Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
1
BAB IPENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam
bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya
kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.
Berdasarkan Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 bahwa dalam
mewujudkan derajat kesehaan masyarakat pemerintah bertanggung jawab dalam
merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.dalam
ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat; Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata;
Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya
kesehatan; Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien,
dan terjangkau; dan Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem
jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
Dalam rangka mewujudkan Kota Bogor Sehat bagi terwujudnya INDONESIA
SEHAT di masa depan, maka dasar-dasar, visi, serta misi pembangunan kesehatan
harus dirumuskan dan dapat dilaksanakan serta bertaat azaz dan berkesinambungan
sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tiap tahun.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
2
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bogor ini adalah
dokumen perencanaan Dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun mendatang yang penyusunannya sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sertaberpedoman pada Rencana Pembangunan Jamgka Menengah (RPJM) Kota Bogor
periode Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif. Dokumen ini menjadi penting
karena dalam masa lima tahun tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban
untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan
ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini
adalah :
a. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
b. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD
c. Menjadi acuan penyusunan Lakip SKPD
Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi agar pembangunan
dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan
masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Bogor khususnya di bidang
kesehatan.
Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap
diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Pemerintah
Kota Bogor sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang
kesehatan Kota Bogor untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah
pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai Kepala Daerah terpilih untuk
periode 2015-2019.
Usaha mewujudkan visi, misi, tujuan yang tertuang dalam dokumen renstra
ini perlu didukung dengan strategi dan kebijakan yang kemudian diterjemahkan ke
dalam program-program pembangunan selanjutnya diuraikan kedalam kegiatan-
kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.
2. LANDASAN HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
3
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4393);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
4
j. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004 – 2009;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor
7 Seri E);
n. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun
2008 Nomor 1 Seri E);
o. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
p. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya
dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra SKPD ini
adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin
adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah
kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai
dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan
Kota Bogor serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Kesehatan.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
5
HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINNYA
Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan
potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara
terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan
mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah. Penjelasan ini berdasarkan PP No. 108 Tahun 2000. Status
Hukum Renstra sesuai Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pasal 4 (3).
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Renstra memiliki sejumlah indikator sebagai berikut :
a. Analisis tentang situasi, yang meliputi antara lain analisis potensi konflik
horisontal, gangguan kamtibmas serta dinamika dan friksi sosial politik yang
berkembang ditengah-tengah masyarakat.
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RPJPDAERAH(20 tahun)
RPJMDAERAH(5 tahun)
RENSTRASKPD (5 th)
RKPD(1 th)
RENJASKPD(1 h)
diacuPedom
an
Pedoman
dijabarkan Pedoman KUAPPAS
PedomanRAPBD APBD
RKASKPD
Pedoman
MusrenbangTahunan
DPASKPD
PLATFOM WALIKOTA
RPJMD Renstra SKPD
RKPD Renja SKPD
APBD RKA SKPD
KEP. WALIKOTARINCIAN APBD
DOK.PELAKSANAAN
ANGGARAN
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
6
b. DRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik sektor-sektor ekonomi primer
yang membutuhkan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhannya maupun
sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang menumbuhkan intervensi kebijakan
berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang memihak pada masyarakat
kurang mampu.
c. Indeks Regional, seperti misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
tingkat pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, gejala
kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang.
d. Kebijakan daerah jangka menengah, sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD.
Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis,
yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta
indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah
dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra
dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan
oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.
4. SISTEMATIKA PENULIASAN
Bab 1 Pendahuluan
1. Latar Belakang
– Penyusunan Renstra SKPD
– Pengertian Renstra SKPD
– Proses Renstra SKPD
2. Maksud dan Tujuan
– Tujuan penyunan Renstra SKPD
3. Landasan Hukum
– UU, PP, Peraturan Perundangan Lainnya
4. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
5. Sistematika Penulisan
Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD
1. Struktur Organisasi SKPD
(Susunan dan komposisi kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana)
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
7
2. Tugas dan Fungsi SKPD(Bidang urusan pemerintah daerah yang dicakup,
tugas dan fungsi SKPD, standar pelayanan minimum yang dilakukan jika ada)
3. Kondisi Organisasi
Bab 3 Isu-isu Strategis
1. Isu Strategis
(Gambaran dan data kondisi Kota Bogor terkait dengan tupoksi SKPD,isu-isu
dan permasalahan saat ini dan kondisi yang diharapkan ke depan)
2. Evaluasi dan Analisis
(SWOT SKPD)
3. Prediksi Pelaksanaan Tupoksi 5 Tahun Kedepan
(sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa Standar Pelayanan Minimum
dan hasil kinerja yang akan dilaksanakan
Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan SKPD
(merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bogor, yang didapatkan dari hasil
analisis SWOT Kondisi Saat ini, Visi Misi Kota Bogor dan Tupoksi/Urusan yang
diemban SKPD)
a. Visi dan Misi Kota Bogor
b. (jelaskan visi misi serta tujuan, sasaran, strategi yang terkait tupoksi/urusan
SKPD-nya)
c. Visi dan Misi SKPD
d. Tujuan , Sasaran, Strategi
(merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai
upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan
dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai);
Bab 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
(merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta
indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD
Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima
tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
8
kewilayahan, Program yang dicantumkan adalah program yang terkait Misi
Kota Bogor pada RPJMD, maupun program rutin internal SKPD)
a. Program dan Kegiatan Kewenangan SKPD
(Diuraikan/dijelaskan gambaran rincian program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD serta pentahapan 5 tahun, sesuai dengan urusannya
memperhatikan RPJMD serta Program rutin yang dilaksanakan SKPD).
Format tabel pendukung seperti RPJMD)
b. Rencana Pembiayaan
(rencana pembiayaan masing-masing kegiatan).
c. Indikator Kinerja Program
(Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Keluaran/Output).
Bab 6 Penutup
Lampiran-lampiran
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
Gambaran pelayanan ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas
sumber daya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian-capaian penting dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan-hambatan utama selama dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan periode tahun 2010-2014.
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan telah
dibentuk Dinas Kesehatan seperti tercantum Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa bahwa untuk melaksanakan
urusan di bidang kesehatan telah dibentuk Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan
pembangunan kesehatan tersebut telah diatur Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian
Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan. Demikin juga berdasarkan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun bahwa dalam
penyelenggaraan pembangunan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsi.
A.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008, Dinas
Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
di bidang kesehatan.
Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah
Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008, Dinas Kesehatan Kota Bogor mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
11
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
A.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Dareah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor meliputi
Kepala Dinas, dibantu 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 12
(dua belas) orang Kasubag/Kasie dengan uraian sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris membawahkan :
1. Subag Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilan;
2.Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan
Kesehatan Olah Raga;
3.Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
3.Seksi Pembinaan, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
12
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
1. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan;
2. Seksi Informasi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat;
3.Seksi Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan MakananPengembangan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
g. UPTD Puskesmas;
h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA).
Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Peraturan
Dareah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota BogorBerdasarkan Peraturan Dareah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016
SeksiPenyehatan
Lingkungan DanKesehatan Kerja
SeksiPembinaan danPelayanan Gizi
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
UPTD Puskesmasdan Labkesda
BIDANGKESEHATAN
MASYARAKAT
BIDANGPENCEGAHAN, DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
BIDANGPELAYANAN KESEHATAN
BIDANGSUMBER DAYAKESEHATAN
Sub Bag Umumdan
Kepegawaian
Sub BagKeuangan
Sub BagPerencanaan dan
Pelaporan
SeksiKesehatan Keluarga
SeksiPromosi dan
Pemberdayaan Mayarakat
SeksiPencegahan dan
PengendalianPenyakit Menular dan
Survailan
SeksiPencegahan dan
PengendalianPenyakit Tidak
Menular, KesehatanOlah Raga
SeksiPelayanan Kesehatan
Primer danTrradisional
SeksiPelayanan KesehatanRujukan dan Jaminan
Kesehatan
Seksi Pembinaan,Pengendalian danPeningkatan MutuFasilitas Pelayanan
Kesehatan
SeksiPerbekalan Kesehatandan Pengawasan Obat
Makanan
SeksiInformasi Kesehatan
dan HubunganMasyarakat
SeksiPengembangan Sumber
Daya ManuasiaKesehatan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
13
Uraian tugas jabatan strukural sebagaimana dimaksud di atas secara garis besar sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang
pengelolaan kesekretariatan yaitu :
a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan Dinas;
b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumah tanggaan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat,
yaitu :
a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan kesehatan
masyarakat;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan kesehatan
masyarakat;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian fungsi Dinas bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan, yaitu :
a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan, pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
14
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian fungsi Dinas bidang pembinaan kesehatan keluarga yaitu :
a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidangpembinaan kesehatan
keluarga;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
keluarga;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
6. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi
Dinas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan, yaitu :
a. Perumusan kebijakandan bimbinganteknis di bidangpelayanan kesehatan;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
B. Sumber Daya SKPD
B.1 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sangat penting dalam mendukung
penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik dari aspek adiministrasi, manajemen dan
teknis dalam pelayanan upaya promosi, pencegahan, kuratif dan rehabilitatif.
Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah Tenaga Kesehatan dan Non
Kesehatan. Jumlah SDM pada Dinas Kesehatan Kota Bogor sebanyak 619 orang terdiri
dari 518 tenaga kesehatan dan 101 tenaga non kesehatan. Dari jumlah tersebut sebanyak
81 orang pada Dinas Kesehatan dan 538 orang tersebar di 24 UPTD puskesmas dan 1
UPTD Labkesda. Uraian tenaga menurut jenis tenaga dan pendidikan sebagai berikut :
Tabel 2.1 Rekapitulasi Tenaga Berdasarkan Jenis Tenaga dan PendidikanTahun 2013
No UraianPendidikan
JumlahS2 S1 D3 D1 SMA SMP SD
1 Dokter spesialis 3 3
2 Dokter 15 79 94
3 Dokter Gigi 3 44 47
4 Perawat 1 4 61 55 121
5 Apoteker 6 6
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
15
6 Bidan 1 27 63 91
7 Perawat Gigi 18 18
8 Gizi 13 5 11 29
9 Kesehatan Lingkungan 2 28 2 32
10 Asisten Apoteker 1 16 17
11 Radiografer 3 3
12 Anestesi 0
13 Fisioterapi 0
14 ATEM dan Rontgen 5 5
15 Perekam Medis 1 1
16 Analis 14 4 18
17 SKM 4 32 36
18 Non Kesehatan 2 9 82 4 4 101
Jumlah 26 189 145 65 186 4 4 619
Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2013
Berdasarkan jenis tenaga, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk
kebutuhan tenaga tersebut belum memenuhi stándar apabila dibandingkan dengan
jumlah sarana kesehatan di Kota Bogor khsusunya pelayanan di tingkat PPK I
(Puskesmas) terutama tenaga kesehatan dokter, bidan dan perawat.
B.2 Sarana Kesehatan
Untuk membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di
Kota Bogor telah tersedia sarana pelayanan kesehatan 24 Puskesmas, 29 Puskesmas
Pembantu 1 Balai Pengobatan dan 1 Laboratorium dengan sebaran sebagai berikut :
Tabel 2.2 Jenis Sarana Kesehatan PendidikanTahun 2013
NoJenis SaranaKesehatan
Pemilik
Jumlah
KECAMATAN
Pem
erin
tah
Swas
ta
TanahSareal
BogorTengah
BogorUtara
BogorSelatan
BogorBarat
BogorTimur
1 RS Umum 2 6 8 1 3 1 2 1
2 RS Khusus
a. RS Jiwa 1 1 1
b. RS Bersalin 1 1 1
c. RS Ibu & Anak 5 5 1 1 2 1
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
16
3 Puskesmasa. Pusk NonPerawatan
20 20 3 4 3 4 4 2
b. Pusk Perawatan 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Pusk MampuPoned
4 4 1 1 0 1 1 0
d. Pusk Pembantu 29 29 4 5 8 6 3 4
C. Standar Pelayanan Minimal
Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 440.45-257 Tahun 2004 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mencakup jenis pelayanan,
Indikator kinerja dan target kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.3 Capaian Standar Pelayanan MinimalTahun 2009- 2013
No INDIKATOR SPMTarget
(%)CAPAIAN
2009 2010 2011 2012 2013
A PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K492 84.27 87.40 90 88.00 95.97
2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani kesehatanyang memiliki kompetensi kebidanan
63 93.85 100.00 100 34.00 75.61
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatanterlatih 88 87.62 89.15 88 85.00 91.99
4 Cakupan pelayanan nifas88 87.62 82.25 87 87.00 95.68
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani87 100.00 100.00 100 1.99 79.30
6 Cakupan kunjungan bayi93 74.24 84.82 78 93.40 94.96
7 Cakupan desa/kelurahan UCI85 79.41 86.76 97 83.82 100.00
8 Cakupan pelayanan anak balita96 73.43 97.01 73 68.96 86.60
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI padaanak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 8.52 0.00 2 3.16 38.39
10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan100 100.00 100.00 100 100.00 100.00
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
17
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat70 81.26 95 94.36 96.86
12 Cakupan peserta KB Aktif84 75.43 82.49 82 114.81 60.07
13 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk< 15 tahun 100 75.00 100.00 150 100.00 100.00
14 Persentase penemuan pnemonia balita87 71.86 74.23 98 87.47 72.43
15 Persentase penemuan pasien baru TB. BTA (positif)80 104.78 100.00 13 95.37 12.76
16 Persentase penderita DBD yang ditangani100 100.00 100.00 100 100.00 100.00
17 Persentase penemuan penderita diare87 98.14 100.00 95 97.75 70.40
18 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakatmiskin 100 77.40 99.76 102 100.00 100.00
B PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
19 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakatmiskin 100 45.36 38.73 15 100.00 100.00
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DANPENGANGAN KLB
20 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukanpenyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00
D PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
21 Cakupan desa/kelurahan siaga aktif74 100.00 100.00 74 100.00 100.00
Pencapaian indikator SPM di Kota Bogor secara umum menunjukkan peningkatan
dan melebihi target dan beberapa target pencapaiannnya bersifat fluktuatif. Hal ini
memberikan gambaran bahwa permasalahan kesehatan menjadi prioritas pada pelayanan
kesehatan dasar, rujukan dan perkembangan penyakit menular dengan mengutamakan
upaya promotif dan preventif.
D. Kinerja Pelayanan Kesehaan
Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator yang
digunakan untuk memantau perkembangan derajat kesehatan seperti Angka Kematian
Bayi dan Angka Harapan Hidup waktu lahir dan status gizi masyarakat serta indikator lain
yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
18
D.1 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan sebagai
acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu prioritas pembangunan
selalu diarahkan pada upaya peningkatan IPM dan pencapaian target MDGs di
wilayahnya. Pemerintah Daerah memprioritaskan 3 pilar pembangunan yaitu: ekonomi,
pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM
adalah umur harapan hidup waktu lahir. Tahun 2011 IPM Jawa Barat 72,82 sedangkan
Kota Bogor 76,08 menduduki peringkat IPM keempat di Jawa Barat. (Sumber: Indeks
Pembangunan Manusia Kota Bogor 2012), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik
dibawah ini :
Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Masyarakat dari tahun 2009 - 2012
75.47
75.75
76.08
76.47
74.87575.275.475.675.87676.276.476.6
2009 2010 2011 2012
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor 2013
Berdasarkan analisis situasi derajat kesehatan masyarakat terlihat bahwa Kota
Bogor telah menunjukkan situasi yang relatif baik dan berada diatas rata-rata
Kota/Kabupaten lain di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator utama derajat
kesehatan yaitu Pada tahun 2012 Umur Harapan Hidup masyarakat Kota Bogor mencapai
69,05 (Jawa Barat = 68,60 tahun 2012),.
Meskipun demikian masalah kematian bayi dan kematian ibu tetap menjadi
perhatian dan tolak ukur dari derajat kesehatan maka berdasarkan dari data hasil
pencatatan pelaporan tahun 2013 dilaporkan bayi yang meninggal di Kota Bogor
sebanyak 62 bayi. Sedangkan ibu yang meninggal karena sebab-sebab yang terkait dengan
kehamilan, kelahiran dan masa nifas dilaporkan sebanyak 13 ibu. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah kematian bayi sebanyak
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
19
26 bayi. Sedangkan ibu yang meninggal karena sebab-sebab yang terkait dengan
kehamilan, kelahiran dan masa nifas dilaporkan sebanyak 10 ibu
D.2 Angka Harapan Hidup
Umur Harapan Hidup adalah salah satu indikator derajat kesehatan yang
digunakan sebagai salah satu dasar dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH antara lain adalah ekonomi,
pendidikan, geografis. Angka harapan hidup adalah usia yang dapat dicapai oleh
seseorang selama hidupnya sampai dengan meninggal, untuk tahun 2012 angka harapan
hidup penduduk Kota Bogor mencapai 69,05 tahun meningkat dibandingkan tahun 2011
yaitu 68,97 tahun (sumber: Rakerda 2013). Hal ini menunjukan perbaikan tingkat
kesehatan warga Kota Bogor dan kenaikan ini membuat indeks kesehatan sebagai salah
satu Indikator Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 75,75 pada tahun 2010
menjadi 76,08 pada tahun 2011 dan 76,40 di tahun 2012 (sumber:RKPD Kota Bogor
2012).
Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang sering digunakan dalam menilai
derajat kesehatan penduduk, karena variabel yang mempengaruhinya cukup sensitif
seperti angka kematian bayi, kematian ibu, status gizi balita (Prevalensi gizi kurang dan
gizi buruk) dan indikator kesehatan lainnya
Pemerintah sangat memperhatikan dan berupaya meningkatkan kesehatan
masyarakat dengan alasan kemanusiaan dan karena keuntungan positif dari kesehatan,
baik bagi individu masyarakat maupun untuk tujuan lain yang diinginkan masyarakat.
Status kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dari seluruh indikator yang ada
dan merupakan faktor penting dari produktifitas ekonomi. Dengan tubuh dan jiwa yang
sehat manusia dapat melakukan segala aktifitas dengan lebih baik.
D.3 Kematian
Angka kematian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat menggambarkan derajat
kesehatan, maupun hal lain seperti rawan keamanan atau bencana alam. Penyebab
kematian ada yang langsung dan tidak langsung, berbagai faktor penyebab kematian
maupun kesakitan antara lain dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, kualitas
lingkungan hidup, upaya pelayanan kesehatan dan lain-lain.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
20
Di Kota Bogor beberapa faktor kematian dan kesakitan perlu mendapat perhatian
khusus diantaranya yang berhubungan dengan kematian ibu dan bayi yaitu besarnya
tingkat kelahiran dalam masyarakat, umur masa paritas, jumlah anak yang dilahirkan
secara penolong persalinan. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan
melakukan berbagai survei dan penelitian. Perkembangan tingkat kematian dan penyakit-
penyakit penyebab utama kematian yang terjadi pada periode terakhir akan diuraikan
dibawah ini:
D.3.1 Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan
indikator yang sangat sensitif terhadap kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan
terutama yang berhubungan dengan perinatal, juga merupakan tolak ukur pembangunan
sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Data kematian yang terjadi pada suatu wilayah dapat diperoleh melalui survei dan
pelaporan, karena sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan data kematian di
fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Data kematian bayi di Kota
Bogor berasal dari berbagai sumber diantaranya sensus penduduk, susenas, survai
demografi dan kesehatan.
AKB dihitung dari jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun pada setiap
kelahiran hidup. Di Kota Bogor dari 3,55 per 1000 kelahiran hidup tahun 2011, pada
tahun 2012 ini mengalami penurunan menjadi 2,37 per 1000 kelahiran hidup.
Gambaran perkembangan terakhir mengenai data kematian bayi di Kota Bogor
dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:
Grafik 2.2 Jumlah Kematian bayi dari tahun 2009- 2013
57
72
44
26
62
01020304050607080
2009 2010 2011 2012 2013
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
21
Sumber : Kesga (pendataan kematian Ibu & Bayi 2013)
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi selama 4 tahun
terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, dapat dilihat pada tahun 2009 jumlah
kematian bayi sebanyak 57 kasus yang tercatat, tetapi pada tahun 2010 terjadi
peningkatan sebanyak 72 kasus sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan kembali
menjadi 44 kasus kematian bayi dari jumlah 18.552 kelahiran hidup dan pada tahun 2012
kembali mengalami penurunan menjadi 26 kasus kematian dari 19.149 kelahiran hidup
sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 62 kasus.
Penyebab kematian bayi dikarenakan BBLR 23 oang (37,1%), Afiksia 20 orang
(32,3%), Infeksi 7 oang (11,3%), Kelainan bawaan 5 orang (11,3%), Ikterus 3 oang
(4,8%), Diare 2 orang (3,2%), Thalesimia 1 orang (1,6%) dan Aspirasi pneumonia 1 orang
(1,6%) (Bidang Kesga, 2013). Dikarenakan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil dalam
asupan gizi belum adekuat, pengetahuan tatalaksana penanganan asfiksia, kurangnya
fasilitas NICU/Cu di Rumah Sakit terbatas, dan sarana masih kurang
D.2 Kematian Ibu
Indikator Angka Kematian Ibu Maternal atau Angka Kematian Ibu (AKI) atau
Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukan jumlah kematian ibu karena kehamilan,
persalinan dan masa nifas pada 1000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun
waktu tertentu.
AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status
gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk
ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan masa nifas.
Penyebab mendasar kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu,
kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, keadaan ekonomi keluarga dan pola kerja
rumah tangga.
Pada tahun 2013 kasus kematian ibu maternal sebanyak 13 kasus, mengalami
peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2012 yang berjumlah 10 kasus. Kematian
ibu tersebut terjadi pada ibu bersalin dan ibu nifas.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
22
Grafik 2.3 Jumlah Kematian ibu dari tahun 2008 sampai dengan 2013
1113
7
10
13
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
Sumber: Bidang Kesga (Seksi KIA)
Tabel 2.1. Kematian Ibu Menurut Penyebab di Kota BogorTahun 2009-2013
PENYEBABTahun
2009 2010 2011 2012 2013Eklamsia 3 3 0 5 1Perdarahan 2 4 5 2 3Sakit Jantung 0 0 0 0 2Sepsis 0 1 0 0 0Infeksi 3 4 1 0 1Lain-Lain 3 1 1 3 6
JUMLAH 11 13 7 10 13Sumber : Laporan Audit Maternal Puskesmas, tahun 2009 - 2013
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyebab langsung kematian ibu
maternal di Kota Bogor diklasifikasikan menjadi Eklampsia, perdarahan, infeksi,
dan Hipertensi selama kehamilan dan pada tahun 2013 penyebab kematian ibu yang
tidak disebabkan oleh kehamilan dan persalinan tetapi karena penyebab non
kebidanan yaitu penyakit Tuberculosis sebanyak 4 kasus (30,76%), perdarahan dan
sesak (38,46%), shock cardiogenik (10%).
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
23
D.3. Penyakit
Grafik 2.4. Sepuluh Penyakit Utama Rawat Jalan di PuskesmasUntuk Semua Golongan Umur di Kota Bogor Tahun 2013
Sumber: Laporan Lb 1 Pusksmas, tahun 2013
Dari sepuluh penyakit utama yang ditemukan di Puskesmas, Infeksi Saluran
Pernafasan Akut merupakan penyakit dengan persentasi tertinggi yaitu sebesar 16,89%
dibandingkan penyakit lainnya. Jika dilihat menurut kelompok umur maka penyakit ini
juga merupakan penyakit dengan persentase tertinggi di kota Bogor pada tahun 2013.
Dua jenis penyakit lain yang juga cukup tinggi angka kejadiannya adalah
Nasofaringitis Akuta (Common Cold) 9,31% dan Hipertensi Primer 6,54%.
Tahun 2013, Pola penyakit penderita rawat jalan usia bayi (neonatal dan <1 tahun)
di puskesmas menunjukkan urutan terbanyak penyakit yang ditemukan adalah penyakit
saluran pernafasan mencakup infeksi saluran pernafasan atas akut tidak spesifik (29,73%),
Nasofaringitis Akuta (Common Cold) (17,12%) serta Diare dan Gastroentritis (7,66%).
Sementara pada balita, Penyakit yang paling banyak ditemui yaitu infeksi saluran
pernafasan atas akut tidak spesifik (25,88%), Nasofaringitis Akuta (14,21%) dan Diare
dan Gastroenteritis (7,20%).
Tabel 2.2. Sepuluh Penyakit Utama yang dirawat Jalan Di PuskesmasUntuk Golongan 5 – 44 Tahun Di Kota Bogor Tahun 2013
NO NAMA PENYAKITKASUS BARU
JUMLAH %1 Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut
tidak Spesifik39,034 35,55
2 Nasofaringitis Akuta (Common Cold) 22,141 9,113 Penyakit Gusi, jaringan Periodontal dan tulang
alveolar13,486 5,55
4 Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal 13,449 5,53
5 Faringitis Akuta 10,078 4,15
6 Influenza 9,276 3,82
ISPA
, 16.
89Co
mm
on C
old, 9
.31
Hipe
rtens
i Prim
e..
Peny
. Gus
i, 4.
33De
rmat
itis, 3
.93
Peny
. Pulp
a, 3
.81
Farin
gitis
, 3.7
8
Influ
enza
, 3.7
8G
astro
lainn
ya,..
.M
yalgi
a, 3
.4
0
5
10
15
20
%
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
24
Sumber: Laporan Lb1 Puskesmas, tahun 2013
Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik pada umur 5 – 44
tahun masih merupakan penyakit dengan persentase tertinggi sebesar 35,55%, lalu
Common Cold dengan persentasi 9,11%, sementara penyakit terendah yaitu Hipertensi
Primer (esensial) sebesar 2,59%
a. Penyakit Menular
1) Diare
Diare merupakan penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsisten
faeses selain frekuensi buang air besar. Cakupan penemuan kasus Diare di Kota Bogor
sejak tahun 2009-2013 berkisar 50,59% - 69,10%.
Tabel 2.3. Data Kasus Diare per Kecamatan di Kota Bogor
No Kecamatan Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 20131.
2.
3.
4.
5.
6.
Bogor Selatan
Bogor Timur
Bogor Utara
Bogor Tengah
Bogor Barat
Tanah Sareal
3.486 kasus
1.997 kasus
5.574 kasus
3.303 kasus
3.823 kasus
6.104 kasus
3.148 kasus
1.449 kasus
4.121 kasus
2.948 kasus
4.191 kasus
4.440 kasus
3.318 kasus
1.617 kasus
3.819 kasus
3.562 kasus
4.192 kasus
5.123 kasus
5.560 kasus
3.272 kasus
5.612 kasus
3.852 kasus
4.577 kasus
5.411 kasus
4.920 kasus
2.876 kasus
4.851 kasus
3.660 kasus
4.501 kasus
5.236 kasus
TOTALKOTA BOGOR 24.287 kasus 20.297 kasus 21.687 kasus 28.282 kasus 26.044 kasus
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2009- 2013
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kasus diare pada tahun 2013 mengalami
penurunan dibanding tahun 2012 sebesar 2,238 kasus. Untuk tahun 2013 jumlah kasus
tertinggi ada di wilayah kerja Kecamatan Tanah Sareal (5.236 kasus) yang membawahi 11
wilayah kelurahan. Penyakit diare sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan yang
kurang memadai dan perilaku hidup tidak sehat seperti penggunaan sumber air yang
tercemar terutama oleh bakteri E.Colli, buang air besar sembarangan, kebiasaan tidak
mencuci tangan pada saat berhubungan dengan makanan, kebiasaan minum air yang
7 Gastroduodenitesis tidak spesifik 8,700 3,58
8 Tukak Lambung 8,631 3,55
9 Diare dan Gastroenteritis 6,461 2,66
10 Hipertensi Primer (esensial) 6,291 2,59
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
25
belum dimasak, tidak menutup makanan dengan tudung saji, mencuci alat makan dengan
air yang tercemar dan makan makanan yang tidak aman.
2) Pneumonia
Pnemonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru. Infeksi ini
dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Penumonia juga dapat terjadi akibat
kecelakaan karena menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi rentan terserang penyakit
pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun, atau
orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).
Pada tahun 2013, cakupan penemuan pneumonia pada balita sebesar 50,80%
dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 5.330 kasus mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 lalu, dimana kasus pneumonia meningkat
29.66% dibandingkan tahun 2013, sedangkan pada tahun 2011 cakupan penemuan
pneumonia sebesar 68,83% atau 6.584 kasus.
Tabel 2.4. Distribusi Penderita Pneumonia BerdasarkanLaporan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2013
Kecamatan Target Kasus Balita %Bogor Selatan 1.742 919 52,75Bogor Timur 914 666 72,86Bogor Utara 1.653 757 45,79Bogor Tengah 953 739 77,54Bogor Barat 2.040 1.596 78,23Tanah Sareal 1.883 653 34,67Kota Bogor 9.185 5.330 58,02
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2013
Pada tingkat kecamatan dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah
penderita tertinggi adalah Kecamatan Bogor Barat sebesar 1,596 kasus atau 78,23%.
Penyebab dari kasus ini mungkin dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku hidup
bersih sehat seperti kondisi rumah yang kurang sehat dimana ventilasi dan
pencahayaannya kurang, rumah yang lantainya masih dari tanah, kebiasaan buang dahak
sembarangan, tidak menutup mulut pada waktu batuk dan merokok. Kecamatan Bogor
Barat merupakan kecamatan dengan tingkat hunian yang tinggi dimana jumlah
penduduknya sebesar 223,168 jiwa dan kunjungan puskesmas berasal dari daerah di luar
kecamatan Bogor Barat. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Tanah Sareal
dengan besaran sekitar 653kasus.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
26
Grafik 2.5 Cakupan Penemuan Penderita PnemoniaDi Kota Bogor Tahun 2009-2013
75,2 80,487,5
80,5
58,02
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012 2013
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan
puskesmas di Kota Bogor tahun 2013 mengalami penurunan disebabkan manajemen
program kurang sehingga tidak mencapai target penemuan kasus hanya sebesar 58,02%.
Bila dibandingkan dengan tahun 2012 (80,5%).
3) Tuberkulosis Paru (TB)
TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri
Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang
telah terinfeksi basil TB.
Tabel 2.5. Distribusi Penderita TB Paru BTA +Yang ditangani Puskesmas Di Kota Bogor Tahun 2013
KecamatanSUSPEK
(2013)BTA (+)(2013)
BTA (+)DIOBATI
Bogor Selatan 1.647 180 186Bogor Timur 431 83 88Bogor Utara 1.639 193 184Bogor Tengah 1.035 138 114Bogor Barat 1.572 207 191Tanah Sareal 1.528 201 193Kota Bogor 7.852 1.002 956
Sumber: Laporan W2 Puskesmas, tahun 2013
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
27
Jumlah penderita TB Paru BTA+ di Kota Bogor pada tahun 2013 yaitu sebanyak
1.002 kasus tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah penderita terbanyak yang
ditemukan di Puskesmas yaitu di kecamatan Bogor Barat sebanyak 207 kasus dan yang
paling sedikit di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 83 kasus. Adanya perbedaan jumlah
kasus tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan aktifitas petugas puskesmas
dalam menemukan kasus dan kemampuan petugas laboratorium dalam membaca preparat
pemeriksaan dahak penderita, untuk menegakan diagnosa secara mikroskopis.
Berdasarkan tabel di atas terlihat pula bahwa distribusi penderita TB Paru BTA
(+) di Kota Bogor dapat dikatakan merata pada tiap kecamatan. Situasi ini menunjukkan
bahwa masalah penyakit TB Paru merupakan masalah kesehatan yang terjadi secara
merata dan tersebar di seluruh wilayah.
Tabel 2.6. Cakupan TB Paru Di Kota BogorTahun 2009 – 2013
Program
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
Target Target Target Hasil Target Hasil Target Hasil Target Hasil
Angka PenemuanKasus
80% 80% 85% 100% 80% 95,37% 85% 86% 85%91,40
%
Angka Konversi 80% 80% 82% 81% 84% 85% 86% 80% 88%82,00
%
Angka Kesalahan <5% <5% <5% 0,3% <5% 0,3% <5% 0,3% <5% 0,3%
Angka kesembuhan 85% 85% 85% 87% 87% 86,66% 88% 85% 89% 84%
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2009- 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan
2013 penemuan kasus BTA+ telah melampau target. Jika selama 5 tahun berturut-turut
penemuan kasus baru dapat melampaui target, maka diharapkan akan terjadi penurunan
Prevalens Rate (PR) di Kota Bogor yang mana PR Nasional sebesar 113/100.000
penduduk.
Angka Konversi/kesembuhan menjadi indikator kepatuhan minum obat penderita
TB paru. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 pencapaian konversi melebihi target,
artinya penderita TB paru Kota Bogor patuh minum obat. Hal ini ditunjang juga dengan
adanya PMO (Pengawas Minum Obat).
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
28
Penentuan kesembuhan dan akhir pengobatan dilakukan melalui pemeriksaan
laboratorium mikroskopis, sampai dengan 2011 tingkat kesalahan lebih rendah
dibandingkan target 5%. Artinya sumber daya kesehatan yang mengelola laboratorium
sudah lebih terampil dalam melakukan pemeriksaan mikroskopis.
Pengobatan TB paru di Kota Bogor dengan menggunakan paket OAT (Obat Anti
Tuberkulosa). Keberhasilan pengobatan TB paru ditunjang oleh waktu pengambilan obat
yang tepat, minum obat yang teratur, pengawasan oleh PMO dan kerja sama yang baik
antara pasien dan petugas pengobatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
4) Demam Berdarah Dengue (DBD)
Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus
Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypty. Penyakit ini sebagian besar
menyerang anak berumur <15 tahun, namun tidak sedikit pula orang dewasa yang
terkena.
Penderita Demam Berdarah Dengue di Kota Bogor tahun 2012 ditemukan
sebanyak 1.011 orang, dan meninggal berjumlah 2 orang menurun dibandingkan dengan
tahun 2013 yang berjumlah 729 orang, dan 7 orang diantaranya meninggal dunia (case
fatality rate 4%) yaitu di Kecamatan Bogor selatan, Bogor Utara dan Tanah Sareal.
Grafik 2.6. Distribusi Penderita Demam Berdarah Dengue Menurut Kecamatandi Kota Bogor Tahun 2013
10794
145
80
184
119
0
50
100
150
200
BogorSelatan
BogorTimur
BogorUtara
BogorTengah
BogorBarat
TanahSareal
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2013
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
29
Insidens Rate DBD Kota Bogor selama tahun 2013 yaitu sebesar 105 per 100.000
penduduk. Artinya ada sebanyak 729 jiwa dari 1.004.831 jiwa penduduk Kota Bogor
terjangkit DBD. Kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 276 kasus
(27,30%) dan Tanah Sareal sebanyak 256 kasus (25,32%). Hal ini berkaitan dengan
tingginya tingkat kepadatan penduduk dan masih rendahnya kesadaran penduduk tentang
kebersihan lingkungan, sehingga pengendalian vektor belum dapat dilakukan dengan
baik.
Pada tahun 2012 kasus DBD sebanyak 678 orang yang meninggal sebanyak 1
orang, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 1.011 kasus, dengan jumlah
kematiannya 2 orang (CFR 4%). Semua penderita telah ditangani (100%) yaitu melalui
penyelidikan epidemiologi, penyuluhan, pemberian larvasida, PSN dan fogging focus
kepada penderita dengan daerah yang memenuhi kriteria hasil penyelidikan epidemiologi
serta pengobatan dan perawatan oleh rumah sakit.
Hambatan yang ditemui yaitu kondisi lingkungan dengan perilaku masyarakat
untuk hidup bersih dan sehat masih rendah dalam pemberantasan sarang nyamuk,
pengembangan jejaring PSN pada sekolah dan anggota pramuka belum optimal dan
belum maksimalnya Pokja dan Pokjanal DBD di Kelurahan dan Kecamatan dalam
menggerakan PSN di masyarakat. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan
mendorong masyarakat dan lembaga yang sudah dibentuk di (Pokja, Pokjanal, anggota
gerakan pramuka dan sekolah) dan dilatih untuk melakukan kegiatan penyuluhan,
pemberian larvasida dan PSN terutama di RW-RW dengan kasus tinggi dan sering
berulang, peningkatan tatalaksana kasus, ujicoba ovitrap untuk menangkap dan
mengendalikan nyamuk.
5) HIV/AIDS
Penemuan kasus HIV sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
berhubungan dengan aktifititas penemuan baik melalui survey maupun VCT yang
dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II Kota
Bogor dan LSM.
Kasus HIV+ selain ditemukan melalui survey juga ditemukan melalui kegiatan
VCT (Voluntary Counceling and Testing). Kegiatan ini dilakukan di klinik VCT yang
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
30
dilaksanakan sebanyak 3.137 orang ke 5 lokasi (RS Marzuki Mahdi, Puskesmas Bogor
tengah, Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Tegal Gundi dan LAPAS Paledang.
Pemeriksaan CD4 ke laboratorium kepada 200 orang yang sudah terinfeksi HIV
untuk mendapatkan akses pengobatan ARV (Anti Retroviral Virus), sero survey melalui
pengambilan darah 300 sampel, Kegiatan lainnya adalah layanan metadon di Puskesmas
Therapy Rumatan Methadon (PTRM), layanan Preventif Mother To Child Treatment
(PMTCT) dan Care Suport Treatment (CST) di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi. Untuk
meningkatkan pengetahuan dan mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS di masyarakat
dilakukan kegiatan penyuluhan komprehensif terutama pada kelompok usia 15-24 tahun
dan pelatihan serta pembinaan 130 kader peduli HIV/AIDS di 6 Kelurahan (Kelurahan
Pabaton, Kelurahan Semplak, Kelurahan Bantar Jati, Kelurahan Kedung Badak,
Kelurahan Bondongan, Kelurahan Baranangsiang).
Grafik 2.7. Jumlah Kasus dan Kematian Akibat HIV/AIDS Di Kota Bogor
Tahun 2009–2013
271
131
0
279324318
71051050100150200250300350
2009 2010 2011 2012 2013HIV MATI
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2009- 2013
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah kasus dan kematian karena
HIV/AIDS pada tahun 2012 ditemukan 279 kasus, yang meninggal sebanyak 7 orang,
sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan ditemukan 131 kasus dan meninggal
sebanyak 0 orang.
6) Kusta
Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri
Mycobacterium Leprae. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan
kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Diagnosis kusta dapat
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
31
dilihat dengan adanya kondisi sebagai berikut : Kelainan pada kulit (bercak) putih atau
merah disertai mati rasa, Penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf berupa
mati rasa dan kelemahan/kelumpuhan otot dan Adanya kuman tahan asam didalam
kerokan jaringan kulit (BTA +).
Penyakit kusta merupakan penyakit endemis yang ada di masyarakat. Upaya
eliminasi penyakit ini telah lama dilakukan melalui penemuan kasus dan pemberian
pengobatan berjangka lama.
Grafik 2.8. Distribusi Kasus Kusta di Kota Bogor Tahun 2009-2013
8
21
101014
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013
Sumber : Bidang P3KL, tahun 2009-2013
Penemuan kasus Kusta di Kota Bogor selama lima tahun terakhir mengalami
fluktuasi dengan kisaran 8 hingga 21 kasus. Adapun pada tahun 2012 jumlah kasus yang
ditemukan sebanyak 10 kasus mengalami penurunan dari tahun 2013 yang hanya 10
kasus. Dari 10 kasus ditemukan 9 MB dan 1 kasus PB.
Semua penderita mendapat penanganan dan pengobatan hingga sembuh. Dari data
yang diperoleh, penderita kusta yang ditemukan di Kota Bogor hanya sebagian yang
termasuk penduduk asli Bogor. Dalam hal ini berasal dari daerah lain (penduduk urban)
yang mendapat pengobatannya di Kota Bogor.
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
16
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan
kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus
diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Millennium
Development Goals (MDGs) adalah komitmen Indonesia kepada masyarakat global untuk
mewujudkan tujuan MDGs.
Pencapaian derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor sebagai representasi
keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Bogor merupakan gambaran tingkat capaian
seluruh bidang pembangunan. Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari
capaian indikator pelayanan kesehatan dan capaian program kesehatan yang meliputi
indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan, dan status gizi masyarakat.
Keberhasilan pencapaian indikator kesehatan merupakan sinergitas pelaksanaan
pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat provinsi dan daerah
baik dari aspek program maupun pembiayaannya dengan melibatkan semua unsur
pemerintah, swasta dan masyarakat.
Perkembangan pembangunan kesehatan Kota Bogor dihasilkan melalui evaluasi
terhadap indikator kesehatan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan secara umum selama
kurun waktu tahun kebelakang, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu
strategi yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan
kesehatan Kota Bogor tahun 2015- 2019.
Upaya mewujudkan kesehatan tersebut difokuskan pada usaha promotif dan preventif
meliputi KIA dan KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan
lingkungan dan pengendalian penyakit, dan upaya kesehatan lain sesuai risiko dan masalah
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
17
utama kesehatan di wilayah setempat, dengan mengacu pada pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal (SPM) serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015.
Berdasarkan hasil analisis situasi terhadap derajat kesehatan masyarakat, secara
umum pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Kota Bogor sudah dianggap cukup
berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun masih dihadapkan pada
berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi secara umum pembangunan
kesehatan di Kota Bogor masih dapat dianggap cukup berhasil untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian beberapa indikator
utama derajat kesehatan yang relatif baik, antara lain Umur Harapan Hidup yang meningkat
dari 67,95 Tahun pada tahun 2001 menjadi 71,66 Tahun pada tahun 2004. Demikian pula
Angka Kematian Bayi mengalami penurunan dari 29, 01 per 1000 KLH pada tahun 2001
menjadi 26,64 / 1000 kelahiran hidup pada tahun 2004 (Sumber: Data BPS Kota Bogor).
Meningkatnya beberapa indikator kesehatan merupakan hasil kerja pemerintah yang
didukung oleh masyarakat, yang dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung diantaranya
meningkatnya sarana dan parsarana pelayanan puskesmas, rumah sakit swasta dan
pemerintah dan sarana pelayanan swasta lainnya.
Berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Walikota Bogor No.
440.45-257 Tahun 2004 dapat kita lihat hasil kinerja dalam pelayanan minimal yang telah
dilaksanakan selama 3 (Tiga) sebagai berikut:
No INDIKATOR SPM Target(%)
CAPAIAN
2011 2012 2013
A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1 Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4 92 90 88.00 95.97
2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani kesehatanyang memiliki kompetensi kebidanan
63 100 34.00 75.61
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatanterlatih 88 88 85.00 91.99
4 Cakupan pelayanan nifas88 87 87.00 95.68
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani87 100 1.99 79.30
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
18
6 Cakupan kunjungan bayi93 78 93.40 94.96
7 Cakupan desa/kelurahan UCI85 97 83.82 100.00
8 Cakupan pelayanan anak balita96 73 68.96 86.60
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI padaanak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 2 3.16 38.39
10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan100 100 100.00 100.00
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat70 95 94.36 96.86
12 Cakupan peserta KB Aktif84 82 114.81 60.07
13 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk< 15 tahun 100 150 100.00 100.00
14 Persentase penemuan pnemonia balita87 98 87.47 72.43
15 Persentase penemuan pasien baru TB. BTA (positif)80 13 95.37 12.76
16 Persentase penderita DBD yang ditangani100 100 100.00 100.00
17 Persentase penemuan penderita diare87 95 97.75 70.40
18 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakatmiskin 100 102 100.00 100.00
B PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
19 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakatmiskin 100 15 100.00 100.00
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DANPENGANGAN KLB
20 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukanpenyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 100 100.00 100.00
D PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
21 Cakupan desa/kelurahan siaga aktif74 74 100.00 100.00
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
19
Dari capaian indikator SPM , ada beberapa capaian yang tidak memenuhi target yaitu
pelayanan neonatus dan balita, cakupan KB Aktif, pemberian ASI ekslusif, dan cakupan
penemuan pada penyakit berbasis lingkungan yaitu TB, Pneumonia, diare. Namun demikian
secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal sudah
dilaksanakan, ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bogor
terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
B. Isu Strategis
Perlunya peningkatan akses atau jangkauan, pemerataan, mutu dan jenis pelayanan
kesehatan serta pengembangan sumber daya kesehatan baik sarana dan prasarana maupun
tenaga kesehatan. Selain itu perlunya menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan
pengembangan lingkungan sehat, serta perlunya pengembangan dan penigkatan tipe rumah
sakit seiring dengan meningkanya tuntutan masyakat dalam bidang kesehatan.
a. Pelayanan Kesehatan Gakin
Keluarga miskin (Gakin) di Kota Bogor tersebar di tiap kecamatan, dengan proporsi
adalah 14,76% dibandingkan dengan KK seluruhnya. Berbagai upaya intervensi
perbaikan kesehatan gakin dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.
Diantaranya perbaikan lingkungan melalui pembangunan sandas, pemberian kartu bebas
berobat (kartu jamkesmas) bagi masyarakat yang dinyatakan miskin, juga penyediaan
anggaran untuk kasus rujukan di rumah sakit yang utamanya digunakan untuk masyarakat
yang tidak mendapat kartu jamkesmas tetapi tidak mampu membayar biaya yang
diyatakan dengan surat keterangan tidak mampu. Dengan adanya penduduk miskin ini
maka program-program penanggulangan kemiskinan harus diadakan misalnya mulai dari
pengobatan sampai dengan rujukan ke Rumah Sakit
Distribusi penduduk kelompok rentan berdasarkan data BPS bahwa sebagian besar adalah
usila (22,7%) dan balita (22,1%). Hal ini akan mengakibatkan adanya masalah kesehatan
digolongan usia lanjut seperti misalnya penyakit degeneratif. Sedangkan penyakit
golongan Balita masih perlu mendapat perhatian, sehingga program-program penunjang
Lansia dan Balita harus diadakan. Misalnya Posyandu Lansia, Posyandu Balita. Seiring
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
20
dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka setiap gakin harus mendapat
jaminan kesehatan dengan terintegrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Penyebab kematian ibu terjadi karena penyebab langsung yang berkaitan dengan kasus
kebidanan yaitu perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan masih tinggi.
Hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi
komplikasi hingga kematian
Kematian pada bayi baru lahir berkaitan dengan proses kehamilan dan persalinan.
Penyebab kematian bayi baru lahir banyak ditemukan karena BBLR. Kasus-kasus
tersebut disebabkan kekurangan gizi ibu hamil, kehamilan pada ibu muda (<20 tahun) dan
prematuritas yang disebabkan komplikasi pada ibu (Ketuban Pecah Dini, Hipertensi).
Penyebab kematian bayi yang lain adalah asfiksia, kelainan bawaan, dan penyebab lain.
Kasus komplikasi pada bayi baru ini merupakan komplikasi yang memerlukan
penanganan spesialistik dan berbiaya mahal. Dari hasil audit kematian bayi baru lahir
disebabkan kurangnya sarana penanganan komplikasi pada bayi baru lahir ditingkat
rujukan yaitu di rumah sakit.
c. Masalah Gizi Buruk
Status gizi balita buruk dan gizi kurang masih menjadi kendala di Kota Bogor ,
Persentase balita gizi buruk pada tahun 2013 sebesar 0,47%. Hal ini rmenunjukkan perlu
adanya strategis khusus dalam melakukan upaya intervensi terhadap balita buruk dengan
penyakit kronis dengan balita gizi buruk karena faktor perilaku, kurangnya pengetahuan
orang tua terhadap gizi seimbang dan faktor ekonomi.
Selain masalah gizi pada balita masih tingginya angka anemia pada ibu hamil
dimungkinkan disebabkan oleh adanya anemia sejak remaja putri, angka anemia remaja
putri sebesar 18%.
d. Pemberantasan Penyakit Menular dan Penanganan Penyakit Tidak Menular
Program Pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Bogor masih menghadapi
beberapa permasalahan antara lain masih tingginya angka kesakitan penyakit menular
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
21
seperti Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang potensial menimbulkan KLB,
Pnemonia pada balita yang masih cukup tinggi selalu menjadi salah satu dari 10 penyakit
terbesar serta penyakit TBC Paru yang berpotensi untuk menjadi penyakit re-emerging
disease. Disamping itu terdapat pula penyakit-penyakit lokal spesifik seperti filariasis
dan chikungunya, serta munculnya kembali penyakit polio di beberapa wilayah sekitar
Kota Bogor dan penyakit-penyakit baru yang sangat meresahkan masyarakat yaitu flu
burung, flu babi (flu babi) dan SARS. Se;ain itu banyak ditemukan penyakit-penyakit
akibat perilaku beresiko dan penggunaan napza yang terus meningkat sehingga kasus
HIV-AIDS semakin banyak ditemukan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa masih
banyak upaya penanggulangan yang harus dilakukan untuk melindungi kesehatan
masyarakat.
Disamping permasalahan penyakit menular, penyakit-penyakit tidak menular yang
mulai menjadi masalah kesehatan masyarakat seperti Hipertensi, Diabetus Militus,
Penyakit Jantung Koroner (10 besar penyakit) yang disebabkan adanya perubahan gaya
hidup.
e. Penyehatan Lingkungan
Lingkungan mempunyai kontribusi besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Oleh
karena itu program ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman kota yang
sehat melalui pengendalian faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan.
Berbagai aspek lingkungan yang membutuhkan perhatian adalah tersedianya air bersih,
sanitasi, dan lingkungan permukiman yang sehat, serta keamanan pangan yang memenuhi
syarat.
f. Masalah PHBS
Berdasarkan hasil analisis PHBS dengan 10 indikator PHBS Tatanan Rumah
Tangga, dengan hasil survey adalah adanya pemetaan rumah tangga sehat dengan
klasifikasi : klasifikasi I 0,2 %, klasifikasi II 9,07 %, klasifikasi III 52,6 %, klasifikasi
IV 39,02 %, dari kelurahan yang dipantau ternyata di semua kelurahan yang menjadi
masalah di tatanan rumah tangga adalah perilaku anggota keluarga yang merokok rata-
rata masih tinggi yaitu sebanyak 1.166 KK (28,6%).
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
22
Sebagai sasaran Program PHBS dan pemberdayaan masyarakat adalah menurunkan
prevalensi perokok serta meningkatnya lingkungan sehat bebas asap rokok di sekolah,
tempat kerja dan tempat umum. Data Suseda Kota Bogor Tahun 2003 melaporkan
170.996 orang (22,0%) penduduk umur 10 tahun ke atas merokok pada sebulan terakhir.
Sedangkan data hasil survey PHBS di SD-MI (365 sekolah) menunjukkan sebanyak 17
sekolah (4,6%) dengan masalah merokok. Dari hasi penjaringan anak sekolah SLTP dan
SLTA ditemui siswa SLTA yang pernah merokok (10.3%) dan pada siswa SLTP (2 %).
Diantara perokok tiap hari umur 10 tahun ke atas, sebesar 0,00% dengan dosis 6
batang, 17,69% dengan dosis 7-12 batang, 23,08% merokok dengan dosis 13-24 batang
dan 69,23 % merokok dengan dengan dosis >24 batang . Informasi tentang perilaku
merokok saat ini akan membantu memprediksi gambaran beban penyakit tidak menular
yang akan datang seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, penyakit paru obstruktif
kronik, kanker tertentu
g. Peranserta Masyarakat
Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dapat dilihat dari :
No Jenis Pemberdayaan 2006 2007 20081 Posyandu 910 920 9252 Kader Posyandu 4550 4600 45793 Strata Posyandu
* Pratama (%) 15,26 15,22 11,1* Madya (%) 50,82 50,43 49,6* Purnama (%) 28,1 28,26 31,4* Mandiri (%) 5,82 6,09 7,9
4 Cakupan D/S 71,6 745 Rumah Tangga Sehat 26,19 33,69
Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah posyandu tahun
dari 910 pada tahun 2006 , 920 tahun 2007 dan 925 pada tahun 2008. Hal ini perlu
adanya peningkatan pembinaan dan pelayanan agar posyandu tetap eksis.
Jumlah kader aktif tahun 2006 sebesar 4400 orang, meningkat pada tahun 2007
sebanyak 4600 dan menurun pada tahun 2008 sebanyak 4579. Kader posyandu ini perlu
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
23
adanya perhatian secara khusus karena kader ini sangat membantu tugas-tugas
pelayanan kesehatan di masyarakat
h. Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan kesehatan Kota Bogor baru mencapai 4.91% tahun 2007 dan 5.52 % pada
tahun 2008 dari APBD (termasuk gaji) Presentase ini masih jauh dari anjuran
Organisasi Kesehatan sedunia yakni paling sedikit 5 % dari PDB per tahun atau 15 %
dari APBD.
i. Manajemen Kesehatan
Masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian diatanya:
1. Rendahnya manajemen kesehatan dimana belum tersedianya akses infomasi
kesehatan yang efektif, akurat dan terpadu.
2. Administrasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan baik provinsi
maupun kabupaten/kota masih perlu dikembangkan dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan.
3. Pengembangan SDM kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan seiring dengan
adanya kebijakan moratorium bagi pegawai negeri sipil. Walaupun ada beberapa
kebijakan tentang penempatan tenaga medis dan non medis didaerah tetapi belum
membantu dalam pemenuhan tenaga kesehatan. Dimana pada era implementasi
Jaminan Kesehatan Nasional dituntut pelayanan kesehatan yang lebih baik.
a. Evaluasi dan Analisis FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNALA. Analisa Faktor Lingkungan Internal
FaktorInternal
KEKUATAN (S) KELEMAHAN
Perundangan/Aspek Hukum
Payung hukum Kesehatan di KotaBogor sudah memenuhi Adanya PerdaNo.3 Tahun 2005 tentangPenyelengaraan Kesehatan Daerah
Belum semua jajarankesehatan dapatmemahami danmenerapkan aturan yang
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
24
1) Peraturan Walikota No. 47 Tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganPuskesmas dan Labkesda
2) Peraturan walikota no.47 tahun 2005tentang Pengelolaan KeuanganPuskesmas dan Labkesda
3) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun2006 tentang PenyelengaraanPraktek Dokter
4) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun2006 tentang Balai Pengobatan danRumah Bersalin
5) Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun2006 tentang Apotik dan Toko Obat
6) Peraturan Walikota No.7 Tahun2010 tentang Pelaksanaan KawasanTanpa Rokok
7) Perauran Walikota Nomor 3 Tahun2014 tentang.........................
8) Perda No. 4 Tahun 2006 tentangRetribusi Penyelengaraan Kesehatan
9) Perda No.8 Tahun 2006: KetertibanUmum tentang Kawasan TanpaRokok
10) Perda No. 12 Tahun 2009 tentangKawasan Tanpa Rokok
berlaku
Sarana danprasarana
Tersedianya 20 puskesmas induk dan 29puskesmas pembantu, 4 puskesmasmampu PONED, tersebar di 68kelurahan di Kota Bogor
Sarana yang ada kurangditunjang oleh tersedianya
Sumber daya Manusia
SDM Adanya tenaga kesehatan profesi Masih kurangnya tenagakesehatan dan banyaktenaga kesehatan yangmelakukan kegiatanrangkap (teknis danmanajemen) sehinggasering tidak sesuai dengankompetensi
Dana Adanya otonomi dana operasionalpuskesmas yang dikelola sendiri
Tidak meratanyapendapatan puskesmas
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
25
B. Analisa Faktor Lingkungan EksternalFaktor
Eksternal Peluang Ancaman
Politik
Adanya komitmen dari Pimpinandaerah untuk peningkatanpelayanan kesehatan terutama bagimasyarakat miskin
Adanya kepentingan politikdalam penentuan lokasipenyaluran bantuan pelayanankesehatan
1) Tersedianya kader kesehatanterlatih (dokter kecil, remaja,posyandu, kader lingkungan,jumantik)
2) Adanya upaya kesehatanbersumberdaya masyarakat(Posyandu, Posbindu, Pos UKK,SBH, Karang Taruna Husada,Poskestren)
3) Tersedianya sarana kesehatanswasta (RS, RB, BP, Apotik,Toko Obat Praktek dokterswasta,Optik, Batra)
4) Adanya komitmen nasional daninternasional dalam mengatasimasalah-masalah kesehatan
5) Adanya kelurahan siaga di 68Kelurahan di Kota Bogor
6) Adanya institusi pendidikan danlembaga penelitianpengembangan bidangkesehatan
7) Organisasi Profesi kesehatan8) Lembaga Swadaya Masyarakat
Kesehatan9) Forum Kota Sehat10) Adanya media infomrasi
(elektronik dan cetak) danpengembangan teknologiinformasi untuk mendukungprogram berupa WAN, LAN
11) Adanya kewenangan sesuaidengan Perda SOPD yangmerupakan dasar hukumorganisasi dinas kesehatandalam menjalankan kesehatan
1) Masih banyaknya Lingkunganyang tidak sehat
2) Perilaku dan gaya hidupmasyarakat Kota Bogor untukhidup sehat masih kurang
3) Penduduk masih ada yangberperilaku tidak sehat dantinggal di pemukiman kumuh
4) Mobilisasi penduduk yangtinggi
5) Adanya penyandang masalahsosial (PSK, Gepeng, AnakJalanan, pengangguran)
6) Media informasi yang terbukaberdampak pada perubahanperilaku negatif contohnya(berperilaku seks bebas)
7) Adanya mutasi virus danresistensi nyamuk
8) Migrasi penduduk yangmasuk ke Kota Bogor cukuptinggi, terutama kelompok-kelompok masyarakatpendatang pencari kerja yangtidak memiliki keahliansehingga berdampak padaberkembangnya pemukiman-pemukiman kumuh yangmengakibatkan lingkunganmenjadi kumuh
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
26
b. PROYEKSI 5 TAHUN KE DEPAN
Berdasarkan masalah kesehatan pada periode tahun 2010-2014, evaluasi dan
analisa faktor internal dan eksternal serta isu-isu strategis yang berkembang,
maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5
tahun ke depan yaitu 2015-2019 sebagai berikut :
1. Program standarisasi pelayanan kesehata Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya; Jumlah puskesmas/pustu yang terbangun 100%, Jumlah
Puskesmas rawat inap per kecamatan 100% dan Jumlah puskesmas
dengan SIMPUS/SIR 100 %.
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Jumlah sarana kesehatan
pemerintah yang terakreditasi nasional 100% dan Jumlah Sarana
kesehatan swasta yang terakreditasi 95 %.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Jumlah
penduduk miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
100%, Jumlah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin
100% dan Jumlah kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (Home
Visite) 85%.
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Pelayanan
kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai
standar 100%, Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan
pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar 100% dan Pelayanan kesehatan
Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
sesuai standar 100%.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; Pelayanan
kesehatan Balita yang mendapat pelayanan kesehatan 100%.
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
27
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar 100%, Jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan
kesehatan 50%, Jumlah kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah
puskesmas yang tertangani 100%, Jumlah pemeriksaan laboratorium di
Puskesmas 20%, Jumlah calon jemaah haji yang memenuhi syarat
kesehatan 100%, Jumlah keluarga mandiri 92%, Jumlah penjaringan
gangguan refraksi pada anak sekolah 80% dan Jumlah penyehat
tradisional yang memenuhi syarat 75%.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; Jumlah lansia yang
dibina 100% dan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%.
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Balita gizi kurang 6%, Balita gizi
kurang Balita Pendek 2%, cakupan ASI Ekslusif 65% dan Ibu hamil KEK
4%.
9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100%, Pelayanan kesehatan
penderita diabetes mellitus 100%, Jumlah puskesmas yang melaksanakan
Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi 100%, Jumlah posbindu yang
melaksanakan Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi 55%,
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%, Pelayanan
kesehatan pada usia produktif (15-59) 100% dan Persentase kelompok
olah raga yang dibina 83%.
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Jumlah
Penderita DBD yang Ditangani 100%, Jumlah lokasi bebas jentik nyamuk
DBD 96%, Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100%, Jumlah
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 92%, Angka konversi TBC 87%,
Jumlah keberhasilan pengobatan TBC (succes rate) 90%, Pelayanan
kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100%, Jumlah pengetahuan
Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun 95%, Jumlah ODHA yang
Revisi Renstra dinkes 2015-2019
28
mendapat Anti Retroviral Therapy (ART) 85%, Jumlah penemuan diare
balita 97,2%, Jumlah cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 85%,
Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100% dan Persentase
desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam 100%.
11. Program Pengawasan Obat dan Makanan; Persentase jenis obat dengan
tingkat ketesediaan minimal 18 bulan 100 % dan Persentase produk
makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat 100%.
12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Jumlah
Rumah Tangga ber-PHBS 67%, Jumlah Institusi yang Menerapkan KTR
73%, Jumlah RW siaga 45%, Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 75%
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; akses jamban keluarga
82,5%, akses minum 100%, akses Saluran Pembuangan Air Limbah
(SPAL) yang memenuhi syarat 31,5%, kelurahan STBM 90%, Jumlah TTU
Yang memenuhi syarat 64%, Jumlah TPM Yang memenuhi syarat 68%,
Jumlah POS Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang dibina 100%.
14. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur; Jumlah perencanaan
rekrutmen tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan 95%, Jumlah
tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai
kompetensi 95%, Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi teregistrasi 95%
dan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
sesuai kompetensi 95%.
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
31
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Kota Bogor
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis,
antisipasif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada
setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada
gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakan segala sumber daya instansi.
Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Strategis Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 menyatakan bahwa visi Kota Bogor yaitu
“Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”.
Untuk mewujudkan Visi Kota Bogor 2015-2019 dimplementasikan melalui enam
misi pembangunan sebagai berikut :
1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan
komunikasi
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur
3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan
4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada kepariwisataan dan
ekonomi kreatif
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat
madani.
B. Visi dan Misi Dinas Kesehatan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan
Visi Pemerintah dan Visi Walikota Kota Bogor 2015-2019 , Dinas Kesehatan
menetapakan visi yaitu “KOTA BOGOR SEHAT, NYAMAN, MANDIRI, DAN
BERKEADILAN”
Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal bukan semata-mata hasil
kerja Dinas Kesehatan akan tetapi merupakan hasil kerja seluruh sektor yang didukung
oleh peran serta seluruh masyarakat. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan harus dapat
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
32
menggerakkan seluruh sektor dan seluruh masyarakat agar berperan aktif dalam
pembangunan kesehatan menuju masyarakat dalam keadaan sehat yang mandiri.
Gambaran masyarakat Kota Bogor di masa depan yang ingin dicapai melalui
pembangunan berwawasan kesehatan adalah masyarakat yang ditandai oleh situasi
penduduknya yang hidup dalam lingkungan yang sehat dengan perilaku hidup sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil
dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Gambaran keadaan
masyarakat Kota Bogor di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan
berwawasan kesehatan tersebut untuk mewujudkan “KOTA BOGOR SEHAT,
NYAMAN, MANDIRI, DAN BERKEADILAN” .
Kota Bogor Sehat adalah keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas polusi,
tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman
yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan. Perilaku hidup masyarakat
yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko
terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya Nyaman adalah merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan di dalam
sarana kesehatan maupun diluar sarana kesehatan/wilayah. Pada dasarnya kondisi tersebut
dapat terpenuhi oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar, mudah
diakses, mendapat pelayanan yang baik, ramah dan ber etika dari petugas kesehatan,
kualitas lingkungan dengan kondisi yang sehat dan bersih dari tingkat pencemaran
(meliputi air, tanah dan udara) dapat dikendalikan dengan baik.
Mandiri adalah kemampuan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non
ekonomi. Pemerintah menggerakkan masyarakat, secara bersama-sama agar dapat
berpartisipasi dalam menyediakan sumber pembiayaan kesehatan secara individu maupun
kelompok guna memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan kepada lembaga
pembiayaan kesehatan yang disepakati untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu yang dimaksudkan disini adalah pelayanan
kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai
dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya kemandirian
masyarakat melalui dukungan pemerintah dapat terciptanya lingkungan dan perilaku
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
33
hidup sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat sehingga derajat kesehatan
perorangan, keluarga, dan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal
Berkeadilan adalah tersedianya akses kesehatan dasar yang murah, merata dan
terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian
MDG’s dilanjutkan SDG’s dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya
angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 misi pembangunan kesehatan
Kota Bogor sebagai berikut :
a. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu, terjangkau dan nyaman
Guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor Sehat diperlukan sarana dan prasarana
kesehatan yang sesuai dengan standar, pelaksana pelayanan kesehatan yang mampu
memenuhi tuntutan masyarakat serta masyarakat memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.
Misi ini dilakukan dengan meningkatkan mutu sarana kesehatan baik dari kualitas
maupun kuantitas, kemudahan akses masyarakat miskin terhadap layanan
kesehatan ditingkat dasar dan rujukan, dan meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat.
b. Menggerakkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan lingkungannya.
Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga dan
beserta masyarakat, pemerintah dan swasta serta lingkungannya. Apapun peran
yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk
secara mandiri menjaga kesehatannya, hanya sedikit yang akan dapat dicapai.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan lingkungannya
mengandung makna bahwa masyarakat secara bersama –sama menciptakan kondisi
kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, salah satu upaya
kesehatan pokok atau misi sektor kesehatan adalah mendorong kemandirian
masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu,
keluarga dan lingkungan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kemandirian
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
34
masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat bagi sendiri, keluarga dan
lingkungannya. Untuk terselenggaranya tugas ini penyelenggaraan upaya kesehatan
yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif yang didukung
oleh upaya kuratif dan rehabilitatif dengan mengedepankan upaya-upaya penyehatan
lingkungan untuk terwujudnya lingkungan sehat.
c. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional
dan amanah
Guna mewujudkan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, menjadi
tanggung jawab sektor kesehatan, penyediaan, pengawasan, peningkatan kualitas
dan kuantitas tenaga yang bekerja dengan etika profesi selalu selalu meningkatkan
profesionalismenya yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan kesempurnaan
kerja serta amanah yang didasarkan pada tanggung jawab dan akuntabilitas pada
masyarakat.
d. Menyelenggarakan Tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan
akuntabel.
Penyelenggaraan tata kelola sumber daya kesehatan dilakukan dengan
meningkatkan manajemen kesehatan yang transparan dan akuntabel melalui
peningkatan kualitas tata kelola sarana dan prasarana serta peningkatan transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Arah pembangunan kesehatan yang tercermin dalam Visi dan Misi Dinas
Kesehatan tidak lepas dari arah dan kebijakan pembangunan Kota Bogor secara
keseluruhan sebagaimana tergambar dalam rumusan Visi dan Misi Kota Bogor.
Secara khusus sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan di Kota Bogor
sebagaimana terlihat dalam kebijakan yang memprioritaskan pembenahan aspek
SDM yang merupakan bidang garapan utama sektor kesehatan.
C. Tujuan , Sasaran, Strategi
Dalam setiap misi mengandung Tujuan dan Sasaran diuraikan sebagai berikut:
1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna merata,
bermutu, terjangkau dan nyaman
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
35
a. Tujuan
Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna
merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
b. Sasaran
- Meningkatnya mutu sarana kesehatan
- Meningkatnya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
c. Strategi
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
- Peningkatan sarana kesehatan pemerintah dan swasta yang memenuhi
standar.
- Pembinaan, Peningkatan dan pemenuhan sarana kesehatan pemerintah dan
swasta
- Peningkatan pengembangan program dan kualitas pelayanan kesehatan
dasar serta rujukan
- Peningkatan kualitas pelayanan PONED dan sistem rujukan
- Peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas
- Peningkatan akses informasi, edukasi dan penjaringan kesehatan pada
remaja
- Peningkatan pelayanan kesehatan khusus pada masyarakat
- Peningkatan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko
- Peningkatan perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat
- Penigkatan pengamatan penyakit, pecegahan, deteksi dini dan
penanggulagan faktor risiko
- Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan
- Pemenuhan obat sesuai standar
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
36
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga,
dan lingkungannya
a. Tujuan
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga,
dan lingkungannya
b. Sasaran
- Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat mengenai
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi sendiri dan lingkungannya
c. Strategi
- Peningkatan promosi PHBS dan pemberdayaan ke masyarakat ;
- Pengembangan kesehatan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat
3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional
dan amanah
a. Tujuan
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional
b. Sasaran
Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional
c. Strategi
Regulasi tenaga kesehatan sesuai standar dan kompetensi
4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan
akuntabel
a. Tujuan
Meningkatkan manajemen kesehatan yang transparan, dan akuntabel
b. Sasaran
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pembangunan pada Dinas kesehatan
c. Strategi
- Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai rencana
kebutuhan
- Peningkatan akses dan informasi kinerja dan keuangan penyelenggaran
pembangunan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
37
- Peningkatan standar pelayanan kesehatan
D. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang akan dijadikan
acuan dalam setiap program dan kegiatan. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran
dengan kebijakan yang ditetapkan adalah:
1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna merata,
bermutu, terjangkau dan nyaman
- Meningkatkan akses sarana dan prasarana serta informasi kesehatan ke masyarakat
- Meningkatkan sistem perizinan dan akreditasi sarana kesehatan pemerintah dan
swasta
- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan rumah sakit pemerintah dan
swasta
- Meningkatkan mutu layanan di tingkat pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II
- Meningkatkan penataan pelayanan kesehatan mampu PONED dan sistem rujukan
di PPK I dan PPK II
- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada remaja
- Meningkatkan pelayanan kesehatan khusus pada masyarakat
- Meningkatkan pencegahan, deteksi dini dan pengendalian faktor resiko
- Perbaikan gizi masyarakat
- Meningkatkan pencegahan, deteksi dini dan pengendalian faktor resiko
- Meningkatkan sistem kewasapadaan dan deteksi dini, pelayanan dan aksesbilitas
pencegahan dan penanggulagan faktor risiko
- Meningkatkan Pengawasan dan ketersediaaan obat sesuai standar
- Meningkatkan produk obat dan makan kemasan yang tersertifikasi
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga,
dan lingkungannya
- Meningkatkan promosi kesehatan melalui upaya kesehatan bersumber masyarakat
- Meningkatkan pengembangan kesehatan lingkungan dan tidak mempunyai faktor
risiko buruk bagi kesehatan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
38
3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional dan
amanah
- Meningkatkan tenaga kesehatan melalui perencanaan rekrutmen tenaga dan
pendidikan serta pelatihan sesuai kompetensi.
4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan, dan
akuntabel
- Meningkatkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
- Meningkatkan sistem capaian kinerja dan keuangan sesuai standar
- Meningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
39
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
A. Rencana Program
Berdasarkan uraian visi misi kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan
program/kegiatan, untuk periode 2015-2019 Dinas Kesehatan Kota Bogor telah
mengagendakan rencana program/kegiatan yaitu :
1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna merata,
bermutu, terjangkau dan nyaman
a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
c. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
d. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
i. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
j. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
k. Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu,
keluarga, dan lingkungannya
a. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang
profesional dan amanah
a. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
40
4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan, dan
akuntabel
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
B. Kegiatan
Untuk mencapai hasil yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam kurun
waktu 2015-2019 telah menyusun program/kegiatan yang terdiri dari :
1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan sebagai
berikut:
Pembangunan puskesmas
Pembangunan puskesmas pembantu
Pengadaaan puskesmas keliling
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Pengadaaan sarana dan prasarana keliling
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan jaringannya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:
Penyusunan standar kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
41
3. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan sebagai berikut:
Pemberian layanan kesehatan di sarana kesehatan dasar dan rujukan
Pelayanan operasi katarak
Pelayanan kesehatan THT
Pelayanan sunatan masal
Penanggulangan ISPA/Pneumonia
Penanggulangan penyakit filariasis
Penanggulangan penyakit demam berdarah dengu
Penanggulangan penyakit TB Paru
Penanggulangan penyakit diare
Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu/PD3I
Pelayanan penyakit tidak menular
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan
kegiatan sebagai berikut:
Penyuluhan kesehatan bagi wanita usia subur, ibu hamil, ibu bersalin dan
ibu nifas dan keluarga
Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil
Pelayanan kesehatan ibu nifas
Pelayanan kesehatan neonatus
Penanganan komplikasi ibu bersalin
Penanganan komplikasi neonatus
Pelayanan KB
Imunisasi wanita usia subur
Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
42
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan kesehatan anak balita
Pelayanan kesehaan bayi
Pelayanan kesehatan pada anak balita
Imunisasi bagi bayi
Imunisasi bagi anak balita
Deteksi dini tumbuh kembang balita
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program Upaya Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:
Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Penjaringan kesehatan pada anak pra sekolah
Penjaringan kesehatan pada anak sekolah
Penjaringan kesehatan pada
Pelayanan konseling remaja
Pendidikan kesehatan peduli remaja
Pembinaan peer conselor di sekolah
Pembinaan dokter kecil di sekolah
Penanganan kasus kekerasan pada anak
Usaha kesehatan gigi di sekolah
Pelayanan kesehatan gigi di puskesmas
Pelayanan laboratarium di puskesmas
Pelayanan pemeriksaan haji di puskesmas
Pembinaan kelompok olah raga
Pembinaan keluarga rawan kesehatan
Pembinaan keluarga mandiri
Pembinaan POS upaya kesehatan kerja
Penanganan dan pembinaan pasien gangguan kesehaan jiwa
Pelayanan katarak bagi keluarga miskin
Penjaringan dan penanganan gangguan refraksi pada anak sekolah
Pembinaan pengobat tradisional
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
43
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular
Penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular
Pembinaan posbindu dalam penanggulangan penyakit tidak menular
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia dengan kegiatan sebagai
berikut:
Pelayanan kesehatan lansia di POSBINDU
Pelayanan kesehatan ramah lansia di puskesmas
Pembinaan lansia di masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainny
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Peningkatan gizi lebih
Perbaikan gizi mayarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular
Puskesmas yang melaksanakan penyakit tidak menular terintegrasi
Posbindu yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular
Pelayanan kesehatan pada orang gangguan jiwa
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
44
Pembinaan kelompok olah raga
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan
sebagai berikut:
Pencegahan dan pemberantasn penyakit DBD
Pencegahan dan pemberantasn penyakit TB Paru
Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV
Pencegahan dan pemberantasan penyakit pneumonia
Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare
(Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
Peningkatan Imunisasi
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
45
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik
esensial
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan
sebagai berikut:
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan sebagai berikut:
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Peningkatan sarana prasana lingkungan sehat
Inspeksi sarana prasana lingkungan
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14. Program Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
Kajian dan perencanaan SDM kesehatan
Pendidikan dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan sistim informasi
Rekruitmen tenaga
Penyusunan laporan
Evaluasi dan Monitoring
Revisi Renstra Dinkes 2015-2019
46
C. Indikator Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu program yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dari
setiap program pembangunan kesehatan 2015-2019. Telah ditetapkan sebagai
berikut: (dalam tabel)
Awal Akhir Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
1Rasio Puskesmas : penduduk (1:30.000) 1: 41.667 1: 30.000 Persentase puskesmas/pustu yang
terbangun
86,9 86,9 8.000 90,2 8.500 93,4 9.500 96,7 9.000 100 9.000 100
Persentase Puskesmas rawat inap per
kecamatan
50 50 67 84 100 100 100
Persentase puskesmas dengan
SIMPUS/SIR
0 4,2 25 64 80 100 100 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan dan
Peningkatan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Persentase sarana kesehatan yang
memenuhi standar
69 73 Persentase sarana kesehatan pemerintah
yang terakreditasi nasional
0 0 1.050 16,7 2.100 48 2.200 72 3.250 100 3.350 100 Akreditasi
Persentase Sarana kesehatan swasta yang
terakreditasi
65 75 80 85 90 95 95 Pembinaan dan Pengendalian
Sarana Kesehatan Pemerintah
dan Swasta, Peningkatan
Pelayanan Labkesda
2 Persentase masyarakat yang memiliki
jaminan kesehatan
62 100 Persentase penduduk miskin yang memiliki
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
30 62 66 70 90 100 100 Pelayanan Kesehatan
Masyarakat miskin dan JPKM,
Jaminan Kesehatan bagi
Penerima Bantuan Iuran diluar
kuota Jamkesmas
Persentase cakupan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan masyarakat miskin
100 100 100 100 100 100 100 Pengelolaan Dana Kapitasi
JKN, Monev JKN
Persentase kunjungan dokter pada keluarga
pra sejahtera (Home Visite)
0 81 82 83 84 85 85
3 Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang
mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai
standar
96 96,5 900 97 1.150 100 1.200 98 1.300 98 1.350 98 Pelayanan Keselematan
Ibu Melahirkan dan Bayi
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang
mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai
standar
92 92 92,5 100 93,5 94 94
Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi
Baru Lahir sesuai standar
100 100 100 100 100 100 100
Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran
hidup
3 per 1000
Kelahiran Hidup
3 per 1000
Kelahiran
Hidup
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Pelayanan kesehatan Balita yang mendapat
pelayanan kesehatan
100 100 200 100 300 100 400 100 400 100 500 100 Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar
100 100 2.141 100 3.500 100 3.600 100 4.000 100 4.000 100
Revitalisasi Puskemas
dan jaringannya
Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
95 per
100.000
kelahiran
Hidup
Rasio kematian ibu per 100.000 Kelahiran
hidup
105 per 100.000
kelahiran Hidup
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya aksesbilitas
masyarakat terhadap layanan
kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
Meningkatnya mutu sarana
kesehatan
Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019
REVIEW RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Program
Awal Akhir Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Program
Persentase remaja yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
39 40 43 45 48 50 50
Persentase kunjungan rawat jalan gigi
dalam wilayah puskesmas yang tertangani
100 100 100 100 100 100 100 Upaya Kesehatan Khusus
Persentase pemeriksaan laboratorium di
Puskesmas
10% 13% 15% 18% 20% 20% 20%
Persentase calon jemaah haji yang
memenuhi syarat kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase keluarga mandiri 81,80% 83% 85% 88% 90% 92% 92%
Persentase penjaringan gangguan refraksi
pada anak sekolah
20% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Persentase penyehat tradisional yang
memenuhi syarat
20% 50% 60% 65% 70% 75% 75%
Persentase lansia yang dibina 100 100 600 100 700 100 700 100 800 100 800 100 Pelayanan Kesehatan
Remaja dan Lansia
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 100 100 100 100 100 100
Persentase balita gizi buruk 0,35 0,15 Persentase Balita gizi kurang 8 8 2.030 7,5 2.500 7 2.700 6,5 3.000 6 3.000 6 Peningkatan Gizi
Masyarakat
Persentase Balita Pendek 2,48 2,37 2,28 2,2 2 2 2
Persentase cakupan ASI Ekslusif 53,7 49,5 53 60 65 65 65
Persentase Ibu hamil KEK 7 5,7 5 4,5 4 4 4
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 100 100 100 100 100 100 Pengendalian faktor Risiko
Penyakit Tidak Menular
Pelayanan kesehatan penderita diabetes
melitus
100 100 100 100 100 100 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan
Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi
60 70 80 90 95 100 100
Persentasi posbindu yang melaksanakan
Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi
25 35 40 45 50 55 55
Pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat
100 100 100 100 100 100 100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
(15-59)
100 100 100 100 100 100 100
Persentase kelompok olah raga yang dibina 69 72 75 78 80 83 83
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penderita DBD yang Ditangani 100 100 3.700 100 3.950 100 4.200 100 4.500 100 4.800 100 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
DBD
Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD 93,5 94 94,5 95 95,5 96 96
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Perbaikan Gizi Masyarakat
Awal Akhir Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Program
85 86 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100 100 100 100 100 100 100 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 91,4 91,52 91,64 91,76 91,88 92 92
Persentase Angka konversi TBC 82 83 84 85 86 87 87
Persentase keberhasilan pengobatan TBC
(succes rate)
91 86 87 88 89 90 90
Prevalensi penderita HIV 5 3 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi HIV
100 100 100 100 100 100 100 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit HIV
Persentase pengetahuan Komprehensif HIV
AIDS Usia 15-24 tahun
68,4 70 75 80 85 95 95
Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC) 6,6 10 15 20 25 30 30
Persentase ODHA yang mendapat Anti
Retroviral Therapy (ART)
45,4 65 70 75 80 85 85
Persentase penemuan diare balita 96,7 96,8 96,9 97 97,1 97,2 97,2
Persentase cakupan imunisasi dasar
lengkap pada bayi
80 81 82 83 84 85 85
Penemuan Penderita Pneumonia Balita 78,6 80 85 90 95 100 100
Persentase desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <
24 jam
100 100 100 100 100 100 100
Persentase jenis obat dengan tingkat
ketesediaan minimal 18 bulan
97 100 4.600 100 5.080 100 5.560 100 6.030 100 6.100 100 Pengadaan Obat-obatan
Persentase produk makanan dan farmasi
yang diuji memenuhi syarat kesehatan
90 95 98 99 100 100 100 Pengendalian Obat dan
Makanan
2015 2019 Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
1 Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%) 65 67 Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
% Rumah Tangga ber-PHBS 61,7 63 4.250 64 4.825 65 5.225 66 5.600 67 5.650 67 Peningkatan Promosi
Kesehatan
Persentase kawasan yang mematuhi
Perda KTR
45 75 Persentase Institusi yang Menerapkan KTR 22,49 45 67 69 71 73 73 Penerapan Kawasan Tanpa
Rokok
MISI 2 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan individu, keluarga, dan lingkungan
Meningkatnya pengetahuan
dan kemandirian masyarakat
mengenai Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat dan
lingkungannya
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019Indikator Sasaran
Target Kinerja
PROGRAM Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Pengawasan Obat dan Makanan
No Sasaran
Persentase angka kesembuhan TBC (cure
rate)
Awal Akhir Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Program
Persentase RW siaga 34,6 34,6 35 35 40 45 45 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Persentase Posyandu Purnama Mandiri 55 55 60 65 70 75 75 Peningkatan Kinerja UKBM
Persentase Rumah Sehat80,25 82,5
Persentase akses jamban keluarga 79,3 80,5 1.460 81 1.880 81,5 2.065 82 2.235 82,5 2.4 82,5 Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
Persentase akses minum 87,4 89 92 95 98 100 100
Persentase akses Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat %
27,6 29,5 30 30,5 31 31,5 31,5 Pembangunan IPAL Limbah
B3
Persentase kelurahan STBM 0 40 60 70 80 90 90
Persentase TTU Yang memenuhi syarat 54 56 58 60 62 64 64
Persentase TPM Yang memenuhi syarat 58 60 62 64 66 68 68
Persentase POS Upaya Kesehatan Kerja
(UKK) yang dibina
60% 70% 80% 90% 100% 100% 100%
2015 2019 Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
Persentase tenaga medis dan non medis
sesuai kebutuhan
100 100 Persentase perencanaan rekrutmen tenaga
medis dan non medis sesuai kebutuhan
40 0 45 0 75 0 90 500 95 550 95 Rencana Kegiatan tahun
2018
Persentase tenaga kesehatan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai
kompetensi
40 45 75 90 95 95
Jumlah tenaga kesehatan dan sertifikasi
teregistrasi
40 45 75 90 95 95
Persentase tenaga kesehatan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai
kompetensi
40 45 75 90 95 95
2019
MISI 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional
3 Meningkatnya ketersediaan
dan pemerataan tenaga
kesehatan yang profesional
Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Program Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018
Pengembangan Lingkungan
Sehat
No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Awal Akhir Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019No Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja
Program
2015 2019 Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta) Target (Rp Juta)
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
operasional perangkat daerah
100 100 1.269 100 1.300 100 1.350 100 1.400 100 1.450 100 Pengelolaan Rumah Tangga
OPD
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur
100 100 100 100 100 100 100 Pengadaan Inventaris kantor,
Pemeliharaan Berkala
Inventaris Kantor, Revitalisasi
Gedung Dinas Kesehatan
CC A Nilai
LAKIP Dinas
Kesehatan
60 60 65 70 71 81 81 Penyusunan Perencanaan dan
pelaporan OPD
Persentase rekomendasi atas hasil
pemeriksaan BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
100 100 Persentase tidak lanjut atas rekomendasi
hasil review laporan keuangan
100 100 100 100 100 100 100 Workshop Perencanaan
Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat C B Nilai Indek Kepuasan Masyarakat 2,5 3 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5
MISI 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang transparan dan akuntabel
4 Meningkatnya transparansi
dan akuntabilitas
penyelenggaraan
pembangunan pada Dinas
kesehatan
Penilaian AKIP Dinas
Kesehatan
Indikator Kinerja ProgramKondisi Kinerja
Awal
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Target Kinerja
ProgramKondisi Akhir
(2019)
Indikasi Kegiatan Tahun
20172015 2016 2017 2018 2019No Sasaran Indikator Sasaran
76 85 90 95 19 9,5
Penambahan puskesmas 8
Pensiun
Mutasi