Embed Size (px)
DESCRIPTION
FEB
Citation preview
ANALISIS PENERAPAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PT. PERTAMINA)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
M.Sandy Pradhana Putra
NIM: 107082003603
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011
ii
ANALISIS PENERAPAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PT. PERTAMINA)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
M. Sandy Pradhana Putra
NIM: 107082003603
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si
NIP. 197306152005011009 NIP. 197609242006042002
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini Selasa, 8 Juni 2011 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa:
1. Nama : M. Sandy Pradhana Putra
2. NIM : 107082003603
3. Jurusan : Akuntansi/Audit
4. Judul Skripsi : Analisis Penerapan Informasi Dan Komunikasi Dalam
Siklus Penjualan Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas
Pembuatan Laporan Keuangan
(Studi Kasus Pt. Pertamina)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk
melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 8 Juni 2011
1. Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA. ( ________________________ )
Ketua
2. Yulianti, SE., M.Si ( ________________________ )
NIP. 198203182011012011 Sekretaris
3. Erika Amelia, SE., M.Si ( ________________________ )
Penguji Ahli
iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini Jum’at, 17 Juni 2011 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:
1. Nama : M.Sandy Pradhana Putra
2. NIN : 107082003603
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : Analisis Penerapan Informasi Dan Komunikasi
Dalam Siklus Penjualan Dan Dampaknya Terhadap
Efektivitas Pembuatan Laporan Keuangan (Studi
Kasus PT. Pertamina)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa
tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negri Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 Juni 2011
1. Prof. Dr. Abdul Hamid,MS ( )
NIP. 19570617 198503 1 002 Ketua
2. Rahmawati, SE, MM ( ).
NIP. 19770814 200604 2 003 Sekertaris
3. Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA ( )
Penguji Ahli 1
4. Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si ( )
NIP. 19730615 200501 1 009 Pembimbing I
5. Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si ( )
NIP. 19760924 200604 2 002 Pembimbing II
v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : M.Sandy Pradhana Putra
No. Induk Mahasiswa : 107082003603
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa ijin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas
karya ini
Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan melalui
pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata memang ditemukan
bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap untuk
dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, 15 Juni 2011
Yang Menyatakan
(M.Sandy Pradhana Putra)
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : M. Sandy Pradhana Putra
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 November 1989
3. Alamat : Jl. Bumi Daya VIII/No.195 Cinere, Depok
4. Telepon : 085692715279
5. Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN
1. SDN 011 Pagi, Pondok Labu, Jakarta Selatan Tahun 1995-2001
2. SMPN 85 Jakarta Tahun 2001-2004
3. SMA Negeri 34 Jakarta Tahun 2004-2007
4. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007-2011
III. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Rohis SMA N 34 Jakarta Sebagai Anggota (2004-2007)
2. 34 High Tech Society (2007-Sekarang)
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Akuntansi Sebagai Anggota (2009-
2010) dan Koord. Dept. Hubungan Masyarakat (2010-2011)
vii
IV. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Ir. M. Budi Setiawan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Agustus 1958
3. Ibu : Rr. Leksmanawati Dwika. W
4. Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 17 Maret 1961
5. Alamat : SDA
viii
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INFORMATION AND
COMMUNICATION INSIDE SALES CYCLE AND ITS IMPACT
ON THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL STATEMENTS
(CASE STUDTY PT. PERTAMINA)
ABSTRACT
This study analyzes the implementation of internal control system
especially information and communications component and their impact on the
effectiveness of making financial reports. This research is located at the
headquarters of PT. Pertamina, Jakarta. Sampling method is by observation and
using scondary data, while the data processing method used by researchers is to
compare the actual conditions in the field with the rules set by PT. Pertamina
The results of this study indicate that application of the internal control
system, especially information and communication component sales cycle has
been implemented quite effectively, but still needs improvement. This has resulted
in a lack of effective financial statement and in particular related to the sales
cycle.
Keyword: Internal control, information and communications, sales cycle,
financial statement
ix
ANALISIS PENERAPAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PT. PERTAMINA)
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa penerapan sistem pengendalian internal komponen
informasi dan komunikasi serta dampaknya terhadap efektivitas pembuatan
laporan keuangan. Penelitian ini berlokasi di kantor pusat PT. Pertamina Jakarta.
Metode penentuan sampel ialah dengan melakukan observasi serta menggunakan
metode data sekunder, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan
peneliti adalah membandingkan kondisi nyata di lapangan dengan peraturan yang
telah ditetapkan oleh PT. Pertamina
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian
internal komponen informasi dan komunikasi khususnya siklus penjualan telah
dilaksanakan cukup efektif, namun masih perlu adanya perbaikan. Hal ini
berdampak pada kurang efektifnya pembuatan laporan keuangan khususnya
terkait dengan siklus penjualan.
Kata kunci: Sistem pengendalian internal, informasi dan komunikasi, siklus
penjualan, laporan keuangan
x
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “Analisis Penerapan Informasi dan Komunikasi Dalam Siklus
Penjualan dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pembuatan Laporan
Keuangan (Studi Kasus PT. Pertamina)”. Shalawat serta salam senantiasa
selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang
telah membawa kita ke zaman kebaikan.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat
guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang
telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur
Alhamdulillah penulis hanturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah
anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan rasa cinta, perhatian,
kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Adikku yang telah menyemangati dan memberikan banyak do’a terbaiknya
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi
anak-anak yang membanggakan bagi kedua orang tua baik di dunia maupun
di akhirat kelak.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ibu Rahmawati, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen Pembimbing
Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan
dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala
bimbingan dan konsultasi yang telah diberikan selama ini.
xi
6. Bapak Dr. Amilin, SE, Ak, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang
telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk
membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala
masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang
telah diberikan selama ini.
7. Bapak Heru Sutrisno selaku SVP Business Development PT. Pertamina, Ibu
Nunik selaku Kepala Dept. Distribusi Hilir, Bapak Yusran Bustamar dan Ibu
Hendarsih yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi di PT.
Pertamina.
8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri yang telah
memberikan bantuan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Eyang Putri yang telah memberikan dukungan berupa
do’a dan moril kepada peneliti serta Tante Aniek yang telah membantu
peneliti dalam menyelesaikan skripsi di PT. Pertamina.
10. Rahma, Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam
menyelesaikan skripsi dan sidang kompre. Semoga Allah membalas
kebaikanmu.
11. “Si Bongsor” selaku komputer tercinta, terima kasih sudah menemani peneliti
disaat suka dan duka.
12. Sahabat terdekat peneliti: Nadiyya “ungu” hayatunnufus, Septi, Chiko, Yuni,
dan Mita yang sudah mendukung peneliti.
13. Kak Atina, terima kasih atas masukkan dan sarannya sehingga peneliti
berhasil menyelesaikan skripsi. Serta semua teman-teman BEMJ Akuntansi
periode 2010-2011 dan Akuntansi D angkatan 2007.
14. Sahabat - sahabat peneliti di kampus lain terima kasih atas bantuannya dalam
meminjamkan literatur terkait dengan penelitian skripsi.
15. Tika, terimakasih atas bantuannya selama ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
xii
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, 16 Juni 2011
(M.Sandy)
xiii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................ i
Lembar Pengesahan Skripsi ...........................................................................ii
Lembar Pengesahan Uji Komprehensif .........................................................iii
Lembar Pengesahan Uji Skripsi ......................................................................iv
Lembar Pernyataan Bebas Plagiat ..................................................................v
Daftar Riwayat Hidup .....................................................................................vi
Abstrak .......................................................................................................... viii
Kata Pengantar ...............................................................................................x
Daftar Isi ....................................................................................................... xiii
Daftar Tabel ................................................................................................. xvi
Daftar Gambar ........................................................................................... xvii
Daftar Lampiran ........................................................................................ xviii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 7
1. Tujuan Penelitian ............................................................ 7
2. Manfaat Penelitian .......................................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................10
A. Tinjauan Literatur ................................................................10
1. Auditing ..........................................................................10
xiv
2. Sistem Informasi Akuntansi
(Accounting Information System) .....................................14
3. Sistem Pengendalian Internal ..........................................16
4. Siklus Penjualan .............................................................27
5. Efektivitas .......................................................................28
6. Laporan Keuangan ..........................................................29
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ...........................................32
C. Kerangka Pemikiran ..............................................................34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..............................................36
A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................36
B. Metode Pengumpulan Data ..................................................38
C. Metode Analisis Data ...........................................................37
D. Operasionalisasi Variabel .....................................................38
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN .......................................39
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ...........................39
B. Profil Perusahaan ....................................................................39
C. Siklus Penjualan PT. Pertamina ..............................................51
D. Penerapan Pengendalian Internal Komponen Informasi
Dan Komunikasi Dalam Siklus Penjualan
PT.Pertamina ..........................................................................54
E. Permasalahan Yang Terjadi Terkait Transaksi
Penjualan PT.Pertamina ..........................................................62
F. Saran Perbaikan Untuk PT. Pertamina ....................................73
xv
G. Dampaknya Terhadap Efektivitas Laporan Keuangan .............83
BAB V PENUTUP ................................................................................86
A. Kesimpulan ..........................................................................86
B. Implikasi ..............................................................................88
C. Saran ....................................................................................89
Daftar Pustaka ...................................................................................................90
Lampiran-Lampiran ..........................................................................................94
xvi
DAFTAR TABEL
No. Keterangan Halaman
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ............................................. 32
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian ........................................ 38
4.1 Jurnal Transaksi Penjualan ...................................................... 51
4.2 Jurnal Pada Saat PT. Pertamina Menerima Goods Issue ........... 52
4.3 Jurnal Pada Saat Invoicing ........................................................ 52
4.4 Transaksi Penjualan ................................................................. 63
4.5 Transaksi Yang Tidak Teridentifikasi Nama Produknya ........... 66
4.6 Pencatatan Jurnal Penjualan ..................................................... 66
4.7 Penerimaan Pembayaran PPN .................................................. 67
4.8 Jurnal Pada Saat PT. Pertamina Menerima Goods Issue
dari TNI ................................................................................... 69
4.9 Jurnal Pada Saat Invoicing Berdasarkan Hasil
Pencocokan dan Penelitian ....................................................... 71
4.10 Pencatatan Jurnal Penjualan ..................................................... 77
4.11 Penerimaan Pembayaran PPN .................................................. 77
4.12 Jurnal Koreksi Atas Transaksi Penerimaan Pembayaran ........... 78
4.13 Saran Perbaikan ....................................................................... 80
xvii
DAFTAR GAMBAR
No. Keterangan Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran ................................................ 34
4.1 Struktur Organisasi PT. Pertamina........................................ 50
4.2 Flowchart Penjualan Tunai OPBS ........................................ 56
4.3 Flowchart Penjualan Tunai Non-OPBS ................................ 58
4.4 Flowchart Penjualan Tunai Kepada
Instansi Pemerintah .......................................................... 60
4.5 Skema Tugas dan Peran Compliance System
PT.Pertamina .................................................................... 85
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
No. Keterangan Halaman
1 Surat Penelitian Skripsi ....................................................... 95
2. Cover Surat Perjanjian Bersama .......................................... 96
3. Cover Berita Acara Pencocokan dan Penelitian .................... 97
4. Cover Tata Kelola Organisasi Penjualan Central Collection
TNI ...................................................................................... 98
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN,
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003
mengenai Badan Usaha Milik Negara, merupakan badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BUMN berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 mengenai Badan
Usaha Milik Negara ialah:
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya,
2. Mengejar keuntungan,
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan
atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak,
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi,
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat,
2
Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh
Kementrian BUMN yang dipimpin oleh Menteri Negara BUMN.
Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, ketertiban
umum dan atau kesusilaan. Salah satu bentuk tanggung jawab BUMN
ialah melalui penyajian laporan keuangan, yang berisi mengenai segala
informasi mengenai kinerja keuangan BUMN selama suatu periode
tertentu, dimana informasi laporan keuangan tersebut digunakan untuk
seluruh stakeholders baik, pemerintah, investor, lembaga pemerintah
lainnya maupun rakyat Indonesia. Oleh karena itu, laporan keuangan
BUMN haruslah bebas dari salah saji, serta kesalahan informasi yang
dapat merugikan para pengguna laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan BUMN dikritik oleh mantan Menteri Ekonomi Sri
Mulyani, dikarenakan masih cukup banyak laporan keuangan Badan
Usaha Milik Negara yang belum mengikuti standar pelaporan keuangan.
Hal ini menyebabkan tidak diperbolehkannya sebagian besar BUMN
untuk listing di pasar modal asing, hanya PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk. Yang telah listing. Pemerintah terus berusaha memperbaiki laporan
keuangan BUMN. Hal ini untuk bertujuan agar BUMN menjadi lebih
transparan dan memudahkan investor untuk menanamkan modal di dalam
negeri (Bataviase, 2008:1).
3
Banyak BUMN yang saat ini terjerat masalah keuangan. Hal ini
terbukti dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terhadap 32 BUMN menunjukkan adanya kasus BUMN yang
merugi, terindikasi kasus korupsi, dan kredit macet. Dari keseluruhan,
BPK memaparkan 73 temuan yang berindikasi kerugian negara senilai
Rp2,48 triliun. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap empat BUMN,
yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perjan Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Perum Perusahaan Film Nasional
(PFN), dan PT Sarana Karya. BPK memberikan pendapat "Tidak Wajar"
(TW) terhadap Laporan Keuangan PT Sarana Karya, "Wajar Tanpa
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan" terhadap Perum PFN.
Kemudian, "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap PT PLN, dan "Tidak
Memberikan Pendapat" terhadap Perjan RSCM (Suara Merdeka, 2007:1).
Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi
keuangan perusahaan kepada para pengguna informasi laporan keuangan.
Pengertian laporan keuangan menurut IAI dalam kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009) adalah bagian dari proses pelaporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
keuangan.
4
Dalam PSAK nomor 1 (2009) tujuan laporan keuangan secara umum
adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja,
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu
laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan khusus
laporan keuangan dalam APB Statement No 4 adalah untuk menyajikan
secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi
keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
Oleh karena itu hendaknya laporan keuangan harus disajikan secara
wajar sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengambil keputusan terkait dengan perusahaan tersebut. Untuk
mewujudkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji dan kesalahan
informasi maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik serta
terstruktur dengan baik di lingkungan perusahaan.
Pengertian sistem pengendalian internal menurut Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam
Boynton dan Johnson (2006:391) adalah proses yang dilakukan oleh
dewan manajemen, direksi, dan pegawai lainnya dari entitas yang
bersangkutan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tujuan dari keandalan dari laporan keuangan,
kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku, efektivitas, dan
efisiensi dari kegiatan operasi.
5
Sistem pengendalian internal memiliki lima komponen yang saling
berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk melakukan kontrol atas
resiko-resiko yang terjadi. COSO (AU 319.07) dalam Boynton dan
Johnson (2006:392) pun menjelaskan komponen pengendalian internal
yaitu lingkungan pengendalian (control enviroment), penilaian resiko (risk
assement), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan
komunikasi (information & communication), serta pemantauan
(monitoring).
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengendalian internal
memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dari laporan
keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian internal merupakan
elemen penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pembuatan
laporan keuangan yang bebas dari salah saji dan kesalahan informasi.
Maka dibutuhkan pengendalian internal yang kuat untuk mengawasi
pembuatan laporan keuangan.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) pada
semester II tahun 2010, terhadap enam laporan keuangan BUMN/D dan
badan lainnya. Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII
(Persero) TB 2009, Laporan Keuangan PDAM Kota Padang TB 2009,
Laporan Keuangan West Sumatera Earthquake Disaster Project (WSEDP)
pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Periode
yang Berakhir 30 Juni 2010, Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah
Haji (PIH) Tahun 1430H/2009M dan Tahun 1429H/2008M, serta Laporan
6
Keuangan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam) TA 2009. Dari hasil pemerikasaan tersebut BPK
memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan WSEDP BNPB TA
2010, opini WDP diberikan terhadap Laporan Keuangan PDAM Kota
Padang TB 2009 serta BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam TA 2009 (BPK, 2010:37).
Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan
penelitian ini karena pertama, masih banyaknya laporan keuangan BUMN
yang belum memenuhi standar pelaporan keuangan. Kedua, untuk
mengetahui seberapa besar peranan sistem pengendalian khususnya
informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pembuatan laporan
keuangan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di PT. Pertamina.
Badan Usaha Milik Negara tersebut bergerak dalam bidang energi serta
memiliki cakupan penjualan yang begitu luas.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang
berjudul “Analisis Penerapan Informasi dan Komunikasi dalam Siklus
Penjualan dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Pembuatan
Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. Pertamina)”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
lebih memfokuskan penelitian ini terhadap internal control khususnya
7
informasi dan komunikasi perusahaan pada siklus penjualan PT.
Pertamina. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal informasi dan
komunikasi pada siklus penjualan terhadap efektivitas laporan
keuangan PT. Pertamina?
2. Permasalahan apa yang timbul dalam siklus penjualan terkait dengan
pengendalian internal informasi dan komunikasi?
3. Apakah laporan keuangan PT. Pertamina telah disajikan dengan efektif,
khususnya yang terkait dengan siklus penjualan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian
ini adalah:
a. Untuk penerapan sistem pengendalian internal informasi &
komunikasi pada siklus penjualan terhadap efektivitas pembuatan
laporan keuangan PT. Pertamina.
b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam siklus penjualan
terkait dengan pengendalian internal informasi dan komunikasi
c. Untuk mengetahui efektivitas pelaporan keuangan PT.Pertamina
khususnya terkait dengan siklus penjualan.
8
2. Manfaat Penelitian
a. Kontribusi Teoritis
1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai
bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk
menambah ilmu pengetahuan.
2) Bagi Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai auditing,
pengendalian internal, dan penerapan informasi dan komunikasi
dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan.
3) Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang
akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
4) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah
referensi mengenai auditing, terutama tentang pengendalian internal
dan laporan keuangan sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi
penulis di masa yang akan datang.
b. Kontribusi Praktis
1) PT. Pertamina, dapat mengetahui kemampuan dari pengendalian
internal yang digunakan oleh perusahaan serta penerapan informasi
dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan.
Manfaat lain yaitu sebagai dasar untuk melakukan rekomendasi
9
perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam sistem
pengendalian internal.
2) Pemerintah, dapat mengetahui informasi mengenai penerapan
informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pembuatan laporan
keuangan serta memberikan informasi tambahan bagi BUMN
lainnya.
3) Stakeholders, dapat mengetahui informasi mengenai penerapan
informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pembuatan laporan
keuangan, selain itu dapat digunakan sebagai tinjauan para pengguna
laporan keuangan dalam melakukan proses pengambilan keputusan
dalam suatu perusahaan.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Literatur
1. Auditing
Auditing menurut Arens, Elder, Beasley, dan Jusuf (2010:4) adalah
sebagai berikut:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person”.
Artinya auditing adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara
informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan
oleh orang yang kompeten dan independen.
Menurut Arens et al.(2010) pada umumnya terdapat tiga jenis audit,
yaitu:
a. Financial statement audit (audit laporan keuangan), yang mencakup
mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti terhadap laporan keuangan
suatu entitas sebagai upaya memberikan opini kewajaran penyajian
laporan keuangan.
b. Compliance audit (audit kepatuhan), mencakup mendapatkan dan
mengevaluasi bukti-bukti apakah aktivitas suatu entitas baik keuangan
maupun operasionalnya mematuhi peraturan dan standar tertentu.
11
c. Operational audit (audit operasional), mencakup mendapatkan dan
mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas aktivitas
suatu entitas untuk tujuan tertentu.
Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2010:6), definisi audit yang
berasal dari The Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of
the American Accounting Association (Accounting Review, Vol 47) adalah
sebagai berikut:
“A Systematic process of objectively obtaining and evaluating
regarding assertions about economic actions and events to ascertain the
degree of correspondence between those assertions and established
criteria and communicating the results to interested users”
Artinya Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan
mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang
berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakaian yang
berkepentingan”.
Kemudian Boynton et al. (2010:8-9) membagi tipe-tipe audit dalam 3
kelompok, yaitu:
a. Financial statement audit
“A financial statement audit involves obtaining and evaluating
evidence about an entity’s presentation of its financial position,
results of operations, and cash flows for the purpose of expressing an
opinion on whether they are presented fairly in comformity wwith
established criteria usually GAAP”.
12
b. Compliance audit
“A compliance audit involves obtaining and evaluating evidence to
determine whether certain financial or operating activities of an entity
conform to specified conditions, rules or regulation”.
c. Operational audit
“An operational audit involves obtaining and evaluating about
effiency and effectiveness of entity’s operating activities in relation to
specified objectives”.
Namun belakangan muncul satu audit lagi, yaitu audit fraud atau audit
investigasi. Audit ini memfokuskan pada ada atau tidaknya kecurangan
dalam penyajian laporan keuangan entitas kemudian menelusuri pihak-
pihak yang melakukan kecurangan tersebut. Audit ini memerlukan
keahlian khusus tambahan diluar pengetahuan audit secara umum.
Fraud audit berbeda dengan audit investigasi, fraud audit meliputi
proses pendeteksian, pencegahan, dan perbaikan. Sedangkan, audit
investigasi lebih kepada kegiatan untuk mendapatkan bukti-bukti yang
mendukung sangkaan awal. Bukti tersebut nantinya akan digunakan
sebagai pendukung dalam proses penuntutan di pengadilan (Widiastono,
2008).
Menurut Widiastono (2008), agar dapat membongkar terjadinya fraud
(kecurangan) maka seorang akuntan forensik harus mempunyai
pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku
manusia, dan organisasi (human and organization behaviour),
pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan
(incentive, pressure, attitudes, rationalization, opportunities),
13
pengetahuan tentang hukum dan peraturan (standar bukti keuangan dan
bukti hukum), pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi
(profiling), pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan
berpikir seperti pencuri (think as a theft).
Personel yang melakukan audit disebut dengan auditor. Menurut Arens
et al., (2010:15). Terdapat empat jenis auditor yang umum dikenal
masyarakat, yaitu:
a. Certified Public Firms (Akuntan Publik)
Akuntan publik disebut juga auditor eksternal atau auditor independen
Untuk membedakannya dengan auditor internal, akuntan ini
bertanggung jawab atas pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan
organisasi yang dipublikasikan, serta memberikan opini atas informasi
yang diauditnya.
b. General Accounting Office Auditors (Akuntan Pemerintah)
Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah.
Audit ini mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan
audit operasional. Laporan audit ini diserahkan kepada kongres, dalam
hal ini untuk Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Internal Revenue Agent (Akuntan Pajak)
Akuntan pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada
pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lingkup pengerjaannya adalah
memeriksa apakah wajib pajak telah benar memberikan pajaknya
sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
14
d. Internal Auditors (Auditor Internal)
Auditor internal bertanggung jawab terhadap manajemen perusahaan.
Tinjauannya adalah audit terhadap berbagai prosedur-prosedur dan
metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas
kegiatan. Pada akhir kegiatan biasanya diajukan saran-saran
rekomendasi manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi
perusahaan.
Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengertian audit adalah suatu
proses yang sistematis dan kritis yang dilakukan oleh pihak yang
independen untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif
mengenai asersi-asersi tentang berbagai dan kejadian ekonomi (informasi)
suatu entitas dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang
berkepentingan.
2. Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System)
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information
System) menurut Romney, Steinbart (2009:28) adalah sebagai berikut:
“An Accounting Information System (AIS) is a system that collects,
records, stores, and process data to produce information for decisions
makers”
Artinya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang
mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk
menghasilkan informasi untuk para pengambil keputusan.
15
Menurut Hall, James (2009) Sistem informasi akuntansi terdiri dari
tiga subsistem utama, yaitu:
a. Transactions Processing System (TPS)
Sistem yang Mendukung operasi bisnis sehari-hari dengan berbagai
laporan, dokumen, dan pesan untuk pengguna di seluruh organisasi.
b. The General Ledgers/ Financial Reporting System (GL/FRS)
Sistem yang menghasilkan laporan keuangan tradisional, seperti
laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, pengembalian pajak, dan
laporan lain yang dipersyaratkan oleh hukum.
c. The Management Reporting System (MRS)
Sistem yang menyediakan manajemen internal dengan laporan
keuangan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan seperti anggaran, varians laporan, dan laporan
pertanggungjawaban
Definisi sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood
(2009:7) adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan
yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini
dikomunikasikan kepada beragaman keputusan.
Berdasarkan penjabaran diatas maka sistem informasi akuntansi
merupakan suatu sistem yang menghasilkan sebuah informasi. Informasi
yang dihasilkan tersebut dapat berguna bagi perusahaan untuk
menentapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan masa
depan perusahaan, rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian
16
internal, informasi mengenai kekeliruan atau kecurangan, dan lain
sebagainya.
3. Sistem Pengendalian Internal
a. Pengertian Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan istilah yang telah
umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah
pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah “Internal Control”
meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan
intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena
tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum.
Menurut Arens et al. (2010:290), suatu sistem pengendalian
internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan
mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering
disebut pengendalian dan secara kolektif mereka meringkas
pengendalian internal entitas itu.
Pengertian sistem pengendalian internal menurut COSO dalam
Boynton dan Johnson (2006:391) adalah proses yang dilakukan oleh
dewan manajemen, direksi, dan pegawai lainnya dari entitas yang
bersangkutan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tujuan dari keandalan dari laporan keuangan,
kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku, dan efektivitas dan
efisiensi dari kegiatan operasi.
17
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP:319.2)
Pengendalian Internal di definisikan sebagai berikut:
“Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua
metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu
perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan
keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan
mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.”
Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terdapat di suatu
perusahaan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan perusahaan yang
terdiri dari kategori: (a) pelaporan keuangan yang bisa diandalkan, (b)
efektivitas dan efisiensi dari operasi, dan (c) pemenuhan hukum dan
peraturan yang berlaku. Dapat tercapai dengan baik dan maksimal.
Selain itu dengan penggunaan SPI yang baik dan kuat dapat
mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat berakibat fatal terhadap
going concern suatu entitas.
b. Tujuan Pengendalian Internal
Pengendalian internal yang diciptakan dalam perusahaan harus
mempunyai beberapa tujuan. Menurut Arens et al. (2010:370)
pengendalian internal memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Reliabilitas pelaporan keuangan
Tujuan pengendalian internal ini adalah memenuhi tanggung jawab
pelaporan keuangan tersebut.
18
2) Efisiensi dan efektivitas operasi
Tujuan yang penting dari pengendalain ini adalah memperoleh
informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi
perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3) Ketaatan pada hukum dan peraturan
Dalam section 404 mengharuskan semua perusahaan publik
mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian
internal atas laporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum
dalam section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan
nirlaba diwajibkan menaati berbagi hukum dan peraturan.
Menurut Louwers, Ramsay (2008:158) Sistem pengendalian
internal didesain utuk mencapai tujuan pengendalian yang terdiri dari
tiga target yaitu:
1) Financial reporting category
Hal ini ditujukan untuk menerbitkan laporan keuangan yang handal
dan menjaga aset dari penggunaan ilegal.
2) Operations category
Contoh dari target ini adalah bisnis reputasi yang baik, return on
invesment, pengenalan produk baru, market share, dan penggunaan
aset secara efisien dan efektif.
3) Compliance category
Compliance category memiliki tujuan untuk mematuhi hukum dan
aturan yang mempengaruhi entitas.
19
Dari hal diatas dapat kita ketahui bahwa sistem pengendalian
internal yang ada didalam suatu perusahaan memiliki tujuan yang
sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan yang handal,
mengawasi proses operasi perusahaan, dan mematuhi hukum yang
berkaitan dengan perusahaan. Jika sistem pengendalian internal ini
tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut akan
mengalami banyak masalah dari kecurangan, kekeliruan, dan lain-lain.
c. Elemen-Elemen Pengendalian Internal
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) memperkenalkan adanya lima komponen
pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (Control
Environment), Penilaian Resiko (Risk Assesment), Prosedur
Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan (Monitoring), serta
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).
Manajemen sebaiknya memperhitungkan pertimbangan 5
komponen pengendalian internal yang cukup dan efektif yang
ditentukan dalam COSO report. Kelima komponen tersebut yaitu:
(Rezaee, 1995:6-7)
1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian terdiri dari jumlah elemen-elemen seperti
integritas, nilai-nilai etika, filosofi dan gaya operasi manajemen,
struktur organisasi, kebijakan dan praktek sumber daya manusia,
keterlibatan dewan direktur dan komite audit, kompetensi
20
personalia, dan otoritas dan pertanggungjawaban tugas yang
didisain untuk menyediakan kesadaran pengendalian yang
meyakinkan dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian
menyajikan dasar untuk mengevaluasi kecukupan dan
keefektivitasan sistem pengendalian internal dan menilai
kemampuan perusahaan untuk meyakinkan tata kelola perusahaan
yang bertanggung jawab dan reliabilitas laporan keuangan.
Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai dasar dari komponen-
komponen pengendalian internal yang lainnya.
2) Penilaian resiko (Risk Assessment)
Penilaian resiko memerlukan identifikasi dan investigasi baik resiko
internal dan ekstenal dan penerimaan yang hati-hati atas resiko
bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Penilaian resiko
membantu manajemen dan auditor internal berada dalam
pengendalian.
3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan peraturan
yang menyediakan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian
internal telah dijalankan secara benar dan resiko telah diatur secara
efektif.
4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communications)
Komponen informasi dan komunikasi dari internal kontrol
mempertimbangkan informasi yang didapat dan bagaimana pesan
21
mengalir melalui sebuah entitas. Semua orang di dalam entitas
seharusnya menerima pesan yang jelas melalui top manajemen
bahwa pertanggungjawaban pengendalian internal harus dijalankan
dengan serius. Personil yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian
internal semestinya mengerti dengan jelas aspek-aspek relevan dari
sistem pengendalian internal, bagaimana mereka bekerja, dan tugas
dan tanggung jawab mereka dalam sistem tersebut. Komunikasi
seharusnya berjalan dalam semua arah di fungsi pengendalian
internal organisasi–up, down, dan across–dalam pengkomunikasian
semua informasi internal dan eksternal yang relevan.
5) Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan memerlukan sistem pengendalian internal yang
dipantau dalam proses berjalan dan dasar periodik untuk
mempertahankan agar tetap efektif. Pemantauan berkelanjutan
(ongoing monitoring) adalah penilaian secara berkelanjutan
berbagai komponen sistem pengendalian internal melalui pelatihan
yang tepat dan evaluasi personil, pengawasan terus menerus, dan
implementasi rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Evaluasi
periodik (periodic evaluation) dapat melengkapi pemantauan yang
berkelanjutan dan seharusnya digunakan pada basis ad hoc.
Frekuensi dan ruang lingkup evaluasi periodik tergantung pada
efektivitas dan hasil dari pemantauan berkelanjutan serta penilaian
resiko yang terkait dengan sistem pengendalian internal.
22
Menurut Sukrisno Agoes. (2004:75), komponen pengendalian
internal terdiri dari:
1) Lingkungan pengendalian
Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran
pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan
dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan
disiplin dan struktur.
2) Penaksiran resiko
Indentifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk
mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan
bagaimana resiko harus dikelola.
3) Aktivitas pengendalian
Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan
manajemen dilaksanakan.
4) Informasi dan komunikas
Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam
suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan
tanggung jawab mereka.
5) Pemantauan
Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern
sepanjang waktu.
Menurut Hall et al. (2009), komponen pengendalian internal terdiri
dari:
23
1) Lingkungan pengendalian (The Control Enviroment)
Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi empat
komponen pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian
menetapkan keseluruhan dasar bagi organisasi dan mempengaruhi
kesadaran kontrol manajemen dan karyawan.
2) Penilaian resiko (Risk Assement)
Lingkungan Organisasi harus melakukan penilaian risiko untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang relevan
untuk pelaporan keuangan.
3) Aktivitas pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil
untuk menghadapi risiko organisasi yang teridentifikasi.
4) Informasi dan komunikasi (Information & Communication)
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari catatan dan metode
yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis,
mengklasifikasi, dan merekam transaksi organisasi dan untuk
memperhitungkan aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Kualitas
informasi dari SIA menghasilkan dampak kemampuan manajemen
untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan sehubungan
dengan operasi organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan
yang dapat diandalkan.
24
5) Pemantauan(Monitoring)
Pemantauan adalah proses dimana kualitas desain pengendalian
internal dan operasi dapat dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan
prosedur yang terpisah atau dengan kegiatan yang sedang berjalan.
Komponen pengendalian internal dalam Arens et al. (2010:294)
terdiri dari:
1) Control Enviroments
“The control environment consists of the action, policies, and
procedures that reflect the overall attitudes of top management,
directors, and owners of an entity about internal control and its
importance to the entity. To understand and assess the control
environment, auditors should consider the most important control
subcomponents”.
2) Risk Assesment
“Risk assement for financial reporting is management’s
identification and analysis of risks relevant of financial statements in
conformity in GAAP”.
3) Control Activities
“Control activies are the policies and procedures, in addition in the
other four control components, that help ensure that necessary
actions are taken to address risks to achievement of the entity’s
objectives”.
4) Information & Communication
“Methods used to intiniate, record, process, and report an entity’s
transactions and to maintain accountability”.
5) Monitoring
“Management’s ongoing and periodic assessment of the quality of
internal control performance to determine whether controls are
operating as intend and are modified when needed”.
25
Komponen pengendalian internal dalam Louwers et al. (2008:160)
yaitu:
1) Lingkungan pengendalian (Control Enviroments)
Lingkungan pengendalian menetapkan nada organisasi. Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen lain dari
pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menyediakan
disiplin dan terstruktur. Faktor-faktor lingkungan pengendalian
meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi orang-orang
entitas.
2) Penilaian resiko (Risk Assesment)
Manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk
mengidentifikasi risiko, perkiraan signifikansi mereka,
kemungkinan, dan mempertimbangkan bagaimana mengelola risiko.
Dengan menetapkan tujuan pengendalian, manajemen dapat
mengidentifikasi faktor kesuksesan, kebijakan lembaga dan
prosedur.
3) Prosedur pengendalian (Control Procedures)
Prosedur pengendalian adalah tindakan spesifik diambil oleh
manajemen dan karyawan untuk membantu memastikan bahwa
arahan manajemen dilaksanakan. Prosedur pengendalian (manual
maupun terkomputerisasi) yang dilaksanakan pada sistem akuntansi
bertujuan untuk pencegahan, mendeteksi, dan mengoreksi atas
kesalahan dan fraud yang bisa masuk dan mengalir dalam laporan
26
keuangan. Pada intinya, prosedur yang mencegah salah saji sebelum
salah saji tersebut terjadi.
4) Informasi dan komunikasi (Information & Communication)
Informasi dan komunikasi komponen pengendalian internal adalah
mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian manajemen.
Untuk membuat keputusan yang efektif, manajer harus memiliki
akses ke informasi yang tepat waktu, dapat diandalkan, dan relevan.
Sistem informasi harus dianjurkan untuk mengidentifikasi data
dari sumber eksternal seperti pemasok, pelanggan dan sebagainya.
Manajemen mengevaluasi kualitas informasi menentukan apakah isi
informasi tersebut telah sesuai dan informasi tersebut tepat waktu,
arus, akurat, dan dapat diakses.
Komunikasi meliputi pembuatan dan pendistribusian laporan.
Laporan internal merupakan umpan balik bagi manajemen untuk
memantau operasi. Sedangkan laporan eksternal adalah informasi
keuangan bagi investor luar, kreditur, dan lain-lain. Komunikasi juga
melibatkan harapan, tanggung jawab kelompok individu, dan hal-hal
penting lainnya.
5) Pemantauan (Monitoring)
Sistem pengendalian internal perlu dipantau. Manajemen harus
menilai kualitas kinerja pengendalian secara tepat waktu.
Pemantauan tidak termasuk kegitan rutin manajemen dan
pengawasan pengendalian dan aktivitas personel lainnya.
27
Dari penjabaran diatas, dapat kita ketahui bahwa sistem
pengendalian internal memiliki lima framework: lingkungan
pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan. Yang disebut juga dengan COSO
Framework. Lima framework ini merupakan satu kesatuan yang saling
terkait yang akan membantu suatu perusahaan dalam mengendalikan
sistem pengendalian internal. Serta mengamankan aset dan mencegah
terjadinya kecurangan di perusahaan tersebut.
4. Siklus Penjualan
Siklus penjualan menurut Arens et al. (2010:32) merupakan keputusan
dan proses penting perpindahan kepemilikan barang dan jasa ke
pelanggan. Hal ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan
berakhir dengan konversi material atau layanan menjadi rekening piutang,
dan pada ujungnya menjadi uang tunai.
Sedangkan menurut Romney et al. (2008:392) siklus penjualan dan
penagihan merupakan serangkaian kegiatan usaha dan pemrosesan operasi
yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa untuk para pelanggan dan
mengumpulkan uang pembayaran dari penjualan tersebut.
Menurut Louwers et al. (2008:282) siklus penjualan dan penagihan
terdiri dari pemrosesan pesanan pelanggan, memeriksa kredit, pengiriman
barang, tagihan pelanggan, akuntansi untuk accounts receiveable, dan
mengumpulkan dan akuntansi penerimaan kas.
28
Dari penjabaran diatas dapat kita ketahui bahwa siklus penjualan dan
penagihan merupakan kegiatan perusahaan yang terdiri menerima pesanan
pelanggan, kemudian melakukan pemeriksaan kredit pelanggan setelah itu
dilanjutkan dengan pengiriman barang ke pelanggan. Yang kemudian
diikuti dengan proses billing dan collecting cash dari hasil penjualan.
5. Efektivitas
Efektivitas adalah suatu kondisi dimana berhubungan dengan
pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Sudarmayanti (2004) dalam
Rahmawati (2008), efektivitas adalah untuk menyatakan bahwa kegiatan
telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target telah tercapai sesuai
dengan waktu yang ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya
dan sarana yang ada.
Menurut Gibson dalam (W. Saragih, 1999) dalam Rahmawati (2008)
efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi
individu, kelompok, dan organisasi. Bila makin dekat prestasi yang dicapai
terhadap prestasi yang diharapkan dikatakan lebih efektif.
Secara singkat kriteria efektivitas adalah sebagai berikut :
a. Merupakan suatu prestasi kerja
b. Tercapainya sasaran, tujuan, dan keberhasilan
c. Menggunakan cara kerja yang baik dan benar
d. Merupakan hasil dari penggunaan sumber daya yang ada
e. Merupakan arti produktivitas dalam bentuk materi ataupun jasa
29
6. Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi
keuangan perusahaan kepada para pengguna informasi laporan keuangan.
Pengertian laporan keuangan menurut IAI dalam kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009) adalah bagian dari proses pelaporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan
yang berkaitan dengan laporan tersebut, seperti informasi keuangan
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan
harga, sedangkan menurut Harahap (1995) dalam Wahyudin (2007),
mengartikan laporan keuangan sebagai gambaran kondisi keuangan dan
hasil usaha sesuatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu
tertentu.
Dalam PSAK (2009) tujuan laporan keuangan secara umum adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain
itu, laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan khusus
laporan keuangan dalam APB Statement No 4 adalah untuk menyajikan
30
secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi
keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
Menurut IAI dalam PSAK 1 Seksi kerangka dasar penyusunan dan
penyajian laporan keuangan menyatakan ada empat karakteristik kualitatif
laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat
diperbandingkan, yang penjelasannya sebagai berikut:
1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung, dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna.
Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan
dalam laporan keuangan tidak dikeluarkan hanya atas dasar
pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat
dipahami oleh pengguna tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi
memiliki relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,
masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil
evaluasi pengguna di masa lalu.
31
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi
memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai
penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang
secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat diperbandingkan
Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan
perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi
dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan
laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh
karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi
dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk
perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk
perusahaan yang berbeda.
Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
laporan keuangan merupakan suatu laporan yang digunakan oleh para
pengguna laporan tersebut untuk mengetahui berbagai informasi yang
bermanfaat untuk kepentingan para pengguna laporan keuangan. Jika
laporan keuangan tersebut disalahsajikan, yang disebabkan adanya
kecurangan maka laporan keuangan tersebut menyediakan informasi
32
yang tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Serta dapat merugikan
para pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut.
B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak memberikan masukan serta
kontribusi tambahan. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu.
No. Penelitian,
Tahun
Judul
Penelitian
Metodologi Penelitian Hasil
Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Jeffrey
Doyle,
Weili Ge,
Sarah
McVay
(2006)
Determinants of
weaknesses in
internal control
over financial
reporting
Penggunaan
variabel
laporan
keuangan dan
internal control
Variabel
informasi
dan
komunikasi,
serta dalam
penelitian ini
mengguna-
kan metode
penelitian
kuantitatif
Kelemahan
material dalam
internal control
dikarenakan
perusahaan masih
berskala kecil,
kurang
menguntungkan,
lebih komplex,
berkembang
terlalu cepat, atau
sedang dalam
masa
restrukturisasi.
Penemuan ini
konsiten dengan
perusahaan yang
sedang berusaha
dengan
pengendalian atas
laporan keuangan
mereka dengan
kurangnya
sumber daya,
persoalan
akuntansi yang
rumit, dan
perubahan
lingkungan bisnis
yang cepat.
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
Berlanjut ke halaman berikutnya
33
No. Penelitian,
Tahun
Judul
Penelitian
Metodologi Penelitian Hasil
Penelitian Persamaan Perbedaan
2. Morris,
(2011)
The Impact of
Enterprise
Resource
Planning
(ERP) Systems
on the
Effectiveness of
Internal
Controls over
Financial
Reporting
Pengendalian
internal atas
pelaporan
keuangan
Studi empiris
pada
perusahaan
yang telah
mengimpleme-
ntasikan sistem
ERP
antara1994 dan
2003
dibandingkan
dengan
perusahaan
berdasarkan
industri dan
ukuran yang
sama,
menggunakan
model regresi
probit
Perusahaan yang
mengimplementa
sikan ERP kecil
kemungkinannya
untuk melaporkan
kelemahan
pengendalian
internal
dibandingkan
pada perusahaan
yang tidak
mengimplementa
sikan ERP.
Perbedaan ini ada
baik pengendalian
secara umum
(entity-wide)
maupun tingkat
individu
(account-level)
Tabel 2.1
Lanjutan
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
34
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam
gambar 2.1.
Bersambung pada halaman selanjutnya
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
Faktor-faktor Penyebab Laporan Keuangan
Tidak Memenuhi Standar
Basis Teori: Teori-teori Auditing
Lemahnya Pengendalian Internal
Pengendalian
Internal
1. Lingkungan
pengendalian
2. Penilian
resiko
3. Aktivitas
pengendalian
4. Informasi
dan
komunikasi
5. pengawasan
Siklus
Penjualan
PT. Pertamina
Efektivitas Dalam
Pembuatan Laporan
Keuangan Perusahaan
Pertamina’s
SOP
Compliance
System
35
Gambar 2.1 (Lanjutan)
Hasil Analisa dan Pembahasan
Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Saran
Metode Analisis
Perbandingan Kondisi
Aktual Dengan SOP
Gambar 2.1
Skema Kerangka
Pemikiran
36
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk
mengetahui penerapan pengendalian internal khususnya informasi dan
komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam efektifitas pembuatan
laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina, Jakarta.
B. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna
mendukung penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah Penelitian Lapangan (Field Research) Studi lapangan merupakan
tipe penelitian yang menguji hubungan korelasional antar variabel dengan
kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti
yang minimal. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung
mengenai prosedur pengendalian internal yang ada di PT. Pertamina
khususnya informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan
keuangan pada siklus penjualan.
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Adapun data tersebut diperoleh dengan cara
mengumpulkan data melalui observasi.
37
C. Metode Analisis Data
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan
secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian tidak
terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi
analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan
konsklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis. Penelitian ini terbatas
pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa
sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Pemilihan
metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembahasan penelitian
ini akan memberikan gambaran peranan sistem pengendalian internal
khususnya informasi dan komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan
keuangan.
Teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti ialah pengujian secara
fakta berdasarkan landasan teoritis dan realita yang terjadi ditempat
penelitian. Maksudnya adalah peneliti akan memfokuskan mekanisme
terhadap peranan sistem pengendalian internal khususnya informasi dan
komunikasi dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan.
38
D. Operasional Variabel
No. VARIABEL INDIKATOR
1.
2.
Informasi Dan
komunikasi
Efektivitas Laporan
Keuangan
a) Sistem akuntansi dilaksanakan
dengan baik
b) Penggunaan sistem informasi dan
komunikasi
c) Kualitas sistem informasi dan
komunikasi
d) Informasi yang terintegrasi
e) Menjamin kebutuhan terhadap
kualitas data
f) Kebijakan pimpinan
dikomunikasikan dengan jelas
g) Adanya pemahaman yang baik
tentang peran dan tanggung jawab
individual menganai pengendalian
intern atas Laporan Keuangan
a) Kesesuaian dengan kondisi
perusahaan
b) Full Disclosure
c) Tingkat materialitas
d) Bebas dari Informasi yang bias
Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
39
BAB IV
PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitan
Penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina (PERSERO) Pusat di Jl.
Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara melakukan observasi di PT. Pertamina. Selama penelitian, peneliti
berada di bagian controller dan keuangan hilir. Penelitian dilakukan mulai
tanggal 1 Februari 2011 hingga 30 April 2011.
B. Profil Perusahaan
PT PERTAMINA (PERSERO) didirikan berdasarkan akta notaris
Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan
oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No.C-24025
HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini
dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan
Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero),
dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP
No. 31 Tahun 2003 "Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO)"
40
Sesuai akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan Perseroan adalah
untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di
dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau
menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.
Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk:
1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan
secara efektif dan efisien.
2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Agar mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil
olahan dan turunannya.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada
pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil
menjadi milik perseroan.
3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas
(LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3.
41
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MIGAS baru,
Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli
industri MIGAS dimana kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan
kepada mekanisme pasar. Sebagai bagian dari manajemen perubahan yang
tengah digulirkan berkenaan dengan perubahan status hukum Pertamina
menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan, PT Pertamina
(Persero) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good
Corporate Governance atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai
bagian dari usaha untuk visi dan misi perusahaan. Pedoman Etika Usaha
dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini merupakan salah satu wujud
komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai Unggulan PT Pertamina
(Persero), yaitu Clean (Bersih), Competitive(Berdaya saing), Confident
(Percaya Diri), Customer Focused (Fokus pada Pelanggan), Commercial
(Komersial), dan Capable (Berkemampuan) ke dalam intrepetasi perilaku
yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku.
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk
menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi, dan Pekerja sebagai insan
Pertamina dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan
tujuan perusahaan. Code of Conduct ini terdiri atas 5 (lima) bagian, salah
satunya pada bagian kedua terdapat Standar Etika Usaha. Standar Etika
Usaha ini terdiri atas:
42
1. Etika Perusahaan dengan Pekerja
Pertamina memperlakukan pekerja secara aspek setara (fair) dan
tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam segala aspek.
Pertamina menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan perusahaan.
Oleh karena itu, setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan
berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas
kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras dan seimbang
antara perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini,
perusahaan:
a) Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal
kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana
dan prasarana kerja.
b) Melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
c) Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku Perjanjian Kerja
Sama (PKB).
d) Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap
tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung
jawabnya di perusahaan yang bukan merupakan pengaduan
perusahaan.
e) Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi
anggota Serikat Pekerja.
43
f) Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra perusahaan dengan
mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja
dalam pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.
2. Etika Perusahaan dengan Konsumen
Pertamina mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen
dengan:
a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
b. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan
konsumen tanpa diskriminasi terhadap konsumen.
c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair,
jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma
masyarakat.
3. Etika Perusahaan dengan Pesaing
Pertamina menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri
dan introspeksi dengan cara:
a. Melakukan market research dan market intelligent untuk
mengetahui posisi pesaing.
b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan
keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
4. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa
Pertamina menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan
transparan dalam pengadaan barang dan cara:
44
a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada
kemampuan dan prestasi.
b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa
dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa
yang melakukan pelanggaran.
d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan
jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa
sebagai market intelligent dan competitor intelligent.
f. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini
(misalnya e-procurement).
5. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja
Pertamina meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan
memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-
kaidah yang berlaku dengan cara:
a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling
menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan
prosedur.
b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang
berlaku dan terbaik.
c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk
mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
45
6. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor
Pertamina menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan
untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perusahaan
dengan cara:
a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon
kreditur/investor.
b. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibiltitas dan
bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui
perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang
mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).
d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana
untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.
e. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan
pertumbuhan perusahaan.
7. Etika Perusahaan dengan Pemerintah
Pertamina berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan cara:
a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah
Pusat dan Daerah.
b. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk,
kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pelayanan.
46
8. Etika Perusahaan dengan Masyarakat
Pertamina melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk
memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas
serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait,
dengan cara:
a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan
kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
b. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui
kegiatan-kegiatan perusahaan dalam batas tertentu dan untuk
mempromosikan produk setempat dalam acara-acara perusahaan.
c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan perusahaan
kepada masyarakat.
d. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di
luar kewenangannya.
e. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada
diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antar
golongan.
9. Etika Perusahaan dengan Media Massa
Pertamina menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi
untuk membangun citra yang baik dengan:
a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media
massa.
47
b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang
disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan
aspek risiko dan biaya.
c. Mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang
perusahaan.
10. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi
Pertamina menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan
organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis,
mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang
terjadi dengan:
a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.
Sesuai dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku yang telah diuraikan
sebelumnya maka dasar penelitian ini pun dapat melihat dari standar Code
of Conduct tersebut. Code of Conduct ini pun harus sesuai dengan visi dan
misi perusahaan dan berikut merupakan visi dan misi dari PT Pertamina
(Persero):
Visi:
“Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”.
Misi:
“Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara
berintegrasi, berdasakan prinsip-prinsip komersial yang kuat”.
48
PT Pertamina (Persero) ini juga memiliki tata nilai yang dijunjung
tinggi oleh perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Clean (Bersih)
Dikelola secara professional, menghindari benturan kepentingan, tidak
menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.
b. Competitive (Berdaya Saing)
Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.
c. Confident (Percaya diri)
Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa.
d. Customer Focused (Fokus pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
e. Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
f. Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki
talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun
kemampuan riset dan pengembangan.
49
Pedoman Tatakelola Perusahaan merupakan acuan penerapan
Good Corporate Governance dalam membuat keputusan, menjalankan
tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada peraturan
perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab social
perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Tujuan penerapan GCG adalah:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan .
2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara professional dan
mandiri;
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ
Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap
stakeholders;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya
di bidang energi dan petrokimia.
50
Adapun struktur organisasi PT. Pertamina adalah sebagai berikut:
Head of Internal Audit
President Director &
CEO
Head of integrated
Supply Chain
Head of Corporate
Legal
Corporate Secretary
Head of LNG Business
Director,Investment,
Planning& Risk
Management
Director Refinery
Director General Affairs
Director Finance
Director Human
Resources
Director Marketing &
Trading
Director Upstream
Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT.Pertamina
Sumber: PT. Pertamina
51
C. Siklus Penjualan PT.Pertamina
Penjualan merupakan salah satu kegiatan dari perusahaan manufaktur,
dimana perusahaan menjual sejumlah barang dagang kepada vendor atau
pihak pembeli berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam
perjanjian jual. Transaksi penjualan diawali ketika perusahaan
mendapatkan permintaan pesanan barang dari perusahaan lain sebagai
pihak pembeli, kemudian perusahaan melakukan penjualan atas sejumlah
barang dagang yang dipesan oleh pihak pembeli, pada umumnya transaksi
penjualan dengan metode perpetual dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Sumber: PT. Pertamina
Transaksi penjualan di PT. Pertamina, dimulai dengan adanya
permintaan atas sejumlah barang tertentu dari pihak pembeli, di PT.
Pertamina hal ini disebut dengan Goods Issue. Ketika Goods Issue telah
diterima oleh PT. Pertamina maka akan dibuat Surat Perjanjian Bersama
(SPB) atas Goods Issue sejumlah barang dagang tertentu berdasarkan
permintaan pihak pembeli. Di dalam Surat Perjanjian Bersama dijelaskan
secara rinci mengenai jumlah dan harga barang dagang yang diperjual
belikan, tata cara penagihan, penyerahan, pembayaran, masa berlakunya
Jurnal Debet Credit
Account Receiveable XXX
Cost of Goods Sold XXX
Sales XXX
Inventory XXX
Tabel 4.1
Jurnal Transaksi Penjualan
52
Surat Perjanjian Bersama, hak dan kewajiban para pihak yang
melaksanakan perjanjian, serta penyelesaian jika terjadi masalah
dikemudian hari. PT. Pertamina untuk mencatat transaksi tersebut dibantu
dengan menggunakan MY SAP sebagai accounting software, transaksi
tersebut dicatat sebagai berikut:
Jurnal Debet Credit
Clearing Account XXXX
Cost of Goods Sold XXXX
Sales XXXX
Inventory XXXX
Tabel 4.2 diatas menyajikan pencatatan jurnal PT. Pertamina ketika
adanya permintaan atas sejumlah barang tertentu dari pihak pembeli.
Sedangkan pada saat invoicing pencatatan jurnal disajikan pada tabel 4.3
Jurnal Debet Credit
Account Receiveable XXX
Inventory/COGS XXX
Clearing Account XXX
Tabel 4.2
Jurnal Pada Saat PT.Pertamina
Menerima Goods Issue
Tabel 4.3
Jurnal Pada Saat Invoicing
Sumber PT. Pertamina
Sumber: PT. Pertamina
53
Ketika SPB telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka barang yang
diperjual belikan dikirimkan kepada pihak pembeli, prosedur pengiriman
dilaksanakan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam SPB. Proses
penagihan dilakukan oleh PT. Pertamina dengan mengirimkan debet
nota/tagihan kepada pihak pembeli berdasarkan jumlah tertentu sesuai
dengan yang tertera didalam SPB.
Sebelum pembayaran dilakukan oleh pihak kedua, pihak kedua
melaksanakan suatu proses yang disebut pencocokan dan penelitian
(COKLIT). Proses pencocokan dan penelitian dimana PT. Pertamina
sebagai pihak pertama selaku penjual barang dagang dan Pihak kedua
sebagai pembeli yang membutuhkan barang yang diproduksi oleh pihak
pertama, saling bertemu untuk mencocokan dan meneliti atas kebenaran
dokumen tagihan, melalui pencocokan terhadap bukti-bukti transaksi baik
bukti fisik maupun yang berada didalam MYSAP.
Setelah proses pencocokan dan penelitian selesai, jika ditemukan
kesalahan atau dokumen kurang lengkap, pihak kedua dapat
mengembalikan dokumen tagihan kepada PT. Pertamina untuk diperbaiki
dan dilengkapi. Kemudian akan ditagihkan kembali kepada pihak kedua
sesuai jumlah yang benar sesuai dengan proses pencocokan dan penelitian
yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah debet nota disetujui
oleh pihak kedua, maka proses pembayaran akan dilakukan oleh pihak
kedua sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam debet nota yang
dikirimkan oleh PT. Pertamina kepada pihak kedua.
54
D. Penerapan Pengendalian Internal Komponen Informasi dan
Komunikasi Pada Siklus Penjualan PT. Pertamina
Pada penjualan tunai yang dilakukan oleh PT. Pertamina kepada
pelanggan terkait dengan penjualan BBM terbagi menjadi dua prosedur
yaitu Prosedur Online Payment Banking System (OPBS) dan Prosedur
Non-Online Payment Banking System (Non-OPBS). Dimana Prosedur
OPBS adalah sistem penjualan produk BBM dan Non BBM dengan
pembayaran melalui Bank Persepsi yang Sales Order di-input oleh petugas
Bank Persepsi. Sedangkan Prosedur Non-OPBS adalah sistem penjualan
produk BBM dan Non BBM dengan pembayaran melalui Bank Persepsi
yang Sales Order diproses oleh Fungsi Penjualan.
56
Adapun flowchart untuk prosedur penjualan OPBS sebagai berikut:
No. Prosedur Bank Kas/Bank Instalasi/Depot Hutang/Piutang
1. Menerima setoran dari Pelanggan Pertamina dan membuat
Sales Order dengan sistem OPBS melalui Web-based
Application yang terhubung ke Sistem SAP.
2. Menerima Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy
Rekening Koran. Sistem SAP akan meng-create posting
otomatis ke rekening Main Bank dan BIC serta posting
otomatis BIC dan Down Payment Customer dan apabila
proses otomatis gagal, maka dilakukan proses posting secara
manual
3. a. Mencetak Delivery Order dan memproses Good Issue
berdasarkan Delivery Order (PNBP), kemudian sistem SAP
meng-create Billing secara otomatis menghasilkan dokumen
pembukuan rekening Account Receivable dan rekening
sales.
b. Melakukan monitoring terhadap keberhasilan proses
billing otomatis tersebut dan apabila proses otomatis gagal,
maka dilakukan proses billing secara manual.
4. Melakukan proses clearing AR (Account
Receivable) dan memonitor saldo pelanggan penjualan tunai
Gambar 4.2
Flowchart Penjualan Tunai OPBS
1.
2.
3.
4.
Sumber: PT. Pertamina
57
Berdasarkan gambar 4.2 prosedur OPBS ini dimulai ketika Bank
Persepsi menerima setoran dari Pelanggan Tunai Pertamina, kemudian
sistem SAP melalui Electronic Bank System (EBS) akan secara otomatis
melakukan proses posting Main Bank pada Bank Incoming Clearing
(BIC). Kemudian bank persepsi membuat sales order dengan melalui
sistem OPBS yang terhubung langsung (Web-Based Application) dengan
SAP, sales order dibuat berdasarkan tanggal setor, customer account, dan
nomor aplikasi bukti setor. Fungsi kas/bank Perbendaharaan menerima
Data Electronic Bank Statement dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem
SAP akan mengcreate/ Posting Otomatis dari transaksi pelunasan
Pelanggan ke rekening BIC dan Account Receivable Pelanggan.
Kemudian Fungsi Penjualan-Instalasi/Depot mencetak delivery order,
dan memproses goods issue sesuai dengan delivery order. Kemudian
sistem SAP meng-create Billing secara otomatis menghasilkan dokumen
pembukuan rekening Account Receivable dan rekening sales. Bagian
instalasi/depot melakukan melakukan monitoring terhadap keberhasilan
proses billing otomatis tersebut dan apabila proses otomatis gagal, maka
dilakukan proses billing secara manual. Pada akhirnya Sistem SAP akan
melakukan proses clearing AR secara otomatis, apabila gagal maka fungsi
hutang/piutang yang akan melakukan proses manual serta memonitoring
saldo akun penjualan tunai pelanggan.
Adapun flowchart untuk prosedur penjualan Non-OPBS sebagai
berikut:
58
No. Prosedur Bank Kas/Bank Instalasi/Depot Hutang/Piutang
1. Menerima setoran dari Pelanggan
Pertamina, dan sistem SAP akan
meng-create pembukuan Main Bank pada
BIC secara otomatis
2. Menerima Data Electronic Bank Statement
dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem
SAP akan meng-create pembukuan BIC
pada Down Payment Customer.
3. a. Membuat Sales Order dan mencetak
Delivery Order
b. Memproses Good Issue berdasarkan
Delivery Order (PNBP), kemudian sistem
SAP meng-create Billing secara otomatis
menghasilkan dokumen pembukuan
rekening Account Receivable dan rekening
sales.
c. Melakukan monitoring terhadap
keberhasilan proses billing otomatis tersebut
dan apabila proses otomatis gagal, maka
dilakukan proses billing secara manual.
4. Melakukan proses clearing AR (Account
Receivable) dan memonitor saldo
pelanggan penjualan tunai
Gambar 4.3
Flowchart Penjualan Tunai Non-OPBS
1.
2.
3.
4.
Sumber: PT. Pertamina
59
Berdasarkan gambar 4.3 untuk penjualan tunai Non-OBPS, prosedur
dimulai ketika Bank Persepsi menerima setoran dari Customer Tunai
Pertamina, kemudian sistem SAP melalui EBS akan secara otomatis
melakukan proses posting Main Bank pada BIC. Kemudian Fungsi
Kas/Bank – Perbendaharaan menerima Data Electronic Bank Statement
dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan mengcreate/ Posting
Otomatis dari transaksi pelunasan pelanggan ke rekening BIC dan Account
Receivable Pelanggan.
Fungsi penjualan/depot membuat sales order, mencetak delivery
order, dan memproses goods issue berdasarkan delivery order. Pada saat
yang sama sistem SAP meng-create billing secara otomatis dan
menghasilkan dokumen pembukuan rekening Account Receivable dan
rekening sales. Kemudian fungsi penjulan/depot melakukan monitoring
terhadap keberhasilan proses billing otomatis tersebut dan apabila proses
otomatis gagal, maka dilakukan proses billing secara manual. Pada
akhirnya sistem SAP akan melakukan proses clearing AR secara otomatis,
apabila gagal maka fungsi hutang/piutang yang akan melakukan proses
manual serta memonitoring saldo akun penjualan tunai pelanggan.
PT. Pertamina selain melaksanakan penjualan BBM dan Non-BBM
tunai dengan pelanggan, PT.Pertamina juga melaksanakan penjualan BBM
dan Non-BBM dengan instansi pemerintah. Adapun flowchart untuk
prosedur penjualan kepada instansi pemerintah sebagai berikut:
60
No Prosedur Pemasaran dan
Niaga
Fungsi Penjualan
Unit Instalasi/Depot
Hutang/piutang
Niaga Unit
Keuangan
Hilir
1 Menerima daftar pesanan barang dari TNI
kemudian mengirimkan kepada fungsi
penjualan unit
2 Meneruskan daftar pesanan barang ke
instalasi/depot, dan memonitor realisasi
penyerahan produk ke TNI
3 a. Membuat sales order berdasarkan surat
pesanan barang. Membuat delivery
order dan memproses goods issue. MY
SAP secara otomatis meng-create
billing yang mengahasilkan dokumen
b. Membuat PB 221 berdasarkan delivery
order yang ditanda tangani oleh Satuan
Pemakai-TNI dan Pertamina serta
mengirimkannya ke keuangan unit
4 Memindahbukukan account receivable dan
mengirimkan ke keuangan hilir dengan
dilampirkan PB 221 asli serta memonitor
saldo hutang piutang TNI di unit yang
bersangkutan
5 a. Membuat debet nota sebagai penagihan
kepada TNI serta melakukan
monitoring terhadap saldo piutang TNI
b. Melakukan pencocokan dan penelitian
(COKLIT) setiap triwulan
1.
2
4
5
3
Gambar 4.4
Flowchart Penjualan Tunai Kepada Instansi Pemerintah
Sumber: PT. Pertamina
61
Berdasarkan gambar 4.4, adapun prosedur penjualan dan pengendalian
yang dilaksanakan oleh PT.Pertamina diawali ketika fungsi pemasaran dan
niaga menerima daftar SA (Surat Alokasi) /SP2M (Surat Perintah
Penyaluran Minyak) /SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan
Minyak) dari instansi pemerintah, kemudian mengirimkan ke fungsi
penjualan unit. Kemudian fungsi penjualan unit meneruskan daftar
SA/SP2M/SP3M ke instalasi/dept/DPPU, dan memonitor realisasi
penyerahan produk kepada instansi pemerintah. Kemudian fungsi
penjualan unit membuat sales order, mencetak delivery order, dan
memproses goods issue berdasarkan delivery order. Setelah itu, fungsi
Kas/Bank – Perbendaharaan menerima Data Electronic Bank Statement
dan Hard Copy Rekening Koran. Sistem SAP akan mengcreate/ Posting
Otomatis dari transaksi pelunasan Pelanggan ke rekening BIC dan Account
Receivable Pelanggan. Kemudian instalasi/depot/DPPU membuat PB 221
(bukti penyerahan BBM kepada pihak instasi pemerintah) berdasarkan
delivery order yang ditandatangani oleh Satuan Pemakai (SATKAI)
instansi pemerintah dan PT.Pertamina, serta mengirimkannya ke keuangan
unit.
Selanjutnya fungsi hutang piutang niaga unit memindah bukukan
account receiveable ke keuangan distribusi hilir dilampiri PB 221 serta
melakukan monitoring dan memastikan saldo account receiveable
customer instansi pemerintah tidak ada outstanding. Pada akhirnya fungsi
keuangan distribusi hilir membuat debet nota sebagai penagihan kepada
62
instansi pemerintah serta melakukan monitoring terhadap saldo piutang
instansi pemerintah di Distribusi Hilir. Kemudian fungsi keuangan
Distribusi Hilir, fungsi keuangan unit dan instansi pemerintah melakukan
Pencocokan dan Penelitian (COKLIT), yang kemudian setelah customer
melakukan pelunasan maka fungsi controller Distribusi Hilir melakukan
Clearing manual atas account receiveable.
E. Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi Terkait Transaksi
Penjualan PT. Pertamina
Masalah-masalah yang terjadi berkaitan transaksi penjualan di PT.
Pertamina ialah sebagai berikut:
1. Tidak Dilakukannya Rekonsiliasi Angka Penjualan untuk
Costumer Credit
Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap beberapa costumer
kredit, beberapa customer kredit telah melakukan rekonsiliasi hutang
piutang atas penjualan yang dilakukan antara manajemen dengan
customer kredit tersebut. Namun tidak diikuti dengan rekonsiliasi
jumlah penjualannya. Sehingga antara jumlah penjualan di tahun
berjalan yang dijadikan dasar pembuatan berita acara rekonsiliasi
hutang piutang tidak sama dengan jumlah yang tercatat di General
Ledger akun penjualan (MY SAP). Berikut ini hasil perbedaan
penjualan tersebut:
63
Dari tabel 4.4, dapat kita ketahui bahwa perbedaan tersebut
mengakibatkan adanya perbedaan antara jumlah penjualan berita acara
dengan jumlah yang tercatat di GL akun penjualan (MY SAP). Pada
umumnya proses rekonsiliasi dibagian pemasaran lebih difokuskan
terhadap angka hutang piutang sehingga tidak dilakukan rekonsiliasi
terhadap jumlah penjualan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi
perbedaan dari penjualan kepada pihak pembeli.
2. Surat Pengantar Pengiriman (Surat Jalan) Tidak diarsip,
Keterlambatan dalam Pembuatan Faktur Komersial, dan Sales
Order Penjualan Pelumas.
Setiap akan dilakukan pengiriman BBM industri dari depot,
fungsi penjualan di depot akan menerbitkan surat jalan. Surat jalan
dibuat 4 rangkap, rangkap pertama untuk di file oleh pertamina dan 2,
3, 4 untuk pelanggan. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak
No. Nama Customer
Jumlah Penjualan
(Dalam Ribuan)
Per Berita
Acara Per MY SAP Perbedaan
1. PT. Indonesia Power (11.686.562) (11.610.199) 76.363
2. PT. Pembangkitan Jawa Bali (8.532.428) (8.550.246) (17.818)
3. PT. PLN (Persero) (19.370.554) (19.395.158) (24.594)
TOTAL (39.589.554) (39.555.603) 33.951
Tabel 4.4
Transaksi Penjualan
Sumber PT. Pertamina
64
terdapat arsip surat jalan atas pengiriman produk BBM yang telah
ditandatangani oleh pihak Pertamina maupun transportir dan
pelanggan.
Hal ini disebabkan karena peraturan surat jalan baru diberlakukan
pada tahun 2009, namun sosialisasi atas pembuatan dan pengarsipan
dokumen ini masih kurang, sehingga fungsi penjualan di depot belum
memahami benar prosedur atas pembuatan dan penyimpanan
dokumen surat jalan ini. Selain itu, terdapat beberapa faktur komersial
dibuat melebihi tanggal jatuh tempo invoice tersebut, yaitu 30 hari
dari tanggal BL hal ini disebabkan karena keterlambatan atas
pengumpulan dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk
pembuatan commercial invoice yaitu diantaranya dokumen BL. Jika
dokumen tersebut belum tersedia, maka fungsi keuangan belum dapat
membuat dan mengirim commercial invoice. Sehingga mengakibatkan
keterlambatan atas penerimaan dari penjualan pelumas ekspor.
Adanya keterlambatan pembuatan sales order terkait dengan
penjualan pelumas ekspor di MY SAP, dimana sales order dibuat
setelah dilakukan pengiriman. Keterlambatan ini disebabkan karena
fungsi penjualan baru mendapatkan informasi final pengiriman barang
setelah barang tersebut dikirim. Hal ini menyebabkan fungsi penjualan
di depot tidak dapat melakukan goods issue di MY SAP pada saat
pengiriman telah dilakukan, dampak berikutnya ialah proses billing
secara otomatis di MY SAP juga terlambat karena proses billing
65
didasarkan pada proses goods issue. Hal ini dapat mengakibatkan
terlambatnya pengakuan penjualan dan biaya terkait.
3. Adanya Kesalahan Master Data Konsumen Sehingga Ada
Pelanggan yang diakui Sebagai Pelanggan Pihak
Intercompany/Hubungan Istimewa ataupun Sebaliknya.
Adanya penjualan BBM ke pihak ketiga namun dicatat sebagai
penjualan pelanggan inter company. Hal ini dikarenakan master data
pelanggan tidak di-review secara periodik, sehingga menyebabkan
penyajian penjualan berdasarkan kelompok pelanggan menjadi tidak
akurat. Sebagai contoh penjualan pelumas ke Pertamina EP yang
merupakan perusahaan konsolidasian, penjualan dari bulan Januari
sampai juli sebesar Rp.15.277.209.745, diklasifikasikan sebagai
penjualan ke pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena terjadinya
kesalahan setting master data pelanggan di dalam MY SAP. Selain itu
fungsi penjualan tidak melakukan review atas detail penjualan. Dari
permasalahan ini mengakibatkan jumlah penjualan ke Pertamina EP
tidak akan sama dengan jumlah yang dicatat oleh Pertamina EP, hal
ini menyebabkan angka penjualan dan biaya tidak dapat di eliminasi.
4. Adanya Sejumlah Tertentu Pada General Ledger Akun Discount
dan Margin yang Tidak Teridentifikasi Nama Produknya.
Sejumlah angka diskon dan margin yang tidak teridentifikasi
nama produknya adalah sebagi berikut:
66
GL Account Jumlah
4001112000 Discount – Domestic Sale –
3rd Party
(38.945.700)
4001130000 Margin – Domestic Sales –
ICT
6.065.169.200
4001132000 Margin – Domestic Sales –
3rd Party
8.181.501.595
Total 14.197.725.095
Tidak teridentifikasinya nama produk disebabkan adanya
transaksi pemberian diskon dan margin melalui prosedur yang tidak
sesuai dengan prosedur yang semestinya sehingga nama produk tidak
dapat diinput. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahuinya saldo
diskon dan margin BBM menurut nama produk dapat menyebabkan
tidak dapat disajikannya secara akurat penjualan bersih per nama
produk.
5. Terdapat Pencatatan Ganda PPN Keluaran Atas Penjualan.
Adanya pencatatan ganda atas transaksi penjualan propylene
bulan april 2009, jurnal yang terjadi adalah sebagai berikut:
Account Debet Kredit
Piutang Usaha US$ 11.545.221,67 -
Penjualan - US$ 10.495.656,06
Hutang PPN Keluaran - US$ 1.049.565,61
Tabel 4.6
Pencatatan Jurnal Penjualan
Sumber PT. Pertamina
Sumber PT. Pertamina
Tabel 4.5
Transaksi Yang Tidak teridentifikasi Nama Produknya
67
Pada tabel 4.6 merupakan jurnal pencatatan pada saat terjadinya
penjualan secara tunai sebesar US$ 11.545.221,67, yang telah
termasuk hutang PPN keluaran sebesar US$ 1.049.565,61.
Account Debet Kredit
Kas US$ 1.049.565,61 -
Piutang Usaha - US$ 1.049.565,61
Piutang PPN Keluaran US$ 1.049.565,61 -
Hutang PPN Keluaran - US$ 1.049.565,61
Jurnal kedua mencatat kembali hutang PPN keluaran yang
sebenarnya telah dicatat dalam jurnal pertama. Sehingga menimbulkan
adanya pencatatan ganda PPN keluaran. Disamping itu, jurnal kedua
tersebut juga menimbulkan piutang PPN keluaran yang tidak akan
dapat ditagih. Hal ini kemungkinan disebabkan terjadi kesalahan pada
sistem MY SAP yang mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan
dimuka atas penjualan secara tunai. Sehingga secara otomatis
membuat jurnal pengakuan PPN keluaran sebagaimana lazimnya
penjulan secara tunai.
Tabel 4.7
Penerimaan Pembayaran PPN
Sumber: PT. Pertamina
68
6. Pengakuan Penjualan Pelumas Ekspor untuk Sistem Pengiriman
FOB Shipping Point & C&F (Cost and Freight).
Tidak terdapat perbedaan pengakuan tanggal penjualan yang
menggunakan sistem pengiriman FOB Shipping Point dengan
pengiriman yang menggunakan sistem Cost & Freight. Penjualan dari
kedua sistem pengiriman tersebut diakui berdasarkan tanggal BL yaitu
ketika barang selesai diloading dan siap dikapalkan. Hal ini
disebabkan belum adanya tata cara mengenai perbedaan tanggal
pengakuan untuk pengiriman barang menggunakan FOB Shipping
Point dan C&F.
7. Pelaksanaan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada
Instansi Pemerintah Seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kegiatan pencatatan ini dimulai ketika TNI melakukan
pemesanan BBM kepada PT. Pertamina, yang kemudian disusul
dengan penjualan BBM kepada TNI dan setelah itu invoice pun
diterbitkan. Disamping itu, PT. Pertaminan pun harus melakukan
kegiatan rekonsiliasi untuk mencocokan jumlah BBM yang dikirim
dengan jumlah BBM dan pelumas yang dipesan. Setelah rekonsiliasi
selesai maka dapat dilakukan pembayaran dan jika tidak terdapat
kecocokan jumlah dalam tersebut, maka revisi invoice pun diterbitkan
kembali.
Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina sebagai
pihak pertama dan TNI sebagai pihak kedua yang membutuhkan BBM
69
serta pelumas. Dalam persetujuan bersama ini, barang dagang yang
diperjual belikan ialah bahan bakar minyak (BBM) dan Pelumas.
Pembayaran dan pemesanan dilakukan terbagi menjadi 3 triwulan.
Transaksi jual beli dicatat ketika PT. Pertamina sebagai pihak
pertama menerima Goods Issue dari TNI sebagai pihak kedua. Oleh
PT. Pertamina transaksi ini dicatat sebagai berikut:
Dari tabel 4.8 dapat kita ketahui bahwa PT. Pertamina mencatat
transaksi penjulan BBM dan pelumas ke TNI sebesar
Rp616.440.475.000. Tagihan triwulan PT. Pertamina mengirimkan
Debet Nota kepada TNI sebesar Rp616.440.475.000,-. Di lain pihak,
TNI membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan pencocokan
dan penelitian terhadap debet nota/tagihan PT. Pertamina untuk
Triwulan 1 2010. Proses pencocokan dan penelitian dilakukan untuk
melakukan pencocokan dan penelitian terhadap transaksi-transaksi
yang dilakukan antara PT. Pertamina dan TNI. Proses pencocokan dan
penelitian terbagi dalam dua metode yaitu pencocokan dan penelitian
Jurnal Debet Kredit
Clearing Account 616.440.475.000 -
Sales - 616.440.475.000
Tabel 4.8
Jurnal Pada Saat PT Pertamina Menerima Goods Issue dari TNI
Sumber PT. Pertamina
70
manual dan pencocokan dan penelitian di MYSAP. Dalam
pencocokan dan penelitian manual, tim pencocokan dan penelitian
yang terdiri dari pihak TNI dan pihak pertamina yang diwakilkan oleh
Divisi Keuangan oleh Direktur Hutang dan Piutang melakukan
pencocokan dan penelitian terhadap dokumentasi yang berkaitan
dengan transaksi
Sedangkan proses pencocokan dan penelitian di MY SAP ialah
dengan cara melakukan penelusuran kembali atas transaksi yang telah
tercatat di MY SAP. Transaksi yang ditelusuri ialah yang
berhubungan dengan transaksi antara PT. Pertamina dengan TNI yang
kemudian dicocokan dengan bukti fisik yang berhubungan dengan
transaksi tersebut. Kesulitan yang dihadapi ialah jumlah transaksi
penjualan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan nilai transaksi
yang begitu besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian ini.
Dari hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan TNI
terhadap transaksi penjualan BBM dan Pelumas dengan PT.
Pertamina. Diperoleh bahwa, nilai yang seharusnya dibayar oleh TNI
kepada PT. Pertamina ialah sebesar Rp610.883.609.057,- Dari hasil
pencocokan dan penelitian ini terdapat ketidak cocokan angka dengan
jumlah yang tercatat di PT.Pertamina dengan nilai sebesar
Rp616.440.479.357,- dengan jumlah hasil pencocokan dan penelitian
yang dilakukan oleh TNI sebesar Rp.610883.609.057,-. Oleh karena
71
itu terdapat selisih sebesar Rp5.556.870.300,-. Yang kemudian PT.
Pertamina harus melakukan revisi terhadap proses invoicing sebesar
Rp610.883.609.057,- sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian
serta mencatat di MY SAP sebagai berikut:
Dari hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh TNI
diatas, PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp5.556.870.300,-.
Dari salah satu contoh nyata dari ratusan transaksi yang dilakukan
oleh PT.Pertamina terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan
penjualan BBM, Pelumas, dan bahan baku lainnya. Dapat kita ketahui
bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan PT. Pertamina kurang
efektif, sehingga seringkali menimbulkan jumlah yang tidak sama
dengan jumlah yang dibayarkan oleh klien PT. Pertamina. hal ini
disebabkan kurangnya pengawasan arus informasi dan komunikasi di
dalam proses pencacatan transaksi hingga terbentuknya laporan
keuangan.
Jurnal Debet Kredit
Account Receiveable 610.883.609.507 -
Inventory/COGS 5.556.870.300 -
Clearing Account - 616.440.475.000
Tabel 4.9
Jurnal Pada Saat Invoicing Berdasarkan
Hasil Pencocokan dan Penelitian
Sumber PT. Pertamina
72
Dari permasalahan di atas, selama ini PT. Pertamina tidak
memiliki tindakan lebih lanjut untuk mengurangi atau menanggapi
masalah ini. Tindakan yang sudah dilakukan pertamina selama PT.
Pertamina selama ini hanyalah menyamakan akun yang berbeda
secara paksa dan membiarkan nilai yang berbeda di dalam Clearing
Account.
Hal ini yang menyebabkan Clearing Account tidak pernah kosong
yang disebabkan sering terjadinya selisih. Selain itu PT. Pertamina
tidak mengetahui secara pasti mengenai selisih jumlah yang tercatat di
dalam Clearing Account dan nilai-nilai tersebut secara otomatis akan
semakin membesar.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT.
Pertamina, bahwa dalam akun Clearing account yang menjadi akun
sementara untuk mencatat transaksi sebelum terjadi pelunasan atas
transaksi penjualan oleh pembeli. Kondisi dari akun ini di MY SAP
mencatat berbagai transaksi penjualan dengan nilai-nilai yang cukup
material, akun ini akan menjadi 0 (nol) bila pembeli telah melunasi
pembayaran. Namun, kenyataan yang terjadi dalam akun ini, bahwa
Clearing account tidak pernah dalam kondisi 0 (nol), pembeli sering
tidak sama dengan nilai yang diajukan oleh PT. Pertamina melalui
debet nota atau tagihan Pertamina. Sehingga PT. Pertamina sering
kehilangan sejumlah nilai yang cukup material akibat adanya
kelemahan dalam pencatatan di Clearing account.
73
Dari beberapa masalah diatas dapat kita ketahui, bahwa arus
Informasi dan komunikasi atas sistem informasi akuntansi di PT.
Pertamina kurang berjalan efektif. Terbukti adanya kesalahan yang
diakibatkan kurang pemberian informasi mengenai prosedur/ tata
kerja yang baru, misscommunication antar pihak penjualan dengan di
lapangan, serta kurangnya pengawasan di arus informasi dan
komunikasi. Jika dilihat mungkin ini permasalahan yang tidak terlalu
besar, namun pada kenyataannya kesalahan ini dapat mengakibatkan
hilang asset yang cukup material, sehingga mampu merugikan pihak
terkait.
F. Saran Perbaikan Untuk PT.Pertamina
Berikut ini adalah saran perbaikan yang diberikan oleh penulis
berdasarkan masalah yang terjadi di PT.Pertamina ialah sebagai berikut:
1. Tidak dilakukannya Rekonsiliasi Angka Penjualan Untuk Costumer
Credit.
Pada umumnya, di PT. Pertamina dalam proses rekonsiliasi
berdasarkan pedoman pertanggung jawaban laporan keuangan unit
usaha di PT. Pertamina. “laporan keuangan unit harus disajikan
setelah melalui proses rekonsiliasi dan perhitungan fisik.” Rekonsiliasi
yang dilakukan meliputi:
a. Rekonsiliasi saldo bank
b. Rekonsiliasi rekening koran antar unit
74
c. Rekonsiliasi arus minyak antar unit
d. Rekonsiliasi hutang piutang dengan anak perusahaan
Dimana proses rekonsiliasi ini sendiri bertujuan untuk mencocokan
saldo dengan jumlah yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau di
dokumen. Penyebab masalah ini seperti yang telah diutarakan di
pembahasan sebelumnya, dikarenakan di unit pemasaran lebih
memfokuskan rekonsiliasi terhadap hutang piutang sehingga tidak
melakukan rekonsiliasi terhadap penjualan.
Oleh karena itu, disarankan kepada PT. Pertamina agar selain
melakukan rekonsiliasi atas hutang piutang, juga perlu melakukan
rekonsiliasi atas penjulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
saldo-saldo yang berada di akun penjualan yang di catat di MY SAP
telah sama dan sesuai berdasarkan berita acara sehingga mehindari
terjadinya perbedaan yang cukup material dalam transaksi penjualan.
2. Surat Pengantar Pengiriman (Surat Jalan) Tidak diarsip,
Keterlambatan dalam Pembuatan Faktur Komersial dan Sales Order
Penjualan Pelumas.
Terkait dengan masalah tidak diarsipnya surat pengantar
pengiriman. Berdasarkan pedoman manajemen PT. Pertamina, yang
mencakup pembahasan mengenai pengelompokan dokumen
berdasarkan usia simpan dan penyimpanan dokumen. Bahwa
hendaknya surat jalan tersebut harus disimpan dengan baik oleh PT.
Pertamina sebagai arsip yang mendukung dokumen terkait dengan
75
penjualan. Berdasarkan penjabaran masalah di pembahasan
sebelumnya disarankan agar PT. Pertamina mengenai surat jalan
hendaknya ditangani oleh pihak yang memiliki otorisasi dari PT.
Pertamina, transportir, dan pelanggan.
Untuk permasalahan keterlambatan dalam pembuatan faktur
komersial, untuk penjualan pelumas ekspor jatuh tempo invoice
adalah 30 hari setelah tanggal BL. Sehingga invoice bisa langsung
dibuat dan dikirim tidak lama setelah BL. Berdasarkan penjabaran
masalah di pembahasan sebelum, dalam pembuatan commercial
invoice dibutuhkan dokumen BL yang menjadi salah satu dasar
pembuatan. Namun dokumen tersebut terlambat dikumpulkan
sehingga pembuatan commercial invoice menjadi tertunda. Oleh
karena itu, disarankan kepada PT.Pertamina khususnya kepada fungsi
penjualan agar dilakukan pengumpulan dokumen tersebut setelah
pengiriman dilakukan agar commercial invoice dapat langsung dibuat.
Untuk permasalahan keterlambatan pembuatan sales order
penjualan pelumas, sales order hendaknya dibuat di MY SAP setelah
terjadi kesepakatan penjualan dengan pelanggan mengenai kuantiti,
harga, dan jadwal pengiriman. Saat barang keluar dari depot, fungsi
penjualan di depot akan melakukan proses goods issue di mY SAP,
dengan me-refer sales order yang telah dibuat, yang kemudian secara
otomatis dilakukan proses billing untuk mengakui penjualan dan
piutang. Namun pada kenyataannya berdasarkan pembahasan di atas,
76
adanya keterlambatan pembuatan sales order yang dibuat setelah
barang dikirim. Disarankan kepada PT. Pertamina agar sales order
sebelum dilakukan pengiriman barang. Sehingga selain dapat
memonitor sales order yang belum dikirim barangnya, juga agar tidak
terjadi keterlambatan dalam pengakuan piutang, penjualan dan biaya
terkait.
3. Adanya Kesalahan Master Data Konsumen Sehingga Ada Pelanggan
Yang diakui Sebagai Pelanggan Pihak Intercompany/Hubungan
Istimewa Atau Pun Sebaliknya.
Terkait dengan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka
disarankan kepada PT.Pertamina sebaiknya dilakukan review atas
master data pelanggan secara periodik. Sehingga master data
pelanggan menjadi akurat dan tidak menimbulkan salah klasifikasi
pelanggan, serta untuk mencegah perbedaan yang terdapat di MY
SAP.
4. Adanya Sejumlah Tertentu Pada General Ledger Akun Discount dan
Margin Yang Tidak Teridentifikasi Nama Produknya.
Saran untuk PT. Pertamina, agar hendaknya diskon dan margin
penjualan BBM disajikan per nama produk sehingga dapat di
atribusikan ke setiap nama produknya secara akurat.
77
5. Pencatatan Ganda PPN Keluaran Atas Penjualan.
Account Debet Kredit
Kas US$ 1.049.565,61 -
Piutang Usaha - US$ 1.049.565,61
Piutang PPN Keluaran US$ 1.049.565,61 -
Hutang PPN Keluaran - US$ 1.049.565,61
Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasana
sebelumnya. Pada transaksi pada saat penerimaan pembayaran PPN
seharusnya tidak menimbulkan jurnal piutang PPN keluaran dan
hutang PPN keluaran sebesar US$ 1.049.565,61 karena hutang PPN
telah dicatat dalam transaksi penjualan sebesar US$ 1.049.565,61.
Account Debet Kredit
Piutang Usaha US$ 11.545.221,67 -
Penjualan - US$ 10.495.656,06
Hutang PPN Keluaran - US$ 1.049.565,61
Sumber PT. Pertamina
Tabel 4.11
Penerimaan Pembayaran PPN
Sumber PT. Pertamina
Tabel 4.10
Pencatatan Jurnal Penjualan
78
Maka saran kepada PT.Pertamina ialah membuat jurnal koreksi
sebagai berikut:
Account Debet Kredit
Hutang PPN Keluaran US$ 1.049.565,61 -
Piutang PPN Keluaran - US$ 1.049.565,61
Pada tabel 4.12 merupakan jurnal koreksi yang berfungsi untuk
menutup hutang PPN keluaran dan piutang PPN keluaran sebesar US$
1.049.565,61.
Adapun saran lain yang ditujukan kepada PT. Pertamina ialah agar
menambahkan pengawasan yang lebih baik terhadap sistem MY SAP
terutama terhadap akun-akun yang dibuat secara otomatis. Sehingga
untuk mencegah terulangnya kesalahan transaksi seperti di atas.
6. Pengakuan Penjualan Pelumas Ekspor Untuk Sistem Pengiriman FOB
Shipping Point & C&F (Cost and Freight)
Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan pada pembahasan
sebelumnya. FOB Shipping Point adalah metode pengiriman barang
dimana titik serah barang adalah saat barang sampai di pelabuhan
penjual dan siap di-loading ke kapal. Pada saat itulah seharusnya
diakui. Sedangkan C&F atau Cost and Freight adalah sistem
pengiriman dimana titik serah barang adalah saat sampai ditangan
Tabel 4.12
Jurnal Koreksi Atas Transaksi
Penerimaan Pembayaran
Diolah dari berbagai sumber
79
pembeli (pelabuhan pembeli) dan pada saat itulah penjualan tersebut
diakui. Namun kenyataan yang terjadi tidak terdapat perbedaan
pengakuan penjualan antara sistem FOB shipping point dengan Cost
and Freight.
Oleh karena itu, disarankan kepada PT. Pertamina hendaknya
dalam pengakuan penjualan PT.Pertamina memperhatikan sistem
pengiriman barang, sehingga penjualan dapat diakui pada waktu yang
tepat.
7. Pelaksanaan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Instansi
Pemerintah Seperti Tentara
Terkait dengan permasalahan ini, pedoman atau Tata Kelola
Organisasi (TKO) terkait dengan penjualan dengan pihak TNI di PT.
Pertamina. Bahwa setelah dilakukannya proses pengiriman debet nota
maka akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian (COKLIT).
Merujuk pada permasalahan sebelumnya, hendaknya PT. Pertamina
juga melakukan rekonsiliasi terhadap penjualan, yang berfungsi untuk
mendukung dari rekonsiliasi dari hutang piutang.
Selain itu, peneliti menyarankan kepada PT.Pertamina untuk
mengawasi lebih ketat setiap pencatatan terkait dengan penjualan
beserta perubahan angka penjualan. Sehingga dalam proses
pencocokan dan penelitian dapat ditelusuri dengan baik atas saldo
penjualan tersebut.
80
Dalam proses pengiriman barang hendaknya dilakukan
pengawasan yang lebih ketat terhadap jumlah barang yang dikirim ke
pelanggan. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya
“kebocoran” dalam proses pengiriman.
Berikut ini ringkasan saran yang diberikan kepada PT.Pertamina
terhadap masalah yang terkait dengan sistem informasi dan
komunikasi di siklus penjualan, ialah sebagai berikut:
No. Permasalahan Saran
1. Tidak
dilakukannya
Rekonsiliasi Angka
Penjualan Untuk
Costumer Credit
Sebaiknya ketika dilakukan
rekonsiliasi hutang-piutang
dilakukan pula rekonsiliasi jumlah
pebnjualannya unutk memastikan
jumlah penjualan yang ada dalam
berita acara telah sesuai dengan
angka penjualan yang dicatat dalam
MY SAP
2. Surat Pengantar
Pengiriman (Surat
Jalan) Tidak
diarsip,
Keterlambatan
Dalam Pembuatan
Faktur Komersial,
Sales Order
Penjualan Pelumas.
Surat jalan hendaknya
ditandatangani oleh pihak yang
memiliki otorisasi yaitu pihak
pertamina, transportir dan
pelanggan. Surat jalan tersebut
berikut dokumen terkait lainnya
seperti LO harus diarsip dengan
rapi oleh pertamina
Fungsi penjualan hendaknya segera
mengumpulkan dokumen tersebut
setelah dilakukan pengiriman,
setelah itu commercial invoice
dapat segera dibuat dan diterima
pembayaran dari pelanggan.
Tabel 4.13
Saran Perbaikan
Berlanjut ke halaman berikutnya
81
No. Permasalahan Saran
SO hendaknya dibuat seblum
dillakukan pengiriman barang
sehingga selain dapat memonitor
SO yang belum dikirim barangnya
juga agar tidak terjadi
keterlambatan dalam pengakuan
piutang, penjualan dan biaya terkait
(dicatat pada peroide yang tepat).
3. Adanya Kesalahan
Master Data
Konsumen
Sehingga Ada
Pelanggan Yang
diakui Sebagai
Pelanggan Pihak
Intercompany/Hub
ungan Istimewa
Atau Pun
Sebaliknya.
Perlu dilakukan perbaikan master
data pelanggan sehingga penjualan
per pelanggan dapat teridentifikasi
dengan tepat sesuai dengan
hubungaannya, apakah sebagi pihak
ketiga atau intercompany.
Disarankan untuk membuat TKO
yang berkaitan dengan perubahan
dan pembuatan master data
pelanggan
Sebaiknya dilakukan review master
data pelanggan secara periodik baik
oleh fungsi SPC maupun oleh
fungsi penjualan, hal ini dapat
mendeteksi jika terdapat kesalahan
klarifikasi penjualan
4. Adanya Sejumlah
Tertentu Pada
General Ledger
Akun Discount dan
Margin Yang Tidak
teridentifikasi
Nama Produknya.
Sebaiknya diskon dan margin
penjualan BBM dapat disajikan per
produk sehingga dapat
diatribusikan dengan tepat kedalam
penjualan produknya.
5. Pencatatan Ganda
PPN Keluaran Atas
Penjualan.
Pembuatan jurnal koreksi untuk
memperbaiki pencatatan ganda
tersebut, untuk selanjutnya,
menyarankan agar adanya
peningkatan pengawasan terhadap
jurnal-jurnal yang dibuat secara
otomatis oleh MySAP, dan
pembenahan terhadap sistem
MySAP
Tabel 4.13
(lanjutan)
Berlanjut ke halaman berikutnya
Tabel 4.13
(lanjutan)
82
No. Permasalahan Saran
6. Pengakuan
Penjualan Pelumas
Ekspor Untuk
Sistem Pengiriman
FOB Shipping
Point & C&F
Disarankan dalam mengakui waktu
pengakuan penjualan, pertamina
memperhatikan sistem pengiriman
barang sehingga setiap penjualan
diakui tepat waktu
7. Pelaksanaan
Penjualan Bahan
Bakar Minyak
(BBM) Kepada
Instansi Pemerintah
Seperti Tentara
Nasional Indonesia
(TNI).
Meningkatkan pengawasan
pencatatan di MY SAP
Memperbaiki sistem MY SAP
sehingga terdapat keterangan nama
pelanggan di account yang
berhubungan dengan penjualan
Proses COKLIT hendaknya juga
melakukan pencocokan terhadap
penjualan
Mengawasi proses pengiriman
barang untuk memastikan
jumlahnya sama dengan permintaan
pesanan barang
Tabel 4.13
(lanjutan)
Diolah dari berbagai sumber
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
83
G. Dampak Terhadap Efektivitas Laporan Keuangan
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PT. Pertamina serta
hasil analisa dengan cara membandingkan Tata Kelola Organisasi (TKO)
dengan kondisi aktual di lapangan. Dapat diketahui bahwa PT. Pertamina
cukup efektif dalam melaksanakan pengendalian internal komponen informasi
dan komunikasi. Hal ini dapat dibuktikan dari penerapan TKO Penjualan di
seluruh bagian yang berkaitan dengan proses penjualan tersebut telah
dilaksanakan dengan baik.
Namun masih terdapat sedikit kelemahan yaitu masih adanya miss
comunication antar bagian, serta telatnya pemberitahuan mengenai prosedur
baru kepada unit dilapangan. Sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan
pencatatan dan pengakuan transaksi yang berkaitan dengan penjualan.
Terkait Proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) disarankan kepada
PT. Pertamina untuk memperbaiki serta meningkatkan pengawasan terkait
dengan proses ini. Hal ini dikarenakan seringnya hasil COKLIT tidak sesuai
dengan jumlah saldo yang ditagihkan oleh PT. Pertamina kepada pelanggan.
Sehingga terjadinya perbedaan jumlah yang cukup material yang dapat
merugikan PT. Pertamina. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mengenai
jumlah saldo penjualan yang terdapat di laporan keuangan.
Jika masalah-masalah yang dihadapi oleh PT.Pertamina tidak segera
diperbaiki, maka akan mempengaruhi efektivitas pelaporan keuangan
khususnya terkait siklus penjualan. Yang mengakibatkan tidak relevannya
saldo penjualan dengan kondisi yang sebenarnya, salahnya pengakuan
84
penjualan yang berujung pada pengakuan pendapatan, serta salahnya metode
pengiriman barang yang mengakibatkan salahnya pengakuan penjualan.
Untuk mencegah dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam
pengendalian internal komponen infomasi dan komunikasi, PT. Pertamina
membentuk organisasi baru yaitu Compliance System/Compliance Control
System. Compliance System merupakan organisasi yang berfungsi untuk
mengawasi arus komunikasi dan informasi atas transaksi yang terjadi dalam
aktivitas operasi perusahaan. Compliance System bertujuan untuk mencapai
laporan keuangan yang handal, akuntabel, dan auditable melalui MY SAP.
Selain itu bertujuan untuk mengurangi catatan dalam management’s letter
serta biaya dan waktu dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor
eksternal.
Sebelum dibentuknya Compliance System, tidak adanya organisasi yang
mengawasi arus informasi dan komunikasi transaksi yang kemudian transaksi
tersebut akan menjadi laporan keuangan. Hal ini menyebabkan cukup
banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pencatatan transaksi dengan
jumlah yang diterima secara nyata oleh PT. Pertamina, sehingga dalam proses
audit banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang ditemukan terkait
pencacatan laporan keuangan. Untuk mengurangi masalah ini dibentuklah
Compliance System. Selain itu Compliance System juga berfungsi untuk
melaksanakan audit kepatuhan terhadap internal user laporan keuangan dari
PT. Pertamina. Berikut ini merupakan skema yang dapat membatu kita untuk
85
mempermudah kita dalam memahami tugas dan peran yang dilakukan olehi
compliance system/control PT. Pertamina.
Berdasarkan gambar diatas, Compliance System/Control mengawasi
secara langsung atas arus informasi dan komunikasi dari pencatatan transaksi
hingga transaksi tersebut digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Hal
ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang terjadi sebelum
adanya fungsi Compliance System/Control. Dalam kegiatan yang dilakukan
dalam Compliance System. Organisasi ini telah menemukan beberapa
permasalahan yang terdapat di PT.Pertamina yang khususnya berkaitan
dengan sistem pengendalian informasi dan komunikasi.
Gambar 4.5
Skema Tugas dan Peran
Compliance System PT.Pertamina
Pertamina’s
SOP
Laporan
Keuangan Audit
Pencacatan
Transaksi
Compliance
System
Sumber: PT. Pertamina
86
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan informasi dan
komunikasi dalam efektivitias pembuatan laporan keuangan. Lokasi
penelitian ini terletak di PT. Pertamina (Persero) di Jakarta pada bagian
keuangan hilir dan internal control / controler. Berdasarkan pada data yang
telah dikumpulkan dan di analisis terhadap permasalahan yang ditemukan.
Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan sistem pengendalian internal khususnya komponen informasi
dan komunikasi di PT. Pertamina. Telah dilaksanakan dengan baik, hal ini
dibuktikan dengan adanya flowchart, Struktur organisasi dan wewenang,
dan TKO terkait penjualan yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Namun
masih terdapat ketidakefektifan penyampaian informasi mengenai TKO
yang baru kepada pihak lapangan.
2. Permasalahan yang timbul dalam siklus penjualan terkait sistem
pengendalian komponen informasi dan komunikasi yaitu terkait dengan
permasalahan COKLIT (pencocokan dan penelitian) yang mengakibatkan
perbedaan saldo penjualan yang cukup material antara pihak PT.
Pertamina dengan pihak pelanggan. Serta permasalahan lainnya yang
87
diakibatkan telatnya penyampaian peraturan baru sehingga terjadi
kesalahan pencatatan serta pengakuan penjualan, pendapatan, dan biaya
yang terkait. Selain itu adanya keterlambatan dalam pembuatan sales order
yang dikarenakan telatnya informasi yang dibutuhkan oleh salah satu
bagian di PT. Pertamina yang berfungsi untuk mengakui transaksi
penjualan tersebut sehingga terjadi keterlambatan pengakuan penjualan,
dan biaya-biaya yang terkait. Kemudian adanya kesalahan master data di
dalam MY SAP sehingga menimbulkan kesalahan klasifikasi nama
pelanggan. Pengawasan arus informasi dan komunikasi di bagian
penjualan masih cukup lemah dikarenakan seringnya terjadi perbedaan
jumlah saldo penjualan di beberapa transaksi, dimana jumlah cukup
material dan tidak hanya terdapat di satu transaksi saja. Hal ini diakibatkan
rekonsiliasi hanya pada bagian hutang piutang saja. Selain itu perlunya
perbaikan sistem pencatatan penjualan serta pengawasan atas akun-akun
yang terkait dengan penjualan juga invoicing.
3. Efektivitas laporan keuangan terutama terkait dengan siklus penjualan di
PT. Pertamina kurang efektif, hal ini dikarenakan PT. Pertamina perlu
adanya perbaikan terkait masalah COKLIT, yang menimbulkan perbedaan
saldo yang cukup material. Sehingga lebih diperhatikan mengenai tata cara
serta prosedur COKLIT dan pengawasan dari saldo penjualan sejak
terjadinya penjualan hingga dilaksanakan COKLIT dan terjadinya
pelunasan oleh pelanggan. Selain itu juga lambatnya pemberian informasi
88
mengenai TKO yang baru kepada pihak di lapangan sehingga
menimbulkan salah catat dan pengakuan penjualan.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat kita ketahui bahwa penerapan
informasi dan komunikasi di PT. Pertamina kurang berjalan efektif. Hal ini
dibuktikan dari beberapa permasalahan terkait penjualan yang muncul di PT.
Pertamina. Hal ini menyebabkan PT. Pertamina telat untuk mengakui
penjualan, piutang, dan biaya-biaya yang terkait. Dari telatnya pengakuan ini
akan berujung pada telatnya penagihan penjualan pada proses billing. Hal ini
dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan menjadi tidak efektif dimana
penuh dengan informasi yang tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi di
perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem di bagian
penjualan serta meningkatkan pengawasan dalam pengendalian internal atas
informasi dan komunikasi oleh compliance system. Sehingga dapat
mengurangi kelemahan yang terdapat di saat proses transaksi hingga
informasi tersebut diproses menjadi laporan keuangan.
Proses pencocokan dan penelitian (COKLIT) antara PT. Pertamina
dengan entitas Pemerintah untuk mencocokan saldo penjualan di MY SAP
apakah sesuai dengan saldo penjualan sebenarnya ternyata sering kali
ditemukannya perbedaan yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini
menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Pertamina. Oleh karena itu hendaknya
hendaknya selain melakukan rekonsiliasi di saldo hutang piutang juga ke
89
saldo penjualan serta menelusuri dan juga meningkatkan pengawasan
terhadap hasil dari penelusuran yang telah ditemukan.
Compliance system PT. Pertamina belum dapat menjalankan fungsinya
dengan baik dikarenakan organisasi ini baru terbentuk di lingkungan PT.
Pertamina. Oleh karena itu, hendaknya bagian ini di manfaatkan secara
maksimal untuk mengawasi arus informasi dan komunikasi sehingga dapat
membantu dalam efektivitas pembuatan laporan keuangan.
C. Saran
Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil
penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan
mengenai beberapa hal diantaranya:
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti di bagian yang
berbeda di PT. Pertamina. Serta mengganti atau menambah variabel
informasi dan komunikasi dengan variabel lain yang berhubungan dengan
sistem pengendalian internal terutama yang termasuk di dalam COSO
frameworks.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa
wawancara dari beberapa auditor eksternal responden penelitian agar bisa
mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari pertanyaan-
pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
90
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. Auditing, Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik. Edisi 3.
Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2004
Amrizal. Pencegahan dan Pendeteksian Keurangan Oleh Internal Auditor.
Jakarta, 31 Agustus 2004.
Anonim. Penginvestigasian Audit Expectation Gap Pada Sektor Publik. Jurnal
Akuntansi. 31 Agustus 2009
---------. “Banyak BUMN Terjerat Masalah Keuangan”. Suara Merdeka. Diakses
melalui: http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/02/eko02.htm, Pada
tanggal 10 oktober 2010
---------. “Ernst & Young Audit Investigasi Laporan Keuangan Pertamina”.
Antaranews. Diakses melalui: http://www.antaranews. com/
print/1137053678, Pada tanggal 10 oktober 2010
---------. “Laporan Keuangan BUMN Disorot”. Bataviase. Diakses melalui:
http://bataviase.co.id/node/199769, Pada tanggal 10 oktober 2010
---------. “Pemerintah Minta PLN Restrukturisasi Neraca Keuangan”. Koran
Tempo. Diakses melalui: http://www.korantempo.com/news/2005/1/10/
Ekonomi%20dan%20Bisnis/18.html, Pada tanggal 10 oktober 2010
Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. Auditing & Assurance
Services An Integrated Approach. 13th
Edition. Prentice Education
International. 2010
Boynton, William C, and Raymond N Johnson. Modern Auditing. Eighth edition.
Wiley. 2006
Bodnar, George H., and William S. Hopwood. Accounting Information System.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Internal
control - integrated framework (1994)
Ferdian, Riki & Ainun Na’im. “ Pengaruh Problem- Based Learning (PBL) pada
Pengetahuan Tentang Kekeliruan & Kecurangan (Error & Irregularities)”.
Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang, 23 -26 Agustus 2006.
91
Gemalia dan M. Achsin. Pemahaman Strukturisasi Atas Praktik Audit Investigatif
Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Di Surabaya : Studi Kasus Tindak
Pidana Korupsi. Universitas Brawijaya-Malang. 2008
Glen D. Moyes, Ping Lin, Raymond M. Landry Jr, Handan Vicdan. Internal
Auditors Perceptions Of The Effectiveness Of Red Flags To Detect
Fraudulent Financial Reporting. Journal of accounting, ethics, and public
policy. Volume 6, no 1 (2006).
Hall, James A., Accounting Information Systems. Sixth Edition, South-Western
College Publishing, 2009
Helmijaya, Herda. Advance Topic On Fraud. Makalah seminar audit fraud. Tidak
dipublikasikan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 24 November 2009.
Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Salemba
Empat. Jakarta. 2009
--------------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat.
Jakarta. 2001.
K.Klamm, Bonnie, Marcia Weidenmeir Watson. SOX 404 Reported Internal
Control Weakness: A Test of COSO Framework Components and
Information Technology.Journal of Information System. Vol 23, No.2, Fall
2009
Koroy, Tri Ramaraya. Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan Oleh
Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 10 No 1. STIE
Nasional Banjarmasin. Indonesia. Mei 2008. 22-23.
Louwers, Ramsay, Sinason, and Strawser. Auditing & Assurance Services. Third
Edition. McGraw-Hill Internasional Edition. 2008
Muh. Arief Effendi. Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pencegahan Dan
Pendeteksian Kecurangan Pelaporan laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi
Fakultas Ekonomi UniversitasvTrisakti Jakarta. Diakses diblog Muh Arief
Effendi pada 28 Maret 2008.
Mohammad, H. Iqbal. Peran dan TanggungJawab Internal Auditor Dalam
Mendeteksi Kecurangan. Percikan Ikatan Keluarga Besar universitas
Jambi. Volume 43, hlmn 55-62. 2003.
Morris, John J. “The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on
the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting”, Journal Of
Information Systems, Vol. 25 No. 1, pp. 129-157, American Accounting
Association, 2011.
92
Murtanto, Edi Maulana. Pengaruh Independensi, Integritas dan Kompetensi
Terhadap Efektivitas Peranan Komite Audit. Konferensi Nasional
Akuntansi : Peran Akuntansi dalam Membangun Good Corporate
Governanve
Rahmawati, Eka Putri . “Analisis Efektivitas Modernisasi Perpajakan Dalam
Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara“.
Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 25 juni 2008.
Romney, Marshall B. Accounting Information System. Pearson Education
Internasional. New Jersey. 2009.
Rezaee, Zabihollah. Financial Statement Fraud : Prevention and Detection. John
Wiley & Sons. August 2002
Rezaee, Zabihollah. “What the COSO report means for internal auditors”,
Managerial Auditing Journal, Vol. 10 No. 6, pp. 5-9, MCB University Press
Limited, 1995.
Tuanakotta, Theodorus M.. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Edisi 2.
Salemba Empat. Jakarta.
Widayanti Dan Subekti. Analisis Keahlian Auditor BPK-RI Menuju Pelaksanaan
Fraud Auditing. Tema. Volume II, No.2, hlm 97-115. 2001.
Widiastono, Nuur. Akuntansi Forensik Dan Peran BPK. Artikel. Diakses diblog
pribadi Angkringan Mas Wiwied di kampung blog.com pada tanggal 19
November 2008.
Wilopo. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha
Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9.
Padang, 23 – 26 Agustus 2006
