i

KATA PENGANTAR

Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2013, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke SMK.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk Teknis ini. Apabila dalam Petunjuk Teknis ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Maret 2013 Direktur Pembinaan SMK Ir. Anang Tjahjono, MT NIP. 19641119 198803 1 001

ii

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2013

1. KODE JUKNIS : 02-PS-2013

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. TUJUAN : a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan masyarakat sekitarnya;

b. Memanfaatkan secara optimal sumber daya SMK untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi;

c. Membantu individu dan masyarakat sekitar agar menjadi lebih mandiri.

4. SASARAN : 52 (lima puluh dua) paket.

5. NILAI BANTUAN : Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per paket.

6. PEMANFAATAN DANA

: a. Penyusunan rencana kerja dan materi; b. Pelaksanaan program pemberdayaan; c. Tindak lanjut pelaksanaan program.

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN

a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang

memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima

bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.

8. PERSYARATAN PENERIMA

: 1. Persyaratan SMK: a. Memiliki sumberdaya manusia yang

kompeten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

iii

b. Memiliki sarana prasarana yang menunjang keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat;

c. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman mengelola unit usaha/ pelatihan/ kegiatan lainnya yang melibatkan peranserta masyarakat;

d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah melakukan pembahasan awal dengan masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD), survey atau wawancara untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat;

e. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 96 orang pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus.

f. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan kepala sekolah bahwa SMK telah meng-unggah (upload) data Paket Aplikasi Sekolah (PAS) SMK melalui pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id

2. Persyaratan Administrasi a. Mengajukan proposal sesuai

format (lampiran 1) dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

b. Menyampaikan kelengkapan administrasi: 1) Foto copy SK pengangkatan

Kepala SMK; 2) Analisis potensi dan kebutuhan

masyarakat hasil FGD/ survey/

iv

wawancara dan dilengkapi daftar hadir/ daftar responden (bilamana ada);

3) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).

9. JADWAL KEGIATAN : No KEGIATAN WAKTU

1. Penerimaan proposal

s.d. Mei 2013

2. Evaluasi proposal

Mei-Juni 2013

3. Verifikasi Juni 2013

4. Penetapan Juni-Juli 2013 5. Bimbingan

Teknis Juli 2013

6. Penyaluran dana

Juli-Agustus 2013

7. Pelaksanaan program

Selama 5 bulan dihitung sejak dana diterima oleh SMK

8. Supervisi Oktober 2013 9. Laporan

pelaksanaan 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 7)

Catatan: Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.

10. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725467, 5725477; Website : www.ditpsmk.net Email subditprogram@ditpsmk.net

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................... v PENDAHULUAN .................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Tujuan Program .............................................................................. 2 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................ 2 D. Sasaran .......................................................................................... 3 E. Hasil Yang Diharapkan ..................................................................... 3 F. Nilai Bantuan .................................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan Dana ................................................ 3 H. Jadwal Kegiatan .............................................................................. 4 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5 A. Organisasi ....................................................................................... 5 B. Tugas Dan Tanggungjawab ............................................................. 5

1. Direktorat Pembinaan SMK ...................................................... 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ....................................................... 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ........................................... 6 4. Sekolah .................................................................................. 6 5. Komite Sekolah ...................................................................... 6 6. Tim Pelaksana ....................................................................... 6

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA ........................................................................... 8 A. Persyaratan Penerima Bantuan ......................................................... 8

1. Persyaratan Profil SMK ............................................................ 8 2. Menyampaikan Kelengkapan Administrasi ............................... 8

B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penyaluran Dana ....................... 9 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ................................................................................................ 12 A. Ketentuan Penggunaan Dana ......................................................... 12 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ......................................... 12 BAB V PELAPORAN ........................................................................... 13 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 14 LAMPIRAN ....................................................................................... 15 Lampiran 1 ............................................................................................. 16 Lampiran 2............................................................................................. 19 Lampiran 3 ............................................................................................. 20

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu identik dengan upaya menjadikan masyarakat lebih mandiri, ikut berperan serta dan terbentuknya jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak dibatasi hanya pengembangan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun harkat, martabat, dan harga diri sesuai tatanan nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya diimplementasikan dalam pembangunan yang berpusat pada masyarakat, sudah semestinya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya.

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan fisik semata hanya diperlukan pada kondisi darurat. Bentuk pemberdayaan seperti ini pada hakekatnya sangat rentan dan kurang mendidik sikap perilaku untuk berusaha, dan sifatnya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Oleh karena itu, tergambar jelas bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh SMK hendaknya dapat membekali mereka dengan modal kompetensi yang dapat mengentaskan mereka untuk mencapai keswadayaan menuju hidup yang lebih sejahtera. Apabila bentuk pemberdayaan tersebut berupa pelatihan atau pendampingan, diharapkan SMK tidak berhenti sampai disitu, tetapi dapat menghantarkan mereka sampai memperoleh pekerjaan pada unit usaha tertentu ataupun berwirausaha. Pada hakekatnya masyarakat memiliki potensi dan keunggulan sumber daya alam dan sosial budaya. Potensi tersebut perlu digali dan dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengedepankan keterlibatan mereka, merupakan prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, SMK harus sudah mengenali dengan baik kebisaan (expertice) yang dimiliki dan berpegang pada prinsip pemberdayaan partisipan serta memahami dengan baik kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapinya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan ditumbuhkankembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan

2

menyeluruh. Jiwa partisipatif yang ditanamkan terhadap masyarakat akan memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhannya. Program Bantuan SMK untuk Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK merupakan bagian dari tanggungjawab sosial (corporate social responsibility) terhadap masyarakat sekitar. Banyak anggota masyarakat yang diantaranya tidak memiliki keterampilan dan bahkan termarjinalkan, sehingga menyebabkan mereka sulit membangun kehidupan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu inilah anggota kelompok masyarakat yang layak menjadi sasaran utama pelaksanaan program ini.

B. Tujuan Program

1. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan masyarakat sekitarnya;

2. Memanfaatkan secara optimal sumber daya SMK untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi;

3. Membantu individu dan masyarakat sekitar agar menjadi lebih mandiri.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan Dasar hukum pemberian program bantuan adalah : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan perubahannya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 602/A.A3/KU/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2013 dan perubahannya;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-023.12.1. 666053/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan perubahannya.

D. Sasaran

52 (lima puluh dua) paket.

E. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut: 1. Tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat oleh SMK (action plan); 2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan yang direncanakan; 3. Meningkatnya kemampuan/keterampilan masyarakat yang menjadi

sasaran program; 4. Terjalinnya hubungan harmoni antara sekolah dan masyarakat.

F. Nilai Bantuan Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per paket.

G. Karakteristik Program Bantuan Dana 1. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan mekanisme swakelola sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya);

2. Dana diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;

3. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, dan efektif serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi maupun keuangan;

4. Bantuan ini harus dikelola menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

4

H. Jadwal Kegiatan No KEGIATAN WAKTU

1. Penerimaan proposal

s.d. Mei 2013

2. Evaluasi proposal Mei-Juni 2013

3. Verifikasi Juni 2013

4. Penetapan Juni-Juli 2013

5. Bimbingan Teknis Juli 2013

6. Penyaluran dana Juli-Agustus 2013

7. Pelaksanaan program

Selama 5 bulan dihitung sejak dana diterima oleh SMK

8. Supervisi Oktober 2013 9. Laporan

pelaksanaan 1 bulan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (nomor 7)

Catatan: Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.

5

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan SMK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Masyarakat.

B. Tugas Dan Tanggungjawab

1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan

dengan pemberian bantuan dana; b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan

Provinsi, Kabupaten, dan Kota; c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan dana; d. Menetapkan SMK penerima bantuan dana; e. Mengadakan bimbingan teknis persiapan pelaksanaan program

bantuan dana; f. Memproses penyaluran bantuan dana; g. Mengadakan supervisi pelaksanaan program; h. Melakukan pembinaan kepada SMK penerima bantuan dana.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Menyebarluaskan informasi program kepada SMK dan institusi terkait;

b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kepada SMK penerima bantuan dana;

d. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dari SMK.

6

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyetujui proposal yang diusulkan oleh SMK; b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK

penerima bantuan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; d. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan

Bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dari SMK.

4. Sekolah a. Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat melalui

FGD/survey/wawancara pada anggota kelompok masyarakat sasaran;

b. Menyusun proposal dan mengirimkan ke Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

c. Membentuk Tim Pelaksana; d. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana

antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK;

e. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan teknis;

f. Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke kantor kas negara;

g. Membuat laporan hasil pelaksanaan dan realisasi penggunaan dana bantuan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Komite Sekolah

a. Membantu sekolah dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat melalui FGD/survey/wawancara ke anggota kelompok masyarakat sasaran (bilamana dilakukan oleh sekolah);

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan program; c. Mengupayakan sumber pendanaan lainnya bilamana diperlukan.

6. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tim ini mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan

7

program pemberdayaan masyarakat. Susunan tim pelaksana tersebut antara lain sebagai berikut: a. Ketua Tim adalah Tenaga Pendidik/Kependidikan yang memiliki

pengalaman mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu kegiatan;

b. Tim Teknis adalah kelompok tenaga pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan pada pelaksanaan program.

Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat;

2) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasi setiap tahapan kegiatan kepada Kepala Sekolah dan Pemangku Jabatan pemerintah desa/kelurahan asal anggota kelompok masyarakat sasaran;

3) Bersama Tim Teknis menyusun program kerja dan melaksanakan program tersebut;

4) Bertanggungjawab penuh keterlaksanaan program pemberdayaaan masyarakat di lapangan/lokasi sasaran;

5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program bantuan dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil pengadaan dan pelaksanaan kegiatankepada Kepala Sekolah.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah sebagai berikut: 1) Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat

melalui FGD/survey/wawancara ke anggota kelompok masyarakat;

2) Menyusun proposal berdasarkan rumusan hasil identifikasi; 3) Menyusun program kerja pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat; 4) Menyiapkan materi dan sarana prasarana untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat; 5) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat; 6) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan; 7) Mendokumentasikan kegiatan teknis maupun keuangan; 8) Membuat laporan pelaksanaan.

8

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN

PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Persyaratan Profil SMK

a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;

b. Memiliki sarana prasarana yang menunjang keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat;

c. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman mengelola unit usaha/pelatihan/kegiatan lainnya yang melibatkan peranserta masyarakat;

d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah melakukan pembahasan awal dengan masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD), survey atau wawancara untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat;

e. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 96 orang pada Kompetensi Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus.

2. Menyampaikan Kelengkapan Administrasi

a. Mengajukan proposal sesuai format (lampiran 1) dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

b. Menyertakan lampiran: 1) Foto copy SK pengangkatan Kepala SMK; 2) Berita Acara hasil identiikasi potensi dan kebutuhan

masyarakat hasil FGD/survey/wawancara dan dilengkapi daftar hadir/daftar responden (bilamana ada);

3) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas nama pribadi/yayasan).

9

B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penyaluran Dana

Pengajuan proposal dan penyaluran dana secara umum dapat diatur dengan mekanisme sebagai berikut: 1. SMK menyusun proposal dan disahkan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota; 2. SMK mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK dengan

alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung E lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270

3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi terhadap proposal; 4. Proposal yang tidak lulus seleksi menjadi arsip, dan menjadi milik

Direktorat Pembinaan SMK; 5. Hasil seleksi yang memenuhi syarat ditindaklanjuti untuk

diverifikasi; 6. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara dan bagi SMK yang

memenuhi persyaratan diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan;

7. Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Keputusan (SK) SMK penerima bantuan;

8. Direktorat Pembinaan SMK melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan penandatanganan Surat perjanjian Pemberian bantuan;

9. SMK penerima bantuan dana melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;

10. SMK menyusun dan mengirim laporan yang diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2013 disalurkan langsung ke rekening

Sekolah 2. Proses penyaluran dana Tahun 2013 dilakukan oleh Direktorat

Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Direktorat Pembinaan SMK mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan Sekretariat

10

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dengan melampirkan: 1) SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat

Pembinaan SMK tentang Penetapan SMK Penerima tahun 2013;

2) Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur.

b. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur.

e. Penyaluran dana dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 81 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

f. Dana diterima oleh sekolah tanpa potongan atau pengenaan biaya apapun.

11

Ya

Tidak

Ya

FLOWCHART PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Direktorat Pembinaan SMK/Pusat

Penerbitan SK SMK Penerima Bantuan

Menerima tembusan SK Penerima

Bantuan

Penerimaan S K

Penetapan Penerima Bantuan

Penyusunan Proposal Persetujuan Proposal Penerimaan Proposal

Verifikasi Lokasi ?

Tidak

Arsip

Seleksi/ Penilaian ?

Arsip

Berita Acara Hasil Seleksi/Penilaian

Bimbingan Teknis

Bantuan diterima SMK

Pelaksanaan Kegiatan/Pembelanjaan Dana

Bantuan

Penerimaan Laporan Mengesahkan Penyusunan Laporan

Sebagai Pihak Penerima Bantuan Sebagai Saksi

Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

Sebagai Pihak Pemberi Bantuan

Penyaluran Bantuan

Identifikasi Potensi dan Kebutuhan

(FGD, Survey, Observasi)

12

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Dana Bantuan Pemberdayaan Peranserta Masyarakat digunakan antara lain untuk: 1. Penyusunan rencana kerja dan materi; 2. Pelaksanaan program pemberdayaan; 3. Tindak lanjut pelaksanaan program.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat

dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;

2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktur PSMK, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

5. Bantuan Pemberdayaan Peranserta Masyarakat tahun 2013 yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening sekolah;

6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, dan efektif serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi maupun keuangan.

13

BAB V PELAPORAN

Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.

Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :

A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat: 1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan; 2. Susunan Tim Pemberdayaan Masyarakat; 3. RAB pelaksanaan kegiatan; 4. Realisasi penggunaan dana bantuan; 5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya

penyelesaiannya;

B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk Direktorat Pembinaan SMK. Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut. Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke:

Direktur Pembinaan SMK u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

14

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak terkait terutama para pemangku jabatan di wilayah yang warganya menjadi sasaran program Bantuan SMK Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013, sehingga para pihak tersebut akan memiliki interpretasi dan persepsi yang sama terhadap setiap tahapan penyelenggaraan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan. Program Bantuan SMK Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat ini akan memiliki nilai manfaat yang besar dan akan berjalan dengan baik, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program ini konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan taat azas menerapkan Juknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan informasi langsung melalui Bimbingan Teknis.

15

LAMPIRAN

1. Sistematika Penyusunanan Proposal 2. Contoh Lembar Pengesahan 3. Format Berita Acara hasil identiikasi potensi dan kebutuhan

masyarakat hasil FGD/survey/wawancara dan dilengkapi daftar hadir/daftar responden (bilamana ada)

16

Lampiran 1 SISTEMATIKA PROPOSAL

PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2013

NO ISI PROPOSAL PENJELASAN

1 Halaman Judul (Cover) Memuat nama program bantuan dan judul kegiatan Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan, dan memuat identitas sekolah.

2 Lembar Persetujuan (contoh, lampiran 2) 3 I.PENDAHULUAN: a. Latar Belakang Uraian singkat tentang potensi yang

dimiliki sekolah saat ini dan kondisi masyarakat sasaran yang akan diberdayakan, hal-hal penting yang sudah dilakukan, permasalahan yang dihadapi dan perlunya kegiatan yang akan diusulkan.

b. Maksud dan Tujuan Uraikan secara singkat maksud dan tujuan yang terfokus pada kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan.

c. Lokasi dan Calon Sasaran Dibuat dalam bentuk matriks lokasi, nama calon sasaran, permasahan, dan usulan kegiatan pemberdayaan.

d. Tim Pelaksana Tulis nama-nama tenaga pendidik/kependidikan dan peserta didik yang menjadi anggota Tim Pelaksana lengkap dengan Curriculum Vitae (CV) nya.

4 II.PELAKSANAAN PROGRAM

a. Mekanismen/strategi pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan menguraikan 5W + 1H (siapa berbuat apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana)

17

b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Matriks rencana jadwal pada masing-masing kegiatan.

c. Pendanaan Menguraikan secara global jenis-jenis kegiatan dan kebutuhan dana yang diperlukan per kegiatan. Bilamana ada sharing dana dari masyarakat dimasukan sebagai komponen sumber dana.

5 III. EVALUASI PELAKSANAAN

a. Pendekatan Evaluasi Teknik evaluasi/tindakan sekolah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pemberdayaan

b. Indikator Keberhasilan Indikator-indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program

6 III.PENUTUP: Penutup Berisi ikhtisar isi dan harapan

terwujudnya tujuan pelaksanaan pemberdayaan.

7 LAMPIRAN PROPOSAL

- Rincian Anggaran Biaya Dibuat dalam bentuk matrik yang memuat komponen: Kegiatan, Volume, Satuan, Harga satuan, Harga total. Setiap kegiatan diuraikan secara rinci kebutuhan dana pada masing-masing jabaran. Peng-SPJ-an merujuk uraian pada RAB.

- Berita Acara Isi kegiatan yang disepakati dalam Berita Acara hasil identiikasi potensi dan kebutuhan masyarakat hasil FGD/ survey/ wawancara dan dilengkapi daftar hadir/ daftar responden (bilamana ada)harus sesuai dg kegiatan yang diusulkan dalam Proposal

18

- Syarat Administrasi Syarat administrasi yang diminta dalam Petunjuk Teknis.

19

Lampiran 2 Halaman Pengesahan PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SMK ....................................

TAHUN2013 1.Judul Kegiatan : (Sesuai judul kegiatan di halaman cover) 2.Lokasi : Desa/Kel...........................Kec................... Kabupaten/Kota ........................ 4.WaktuPelaksanaan : ........... s.d Desember 2013 5.Anggaran : Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta

rupiah)

Menyetujui Kepala SMK ............. Kepala Dinas Pendidikan .... ............................... ............................... (Nama Terang&Stempel) (Nama Terang&Stempel)

20

Lampiran 3 Berita Acara

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)/survey/wawancara (bilamana ada)

Pada hari ..... tanggal ........ tahun dua ribu tiga belas, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)/survey/wawancara yang bertempat di desa ....... Kecamatan ............. Kabupaten/Kota .............. Hadir dalam kegiatan: a. Tim Pelaksana :

1. 2. 3. dst

b. Pemangku desa 1. 2. 3. dst

c. Masyarakat 1. 2. 3. dst

Potensi dan kebutuhan yang direkomendasi dalam kegiatan Pemberdayaan Peranserta Masyarakat:

No Nama Sasaran (kelompok/perorangan)

Kondisi Potensi/ kebutuhan

Rekomendasi Kegitan Pemberdayaan

1. 2. 3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai kenyataan yang sebenarnya, dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan proposal.

....., ........ 2013 Ketua Tim Pelaksana ............................. (nama terang)

DESKRIPSI PROGRAMDAFTAR ISIPENDAHULUANA. Latar BelakangB. Tujuan ProgramC. Dasar Hukum dan KebijakanD. SasaranE. Hasil Yang DiharapkanF. Nilai BantuanG. Karakteristik Program Bantuan DanaH. Jadwal Kegiatan

BAB IIORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWABA. OrganisasiB. Tugas Dan Tanggungjawab1. Direktorat Pembinaan SMK2. Dinas Pendidikan Provinsi3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota4. Sekolah5. Komite Sekolah6. Tim Pelaksana

BAB IIIPERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANAA. Persyaratan Penerima Bantuan1. Persyaratan Profil SMK2. Menyampaikan Kelengkapan Administrasi

B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penyaluran DanaC. Mekanisme Penyaluran Dana

BAB IVKETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANAA. Ketentuan Penggunaan DanaB. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

BAB VPELAPORANBAB VIPENUTUPLAMPIRANLampiran 1Lampiran 2Lampiran 3