ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAHJAWA DAN BALI TAHUNANGGARAN 2015 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDAN PENGUASAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG 1 ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH JAWA DAN BALI I.LATAR BELAKANG 1.Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan a.Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR),b.PeraturanPemerintahNo.26Tahun2008tentangRencanaTataRuang Wilayah Nasional (PP RTRWN),c.PeraturanPemerintahNo.15tahun2010tentangPenyelenggaraanPenataan Ruang (PP PPR) d.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. 2.Gambaran Umum DengantelahdiundangkannyaUndang-UndangNomor26Tahun2007tentang Penataan Ruang (UUPR) memberikan perubahan terhadap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang secara signifikan dan memberikan konsekuensi perlunya penyesuaian dalampenyelenggaraanpenataanruang.Dalampenyelenggaraanpenataanruang, masih sering terjadi permasalahan yang bersumber pada lemahnya penegakan aturan-aturan hukum terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi dan ini disadari merupakan bagian yang paling sulit dalam siklus penyelenggaraan penataan ruang. Untukmendukungimplementasiperencanaantataruangyangbaiksesuaidengan produkRencanaTataRuangWilayah(RTRW)ProvinsidanKabupaten/Kotayang telah berkekuatan hukum yang ditandai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentangRTRW,makadibutuhkanpeningkatankemampuanpemerintahpusatdan daerahdalamhalpelaksanaanpenataanruangyangterdiriatas:perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks pelaksanaan penataan ruang tersebut, setelah aspek perencanaan tata ruang telah selesai disusun dan ditetapkan, selanjutnyamasuk ke dalam aspek pemanfaatan ruang. Agar setiap upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka aspek pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting peranannya. 2 Berbagaidampakdaripelanggaranpemanfaatanruangtelahnyatadirasakanoleh wargamasyarakatantaralain:adanyabencanabanjir,kemacetanyangparah, kerusakanhutan,dandegradasikualitaslingkunganhidup.Halinimengharuskan dilakukannyalangkah-langkahyangnyatadanterukuragarsetiaporangmematuhi rencanatataruangpadasemuatingkatan(RTRWN,RTRWP,danRTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya) sehingga upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. UUPR telah menjamin Hak, Kewajiban, dan Peran masyarakat dalam penataan ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf d, setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; huruf e, setiap orang berhak mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangkepadapejabatberwenang;danhuruff,setiaporangberhakmengajukan gugatan ganti kerugian kepeda pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunanyangtidaksesuaidenganrencanatataruangmenimbulkankerugian. BerkaitandenganamanatUUPRtersebut,dalamkenyataannyatelahbanyak masyarakatyangmemberikanlaporandanpengaduantentangpemanfaatanruang dan/atau pelaksanaan pembangunan yang berpotensi tidak sesuai dengan rencana tata ruang,izinpemanfaatanruangyangdiberikan,danyangberpotensimenimbulkan kerugian bagi masyarakat.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, setiap upaya pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, dan persyaratan teknis lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berpotensisebagaitindakpidana.UUPRtelahmengamanatkandanmenjamin pelibatanmasyarakatdalampenyelenggaraanpenataanruang,sehinggadalam penyelenggaraan penataan ruang masyarakat memiliki hak untuk melaporkan indikasi pelanggaranpemanfaatanruangyangtidaksesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.Namundemikiansetiappelaporandanpengaduanindikasi pelanggaranpemanfaatanruangyangtidaksesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan harus dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga pelaporan dan pengaduandimaksudbersifatobyektifdandapatdipertanggungjawabkansertajika diperlukan dapat ditindaklanjuti. 3 Dari permasalahan tersebut di atas, dalam upaya merespon, dan memverifikasi seluruh pelaporansertapengaduanmasyarakatterhadapindikasipelanggaranpemanfaatan ruangdimaksud,sekaligusdalamupayameningkatkanfungsipengendalian pemanfaatanruang,perludilakukaninventarisasiterhadapindikasipelanggaran pemanfaatanruangdanpengaduanmasyarakatsehinggapelaporandanpengaduan yangmasukdapatdivalidasi.DirektoratPenertibanPemanfaatanRuangDitjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun anggaran 2015 perlumelakukanKegiatanInventarisasidanPengelolaanPengaduanPelanggaran PemanfaatanRuangdiWilayahJ awadanBali.Kegiataninidiharapkanmampu menyediakandatadanfaktayangberkualitasdandapatdipertanggungjawabkan terkait pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di provinsi / kabupaten di wilayah J awadanBali.Sedangkandalamjangkapanjangdiharapkanmenjadiinputuntuk databaseDitjenPengendalianPemanfaatanRuangdanPenguasaanTanah, KementerianATR/BPNuntukbahanpertimbanganpengambilankeputusandan kebijakan, serta pemenuhan target kualitas dan kuantitas proses tindakan lebih lanjut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang. II.MAKSUD Kegiataninidimaksudkanuntukmelaksanakanpengumpulandata,informasi,dan faktayangberkualitassertadapatdipertanggungjawabkanterkaitpelaporandan pengaduanpelanggaranpemanfaatanruangyangterjadidiprovinsidan kabupaten/kota di wilayah J awa dan Bali. III.TUJUANKegiatan ini bertujuan untuk tersedianya data dan informasi pelaporan dan pengaduan pelanggaranpemanfaatanruangyangvaliddandapatdipertanggungjawabkanyang terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah J awa dan Bali sebagai tindak lanjut kegiatan selanjutnya. IV.SASARANSasaran yang hendak dicapai dari kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Wilayah J awa dan Bali, meliputi : 4 1.Terlaksananya pengumpulan data, informasi, dan fakta yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkanterkaitpelaporandanpengaduanpelanggaran pemanfaatan ruang. 2.Teridentifikasinya bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah J awa dan Bali. 3.Terlaksananya koordinasi antara PPNS Penataan Ruang Pusat dan PPNS Penataan RuangDaerahdalaminventarisasidanpengelolaanpelaporansertapengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. 4.Tersedianyadatadaninformasipelaporandanpengaduanpelanggaran pemanfaatan ruang yang valid sebagai tindak lanjut berikutnya. V.RUANG LINGKUP 1.Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilaksanakandiWilayahProvinsi,danKabupaten/KotadalamJ awadanBaliyang telah menyusun dan menetapkan Perda RTRW. 2.Ruang Lingkup Kegiatan a.Proseskoordinasikeinstansiterkaitbaikpusatmaupundaerah,antaralain instansipusatkeBadanPertanahanNasional,KemenkoPerekonomian, KementerianPU-PERA,KementerianLingkunganHidupdanKehutanan, Kemendagri,KemenESDM,KementerianPerhubungan,Kementerian Pertanian,instansipusatlainnyayangterkaitdalamrangkakoordinasi pembahasan awal kegiatan ini, dan instansi daerah yang terkait. b.Proses penyusunan identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan validasi pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. c.ProsespembahasandanpenyepakatansistemInventarisasiDanPengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Wilayah J awa dan Bali. 3.Metode Pelaksanaan a.Melakukanstudiliteraturterhadapperaturanperundang-undanganterbaru sektoral di bidang penataan ruang, bidang pertanahan, dan bidang hukum. b.Melakukan inventarisasi awal data dan informasi terkait seluruh jenis pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah J awa dan Bali. c.Menyusun metodologi pekerjaan yang akan dilakukan. 5 d.Melakukanpersiapandalamrangkamobilisasiinventarisasidanpengelolaan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. e.Menyusun rencana kerja dan workshop (tenaga ahli, bahan, modul, narasumber, tools untuk inventarisasi dan pengelolaan pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang). Workshop dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di Surabaya. f.Melakukankoordinasidenganpemerintahdaerahdalamrangkainventarisasi pelaporan dan pengelolaan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. g.Melaksanakanworkshophasilpengelolaanpelaporandanpengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang dengan mengundang pemerintah daerah. h.Melaksanakanevaluasipelaksanaanpengelolaanpelaporandanpengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang. i.Menyusun laporan penyelenggaraan. VI.METODOLOGI Pekerjaan ini akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: a.Metode pengumpulan data primer dan sekunder Dilakukandenganberdasarkanpadakepustakaanataudataprimerdandata sekunderyangterkaitdenganpemanfaatanruangdanupayapenertiban pemanfaatan ruang. b.Metode kajian yuridis normatif DilakukanmelaluipengkajianUUPR,KitabUndang-UndangHukumAcara Pidanadan peraturan perundang-undangan dan referensi yang relevan dan terkait dengan pemanfaatan ruang dan upaya penertiban pemanfaatan ruang. c.Metode sosiologis Dilakukanmelaluipengkajianterhadapfaktadilapangandaninformasiyang diperoleh dari inventarisasi dan identifikasi. VII.TENAGA AHLI Dalampelaksanaanpekerjaaninidibutuhkan7bidangkeahlianyangberjumlah8 orang tenaga ahli sebanyak 36 OB, dengan perincian tenaga ahli, sebagai berikut: NoTenaga Ahli Jumlah (orang) BulanOB 1Ahli Perencana Wilayah dan Kota (Ketua tim) 155 6 NoTenaga Ahli Jumlah (orang) BulanOB 2Ahli Perencana Wilayah dan Kota155 3Ahli Hukum155 4Ahli Pemetaan/GIS144 5Ahli Lingkungan155 6Ahli Geologi144 7Ahli Kelembagaan144 8Ahli Sistem Informasi144 Total836 Adapunkualifikasiperinciantugasdantanggungjawabtenagaahlitersebutadalah sebagai berikut: 1).Ahli Perencana Wilayah dan Kota (Ketua Tim) Ahli Perencana Wilayah dan Kota sebagai ketua tim disyaratkan memiliki latar belakangpendidikansekurang-kurangnyajenjangS1PerencanaanWilayah& Kota/PlanologidanS2PerencanaanWilayah&Kota/PlanologiatauS2bidang lainnya dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 3 (tiga) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan. 2).Ahli Perencana Wilayah dan Kota Ahli Perencana Wilayah dan Kota disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Perencanaan Wilayah & Kota/Planologi dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan.3).Ahli HukumAhli Hukum disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Hukum dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan. 4).Ahli Pemetaan/Sistem Informasi Geografis AhliGISdisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikansekurang-kurangnya jenjang S1 Geografi/S1 Teknik Geodesi dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan. 7 5).Ahli Lingkungan AhliLingkungandisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikansekurang-kurangnyajenjangS1TeknikLingkungan/S1Biologidenganpengalamandi bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan.6).Ahli Geologi Ahli Geologi disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Geologi dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 2 (dua) tahun. Ahli dimaksud akan bekerja selama 5 (lima) bulan. 7). Ahli Kelembagaan AhliKelembagaandisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikansekurang-kurangnyajenjangS1AdministrasiNegaradenganpengalamandibidang penataanruangminimal2(dua)tahun.Ahlidimaksudakanbekerjaselama5 (lima) bulan.8). Ahli Sistem Informasi TenagaAhliSistemInformasidisyaratkanmemilikilatarbelakangpendidikan sekurang-kurangnyajenjangSarjanaStrata1(S1)TeknikInformatikadengan pengalamanmelaksanakanpekerjaandibidangpenataanruangsekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. TenagaahliyangmemilikijenjangpendidikanS1Planologi/S1Perencanaan,S1 TeknikLingkungan,S1TeknikGeodesi,S1TeknikSipildipersyaratkanmemiliki sertifikat keahlian (SKA). Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh tenaga ahli penunjang yaitu: 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang operator komputer yang bekerja selama 5 (lima) bulan. VIII.KELUARAN Keluarankegiataniniadalahlaporanyangberisidata,informasi,danfaktayang berkualitasdandapatdipertanggungjawabkanterkaitpelaporandanpengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah J awa dan Bali. 8 IX.MANFAAT KEGIATAN ManfaatdariKegiatanInventarisasidanPengelolaanPengaduanPelanggaran Pemanfaatan Ruang di Wilayah J awa dan Bali yaitu untuk Pemerintah dan pemerintah daerahdapatdijadikansebagaibahaninformasidanketersediaandatapelanggaran pemanfaatanruangdiprovinsidankabupaten/kotadiWilayahJ awadanBaliyang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindak lanjut serta penyediaan data daninformasiuntukpembangunanbasisdatapelanggaranpemanfaatanruangdan penegakan hukum di bidang penataan ruang. X. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA Pengguna jasa kegiatan ini adalah Satuan Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. XI.WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang DiWilayahJ awadanBaliakandilaksanakanselama5(lima)bulanuntuktahun anggaran 2015. XII.SUMBER PENDANAANUntuk pelaksanaan KegiatanInventarisasi Dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran PemanfaatanRuangDiWilayahJ awadanBaliinidiperlukanbiayaRp. 1.000.000.000,00.-(satumilyarjutarupiah),dibiayaiAPBNmelaluiDIPASatuan Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. XIII.PELAPORAN Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: 1.LaporanI (Pendahuluan) Laporan ini menjelaskan jadwal rencana kerja rinci tentang pelaksanaan kegiatan ini,pemahamanTOR,danhasilidentifikasikebutuhanawaldata.Laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan Inventarisasi Dan Pengelolaan PengaduanPelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Wilayah J awa dan Bali ini dimulai sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. 9 2.Laporan Akhir II (Akhir) LaporaninimenjelaskanseluruhhasildaripelaksanaankegiatanInventarisasi Dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Wilayah J awa danBalimulaidaripersiapansampaidenganpelaksanaankegiatanitusendiri, serta hasil akhir dari kajian ini. Laporan diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) bulansetelahkegiatanInventarisasiDanPengelolaanPengaduanPelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Wilayah J awa dan Bali ini dimulai sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.3.LaporanProsiding BukuProsidingmerupakanringkasanyangdidesainsecarakhusussehingga informatif, menarik dan mudah dipahami tentang kegiatanFGD dan Workshop kegiatanInventarisasiDanPengelolaanPengaduanPelanggaranPemanfaatan RuangDiWilayahSumatera.Prosidingdibuatdandiserahkansebanyak10 (sepuluh)buah,sertadiserahkanbersamaanwaktunyadenganlaporanakhir kepada pemberi kerja. 4.Executive Summary BukuExecutiveSummarymerupakanringkasandarimuatansubstansikegiatan ini, dibuat dengan desain khusus yang disesuaikan muatan substansi, dibuat pada bulan ke 5 (lima) setelah dimulainya pekerjaan dan dibuat rangkap 20 (dua puluh) dengan softcopy-nya dalam bentuk CD. XIV.KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, dokumen, peta, peta citra, disket atau peralatan yang dipergunakan selamapekerjaandenganterbitnyakontraktersebutmenjadihakmilikipemberi pekerjaan (Satuan Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah). Jakarta, 18 Juni 2015 Kepala Satuan Kerja Pengendalian PemanfaatanRuang dan Penguasaan Tanah Ir. Firman M. Hutapea, MUM NIP 195808011986031003