02. PERBANDINGAN CYBER LAW, COMPUTER CRIME ACT DAN COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON CYBERCRIME (COECCC)

8/18/2019 02. PERBANDINGAN CYBER LAW, COMPUTER CRIME ACT DAN COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON CYBERCRIM…

1/13

TUGAS

ETIKA & PROFESIONALISME TSI

Nama : Jessica

Kelas : 4KA39

NPM : 13112931

Tanggal : 19 April 2016

Sistem Infrmasi

!ni"ersitas #$na%arma

2016


2/13

PERBANDINGAN CYBER LAW, COMPUTER CRIME ACT DAN

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON CYBERCRIME (COECCC)

1. Cyber Law

Cyber Law adalah aspek hukum yang artinya berasal dari Cyberspace Law, dimana ruang

lingkupnya meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum

yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan

memasuki dunia cyber atau maya. Sehingga dapat diartikan cybercrome itu merupakan kejahatan

dalam dunia internet.

Cyber Law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu Negara tertentu, dan peraturan

yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat Negara tertentu. Cyber Law dapat pula diartikan

sebagai hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan

internet.

Cyber Law Neara I!"#!e$%a&

!unculnya Cyber Law di "ndonesia dimulai sebelum tahun #$$$. %ocus utama pada saat itu

adalah pada &payung hukum' yang generic dan sedikit mengenai transaksi elektronik. endekatan

&payung' ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapat digunakan oleh undang-undang dan

peraturan lainnya. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana. )ntuk hal yang terkait dengan

transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan kon*ensional merupakan

target. +ika digital signature dapat diakui, maka hal ini akan mempermudah banyak hal seperti

electronic commerce (e-commerce, electronic procurement (e-procurement, dan berbagai transaksi

elektronik lainnya.

Cyber Law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang

memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. ada

Cyber Law ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.

Cyber Law atau )ndang-undang "nformasi dan ransaksi lektronik ()) " sendiri baru ada

di "ndonesia dan telah disahkan oleh / pada tanggal 01 !aret 0223. )) " terdiri dari #4 bab

dan 15 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi

yang terjadi di dalamnya. erbuatan yang dilarang (cybercrime dijelaskan pada 6ab 7"" (pasal 08-

48, yaitu9

asal 089 :susila, erjudian, enghinaan, emerasan.

asal 039 6erita bohong dan !enyesatkan, 6erita kebencian dan permusuhan.

asal 0$9 :ncaman ;ekekrasan dan !enakut-nakuti.

asal 429 :kses ;omputer ihak Lain anpa "


3/13

menangkap cracker ini jika dia mengunjungi "ndonesia. engan kata lain, dia kehilangan kesempatan>

hak untuk mengunjungi sebuah tempat di dunia.

Cyber Law Neara Ma'ay$%a&

igital Signature :ct #$$8 merupakan Cyber Law pertama yang disahkan oleh parlemen

!alaysia. ujuan cyberlaw ini adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk

menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan dalam hukum dan

transaksi bisnis. ada cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah elemedicine :ct #$$8.

Cyberlaw ini praktis medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis>konsultasi dari

lokasi jauh melalui penggunaan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi *ideo.

. C#*+er Cr%e A-

Cybercrime merupakan suatu kegiatan yang dapat dihukum karena telah menggunakan computer

dalam jaringan internet yang merugikan dan menimbulkan kerusakan pada jaringan computer

internet, yaitu merusak property, masuk tanpa i


4/13

olitik an sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi,

yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi>pendapat.

;on*ensi ini telah disepakati oleh masyarakat )ni ropa sebagai kon*ensi yang terbuka untuk

diakses oleh Negara manapun di dunia. @al ini dimaksudkan untuk diajdikan norma dan instrument@ukum "nternasional dalam mengatasi kejahatan cyber, tanpa mengurangi kesempatan setiap

indi*idu untuk tetap dapat mengembangkan kreati*itasnya dalam pengembangan teknologi

informasi.

Perbe"aa! Cyber Law, C#*+er Cr%e A-, "a! C#+!-%' #/ E+r#*e C#!0e!%#! #! Cyber-r%e

# Cyber Law9 merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu Negara tertentu dan peraturan

yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat Negara tertentu.

0 Computer Crime :ct (CC:9 merupakan undang-undang penyalahgunaan informasi teknologi di

!alaysia.

4 Council of urope Con*ention on Cybercrime9 merupakan organisasi yang bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia internasional. ?rganisasi ini dapat memantausemua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.

RUU INFORMAI DAN TRANA2I ELE2TRONI2 (ITE) DAN PERATURAN BAN2

INDONEIA TTG INTERNET BAN2ING

)ndang-undang "nformasi dan ransaksi lektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap

orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam )ndang-)ndang ini, baik yang

berada di wilayah hukum "ndonesia maupun di luar wilayah hukum "ndonesia, yang memiliki akibat

hukum di wilayah hukum "ndonesia dan>atau di luar wilayah hukum "ndonesia dan merugikan

kepentingan "ndonesia.

engertian dalam undang-undang 9

"nformasi lektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (", surat elektronik

(electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, ;ode :kses, simbol,

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

ransaksi lektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan ;omputer, jaringan

;omputer, dan>atau media elektronik lainnya.

eknologi "nformasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, menganalisis, dan>atau menyebarkan informasi.

okumen lektronik adalah setiap "nformasi lektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,

atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan>atau didengar melalui ;omputer atau Sistem lektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, ;ode :kses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.


5/13

Sistem lektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,

dan>atau menyebarkan "nformasi lektronik.

enyelenggaraan Sistem lektronik adalah pemanfaatan Sistem lektronik oleh penyelenggara negara,

?rang, 6adan )saha, dan>atau masyarakat.

+aringan Sistem lektronik adalah terhubungnya dua Sistem lektronik atau lebih, yang bersifat tertutup

ataupun terbuka.

:gen lektronik adalah perangkat dari suatu Sistem lektronik yang dibuat untuk melakukan suatu

tindakan terhadap suatu "nformasi lektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh ?rang.

Sertifikat lektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat anda angan lektronik dan

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam ransaksi lektronik yang

dikeluarkan oleh enyelenggara Sertifikasi lektronik.

enyelenggara Sertifikasi lektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak

dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat lektronik.

Lembaga Sertifikasi ;eandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui,

disahkan, dan diawasi oleh emerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

keandalan dalam ransaksi lektronik.

anda angan lektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas "nformasi lektronik yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan "nformasi lektronik lainnya yang digunakan sebagai alat *erifikasi dan

autentikasi. enanda angan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan anda angan

lektronik.

;omputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan

fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

:kses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem lektronik yang berdiri sendiri atau dalam

jaringan. ;ode :kses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang

merupakan kunci untuk dapat mengakses ;omputer dan>atau Sistem lektronik lainnya.

;ontrak lektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem lektronik.

engirim adalah subjek hukum yang mengirimkan "nformasi lektronik dan>atau okumen lektronik.

enerima adalah subjek hukum yang menerima "nformasi lektronik dan>atau okumen lektronik dari

engirim.

Nama omain adalah alamat internet penyelenggara negara, ?rang, 6adan )saha, dan>atau masyarakat,

yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter

yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

?rang adalah orang perseorangan, baik warga negara "ndonesia, warga negara asing, maupun badan

hukum.

6adan )saha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum

maupun yang tidak berbadan hukum. emerintah adalah !enteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh

residen.


6/13

)ndang-)ndang "nformasi dan ransaksi lektronik ())" mengatur berbagai perlindungan hukum

atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan

informasinya. ada ))" ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.

))" mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna

mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti

yang sah di pengadilan.

enyusunan materi ))" tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi

pendidikan yakni )npad dan )". im )npad ditunjuk oleh epartemen ;omunikasi dan "nformasi

sedangkan im )" oleh epartemen erindustrian dan erdagangan. ada penyusunannya, im )npad

bekerjasama dengan para pakar di "6 yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan /))

emanfaatan eknologi "nformasi (/)) ". Sedangkan tim )" menamai naskah akademisnya dengan

/)) "nformasi lektronik dan ransaksi lektronik.

;edua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang

dipimpin rof. :hmad ! /amli S@ (atas nama pemerintah Susilo 6ambang =udhoyono, sehingga

namanya menjadi )ndang-)ndang "nformasi dan ransaksi lektronik sebagaimana disahkan oleh /.

INFORMAI DAN TRANA2I ELE2TRONI2 UU RI N#.11 TA3UN 445

a) Laar Be'a6a! D%$+$+!!ya U!"a! 7 U!"a! N##r 11 Ta8+! 445

@ukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis, dimana hukum dapat berkembang sesuai

dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya. unia maya juga telah mengubah

kebiasaan banyak orang yang menggunakan internet untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga

membuka peluang terjadinya kejahatan. )ntuk itu tentu dibutuhkan suatu aturan yang dapat

memberikan kepastian hukum dunia maya di "ndonesia. !aka di terbitkanlah )ndang B )ndang No.

## tahun 0223 tentang informasi dan transaksi elektronik yang la


7/13

%akultas @ukum )ni*ersitas adjadjaran (unpad dan tim :sistensi dari "6, serta Lembaga kerja

hukum dan eknologi )ni*ersitas indonesia ()".

Serta epartemen komunikasi dan "nformasi terbentuk berdasarkan peraturan peresiden /" no $

ahun 0221, tindak lanjut usulan )) ini kembali digulirkan. ada 1 september, residen Susilo

6ambang =udhoyono melalui surat no./.>82>res>$>0221 menyampaikan naskah /)) ini secara

resmi kepada / /". 6ersama dengan itu, pemerintah melalui epartemen komunikasi dan"nformatika membentuk &im :ntar epartemen dalam rangka pembahasan /)) :ntara pemerintah

dan / /"' dengan keputusan !enteri ;omunikasi dan "nformatika

No.34>;>!.;?!"N%?>#2>0221 tanggal 05 ?ktober 0221 yang kemudian dipersempurnakan

dengan keputusan menteri No.#2>;>!.;ominfo>2#>0228 tanggal 04 +anuari 0228 dengan

pengarah9

#. !enteri ;omuniksi dan "nformatika

0. !enteri hukum dan @:!, !enteri Sekertaris Negara, dan Sekertaris +endral

4. efkominfo. ;etua elaksana "r. Cahyana :hmadjayadi,irjen :plikasi elematika

5. efkominfo, Dakil ;etua elaksana #9 irjen eraturan erundang B undangan

1. epartemen @ukum dan @:! dan Dakil ;etua elaksana ##9 Staf :hli !enteri ;omunikasi

dan "nformatika 6idang @ukum.

• roses embahasan )) "

# embentukan ansus an /)

!erespon surat eresiden no. /.>82>res>$>0221, / membentuk panitia khusus (pansus /))

" yang awalnya diketahui oleh /.;. Sembiring !eliala (%" untuk selanjutnya digantikan

oleh Suparlan, S@ (%". ansus / beranggotakan 12 orang dari #2 (sepuluh fraksi yang

ada di /. ansus mulai bekerja sejak #8 !ei 022A hingga #4 juli 022A dengan menggelar

/apat engar endapat )mum (/) dengan berbagai pihak sebanyak #4 kali, antara lain

operator telekomunikasi , perbankan, aparat penegak hukum, dan kalangan akaemisi setelah

menyelesaikan /) dengan #4 institusi, pada desember 022A ansus / /" menetapkan

daftar "n*entarisasi !asalah ("!. :da 038 "! yang berasal dari #2 fraksi yang tergabung

dalam pansus.

0 /apat ansus, anja, an imus Bimsin

embahasan "! /)) " antra pansus / dengan pemerintah (im :ntar epartemen

embahasan /)) " mulai dilaksanakan pada 05 +anuari 0228 di /uang ;omisi # /.

embahasan dilakukan sekali dalam seminggu (/abu atau ;amis sesuai undangan /.

ada pembahasan /)) " tahap pansus, sesuai ketentuan, emerintah diwakili oleh !enteri

komunikasi dan informatika atau menteri hukum dan @am serta di dampingi anggota im :ntar

epartemen embahasan /)) ". /apat pansus yang dilaksanakan sejak 05 +anuari hingga A

juni 0228, dilakukan sebanyak #8 kali dan 0223,berhasil membahas seluruh "! Setelah pansus, embahasan dilaksanakan pada tahap anitia kerja (anja, berlangsung mulai 0$ juni

0228 sampai 4# januari 0223 dengan jumlah rapat sebanyak 1 kali.

4 /apat leno pansus dan aripurna dewan

ahap selanjutnya setelah /apat pansus, panja, dan imus-timsin dilalui, digelar /apat leno

pansus /)) " dilakukan intuk pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap naskah

akhir /)) ". "ni dilangsungkan pada #3 !aret 0223, dan hasilnya menyetujui /)) "


8/13

dibawa ke pengambilan keputusan tingkat ##. ada rapat aripurna / /", tanggal 01 maret

0223, #2 fraksi sepakat menyetujui /)) " diterapkan menjadi undang B undang untuk

selanjutnya dikirim ke residen untuk ditandatangani.

;emudian lahirlah )ndang B undang No.## tahun 0223 tentang informasi dan ransaksi

lektronik (", yang telah ditandatangan oleh residen /" Susilo 6ambang =udhiyono, pada

0# :pril 0223 lalu, yang sebelumnya pada 01 maret 0223 telah disetujui oleh /, sebagaiupaya untuk menyediakan payung hukum bagi kegiatan pemanfaatan informasi dan transaksi

elektronik.

5 Eambarn umum )) "

)) " ini terdiri dari #4 bab dan 15 pasal

6ab # B entang ketentuan umum,

=ang menjelaskan istilah B istilah teknologi informasi menurut undang B undang informasi dan

transaksi elektronik.

6ab0 B entang :sas dan ujuan,

=ang menjelaskan tentang landasan pikiran dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan

transaksi elektronik.

6ab 4- entang informasi, okumen, dan anda tangan lektronik,

=ang menjelaskan sahnya secara hukum pengguna dokumen dan tanda tangan elektronik

sebagaimana dokumen atau surat berharga lainnya.

6ab 5 B tentang penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan Sistem elektronik,

!enjelaskan tentang indi*idu atau lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi elektronik danmengatur ketentuan yang harus dilakukan bagi penyelenggara sistem elektronik.

6ab 1 B entang transaksi lektronik,

6erisi tentang tata cara penyelenggaraan transaksi elektronik.

6ab A B tentang nama domain, hak kekayaan "ntelektual, dan perlindungan hak pribadi,

menjelaskan tentang tata cara kepemilikan dan penggunaan nama domain,perlindungan @:;",

dan perlindungan data yang bersifat ri*acy.

6ab 8 B entang pebuatan yang dilarang,

!enjelaskan tentang pendistribusian dan mentransmisikan informasi lektronik secara sengajaatau tanpa hak yang didalamnya memiliki muatan yang dilrang oleh hukum.

6ab 3 B entang penyelesaian sengketa,

!enjelaskan tentang pengajuan gugatan terhadap pihak pengguna teknologi informasi sesuai

ketentuan peraturan perundang B undangan.

6ab $ B entang penyidikan


9/13

!enjelaskan tentang peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan

memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

6ab #2 B tentang penyidik.

6ab ini mengatur tata cara penyidikan tindak pidana yang melanggar undang B undang "

sekaligus menentukan pihak- pihak yang berhak melakukan penyidikan.

6ab ## B entang ketentuan pidana.

6erisi sangsi B sangsi bagi pelanggar )ndang B undang ".

6ab #0 B entang ketentuan peralihan.

!enginformasikan bahwa segala peraturan lainnya dinyatakan berlaku selama tidak ber tentanga

dengan )) ".

6ab #4 B entang ketentuan penutup

6erisi tentang pemberlakuan undang B undang ini sejak di tanda tangani presiden.

") T+9+a! U!"a! 7 +!"a! ITE

a. !engembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

b. !engembangkan perdagangan dan perekonoman nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

c. !eningkatkan aktifitas dan efesiensi pelayanan publik.

d. !embuka kesempatan seluas- luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan

kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seFoptimal mungkin

namun disertai dengan tanggung jawab.

e. !emberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara

teknologi informasi.

e) C#!#8 7 -#!#8 2a$+$ *e'a!ara! UU ITE

a. Luna maya dijerat pasal 08 undang B undang " karema melecehkan profesi wartawan

(bukan jurnalist, kalau jurnalis menulis dengan fakta dan bukti yang nyata, kalaw wartawan

bisa menulis dengan abstrak yang dalam hal ini kita pandang sebagai "S) infotaiment

dengan kata &pelacur' dan &pembunuh'.

b. rita !ulyasari di jerat pasal 08 ayat 4 )ndang B undang no ## tahun 0223 tentang informasi

dan transaksi elektronik ()) ", karena akan mengancam kebebasan berekspresi.

-. Narliswandi sudah diperiksa pada 03 :gustus lali, penyidik berniat pula menjerat

Narliswandi dengan pasal 08 undang B undang informasi dan transaksi lektronik dengan

ancman hukum A tahun penjara dan denda /p # miliar. ;arena kasus pencemaran nama baik

terhadap anggota dewan erwakilan rakyat, :l*in lie.". :gus @amonangin diperiksa oleh penyidik polda !etro jaya Sat. "7 Cyber Crime yakni

sudirman : dan :gus /istiani. !erujuk pada laporan :l*in Lie,ketentuan hukum yang

dilaporkan adalah dugaan perbuatan pidana pencemaran nama baik dan fitnah seperti

tercantum dalam pasal 4#2, 4## ;itab )ndang B undang hukum pidana (;)@, serta

dugaan perbuatan mendistribusikan>mentrasnsmisikan informasi elektronik yang memuat

materi penghinaan seperti tertuang dalam pasal 08 ayat (4 pasal 51 (# )) nomor ## tahun

0223 tentang "nformasi dan transaksi elektronik (".


10/13

e. :riel dijerat pasal 08 ayat # )) nomor ## tahun 0223 tentang " jo pasal 51 ayat # )) "

mengatur tentang hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki buatan

penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

/. ani %irmansyah,hacker situs ;) dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar

pasal 00 huruf a, b, c, tahun 0223 tentang elekomunikasi. Selain itu ani %irmansyah juga

dituduh melanggar pasal 43 6agian ke -## )) elkomunikasi.


11/13

PERATURAN BAN2 INDONEIA TENTANG INTERNET BAN2ING

;ata internet perbankan sering kita dengar yaitu merupakan suatu layanan yang diberikan suatu bank

dalam media internet agar proses atau sesuatu hal yang behubungan dengan perbankan menjadi lebih

cepat dan mudah.

:kan tetapi dengan adanya layanan ini menyebabkan suatu permasalahan yang terjadi yaitu terjadiserangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bersifat aktif seperti hal nya ialah penyerang

sendiri tanpa perlu menunggu user. 6eberapa jenis serangan yang dapat dikategorikan ke dalam serangan

aktif adalah man in the middle attack dan trojan horses.

:da layanan yang diberikan internet perbankan yaitu antara lain nya dengan diberlakukannya fitur two

factor authentication, dengan menggunakan token. enggunaan token ini akan memberikan keamanan

yang lebih baik dibandingkan menggunakan username, "N, dan password. engan adanya penggunaan

token ini,bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi,seperti hal nya rojan horses adalah program palsu

dengan tujuan jahat yaitu dengan cara menyelipkan program tersebut kedalam program yang sering

digunakan.

an dalam hal penangulangan nya bank "ndonesia mengeluarkan peraturan yang terkait tentang masalahkeamana system informasi.dan berikut ini yang peraturan yang dikeluarkan oleh bank "ndonesia sebagai

berikut ini 9

!engembangkan wadah untuk melakukan hubungan informal untuk menumbuhkan hubungan formal.

usat penyebaran ke semua partisipan.

engkinian (update data setiap bulan tentang perkembangan penanganan hukum

rogram pertukaran pelatihan.

!embuat format website antar pelaku usaha kartu kredit.

!embuat pertemuan yang berkesinambungan antar penegak hukum.

!elakukan tukar menukar strategi tertentu dalam mencegah atau mengantisipasi cybercrime di masa

depan.

engan adanya peraturan ini dapat menyelesaikan segala permasaahan yang terjadi pada internet

perbankan di "ndonesia,dan segala kegiatan perbankkan melalui media internet dapat berjalan dengan

cepat,aman dan mudah digunakannya.

KRITIK DAN SARAN

)ndang-undang "nformasi dan ransaksi lektronik ()) " telah disahkan oleh / pada tanggal 01!aret 0223, namun disahkannya sebuah undang-undang bukan berarti ia telah menjadi sebuah hukum

yang mutlak dan tidak bisa lagi diubah atau bahkan diganti sebaliknya justru perbaikan dan perubahan

harus dilakukan pada setiap undang-undang dan peraturan lain yang diketahui memiliki kelemahan.

Sehingga terciptanya suatu undang-undang yang dapat diterima baik oleh masyarakat dan dapat

dijalankan sesuai fungsinya.

;urangnya sosialisasi dalam penyusunan undang-undang ini juga menjadi salah satu kekurangan yang

harus diperbaiki. Sebaiknya sebelum peresmian undang-undang ini, ada baiknya melibatkan secara luas


12/13

komunitas yang nantinya akan diatur oleh undang-undang ini. Sehingga dapat menerima masukan, saran,

maupun kritik demi perkembangan undang-undang ini. :pabila hal itu dilakukan, setelah peresmian

undang-undang tidak perlu adanya gejolak dalam masyarakat, mengenai pro dan kontra dari isi undang-

undang ini.


13/13

aftar ustaka9

http9>>fahrialfaruGi.blogspot.co.id>02#1>21>perbandingan-cyber-law-computer-crime.html

http9>>wartawarga.gunadarma.ac.id>02#0>25>perbandingan-cyber-law-computer-crime-act-dan-council-of-

europe-con*ention-on-cybercrime>

http9>>nabiyutiful.blogspot.co.id>02#0>21>ruu-informasi-dan-transaksi-elektronik.html

http9>>tugaskelompok20.blogspot.co.id
http://fahrialfaruqi.blogspot.co.id/2015/05/perbandingan-cyber-law-computer-crime.htmlhttp://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perbandingan-cyber-law-computer-crime-act-dan-council-of-europe-convention-on-cybercrime/http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perbandingan-cyber-law-computer-crime-act-dan-council-of-europe-convention-on-cybercrime/http://nabiyutiful.blogspot.co.id/2012/05/ruu-informasi-dan-transaksi-elektronik.htmlhttp://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perbandingan-cyber-law-computer-crime-act-dan-council-of-europe-convention-on-cybercrime/http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perbandingan-cyber-law-computer-crime-act-dan-council-of-europe-convention-on-cybercrime/http://nabiyutiful.blogspot.co.id/2012/05/ruu-informasi-dan-transaksi-elektronik.htmlhttp://fahrialfaruqi.blogspot.co.id/2015/05/perbandingan-cyber-law-computer-crime.html

Documents

02. PERBANDINGAN CYBER LAW, COMPUTER CRIME ACT DAN COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON CYBERCRIME (COECCC)