14POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASI MakalahDisusun guna memenuhi tugasMata kuliah: Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di IndonesiaDosen Pengampu: Prof.Dr.H.Hamruni, M.SiOleh : Ahmad Arif Rohman Izzudin (1420411007)KONSENTERASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAMPROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTATAHUN 2014POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASIPENDAHULUANJatuhnya rezim Soeharto yang kemudian digantikan Habibie sebagai tanda masa transisi dari pemerintahan Orde Baru menuju Reformasi. Pemerintahan Soeharto yang dianggap sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk membawa rakyat Indonesia kearah kehidupan yang demokratis, aman, damai, tertib, sejahtera lahir dan batin. Pemerintahan Soeharto dianggap telah menutup keran demokrasi dengan menggunakan Angkatan Bersenjata yang bertindak represif, melakukan monopoli, dan sentralisasi pada semua aspek kehidupan, membiarkan merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memperbesar ketergantungan negara pada utang luar negeri, memberikan peluang yang terlalu besar kepada China dan pihak asing untuk menguasai asset negara. Pemerintahan Presiden Soeharto dianggap tidak berdaya lagi dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, dan karenanya perlu diganti oleh pemerintahan yang baru yang lebih reformis. Prof.Dr.H.Abuddin Nata, M.A, Sejarah Pendidikan Islam,(Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hal.348 Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya.Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan meng anak tirikan, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukanlah negara Islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.http://mualiminrajasentani.blogspot.com/2013/11/kebijakan-politik-pendidikan-era_9510.html diakses pada tanggal 28 Oktober 2014 RUMUSAN MASALAHApa pengertian Reformasi?Bagaimana transisi kebijakan pendidikan di Indonesia dari Praproklamasi hingga era reformasi?Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan politik era Reformasi?Bagaimana keadaan pendidikan era Reformasi?PEMBAHASANPengertian ReformasiSecara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali. Yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang didalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbarui. Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era Reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbendung lagi. Dari sejak itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era Reformasi. Prof.Dr.H.Abuddin Nata, M.A, Sejarah Pendidikan Islam, hal.347 Transisi Kebijakan Pendidikan di Indonesia Sejak Praproklamasi - ReformasiPendidikan di Indonesia, meskipun secara yuridis formal, kebijakan dan perundang-undangannya dibentuk setelah kemerdekaan, memiliki akar historis dan perjuangan yang panjang sejak era kolonial, bahkan prakolonial, yang secara langsung atau tidak telah mewarnai corak dan proses pengambilan keputusan atau policy pendidikan pasca penjajahan. Oleh sebab itu untuk mengetahui latar belakang dan kondisi pendidikan nasional sekarang, tidak bisa diabaikan begitu saja perubahan-perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi sebelumnya. Dalam perspektif ke depan, kebijakan pendidikan nasional juga perlu memperhatikan akar historis dan perkembangan implementasi atas kebijakan terdahulu.Mencermati perkembangan pendidikan nasional di masa lalu ini amat berat dalam beberapa hal: pertama, untuk mengetahui kondisi pendidikan beserta social-setting yang mempengaruhinya saat itu; kedua, untuk mengetahui pergeseran pendidikan dari masa praproklamasi hingga kini, sehingga diketahui apa yang telah berubah dan yang tidak berubah, serta respons masyarakat atas kebijakan pendidikan yang diberlakukan; ketiga, untuk dapat diprediksikan arah pendidikan nasional masa depan berbasis akar budaya dan wawasan kebangsaan. Abd.Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hal.15Interval waktu sejak praproklamasi hingga Reformasi dimaksud kemudian disistematisasikan dalam beberapa periodisasi sebagai berikut: periode pertama, masa perjuangan, yakni masa pergerakan nasional, imperialisme hingga kemerdekaan. Dalam hal ini difokuskan sejak masa pendudukan Jepang sampai Kemerdekaan: 1942-1945. Selama periode ini dikaji perubahan-perubahan kebijakan pendidikan, teruatama bila dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Periode kedua, masa awal kemerdekaan atau Orde Lama, tahun 1945 sampai terbentuknya secara yuridis-formal Undang-Undang RI No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah hingga berakhirnya Orde Lama pada tahun 1965. Dan periode ketiga, masa pembangunan atau Orde Baru, diawali dengan berakhirnya periode kedua sampai 1994, yang ditandai dengan keberadaan kurikulum 1994, dan era Reformasi sejak 1998 sampai diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi pada 2004. Dalam Abd.Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional ada keterangan: Periodisai ini merupakan perpaduan dari periodisasi yang dibuat oleh Sodiq A. Kuntoro, Menelusuri Perkembangan Pendidikan Nasional di Indonesia: Peran Pendidikan Bagi Integritas Bangsa dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar (Yogyakarta: IKIP, 1997), h.1-2 dan Wardiman Djojonegoro dkk, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h.vii-viiiKebijakan Politik Pemerintahan Era ReformasiKebijakan pemerintah era Reformasi dimaksudkan pada upaya mengatasi masalah-masalah yang timbul pada masa Orde Baru yang dianggap sudah tidak lagi berpihak pada masyarakat. Beberapa masalah itu, antara lain:Memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya, atau yang lebih dikenal dengan menumbuhkan praktik demokrasi dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan hokum. Peluang ini perlu diberikan kepada masyarakat karena di zaman Orde Baru sebagaimana disebutkan diatas bersifat otoriter, dictator, monoloyalitas, dan represif.Memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang otonomi daerah. Kebijakan ini ditempuh karena pada masa pemerintahan Orde Baru menempuh pendekatan yang bersifat sentralistik, yang segala masalah harus ditentukan dan menunggu petunjuk dari pusat. Pendekatan sentralistik ini banyak mengandung kelemahan, karena disamping memakan waktu dan biaya yang tinggi sebagai akibat dari birokrasi yang terlampau panjang, juga kurang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk berinovasi dan berkreasi, serta mengatasi masalah dengan cepat dan tepat, serta sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut.Mengembalikan peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kepada tugas utamanya sebagai alat Negara, dan bukan alat penguasa, serta harus bekerja secara professional. Keterwakilan ABRI di DPR/MPR dengan system jatah harus dihapus, yakni kalau ABRI ingin jadi anggota DPR/MPR harus melepaskan tugasnya sementara di ABRI dan ikut dalam pemilihan umum. Selain itu ABRI juga melepaskan diri dalam bidang politik, dan bisnis yang bukan menjadi tugas utamanya.Menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan cara membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Membebaskan Pegawai Negeri Sipil dari kegiatan politik, dan menjadikan Korpri sebagai organisasi pegawai negeri yang professional, mandiri, dan lepas dari pengaruh intervensi dan pengendalian Golkar.Menciptakan suasana yang aman, tertib, adil, dan sejahtera, dengan menciptakan berbagai lapangan kerja. Bagi masyarakat.Membebaskan Negara dari utang luar negeri yang melebihi kemampuan untuk membayarnya.Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan cara menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota secara langsung oleh masyarakat. Peranan partai dalam hal ini hanya mengusulkan nama-namanya saja, sedangkan pemilihannya bukan lagi oleh DPR/MPR dan DPRD, melainkan secara langsung oleh masyarakat melalui sebuah kepanitiaan pemilihan umum (KPU) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).Dengan adanya berbagai kebijakan politik Pemerintah era Reformasi tersebut, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan pada segala bidang kehidupan dibandingkan dengan kehidupan pada masa sebelumnya yaitu Pemerintahan Orde Baru. Menjadi angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat dengan dibukakannya pintu demokrasi yang bebas. Peran media komunikasi (mass media) dan lembaga penyiaran menjadi lebih maksimal dan optimal, berbagai kebijakan yang dianggap kurang mencerminkan keadilan dan merugikan masyarakat dapat diperbincangkan dan diperdebatkan secara terbuka dan transparan.Demikian juga bagi pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Keadaan Pendidikan Islam Era ReformasiSejalan dengan berbagai kebijakan pada era Reformasi, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaanya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintah Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: Prof.Dr.H.Abuddin Nata, M.A, Sejarah Pendidikan Islam, hal.347 Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, mahad Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan Majelis Taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kuarang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.Program wajib belajar Sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.Kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait erat dengan program peningkatan mutu yang bertolak dari peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga professional.Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006) Melalui kurikulum ini para peserta didik dituntut tidak hanya menguasai materi pelajaran (subject matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999. Melainkan dituntut untuk memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisa.Pengembang pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid (student centris) melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan (to give good service and satisfaction for all customers) sebagaimana yang terdapat pada konsep Total Quality Management (TQM).Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan cirri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum sebagaimana terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU.Kultur Pendidikan Islam Pada Masa ReformasiAlvin Tofler dalam bukunya The Third Wave (1980) berpendapat tentang peradaban manusia, yaitu: (1) peradaban yang dibawa oleh penemuan pertanian, (2) peradaban yang diciptakan dan dikembangkan oleh revolusi industri, dan (3) peradaban baru yang tengah digerakan oleh revolusi informasi dan komunikasi. Perubahan terbesar yang diakibatkan oleh gelombang ketiga adalah terjadinya pergeseran yang mendasar dalam sikap dan tingkah laku masyarakat. Salah satu ciri utama kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang adalah cepatnya terjadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak paradigman yang digunakan untuk menata kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan organisasi yang pada waktu yang lalu sudah mapan, kini menjadi ketinggalan zaman. Umiarso, Haris Fathoni Makmur, Pendidikan Islam Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik, (Jogjakarta: Ircisod,2010), hal.177 Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa krisis dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi dibidang pendidikan. Secara konstitusional ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada agama. Artinya, bahwa negara Indonesia melindungi dan menghargai kehidupan beragama dari seluruh warga negara Indonesia.Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global akan memasuki abad yang penuh dengan persaingan bebas. Oleh kerana itulah kecenderungan masa kini akan ditandai oleh ledakan pengetahuan dan ledakan informasi. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jalannya sendiri, khususnya memasuki masa millennium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Dengan adanya sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa Indonesia akan dapat mengerakkan sektor- sektor industri secara efisien dan produktif serta mampu bersaing di pasar dunia..Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai salah satu desakan arus reformasi, perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan tantangan tersendiri bagi aspek kehidupan, tak terkecuali dunia kependidikan. Pada era globalisasi seperti ini, pendidikan harus melakukan reformasi dan inovasi dalam proses belajar mengajar secara terus menerus.Oleh karena itu, dalam era globalisasi saat ini sektor pendidikan perlu difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa agar memiliki unggulan kompetetif dalam berbangsa dan dan bernegara ditengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global. Maka keterkaitan antara proses pendidikan dan kehidupan politik dalam arti bahwa pendidikan tidak terlepas dari politik dan politik itu sendiri adalah pendidikan. Pendidikan adalah metode yang paling fundamental di dalam kemajuan sosial dan reformasi.Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalienasikan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma [paradigma shift] dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia, oleh karena itu, arah perubahan paradigma baru pendidikan Islam diarahkan untuk terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut.Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru, terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu, Pertama, paradigma lama terlihat upaya pendidikan lebih cenderung pada : sentralistik, kebijakan lebih bersifat top down, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, karena pendidikan didisain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan, dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah. Kedua, paradigma baru, orientasi pendidikan pada: disentralistik, kebijakan pendidikan bersifat bottom up, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat holistik; artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha, lembaga-lembaga kerja, dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat nadani Indonesia. http://sobrimoh.blogspot.com/2013/02/pendidikan-islam-pada-masa-reformasi.html diakses pada tanggal 28 Oktober 2014ANALISIS & KESIMPULANEra Reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbendung lagi dari sejak itu sampai dengan sekarang.Walaupun pada era Reformasi banyak kebijakan yang menguntungkan bagi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Islam, toh sampai sekarang ini masih kita jumpai bentuk-bentuk ketimpangan yang masih mendiskriditkan bagi sebagian lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Praktik KKN yang terorganisir dengan baik dari pusat sampai tingkat bawah yang terjadi pada Kementerian Agama, yang seharusnya bisa menjadi tolak ukur dan contoh bagi pendidikan Islam yang ada di bawah naungannya.Kesejahteraan tenaga pendidik yang masih setengah hati, sehingga hal ini menghambat bagi pencapaian prestasi peserta didik.Keterserapan anggaran 20% untuk pendidikan belum sepenuhnya terserap sampai tingkat bawah (lembaga pendidikan). Hal ini menandakan masih adanya pemangkasan-pemangkasan anggaran dengan kata lain masih banyak yang dikorupsi oleh birokrasi pemerintahan.Kurikulum yang berdampak pada pengurangan jam mata pelajaran agama Islam beserta rumpun-rumpunya. Tentunya menjadi kerugian bagi lembaga pendidikan yang berbasis agama (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah)Kebijakan pemerintah era Reformasi dimaksudkan pada upaya mengatasi masalah-masalah yang timbul pada masa Orde Baru yang dianggap sudah tidak lagi berpihak pada masyarakat, antara lain:Memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya.Memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang otonomi daerah.Mengembalikan peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kepada tugas utamanya sebagai alat Negara.Menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan cara membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Membebaskan Pegawai Negeri Sipil dari kegiatan politik.Menciptakan suasana yang aman, tertib, adil, dan sejahtera, dengan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat.Membebaskan Negara dari utang luar negeri yang melebihi kemampuan untuk membayarnya.Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan cara menyelenggarakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat melalui sebuah kepanitiaan pemilihan umum (KPU) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Program wajib belajar Sembilan tahun.Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI).Kebijakan sertifikasi guru dan dosen.Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006).Pengembang pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid (student centris) melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan. Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. PENUTUPDemikianlah makalah yang dapat saya presentasikan, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan makalah-makalah selanjutnya.Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta khazanah keilmuan kita dalam Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia.DAFTAR PUSTAKAAbuddin Nata, M.A, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2011Abd.Rachman Assegaf, Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)Umiarso, Haris Fathoni Makmur, Pendidikan Islam Dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern Membangun Pendidikan Islam Monokhotomik-Holistik, (Jogjakarta: Ircisod,2010)http://mualiminrajasentani.blogspot.com/2013/11/kebijakan-politik-pendidikan-era_9510.html diakses pada tanggal 28 Oktober 2014http://sobrimoh.blogspot.com/2013/02/pendidikan-islam-pada-masa-reformasi.html diakses pada tanggal 28 Oktober 2014