i

KATA PENGANTAR

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003

ii

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA

UNTUK BENCANA ALAM TAHUN 2014

1. KODE JUKNIS : 03-PS-2014

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI/BEASISWA UNTUK BENCANA ALAM

3. TUJUAN

: a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;

b. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi;

c. Memberi motivasi dan dorongan kepada siswa SMK terkena bencana alam untuk tetap dapat bersekolah.

4. SASARAN : 5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa

5. NILAI BANTUAN : Total Rp. 21.200.000.000,- dengan nilai beasiswa per siswa sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa;

b. Memberi dorongan dan semagat kepada siswa SMK terkena bencana alam untuk tetap dapat bersekolah;

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah siswa yang

memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan

sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK;

d. Beasiswa prestasi akan diberikan kepada siswa berdasarkan peringkat prestasi pada tingkat Provinsi/Nasional/Internasional;

e. Beasiswa bencana alam akan diberikan kepada siswa SMK yang terkena bencana alam.

iii

8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

: a. Persyaratan Teknis. 1) Siswa SMK yang masih aktif dan

berprestasi/terkena bencana alam; 2) Siswa SMK yang masih aktif baik

perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi sebagai juara I, II, III tahun 2014, dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat provinsi/ nasional dan terbaik sebagai perwakilan Indonesia pada tingkat Internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara;

3) Prestasi nasional adalah prestasi yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat nasional yang tidak termasuk prestasi pada lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK yaitu: LKS, OSTN, O2SN, Debat Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, FLS2N;

4) Siswa SMK yang masih aktif baik perorangan maupun pemain perorangan dalam tim/regu yang memiliki prestasi dalam bidang inovasi/perekayasa/keilmuan dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan pemenang oleh panitia;

b. Persyaratan Administrasi 1) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi dan/atau Kab/Kota dan atau SMK setelah ada pengesahan Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2) Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima;

3) Siswa SMK yang masih aktif dan terkena bencana alam;

4) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

iv

9. JADUAL KEGIATAN :

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

No Tahapan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

(2014) 1 Penerimaan daftar

usulan calon penerima beasiswa

Februari s.d November

2 Seleksi siswa calon penerima

Februari s.d November

3 Penetapan siswa penerima

Februari s.d November

4 Penyaluran dana Maret s.d November

5 Laporan beasiswa prestasi

Desember

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 – 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email : beasiswa.kpd@ditpsmk.net

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Tujuan ............................................................................................ 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................ 1 D. Sasaran .......................................................................................... 2 E. Hasil yang Diharapkan ..................................................................... 3 F. Nilai Bantuan .................................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 3 H. Jadual Kegiatan ............................................................................... 3

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 4

A. Organisasi ....................................................................................... 4 B. Tugas dan Tanggungjawab .............................................................. 4

1. Direktorat Pembinaan SMK .......................................................... 4 2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................ 4 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................... 5 4. Lembaga Penyalur ...................................................................... 5 5. Sekolah. ..................................................................................... 5 6. Komite Sekolah ......................................................................... 5 7. Siswa Penerima Bantuan ............................................................. 6

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 7

A. Persyaratan Penerima ...................................................................... 7 B. Mekanisme Pengajuan Beasiswa Berprestasi ..................................... 8 C. Mekanisme Pengajuan Beasiswa Bencana Alam ................................. 8 D. Mekanisme Penyaluran Dana .......................................................... 8

BAB IV KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ................................................................................................. 9

A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................................... 9 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................................... 9

BAB V PELAPORAN ........................................................................... 10 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 11

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan akses dan minat belajar siswa serta sebagai ajang promosi untuk mengangkat mutu SMK khususnya bagi siswa SMK yang berprestasi maka bantuan beasiswa prestasi diperlukan sebagai stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni bidang-bidang tersebut, disamping itu juga menjaga agar siswa SMK yang terkena bencana alam tetap dapat bersekolah dan berprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mengalokasikan dana beasiswa dalam bentuk Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Berprestasi/Beasiswa Untuk Bencana Alam. Bantuan beasiswa prestasi merupakan salah satu penghargaan bagi siswa yang memiliki kemampuan, tidak terbatas pada pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan selama menimba ilmu di sekolah tetapi merupakan penghargaan bagi kemampuan yang di kemudian hari dapat mendukung kehidupan yang akan ditempuh setelah tamat dari sekolah. Bantuan Beasiswa bencana alam merupakan kepedulian Pemerintah kepada siswa SMK agar dapat bersekolah dan berprestasi.

B. Tujuan 1. Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat

dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;

2. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi; 3. Memberi motivasi dan dorongan kepada siswa SMK terkena bencana

alam untuk tetap dapat bersekolah. C. Dasar Hukum dan Kebijakan

Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Menengah dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan;

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban

belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11Desember2013 tentang Pejabat Perbendaharaanpada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;

14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014.

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.

D. Sasaran Sasaran bantuan adalah 5.300 siswa SMK.

3

E. Hasil yang diharapkan 1. Meningkatnya motivasi siswa SMK untuk berprestasi pada tingkat

provinsi/nasional dan internasional di bidang akademik maupun non akademik;

2. Siswa berprestasi dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan prestasinya;

3. Siswa SMK terkena bencana akan tetap masih bersekolah. F. Nilai Bantuan

Total Rp. 21.200.000.000,- dengan nilai beasiswa per siswa sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

G. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;

2. Penetapan penerima bantuan sepenuhnya berada di Direktorat Pembinaan SMK;

3. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan tim pengolah dan seleksi data siswa usulan dari SMK maupun data siswa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota;

4. Bantuan Beasiswa akan diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat.

H. Jadual Kegiatan

Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan (2014)

1 Penerimaan daftar usulan calon penerima beasiswa

Februari s.d November

2 Seleksi siswa calon penerima Februari s.d November

3 Penetapan siswa penerima Februari s.d November

4 Penyaluran dana Maret s.d November

5 Laporan beasiswa Desember

4

BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Beasiswa Prestasi dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Prestasi melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Lembaga Penyalur; 5. Sekolah; 6. Komite Sekolah; 7. Siswa Penerima Bantuan.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan

dengan Beasiswa Prestasi/Bencana Alam b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Melakukan seleksi calon siswa penerima Bantuan Beasiswa

Prestasi/Bencana Alam d. Menetapkan siswa penerima; e. Menyalurkan dana; f. Menerima laporan penyaluran dana bantuan beasiswa dari

lembaga penyalur; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

(sampling); h. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan SMK diwilayah binaannya;

b. Dapat mengirimkan calon penerima beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK;

c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan beasiswa;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling);

5

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program Beasiswa

Prestasi/Bencana Alam ke SMK di wilayahnya; b. Meneliti dan memberikan persetujuan daftar nama siswa calon

penerima beasiswa usulan dari Sekolah; c. Dapat mengirimkan calon penerima beasiswa ke Direktorat

Pembinaan SMK; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program

bantuan Beasiswa Prestasi/Bencana Alam di sekolah; e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan bersama

Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Lembaga Penyalur a. Menerima daftar nama siswa penerima bantuan sesuai dengan

Surat Keputusan Penetapan siswa penerima bantuan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK;

b. Menyalurkan dana ke siswa sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK;

c. Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK.

5. Sekolah (SMK) a. Melaksanakan sosialisasi program Bantuan Beasiswa kepada

guru, komite sekolah, siswa, dan orang tua siswa; b. Menyusun dan mengajukan daftar usulan nama siswa calon

penerima bantuan beserta kelengkapannya kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan alamat email beasiswa.kpd@ditpsmk.net;

c. Membuat surat pengantar untuk siswa dalam pencairan dana ke lembaga penyalur dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi.

6. Komite Sekolah a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah tentang Beasiswa

Prestasi/Bencana Alam b. Bersama Kepala Sekolah, guru, karyawan dalam mempersiapkan

dokumen usulanpenerima beasiswa; c. Membantu dalam pengawasan pemanfaatan dana beasiswa

prestasi;

6

d. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan.

7. Siswa Penerima Beasiswa

a. Memanfaatkan dana beasiswa sesuai ketentuan; b. Melaporkan kepada sekolah tentang penerimaan dan

pemanfaatan dana beasiswa.

7

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN

BEASISWA DAN PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Beasiswa 1. Persyaratan Teknis.

a. Siswa SMK yang masih aktif dan berprestasi/ dan atau yang terkena bencana alam;

b. Siswa SMK yang masih aktif baik perorangan maupun pemain perorangan dalam tim/regu yang memiliki prestasi sebagai juara I, II, III tahun 2014, dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat provinsi/nasional dan tingkat internasional dan atau mewakili Indonesia pada tingkat Internasional, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dan atau keterangan yang daat dipertanggungjawabkan;

c. Prestasi nasional adalah prestasi yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat nasional yang tidak termasuk prestasi pada lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK yaitu: LKS, OSTN, O2SN, Debat Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, FLS2N. Siswa SMK yang masih aktif baik perorangan dan atau pemain perorangn dalam tim/regu yang memiliki prestasi dalam bidang inovasi/perekayasa/keilmuan dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan pemenang oleh panitia dan atau siswa SMK yang keluarganya terkena dampak dan bencana alam secara langsung;

d. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampatk besar bagi populasi manusia, dan peristiwa yang telah dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Bencana Alam Nasional.

2. Persyaratan Administrasi a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kaupaten/

Kota dan atau SMK setelah ada pengesahan dari Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota;

b. Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima;

c. Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

8

B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan 1. Mekanisme pengajuan beasiswa prestasi sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan/atau SMK yang mengajukan usulan nama siswa dan kelengkapannya yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi dikirim ke Direktorat Pembinaan SMK melalui email;

b. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan evaluasi usulan calon penerima beasiswa;

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK menetapkan hasil evaluasi sebagai siswa penerima beasiswa prestasi;

d. Surat keputusan siswa penerima diajukan ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan SP2D.

2. Mekanisme Pengajuan Beasiswa Bencana Alam

a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi telah mengusulkan calon penerima;

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi bersama dengan TIM penanggulangan bencana alam Kemdikbud mengadakan penyaringan data siswa yang terkena bencana alam secara langsung ke lapangan;

c. Direktorat menerima daftar nama siswa terkena bencana alam dan ditetapkan sebagai penerima bantuan;

d. SK Siswa penerima diajukan ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan SP2D.

C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Penetapan siswa penerima beasiswa prestasi/beasiswa bencana alam dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan SP2D ke lembaga penyalur;

2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke siswa sesuai dengan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK untuk disalurkan ke siswa;

3. Lembaga penyalur akan memberitahukan ke SMK; 4. Siswa mencairkan dana di lembaga penyalur dengan menunjukkan

bukti-bukti yang diperlukan.

9

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana digunakan untuk peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa dan atau untuk kelengkapan belajar siswa disekolah.

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Lembaga penyalur harus mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas negara.

10

BAB V PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana beasiswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Lembaga Penyalur Lembaga Penyalur wajib melaporkan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran dana beasiswa kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa prestasi/bencana alam.

11

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi/Bencana Alam ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya sifatnya mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lapangan. Dengan demikian diharapkan program Beasiswa Prestasi/Bencana Alam dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Peran serta jajaran sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam menyukseskan program Beasiswa Prestasi/Bencana Alam ini sangat diharapkan. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat mengeliminir permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.