan berbahaya dari total 877 sampel yang selesai diuji.


sebesar 0.76%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 152.00%. Hal ini

berarti bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 telah terjadi kenaikan

persentase kosmetik yang memenuhi standar sebesar 0.76%. Hal ini berarti

pula bahwa masyarakat Jambi menjadi lebih terlindungi dari peredaran

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Dengan melihat capaian ini

maka perlu untuk dilakukan evaluasi penetapan target pada renstra periode

2015-2019 supaya disesuaikan dengan trend data yang ada.


Kosmetik pada dasarnya termasuk produk low risk (berisiko rendah) tetapi

pada kenyataannya terjadi penyimpangan yang menyebabkan risiko produk

berubah menjadi membahayakan kesehatan. Penggunaan bahan berbahaya

yang dilarang dalam kosmetik mengakibatkan kosmetik menjadi berbahaya

bagi kesehatan. Pada tahun 2014 dilakukan pengujian terhadap 877 sampel

kosmetik, dengan hasil 875 (99.77%) sampel memenuhi syarat.

Gambar 13. Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Tahun 2014

Pengawasan kosmetik merupakan tanggung jawab tiga pilar pengawasan

yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Balai POM di Jambi

melakukan inspeksi sarana distribusi kosmetik dalam rangka penerapan

kaidah distribusi kosmetik yang baik. Balai POM di Jambi telah melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan secara intensif.

Gambar 14. Profil Kosmetik Memenuhi Syarat 2010-2014

Pada Tahun 2014 ditemukan 2 item kosmetik mengandung Hg yang dibeli

secara online.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,78%

99,65%99,70%99,75%99,80%99,85%99,90%99,95%

100,00%100,05%

2010(423/423)

2011(909/909)

2012 (556/556)

2013(1222/1222)

2014(906/908)

Jumlah sampel = 877


d. Pencapaian Indikator Kinerja nomor (4) Persentase Kenaikan

Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar dan Indikator Kinerja

nomor (9) Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat

Pada indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan

capaian/realisasinya, artinya semakin rendah proporsi suplemen makanan

yang tidak memenuhi syarat keamanan, maka semakin tinggi persentase

capaiannya atau dengan kata lain semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya.

Perhitungan persentase capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai

berikut :

Gambar 15. Proporsi Suplemen Makanan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Tahun

2010 – 2014


Gambar 16. Persentase Kenaikan Suplemen Makanan Yang Memenuhi Standar Th. 2010 –

2014

Pada tahun 2014, Proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat

adalah sebesar 0,00% dari target 0,01% atau dengan kata lain persentase

capaian indikator kinerja utama nomor 9 adalah 100,01% terhadap target.

Pada tahun 2011, proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat

keamanan adalah sebesar 0,56%, tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 adalah

sebesar 0,00%. Dengan demikian pada tahun 2014 terjadi penurunan proporsi

Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan dibanding tahun

2011, yang berarti pada tahun 2014 terjadi peningkatan kinerja Pengawasan

Suplemen Makanan dari tahun 2011. Data tahun 2010 sebagai data baseline,

diketahui proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat adalah

sebesar 0,00%, artinya target yang ditetapkan telah tercapai sejak tahun 2012.

Perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu sebab

meningkatnya konsumsi suplemen makanan. Hal ini ditangkap sebagai

peluang bisnis bagi pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang semakin

baik merupakan pasar strategis bagi produk suplemen makanan. Hal ini dapat

dilihat dari semakin meningkatnya jenis dan jumlah produk suplemen

makanan yang beredar di dalam negeri yang juga mengindikasikan bahwa

perkembangan pasar global juga melanda Indonesia. Selain produk impor, juga


banyak produk suplemen makanan yang dihasilkan oleh produsen dalam

negeri.

Maraknya produk suplemen makanan yang beredar merupakan tantangan

tersendiri bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi. Klaim yang

berlebihan akan memberikan informasi yang menyesatkan dan merugikan

konsumen. Bukan hanya kerugian secara materi tetapi juga membahayakan

kesehatan karena konsumsi suplemen makanan yang tidak sesuai kebutuhan

untuk itu diperlukan upaya intensifikasi pengawasan iklan serta edukasi

kepada masyarakat agar mengkonsumsi produk suplemen makanan dengan

bijaksana dan sesuai kebutuhan.

Pengawasan post market suplemen makanan dilakukan melalui sampling dan

pengujian laboratorium serta pengawasan iklan produk agar tidak

menyampaikan klaim berlebihan. Pada tahun 2014 dilakukan pengambilan

sampel dan pengujian terhadap 180 sampel suplemen makanan, dengan hasil

100% sampel memenuhi syarat dan 0,00% sampel suplemen makanan yang

tidak memenuhi syarat keamanan.

Gambar 17. Hasil Pengujian Suplemen Makanan Tahun 2014


sebesar 0.0%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 0.0%. Dengan

melihat capaian ini seolah terlihat bahwa pengawasan keamanan suplemen

makanan tidak memberikan hasil. Namun, dalam hal ini tidak demikian

karena data tahun 2010 sebagai baseline data proporsi suplemen makanan

yang tidak memenuhi syarat sebesar 0.0% sehingga hal ini sudah merupakan

target tertinggi yaitu proporsi suplemen makanan yang memenuhi syarat

Jumlah sampel = 180


sebesar 100.0%, sehingga ketika proporsi suplemen makanan yang

memenuhi syarat pada tahun 2014 diperoleh nilai 100.0% seolah terlihat

seperti tidak ada kenaikan.

Gambar 18 Profil Suplemen Makanan Memenuhi Syarat 2010-2014

Pada tahun 2010 ditemukan 1 item suplemen makanan TMS kadar

Nikotinamid.

e. Pencapaian indikator kinerja utama nomor 5 Persentase Kenaikan

Makanan yang Memenuhi Standar dan indikator kinerja nomor 10 yaitu

Proporsi Makanan yang memenuhi syarat

Pada tahun 2014, Proporsi Makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar

90,08% dari target 91,00% atau dengan kata lain persentase capaian

indikator kinerja utama nomor 10 adalah 98,99% terhadap target.

98,04%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

2010(50/51)

2011(202/202)

2012 (208/208)

2013(180/180)

2014(180/180)


Gambar 19. Proporsi makanan yang memenuhi syarat Tahun 2010 – 2014

Gambar 20. Persentase Kenaikan makanan yang memenuhi standar Th. 2010 – 2014

Dari gambar 19 terlihat bahwa proporsi makanan yang memenuhi syarat

dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami fluktuasi. Namun presentase

tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 90.08%. Hal ini berarti

bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sudah berusaha untuk

terus meningkatkan kinerja pengawasan makanan dalam rangka melindungi

masyarakat.


sebesar 5.66%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 70.75%, termasuk

kriteria cukup.

Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan proporsi makanan yang

memenuhi syarat dari tahun 2012 yang berarti secara teori kinerjanya

menurun. Namun hal ini tidak dapat serta merta dikatakan kinerja menurun,


karena hal ini dapat pula diartikan bahwa pemetaan wilayah sampling sudah

tepat sasaran sehingga makanan yang tidak memenuhi syarat dapat

terdeteksi.

Dalam rangka pengawasan post market keamanan mutu produk pangan yang

beredar di masyarakat selama tahun 2014, secara rutin telah dilakukan

pengambilan sampel pengujian laboratorium sejumlah 877 sampel pangan,

dengan hasil 790 (90.08%) memenuhi syarat dan 87 (9.92%) sampel tidak

memenuhi syarat. Dari 87 yang TMS, ditemukan 4 sampel atau 0.46% dari

total sampel yang di uji, yang mengandung bahan berbahaya, formalin,

rodamin B, dan boraks, dan 83 Sampel TMS Mutu

Indikator untuk pengukuran kinerja proporsi makanan yang memenuhi

syarat diambil dari sampel pangan, sampel garam beryodium, bahan

berbahaya/ kemasan pangan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Selain itu

Balai POM di Jambi juga melakukan pembinaan kepada produsen dan

distributor makanan. Untuk produk pangan yang ijinnya dikeluarkan oleh

pemerintah daerah, Balai POM di Jambi bekerja sama dengan pemerintah

daerah telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan bimbingan teknis

dalam rangka penerapan cara pembuatan makanan yang baik atau CPMB.

Untuk industri rumah tangga pangan, penerapan CPMB dilakukan secara

bertahap dan di prioritaskan kepada higien dan sanitasi.

Gambar 21. Profil Pengujian Pangan yang Memenuhi Syarat

89,75%

87,57%

90,86%

86,89%

89,51%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

2010(1077/1200)

2011(796/909) 2012(1034/1138)

2013(795/915)

2014(785/877)


3.2 Pengawasan sarana Distribusi dan Produksi Obat dan Makanan selama

tahun 2010-2014.

Gambar 22. Profil Jumlah Sarana dan Cakupan Pengawasan 2010-2014

Gambar 23. Profil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi yang Memenuhi

Ketentuan Tahun 2010-2014

4741 4728 4731

4166 4108

1218 1422 1486 1572 1654

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlahsarana

Cakupanpengawasan

69,38%

77,06% 75,50% 75,13%

78,40%

64,00%66,00%68,00%70,00%72,00%74,00%76,00%78,00%80,00%

2010 2011 2012 2013 2014

Profil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi yang Memenuhi Ketentuan…


Gambar 24. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Tahun 2010-2014

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada kurun waktu

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 6.204 sarana dengan hasil 4780

sarana (77,04%) memenuhi ketentuan, sedangkan 1424 sarana (22,96%) tidak

memenuhi ketentuan. Sarana tidak memenuhi ketentuan dikarenakan mengedarkan

kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), kosmetik mengandung bahan berbahaya, obat

tradisional TIE, obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), pangan TIE,

dan pangan mengandung bahan berbahaya serta mengedarkan produk yang telah

ditarik dari peredaran. Jumlah sarana yang diperiksa berfluktuasi dari tahun ke

tahun, yang terendah pada tahun 2010 sebanyak 924 sarana dan jumlah sarana

diperiksa terbanyak pada tahun 2014 berjumlah 1.492 sarana. Dari hasil

pemeriksaan terlihat bahwa persentase sarana yang memenuhi ketentuan berkisar

antara 75,11% sampai 77,05%. Persentase tertinggi hasil pemeriksaan sarana yang

memenuhi ketentuan (MK) sebesar 77,05 % (diperiksa 1492, MK 1175) pada tahun

2014, sedangkan persentase terendah hasil pemeriksaan sarana yang memenuhi

ketentuan sebesar 75,11 % (diperiksa 924, MK 694) pada tahun 2009.

MK

Jumlah

0

500

1000

1500

2010 2011 2012 2013 2014

694

904 973 1034 1175

230 277 292 308 317

924

1181 1265 1342

1492

MK

TMK

Jumlah


Gambar 25. Profil Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2010-2014

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa selama tahun

2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 671 sarana dengan hasil 517 sarana

(77,05%) memenuhi ketentuan dan 154 sarana (22,95%) tidak memenuhi

ketentuan. Sarana tidak memenuhi ketentuan dikarenakan masalah higiene dan

sanitasi serta penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) tidak dilaksanakan

secara konsisten, belum memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga

pangan (P-IRT), mencantumkan tulisan “Halal” tetapi belum memiliki sertifikat

Halal dari MUI. Disamping itu juga penggunaan bahan berbahaya seperti, boraks

masih ditemukan di Industri Rumah Tangga Pangan.

Gambar 26. Profil Pengawasan Iklan Tahun 2010-2014

MK

Jumlah0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014

71

119 101 101

125

28 26 27 36 37

99

145 128 137

162

MK

TMK

Jumlah

MK

TMKJumlah

0

200

400

600

800

2010 2011 20122013

2014

311

603 724

291 264

60 17 27 31

16

371

620 751

322 280 MK

TMK

Jumlah


Jumlah iklan obat, PKRT, makanan, obat tradisional, kosmetik, produk

komplemen dan rokok dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebanyak 2.344 iklan,

dengan hasil 2193 iklan atau 93,56% telah sesuai ketentuan sedangkan 151 iklan

atau 6,44% tidak sesuai ketentuan. Iklan tidak sesuai ketentuan dikarenakan klaim

berlebihan untuk obat tradisional dan kosmetika, spot peringatan dan aturan pakai

serta nomor registrasi untuk obat bebas terbatas dan produk komplemen, spot

peringatan untuk rokok serta menyatakan khasiat pengobatan untuk produk

pangan.

Gambar 27. KASUS YANG DITINDAK LANJUTI SECARA PROJUSTITIA TAHUN 2010-2014

Kasus Pelanggaran dibidang Obat dan Makanan tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 ada 131 kasus dan ditindaklanjuti secara prujustitia 31 kasus (23,66%)

di antaranya 21 kasus di bidang obat (67,74%), 7 kasus di bidang kosmetik

(22,58%), 2 kasus di bidang Obat Tradisional (6,45%) dan 1 kasus di bidang pangan

(3,23%).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014

20 17

24 24

46

5

10

4 4 8

Kasus

Projust


3.3 Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

a. Sertifikasi

1. PreAudit dalam rangka Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat

dan Makanan

Gambar 28. Profil Pre-Audit dalam rangka Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat

dan Makanan Tahun 2010 – 2014

Kegiatan pre-audit dalam rangka sertifikasi sarana distribusi obat dan

sarana produksi pangan (MD dan P-IRT) , produksi obat tradisional, UMKM

Kosmetik dilaksanakan dengan melakukan peninjauan lokasi atas dasar

permohonan/ permintaan dari perusahaan yang bersangkutan dalam rangka

persetujuan pendaftaran produk pangan atau perpanjangan masa berlaku

izin edar dari produk pangan serta pemberian izin pencantuman tulisan

halal pada label makanan terhadap produk pangan, obat tradisional,

kosmetika yang diajukan dalam hal pemenuhan persyaratan CPPOB, CPOTB

dan CPKB serta pengajuan perizinan PBF atau pengakuan izin PBF Cabang

maupun verifikasi pindah alamat/gudang PBF dalam hala pemenuhan

persyaratan CDOB

0 4 2 0

22

0 1 5

0 0

18

5 3 5 0

4 3 2

18

4 2 4 4 1

18

9

1 1 0

35

2010 2011 2012 2013 2014


2. Surveilan dan Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin

Sekolah

Sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi terus menerus melakukan Audit/Surveilan Piagam

Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS) terhadap sekolah

yang sudah memperoleh Bimtek KIE Keamanan PJAS/ Bimtek PBKP-KS. Hasil

Audit/Surveilan PBKP-KS yang telah mampu dan konsisten menerapkan

Keamanan Pangan di kantin sekolah dengan nilai ≥ 80% akan memperoleh

penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-

KS).

Tahun Audit

PBKPKS Penerima PBKPKS

Surveilan PBKPKS

Pertahankan PBKPKS

Lomba PBKP

Kantin Sekolah

Pemenang Lomba PBKPKS

Tk Prop

Tk Nas

2010 10 1 3 3 - - -

2011 10 3 4 4 - - -

2012 51 5 4 4 6 4 1**

2013 40 6* 9 9 - - -

2014 25 8 9 9 7 4 -

Jumlah 136 17 9 9 13 8 1

Catatan :

*) Calon Penerima PBKPKS, Belum memperoleh Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Setempat **) Juara Harapan II, Tk Nasional, SD Negeri 260/IV Rawa Jaya II Kecamatna Tabir Selatan Kabupaten Merangin

3. Lomba PBKP Kantin Sekolah

Sekolah yang memperoleh penghargaan PBKP-KS diikutsertakan dalam

Perlombaan PBKP Kantin Sekolah sebagai motivasi untuk SD/MI yang sudah

menerapkan keamanan pangan di kantin sekolahnya. Tim Auditor, Tim Juri

dan Verifikator Perlombaan Tingkat Propinsi berasal dari petugas Balai

Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Kanwil Kementerian Agama dan Tim Pembina UKS Propinsi dan Kota Jambi,

Tabel 4 Data Audit/Surveilan PBKP-KS tahun 2010 - 2014


Hasil kesepakatan Tim Verifikator Propinsi Jambi menetapkan Juara I

tingkat Propinsi berhak disulkan sebagai nominasi perlombaan tingkat

nasional.

b. Layanan Informasi dan Pengaduan

1. Bimbingan Teknis Keamanan dan Mutu PJAS

Dalam Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN-PJAS) telah

ditetapkan beberapa strategi untuk mencapai peningkatan keamanan mutu

dan gizi pangan jajanan anak sekolah dengan kegiatan utama berupa

pengawasan, pembinaan dan pengawalan. Pengawasan merupakan kegiatan

sampling dan pengujian sampel PJAS dari kantin dan penjaja di lingkungan

sekolah, sedangkan pembinaan adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan

edukasi (KIE) keamanan PJAS dan pengawalan adalah kegiatan

pendampingan dan pemantauan yang dilengkapi dengan pendataan

kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di sekolah yang telah mendapat

intervensi pada tahun sebelumnya.

Tahun Kabupaten/

Kota Peserta Bimtek

Sekolah yang mengikuti Bimtek

PJAS

Sekolah yang di Audit

Penerima PBKPKS

2010 Kota Jambi 50 orang SD = 1 @ 10 orang SMP = 4 @ 10 orang SMA = 5 @ 10 orang

10 1

2011 Kota Jambi 50 orang SD = 12 @ 5 orang SMP = 5 @ 5 orang SMA = 3 @ 5 orang

10 3

2012 Kota Jambi Kab. Bungo Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjab Barat Kab Batanghari

150 orang

55 orang 55 orang

106 orang 106

orang 106

orang

SD/MI = 26 + Dinkes + Diknas



SD/MI = 11 + Depag + Diknas

SD/ MI = 8 + Dinkes + Diknas

SD/ MI = 8 + Depag +

21 5

Tabel 5 Data Pelaksanaan BIMTEK PJAS Tahun 2010 - 2014


Diknas

2013 Kota Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjab Timur Kabupaten Tebo Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh

50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang







40 -

2014 Kota Jambi 50 orang 50 orang

SD/MI = 10 + Diknas + Dinkes

SD/MI = 10 (4 Siswa + 1 Guru)

25 8

Jumlah

……………. 1.078 orang

SD = 196; SMP = 9; SMA = 8

136 17

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi hanya melakukan Bimbingan

Teknis Keamanan Pangan dan Mutu PJAS terhadap Kepala Sekolah, Guru

Pembimbing UKS, Pengelola Kantin Sekolah, Komite Sekolah, Siswa SD/MI

kelas IV/V dan ditambah dengan lintas sektor terkait yaitu Petugas Dinas

Pendidikan dan Petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait.

Setelah pelaksanaan Bimtek Keamanan dan Mutu PJAS dalam selang

waktu sebulan kedepan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

melakukan Audit PBKP-KS guna menilai penerapan prinsip keamanan

pangan di kantin sekolah terhadap SD/MI yang telah mengikuti Bimtek

Keamanan Mutu PJAS.

Salah satu upaya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi untuk

melaksanakan program Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah

(ANPJAS) dengan target akhir tahun 2014 sebanyak 100 (seratus) SD/MI

yang diawasi jajanannya dan pengawalan 300 (tiga ratus) SD/MI melalui

Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling dengan beberapa intervensi, yaitu :


Intervensi A Intervensi B Intervensi C PENGAWALA

N TOTAL

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

15 15 45 62 40 52 300 342 400 471

Mengingat jumlah SD/MI yang menjadi target AN-PJAS di Provinasi

Jambi ± 400 SD/MI sedangkan tenaga Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Jambi untuk mengawal kegiatan di SD/MI tersebut sangat terbatas, maka

perlu dikembangkan program untuk meningkatkan peran serta masyarakat

sebagai tenaga Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah. Fasilitator Keamanan

Pangan Sekolah merupakan inisiasi upaya menggerakkan partisipasi

masyarakat untuk mendukung program keamanan pangan di sekolah.

Kebiasaan jajan di sekolah bagi siswa SD/MI merupakan prioritas dalam

pengawasan PJAS, untuk itu perlu dilakukan perluasan cakupan penyebaran

informasi, edukasi dan pendidikan keamanan pangan kepada komunitas

sekolah, penjual di sekitar sekolah, pemangku kepentingan terkait, kelompok

peduli PJAS, maupun masyarakat secara berkesinambungan melalui kegiatan

Fasilitator Keamanan Pangan kepada Pengawas Sekolah SD/MI dan petugas

Dinas Pendidikan, petugas Puskesmas, Dinas Kesehatan serta Biro Kesra

Pemda Propinsi dan Kota Jambi.

2. Penyebaran Informasi Produk Terapetik, Pangan dan Bahan

Berbahaya serta Obat Tradisional, Kosmetik dan produk

Komplemen

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi mempunyai kewajiban untuk

peningkatan pengetahuan masyarakat dengan melakukan penyebaran

informasi yang seluas luasnya tentang mutu, keamanan dan manfaat

Terapetik, Pangan dan Bahan Berbahaya, Obat Tradisional, Kosmetik dan

Produk Komplemen dalam melindungi diri terhadap keamanan dari

peredaran dan penggunaannya di 11 (sebelas) Kab/Kota di Propinsi Jambi


Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi juga ikut berpartisipasi

dalam berbagai event kegiatan Pameran yang diprakarsai oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Jambi berupa Pameran Penyebaran Informasi Keamanan

Mutu Produk Obat dan Makanan, juga sebagai narasumber dari stakeholder

dan media elektonik dalam kegiatan Talk Show.

Gambar 28 Masyarakat yang Sudah Mendapatkan Informasi dan Edukasi Terhadap

Keamanan Mutu Produk Obat dan Makanan

Selama tahun 2010 sampai dengan 2014, kegiatan penyebaran informasi

terhadap keamanan mutu produk obat dan makanan yang dilaksanakan oleh

Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi hanya 1 (satu) kali dalam setahun untuk 1 (satu)

Kabupaten/Kota dengan target peserta 30 (tiga puluh) orang

perKab/Kota/tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdata

masyarakat yang sudah mendapatkan informasi dan edukasi terhadap

keamanan mutu produk obat dan makanan dengan target masyarakat yang

menerima informasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, realisasi

561 (lima ratus enam puluh satu) orang, seperti terlihat dalam Gambar 28.

145 145 145 145 145 120 145 145 145 145 145

182

815

220 145 145 120 115 115 145 182 145

0

200

400

600

800

1000

1200

REALISASI

TARGET


3. Pemutakhiran Data SPIMKer

Penyelidikan KLB keracuna pangan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara sistematis terhadap KLB keracunan pangan untuk

mengungkap penyebab, sumber dan cara pencemaran serta distribusi KLB

menurut variabel tempat, orang dan waktu. Balai Pengawas Obat dan

Makanan di JAmbi sebagai penanggung jawab dalam pengujian sampel

pangan untuk konfirmasi penyebab keracunan pangan di tingkat

Kabupaten/Kota.

4. Pemberdayan Masyarakat/ Konsumen

15 0 1 0

161

83

20 23 21 6 3 2 1 8

95

15 16 10 2

32

3 1

106

246

67 27 31 29 8 1 0 1 59

201

78

34 49

0

50

100

150

200

250

3002014 2013 2012

64

424

118 181

13 14 2 0 3 62

13

370

21 13 1 4 16 28 9

59 21

324

23 16 1 1 13 38 17

184

32 6 0 2 4

18 28 17 86

28 8 1 1 30 0

100

200

300

400

500

2014 2013 2012 2011 2010

Gambar 29 Trend Penyebab Keracunan di Kabupaten/Kota

Tahun 2010 - 2014

Gambar 30 Profil Perbandingan Pengaduan Berdasarkan Jenis

Produk

Tahun 2010 - 2014


Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi telah melakukan kegiatan penyebaran informasi,

penyuluhan, pameran, kampanye dan dialog interaktif baik langsung

maupun melalui media elektronik (Radio dan TV), dalam rangka sosialisasi,

publikasi dan promosi guna mengoptimalkan peran serta masyarakat,

Pemberdayaan masyarakat/konsumen yang dilakukan ULPK berupa

pelayanan permintaan informasi dan layanan pengaduan di bidang obat dan

makanan.

Trend pengaduan yang diterima ULPK dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 dari berbagai profesi konsumen yang datang langsung maupun

melalui media elektronik (Gambar 31)

124 133

34 21

88

133

5 16

6

147

20

161

29 25 16

162

22 9

1

213

8 7 3

39

16

219

34 21

12 15 17 4

17

39

22 14 8 14 14

40 44

14 19

45

29 36

12

34 31

17 14 24

3 7 4 12 10

3 0

50

100

150

200

250

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

2014 2013 2012 2011 2010

Gambar 31 Profil Perbandingan Trend Pengaduan Yang Ditarima

Tahun 2010- 2014


Mekanisme pengaduan yang diterima ULPK Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada

umumnya datang langsung ke ULPK atau melalui Stand Pameran ULPK

sekitar 95,56%, dan ada juga yang mengajukan permintaan

1 3 1 1 0 1 2 2

2

34 36

3 4 16

2 0

113

8 0 3 0 23

81

2 3 26

4 18

0

46 40 40

2

50

116

1

56

1 0

53

0 0 0 21

2

32 60

14 2

284

12 0

22

83

13

84

9

58

1 2 9 7

0

41

1

38 5

0 0 15 1

122

70

1 0

50

100

150

200

250

300

Ko

ntr

a In

dik

asi

Efe

k Sa

mp

ing

Ind

ikas

i

Ke

gun

aan

/Man

faat

Inte

raks

i

Atu

ran

Pak

ai

Pe

ngu

jian

Car

a P

en

yim

pan

an

Stab

ilita

s

Zat

Pen

gaw

et

Zat

Pem

anis

Zat

Pew

arn

a

BTP

Lai

n

Pro

ses

Pen

daf

tara

n

Sert

ifik

asi

Insp

eks

i

Pro

du

k Te

rdaf

tar

Pu

blik

War

nin

g

Pe

rikl

anan

Lab

el H

alal

No

. Reg

.

Tan

ggal

Kad

alu

arsa

Ko

mp

osi

si

De

sain

Ke

mas

an

Har

ga

Lite

ratu

r/P

era

tura

n

Pro

du

sen

/Dis

trib

uto

r

Bro

sur/

Bu

leti

n…

Man

ajem

en B

adan

…

Info

Pe

nya

kit

Lain

-lai

n (

Ker

acu

nan

)

2010 2011 2012 2013 2014

0

50

100

150

200

250

1 2

106

197

230

38 25

58

2 12

0 2

215

4 5 7

68

103

7 15

81

2 0 0 9

233

3 0 5 23

92

11 21 20

0

40

0 8

191

1 0 7 16

126

10 31

46

0

31 17

0 6 0 1 5 9

93

0 8

33

1 16

3 2 0

2014 2013 2012 2011 2010

Gambar 32 Profil Perbandingan Pengaduan Berdasarkan Informasi Produk OMKABA

Tahun 2010 - 2014

Gambar 33 Profil Perbandingan Jumlah Pengaduan Berdasarkan Profesi Konsumen

Tahun 2010 - 2014


informasi/pengaduan melalui telpon sekitar 3,31%, melalui surat 0,82%

dan melalui email 0,31%, rincian lengkap dapat dilihat pada Gambar 34.

4. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan Badan POM RI

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Badan POM RI

tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil

pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan

permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara

lain:

(1) Belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan

Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market);

(2) Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di

masyarakat (post-market);

(3) Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi

dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan

Makanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa

penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Badan POM RI

dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan

pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4

0100200300400500600700800900

Email DatangLangsung

Surat Telepon Fax

885

3 2

527

5 1

406

9 1

262

12 16 1

157

13

2014 2013 2012 2011 2010

Gambar 34 Profil Perbandingan Mekanisme Pengaduan Tahun 2010 - 2014


terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu

strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan POM RI sebagai berikut:

B

Gambar 35 Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BPOM

sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan

penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya

manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat

memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat

dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut,

yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi

pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi

BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Penguatan kebijakan teknis

pengawasan (RegulatorySystem)

Pembinaan dan bimbingan

kepada pemangku kepentingan

BELUM OPTIMALNYA PERAN BPOM DALAM

MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

Belum optimalnya

sistem pengawasan Obat

dan Makanan

Belum optimalnya pembinaan

dan bimbingan kepada

pemangku kepentingan

melalui Kerjasama,

Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Publik

Masih terbatasnya

kapasitas kelembagaan


terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai

berikut:

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku

usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta

mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,

3. Penguatan kapasitas kelembagaan BPOM di Jambi, serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, BPOM di

Jambi perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan

serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang

menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi

lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut

BPOM di Jambi dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam

pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

B.1 POTENSI

1. Independensi dan Profesionalisme Balai POM di Jambi

Balai POM di Jambi dalam melaksanakan pengawasan Obat dan

Makanan mempunyai kemampuan profesional yang terpelihara. Temuan

hasil pengawasan di lapangan maupun hasil uji laboratorium ditetapkan

secara profesional dan independen. Tindak lanjut atas temuan dilapangan

dilaksanakan oleh Balai POM sesuai kewenangan TUPOKSI yang dimiliki,

sedang tindak lanjut yang kewenangannya ada pada sektor lain, hasil temuan

disampaikan dengan rekomendasi tindak lanjut kepada instansi yang

bersangkutan.


2. Eksistensi Sistem pengawasan Obat dan Makanan

Para inspektur, auditor dan penguji di Balai POM di Jambi telah

diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing

secara berkesinambungan dan terprogram sesuai tantangan kedepan.

Dengan pembekalan tersebut kemampuan secara individual maupun team

work dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kompetensi Laboratorium Balai POM di Jambi

Balai POM di Jambi telah memiliki laboratorium pengujian Obat dan

Makanan yang terdiri laboratorium Pengujian Produk Terapetik, Napza dan

Obat Tradisional, Laboratorium Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya,

dan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi. Laboratorium telah ditata dan

dilengkapi peralatan, metoda analisa, SDM yang mampu mendeteksi

permasalahan Obat dan Makanan yang beredar di Jambi. Seluruh kegiatan

laboratorium telah tersertifikasi ISO 17025 dan ISO 9001.

B.2 PERMASALAHAN

1. Menipisnya Entry Barrier

Globalisasi perdagangan, menyebabkan entry barrier menjadi semakin

tipis, dan karena itu arus barang (termasuk didalamnya Obat dan Makanan) ke

luar masuk dari dan ke berbagai negara menjadi semakin bebas, tanpa

hambatan tarif maupun non tarif. Dengan demikian Obat dan Makanan yang

diproduksi oleh berbagai negara memungkinkan untuk memasuki wilayah

Jambi. Untuk menjaga agar Obat dan Makanan yang beredar di Jambi

mempunyai jaminan mutu manfaat dan keamanan sesuai standar, BPOM di

Jambi harus meningkatkan kompetensinya sehingga mampu melakukan

pengawasan produk, mulai produk tersebut dalam proses produksi dimanapun

tempatnya, di tempat-tempat pemasukan produk ke dalam wilayah Jambi.

2. Perkembangan Teknologi Produksi dan Transportasi

Kemajuan teknologi, mendorong industri Obat dan Makanan akan

menerapkan dalam proses produksinya. Perkembangan demikian menuntut


kemampuan pengawas untuk meningkatkan diri sehingga mampu mendeteksi

kelemahan-kelemahan teknologi dalam proses produksi dan selanjutnya

mampu memberikan jalan keluar dalam perbaikan sehingga perkembangan

teknologi tetap memberikan peningkatan produktifitas, manfaat, mutu dan

keamanan produk yang dihasilkan.

Semakin majunya teknologi transportasi, mempercepat Obat dan

Makanan beredar secara luas di masyarakat, tentu perkembangan demikian

harus tetap dapat dilakukan pengawasan secara efektif agar produk yang siap

dikonsumsi selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan yang ditetapkan

pemerintah Republik Indonesia.

Kemajuan teknologi promosi di berbagai media, semakin efektif dalam

mempromosikan nilai lebih dan menutup risiko suatu produk serta menggeser

perilaku dan permintaan masyarakat. Kehebatan perkembangan promosi

menuntut BPOM di Jambi untuk dapat mengendalikan semua model promosi

sehingga setiap promosi dapat memaparkan hal-hal yang menguntungkan bagi

konsumen tanpa ada risiko tersembunyi.

3. Harmonisasi Standar di Tingkat Global & Regional

Dengan disepakatinya harmonisasi baik tingkat regional maupun

global, proses pembuatan dan produksi harus memberlakukan standar yang

sama. Keunggulan persaingan perdagangan hanya dapat dilakukan atas dasar

ilmiah. Menghadapi hal tersebut agar produk yang diproduksi di Jambi dan

produk yang masuk dan atau beredar memberikan perlindungan, manfaat dan

daya saing yang lebih tinggi perlu dijaga dengan sistem pengawasan yang lebih

baik.

4. Dampak Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi, menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat

menjadi lemah. Dengan kemampuan yang lemah pemenuhan kebutuhan

menjadi kurang sehingga kondisi kesehatan cenderung menjadi lebih rendah

dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan pengobatan secara mandiri


juga kurang. Agar masyarakat lebih terjaga dari resiko kesehatan, maka

pengawasan harus dioptimalkan.

5. Ancaman Keamanan Pangan

Jambi memiliki iklim yang sangat bagus untuk pertumbuhan mikroba.

Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, pertumbuhan penjaja

makanan berkembang dengan pesat. Kondisi demikian tentu membuat potensi

pangan yang tercemar mikroba termasuk toksin yang dihasilkan serta

penggunaan bahan dengan tujuan untuk pengawet cukup besar. Tentu hal

tersebut harus dilakukan antisipasi secara cerdas agar masyarakat tetap

terlindungi kesehatannya.

6. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, cenderung terus

meningkat seiring dengan upaya sistematis pihak luar untuk memperlemah

tingkat ketahanan nasional. Jenis narkotika dan psikotropika yang

disalahgunakan, diperkirakan tetap jenis narkotika dan psikotropika yang tidak

digunakan dalam pengobatan, dan diproduksi oleh clandestine laboratory, dan

diedarkan secara ilegal. Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika ini, Balai POM di Jambi harus semakin proaktif dalam perannya

sebagai penjuru, khususnya untuk pengawasan prekursor, bersama mitra kerja

dari lintas sektor terkait.

7. Produk Ilegal

Peredaran produk ilegal dan palsu di jalur gelap, diperkirakan akan

tetap marak. Hal ini terjadi karena belum menyatunya komitmen, pengawasan

yang kurang efektif, meningkatnya permintaan masyarakat yang kurang

didukung oleh daya beli yang memadai dan ketidak percayaan hasil pengobatan

formal yang diterima. Upaya pemberantasan perlu diarahkan untuk lebih

konsisten memutus mata rantai pasokan dan mendorong peningkatan layanan

kesehatan formal.


UPAYA MENGHADAPI PERMASALAHAN

1. Penguatan sistem, sarana dan prasarana laboratorium Obat dan Makanan.

Penguatan sistem, sarana dan prasarana laboratorium Obatdan Makanan

difokuskan pada pemantapan penerapan Quality Management System (QMS)

dan persyaratan Good Laboratory Practices (GLP) terkini, peningkatan sarana

dan prasarana laboratorium sesuai dengan kemajuan IPTEK, pemenuhan

peralatan laboratorium sesuai standar GLP terkini, peningkatan kompetensi

SDM laboratorium, serta pengujian berbasis risk analysis.

2. Peningkatan pengawasan post market Obat dan Makanan.

Peningkatan pengawasan post market Obat dan Makanan dilaksanakan melalui

focus prioritas pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan

berdasarkan risk based approache, intensifikasi pemberantasan produk ilegal,

termasuk produk palsu, perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak

sekolah (PJAS) melalui operasional mobil Laboratorium keliling serta

pengawasan sarana postmarket sesuai dengan Good Manufacturing Practice

(GMP) dan Good Distribution Practice (GDP).

3. Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak

pidana Obat dan Makanan.

Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak

pidana Obat dan Makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan

kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peningkatan

pelaksanaan penyidikan Obat dan Makanan serta peningkatan koordinasi

dengan sektor terkait dalam CJS untuk substainable law enforcement tindak

pidana Obat dan Makanan.

4. Perkuatan Institusi

Perkuatan Institusi dilaksanakan melalui fokus prioritas implementasi

Reformasi Birokrasi Badan POM RI termasuk peningkatan pelayanan publik,

perkuatan sistem pengelolaan data serta teknologi informasi dan komunikasi


(TIK) termasuk strategi media komunikasi dan perkuatan human capital

management yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI.

5. Restrukturisasi Organisasi

Untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis, restrukturisasi

organisasi perlu dilaksanakan dengan peningkatan dan penguatan peran dan

fungsi Balai POM, Integrated Bottom Up Planning dan Quality System Evaluation.

Dengan dilakukannya restrukturisasi organisasi bagi Balai POM Di Jambi akan

semakin memperkuat fungsi koordinasi dan penegakan regulasi di bidang

pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Propinsi Jambi.

6. Peningkatkan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka pembagian peran Balai POM di Jambi dengan Lintas Sektor

terkait, peningkatan kerjasama dilaksanakan melalui fokus prioritas

pemantapan sistem kerjasama operasional pengawasan Obat dan Makanan,

peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetik dan

makanan, perkuatan jejaring komunikasiserta pemberdayaan masyarakat

melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

Internal

Eksternal

Kekuatan

(Strengths)

Kelemahan

(Weaknesses)

• Kualitas SDM

• Kerjasama Tim yang

Solid

• Integritas Pelayanan

Publik diakui secara

nasional

• Networking yang kuat

dengan pemerintah

daerah

• Pedoman pengawasan

yang jelas

• Komitmen pimpinan

• Sertifikasi ISO

• Jumlah SDM yang belum

mencukupi

• Kompetensi SDM yang

rendah dalam

melakukan pemeriksaan

sarana, penyidikan dan

pengujian

• Komitmen kerja

karyawan yang rendah.

• Peralatan laboratorium,

baku pembanding

yangmasih kurang.

• Sistem Informasi


9001:2008 ISO

17025:2008

• Reformasi birokrasi

• Sharing resourses

dengan BB/BPOM

seluruh Indonesia.

• Memiliki Bangunan

dan Laboratorium

sesuai standar

Manajemen yang belum

memadai

• Esselonisasi masih III

Peluang

(Opportunity)

STRATEGI

SO

STRATEGI

WO

• Adanya Program

Nasional (JKN dan

SKN)

• Perkembangan

teknologi yang sangat

cepat

• Jumlah industri obat

dan makanan yang

berkembang pesat

• Terjalinnya

kerjasama dengan

instansi terkait

• Desentralisasi dan

Otonomi Daerah

• Ekspektasi

masyarakat

• Adanya perjanjian

perdagangan bebas

Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA)

1. Meningkatkan

kerjasama dengan

lintas sektor terhadap

keamanan mutu produk

obat dan makanan

(PJAS) serta peredaran

produk obat dan

makanan import

2. Meningkatkan peranan

Badan POM dalam

melakukan

pemeriksaaan sarana,

penyidikan dan

pengujian laboratorium

3. Meningkatkan peran

BPOM dalam membina

industri UMKM

menerapkan GMP agar

dapat bersaing dengan

pasar Internasional

4. Mempercepat

kemampuan Balai POM

dalam menyesuaikan

berbagai parmeter uji

dan peralatan

laboratorium yang

baru dan canggih

1. Meningkatkan jumlah

SDM

2. Meningkatkan

kompetensi SDM dalam

melakukan

pemeriksanaan sarana,

penyidikan dan

pengujian laboratorium.

3. Menambah peralatan

dan baku pembanding

yang mendukung tugas

Balai POM

4. Melakukan digitalisasi

sistem informasi

manajemen yang

berorientasi mutu

5. Restrukturisasi dan

Penataan Kelembagaan


Ancaman

(Threats)

STRATEGI

ST

STRATEGI

WT

1. Lemahnya

penegakan hukum

2. Adanya standar

mutu produk tingkat

ASEAN

3. Belum

terdapatnya Perda

tentang pengawasan

bahan berbahaya yang

disalahgunakan

4. Perubahan pola

hidup masyarakat

5. Kesadaran

masyarakat untuk

tidak menggunakan

produk obat dan

makanan yang

mengandung Bahan

Berbahaya masih

kurang

6. Lemahnya

regulasi pembinaan

pangan siap saji

1. Meningkatkan

koordinasi dengan

Penegak Hukum,

Korwas PPNS

2. Mempelajari standar

mutu produk obat dan

makanan pada tingkat

ASEAN

3. Mengupayakan

terbentuknya Perda

tentang pengawasan

bahan berbahaya yang

disalahgunakan

4. Melakukan sosialisasi

kepada masyarakat

tentang keamanan

mutu produk obat dan

makanan

5. Pembinaan

berkelanjutan dan

kerjasama lintas

sektor

1. Meningkatkan

kompetensi SDM dalam

hal standar mutu obat

dan makanan.

2. Meningkatkan

kemampuan SDM

dalam memahami

dampak negatif dari

bahan-bahan kimia

yang terdapat pada

makanan dan obat-

obatan.

3. Meningkatkan sarana

prasarana sosialisasi

/KIE tentang bahan-

bahan yang terkandung

pada produk obat dan

makanan

4. Penguatan regulasi dari

Pemda terhadap

pembinaan pangan siap

saji

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

Balai POM di Jambi memiliki bangunan dan laboratorium serta kualitas SDM

yang sangat memadai khususnya tenaga-tenaga yang kompeten dalam melakukan

pengujian/penilaian dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada.

Didukung dengan Pedoman Pengawasan yang jelas, sertifikat ISO 9001:2008, serta

ISO 17025:2008 untuk acuan penilaian/pengujian dalam pengawasan atas Obat dan

Makanan sehingga seluruh penilaian/pengujian tersebut telah memiliki standar

baku baik untuk obat dan makanan juga faktor-faktor mutu lainnya seperti standar

distribusi dan standar produk pangan lainnya.

Balai POM di Jambi memiliki jaringan (networking) yang kuat dengan

pemerintah daerah sebagai pijakan dalam mendorong tugas-tugas sebagai


Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat menjadi lancar.Dukungan

Pemerintah Jambi selama ini telah terlaksana dengan baik, dimana ditunjukkan

dengan adanya MoU dengan beberapa SKPD baik di tingkat Propinsi maupun

Kabupaten/Kota yang bersinergis dengan program Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu, Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai POM di Jambi menjadi

mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari peran

BPOM dalam memberikan kontribusi pembangunan kesehatan masyarakat.

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

Saat ini SDM Balai POM di Jambi sudah memiliki kualitas yang memadai

namun dari sisi kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan

tugas dan fungsi Balai POM di Jambi dengan cakupan kerja di seluruh

Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan diperlukan sarana

dan prasarana dan sistem manajemen kerja yang sangat memadai. Hal ini juga

untuk mengimbangi peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih.

Disamping itu, untuk mendukung pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran

(registrasi) dan penyebarluasan informasi mengenai Obat dan Makanan perlu

didukung teknologi Informasi yang memadai.

Peran dan kewenangan Balai POM di Jambi juga harus didukung oleh

struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini pembagian kewenangan atau

beban kerja masih belum menunjukkan ukuran yang sesuai. Diharapkan penataan

sesuai dengan prinsip structur follow function follow strategy sehingga struktur

organisasi dan tata kerja (fungsi) harus dapat mewujudkan tujuan organisasi.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

SKN dan JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang

dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan

lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan.

Untuk itu, SKN dan JKN merupakan tantangan atau peluang bagi Balai POM di Jambi

dalam mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam

menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.


Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit

maka akan mengakibatkan kebutuhan Obat dan Makanan semakin meningkat.

Didukung dengan kemajuan teknologi maka industri Obat dan Makanan akan

semakin bertambah jumlahnya dan juga akan semakin berkembang pesat. Hal ini

menjadi peluang dan tantangan Balai POM di Jambi dalam mengawasi Obat dan

Makanan yang semakin banyak variannya.

Di tengah ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Jambi yang

tinggi, kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar

upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Otonomi dan Desentralisasi bidang

kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan

tantangan yang sangat penting.

4. ANCAMAN (THREATS)

Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia dan perkembangan

jumlah penduduk yang pesat akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup

sosial, salah satunya dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Kecenderungan

penggunaan bahan berbahaya sebagai bahan tambahan dalam proses produksi

pangan, penjulan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan

kosmetika yang mengandung bahan berbahaya masih ditemukan, diperedaran.

Fenomena penjualan produk obat dan makanan via online, baik itu melalui

situs internet dan jejaring sosial (facebook, instagram,blackberry messenger) yang

merebak belakangan ini juga merupakan salah satu tantangan besar yang harus

dihadapi Balai POM di Jambi dalam mengawal produk obat dan makanan yang

aman di wilayah Jambi. Sejauh ini masih belum didapatkan profil yang tepat

mengenai kondisi peredaran produk-produk ilegal yang dijual melalui media online,

namun telah diupayakan pengawasan dengan melakukan investigasi awal terhadap

situs-situs tersebut dengan melakukan pemesanan produk, juga dibantu dengan

informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung pada Balai POM di Jambi .

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka BPOM perlu

melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan

strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan


menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPOM periode 2015-2019.

Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan

kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman,

posisi organisasi BPOM harusnya melakukan pengembangan dan perluasan

organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPOM periode

2015-2019.

Gambar 36 Peta Bisnis Proses Utama BPOM sesuai Peran dan Kewenangan

Gambar 37 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM


Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai

dengan peran dan kewenangan BPOM di Jambi yang mengawasi Obat dan Makanan,

maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan BPOM sesuai dengan bisnis

proses BPOM untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6 Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019

Penguatan

Sistem

Pengawasan

Obat dan

Makanan

• Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Obat

dan Makanan (NSPK)

• Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan

Obat dan Makanan

• Pengawasan (penilaian) Obat dan Makanan sesuai

standar

• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

sesuai standar

• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

sesuai standar

• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan

Makanan

• Penyidikan dan penegakan hokum

Kerjasama,

Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi Publik

• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku

usaha

• melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik

termasuk peringatan publik

• Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan

• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan

Makanan yang tidak sesuai dengan standar

• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan

yang tidak memenuhi standard


BAB II

VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI,

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai POM di

Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) BPOM di propinsi Jambi, dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu,

manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, ditetapkan visi

dan misi serta tujuan dan sasaran Balai POM di Jambi sesuai dengan visi dan misi

serta tujuan dan sasaran BPOM.

Gambar 2.1.

Peta Strategis BPOM Periode2015-2019


2.1 Visi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harus memberikan kontribusi

yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP

Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan tahunan (RPJMN, RKP) yang

berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas

pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta

pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Pemerintah.

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) kualitas Kebijakan

dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan

Makanan; 2) Kualitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan

Komunikasi Publik dalam mendorong peran serta masyarakat dalam

memanfaatkan produk-produk Obat dan makanan sesuai standar. Apabila

keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BPOM mampu berperan

dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019

sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, dan

selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai

amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur.

Balai POM di Jambi sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai UPT

BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan khususnya

di Propinsi Jambi, menetapkan Visi sebagai berikut:

”Obat dan Makanan Aman meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan

Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan makanan harus melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan, dilaksanakan secara akuntabel serta

diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan

dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut :

Aman : Keadaan bebas dari bahaya. Semua produk Obat dan


Makanan harus dijamin keamanannya agar tidak

membahayakan bagi pengunaannya.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang

telah memenuhi pengujian standar baik standar nasional

maupun internasional. Sehingga adanya kesiapan suatu

produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan.

Agar menjadi kompetitif dalam arti ini adalah memiliki

peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri

yang menghadapi biaya tinggi.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai

dengan penguatan peran Balai POM di Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Bab I. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran

tersebut untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu kesatuan fungsi (full

spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta

penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM

di Jambi dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan

tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing maka perlu

disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu

sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi

sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas

dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan

seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.


2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan

pemangku kepentingan

Masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen mempunyai peran yang

sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan

utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan

Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya

peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang

memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan

komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam

meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, Balai POM di Jambi

melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya

dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya

dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada

masyarakat.

Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang

tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia.

Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk

Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat

dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah

namun substandar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai POM di Jambi tidak dapat

berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan

pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang

kesehatan peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta

kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian

tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat

unik karena tersentralisasi yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya

menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan karena


kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari

Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di

daerah, Balai POM di Jambi harus bersinergi dengan lintas sektor terkait

sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya

mencapai tujuan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM)

yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin

keamanan produk Obat dan Makanan. Pelaku usaha merupakan pemangku

kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi

standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi

dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Jambi harus bersikap konsisten

terhadap pelaku usaha yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan

serta pembinaan dengan baik sehingga pelaku usaha dapat memberikan

produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan

pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha

mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan

Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia,

termasuk Indonesia. Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam

negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar

negeri. Sebagai contoh masih besarnya impor terhadap obat, makanan,

kosmetik, obat tradisional dan suplemen serta besarnya pangsa pasar dalam

negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri untuk dapat berkembang.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga

dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan

oleh BPOM. Sehingga Balai POM Di Jambi sebagai UPT BPOM berkomitmen

untuk mendukung peningkatan daya saing yaitu melalui jaminan keamanan,

manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua diperlukan sumber daya yang

memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Sumber daya

yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan

modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait

dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja.

Karena ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya,

maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal

mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan

yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif

dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh anggota

organisasi.

Di samping itu, Balai POM Di Jambi sebagai UPT BPOM melaksanakan tugas

tertentu yang tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure) atau,

namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana

(executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan

penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur

yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya

kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok

sdan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar

internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan

globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten,

yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu diharapkan

BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait

kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya merupakan

potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat

yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik dan terhadap Obat dan

makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan


terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku

berbahaya dan ilegal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar

(learning organization). Untuk mendukung itu maka BPOM perlu untuk

memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan

tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi

menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan

komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pengawasan Obat dan Makanan,

maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/

bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas,

adalah :

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan

bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan

indicator:

a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indicator:

a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi

ketentuan;

b. Tingkat Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi, dengan

mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur

yang dimiliki BPOM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019)

kedepan diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM di

Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan

pre-market dan post-market. Sistem tersebut terdiri dari: pertama,


pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Untuk

menjaga penerapan sistem mutu dalam kegiatan produksi dan distribusi.

Kedua, melakukan sampling produk Obat dan Makanan beredar di wilayah

Jawa Tengah, Ketiga, pengujian laboratorium. Produk Obat dan Makanan

yang disampling berdasarkan risiko.. Hasil uji laboratorium ini digunakan

sebagai dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan

tindak lanjut seperti ditarik dari peredaran. Keempat, penegakan hukum di

bidang pengawasan Obat dan Makanan, terhadap pelanggaran yang

ditemukan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai

berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat,

2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat,

3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat,

4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat,

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.

2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku

kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang

terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

yang baik.

Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat

sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di

pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat

sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan

produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang

memenuhi syarat, BPOM harus memberikan kegiatan pembinaan dan

bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE).


Disamping itu, pengawasan Obat dan Makanan juga dilakukan oleh

pelaku usaha baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain. Pengawasan

dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah beredar salah

satunya adalah meliputi produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Produsen

mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan

yang memenuhi syarat (aman, bermanfaat, dan bermutu) melalui proses

produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas

dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan.

Paradigma BPOM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku

usaha selama ini mulai berubah dengan adanya upaya yang dilakukan BPOM

dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan pelaku usaha. Tanpa

meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan

dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam

usahanya salah satunya melaluijaminan kualitas (quality assurance)

pengawasan melalui pendampingan regulatory (regulatory assistance).

Masing-masing kedeputian di BPOM mempunyai upaya yang berbeda dalam

memberikan dukungan regulatorysesuai dengan bidang lingkupnya.

Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang

mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat

dan Makanan.Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung

dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas.Salah satunya adalah

dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada

pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang

menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha daya saing.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka

ditetapkan beberapa indikator yaitu:

Tingkat Kepuasan Masyarakat

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk

pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan

alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan


3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and

machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini

terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana

penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan

kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut

seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program

dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya

yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh

seluruh elemen organisasi.

BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk Pemerintah untuk

melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata(techno

structure) atau, namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating),

pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering) masih memerlukan

penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur

yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya

kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka

dibuat indikatornya adalah:

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, ditetapkan

indikator:

1. Nilai SAKIP

2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM di Jambi

periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode

2015-2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Obat dan

Makanan Aman

Meningkatkan

Kesehatan

Masyarakat dan

Daya Saing

Bangsa

Meningkatkan

sistem pengawasan

Obat dan Makanan

berbasis risiko

untuk melindungi

masyarakat

Meningkatnya

jaminan produk

Obat dan

Makanan aman

Menguatnya Sistem

Pengawasan Obat

dan Makanan

1. Persentase obat yang

memenuhi syarat;

2. Persentase obat Tradisional

yang memenuhi syarat;

3. Persentase Kosmetik yang

memenuhi syarat;

4. Persentase Suplemen

Kesehatan yang memenuhi

syarat;

5. Persentase makanan yang

memenuhi syarat.

Mendorong

kemandirian pelaku

usaha dalam

memberikan

jaminan keamanan

Obat dan Makanan

serta memperkuat

kemitraan dengan

pemangku

kepentingan.

Meningkatnya

daya saing Obat

dan Makanan di

pasar lokal dan

global dengan

menjamin mutu

dan mendukung

inovasi

1.

Meningkatnya

jaminan kualitas

pembinaan dan

bimbingan dalam

mendorong

kemandirian pelaku

usaha dan kemitraan

dengan pemangku

kepentingan serta

partisipasi

masyarakat melalui

kerjasama,

Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi

1. Tingkat kepuasan

masyarakat.

2. Jumlah Kabupaten/Kota

yang memberikan komitmen

untuk pelaksanaan

pengawasan Obat dan

Makanan dengan

memberikan alokasi

anggaran pelaksanaan

regulasi Obat dan Makanan.

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

BPOM

Meningkatnya

Kualitas Kapasitas

Kelembagaan

BPOM

1. Nilai SAKIP


VISI MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Obat dan

Makanan Aman

Meningkatkan

Kesehatan

Masyarakat dan

Daya Saing

Bangsa

Meningkatkan

sistem pengawasan

Obat dan Makanan

berbasis risiko

untuk melindungi

masyarakat

Meningkatnya

jaminan produk

Obat dan

Makanan aman

Menguatnya Sistem

Pengawasan Obat

dan Makanan

1. .Jumlah sample yang diuji

menggunakan parameter

kritis

2. Pemenuhan target sampling

produk Obat di sektor publik

(IFK)

3. Persentase cakupan

pengawasan sarana produksi

Obat dan Makanan

4. Persentase cakupan

pengawasan sarana distribusi

Obat dan Makanan

5. Jumlah Perkara di bidang

Obat dan Makanan

Mendorong

kemandirian pelaku

usaha dalam

memberikan

jaminan keamanan

Obat dan Makanan

serta memperkuat

kemitraan dengan

pemangku

kepentingan.

Meningkatnya

daya saing Obat

dan Makanan di

pasar lokal dan

global dengan

menjamin mutu

dan mendukung

inovasi

2.

Meningkatnya

jaminan kualitas

pembinaan dan

bimbingan dalam

mendorong

kemandirian pelaku

usaha dan kemitraan

dengan pemangku

kepentingan serta

partisipasi

masyarakat melalui

kerjasama,

Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi

6. Jumlah layanan Publik

BB/BPOM

7. Jumlah komunitas yang

diberdayakan

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

BPOM

Meningkatnya

Kualitas Kapasitas

Kelembagaan

BPOM

8. Persentase pemenuhan sarana

dan prasarana sesuai standar

9. Jumlah dokumen

perencanaan, penganggaran,

dan evaluasi yang dilaporkan

tepat waktu


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019

pada Bab II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi

pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan

dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA,

sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam

kerjasama global dan regional),

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan

terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah),

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar

kelompok ekonomi masyarakat),

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

(pemberantasan narkotika dan psikotropika),

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan

khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat),

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

(peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi),

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor

strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan),

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia


Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9 (Sembilan)

yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab di BPOM di Jambi pada periode

2015-2019 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada

penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga

pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik.

Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia dimaksudkan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk

menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Badan POM akan menyelenggaran program dengan mengacu kepada upaya

mewujudkan cita-cita pembangunan melalui gerakan Revolusi Mental, serta

“Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta

Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan,” yang

terkait kewenangan BPOM, indikator yang ditetapkan, yaitu:


Tabel 3.2 Indikator

No Indikator Status

Awal

Target

2019

1 Persentase obat yang

memenuhi syarat

92 94

2 Persentase makanan yang

memenuhi syarat

87,6 90,1

(Sumber: RPJMN 2015-2019)

Revolusi Mental menjadi upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap,

dan perilaku setiap orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan,

sehinga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-

bangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus

dinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan,

etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan

optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan

berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Salah satu aspek untuk mendukung pembangunan manusia tersebut

dilakukan melalui pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini persentase obat yang

telah memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan terus meningkat dan pada

tahun 2013 telah mencapai 92 persen. Ketersediaan obat dan vaksin telah cukup

baik, yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013. Namun ketersediaan di

tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum memadai. Misalnya

Puskesmas yang mempunyai lebih dari 80 persen jenis obat umum yang cukup

baru mencapai 13,2%. Selain itu, variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tingi.

Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalam negeri, hampir

90% kebutuhan obat dapat diproduksi dalam negeri, meski hampir 96% bahan

baku industri farmasi masih tergantung bahan baku impor. Tingkat

ketergantungan ini dapat diminimalisasi dengan peningkatan kemandirian di

bidang obat dengan menumbuhkan industri Bahan Baku Obat bahan sintesa dan


Obat Tradisional dalam negeri yang didukung secara serius oleh riset. Untuk

menunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku obat tersebut, harus

dilakukan penguatan jejaring antara Pemerintah-Pelaku usaha di bidang Obat-

Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan

dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan

strategi pengawasan Obat dan Makanan dalam “Meningkatkan Pengawasan

Obat dan Makanan”, dilaksanakan melalui:

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;

3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan

pemangku kepentingan;

4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis

risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;

5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka

mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan

6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil Analisa paparan dan pencapaian hasil pengawasan Obat

dan Makanan di Jambi dan arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

Nasional, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis

Balai POM di Jambi periode 2015-2019, adalah:

1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya

saing produk Obat dan Makanan

3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui

kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Obat dan Makanan


4) Penguatan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan

dan perningkatan jabatan fungsional, proses bisnis yang tertata dan efektif,

budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber

daya yang efektif dan efisien.

Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan

Makanan;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi

dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan

Makanan;

Internal:

3) Penguatan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Institusi hingga kinerja

individu/pegawai;

5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas menjadi lebih proporsional dan

akuntabel;

7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas

Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pengawasan

Obat dan Makanan tersebut, BPOM di Jambi menetapkan program-programnya

sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program

pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan


Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan

Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam

pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui

serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan

Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan

terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan

beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada

pemangku kepentingan.

b. Program Generik

1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya.

2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.

Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas,

sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

1) Penyempurnaan instruksi kerja pengawasan Obat dan Makanan (pre dan

post-market);

2) Peningkatan efektivitas pengawasan pre-market melalui audit pelaksanaan

pembuatan yang baik pada sarana produksi Obat dan Makanan;

3) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan

Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana

distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;

4) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat

adiktif;

5) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya

laboratorium Obat dan Makanan;

6) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;

7) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan

pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.


b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan

Anggaran, Keuangan;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan

Makanan;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan

Sarana dan Prasarana Penunjang;

4) Peningkatan Kompetensi SDM;

5) Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan

Masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing

sasaran strategis, dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan. Adapun

penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai

berikut :

Gambar 3.1 Log Frame Balai POM di Jambi


Tabel 3.3 Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan,

Indikator

Balai POM di Jambi

PROGRAM SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR PIC

PROGRAM

PENGAWASAN

OBAT DAN

MAKANAN

Menguatnya

sistem

pengawasan

Obat dan

Makanan

Pengawasan

Obat dan

Makanan

Meningkatnya

kinerja

pengawasan

obat dan

makanan di

Jambi

1.Jumlah sample

yang diuji

menggunakan

parameter kritis

2. Persentase

cakupan

pengawasan

sarana produksi

Obat dan

Makanan

3. Pemenuhan

target sampling

produk Obat di

sektor publik

(IFK)

4. Persentase

cakupan

pengawasan

sarana distribusi

Obat dan

Makanan

5. Jumlah Perkara di

bidang obat dan

makanan

6. Jumlah layanan

Seksi

Pengujian

1, 2 dan 3

Seksi

PemDik

Seksi

PemDik

Seksi

PemDik

Seksi

PemDik

Seksi

Serlik

TU


PROGRAM SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR PIC

publik

7. Jumlah komunitas

yang

diberdayakan

8. persentase

pemenuhan

sarana prasarana

sesuai standar

9. jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

evaluasi yang

dilaporkan tepat

waktu

TU

B. KERANGKA REGULASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagai unit pelaksana teknis

Badan POM, akan berupaya melakukan percepatan terjadinya perlindungan

kepada masyarakat. Perlindungan dari permasalahan Obat dan Makanan

dilakukan melaui pengefektifan pelaksanaan pengawsan dan tindak lanjut hasil

pengawasan.

Percepatan dimaksud perlu dikemas dalam sitem mutu penyelenggaraan

pengawasan Obat dan Makanan yang semakin praktis dan cepat. Penyempurnaan

SOP dan instruksi kerja merupakan hal yang perlu disempurnakan secara

berkesinambungan, sehingga semua berjalan lancar. Pelaksanaan pengawasan dan

tindak lanjut yang lebih cepat dapat mencegah terjadinya ketidak sesuaian.


Dengan demikian praktek produksi, distribusi dan pelayanan/ ritel Obat dan

Makanan selalu terjaga dan terpercaya.

Untuk hal tersebut, perlu pedoman yang terkait dengan pedoman tata

hubungan kerja, pola tindak lanjut serta instruksi kerja yang memadai.

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dengan peraturan kepegawaian yang semakin bagus, diharapkan dapat

menciptakan kinerja BPOM di Jambi semakin baik. Sampai saat ini struktur

organisasi masih menggunakan jabatan structural sampai eselon 4. Selain pejabat

struktural ada pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan

Fungsional Umum. Dengan jabatan tersebut masih terdapat permasalahan yang

dapat mengakibatkan kinerja tidak optimal. Diharapkan rencana penghapusan

jabatan eselon 3 dan 4, dengan mengakomodasikan fungsi manejerial dalam

jabatan fungsional kelas tertentu dapat memberikan semangat dalam peningkatan

prestasi kerja. Untuk memperkuat peran dan fungsi tersebut dalam melaksanakan

Renstra 2015-2019, maka diusulkan penataan kelembagaan.

Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan

dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah sebagai berikut :

a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi

Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal

dan operasional, sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam

penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang telah

didelegasikan dari Badan POM;

b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang

kriteria dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur

penunjang;

c. Penguatan lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat

dan Makanan


d. Dioptimalkan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas

samadalam mewujutkan pencapaian prioritaspembangunan kesehatan

e. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki

tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam

aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena

peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang

masuk dalam sistem peradilan pidana.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagaimana sasaran strategis BPOM di Jambi sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran

strategis adalah sebagai berikut:

Tanel 4.1 Target Kinerja

Sasaran

Strategis Indikator

Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Menguatnya Sistem

Pengawasan Obat dan

Makanan

Persentase obat yang

memenuhi syarat meningkat 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00

Persentase Obat Tradisional

yang memenuhi syarat

meningkat

74,50 76,00 77,50 79,00 80,50

Persentase Kosmetik yang


Persentase Suplemen

Makanan yang memenuhi

syarat meningkat

79,00 80,00 81,00 82,00 83,00

Persentase Makanan yang


Meningkatnya

jaminan kualitas

pembinaan dan

bimbingan dalam

mendorong

kemandirian pelaku

usaha dan kemitraan

dengan pemangku

kepentingan

Tingkat kepuasan

masyarakat 76,86 78,01 79,18 80,37 81,57

Jumlah Kabupaten/Kota

yang memberikan

komitmen untuk

pelaksanaan pengawasan

Obat dan Makanan dengan

memberikan alokasi

anggaran pelaksanaan

regulasi Obat dan Makanan

6 7 8 9 10

Meningkatnya

kualitas kapasitas

kelembagaan

Nilai SAKIP B A A A A

Meningkatnya kinerja

pengawasan obat dan

makanan

Jumlah sampel yang diuji

menggunakan parameter

kritis 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Pemenuhan target sampling

produk Obat di sektor

publik (IFK)

13,04 13,04 13,04 13,04 13,04

Persentase cakupan

pengawasan sarana produksi

Obat dan Makanan

27,97 28,25 28,53 28,82 29,11


Persentase cakupan

pengawasan sarana

distribusi Obat dan

Makanan

51,92 51,92 51,92 51,92 51,92

Jumlah Perkara di bidang

obat dan makanan 7 7 7 7 7

Jumlah layanan publik

BBPOM 325 350 375 400 425

Jumlah Komunitas yang

diberdayakan 3 3 3 3 3

Persentase pemenuhan

sarana prasarana sesuai

standar

70 73 76 79 82

Jumlah dokumen

perencanaan, penganggaran,

dan evaluasi yang

dilaporkan tepat waktu

10 9 10 9 10

B. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan

maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

strategis BPOM di Jambi periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Sasaran

Strategis Indikator

Alokasi anggaran ( Milyar Rupiah) PIC

2015 2016 2017 2018 2019

Menguatnya

Sistem

Pengawasan

Obat dan

Makanan

2,0989 2,1973 2,3044 2,4211 2,5484

Persentase obat

yang memenuhi

syarat meningkat

Seksi

Pemdik,

Teranok

oko dan

Mikro

Persentase Obat

Tradisional yang

memenuhi syarat

meningkat

Seksi

Pemdik,

Teranok

oko dan

Mikro

Persentase

Kosmetik yang

memenuhi syarat

meningkat

Seksi

Pemdik

Teranok

oko dan

mikro


Persentase

Suplemen

Makanan yang

memenuhi syarat

meningkat

Seksi

Pemdik,

Teranok

oko dan

Mikro

Persentase

Makanan yang

memenuhi syarat

meningkat

Seksi

Pemdik,

pengujia

n

Pangan

dan

Mikro

Meningkatnya

jaminan

kualitas

pembinaan dan

bimbingan

dalam

mendorong

kemandirian

pelaku usaha

dan kemitraan

dengan

pemangku

kepentingan

1022 1156 1312 1493 1705

Tingkat kepuasan

masyarakat

Seksi

Serlik

Jumlah

Kabupaten/Kota

yang memberikan

komitmen untuk

pelaksanaan

pengawasan Obat

dan Makanan

dengan

memberikan

alokasi anggaran

pelaksanaan

regulasi Obat dan

Makanan

Seksi

Serlik

Meningkatnya

kualitas

kapasitas

kelembagaan

5,473 10,492 6,567 5,645 4,727

TU

Nilai SAKIP

Meningkatnya

kinerja

pengawasan

obat dan

makanan

2,0989 2,1973 2,3044 2,4211 2,5484

Jumlah sampel

yang diuji

menggunakan

parameter kritis

Seksi

Teranok

oko,

Pangan

dan

Mikro

Pemenuhan target

sampling produk

Seksi

Pemdik


Obat di sektor

publik (IFK)

Persentase

cakupan

pengawasan

sarana produksi

Obat dan

Makanan

Seksi

Pemdik

Persentase

cakupan

pengawasan

sarana distribusi

Obat dan

Makanan

Seksi

Pemdik

Jumlah Perkara di

bidang obat dan

makanan

Seksi

Pemdik

Jumlah layanan

publik BB/BPOM

Seksi

Serlik

Jumlah

Komunitas yang

diberdayakan

Seksi

Serlik

Persentase

pemenuhan

sarana prasarana

sesuai standar

TU

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran,

dan evaluasi yang

dilaporkan tepat

waktu

TU


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai POM di Jambi mengacu pada Rencana Strategis

Badan POM RI tahun 2015- 2019. Renstra ini sebagai panduan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan

Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,

ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan, serta komitmen semua pimpinan

dan staf BPOM di Jambi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra

Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat

dilakukan perubahan/revisi muatan, termasuk indikator-indikator kinerjanya

yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada

RPJMN 2015-2019.

Renstra Tahun 2015-2019 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di

lingkungan BPOM di Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel

serta berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja dan kinerja pegawai.

Rencana Strategis Balai POM di Jambi 2015-2019 ini diharapkan dapat

dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi di lingkungan Balai POM di Jambi dan

sektor terkait.

Dengan dirumuskannya rencana Strategis Balai POM di Jambi 2015-2019

ini, semua kegiatan Balai POM di Jambi dalam periode 2015-2019 diharapkan

akan mengacu pada rencana strategis yang telah disepakati bersama.

Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan

Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional


(BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas,Renstra juga

menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019

dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan

Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

E:\Renstra dan Peta Strategi\Renstra Balai\Renstra BPOM Jambi\Renstra Jambi 2015-2019-rev 1\lampiran Renstra 2015 - 2019 Jambi.xlsx

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

SS 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

2,099 2,197 2,304 2,421 2,548

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Jambi 97,10 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00

1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 73,00 74,50 76,00 77,50 79,00 80,50

1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 98,00 89,00 90,00 91,00 91,00 93,00

1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 98,90 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00

1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 88,25 88,10 88,60 89,10 89,60 90,10

SS 2

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

1,022 1,156 1,312 1,493 1,705

2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi 75,72 76,86 78,01 79,18 80,37 81,57

2,2

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Provinsi Jambi 5 6 7 8 9 10

SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

5,473 10,492 6,567 5,645 4,727

3,1Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM

Provinsi Jambi B B A A A A

SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

2,0989 2,1973 2,3044 2,4211 2,5484

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Jambi 97,10 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00

1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 73,00 74,50 76,00 77,50 79,00 80,50

1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 98,00 89,00 90,00 91,00 91,00 93,00

1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 98,90 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00

1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi 88,25 88,10 88,60 89,10 89,60 90,10

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM JAMBI

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi Baseline

Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NS-BS


SP 2

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

1,0219 1,1558 1,3116 1,4932 1,7055

2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi 75,72 76,86 78,01 79,18 80,37 81,57

2,2

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Provinsi Jambi 5 6 7 8 9 10

SP 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Provinsi Jambi 5,4731 10,4922 6,5668 5,6451 4,7274

3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM Provinsi Jambi B B A A A A

8,5939 13,8453 10,1828 9,5595 8,9813

1Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Provinsi Jambi 3.000 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 1,2387 1,2511 1,2636 1,2763 1,2890

2Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

Provinsi Jambi 18,72 13,04 13,04 13,04 13,04 13,04 0,0175 0,0193 0,0212 0,0233 0,0256

3Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Provinsi Jambi 10,79 9,38 10,01 10,01 10,01 10,01 0,1292 0,1421 0,1563 0,1719 0,1891

4Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Provinsi Jambi 57,25 51,92 88,60 88,60 88,60 88,60 0,3987 0,4386 0,4825 0,5307 0,5838

5Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

Provinsi Jambi 7 7 7 7 7 7 0,3148 0,3462 0,3809 0,4189 0,4608

6 Jumlah layanan publik BB/BPOM Provinsi Jambi 300 650 675 700 725 750 0,4798 0,5757 0,6908 0,8290 0,9948

7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan Provinsi Jambi 13 17 21 25 29 33 0,5422 0,5801 0,6207 0,6642 0,7107

8Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Provinsi Jambi 64 70 73 76 79 82 4,0520 9,0000 5,0000 4,0000 3,0000

9Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Provinsi Jambi 8 10 9 10 9 10 1,4211 1,4922 1,5668 1,6451 1,7274

Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM2 Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun3 Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3 4 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya

a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2

5 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukunga. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9

6 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan7 Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi8 Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available)9 Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Jambi

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia


Documents

1.1. KONDISI UMUM S - pom.go.idpom.go.id/ppid/2015/rbalai/jambi.pdfMakanan di Jambi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi,