BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

1

SIMULASI PENYERAPAN ANGGARAN STIMULUS INFRASTRUKTUR

Pendahuluan

Pada awalnya pemberian stimulus fiskal disebabkan karena kolapsenya ekonomi AS

karena terjadinya subprime mortgage (krisis kredit perumahan kelas dua). Krisis ini

menyebabkan menurunnya nilai mata uang Dollar terhadap mata uang Euro yang

akhirnya juga berdampak luas kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Beberapa dampak krisis tsb yang mempengaruhi perekonomian global antara lain :

turunnya volume perdagangan, terjadinya pengangguran/PHK dan jatuhnya beberapa

perusahaan besar dunia.

Di Indonesia, terkait krisis tersebut pemerintah dan DPR melalui APBN telah

mengalokasikan dana sebesar Rp73,3 triliun (1,4% PDB) untuk program stimulus fiskal

dengan tujuan mencegah meluas dan membesarnya dampak krisis global ini terhadap

perekonomian dalam negeri . Pemerintah menganggarkan Rp12,2 triliun untuk

digunakan sebagai stimulus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Dana stimulus

Infrastruktur tersebut selanjutnya dialokasikan ke berbagai K/L yang pada prinsipnya

berfungsi sebagai motor pengerak perekonomian. Stimulus infrastruktur tersebut di

alokasikan antara lain untuk: pertanian, pendidikan, kesehatan, perhubungan,

perdagangan, perikanan, dll.

Definisi infrastruktur itu sendiri adalah bentuk fasilitas fisik (jalan, bandara, sistem

komunikasi, dll) dan jasa (air, sanitasi, energi,transportasi). Bank Dunia membagi

infrastruktur menjadi tiga komponen, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial

dan infrastruktur administrasi. Infrastruktur ekonomi ditujukan untuk menunjang

aktivitas ekonomi. Infrastruktur ini meliputi: public utilities (listrik, telekomunikasi, air,

sanitasi,dan gas). Public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor

transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang). Infrastruktur sosial diantaranya

ialah pendidikan, kesehatan, perumahan sedangkan infrastruktur administrasi, misalnya

penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Arti Penting Infrastruktur

1. Infrastruktur penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, karena pertama

infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi

makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal

productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro,

ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya

produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Berdasarkan riset yang dilakukan Ashauer (1998),

Easterly dan Rebelo (1993), Canning dkk (1994), dan Sanches-Robles (1998),

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

2

investasi infrastruktur di suatu negara memiliki imbal hasil yang sangat tinggi,

sehingga begitu berperan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di negara

tersebut (Ahmad Erani Yustika,2008).

2. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990)

menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari

World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap

infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti

dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan

pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup

signifikan.

3. Alasan kedua, infrastruktur merupakan salah satu faktor masuknya FDI (Foreign

Direct Investment) ke Indonesia. Sebagaimana studi yang dilakukan Bank Dunia dan

LPEM FEUI yang menyatakan bahwa infrastruktur adalah salah satu indikator

teratas yang menentukan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia selain kondisi

makro ekonomi, kematangan institusi (KKN/pungli/Izin), kondisi ketenagakerjaan,

dll.

4. Ketiga, pembangunan infrastruktur menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat

Statistik (BPS) tahun 2007 menunjukkan bahwa kontribusi sektor konstruksi dalam

menyerap tenaga kerja pada tahun 2006 mencapai 4.373.950 jiwa, terdiri dari

4.249.018 jiwa pekerja pria dan 124.932 jiwa pekerja wanita. Secara total,

penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi mampu menyerap sebesar 4,60 persen

dari total angkatan kerja sebesar 95.177.102 jiwa. Apabila dicermati dari data year-

to-year, penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2005. Dari data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

pada tahun 2005 tercatat sektor ini mampu menyerap sebanyak 4.299.495 jiwa

pekerja pria dan 117.592 jiwa pekerja wanita atau total menyerap 4.417.087 jiwa.

Dengan demikian terjadi penurunan sebanyak 43.137 jiwa (tahun 2007 dibandingkan

dengan tahun 2005). Dari hasil Studi Pusat Kajian Strategis (Pustra) tahun 2007,

diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja pada proyek-proyek di lingkungan

Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2006 mampu berkontribusi sebesar 7,54

persen dari total tenaga kerja sektor konstruksi yang terserap. Studi Pustra tersebut

menunjukkan pula bahwa dari tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tahun 2000-2007, ditemukan adanya

hubungan empiris antara alokasi pendanaan Departemen Pekerjaan Umum dengan

tingkat penyerapan tenaga kerja. Hubungan empiris tersebut mengindikasikan

bahwa setiap kenaikan sebesar Rp. 1 triliun alokasi anggaran Departemen Pekerjaan

Umum, maka tambahan tenaga kerja yang terserap secara langsung mencapai

sekitar 27.273 jiwa dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 5.198 jiwa.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

3

5. Melihat arti penting infrastruktur maka disadari pembangunan infrastruktur dapat

menjadi lokomotif pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pemberian stimulus fiskal

sektor infrastruktur bertujuan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi global

terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja.

6. Pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus infrastruktur sebesar Rp 12,2 triliun

dan dialokasikan melalui 12 Kementerian/lembaga antara lain Departemen

Perhubungan, Departemen ESDM, Departemen Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Perumahan Rakyat, Departemen Pertanian, Kementerian Negara

Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Depnakertrans, dan Departemen

Kesehatan. Ruang lingkup dari pemberian stimulus infrastruktur ini adalah

pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur bidang pekerjaan umum, perhubungan,

energi, perumahan rakyat, pasar; dan peningkatan sarana dan prasarana serta

pelatihan tenaga kerja.

Kondisi Infrastruktur

1. World Economic Forum (WEF) menyampaikan posisi Indonesia berdasarkan

peringkat indeks daya saing global kembali turun setelah sebelumnya sempat

mengalami kenaikan. Pada tahun 2005-2006 Indonesia berada pada posisi 69,

kemudian tahun 2006-2007 dan tahun 2007-2008 menjadi urutan 54 dan pada

tahun 2008-2009 turun menjadi urutan 55 (Ichsanudin Noorsy dan Adi setiyanto,

2009).

2. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pembangunan infrastruktur tampaknya bukan

lagi menjadi prioritas pembangunan. Setelah otda, daerah memiliki wewenang

penuh dalam pembangunan infrastruktur (terutama jalan) namun disayangkan

wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

3. Selain keterbatasan anggaran APBN dalam membiayai pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur pun tidak merata. Sebagian

besar pembangunan infrastruktur masih terpusat di bagian barat dan tengah

Indonesia. Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak berarti menyamaratakan

pembangunan jenis infrastruktur, namun membangun dengan memperhatikan

kesesuaian kondisi daerah dan mampu mendorong berkembangnya sektor-sektor

ekonomi di daerah tersebut.

4. Jalan Raya

4.1. Ichsanudin Noorsy menyebutkan bahwa penyediaan jalan raya masih sangat

terbatas, yakni 1,7 km per 1000 penduduk dan tingkat kepadatan 126 km/ 1

juta penduduk. Dari tabel 1 tampak bahwa panjang jalan dari tahun 2004

sampai dengan perencanaan tahun 2009 tidak mengalami pertambahan. Jalan

dalam keadan rusak dari tahun 2004-2009 rata-rata sekitar 21%. Ketersediaan

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

4

jalan dan kondisi jalan yang ada menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga

secara tidak langsung dapat mengakibatkan tingginya biaya ekonomi dan biaya

sosial. Masalah lain yang tidak kalah penting dihadapi dalam pembangunan

infrastruktur jalan adalah kurang terintegrasinya perencanaan pembangunan

dengan sektor lain sehingga berdampak pada pelaksanaan fisik di lapangan

yang mengalami bongkar pasang.

Tabel 1. Pencapaian Kondisi Jalan 2004-2008 dan Target 2009

Kondisi jalan

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Km % Km % Km % Km % Km % Km %

Baik 12.813,8 37,0 17.037,4 49,2 10.956,6 31,6 11.905.4

34,4 17.200,9 49,7 18.092,8 52,2

Sedang 15.200,4 43,9 10.873,4 31,4 17.314,3 50,0 16.565,7

47,8 11.620,1 33,6 12.055,9 34,8

R. ringan 2.770,5 8,0 2.874,2 8,3 3.210,1 9,3 3.232,7 9,3 4.617,9 13,3 4.480,1 12,9

R. berat 3.844,1 11,1 3.843,8 11,1 3.147,8 9,1 2.925,0 8,4 1.189,9 3,4 - -

Total 34.628,8 34.628,8 34.628,8 34.628,8

34.628,8 34.628,8

Sumber : Dept. Pekerjaan Umum

4.2. Untuk jalan tol, jalan yang beroperasi baru sekitar 32,21 persen dari yang

direncanakan. Panjang jalan yang diharapkan bebas hambatan ini tidak

mengalami pertumbuhan nyata sejak dibangun pertama kali pada 1978.

Hampir 30 tahun terakhir ini hanya terjadi penambahan 603 km panjang jalan

tol (Ahmad Erani Yustika). Malaysia yang baru memulai pembangunan jalan tol

20 tahun lalu, telah berhasil membangun 1.230 km dan RRC juga telah memiliki

lebih dari 100.000 km jalan tol dan sekitar 1,7 km jalan arteri. Dari tabel 2 juga

terlihat bahwa pembangunan jalan tol belum tersebar merata, sebagian besar

jalan tol dibangun di pulau Jawa.

Tabel 2. Jalan Tol tahun 2005-2010 (Km)

Pulau Panjang (Km)

Operasi Rencana

Sumatera 42,70 337,80

Jawa 600,37 1.612,45

Bali 7,50

Sulawesi 6,05 57,60

Indonesia 649,12 2.015,35

Sumber : Dept. Pekerjaan Umum

4.3. Rendahnya tingkat pembangunan jalan tol, menurut Ichsanudin Noorsy

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, belum adanya perencanaan

sistem jaringan jalan tol yang dapat mendorong terjadinya kompetisi antar

operator. Kedua, belum adanya regulasi, tata cara dan aturan yang mengatur

penyelenggaraan jalan tol oleh pihak swasta. Ketiga, belum ada prosedur

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

5

pemilihan investor yang kompetitif, pengadaan lahan rumit dan mahal, cost

sharing, masa konsesi dan dasar pembagian pendapatan.

4.4. Selain dari segi pembangunan, dari segi pemeliharaan infrastruktur jalan pun

banyak pendapat yang menyatakan kurang baik. Jalan yang tidak terpelihara

dengan baik akan mudah rusak. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan

disebabkan antara lain terbatasnya anggaran pemeliharaan infrastruktur, tidak

efisiennya pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan sehingga kualitas

jalan yang terbangun rendah, beban jalan yang berlebih dan bencana alam.

5. Pelabuhan

5.1. Indonesia memiliki pantai sepanjang 81.000 km (lebih dari dua kali lipat jalan

raya nasional). Namun, dari panjang pantai ini hanya ada 18 pelabuhan, di

mana lima pelabuhan samudera, dan sisanya pelabuhan nusantara. Data ini

menunjukkan bahwa dalam 4.500 km panjang pantai, hanya ada satu

pelabuhan laut. Dibandingkan dengan Jepang, jumlah pelabuhan di Indonesia

masih tertinggal sekitar 7.364 pelabuhan laut, sebab setiap 11 km pantai di

Jepang, terdapat satu pelabuhan laut. Sementara itu, Thailand memiliki 52

pelabuhan dengan pantai sepanjang 2.600 km. Ini berarti setiap 50 km panjang

pantai terdapat satu pelabuhan laut (Afifi, 2005).

5.2. Ketua Depalindo, Toto Dirgantoro, menyebutkan bahwa kondisi infrastruktur

pelabuhan di Indonesia masih jauh dari memadai. Kondisi tersebut membuat

arus barang baik ekspor maupun impor terhambat. Padahal, perbaikan

infrastruktur pelabuhan memiliki dampak berantai yang sangat positif bagi

perekonomian Indonesia.

6. Irigasi

6.1. Irigasi merupakan infrastruktur yang lebih bertujuan kepada pembangunan

sektor pertanian. Namun dalam sepuluh tahun terakhir tidak ada irigasi

berskala besar yang dibangun, bahkan sebagian besar irigasi-irigasi yang ada

sekarang merupkan peninggalan zaman Belanda. Sedangkan untuk irigasi

tersier kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam

pemeliharaannya (Fadhil Hasan). Sebaran pembangunan irigasi ini juga tidak

merata, sebagian besar berada di jawa dan kawasan barat Indonesia, seperti

tampak dalam tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Infrastruktur Irigasi menurut Pulau

Luas (Ha) Jml Daerah Irigasi

A. Lintas Provinsi 147.982

B. Lintas Kabupaten/Kota 1.078.015 64

Sumatera 141.489 7

Jawa+Bali 752.639 39

Nusa Tenggara 56.202 7

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

6

Kalimantan 6.000 1

Sulawesi 121.685 10

Maluku + Maluku Utara -

Papua + Irjabar -

C. Utuh Kabupaten/Kota 1.652.115 234

Sumatera 541.049,00 76

Jawa+Bali 590.943,34 70

Nusa Tenggara 100.667,00 26

Kalimantan 15.090,00 4

Sulawesi 349.181,00 46

Maluku + Maluku Utara 41.534,84 9

Papua + Irjabar 13.650,00 3

Sumber : Dept. Pekerjaan Umum

6.2. Dalam hal pemeliharaan juga belum dapat dikatakan baik, karena dari

kondisinya sekitar 40% irigasi dalam kondisi rusak. Sementara yang masih

berfungsi dengan baik kerap terkendala dengan debit air yang terus menurun

(Ahmad Erani Yustika).

7. Infrastruktur Energi (listrik)

7.1. Listrik menjadi masalah krusial yang dihadapi Indonesia untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Maraknya berita pemadaman bergilir yang ada di

media massa belakangan ini dapat dijadikan indikator yang menunjukkan

pertumbuhan suplai listrik kurang mampu memenuhi naiknya permintaan. Bila

kondisi ini tidak diperbaiki, maka dalam jangka panjang akan memperlambat

pertumbuhan ekonomi Indonesia.

7.2. Pada tahun 2002, produksi listrik (menunjukkan penyediaan listrik) oleh PLN

sempat mengalami surplus sebesar 0,98 gigawatt. Namun tahun-tahun

selanjutnya kenaikan penyediaan listrik oleh PLN tidak mampu mengimbangi

kenaikan kebutuhan/konsumsi listrik sehingga terus mengalami defisit. Pada

tahun 2005, meski masih terjadi defisit pasokan listrik, namun bila dilihat dari

pertumbuhan konsumsi listrik mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah menaikkan

BBM. Kenaikan harga BBM yang kemudian diikuti oleh kenaikan BI rate ke

level 12,75 persen membuat ekonomi melambat. Akibatnya, pertumbuhan

konsumsi listrik pun mengalami penurunan cukup signifikan.

Krisis pasokan listrik kemudian menyebabkan pemadaman bergilir sering

terjadi tidak hanya di kawasan permukiman, tetapi juga di kawasan industri

(terutama industri kecil).

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

7

Tabel 4. Neraca Listrik PLN (dalam gigawatt) Tahun Produksi Konsumsi Surplus/Defisit ∆ produksi ∆

konsumsi

2002 88.068 87.089 0,98 - -

2003 90.046 90.441 (0,39) 2,25 3,85

2004 93.113 100.097 (6,98) 3,41 10,68

2005 98.177 107.032 (8,86) 5,44 6,93

2006 101.664 112.609 (10,95) 3,55 5,21

Rata-rata 3,66 6,67

Sumber : Harian Republika, 28 Mei 2009

Pembahasan

Mengingat pentingnya infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka

pembangunan infrastruktur menjadi mutlak. Untuk mempercepat pembangunan

infrastruktur tersebut, maka pemerintah menggulirkan anggaran stimulus infrastruktur.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan terhadap paket stimulus fiskal sektor

infrastruktur:

1. Penyerapan Anggaran

Data realisasi pelaksanaan program stimulus infrastruktur yang dikeluarkan

Departemen Keuangan menunjukkan belanja stimulus infrastruktur akhir Oktober

2009 baru mencapai Rp4.422,3 milyar, atau 36,2% dari total alokasi Rp12.200 milyar.

Membaik setelah sebelumnya, per akhir Mei dan Juni 2009, BPS menyebutkan

bahwa realisasi stimulus infrastruktur baru mencapai 2%. Tingkat penyerapan

tertinggi dengan kapasitas melebihi 50% alokasi anggaran dilakukan oleh dua K/L

yaitu Departemen Kesehatan sebesar 76,7% atau Rp115 milyar dari total alokasi

Rp150 milyar, dan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 50,8% atau Rp203,3

milyar dari total Rp400 milyar (ditunjukkan pada tabel 5).

Tabel 5. Pelaksanaan program Stimulus Fiskal Bidang Infrastruktur tahun 2009

(Realisasi 30 Oktober)

No Kementerian/lembaga Alokasi stimulus

(Rp milyar)

Anggaran

terserap

(Rp milyar)

%

penyerapan

1 Dept. Pertanian 260,0 0,0 0,0

2 ESDM 500,0 213,2 42,6

3 Dept. Perhubungan 2.198,8 800,9 36,4

4 Depnakertrans 300,0 60,7 20,2

5 Dept. Kelautan dan Perikanan 100,0 30,9 30,9

6 Dept. Pekerjaan Umum 6.601,2 2.903,9 44,0

7 Dept. Koperasi dan UKM 100,0 29,9 29,9

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

8

8 Dept. Perdagangan 335,0 64,5 19,3

9

Kementerian Perumahan

Rakyat 400,0 203,3 50,8

10 Dept. Kesehatan 150,0 115,0 76,7

11 Bendahara Umum Negara 1255,0 0,0 0,0

Total 12.200,0 4.422,3 36,2

Sumber : Departemen Keuangan

Salah satu penyebab lambannya penyerapan stimulus infrastruktur adalah pertama,

proses tender yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan proyek tidak

bisa berjalan cepat dan kedua masih tertahannya anggaran stimulus di Departemen

Keuangan. Hambatan ini juga yang umumnya terjadi pada penyerapan anggaran

reguler di tiap kementerian/ lembaga, sehingga penyerapan anggaran biasanya akan

lebih tinggi terjadi pada akhir tahun.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program stimulus fiskal tahun

2009, Pemerintah sepakat untuk memberikan sanksi kepada K/L termasuk provinsi

dan kabupaten/kota yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal

tahun 2009. Sanksi yang diberikan berupa pengurangan pagu belanja tahun

anggaran 2010 maksimum sebesar sisa anggaran stimulus fiskal 2009 yang tidak

terserap. Untuk satuan kerja pusat/ vertikal K/L, pengurangan tersebut dibebankan

pada alokasi anggaran pada Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK)/ DIPA satuan

kerja pusat/ vertikal K/L yang bersangkutan. Berikut simulasi perhitungan

penyerapan anggaran stimulus infrastruktur:

� Disebutkan sebelumnya bahwa penyerapan stimulus infrastruktur sampai

dengan akhir Oktober 2009 sebesar 36,2%. Diasumsikan anggaran stimulus

infrastruktur yang terserap secara rata-rata adalah sama besar setiap bulannya

yaitu 5,17% dan penyerapan untuk 2 bulan berikutnya mempunyai tingkat

penyerapan yang relatif sama dengan sebelumnya. Tambahan penyerapan

dalam dua bulan terakhir diperkirakan sekitar 11%, maka total perkiraan

penyerapan sampai dengan akhir tahun 2009 sekitar 47% atau sama dengan Rp

5.734 milyar. Dengan demikian anggaran belanja kementerian/lembaga akan

terpotong sebesar Rp 6.466 milyar, dan total anggaran belanja tersebut menjadi

Rp 333.683 milyar.

Adapun perhitungan perkiraan untuk tiap Kementerian/ lembaga hingga akhir

Desember sebagai berikut:

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

9

Tabel 6. Simulasi Perhitungan Realisasi Stimulus Infrastruktur per

Kementerian/Lembaga (Rp milyar)1

Kementerian/lembaga

Pagu Definitif

APBN 2010

(SE-

2679/MK.02/2009)

Alokasi

Stimulus

% Perkiraan

Realisasi Akhir

Desember

Pekiraan Pagu

Belanja Setelah

Pemotongan

Anggaran

Dept. Pertanian 8.038 260,0 10, 34 7.804,9

ESDM 7.797 500,0 52,40 7.559

Dept. Perhubungan 15.838 2.198,8 46,74 14.666

Depnakertrans 2.860 300,0 30,54 2.651,6

Dept. Kelautan dan Perikanan 3.190 100,0 41,24 3.131,2

Dept. Pekerjaan Umum 34.796 6.601,2 54,34 31.781,9

Dept. Koperasi dan UKM 733 100,0 40,24 673,24

Dept. Perdagangan 1.233 335,0 29,64 997,3

Kementerian Perumahan

Rakyat

904

400,0

61,14 748,6

Dept. Kesehatan 21389 150,0 87,04 21.369,56

Sumber : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/lembaga Tahun 2010 dan

Departemen Keuangan, diolah

� Mengikuti rata-rata pola penyerapan anggaran negara tiap tahun, dimana

penyerapan terbesar baru akan terjadi pada beberapa bulan menjelang

berakhirnya tahun anggaran, maka tampaknya pemerintah berusaha

mempercepat pencairan anggaran stimulus agar dapat terserap setidaknya 90%.

Dengan tingkat penyerapan sebesar 90% atau Rp 10.980 milyar maka anggaran

belanja kementerian/lembaga hanya akan terpotong sebesar Rp 1.220 milyar.

Dengan demikian total anggaran belanja kementerian/lembaga menjadi Rp

338.929 milyar. Namun penyerapan sebesar yang diharapkan ini memiliki

beberapa kendala, antara lain dalam hal pengadaan dimana realisasi kontrak

kerja sama sesuai aturan (keppres 80/2003) membutuhkan waktu yang relatif

panjang. Penyerapan anggaran stimulus, terutama infrastruktur, memang masih

dibutuhkan dalam situasi ekonomi yang belum pulih, namun penyerapan

anggaran stimulus yang besar dalam rentang waktu hanya dua bulan akan

menimbulkan tekanan inflasi yang cukup besar (Drajad Wibowo, Kompas 12

November 2009)2.

� Berdasarkan data terbaru dari Departemen Keuangan, didapatkan realisasi

belanja stimulus infrastruktur hingga akhir Desember 2009 sebesar 97,1%

(Rp11.846 milyar). Bila dibandingkan dengan tingkat penyerapan per Oktober

2009 sebesar 36,2%, maka terjadi percepatan penyerapan hingga 60,9% hanya

dalam jangka waktu dua bulan. Tingkat penyerapan sebesar 97,1%

1 Diasumsikan semua K/L penerima dana stimulus infrastruktur tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2 Sampai dengan tulisan ini selesai, waktu penyerapan anggaran stimulus infrastruktur hanya tinggal kurang dari 1 bulan efektif.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

10

mengakibatkan anggaran belanja kementerian/lembaga hanya akan terpotong

sebesar Rp 354 milyar.

Tabel 7. Pelaksanaan program Stimulus Fiskal Bidang Infrastruktur tahun 2009

(Realisasi 31 Desember)

N

o Kementerian/lembaga

Alokasi stimulus

(Rp milyar)

Anggaran

terserap

(Rp milyar)

%

penyerapan

1 Dept. Pertanian 260,0 255,0 98,1

2 ESDM 500,0 495,0 99,0

3 Dept. Perhubungan 2.198,8 2.055,9 93,5

4 Depnakertrans 300,0 294,6 98,2

5 Dept. Kelautan dan Perikanan 100,0 94,5 94,5

6 Dept. Pekerjaan Umum 6.601,2 6.433,4 97,5

7 Dept. Koperasi dan UKM 100,0 95,9 95,9

8 Dept. Perdagangan 335,0 331,7 99,0

9

Kementerian Perumahan

Rakyat 400,0 400,0 100,0

10 Dept. Kesehatan 150,0 150,0 100,0

11 Bendahara Umum Negara 1255,0 1.240,0 98,8

Total 12.200,0 11.846,0 97,1

Sumber : Departemen Keuangan

Adapun perhitungan perkiraan untuk tiap Kementerian/ lembaga hingga akhir

Desember sebagai berikut:

Tabel 8. Simulasi Perhitungan Realisasi Stimulus Infrastruktur per

Kementerian/Lembaga (Rp milyar)3

Kementerian/lembaga

Pagu Definitif APBN

2010 (SE-

2679/MK.02/2009)

Alokasi

Stimulus

% Realisasi

Akhir

Desember

Pekiraan Pagu

Belanja Setelah

Pemotongan

Anggaran

Dept. Pertanian 8.038 260,0 98,1 8.033,06

ESDM 7.797 500,0 99,0 7.792

Dept. Perhubungan 15.838 2.198,8 93,5 15.695,08

Depnakertrans 2.860 300,0 98,2 2,854,6

Dept. Kelautan dan Perikanan 3.190 100,0 94,5 3,184,5

Dept. Pekerjaan Umum 34.796 6.601,2 97,5 34.630,97

Dept. Koperasi dan UKM 733 100,0 95,9 728,9

Dept. Perdagangan 1.233 335,0 99,0 1.229,7

3 Diasumsikan semua K/L penerima dana stimukus infrastruktur tidak memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

11

Kementerian Perumahan

Rakyat

904

400,0

100,0 -

Dept. Kesehatan 21389 150,0 100,0 -

Sumber : SE-2679/MK.02/2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/lembaga Tahun 2010 dan

Departemen Keuangan, diolah

Salah satu sebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran stimulus

infrastruktur di akhir tahun adalah sebagian besar K/L yang bersangkutan baru

mencairkan anggaran pada akhir tahun untuk me-reinburse anggaran kegiatan

yang sebelumnya ditalangi oleh pihak ketiga pelaksana kegiatan4. Sementara

untuk kegiatan lain dimungkinkan berjalan tidak sesuai rencana. Faktor birokrasi

yang lemah, seperti proses pengadaan barang dan jasa yang cukup lama, juga

menjadi sumber tidak efektifnya realisasi stimulus infrastruktur ini.

Selain itu, penyaluran anggaran stimulus yang dilakukan dengan sistem

desentralisasi juga mempengaruhi kelancaran stimulus Infrastruktur dari

pemerintah, hal ini dimungkinkan karena daya serap di daerah ikut

memperlambat realisasi stimulus tersebut. Kecuali untuk Departemen

Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, semua anggaran harus lewat

daerah. Setelah dana dialirkan ke daerah, pemerintah pusat tidak lagi melakukan

kontrol. Maka karena itu, pelaksanaannya sangat bergantung pada daya absorbsi

setiap daerah yang membutuhkan.

2. Pasal 14 ayat (3) poin a Undang-undang No.47/2009 menyebutkan bahwa

pengurangan pagu belanja tahun anggaran 2010 hanya dikenakan jika K/L yang

bersangkutan tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dibatasi hanya pada 1) efisiensi

pelaksanaan program, misalnya, terjadi penghematan dalam pembiayaan

pelaksanaan kegiatan. Dan 2) kegiatan yang dilakukan merupakan kewenangan

pemerintah daerah dan bukan kewenangan pemerintah pusat sehingga K/L tidak

dapat melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan. Dalam pelaksanaannya

diperlukan ketegasan pemerintah sehingga pada akhirnya mengenakan atau tidak

mengenakan sanksi bagi K/L yang bersangkutan karena tanpa hal itu maka ayat ini

seperti membuka peluang bagi K/L yang tidak dapat melaksanakan sepenuhnya

belanja stimulus untuk tidak dikenakan sanksi.

3. Melihat pola penyerapan anggaran stimulus infrastruktur, terlihat lambatnya

penyerapan yang terjadi. Kalaupun pada akhirnya tercapai penyerapan sampai

dengan 97,1%, semata karena percepatan penyerapan pada dua bulan sebelum

tahun 2009 berakhir. Dalam pasal 14 Undang-undang No 47 tahun 2009

menyebutkan bahwa paling lambat tanggal 26 Februari 2010, Menteri Keuangan

akan menetapkan surat edaran pengurangan pagu kepada K/L yang tidak dapat

sepenuhnya melaksanakan program stimulus fiskal dan menyampaikannnya dalam

4 Yonathan Setyanto, disampaikan dalam diskusi dengan Dirjen Anggaran mengenai “Outlook Ekonomi Makro dan Realisasi ABN-P 2009”, bertempat di Sekretariat Jenderal DPR RI tanggal 4 januari 2010.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

12

APBN-Perubahan dan atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Padahal

sebagaimana diketahui, Pemerintah juga tengah menyiapkan anggaran stimulus

fiskal (infrastruktur) untuk tahun 20105. Diakui, percepatan pembangunan

infrastruktur sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini, namun sebaiknya

diperlukan tujuan yang lebih fokus dan mengingat pola penyerapan anggaran yang

telah terjadi.

Bentuk Stimulus di Negara Asia Lainnya

Sementara itu, beberapa negara juga telah mengeluarkan paket stimulus fiskal yang

cukup substansial dan ditujukan untuk mendorong permintaan masyarakat, peningkatan

pengeluaran infrastruktur, serta pemotongan sementara pajak yang terkait dengan

investasi swasta.

Tujuan pemberian paket stimulus di beberapa negara kawasan Asia tidak jauh berbeda.

Negara seperti China, India dan Indonesia mengeluarkan paket stimulus ekonomi dalam

bentuk peningkatan pengeluaran Infrastruktur dan pengurangan pajak, sedangkan paket

stimulus ekonomi di negara Malaysia, Taiwan, dan Korea lebih diarahkan kepada

peningkatan pengeluaran infrastruktur (tabel 9). Paket Stimulus Cina senilai USD 586

milliar telah berhasil menjadi penggerak ekonomi, sehingga perekonomian China bisa

tumbuh 7,5-8 persen pada tahun 2009.

Berdasarkan perkiraan IMF, dengan berbagai paket stimulus yang dikeluarkan oleh

negara maju dan negara berkembang diperkirakan defisit fiskal di negara maju akan

semakin besar hingga mencapai kisaran 7% terhadap PDB pada tahun 2009, jauh lebih

tinggi dibanding dengan negara berkembang yang diperkirakan hanya sebesar 2% PDB.

5 Alokasi stimulus tahun depan diperkirakan akan kurang dari Rp60 triliun, turun dari anggaran 2009 ini sebesar Rp73,3 triliun. Ini dibawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara 2009 sebesar 1,4% dari PDB.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

13

Tabel 9. Stimulus fiskal di negara negara Asia

Sumber: BI dan berbagai artikel media.

Penyerapan Tenaga Kerja dari Anggaran stimulus Infrastruktur

Stimulus fiskal merupakan kebijakan countercyclical yang dilakukan dalam rangka

mempertahankan daya beli masyarakat, memperbaiki daya saing, daya tahan sektor

usaha dan juga menangani dampak PHK serta dapat mengurangi tingkat pengangguran

melalui peningkatan belanja infrastruktur padat karya.

Perbaikan Infrastruktur di berbagai sektor akan memberikan multiplier effect yang

besar bagi perekonomian setempat/daerah dan nasional sehingga mempercepat

pergerakan ekonomi, khususnya di luar jawa yang sebenarnya memiliki potensi besar.

Setidaknya dengan adanya dana stimulus yang diberikan pemerintah pada bidang

infrastruktur ini diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat

meningkatkan daya beli mereka.

Pada tahun 2009 , diprediksi tingkat pengangguran akan mencapai 8,87 % dari jumlah

angkatan kerja yang mencapai 107 juta orang. Dengan adanya stimulus fiskal,

penganguran terbuka diharapkan dapat ditekan sehingga ditargetkan stimulus ini dapat

menciptakan sebanyak 1.013.851 lapangan kerja baru. Dari 11 K/L yang mendapatkan

stimulus Infrasruktur tersebut hanya 4 K/L yang mencatat target dalam pencapaian

lapangan kerja baru, antara lain : Dep.PU, Dephub, Dep Kelautan&Perikanan dan

Dep.Koperasi & UKM (Tabel 10).

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

14

Tabel 10. Target dan Penyerapan Tenaga Kerja dari Stimulus Infrastruktur per Oktober 2009

No Kementerian/lembaga Target naker

terserap (orang) Naker terserap

(orang)

1 Dept. Pekerjaan Umum 944.170 675.160

2 Dept. Perhubungan 45.962 31.403

3 ESDM 0 8.435

4 Dept. Kelautan dan Perikanan 12.450 6.943

5 Kementerian Perumahan Rakyat 0 5.000

6 Dept. Pertanian 0 0

7 Dept. Koperasi dan UKM 5.720 2.976

8 Dept. Perdagangan 0 4.746

9 Depnakertrans 0 19.094

10 Dept. Kesehatan 0 423

11 Menneg BUMN (untuk KUR) 0 0

12 Bendahara Umum Negara 0 0

Total 1.013.851 754.180 Sumber : Bappenas (dikutip dari harian Kompas: Stimulus Serap 754.180 Tenaga Kerja, oleh Raja Hendrik

Napitupulu dan Thomas E. Harefa)

Sesuai dengan catatan Bappenas per 30 Oktober 2009, total tenaga kerja yang terserap

baru mencapai 754.180 orang. Seperti yang terlihat pada tabel 10, penyerapan

terbanyak terjadi di Departemen PU sebanyak 675.160 orang, dari target semula

675.160 orang.

Kesimpulan

1. Jika anggaran stimulus infrastruktur yang terserap secara rata-rata adalah sama

besar setiap bulannya yaitu 5,17%, maka total perkiraan penyerapan sampai dengan

akhir tahun 2009 sekitar 47% atau sama dengan Rp 5.734 milyar. Dengan demikian

anggaran belanja kementerian/lembaga akan terpotong sebesar Rp 6.466 milyar,

dan total anggaran belanja tersebut menjadi Rp 333.683 milyar.

2. Terjadi penumpukan realisasi penyerapan anggaran stimulus infrastruktur pada

akhir tahun, meskipun pada akhirnya mampu terserap sebesar 97,1% atau Rp11.846

milyar. Dengan tingkat penyerapan sebesar itu maka anggaran belanja

kementerian/lembaga hanya akan terpotong sebesar Rp 354 milyar.

3. Dibandingkan dengan tingkat penyerapan per Oktober 2009 sebesar 36,2%, maka

terjadi percepatan penyerapan hingga 60,9% hanya dalam jangka waktu dua bulan.

4. Jika implementasi dari program-program kebijakan pemerintah yang berspektrum

jangka pendek terutama implementasi stimulus fiskal, tidak berjalan optimal dan

tepat waktu , maka terdapat kemungkinan proses pemulihan ekonomi Indonesia

akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kondisi ini selanjutnya

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

15

berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ke lintasan

yang lebih rendah dari perkiraan semula.

5. Dari 11 K/L yang mendapatkan stimulus Infrasruktur tersebut hanya 4 K/L yang

mencatat target dalam pencapaian lapangan kerja baru. Sesuai dengan catatan

Bappenas per 30 Oktober 2009, total tenaga kerja yang terserap baru mencapai

754.180 orang. penyerapan terbanyak terjadi di Departemen PU sebanyak 675.160

orang, dari target semula 675.160 orang.

Rekomendasi

1. Pemerintah diharapkan agar lebih fokus dan lebih terencana dalam menggulirkan

anggaran stimulus fiskal tahun 2010, terutama stimulus infrastruktur, untuk

menghindari terjadinya keterlambatan penyerapan seperti pada tahun sebelumnya.

Karena penumpukan penyerapan yang terjadi di akhir tahun membuka peluang

terjadi penyalahgunaan anggaran.

2. Untuk penyerapan anggaran secara normal, Pemerintah hendaknya melakukan

penyerderhanaan proses lelang terutama yang terkait dengan belanja stimulus

fiskal, himbauan untuk melakukan tender di akhir tahun anggaran sebelumnya,

sehingga pada awal tahun berjalan, kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan.

3. Guna mendorong implementasi paket stimulus fiskal, terutama stimulus

Infrastruktur, diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah melalui

sinkronisasi anggaran belanja pusat dan daerah, perbaikan penataan regulasi atau

kebijakan yang mendorong perekonomian daerah melalui penghilangan aturan yang

kontraproduktif dan dukungan daerah dalam melaksanakan tugas

pembantuan/dekonsentrasi stimulus fiskal bersama dengan kementrian/lembaga

terkait.

Daftar Literatur

Departemen Keuangan :Yonathan Setianto; Outlook Ekonomi Makro dan Realisasi

APBN-P 2009, Januari 2010

Bank Indonesia-Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Krisis Ekonomi Global

dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Januari 2009

Kompas: Raja Hendrik Napitupulu dan Thomas E. Harefa, Stimulus Serap 754.180

Tenaga Kerja

Berbagai artikel Media lainnya.