PENGALIHAN INSTRUMEN UTANG LUAR NEGERI MENJADI UTANG DALAM NEGERI

Oleh: Dede Hasan Rosadi – 8C Khusus

Abstraksi Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, dibutuhkan sumber daya keuangan yang cukup agar segala anggaran yang sudah direncanakan bisa terealisasi dengan baik. Pemenuhan sumber daya keuangan ini tidak hanya dicukupi dengan pendapatan negara berupa pajak dan pendapatan negara bukan pajak,tetapi dibutuhkan intrumen lain berupa utang negara, terutama dikarenakan kebijakan anggaran yang dianut pemerintah adalah kebijakan defisit, hal ini bukan tanpa sebab, segala perencanaan manajemen keuangan yang dilakukan pemerintah tentu ada maksud dan tujuan, agar kebijakan yang sudah ditetapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana yg tujuan akhirnya adalah memakmurkan kehidupan bangsa ini. Keywords:utang pemerintah,government spending,manajemen utang,sun, makroekonomi

I. Pendahuluan

Pemerintah dalam rangka menerapkan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi makro, kebijakan fiskal melalui APBN telah diarahkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menetapkan kebijakan defisit. Kebijakan ini berguna untuk memacu government spending yang menjadi salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk membiayai defisit, pemerintah mengandalkan berbagai pembiayaan . Sampai saat ini, utang masih merupakan sumber utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit maupun untuk pembayaran kembali pokok utang yang telah jatuh tempo (refinancing). Jumlah utang negara saat ini sebesar lebih kurang 45,91 Trilyun Rupiah. Pada masa yang lalu, peranan pinjaman luar negeri, baik yang bersifat lunak maupun semi komersial, merupakan sumber pembiayaan APBN yang sangat dominan. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1999, selain pinjaman luar negeri yang masih diperlukan mengingat

pinjamannya lunak dan berbunga tetap, instrumen fiskal yang utama lainnya adalah Surat Utang Negara(SUN), yang juga merupakan instrumen pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal

II. Pengalihan Instrumen Utang Luar Negeri menjadi Utang Dalam Negeri

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengelolaan anggaran pemerintah yang saat ini menganut prinsip defisit anggaran, tentu diperlukan manajemen yang kuat dalam rangka memenuhi defisit, sumber utama pendanaan defisit terdiri dari 2 jenis utama yaitu utang dan non utang, untuk pembiayaan neraca defisit dengan instrumen non utang, bisa berupa penggunaan Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), privatisasi BUMN, dan penjualan devisa negara. Seiring dengan berjalannya waktu, sumber pembiayaan nonutang menjadi semakin terbatas sehingga diperkirakan tidak akan menjadi sumber pembiayaan defisit yang dominan di masa mendatang. Sumber pembiayaan defisit pada masa-masa mendatang akan didominasi oleh utang.

Dari data keuangan yang diterbitkan pemerintah, pembiayaan yang berasal dari utang masih didominasi oleh utang luar negeri,yang dapat berakibat adanya intervensi

asing terhadap beberapa kebijakan yang mungkin akan diloakukan pemerintah, seperti contoh yang pernah terjadi adalah, kasus diberhentikannya produksi dan pengembangan pesawat N2130 yang diproduksi oleh IPTN atas klausul dari IMF yang menyebabkan bangkrutnya IPTN dan berganti nama menjadi PT DI di tahun 2000.

Untuk mengurangi pinjaman luar negeri, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai pembiayaan utama APBN, yaitu pembiayaan defisit maupun refinancing SBN ini pun terdiri dari dua jenis, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah (sukuk). Kedua instrumen inilah yang paling dominan untuk pembiayaan APBN.

Apabila digambarkan dalam sebuah grafik, struktur utang negara dapat ditampilkan sebagai berikut:

Pengalihan instrumen utang dari

pinjaman luar negeri ke surat berharga negara bukan tanpa alasan. Pertama, pemerintah ingin meningkatkan pengunaan sumber-sumber dalam negeri dalam pembiayaan APBN. Hal ini seiring dengan tujuan pemerintah mengurangi pinjaman luar negeri. Kedua, pemerintah ingin mengembangkan pasar keuangan di Indonesia karena SBN adalah instrumen pasar uang. Lalu ketiga, surat berharga negara biasanya digunakan perusahaan-perusahaan, lembaga keuangan bank, asuransi untuk mengelolah likuiditas perusahaan.

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, tentunya kebijakan dan pengelolaan utang harus sinkron dengan kebijakan dan pengelolaan fiskal secara keseluruhan, karena jika tidak, tentu akan percuma niat baik pemerintah mengupayakan stabilitas ekonomi

dengan mengalihkan utang negara ke sektor dalam negeri, Pada dasarnya, tidak ada yang salah bila kita menempatkan kebijakan utang sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Karena memang, tak ada satupun negara yang membangun ekonominya tanpa melibatkan utang. Faktanya, seiring dengan peningkatan utang, ekonomi kita juga tumbuh dengan baik, seperti ditunjukkan oleh peningkatan PDB. Teorinya, tingginya PDB juga menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang menjadi kian besar, karena tentunya dengan tingginya PDB, pajak yang ditarik juga akan tinggi. Sehingga, dana untuk membayar utang juga tinggi.

Tetapi prakteknya, tingginya PDB, tidak serta merta meningkatkan kemampuan membayar utang. Perlu diketahui, utang pemerintah dibayar melalui APBN. Dan APBN, dibiayai pajak. Faktanya, rasio perpajakan kita terhadap PDB (tax ratio) tak kunjung meningkat, bertahan di level 11-12 persen. Itu artinya, pencapaian PDB yang tinggi, yang dibiayai dengan utang pemerintah, sebenarnya yang kembali ke APBN untuk membayar utang pemerintah belum optimal.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun utang kita dapat dikatakan relatif aman, namun bukan berarti bahwa manajemen utang kita telah baik. Banyak hal yang perlu dilakukan agar kita semakin yakin bahwa manajemen utang kita memang telah baik. Salah satunya adalah pemanfaatan instrumen manajemen risiko perlu dilakukan untuk melindungi utang kita yang kian bertambah itu agar terhindar risiko nilai tukar,oleh karena itu sinkronisasi antar pembuat kebijakan fiskal harus dimatangkan dengan sempurna, karena apabila ketimpangan yang terjadi, bukan tak mungkin krisis moneter kembali akan melanda negara kita tercinta.

III. Kesimpulan

Dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi negara, instrumen pengelolaan hutang merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah, dan manajemen pengelolaan utang merupakan langkah yang harus ditempuh dalam rangka menumbuhkan laju eknomi dan

merupakan stimulus kepada pasar, karena efek domino yang dihasilkan dari diterbitkannya utang luar negeri, akan memacu pertumbuhan ekonomi, selain akan memberikan jaminan kepada pelaku pasar, dan apabila pasar dalam negeri sudah kondusif tentunya kepercayaan investor asing juga akan semakin naik, dan efek jangka panjangnhya adalah meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali. Sehingga bisa menjamin terpenuhinya financing gap dan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability) yang sesuai dengan kondisi ekonomi makro serta biaya terendah, dan bisameningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang terutama untuk meminimalkan risiko, dan yang paling utama dalam pengaliuhan utang ke dalam negeri adalah, bisa menekan dan menghilangkan intervensi asing atas kebijakan yang akan diambil pemerintah di masa yang akan datang.

Tercapainya tujuan tersebut akan secara langsung mendukung pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan negara baik di

bidang keuangan ataupun bidang ketahanan, sehingga stabilitas nasional secara keseluruhan bisa tetap terjaga. Dan semakin memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia IV. Daftar Pustaka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara http://kampuskeuangan.wordpress.com/2011/05/01/manajemen-utang/ http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi_dan_tugas_manajemen_keuangan http://www.dnaberita.com/berita-68396-pemerintah-terus-perbaiki-manajemen-utang-luar-negeri.html.html