:10 - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190923-025948-2448.pdfHadir Anggota Pansus : I. 746 53 orang dari 59 orang Anggota 1etap 19 orang dari 28 orang Anggota

RISALAH RAPAT

PANITIA KllUSUS (PANSUS)

PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN

Tahun Sidang : 1996 - 1997

Masa Persidangan :ffi

RapatKe :10

lenis Rapat : Rapat Kerja ke 8

SifatRapat : Terbuka

Hariffanggal : Kamis, 6 Maret 1997

Pukul : 09.30 - 10.00 WIB

Tempat : Ruang Kaca Grahatama DPR-RI

Ketua Rapat : lusufTalib

Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SH

Acara : Pembahasan Materi DIM RUU Badan PeradiJan Pajak

74S

Hadir Anggota Pansus :

I.

746

53 orang dari 59 orang Anggota 1etap

19 orang dari 28 orang Anggota Penggati

- Pemerintah (Departemen Keuangan RI ) :

29 orang

ANGGOTA PANSUS

A. ANGGOTA TETAP:

1. NOVYAN KAMAN, SH

2. H. ANDAYA LESTARI,SE,MBA

3. JUSUF TALIB, SH

4. H.SYAIFUL ANWAR HUSEIN

5. DRS. YAHYA NASUTJON

6. DRS. H. ASNAWI HUSIN

7. dr. H. FATHI DAHLAN

8. DRA. NY. S.A. RUm LENGKONG, MPA

9. DRS. MOH. MURNI

10. DRS. H. MUCHSIN RIDJAN

II. H. AGUS TAGOR

12. DRS. H. HASANUDDIN

13. NY. HJ. OETARTI SOEWASONO,SH

14. DJIMANTO

15. HISOM PRASETYO, SH

16. NY. MUSTOKOWENI MURDJ, SH

17. IBNU SALEH

18. NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH

19. SOEKOTJO SAID, SE

20. MOR. SUPARNI, BA

21. IR. NY. BAMBANG SIGIT PRAKOESWO

22. ABDULLAH ZAINIE, SH

23. DRS. AWANG FAROEK ISHAK

24. DRS. MADE SUDIARTHA

25. BEN MESSAKI-I, SE

26. NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO

27. ANDI HASAN MACHMUD

28. DRS. H. MEKKA HAYADI

747

29. MOEHARSONO KARTODIRDJO.

30. H. ABDUL BAKRI SRIHARDONO

31. IR. S.M. TAMPUBOLON

32. DRS. SIMON PATRICE MORIN

33. R. M. PURBA

34. DJATMIKANTO D., S.lP

35. PUDJIARTO. SE

36. DANIEL TODING,S.lP

37. SOEWARNO

38. SUTRISNO R., SE

39. DRS. M. SITUMORANG

40. L.J. ARIFIN

41. DRS. PAIMAN

42. DRS. SUPRIADI

43. DRS. liM. MUKROMAS'AD

44. H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH

45. DRS. H. JUSUF SYAKIR

46. DRS. liM. SYAFIE NONGKE

743

47. IR. H.M. SALEH KHALID, MM

48. H. ZAIN BADJEBER

49. H. ALIMARWAN HANAN, SH

50. DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA

51. H. URAl FAISALHAMID, SH

52. DRS. IGNATIUS SUWARDI

53. DRS. NOORACHARJ

54. BUDI HARDJONO, SH

55. IR. H. ANWAR DATUK

56. DJUFRI, SH

57. HANDJOJO PUTRO, SH

58. SOENAIUO

59. SETYADJI LAWI, BA

B. ANGGOTA PENGGANTI :

60. DRS. USMAN ERMULAN

61. JAHYA BAHAR

62. H.A. KAMIL SHAHAB

63. NY. SRl REDJEKI SQMARYOTO, SH

749

64. DRS. H. MASKA RIDWAN

65. H. NANANG SUDJANA, SH

66. G.B.P.H. JOYOKUSUMO

67. SUNDORO SYAMSURI

6S. DRS. SARWOKO SOERJOHOEDOJO

69. DRS. ALOYSIUS ALOY

70. ALI RASYIDI

71. PROF.DR.IR. FACHRUDD1N

72. DRS. BAMBANG WAHYUDI

73. F.P.D. LENGKEY

74. H. JAKUB SILONDAE

75. SUPARMAN ACHMAD

76. I GDE ARTJANA, S.IP

77. OENG RUMADJI, SH

7S. DRA. PAULA n. RENYAAN

79. TEDYYUSUF

SO. DARYANTO, SE, MM

SI. H. YUDO PARIPURNO, SH

750

82. H. SOELAIMAN BIYAHIMO

83. K.H. SA'AD SYAMLAN, BA

84. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY

85. nop HARUN SITORUS

86. H. MARWAN ADAM

87. NI GUSn AYU EKA SUKMADEWI

II. PEMERINTAH

1. DRS. MAR'IE MUHAMMAD

2. DR. FUAD BAWAZIER

3. DR. DONO ISKAHDAR D.

4. DR. IR. BAMBANG SUBIANTO

5. ARIE SOELENDRO

6. DR. AGUS HARYANTO, SH, MA

7. AGUS PURWANTA

S. DJOKO illDAYANTO

9. FACHROEDY J.

) O. M. PALAL SANTOSO

11. SUMANTORO

751

752

12 .. SAHALA L. GAOL

13 .. BAMBANG RUSSAMSENO

14 .. BENNY HARYONO

15. SUGITO

16. DRS. MACHFUD SIOIK, M.Sc

17. ACHMAD SOFYAN

18. DJAZOELI SADHANI

19. YONGSUAR

20. DJUNAEDI ARIEF

21. JAMARSEN SIPAYUNG

22. M.ARIEFN.

23. M. YASIN BUCHARI

24. DRS. DJONIFAR MI\

25. DRS. MEMET S

26. HADIYANTO

27. SElRAMA BUTAR-BUTAR

28. TOHA SETJADUDI

29. SUBAGIONO S.

30. TJEPI SUHENDRA

3). RUSLI TAID

32. DR. GUNADI

KETUA RAPAT (H. JU8UF TALIB, 811):

Bismillahirahnlanirrahim;

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Skors kemarin kami cabut kembali dan Sidang bisa dimulai.

(SKORS DICABUT PUKUL 09.40 wm.)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati;

Maka sesuai dcngan kclaziman dalam setiap kali Sidang, di depan kita

ada laporan Singkat tentang pelaksanaan rapat kemarin. jadi sesuai dengan

konsensus semula materi laporan ini akan dipelajari oleh masing-masing

Fraksi dan Pemerintah, kalau ada usul-usul perubahan atau penyempurnaan

dari laporan Singkat, mohon disampaikan secepatnya secara tertulis kepada

Sekretariat.

Kami tanyakan kepada Fraksi-fraksi, apakah bisa menyehtiui itu?

Pemerintah?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya ijinkan dengan hormat kami menyampaikan hasil

lobbi yang merupakan kelanjutad' dari lobbi kemarin.

Pertama: Untuk bisa melaksanakan kesepwtan bersama kemarin,

yaitu kesepakatan untuk melaksanakan secara murni dan

konsekuen pelaksanaan Pasal 27 UU Nomor 9 Tahun

1994 tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan atau KUP. rnaka Fraksi-fraksi masih

753

'j <."

Kedua:

Ketiga:

memerlukan waktu untuk mengadakan penyesuaianpenyesuaian dari materi muatan dalam DIM persandingan

dari masing-masing Fraksi" itu yang pertama.

Untuk bisa memenuhi jadwal kerja Pansus yang

sudah disepakati bersama oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah,

maka disepakati sambil menunggu Fraksi-fraksi mengadakan

penyesuaian materi dalam muatan DIM masing-masing, maka

pada hari ini untuk mengefektitkan waktu yang sesuai dengan jadual yang sudah disepakatl akan dimulal pembahasan RUU

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Diharapkan pembahasan materi: RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Insya Allah dapat dirampungkan dalam

waktu yang slngkat sesuai dengan jadual yang ditetapkan dalam kesepakatan Fraksi-fraksi dan Pemerintah. Dan seJanjutnya

direncanakan Insya Allah pembahasan RUU tentang Badan

Peradilan Pajak setelah Fraksi-fraksi mengadakan penyesuaian

materi masing-masing dari DIM nya akan dimulai kembali Insya Allah pada tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang akan

datang, sesuai jadwal. Namun apabiJa tanggal13 dan 14 Maret

1997 belum bisa dirampungkan karena banyaknya materimateri muatan dalam DIM persandingan, maka diperlukan waktu secara fleksibel untuk ditambah, dan itu akan disepakati

bersama pada saat rapat tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang

akan datang.

Demikian kesepakatan dari Fraksi-fraks:i dan Pemerintah tentang

pembahasan RUU Dadan Pcradilan Pajak.

Selanjutnya, kami persilakan tanggapan dari masing-masing Fraksi,

kam i persilakan dari Fraksi Karya Pembangunan.

754

F-KP (ABDULLAHZAINIE, SM):

Terima kasih Bapak Pimpinan;

Assalal11u 'alaikum Wr. Wb;

Kami dari F-KP memang sesudah keputusan kemarin bahwa kita harus

kembali kepada Pasal 27 UUD tentang KUP, Fraksi Karya tadi malam

denganfull team sudah mempelajari betul-betul bagaimana kira-kira kita menyesuaikan DIM dengan keputusan yang kemarin.

Sesudah kami berusaha dengan sungguh-sungguh, temyata bagaimana

pun juga manusia punya kemampuan, baik daya tahan tubuhnya mauplln

pemikirannya, maka kami dengan sangat gembira usul yang simpatik

bahwa kepada Fraksi-fraksi ini diberikan kesempatan untuk meiakukan penyesuaian-penyesuaian didalam DIM. nya, yaitu mulai hari ini, besok

dan seterusnya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Pimpinan tadi sesllai denganjadual yang ada, itu yang pertama.

Yang kedua, pemanfaatan waktu yang ada kamijuga setuju bahwa hari

ini Panslls membahas RUU tentang PNPB dan mudah-mudahan itu dapat diselebaikan tepat pada waktunya, sehingga ada waktu bagi RUU BPP ini

dibahas pada waktu tanggal13 dan 14 Maret 1997.

Yang ketiga, itu juga suatu usul yang simpatik saya kira bahwa kita

memang jallgan terlalu dibatasi oleh waktu, yang kita harapkan itu ialah kualitas daripada hasil kerja Dewan bersama Pemerintah ini.jadi kalau kita memang tidak bisa menyelebaikan pada tanggal 14 Maret 1997 kita minta

waktu lagi sampai betul-betul sempuma, jadi jangan terikat kepada Panja tanggal 17 Maret 1997, kalau umpamanya Panja harns kita undur sampai tanggal 18, 19 atau 20 Maret 1997, kita harapkan itu bisa kita laksanakan bersama. Yang penting saya kira kesempurnaan daripada hasil kelja kita bersama.

755

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

KETUARAPAT:

Terima kasih dari F-KP. Selanjutnya dari Fraksi ABRI, kami

persilakan.

F-ABRI (R.M. PURBA):

Terima kasih Bapak Ketua;

Sidang Pansus yang kamii hormati;

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Pansus tadi bahwa kemarin

sore kita telah mencapai satukesepakatan, yaitu berpegang secarakonsekuen

dan mumi UU Nomor 9 Talmn 1994 khususnya Pasal 27. Sesuai dengan kesepakatall ini, maka Fraksi-fraksi didalam DIM yang sudah ada masih memerlukan penyesualan. Oleh karena itu juga telah disepakati kepada Fraksi-fraksi diberikan waktu untuk menyempumakan atau menyesuaikan

DIM nya kemarin sore sampal malam. Fraksi ABRI sebenarnya tidak

banyak perubahan, karen a sejak semula Fralk.si ABRI sudah berpegang

kepada UU Nomor 9 Tahun 1994 khususnya Pasa127. Namun demikian, F

ABRI juga masih memerlukan waktu untuk lebih mendalami pcmbahasan materi RUU ini sctelah kcsepakatan kemarin, apakah DIM kami masih ada pcrubahan atau tidak kami masih memerlukan waktu lebih banyak Jagi.

Untuk itu kami sepcndapat jadual pembahasan Pansus ulltuk had ini

dialihkan kepada RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak karena memang

waktu yang tcrsedia bagi Pansus ini cukup terbatas. Kita sadari bahwa keterbatasan waktu ini adalah juga karena memang Pemerintah daJam hal

ini Menteri Keuangan masih harus melaksanakan tugas-tugas Kenegaraan

756

KETUARAPAT (II. JUSUFTALIB, SH):

Bismillahirahmanirrahim;

Assalamu 'alaikum Wr. Wb ..

Skors kemarin kami cabut kembali dan Sidang bisa dimulai.

(SKORS DICABUT PUKUL 09.40 'vm.)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati;

Maka sesuai dcngan kelaziman dalam setiap kali Sidang, di depim kita

ada laporan Singkat tentang pelaksanaan rapat kemarin. jadi sesuai dengan konsensus semula materi laporan ini akan dipelajari oleh masing-masing

Fraksi dan Pemerintah, kalao ada usul-usul perubahan atau penyempurnaan

dari laporan Singkat, mohon disampaikan secepatnya secara tertulis kepada

Sekretariat.

Kami tanyakan kepada Fraksi-fraksi, apakah bisa menyetujui itu?

Pemerintah?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya ijinkan dengan hormat kami menyampaikan hasil

lobbi yang merupakan kelanjutarr dari lobbi kemarin.

Pertama: Untuk bisa melaksanakan kesepakiltan bersama kemarin,

yaitu kesepakatan untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen pelaksanaan Pasal 27 UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, maka Fraksi-fraksi masih

753

'i"i I"~ ..• '

.. .;, ;

.!. ,

Kedua:

Ketiga:

memerlukan waktu untuk mengadakan penyesuaian

penyesuaian dari materi muatan dalam DIM persandingan

dari masing-masing Fraksi" itu yang pertama.

Untuk bisa memenuhi jadwal kerja Pansus yang

sudah disepakati bersama oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah.

maka disepakati sambilmenunggu Fraksi-fraksi mengadakan

penyesuaian materi dalam muatan DIM masing-masing. maka

pada hari ini untuk mengefektifkan waktu yang sesuai dengan

jadual yang sudah disepakatl akan dimulal pembahasan RUU

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Diharapkan pembahasan materi RUU tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak Insya Allah dapat dirampungkan dalam

waktu yang slngkatsesuai denganjadualyangditetapkan dalam

kesepakatan Fraksi-fraksi dan Pemerintah. Dan seJanjutnya

direncanakan Insya Allah pembahasan RUU tentang Badan

Peradilan Pajak setelah Fraksi-fraksi mengadakan penyesuaian

materi masing-masing dari DIM nya akan dimulai kembali

Insya Allah pada tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang akan

datang, sesuaijadwal. Namun apabila tanggal13 dan 14 Maret

1997 belum bisa dirampungkan karena banyaknya materi

materi muatan dalam DIM persandingan, maka diperlukan

waktu secara fleksibel untuk ditambah, dan itu akan disepakati bersama pada saat rapat tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang

akan datang.

Demikian kesepakatan dari Fraksi-fraksi dan Pemerintah tentang

pembahasan RUU Badan Peradilan Pajak.

Selanjutnya, karni persilakan tanggapan dari masing-masing Fraksi,

kami persilakan dari Fraksi Karya Pembangunan.

754

F-KP (ABDULLAHZAINIE, SH):

Terima kasih Bapak Pimpinan;

Assalamu 'alaikum Wr. Wb;

Kami dari F-KP memang sesudah keputusan kemarin bahwa kita hams

kembali kepada Pasal 27 UUD tentang KUP, Fraksi Karya tadi malam

denganfull team sudah mempelajari betul-betul bagaimana kira-kim kita menyesuaikan DIM dengan keputusan yang kemarin.

Sesudah kami berusaha dengan sungguh-sungguh, temyata bagaimana

pun juga manusia punya kemampuan, baik daya tahan tubuhnya maupun

pemikirannya, maka kami dengan sangat gembira usul yang simpatik bahwa kepada Fraksi-fraksi ini diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian didalam DIM nya, yaitu mulai hari ini, besok

dan seterusnya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Pimpinan tadi

sesuai dengan jadual yang ada, itu yang pertama.

Yang kedua, pemanfaatan waktu yang ada kamijuga setuju bahwa hari

ini PanSllS membahas RUU tentang PNPB dan mudah-mlldahan itu dapat

diselebaikan tepat pada waktunya, sehingga ada waktu bagi RUU BPP ini

dibahas pada waktu tanggal 13 dan 14 Maret 1997.

Yang ketiga, itu juga suatu usul yang simpatik saya kira bahwa kita memang jangan terlalu dibatasi oleh waktu, yang kita harapkan itu ialah kualitas daripada hasil kerja Dewan bersama Pemerintah ini.jadi kalau kita memang tidak bisa menyelebaikan pada tanggal 14 Maret 1997 kita minta

waktu lagi sampai betul-betul sempuma, jadi jangan terikat kepada Panja tanggal 17 Maret 1997, kalau umpamanya Panja hams kita undur sampai tanggal 18, 19 atau 20 Maret 1997, kita harapkan itu bisa kita laksanakan bersama. Yang penting saya kira kesempumaan daripada hasil keJja kita

bersama.

755

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari F-KP. Selanjutnya dari Fraksi ABRJ, kami

persilakan.

F-ABRI (R.M. PURBA):


Sidang Pansus yang kami hormati;

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Pansus tadi bahwa kemarin

sore kita telah mencapai satu kesepakatan, yaitu berpegang secara konsekuen

dan murni UU Nomor 9 Talmn 1994 khususnya Pasal 27. Sesuai dengan

kesepakatan ini, maka Fraksi-fraksi didalam DIM yang sudah ada masih

memerlukan penyesualan. Oleh karena itu juga telah disepakati kepada

Fraksi-fraksi diberikan waktu untuk menyempurnakan atau menyesuaikan

DIM nya kemarin sore sampal malam. Fraksi ABRI sebenarnya tidak

banyak perubahan, karena sejak scmlllla Fraksi ABRI sudah berpegang

kepada UU Nomor 9 Tahun 1994 khususnya Pasal27. Namun dcmikian, F

ABRI juga masih memerlukan waktu untuk Icbih mendalami pcmbahasan

materi RUU ini setelah kesepakatan kemarin, apakah DIM kami masih ada

perubahan at au tidak kami masih memerlukan waktu Icbih banyak lagi.

Untuk itu kami sepcndapat jadual pembahasan Pansus untuk hari ini

dialihkan kepada RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak karena memang

waktu yang tersedia bagi Pansus ini cukup terbatas. Kita sadari bahwa

keterbatasan waktu ini adalah juga karena memang Pemerintah dalam hal

ini Menteri Keuangall masih harus melaksanakan tugas-tugas Kellegaraall

756

yang lain. Misalnya seperti besok yang semula sudah dijadwalkan untuk

Pansus, tetapi karena Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan akan

melaksanakan tugas Kenegaraan yang lain, maka kita sepakat untuk

memberikan waktu ini kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan jadual yang sudah kita sepakati bersama, Pansus akan

memulai lagirapattanggal13 dan 14 Maret 1997, sedangkan tanggall0, 11,

dan 12 Maret 1997 memang waktu telah dialokasikan kepada Pemerintah

dalam hal ini Menteri Keuangan untuk pembahasan RUU APBN-TP

bersama Komisi APBN. jadi dalam rangka tugas Kenegaraan juga, tugas

RUU juga, oleh karena itu seandainya tanggal 13 dan 14 Maret 1997 itu

kita perkirakan waktunya kurang, kami pun sangat mengharapkan agar

jadual waktu ini tidak terlalu kaku, bahkan kalau mungkin antara tanggal

10 dan 12 Maret 1997 kalau ada. malam hari itu bisa kita pakai, kita pakai,

itu kalau mungkin, atau jadwan yang sekarangyang semula kita siapkan

sampai jam 16.00 WIll, kalau perlu kita tam bah. Begitu juga nanti tanggal

13 dan ]4 Maret 1997, dan kami sepakat dengan apa yang disampaikan

oleh Fraksi Karya Pembangllnan, kitajangan semata-mata berpegang pada

jadual waktu tetapijustru kualitasdaripada RUU ini hams kita perhatikan.

Demikian Bapak Ketua, terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih;

Se1anjutnya kami persilakan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan.

F-PP (DRS. H. JUSUF SYAKIR):


Kemarin kita sudah ada kesepakatan bahwa kita kembali ke (istilahnya

Bapak Zainie itu adala.h kittah 27) artinya kembali ke secara mllrni dan

757

konsekuen Pasal 27 (Jndang-undang KUP tahun 1994. Untuk itu perlu

penyesuaian-penyesuaian DIM dari Fraksi-fraksi, terrnasuk Fraksi kami. jadi kami setu ju dan terima kasih kalau kami diberi kesempatan waktu yang

agak luas untuk bisa menyesuaikan DIM-DIM kami dengan konsensus

tadi.

Kemudian hari ini kita selebaikan atau kita bicarakan masalah RUU

PNBP, kami setuju dan kalau perIu sampai jam 17_00\VIB atau jam

berapa, kalau tidak selesai nantn kita lanjutkan kapan Pemerintah bisa, yang

jelas hari Kamis dan Jum'at. Tetapi kalau kita sudah Sidang dari pagi hari sampaijam 17.00 WIB, mungkin malam tidak perfu Sidang lagi. Mungkin bagi Fraksi ABRI tidak ada masalah, malam Sidang tidak apa-apa, tetapi

kami ini dad DPP dari Fraksi Persatuan kan mau kampanye, jadi malam

hari atau sore sampai malam ini berilah kesempatan kepada kami untuk

kcrja diluar DPR, mempersiapkan, mensukseskan Pemilu.

Jadi malam hari tidak usah diadakan rapat-rapat lagi, rapatnya sampai jam 17.00 WIE saja, mulai jam 17.00 WIB sampai malam diberikan

kesempatan kepada kita semuanya yang mau bersanding dan bertanding mulai tanggal 27 April sampai dengan 23 Mei 1997 untuk mempersiapkan diri secara baik-baik.

Tcrima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih, dari Fraksi Persatuan Pernbangunan; Selanjut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, saya persilakan.

F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI):


Dari F-PDI memang sesudah ada lobbi kemarin hasil kesepakatan

758

bersama bahwa RUU ini dibahas kembali atau melaksanakan UU 9 Tahun

1994 Pasal 27, maka dengan adanya itu bim'pun DIM F-PDI juga sudah

memperhatikan UU Nomor 9 Tahun 1994, namun masih periu dan masih

membutuhkan waktu lagi untuk lebih sempurna lagi penyempurnaan DIM

dad F-PDI. Kesepakatan kuta \vaktu yang ada ini kita pergunakan sebaik

baiknya sehingga kita bisa mempersiapkan DIM itu sebaik-baiknya tidak

grusa-grusu, jadi kita menitik beratkan pada hasil yang sebaik-baiknya,

ini dari F-PDI.

Kedua, bahwa waktlll yang sarna-sarna kita periukan untuk

menyempurnakan DIM masing-masing, waktu yang ada ini skala

prioritasnya itu jangan sampai ada waktu yang mubazir, maka F-PDI

sependapat bahwa pada hari ini kita melaksanakan atau meneruskan untuk

pembahasan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal

ini maka dari Fraksi pada dasarnya menyettuui, mengenai waktunya tadi

sudah sama-sama kita utarakan antara Fraksi dan juga Pemerintah juga

mempunyai kesibukan-kesibukan yang hams disesuaikan, dalam hal ini

F-PDI juga menyetujui.

Mengenai waktu, sejak semula F-PDI juga sependapat dan waktu itu

merupakan tentatif, jadi kalau ada sesuatu hal yang periu dipertimbangkan

bisa menggeser maju atau mundurnya yang penting semua waktu

itu bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin

untuk tugas-tugas yang mulia ini.

Jadi dalam hal ini, waktu malam juga saya sependapat sepel1i yang

diutarakan oleh Pak JusufSyakir, F-PDI pun juga akan mengikuti dan turut

mensukseskan didalam Pemilu ini, sehinggajuga membutuhkan pcrsiapan

untuk hal-hal yang perlu bagi suksesnya Pemilu, sehingga kita harapkan

PDI akan bertambah suaranya untuk waktu yang akan datang. Terima kasih.

759

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada F-PDI;

Saya kira F-KP juga akan ikut menyukseskan Pemilu, karena itu malam

hari rnungkln juga mereka ada keglatan dalam konteks itu.

Selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH(MENTERI KEUANGAN RI IMAR'IE MUHAMMAD):

Saudara Ketua;

Kami sepakat dengan pandangan dari pad a keempat Fraksi dan Kami

siap untuk rnelayani acara pada pagi ini, kita membicarakan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Pemerintah;

Saudara-saudara sekalian, dengan persetujuan keempat Fraksi dan Pemerintah, maka Sidang pembahasan Rancangan Undang-undang tentang

Badan Peradilan Pajak kami skors dan Insya Allah akan bisa dimulai

kembali pada tanggal 13 Maret 1997 yang akan datang. Selanjutnya sidang akan diianjutkan dengan pembahasan RUU tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak, dan untuk itu barangkali memerlukan waktu pergeseran tempat dan pengambilan bahan-bahan kepada mereka yang ditugaskan dan sebagainya. Karena itu kami sarankan rapat untuk pembahasan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bisa dimulai pukul 10.15 WIB,

apakah bisa disetujui?, jadi masih ada waktu selama 20 menit barangkali

cukup.

760

Dengan demikian kami skors waktu untuk pembahasan Rancangan

Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimulai Insya

Allah pada pukul 10.15 \VIB.

Penerimaan Negara Bukan Pajak akan dipimpin oleh Yth. Bapak Drs.

H. Yahya Nasution.

Terima kasih;

Wassalamu 'alaikum WI: Wh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 09.55 WID)

Jakarta, 6 Maret 1997

A.N. KETUARAPAT

PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN

SEKRETARlS PANSUS

Nv. ANITA SOEKARDJO. S.H.

NIP. 210000974

761

Tahun Sidang

LAPORAN SINGKAT

PANITIA KHUSUS (PANSUS)

PEMBAHASAN 5 RUU TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

: 1996 - 1997

Masa Persidangan : III

Rapat Ke : 11

Jenis Rapat : Rapat Kerja ke 9

Dengan : Menteri Keual1gan RI

Sifat Rapat : Terbuka

HarilTanggal : Kamis, 6 Maret 1997

Pukul : 1O.IS-16.00WIB

Tempat : Ruang Kaca Gedung DPR-RI

Ketua Rapat : Drs. H. Yahya Nasution

Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SH

Acara : Pembahasan Materi DIM RUU Tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak

973

Hadir Anggota Pamus .

54 orang dari 59 orang Anggota Tetap

20 orang dari 28 orang Anggota Penggati

- PCI""~rintah : ( ivJel'1l!'f"Ffi

jajarannya ) :

KESIMPULANIKEPUTUSAN :

1. dibuka pukuJ 10.15 WTB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Pembahasan Materi DIM RUU tentang PNBP:

2.1. DIM No.Urut I disetujui sesuai naskah RUU.

2.2. DIM No.Urut 2 sId 7 pembahasannya diserahkan ke Panja untuk

diteruskan ke Tim Keeil.

2.3. DIM No.Urut 8 disetujui sesuai naskah RUU.

2.4. DIM No.Urut 9 penomoran Bab danjudul Bab-I RUU:"BAB I

KETENTUAN UMUM" disetujui scsuai naskah RUU.

974

2.5. DIM No.Urut lO Pasal I RUU pembahasannya discrahkan ke

Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

2.6. DIM No.Urut 11 Pasal 1 butir a RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja sesuai usul F-PDI.

2.7. DIM No.Urut 112 Pasal 1 butir b RUU disetujui sesual

naskah RUU, dengan catatan: susunan, urutan angka-angka

pembahasannya diserahkan ke Panja untllk diteruskan ke

Tim Perumlls.

2.8. DIM No. Urut 13 Pasal 1 butir c Pasal 1 butir d RUU

pembahasannya. diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke

Tim Perumus.

2.9. DIM No.Urut 14 Pasal Pasal 1 butir d RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja, dengan catatan: perlu penjelasan pasal tentang "usaha tetap".

2.10. DIM No.Urut 15 Pasal 1 butir e RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

2.11. DIM No.Urut 16 Pasal 1 butir f pembahasannya diserahkan ke Panja, konkordan dengan DIM No.Urut 14.

2.12. DIMNo.Urut 17 Pasal ! butir g pembahasannya diserahkan

ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

2.13. DIM No.Urut 18 penomoran Bab II RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.14. DIM No.Urut 19 judul Bab II RUU "JENIS DAN TARIP"

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke

Tim Perumus.

2.15. DIMNo.Urut20 penomoran pasal: "Pasal 2" RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.16. DIM No.Urut 21 Pasal 2 ayat (I) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

2.17. DIM No.Urut 22 Pasal 2 ayat (I) butir a RUU disetujui sesua! naskah RUU.

2.18. DIM No.Urut 23 Pasal 2 ayat (1) butir b disetujui

975

976

rumusan batang tllbuh sesu.li nllskah kUU ~mtlik jjtlijehi>an

pembahasannya diserahkan ke Panja d~ngan mmusan

draft awal dari Pemerintah.

2.19. DIM No.Umt 24 Pasal 2 ayat (1) butir c RUU disetujui

seSUal ilasi\.ah R0U.

2.20. DIM No.Urut 25 Pasal2 ayat (l) butir d RUU disetujui sesllai

naskah RUU, untuk penjclasan pembahasannya diserahkan ke

Panja dengan rumusan draft awal dari Pcmerintah.

2.21. DIM No.Urut 26 Pasal 2 ayat (1) butir c RUU bcserta

usul penambahan butir f bam dari F-PP pembahasannya

diserahkan ke Panja.

2.22. DIMNo.Umt 27 Pasal 2 ayat (1) butir f RUU disetujui

sesuai naskah RUU. Penjelasan pasalnya pembahasannya

diserahkan ke Panja dengan draft awal dari Pemerintah.

2.23. DIM No.Urut 28 usul penambahan butir g bam dari FKP

pcmbahasannya diserahkan ke Panja.

2.24. DIM No.Urut 29 Pasal 2 ayat (2) RUU pembahasannya


DIM No.Urut30 Pasal Pasal 2 nyat (3) RUU pembahasannya


2.26. DIM No.Umt31 penomoran pasal: "Pasal 3" RUU disetlljlli

sesuai naskah RUli.

2.27. DIM No.Urut 32 Pasal 3 ayat (1) RUU pc:mbahasannya


2.28. DIM No.Urnt 33 Pasal 3 ayat (2) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasannya dari

Pemer intah.

2.23. DIM No.Umt 34 penomoran dan judul Bab 1Il

PENGELOLAAN disetujui sesuai naskah RUU.

2.30. DIM No.Umt3:; penomoran pasal: "Pasal 4" RUU disetujui

sesuai naskah RUU.

2.31. DIM No.Umt 36 Pasal rumusanPasal 4 RUU pembahasannya


2.32. DIM No.Umt37 penomoran pasal: "Pasal 5" RUU disetujui

sesuai naskah RUU.

2.33. DIM No.Umt 38 mmusan Pasal 5 RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja, dijadikan satu paket dengan DIM

No.Umt 36.

2.34. DIM No.Umt39 penomoran pasal: "Pasal 6" RUU disetujui sesllai naskah RUU.

2.35. DIM No.Umt 40 Pasal 6 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

2.36. DIM No.Umt 41 Pasal 6 ayat (2) RUU pembahasannya


2.37. DIM No.Umt 42 Pasal 6 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasannya dari

Pemerintah.

2.33. DIM: No.Umt 43 penomoran pasal: "Pasal 7" RUU dise:tujui sesuai naskah RUU.

977


diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasan dari

Pemerintah.

2.40. DIM No.Urut 45 Pasal 1 ayat (2) RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.4l. DIM No.Urut 46 penomoran pasal: "Pasa! 8" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja,dengan draft awa!

penjelasan dari Pemerintah.


diserahkan ke Panja dengan draft awal penje!asan dari Pcmcri ntah.

2.43. DIMNo.Urut 48 Pasal Pasal 8 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke ?anja dengan S3tu paket dengan DIM No.Urut46.

2.44. DIM No.Urut 49 Pasal 8 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja satu paket dcngan DIM No.Urut 46.

978

2.45 DIM No.Urut 50 penomoran pasal: "Pasa! 9" RUU

pcmbahasannya diserahkan ke Panja untuk ditefllskan ke Tim

Perumus.

2.46. DIM No.Urut 51 Pasal 9 ayat (1) butir a disetujui sesuai

naskah RUU.

2.47. DIM No.Urut 52 Pasa! 9 ayat (1) butir b disctujui sesuai

naskah RUU.

2.48. DIM No.Urut 53 Pasal 9 ayat (2) pembahasannya diserahkan

ke Panja, perlu reformulasi rumusan dari Pemerintah ..

2.49. DIM No.Umt 54 penomoran pasal: "Pasal 10" RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke

Tim Perumus.



2.51. DIM No. Urut 56 Pasal 10 ayat (2) RUU pembahasannya

diserahkan ke Panja untnk diteruskan ke Tim Pemmus.

2.52. DIM No. Urut 57 penomoran pasal: "Pasal 11" RUU

2.53.

2.54.

pelllbahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke

Tim Perumus.

DIM No.Umt 58 Pasal 11 ayat (1) RUU pem bahasannya

diserahkan ke Panja atas usul DIM FKP.

DIMNo. Urut 59 Pasal 11 ayat (2) RUU pem bahasannya


2.55. DIM No. Umt 60 Pasal 12 RUU pembahasannya diserahkan

ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

2.56. DIM No.Umt 61 penomoran pasal: "Pasa) 13" RUU


Tim Perumus.

2.57. DIM No.Drllt 62 Pasal 13 ayat (1) RUU pembahasannya


979

980

2.58. DIM No.Urut 63 Pasal 13 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus atas usul DIM F-PDI.

2.59. DIM No.Urut 64 Pasal 13 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan- ke Panja.

2.60. DIM No.Urut 65 usul penambahan pasal baru dari F

KP pembahasannya diserahkan ke Panja.

2.61. DIM No.Urut 66 penomoran dan judul bab: "BAB IV

PEMERIKSAAN" RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.62. DIM No.Urut 67 penomoran pasal: "Pasal 14" RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.

2.63. DIM No.Urut 68 Pasal 14 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja, dengan catatan: ayat (I) dapat dipecah

rnenjadi dua ayat dengan draft awal dari Pemeri ntah.



2.65. DIM No.Urut 70 Pasal 14 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

2.66. DIM No.Urut 71 Pasal 14 ayat (3) butir a, b, dan c RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.67. DIM No.Urut 72 Pasal 14 ayat (4) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.

2.68. DIM No.Urut 73 Pasal 14 ayat (4) butir a, b5 dan c

RUU disetujui sesuai naskah RUU.


diserahkan ke Panja lIntuk diteruskan ke Tim Perumus.

2.70. DIM No.Urut 7:5 Pasal 14 ayat (6) RUU pembahasannya


2.71., DIM No.Urnt 76 penomoran pasal: "Pasal IS" RUU


Tim Perumus.



2.73. DIM No.Urnt 78 Pasal 15 ayat (2) RUU pembahasannya


2.74. DIM No.Urut 73 penoll1oran pasal: "Pasal 16" RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja lIntuk diteruskan ke

Tim Perull1l1s.


diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumlls.


diserahkan ke Pania.

2.77. DIM No,Urut 82 pcnomoran pasal:"Pasal 17" RUU


Tim Perumlls.


diserahkan ke Panja ..

981




2.S1. DIM No. Umt 86 penomoran pasal: "Pasal IS" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.

2.82. DIM No.Umt 87 rumusan Pasal 18 RUU disetujui sesuat naskah RUU.

2.83. DIM No.Umt 88 penomoran dan judul Bab: "BAB V KEBERATAN" disetujui sesuai naskah RUU.

2.84. DIM No.Umt 89 penomoran pasal: "Pasal 19" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.


2.86. DIM No.Umt 31 Pasal 13 ayat (2) RUU disetujui sesuai naskahRUU.

2.87. DIM No.Umt 32 Pasal J 9 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Perumus.

982

2.88. DIM No.Umt 33 Pasal 13 ayat (4) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja beserta penjelasan pasalnya dengan draft awal dari Pemerintah.


diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.





2.92. DIM No.Urut 97 Pasa! 19 ayat (8) RUU pembahasannya


2.93. DIM No.Urut 98 Pasal 19 ayat(9) RUU pembahasannya


2.94. DIM No.Umt 99 Pasa! 19 ayat (10) RUU disetlUjui

sesuai naskah RUU.

2.95. DIM No.Umt 100 Pasa! pe:nomoran dan judul bab:

"BAB VI KETENTUAN PIDANA" disetujlli sesuai naskah

RUlf.

2.96. DIM No.Urut 101 penomoran pasa!: "Pasal 20" RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja lIntllk diteruskan ke

Tim Perumus.

2.97. DIM No.Urut 102 rumusan Pasal 20 RUU pembahasannya


2.98. DIM No.Urut 1103 P'asal 20 butir a RUU disetujui seSUaI

naskah RUU.

2.99. DIM No.Urut 1104 Pasal 20 butir b RUU disetujui sesuai

naskah RUU,

983

2.100. DIM No.Urut 105 penomoran pasa): "Pasa) 2)" RUU pembahasallllya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.


2.102. DIM No.Umt 107 Pasal21 ayat (1) butir a RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.103. DIM No.Umt 108 Pasal21 ayat(l)butir b RUUpembahasannya diserahkan ke Panja.

2.1014. DIMNo.Urut 109 Pasal 21 ayat (1) butir c RUU disetujui sesuai naskah RUU.

2.1015. DIM No.UrutllOPasal21ayat (1) butir d RUUdisetujui sesuai naskah RUU.

2.106. DIM No.Urut 11) Pasal pembahasannya diserahkan ke

Panja.

2.107. DIM No.Urut 112 Pasal 21 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.Usul ralat FPP penambahan pasal baru sebelum Pasal 22 RUU

dibahas di Panja

984

2.108. DIM No.Urut 113 penomoran dan judul bab: "BAB VII KETENTUAN PERALIHAN" disetujui sesuai naskah

RUU.

2.109. DIM No.Urut 114 Pasal22 RUU pembahasannya


2.110. DIM No.Urut115 Pasal 22 ayat (1) RUU pembahasannya


2.111. DIM No.Urut 116 Pasal 22 ayat (2) disetujui sesual

naskah RUU.

2.112. DIM No. Urut U7 Pasal 22 ayat (3) pembahasannya

diserahkan ke Pal1~a, dengan memberikan kesempatan kepada

F-PDI berkonsuilasi deng~n Piimpinan Fraksi PDI.

2.113. DIM No.Urut 118 penomoran dan judul bab: "BAB

VIII KETENTUAN PENUTUP" disetujui sesuai naskah

RUU,

2.114. DIM No.Urut 119 penomoran pasal: "Pasai 23" RUU

pembahasannya diserahkan ke Panja u~ltuk diteruskan ke

Tim Perumus.

2.115. DIM No.Urut 120 disetujui sesuai naskah RUU.

4. Seluruh Penjelasan Urnum dibahas di Panja/Tim Kecil dengan

mandat penuh.

. . 5. Diharapkan kepada keempat Fraksi telah dapat menunjuk para

anggotanya yang akan duduk di Panja I dan Panja II pa-da tanggal

13 Maret' 1997 untuk disahkan dalam Pansus.

6. Rapat ditutup pukul 16.00 WIB dan akan dilanjutkan kembali

Kamis, 13 Maret 1997 pukul 09.00 \VIB.

985

986

Jakalia, 6 Maret 1997

A.N. KETUA RAPAT

PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN

SEKRJ:<':TARIS PANSUS

N~'H' NIP. 210000974

Documents

:10 - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190923-025948-2448.pdfHadir Anggota Pansus : I. 746 53 orang dari 59 orang Anggota 1etap 19 orang dari 28 orang Anggota