Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Standar Operating dan Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB 51

STANDAR PELAYANAN SISTEM PERINGATAN DINI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI

(EARLY WARNING SYSTEM) A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi dan Geofisika.

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat.

8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Piket Kepada Petugas Sandi,Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009.

B. Latar Belakang

Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Dan Tsunami (Early Warning System) merupakan merupakan bagian dari upaya mendukung pemanfaatan pelayanan public dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Agar pengelolaan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami (Early Warning System) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan standar pelayanan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami (Early Waning System) adalah untuk menyediakan data dan informasi Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami) secara jelas dan pasti bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan informasi berupa informasi terjadinya bencana alam kepada Pemerintah dan masyarakat yang cepat, efektif dan efisien sehingga dampak korban bencana dapat diminimalisir.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami (Early Warning System) adalah Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik, Bagian Kesekretariatan dan PDE pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Standar Operating dan Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB 52

2. Pelaksana pelayanan adalah pejabat dan pegawai pada Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik, Bagian Kesekretariatan dan PDE yang secara teknis dan administratif memiliki tugas dan tanggungjawab langsung melaksanakan pengelolaan Sistem Peringatan Dini Gempa Buli dan Tsunami (Early Warning System).

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Umum.

4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Dan Tsunami (Early warning System).

5. Pengguna pelayanan adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Seluruh Kepala Satuan Kerja lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

6. Keluaran (output) pelayanan adalah data dan informasi peristiwa bencana alam (Gempa Bumi dan Tsunami) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama diwilayah NTB.

7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah sebagai bahan pendukung untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di bidang rencana tata ruang dan pengembangan wilayah serta kemudahan dalam pengambil kebijakan di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana alam NTB sehingga dampak bencana dapat diminimalisir.

8. Standar kompetensi pelaksana:

a. Mampu melaksanakan pengamatan, analisis, evaluasi, dan pembuatan laporan terkait dengan pengelolaan data bencana alam (gempa Bumi dan Tsunami).

b. Mempunyai kemampuan menggunakan komputer untuk mengolah data, informasi, dan laporan menjadi database.

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Standar Operating dan Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB 53

KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Flowchart Penerima Data dan Pengiriman Informasi Bencana Alam

Apakah Gempa

Terjadi di Wilayah NTB ?

Informasi Gempa

T

Data dari BMG

Informasi Gempa Tidak Dilaporkan

Y

Informasi Gempa Dilaporkan

Kepada Gubernur, Wagub, Sekda,

Asisten, dan Staf Ahli

Data diarsipkan

Diumumkan/ Diiformasikan

Kepada Masyarakat

Data diarsipkan

Diinformasikan ke Kepala SKPD

Provinsi dan Kab/Kota

Laporan Gempa

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Standar Operating dan Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB 54

B. Prosedur Pelayanan 1. Masuk database Early warning System provinsi NTB, menerima informasi

Bencana alam gempa bumi dari Badan Meteorologi ,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ( 24 Jam );

2. Operator Mengirimkan Informasi Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami) yang terjadi di wilayah NTB Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD Provinsi, Kepala SKPD Kota/Kabupaten dan diumumkan kepada Masyarakat;

3. Operator (Petugas Piket) membuat Laporan Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami) yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan.

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:

a. Adanya informasi Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami) yang diterima oleh Operator (Petugas Piket).

b. Adanya arahan pimpinan dalam bentuk disposisi/lisan untuk melaksanakan tindak lanjut informasi Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami).

c. Adanya bahan/dokumen yang terkait dengan pengelolaan data bencana alam (Gempa Bumi dan Tsunami).

d. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

- Memiliki hak untuk di informasikan; - Memiliki fasilitas publik.

D. Sarana dan Prasarana Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, mesin fotokopi, LCD projector, dan ruang rapat

E. Tempat Pelayanan

Pelayanan pengelolaan data Bencana Alam (Early Warning System) diselenggarakan di Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik, Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB.,

F. Jadwal Pelayanan Pelayanan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami (Early Warning System) diselenggarakan selama 24 jam.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan 1. Pengaduan Bencana Alam disampaikan kepada Gubernur NTB melalui melalui

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB.

2. Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Umum Prov. NTB untuk menindaklanjuti pengaduan bencana alam yang diterima.

3. Kepala Biro Umum Prov. NTB melalui Kepala Bagian Kesekretaritan dan PDE beserta staf menindaklanjuti pengaduan bencana alam tersebut.