EKSISTENSI LEMBAGA KEPOLISIAN EKSISTENSI LEMBAGA KEPOLISIAN INDONESIAINDONESIA

Bambang Widodo UmarEmail: bw_umar@hotmail.com

08129644455

BAILLUW

Satpam Kolonial Belanda di Batavia

KONSEPSI KEPOLISIAN

• FALSAFAH BANGSA

• IDEOLOGI NEGARA

• TUJUAN NEGARA

• BENTUK NEGARA

• SUSUNAN NEGARA

• SISTEM PEMERINTAHAN

• SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

• ASPIRASI BANGSA TENTANG KAMTIBMAS & GAKKUM KONSEPSI KEPOLISIAN

EKSISTENSI

KEPOLISIAN

LEJITIMASI KEPOLISIAN

1. LANDASAN IDEAL/ASAS KEPOLISIAN

2. TUJUAN KEPOLISIAN

3. FUNGSI KEPOLISIAN

4. TUGAS KEPOLISIAN

5. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN

6. ASAS-ASAS KEPOLISIAN

7. WEWENANG DAN TG JWB KEPOLISIAN

8. PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN

9. HUBUNGAN-2 KEPOLISIAN

DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG

UU KEPOLISIAN

& UU/PERUUAN LAINNYA

MENGAPA PERLU UNDANG-2 KEPOLISIANMENGAPA PERLU UNDANG-2 KEPOLISIAN

1. SETIAP MASYARAKAT PERLU HUKUM

BENTUK-2 HUBUNGAN WARGA MASY. DLM KEHIDUPAN BERSAMA

MENGATUR

MEMAKSA

2. HUKUM = KAIDAH-2 DLM MASY DICIPTAKAN DGN HARAPAN UTK DIPATUHI,

TUJUANMASY

HIDUP HARMONI

3. KENYATAAN BAHWA HUKUM TDK SELALU DIPATUHI ==> TERJADI PELANGGARAN THD HUKUM/KAIDAH-2 DLM MASY ==> DPT MEMBAHAYAKAN /MERUPAKAN ANCAMAN BAGI KELANCSUNGAN/KEUTUHAN MASY.

4. * MENGAWASI AGAR HUKUM DIPATUHI

* MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PELANGGARAN

* MENINDAK PARA PELANGGAR

MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM

• TUGAS • KEWENANGAN • TANGGUNG JAWAB

KEPOLISIAN

DIWADAHIDALAM

ORGANISASI

KEPOLISIAN

TERDIRI DARI SUSUNAN PENGEMBANGAN FUNGSI

KEPOLISIAN

DI DALAM HUKUM KEDUDUKAN POLISI SAMA DENGAN WARGA NEGARA LAINNYA DAN WAJIB

MENJUNJUNG HUKUM

PERLU UU YG MENGATUR TTG:

AGAR TIDAK TERJADI : TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKAN HUKUM.

UNDANG-UNDANG POLRI

TUGAS, STATUS, ORGANISASI, WEWENANG DAN TANGGUNG

JAWAB POLISI.

-HAK WARGA MASY. UTK BERPARTISIPASI DLM TUGAS POLISI.

-HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASI POLISI

&

TUJUAN KEPOLISIAN 1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, TUJUAN

KEPOLISIAN MENGACU PADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDAN KONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.

FALSAFAH/

IDEOLOGI NEGARA

SISTEM KETATA NEGARA

TUJUAN KEPOLISIA

N

2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN KEPOLISIAN SENDIRI YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA DAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARI KONSTITUSI DARI NEGARA YBS.

TIGA DIMENSI DALAM KONTEKS FUNGSI KEPOLISIAN

Yuridis Sosiologis

Politik

POLRI

Perspektif Negara Integralistik/Negara Organik

FUNGSI KEPOLISIAN

DIMENSI POLITIS

DIMENSI YURIDIS

FUNGSI KEPOLISIAN UMUM

FUNGSI KEPOLISAN KHUSUS

DIMENSI SOSIOLOGIS

DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG SECARA SWAKARSA DIBENTUK

OLEH/TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM TATA KEHIDUPAN

MASYARAKAT

FUNGSI KEPOLISI

AN

FUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN OLEH LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA DLM RANGKA PENGAWASAN POLITIS

(MPR-DPR-PRESIDEN-MA)

F. KEP DIMENSI POLITIS

MELEKAT PD FUNGSI-FUNGSI UTAMA

ADMINISTRATIF NEGARA

meliputi

1) FUNGSI PENGATURAN

2) FUNGSI PERIJINAN

3) FUNGSI PELAKSANAAN SENDIRI TUGAS POKOK

4) FUNGSI PENGELOLAAN PEMILIKAN NEGARA

5) FUNGSI KEAMANAN

6) FUNGSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

BAGIAN DARI

ADMINISTRASI NEGARA

F. KEP DIMENSI YURIDIS

F.KEPOL UMUM

DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI. (POLRI) SBG LEMBAGA PEMERINTAHAN

TUGAS ADMINISTRASI KHUSUS SESUAI DGN UNDANG-UNDANG YG MENJADI DASAR HUKUMNYA

F.KEPOL ADMINISTRA

TIF

F.KEPOL YUDIKATI

FKHUSUS UTK MENGAWASI/MENEGAKKAN TINDAKAN-TINDAKAN ADMINISTRATIF

KHUSUS MENGAWASI/MENEGAKKAN TINDAKAN-TINDAKAN YUDIKATIF

Lingkup kompotensi Sesuai UU

Lingkup kompotensi * Orang * Tempat * Waktu F.KEPOL

KHUSUS

BAGIAN DARI C J S

F. KEP DIMENSI SOSIOLOGIS

BAGIAN DARI SISTEM SOSIAL

LEMBAGA

-2

FUNGSI KETERTIBAN

• MENJAMIN KEHARMONISAN SOSIAL

• PERLINDUNGAN TERHADAP KELEMBAGAAN SOSIAL

• MENJAGA DAN MENEGAKKAN NORMA-NORMA SOSIAL

MA

SY

AR

AK

AT

SEJARAH LAHIRNYA LEMBAGA KEPOLISIAN di INDONESIA

GEO DEMO SDA IDEO POL EK SUSBUD HANKAM

(FAKTOR-FAKTOR SOSIO STRUKTURAL)

POLRI

POLISI SBGLEMBAGA

SOSIAL

AWAL MULA ORGANISASIKEPOLISIAN

MASAKEMERDEKAAN

KERAJAAN-2NUSANTARA

MASAPENJAJAHAN

8 7 6 5 1 2 3 4

4 3 1 2

JOGOBOYO, JAYENGSEKAR, PECALANG DLL

WARISAN BHAYANGKARA - MOJOPAHIT

BALJUW ► polisi VOC

BUTYO ► polisi regional

POLISI NEGARA

Organisasi kepolisian di Indonesia di kenal sejak didirikannya Baljuw oleh J.P Coen (Satpam VOC, 1620), sebelum itu di kenal lembaga kepolisian adat a.l Jogoboyo, Jayengsekar, Pecalang.

Mengikuti sejarah di Perancis abad ke 16 bhw fungsi kenegaraan dipegang oleh satu organ/lembaga, waktu itu dikenal lima fungsi kenegaraan yang menjelma dalam lima organ, yaitu : fungsi diplomacie, defencie, financie, justicie & policie.

Pengembangan organ/lembaga policie (wohlfahrtpolizei) sbg lembaga yang sederajat dengan legislatif, eksekutif dan yudikatif telah menimbulkan bentuk negara absolute monarchie, di sisi lain mendorong timbulnya paham pemisahan kekuasaan (Trias Politika).

Fungsi policie sendiri kemudian dikembangkan menjadi : (1) politie (sicherheitpolizei) - mengusahakan rust en order; dan (2) policie (wohlfahrtpolizei) - membantu masyarakat menyelenggarakan kemakmuran (bestuur).

Pemahaman tsb diadopsi oleh Van Vollenhoven - fungsi polisi (Staatsrech

Overzee) di tanah jajahan Hindia Belanda (Indonesia) yaitu : (1)

Mengawasi agar rakyat (masyarakat) melaksanakan kewajibannya sbg

warga suatu Negara (publieke-plicht); (2) Menyelidiki scr aktif/menyidik

tdk dilaksanakannya publiek-plichten; (3) Memaksa/mewajibkan

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada agar warga

negara dan penduduk mematuhi kewajiban-kewajibannya; (4)

Memaksakan/mewajibkan tanpa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang khusus (langsung), agar warga negara mematuhi

kewajiban-kewajibannya (gerede dwang);

Fungsi kepolisian di Indonesia tdk terbatas pada organisasi Polri saja, ttp juga pada organisasi lain (departemen-departemen). Fungsi Polri sendiri adl alat ngr penegak hukum (seluruh jenis tindak pidana), pelindung, dan pelayanan masyarakat.

Setelah kemerdekaan negara R.I 1945, kedudukan organisasi polisi Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri. 1 Juli 1946 berubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara dalam sistem perintahan R.I Parlementer, organisasi polisi berada di bawah Perdana Menteri.

Tahun 1961 Polri sebagai salah satu unsur ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) - UU Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Fungsinya selain sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pelayanan masyarakat juga menjadi alat “stabilisator” pembangunan (alat politik pemerintah). Kedudukan di bawah Departemen Hankam.

Baca buku Perkembangan Kepolisian di Indonesia (M. Oudang). buku Hukum Kepolisian (Momo Kelana). buku Sejarah Kepolisian di Indonesia (Mabes Polri).

BUDAYA ORGANISASI POLRIO

PER

AS

ION

AL

Faksafah

Doktrin

Regulasi

Organisasi & Manajemen

TataranKewenangan

Akuntabilitas

Pancasila & UUD 1945

Tri Brata, Catur Prasetya

UU No. 2 Thun 2002, UU No. 8 Tahun 1981

KO

NS

EP

TU

AL

UM

UM

• Kepemimpinan • Struktur tugas• Rumusan tugas• Sistem rekrutmen• Sistem pendidikan & latihan• Siklus manajemen personel

• Satuan fungsi• Satuan khusus• Sistem anggaran• Sistem Penugasan• Sistem Mutasi• Sistem Binkar

• Hubungan Lintas Dep• Hubungan lintas fungsi kepol• Hubungan dg Militer

• Kontrol internal • Kontrol eksternal• Kontrol budget

• Tataran sistem keamanan• Koordinasi kerja

• Kontrol Legislatif • Kontrol yudikatif• Kontrol media

L A

N

D

A

S

A

N

Fungsi & Tugas POLRIFungsi & Tugas POLRI

FIGHT CRIME, HELP DELINQUENT, LOVE HUMANITY (Nilai Universal)

SETIA KPD NEGARA DAN PIMP-NYA, ENYAHKAN MUSUH NEG., AGUNGKAN NEG, TDK TERKAIT TRISNA PD. SESUATU

ABADI UTAMA, WN TAULADAN, WAJIB JAGA TIB. PRIBADI NEGARA.

Fungsi & Tugas TNIFungsi & Tugas TNI

LINDUNGI WARGA (protecting people)Dari: GANGGUAN KEJAHATAN & BENCANA

LINDUNGI WARGA (protecting people)Dari: GANGGUAN KEJAHATAN & BENCANA

PELIHARA KAMTIBUM(Maintaining security & order)TANGGULANGI KEJAHATAN(Fighting crime)

TEGAKKAN KEDAULATAN NGRA.PELIHARA KEUTUHAN NKRIBerdasarkan P.S & UUD’45

LINDUNGI SEGENAP BANGSA & SELURUH TUMPAH DARAH;

Dari: ANCAMAN & GANGGUANKEUTUHAN

LINDUNGI SEGENAP BANGSA & SELURUH TUMPAH DARAH;

Dari: ANCAMAN & GANGGUANKEUTUHAN

Jati

dIri

TENTARA RAKYAT

TENTARA NASIONAL

TENTARA PEJUANG

WARGA NEG. RIBERSENDIKAN

PANCASILA

PATRIOT TAKKENAL

MENYERAH

KESATRIA YGBERTAQWA PD

TUHAN YME

Jati diri :

FUNGSI & TUGAS : POLRI – TNI (ABRI)(Pendekatan State Security)

PELAYAN MASYARAKAT (public servoce)Pelayanan SIM, STNK, BPKB, Srt Kelakuan baik

PELAYAN MASYARAKAT (public servoce)Pelayanan SIM, STNK, BPKB, Srt Kelakuan baik

PEMBAGIANPEMBAGIAN DISTRIBUSIDISTRIBUSI

LEGISLATIVE EXECUTIVE YUDICATIVELEGISLATIVE EXECUTIVE YUDICATIVE

PUBLIC AMENITY

LAW & ORDER

PUBLIC SAFETY

COMMUNITY PROTECTION

NATIONAL DEFENSE

TRAMTIBUM KAMTIBMAS

GAKKUM

TRAMTIBUM KAMTIBMAS

GAKKUM

KESELAMAT AN

MASYARAKAT

KESELAMAT AN

MASYARAKAT

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

PERTAHA NAN

NEGARA

PERTAHA NAN

NEGARA

DEMOKRASI ?

INTEGRALISTIK

PELAYANAN MASYARAKATPELAYANAN

MASYARAKAT

KEKUASAAN

KORELASI DG POLITIK

TERTIB SIPIL

PEMERINTAH DAERAH/BANTUAN MASY

LINTAS DEPARTEMEN

DARURAT MILITER KEADAAN PERANG

POLRI

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

ANC KTDK TERTIBAN/KRIMINAL

DARURAT SIPIL

ANC MILITER

BENCANA ALAM/KRIMINALITAS/KONFLIK ANTAR POK/ANC POK /KEKERASAN B’SENJATA/PERANG

TNI + MOBILISASI KOMBATAN

KEPASTIAN HUKUM, WILAYAH OTORITAS DAN TG JAWAB, MEKANISME DAN PROSEDURE ALIH KOMANDO/PEMEGANG KEKUASAAN SESUAI

STATUS KEADAAN YANG DITETAPKAN

PELAKSANA

GABUNGAN TNI

POLRI DIGARIS BELAKANG

KORELASI DENGAN PERTANAHAN

KEKERASAN POK ANC BERSENJATA

MOBILISASI KOMBATAN

ANCAMAN THD KAMNEGANCAMAN THD KAMNEG

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

GREYAREA

GREYAREA

ESKALASIESKALASIESKALASIESKALASI

TERRORISME KERUSUHAN MASSA/KONFLIK ETNIK SUBVERSI INSURJENSI, BERONTAK/SEPARATISME

TERRORISME KERUSUHAN MASSA/KONFLIK ETNIK SUBVERSI INSURJENSI, BERONTAK/SEPARATISME

TNITNIPOLRIPOLRI

INTERNALSECURITY

YANGIDENTIK DGN

KAMNEG

INTERNALSECURITY

YANGIDENTIK DGN

KAMNEG

BAHAYA:KONSEP INI - BEROPERASI TERLAMPAU DINI TIDAK INGIN AMBIL RESIKO

- CENDERUNG MENCURIGAI, MENJEBAK RAKYAT SENDIRI

- INTERVENSI MILITER PADA KEHIDUPAN SIPIL.KARENA ITU : GREY AREA BISA DITANGANI DENGAN: COMBINED OPERATION;

TNI MEMBANTU TUGAS-TUGAS POLRI.

EKSTERNALSECURITY

YANGIDENTIK DGN

HANNEG

EKSTERNALSECURITY

YANGIDENTIK DGN

HANNEG

SISHANKAMNAS SISHANKAMNAS

ANCAMAN DARI DALAM NEGERI

(PELANGGARAN HUKUM)

KEAMANAN DALAM NEGERI

(PENEGAKAN HUKUM)INTELEJEN

FUNGSI PEMERINTAHAN

KEBIJAKAN PPNS/APRT GAKKUM / POLRI

GOODGOVERNANCE

KEAMANANMANUSIAWIPERTAHANAN

ANCAMAN MILITERDARI LUAR NEGERI

ANCAMAN TERHADAP:• KESEJAHTERAAN• KESELAMATAN• KEMERDEKAAN• HAK ASASI

TNI

FUNGSIINTERDEP

KEAMANAN NASIONAL

POSISI LEMBAGA KEPOLISIANASPEK DEPARTEMEN LPND DI BAWAH

MENDAGRILEMBAGA KHUSUS

(Sejajar Jagung)

DEPARTEMEN KEAMANAN

TATA HUKUMTATA HUKUM Ubah UU a.l :Ubah UU a.l :

No. 2/2002 & UU No. 2/2002 & UU

No. 8/1981 No. 8/1981

Ubah UU No. Ubah UU No. 2/2002 & UU No. 2/2002 & UU No. 8/19818/1981

Ubah UU No. Ubah UU No. 32/200432/2004

UU No. 2/2002UU No. 2/2002 Ubah UU 2/2002Ubah UU 2/2002 Ubah UU Ubah UU

Kehakiman & Kehakiman &

KejaksaanKejaksaan Ubah UU 8/1981Ubah UU 8/1981

KEBIJAKANKEBIJAKAN PresidenPresiden DPRDPR

PresidenPresiden DPRDPR

PresidenPresiden DPRDPR

PresidenPresiden DPRDPR

PresidenPresiden DPRDPR

ORGANISASIORGANISASI Polisi Nasional & Polisi Nasional & Polisi DaerahPolisi Daerah DesentralisasiDesentralisasi Modified general Modified general staf & directory staf staf & directory staf

Polisi NasionalPolisi Nasional Polisi DaerahPolisi Daerah DesentralisasiDesentralisasi General stafGeneral staf

Otonom pd tkt Otonom pd tkt Polres.Polres. Polisi Pusat Polisi Pusat (administratif)(administratif) Polisi Daerah Polisi Daerah (Operasional)(Operasional)

General staf General staf sistemsistem Modified staf & Modified staf & directorydirectory

Departemental Departemental DesentralisasiDesentralisasi DekonsentrasiDekonsentrasi

MANAJEMENMANAJEMEN OtonomOtonom Civil orientedCivil oriented RAPBNRAPBN

Tdk otonomTdk otonom RAPBNRAPBN

Tdk otonomTdk otonom RAPBN & RAPBN & RAPBDRAPBD

Tdk otonomTdk otonom RAPBNRAPBN

Civil orientedCivil oriented RAPBNRAPBN

PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGASTUGAS

Menteri KepolisianMenteri Kepolisian Dirjen PolisiDirjen Polisi

KapolriKapolri Mendagri, Dirjen

Polisi.

Gubernur, Bupati

Kapolri s/d Kapolri s/d KapolsekKapolsek

Menteri Menteri KeamananKeamanan Dirjen PolisiDirjen Polisi

30 POLDA

4 POLWILTABES (DIHAPUS)

17 POLWIL456 POLRES 4.073 POLSEK

MABESPOLRI

SAT INDUK PUSATBERSERAGAM

SAT INDUK PUSATTIDAK BERSERAGAM

A U X I L I A R YF U N G T I O N

LAKPUSBIN

LAKPUSOPS

TITIK – TITIK PELAYANAN OLEH PENGEMBAN DISKRESI

KODKOD KOD KODKOD

UJUNG TOMBAK – UJUNG TOMBAK POLSEK

POLDA SBG SATUAN INDUK

PENGORGANISASIAN POLRI

POLSEK

POLSEK

POLSEK

Baca Pokok-Pokok Organisasi Polri Skep Kapolri No.Pol : Skep /

SET NCB

KORSPRIPIM

KAPOLRI/WAKAPOLRI

DIV HUMAS DIVBINKUM DIVPROPAM TELEMATIKA PTIK LEMDIKLAT

STRUKTUR ORGANISASI POLRI

ITWASUM SAHLI

DERNBANG DEOPS DE SDM DE LOG

SETUM DENMA

PUS DOKKES PUS KU

AKPOLSEPIM

BAINTELKAM BARESKRIM BABINKAM KORBRIMOB

KAPOLDA/WAKAPOLDAKAPOLDA/WAKAPOLDA

KAPOLDA/WAKAPOLDA

Sat

uan

Per

son

il

Tahun

303.569325.381 338.558

352.484 366.532384.979

7,19 %4,05 %

4,11 %

3,99

%5,03 %

PROGRAM PENGEMBANGAN PERSONIL POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Rib

uan

Tahun

11,165 T

14,862 T

12.282 T13,511 T

16,349 T

Keterangan :Terdiri dari : 1. Belanja Pegawai 2. Belaja Barang 3. Belanja Modal a. Rupiah Murni b. PLN

KENAIKAN ANGGARAN POLRITAHUN 2005 - 2009

Anggaran Polri sewaktu masih tergabung dg ABRI ± 6 – 8TProyeksi kenaikan pertahun ± 10 %

Tercapai16 T

Tercapai18 T

Tercapai23 T

Dal

am

Un

it

Tahun

23,4

0 %

43,1

0 %

13,2

5 %

6,38

%

14,0

0 %

47

58

83

94100

114

PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

21,5

9 %

9,92

%

8,31

%

8,33

%

6,88

%

315

383421

456494

528

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPAL POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

16,3

0 %

22,4

5 %

18,4

5 %

26,3

3 %

3,74

%

38.416

44.679

54.709

64.801

81.86284.923

PROGRAM PENGEMBANGAN RANUM POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

41,8

1 %

39,3

5 %

28,1

5 %

22,1

0 %

17,7

1 %

30.618

43.419

60.503

77.533

94.665

111.427

PROGRAM PENGEMBANGAN RANSUS POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

64,7

3 %

22,5

6 %

18,4

1 %

15,5

5 %

15,0

0 %

237.137

390.642

478.770

566.898

655.026

753.280

PROGRAM PENGEMBANGAN SENPI POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

26,8

0 %

10,0

0 %

10,0

0 %

10,0

0 %

9,95

%

66.683

84.55193009

102.309

112.540

123.733

PROGRAM PENGEMBANGAN RUMDIN POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

15,2

7 %

3,45

%

3,25

%

3,13

%

3,03

%

3.870

4.461 4.615 4.765 49145063

PROGRAM PENGEMBANGAN MAKO POLRITAHUN 2005 - 2009

Dal

am

Un

it

Tahun

25,4

3 %

13,5

7 %

11,8

6 %

10,6

4 %

9,62

%

723.254

907.156

1.030.287

1.152.435

1.275.066

1.397.703

PROGRAM PENGEMBANGAN ALSUS POL POLRITAHUN 2005 - 2009

SEKIAN