ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAHJAWA DAN BALI
TAHUNANGGARAN 2015 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANGDAN PENGUASAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG 1
ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH JAWA DAN BALI
I.LATAR BELAKANG 1.Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
a.Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(UUPR),b.PeraturanPemerintahNo.26Tahun2008tentangRencanaTataRuang
Wilayah Nasional (PP
RTRWN),c.PeraturanPemerintahNo.15tahun2010tentangPenyelenggaraanPenataan
Ruang (PP PPR) d.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
2.Gambaran Umum
DengantelahdiundangkannyaUndang-UndangNomor26Tahun2007tentang
Penataan Ruang (UUPR) memberikan perubahan terhadap kegiatan
penyelenggaraan penataan ruang secara signifikan dan memberikan
konsekuensi perlunya penyesuaian
dalampenyelenggaraanpenataanruang.Dalampenyelenggaraanpenataanruang,
masih sering terjadi permasalahan yang bersumber pada lemahnya
penegakan aturan-aturan hukum terhadap indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang yang terjadi dan ini disadari merupakan bagian
yang paling sulit dalam siklus penyelenggaraan penataan ruang.
Untukmendukungimplementasiperencanaantataruangyangbaiksesuaidengan
produkRencanaTataRuangWilayah(RTRW)ProvinsidanKabupaten/Kotayang
telah berkekuatan hukum yang ditandai dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah
tentangRTRW,makadibutuhkanpeningkatankemampuanpemerintahpusatdan
daerahdalamhalpelaksanaanpenataanruangyangterdiriatas:perencanaantata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,
sehingga terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan. Dalam konteks pelaksanaan penataan ruang tersebut,
setelah aspek perencanaan tata ruang telah selesai disusun dan
ditetapkan, selanjutnyamasuk ke dalam aspek pemanfaatan ruang. Agar
setiap upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
maka aspek pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting
peranannya. 2
Berbagaidampakdaripelanggaranpemanfaatanruangtelahnyatadirasakanoleh
wargamasyarakatantaralain:adanyabencanabanjir,kemacetanyangparah,
kerusakanhutan,dandegradasikualitaslingkunganhidup.Halinimengharuskan
dilakukannyalangkah-langkahyangnyatadanterukuragarsetiaporangmematuhi
rencanatataruangpadasemuatingkatan(RTRWN,RTRWP,danRTRW
Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya) sehingga upaya pemanfaatan
ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan
ditetapkan. UUPR telah menjamin Hak, Kewajiban, dan Peran
masyarakat dalam penataan ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 60
huruf d, setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan kepada
pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di wilayahnya; huruf e, setiap orang berhak
mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruangkepadapejabatberwenang;danhuruff,setiaporangberhakmengajukan
gugatan ganti kerugian kepeda pemerintah dan/atau pemegang izin
apabila kegiatan
pembangunanyangtidaksesuaidenganrencanatataruangmenimbulkankerugian.
BerkaitandenganamanatUUPRtersebut,dalamkenyataannyatelahbanyak
masyarakatyangmemberikanlaporandanpengaduantentangpemanfaatanruang
dan/atau pelaksanaan pembangunan yang berpotensi tidak sesuai
dengan rencana tata
ruang,izinpemanfaatanruangyangdiberikan,danyangberpotensimenimbulkan
kerugian bagi masyarakat.Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang penataan ruang, setiap upaya pemanfaatan
ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang, izin pemanfaatan
ruang, dan persyaratan teknis lainnya. Pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut dapat
berpotensisebagaitindakpidana.UUPRtelahmengamanatkandanmenjamin
pelibatanmasyarakatdalampenyelenggaraanpenataanruang,sehinggadalam
penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki hak untuk
melaporkan indikasi
pelanggaranpemanfaatanruangyangtidaksesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.Namundemikiansetiappelaporandanpengaduanindikasi
pelanggaranpemanfaatanruangyangtidaksesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan harus dilakukan verifikasi dan validasi,
sehingga pelaporan dan
pengaduandimaksudbersifatobyektifdandapatdipertanggungjawabkansertajika
diperlukan dapat ditindaklanjuti. 3 Dari permasalahan tersebut di
atas, dalam upaya merespon, dan memverifikasi seluruh
pelaporansertapengaduanmasyarakatterhadapindikasipelanggaranpemanfaatan
ruangdimaksud,sekaligusdalamupayameningkatkanfungsipengendalian
pemanfaatanruang,perludilakukaninventarisasiterhadapindikasipelanggaran
pemanfaatanruangdanpengaduanmasyarakatsehinggapelaporandanpengaduan
yangmasukdapatdivalidasi.DirektoratPenertibanPemanfaatanRuangDitjen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun
anggaran 2015
perlumelakukanKegiatanInventarisasidanPengelolaanPengaduanPelanggaran
PemanfaatanRuangdiWilayahJ awadanBali.Kegiataninidiharapkanmampu
menyediakandatadanfaktayangberkualitasdandapatdipertanggungjawabkan
terkait pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di provinsi /
kabupaten di wilayah J
awadanBali.Sedangkandalamjangkapanjangdiharapkanmenjadiinputuntuk
databaseDitjenPengendalianPemanfaatanRuangdanPenguasaanTanah,
KementerianATR/BPNuntukbahanpertimbanganpengambilankeputusandan
kebijakan, serta pemenuhan target kualitas dan kuantitas proses
tindakan lebih lanjut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan
Ruang. II.MAKSUD
Kegiataninidimaksudkanuntukmelaksanakanpengumpulandata,informasi,dan
faktayangberkualitassertadapatdipertanggungjawabkanterkaitpelaporandan
pengaduanpelanggaranpemanfaatanruangyangterjadidiprovinsidan
kabupaten/kota di wilayah J awa dan Bali. III.TUJUANKegiatan ini
bertujuan untuk tersedianya data dan informasi pelaporan dan
pengaduan
pelanggaranpemanfaatanruangyangvaliddandapatdipertanggungjawabkanyang
terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah J awa dan Bali
sebagai tindak lanjut kegiatan selanjutnya. IV.SASARANSasaran yang
hendak dicapai dari kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan
Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Wilayah J awa dan Bali,
meliputi : 4 1.Terlaksananya pengumpulan data, informasi, dan fakta
yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkanterkaitpelaporandanpengaduanpelanggaran
pemanfaatan ruang. 2.Teridentifikasinya bentuk-bentuk pelanggaran
pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah J awa dan Bali.
3.Terlaksananya koordinasi antara PPNS Penataan Ruang Pusat dan
PPNS Penataan
RuangDaerahdalaminventarisasidanpengelolaanpelaporansertapengaduan
pelanggaran pemanfaatan ruang.
4.Tersedianyadatadaninformasipelaporandanpengaduanpelanggaran
pemanfaatan ruang yang valid sebagai tindak lanjut berikutnya.
V.RUANG LINGKUP 1.Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan Inventarisasi dan
Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
dilaksanakandiWilayahProvinsi,danKabupaten/KotadalamJ
awadanBaliyang telah menyusun dan menetapkan Perda RTRW. 2.Ruang
Lingkup Kegiatan
a.Proseskoordinasikeinstansiterkaitbaikpusatmaupundaerah,antaralain
instansipusatkeBadanPertanahanNasional,KemenkoPerekonomian,
KementerianPU-PERA,KementerianLingkunganHidupdanKehutanan,
Kemendagri,KemenESDM,KementerianPerhubungan,Kementerian
Pertanian,instansipusatlainnyayangterkaitdalamrangkakoordinasi
pembahasan awal kegiatan ini, dan instansi daerah yang terkait.
b.Proses penyusunan identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan
validasi pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.
c.ProsespembahasandanpenyepakatansistemInventarisasiDanPengelolaan
Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Wilayah J awa dan Bali.
3.Metode Pelaksanaan
a.Melakukanstudiliteraturterhadapperaturanperundang-undanganterbaru
sektoral di bidang penataan ruang, bidang pertanahan, dan bidang
hukum. b.Melakukan inventarisasi awal data dan informasi terkait
seluruh jenis pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang
di wilayah J awa dan Bali. c.Menyusun metodologi pekerjaan yang
akan dilakukan. 5
d.Melakukanpersiapandalamrangkamobilisasiinventarisasidanpengelolaan
pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. e.Menyusun rencana kerja
dan workshop (tenaga ahli, bahan, modul, narasumber, tools untuk
inventarisasi dan pengelolaan pelaporan dan pengaduan pelanggaran
pemanfaatan ruang). Workshop dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di
Surabaya.
f.Melakukankoordinasidenganpemerintahdaerahdalamrangkainventarisasi
pelaporan dan pengelolaan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.
g.Melaksanakanworkshophasilpengelolaanpelaporandanpengaduan
pelanggaran pemanfaatan ruang dengan mengundang pemerintah daerah.
h.Melaksanakanevaluasipelaksanaanpengelolaanpelaporandanpengaduan
pelanggaran pemanfaatan ruang. i.Menyusun laporan penyelenggaraan.
VI.METODOLOGI Pekerjaan ini akan dilaksanakan dengan metode sebagai
berikut: a.Metode pengumpulan data primer dan sekunder
Dilakukandenganberdasarkanpadakepustakaanataudataprimerdandata
sekunderyangterkaitdenganpemanfaatanruangdanupayapenertiban
pemanfaatan ruang. b.Metode kajian yuridis normatif
DilakukanmelaluipengkajianUUPR,KitabUndang-UndangHukumAcara
Pidanadan peraturan perundang-undangan dan referensi yang relevan
dan terkait dengan pemanfaatan ruang dan upaya penertiban
pemanfaatan ruang. c.Metode sosiologis
Dilakukanmelaluipengkajianterhadapfaktadilapangandaninformasiyang
diperoleh dari inventarisasi dan identifikasi. VII.TENAGA AHLI
Dalampelaksanaanpekerjaaninidibutuhkan7bidangkeahlianyangberjumlah8
orang tenaga ahli sebanyak 36 OB, dengan perincian tenaga ahli,
sebagai berikut: NoTenaga Ahli Jumlah (orang) BulanOB 1Ahli
Perencana Wilayah dan Kota (Ketua tim) 155 6 NoTenaga Ahli Jumlah
(orang) BulanOB 2Ahli Perencana Wilayah dan Kota155 3Ahli Hukum155
4Ahli Pemetaan/GIS144 5Ahli Lingkungan155 6Ahli Geologi144 7Ahli
Kelembagaan144 8Ahli Sistem Informasi144 Total836
Adapunkualifikasiperinciantugasdantanggungjawabtenagaahlitersebutadalah
sebagai berikut: 1).Ahli Perencana Wilayah dan Kota (Ketua Tim)
Ahli Perencana Wilayah dan Kota sebagai ketua tim disyaratkan
memiliki latar
belakangpendidikansekurang-kurangnyajenjangS1PerencanaanWilayah&
Kota/PlanologidanS2PerencanaanWilayah&Kota/PlanologiatauS2bidang
lainnya dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 3 (tiga)
tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan. 2).Ahli
Perencana Wilayah dan Kota Ahli Perencana Wilayah dan Kota
disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya
jenjang S1 Perencanaan Wilayah & Kota/Planologi dengan
pengalaman di bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli
dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan.3).Ahli HukumAhli Hukum
disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya
jenjang S1 Hukum dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal
2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan.
4).Ahli Pemetaan/Sistem Informasi Geografis
AhliGISdisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikansekurang-kurangnya
jenjang S1 Geografi/S1 Teknik Geodesi dengan pengalaman di bidang
penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja
selama 5 (lima) bulan. 7 5).Ahli Lingkungan
AhliLingkungandisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikansekurang-kurangnyajenjangS1TeknikLingkungan/S1Biologidenganpengalamandi
bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan
bekerja selama 5 (lima) bulan.6).Ahli Geologi Ahli Geologi
disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya
jenjang S1 Teknik Geologi dengan pengalaman di bidang penataan
ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5
(lima) bulan. 7). Ahli Kelembagaan
AhliKelembagaandisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikansekurang-kurangnyajenjangS1AdministrasiNegaradenganpengalamandibidang
penataanruangminimal2(dua)tahun.Ahlidimaksudakanbekerjaselama5
(lima) bulan.8). Ahli Sistem Informasi
TenagaAhliSistemInformasidisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikan
sekurang-kurangnyajenjangSarjanaStrata1(S1)TeknikInformatikadengan
pengalamanmelaksanakanpekerjaandibidangpenataanruangsekurang-kurangnya
2 (dua) tahun.
TenagaahliyangmemilikijenjangpendidikanS1Planologi/S1Perencanaan,S1
TeknikLingkungan,S1TeknikGeodesi,S1TeknikSipildipersyaratkanmemiliki
sertifikat keahlian (SKA). Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini
dibantu oleh tenaga ahli penunjang yaitu: 1 (satu) orang sekretaris
dan 1 (satu) orang operator komputer yang bekerja selama 5 (lima)
bulan. VIII.KELUARAN
Keluarankegiataniniadalahlaporanyangberisidata,informasi,danfaktayang
berkualitasdandapatdipertanggungjawabkanterkaitpelaporandanpengaduan
pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di provinsi dan
kabupaten/kota di wilayah J awa dan Bali. 8 IX.MANFAAT KEGIATAN
ManfaatdariKegiatanInventarisasidanPengelolaanPengaduanPelanggaran
Pemanfaatan Ruang di Wilayah J awa dan Bali yaitu untuk Pemerintah
dan pemerintah
daerahdapatdijadikansebagaibahaninformasidanketersediaandatapelanggaran
pemanfaatanruangdiprovinsidankabupaten/kotadiWilayahJ
awadanBaliyang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan
tindak lanjut serta penyediaan data
daninformasiuntukpembangunanbasisdatapelanggaranpemanfaatanruangdan
penegakan hukum di bidang penataan ruang. X. NAMA DAN ORGANISASI
PENGGUNA JASA Pengguna jasa kegiatan ini adalah Satuan Kerja
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang. XI.WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Inventarisasi
dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang DiWilayahJ
awadanBaliakandilaksanakanselama5(lima)bulanuntuktahun anggaran
2015. XII.SUMBER PENDANAANUntuk pelaksanaan KegiatanInventarisasi
Dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran PemanfaatanRuangDiWilayahJ
awadanBaliinidiperlukanbiayaRp.
1.000.000.000,00.-(satumilyarjutarupiah),dibiayaiAPBNmelaluiDIPASatuan
Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. XIII.PELAPORAN Laporan yang
harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: 1.LaporanI
(Pendahuluan) Laporan ini menjelaskan jadwal rencana kerja rinci
tentang pelaksanaan kegiatan
ini,pemahamanTOR,danhasilidentifikasikebutuhanawaldata.Laporan
diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan
Inventarisasi Dan Pengelolaan PengaduanPelanggaran Pemanfaatan
Ruang Di Wilayah J awa dan Bali ini dimulai sebanyak 10 (sepuluh)
eksemplar. 9 2.Laporan Akhir II (Akhir)
LaporaninimenjelaskanseluruhhasildaripelaksanaankegiatanInventarisasi
Dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Wilayah
J awa
danBalimulaidaripersiapansampaidenganpelaksanaankegiatanitusendiri,
serta hasil akhir dari kajian ini. Laporan diserahkan
selambat-lambatnya 5 (lima)
bulansetelahkegiatanInventarisasiDanPengelolaanPengaduanPelanggaran
Pemanfaatan Ruang Di Wilayah J awa dan Bali ini dimulai sebanyak 10
(sepuluh) eksemplar.3.LaporanProsiding
BukuProsidingmerupakanringkasanyangdidesainsecarakhusussehingga
informatif, menarik dan mudah dipahami tentang kegiatanFGD dan
Workshop
kegiatanInventarisasiDanPengelolaanPengaduanPelanggaranPemanfaatan
RuangDiWilayahSumatera.Prosidingdibuatdandiserahkansebanyak10
(sepuluh)buah,sertadiserahkanbersamaanwaktunyadenganlaporanakhir
kepada pemberi kerja. 4.Executive Summary
BukuExecutiveSummarymerupakanringkasandarimuatansubstansikegiatan
ini, dibuat dengan desain khusus yang disesuaikan muatan substansi,
dibuat pada bulan ke 5 (lima) setelah dimulainya pekerjaan dan
dibuat rangkap 20 (dua puluh) dengan softcopy-nya dalam bentuk CD.
XIV.KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, dokumen,
peta, peta citra, disket atau peralatan yang dipergunakan
selamapekerjaandenganterbitnyakontraktersebutmenjadihakmilikipemberi
pekerjaan (Satuan Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah). Jakarta, 18 Juni 2015 Kepala Satuan Kerja
Pengendalian PemanfaatanRuang dan Penguasaan Tanah Ir. Firman M.
Hutapea, MUM NIP 195808011986031003
