03062015_FGD Kemenko_final.ppt

1

Kewenangan Kebijakan Dalam Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta, 3 Juni 2015

Bahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pada FGD dengan topik

“Harmonisasi Kewenangan Kebijakan Hilirisasi Industri Pertambangan”

2

Daftar Isi1. Pendahuluan

2. Dasar Hukum

3. Postur Mata Rantai Peningkatan Nilai Tambah

4. Manfaat bagi Negara

5. Kriteria dan Batasan Kewenangan

6. Kesimpulan

3

1. Pendahuluan

1. Kandungan logam berharga dalam bijih (ore/raw material) mineral di alam sangat rendah (berkisar kurang dari 1% - 4%). Oleh karena itu perlu dilakukan ekstraksi logam tersebut melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dengan penerapan teknologi metalurgi untuk memperoleh komoditas yang bernilai tinggi (mencegah pengurasan sumber daya mineral secara besar-besaran);

2. Berdasakan definisi dalam UU 11 Tahun 1967, Kegiatan pengolahan dan pemurnian merupakan bagian dari kegiatan pertambangan;

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Menteri teknis yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;

4. Tumpang tindih kewenangan ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, KESDM, dan Kemenperin serta ditindaklanjuti dengan pembahasan bilateral antara Kemenperin dan KESDM yang dipimpin oleh kedua Wakil Menteri;

Latar Belakang

4

2. Dasar Hukum

1. Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian telah diatur sejak Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan :

a. Pasal 2 : “pengolahan dan pemurnian: pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu”

b. Pasal 14 : Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :1) penyelidikan umum;2) eksplorasi;3) eksploitasi;4) pengolahan dan pemurnian;5) pengangkutan;6) penjualan;

2.1. Sebelum Era UU No. 4 Tahun 2009

5

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri :

Pasal 2• Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1, pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengembangan industri tertentu

diserahkan kepada Menteri lainnya, sebagai berikut:1) penyulingan minyak bumi,2) pencairan gas alam,3) pengolahan bahan galian,4) pengolahan bijih timah menjadi ingot timah,5) pengolahan bauksit menjadi alumina,6) pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia,7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga,8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam.9) Pengolahan bijih nikel menjadi ingot nikel,diserahkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi;

• Penyerahan kewenangan pembinaan dan pengembangan di bidang-bidang industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai pula dengan kewenangan pengaturan yang meliputi perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang bersifat teknis di bidang-bidang yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum (lanjutan)

6

3. Pasal 2, Kepres No. 16 Tahun 1987 Tentang Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri :• Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan termasuk pemberian Izin Usaha Industri atas

Kelompok Industri, Jenis Industri, dan Komoditi Industri adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Energi, Perindustrian, dan Kesehatan.

• Lingkup kewenangan Menteri dalam masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, yaitu :a. Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi :

1) penyulingan minyak bumi;2) pencairan gas alam;3) pengolahan bahan galian bukan logam tertentu;4) pengolahan bijih timah menjadi ingot timah;5) pengolahan bauksit menjadi alumina,6) pengolahan bijih mulia menjadi logam mulia;7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga;8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam;9) pengolahan bijih nikel menjadi ingot nikel.


7

2. Dasar Hukum

1. Sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :a. Pasal 1:1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang:

2) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

3) Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

4) Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

2.2. Pasca Era UU No. 4 Tahun 2009

8

2. Dasar Hukum

Sesuai Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : b. Pasal 36 :

1)IUP terdiri atas dua tahap:a.IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;b.IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.2)Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9

2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian : Pasal 5 :

(1) Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri (yang

membidangi Perindustrian).(3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri

melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian Pasal 6:

(1) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri (yang membidangi Perindustrian).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


10

2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara :

a. Pasal 36 :Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan

penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atauc. IUP Operasi Produksi.

b. Pasal 95 :(2). Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan melalui kegiatan:a. pengolahan logam; ataub. pemurnian logam.* Penjelasan : Peningkatan nilai tambah dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan

mengoptimalkan nilai tambang, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.


11

3. Sesuai UU 4 Tahun 2009, PP 23 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1, diatur bahwa :

• Setiap jenis komoditas tambang mineral logam wajib diolah dan dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian.

• Setiap jenis komoditas tambang mineral non logam wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan.

• Setiap jenis komoditas tambang mineral batuan wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan.


12


Kegiatan Hilir PerindustrianKegiatan Hilir PerindustrianKegiatan Hilir MinerbaKegiatan Hilir MinerbaKegiatan Hulu MinerbaKegiatan Hulu Minerba

(Meningkatkan Nilai Tambah(Meningkatkan Nilai Tambah Kedua Kedua))

INDUSTRI PRIMERINDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDERINDUSTRI SEKUNDER

((MenambangMenambang dari perut bumi) dari perut bumi) (Meningkatkan Nilai Tambah Pertama)(Meningkatkan Nilai Tambah Pertama)

Usaha Pertambangan MinerUsaha Pertambangan Mineralal dan Batubara dan Batubara

Produk Akhir

Usaha Pengolahan LanjutUsaha Pengolahan Lanjut

SDASDA

Sumber DayaMineral

Eksploitasi

Eksploitasi

Eksplorasi

Eksplorasi

Mineral Bukan LogamMineral Bukan Logam

BatuanBatuan

Pengolahan

Pengolahan

•Penggerusan•Pencampuran•Upgrading

Produk olahanProses fisik-Tepung- Pellet Proses Kimia-Katalis-Filler-Coater, dll

•Crushing•Grinding•Sizing

Produk Akhir

Eksploitasi

(Komoditas Mineral Logam)

Eksplorasi

Mineral LogamMineral Logam CadanganPengolahan Pemurnian

• Industri kimia dasar• Aneka industriKimia (sabun, obat dll)Konstruksi

•Barang seni •Bahan Bangunan

Industri Mesin, logam dasar dan elektronika (IMELDE)Industri logam-besi baja

Cadangan

Cadangan Produk Akhir

•Separasi•Ekstraksi•Refining

LogamAlloy

ProsesLanjut

ProsesLanjut

Pemolesan/pemotongan

(Komoditas MineralBukan Logam)

(KomoditasBatuan)

Cat : Sesuai amanat PP 17 Tahun 1986 dan Lampiran Permen ESDM No. 8 Tahun 2015

13

H2SO4 Plant

Billet

Piping

Electrical

Architecture

Coinage

Bio Medical

Household

Chemical

Automotive

Household

Cu Ore

Cathode

AnodeConcentrate

Electro winning

Cu Smelter

Tube

Refining

Wire RodWire Cable

Strip

Roofs

Slab

Powder

Bronze Paint

Sinter Product

Anode Slime

Gypsum From Waste

Ada IndustriBelum Ada Industri Aplikasi Akhir

Keterangan,

A. TEMBAGA

Permen ESDM No. 8/2015


14

Fe - Chrom & Alloys

Stainless Steel Sheet

Stainless Steel Rod, Saft Bar

Plate

Stainless Steel CRC

Electronic casing

Oil & Gas Trans.

Otomotive

Construction

Defence

Agriculture

Ship

Rail Way

Household

Building

Health

PackagingFood

APLICATIONS/ INDUSTRIES

Scrap

-

-

AGLO -MERATION

IRON MAKING

STEELMAKING & CASTING

Hot FORMING Cold FORMINGORE DRESSING

FINISHED PRODUCTSMINING

Sponge Iron

Sinter

Iron Ore Concentrate

Pellet

Iron Sand Concentrate

Iron Ore

Iron Sand

Hot Metal

Pig Iron

Billet

Bloom

Slab

Round Billet

Hot Rolled Coil

Plate, Heavy - Plate Welded - Pipe, Welded - Profile

Seamless Pipe

Cold Rolled Coil

Heavy Profile, Rail

Wire Rod

Direct Reduced

Iron

Bar

Profile & Deformed Bar

Stainless Steel Slab

Stainless Steel HRC

Stainless Steel Billet

Iron/steel Cast

Stainless Steel Rod/

Bar

Fe - Nickel Alloys

PC - Wire, Wire Rope, Electrode Wire

Rod, Bold, Nut

Wire

Shaft Bar

Plate, Welded -Pipe, Welded - Profile

GI-Sheet, Galvanized -Aluminized - Coated - Sheet

Tin plate

Hot Bricket Iron

B. BESI

Ada Industri Belum Ada Industri Aplikasi AkhirKeterangan,



15

C. ALUMUNIUM

Al Round Bar

Al Square Bar

Al Flat Bar

Al Tube

Al Sheet

Al Rod

Ladders

High Pressure Gas Cylinder

Sporting Goods

Machined Components

Road Barriers & Signs

Furniture

Lithographic Printing Plates

BauxiteBayer

ProcessHall-Heroult

Process Al IngotAlumina

Al Scrap

Ada IndustriBelum Ada Industri Aplikasi Akhir

Keterangan,



16

D. NIKEL

Ni Ore

Ni Calcine

HPAL Ni Refinery

Fe-Nickel

Ni Metal

Stainless Steel Slab

Stainless Steel HRC

Stainless Steel CRC

Stainless Steel Sheet

Non Ferrous Alloys

Ni Plating

Ni Alloy

Batteries

Stainless Steel Billet

Ni Matte

Rail Way

Oil & Gas Trans

Automotive

Ship

Construction

Agriculture

Electronic Casing

Defense

Household

Stainless Steel Rod / Bar

Ada Industri Belum Ada Industri Aplikasi Akhir

Keterangan,



17

E. TIMAH

Tin Ore ConcentrateSn Smelter Sn Refining

Sn MetalSn Small ingot

Sn Shot

Sn Pyramid

Sn Anode

Sn Powder

Sn Granule

Sn Sheet

Alloys

Coating

Household

Storage Facilities

Electrical

Sport Facilities

Ada Industri Belum Ada Industri Aplikasi Akhir

Keterangan,



18

KIMIAKOSMETIKBAHAN REFRAKTORIKERAMIKLISTRIKSEMENPUPUKINDUSTRI LAINNYA

Bahan Bangunan

Dimensional Stone

“Perhiasan”

MINERALNON LOGAM DAN BATUAN

PEMECAHANPENGGERUSAN

PENINGKATAN KADAR


Keterangan :


19

4. Manfaat

No Aspek Keuntungan Bagi Negara

1 Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral hasil pertambangan hingga produk logam diserahkan kepada Menteri ESDM

2 Optimalisasi Penerimaan Negara Dapat dipastikan hal-hal sebagai berikut:1.Pemasok bahan baku berasal dari IUP CnC - Melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan yang baik - Taat atas kewajiban penerimaan negara2.Bertransaksi dengan Harga Patokan Mineral3.Pemerintah dapat menarik royalti dari mineral pengikut yang mempunyai nilai komersial (misalkan Co dalam Nikel atau Au dalam Pb & Zn)4.Pemerintah dapat memberikan insentif bagi IUP yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yaitu dengan memberikan royalti yang lebih rendah pada produk hasil pemurnian (Revisi PP 9 Tahun 2012)

4.1. MANFAATManfaat bagi Negara apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil kegiatan pertambangan mineral berada dalam pembinaan dan pengawasan KESDM adalah sebagai berikut:

20

4. ManfaatNo Aspek Keuntungan Bagi Negara

3 Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri di dalam Negeri1.DMO Hulu2.DMO Hilir(Permen ESDM No. 34 Tahun 2009)

Dengan diaturnya peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri maka DMO hulu dari kegiatan pertambangan sudah “fully dedicated to local demand”. Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 mengatur pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri, melalui perijinan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian maka produk hasil pengolahan dan pemurnian dapat ditetapkan besaran DMO hilir. Misalkan untuk NPI, Copper cathode, FeNI, dll

4 Jaminan pasokan bahan baku Tahapan Operasi Produksi dapat dimulai setelah mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan (FS), sehingga aspek penting berikut ini dapat dipastikan:a. Sumber dan Cadangan yang mencukupib. Kesesuaian teknologi dengan karakteristik mineralc. Keekonomian sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara

5 Pembinaan dan Pengawasan 1. Pengawasan Lingkungan dan keselamatan tenaga kerja akan lebih ketat dikarenakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja sudah sangat teknis untuk mencegah terjadinya kecelakaan

2. Inspeksi rutin dilakukan oleh Inspektur Tambang Pusat dan Daerah3. Adanya kewajiban melapor dan mekanisme investigasi pada setiap

kasus lingkungan dan kejadian berbahaya untuk mencegah terulang nya kejadian yang sama (Frequency Rate dan Severity Rate)

21

4. Manfaat

No Aspek Kelemahan Perbaikan

1 Jangka Waktu Izin Usaha

1. Sesuai UU No 4/2009 jangka waktu smleter adalah 20 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

2. Sesuai UU No 5/1984 dan PP No 13/1995 tentang Izin Usaha Industri bahwa izin industri selama industri beroperasi.

Dapat diperpanjang sampai dengan umur proyek (Permen ESDM 32 Tahun 2013)

2 Pemberian Insentif Fiskal Pada Bidang Industri

Pemberian insentif fiskal tax holiday terutama diberikan pada bidang industri berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha industri dengan kategori C

Berhak Mendapatkan fasilitas Tax allowance (PP 18 Tahun 2015)

3 Berbeda dengan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009

Pertambangan (mining) Kategori B (KBLI 0710-0899) mencakup kegiatan usaha pengolahan dan peningkatan manfaat sedangkan Industri (manufacturing) termasuk dalam Kategori C (KBLI 2410 - 2432) mencakup kegiatan usaha di bidang peleburan,hingga proses metalurgi

Persyaratan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan diatur oleh Kementerian teknis terkait, dimana kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral berada di KESDM

4.2. KELEMAHAN Terdapat beberapa kelemahan apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil kegiatan pertambangan mineral berada dalam pembinaan dan pengawasan KESDM sebagai berikut:

22

5. Kriteria dan Batasan Kewenangan

No Kriteria Urgensi Deskripsi Batasan Kewenangan Kewenangan

1 Bahan Baku Optimalisasi Penerimaan Negara dari Mineral yang berasal dari Sumber Daya Alam Indonesia melalui iuran produksi mineral yang mempunyai nilai (royalti)

1. Seluruh bahan baku berasal dari hasil kegiatan pertambangan mineral di dalam negeri (mengamankan royalti)

2. Sebagian bahan baku berasal dari import3. Seluruh bahan baku berasal dari import4. Seluruh bahan baku berasal dari sekrap5. Sebagian bahan baku dari tambang dan sekrap

1. KESDM

2. KESDM3. Kemenperin4. Kemenperin5. KESDM

2 Produk Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Royalti dan PPN

1. Produk masih merupakan bahan baku dari industri logam, seperti NPI, FeNi, Cathode, dll

2. Produk merupakan barang jadi seperti billet, wire rod, dll

1. KESDM

2. Kemenperin

Usulan Kriteria dan Batasan Kewenangan

23

6. Kesimpulan1. Pada dasarnya penerbitan izin usaha untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian

mineral baik yang diterbitkan KESDM maupun Kemenperin sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian masih terdapat tumpang tindih dalam penerbitan perizinan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral;

2. Perlu dibuat suatu kesepakatan bersama antara KESDM dan Kemenperin yang meliputi definisi dan kriteria batasan kewenangan terkait kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dengan mengedapankan kepentingan Negara guna mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari pengelolaan Sumber Daya Alam;

3. Kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan dalam produk hukum sehingga dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian Mineral

24

www.esdm.go.id

Documents

03062015_FGD Kemenko_final.ppt