01_E-LELANG_ASRAMA 4.pdf

8/16/2019 01_E-LELANG_ASRAMA 4.pdf

1/119

D O K U M E N P E N G A D A A N

Nomor: 01-ASR-4/PP.PSAA/07/2015

Tanggal: 01 Juli 2015

untuk

Pengadaan

REHABILITASI BANGUNAN ASRAMA 4

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan:

POKJA PENGADAAN BARANG/JASA

PS D RUSS ’ D H CEH

Tahun Anggaran: 2015


2/119

1

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

Pekerjaan

Konstruksi

: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan

wujud fisik lainnya;

HPS : Harga Perkiraan Sendiri; HEA : Harga Evaluasi Akhir;

Kemitraan/

Kerja Sama

Operasi KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan

tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis;

LDP : Lembar Data Pemilihan;

LDK : Lembar Data Kualifikasi;

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;

TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri;

PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand

Over;

FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa

Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit

kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di

server LPSE yang dapat diakses melalui website

LPSE;

Form Isian

Elektronik

: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat diinput

oleh pengguna aplikasi;


3/119

2

Form Isian

Elektronik Data

Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang

digunakan penyedia barang/jasa untuk

menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/

pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres

54/2010 beserta perubahannya dan aturan

turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada

dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.

C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung denganpascakualifikasi melalui website Kementerian Sosial , papan pengumumanresmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.


4/119

3

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE


5/119

4

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. UMUM

1.

Lingkup

Pekerjaan

1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3.

Peserta

Pemilihan

Langsung

Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh

semua peserta yang berbentuk badan usaha(perusahaan) yang memenuhi kualifikasi.

4. Larangan

Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme

KKN),

Persekongkolan

serta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b.

melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil pelelangansehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain;dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan

sebagaimana dimaksud pada angka 4.1


6/119

5

dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses pelelangan atau pembatalanpenetapan pemenang;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.

5.

Larangan

Pertentangan

Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, menghindari dan mencegah

pertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi

atau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi pesertapada Pelelangan yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan

perencana/pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan

dan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan;

e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/ataupejabat lain yang berwenang, baik langsungmaupun tidak langsung mengendalikan ataumenjalankan perusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegang

saham dan/atau salah satu pengurusnya


7/119

6

sama.

5.3

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6.

Pendayagunaan

Produksi Dalam

Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerjaIndonesia serta Pekerjaan Konstruksi yangdilaksanakan di Indonesia.

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku,tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal

dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum

diproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yangdiproduksi di dalam negeri belummemenuhi persyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian

dan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperolehdi Indonesia, disusun berdasarkan keperluan

yang nyata, dan diusahakan secara

terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat

diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;


8/119

7

b. spesifikasi teknis barang yang diproduksidan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli

dalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atauc. volume produksi dalam negeri tidak mampu

memenuhi kebutuhan.

6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalamLDP yang diwajibkan menggunakan produksidalam negeri.]

7. Satu Penawaran

Tiap Peserta

Setiap peserta hanya boleh memasukkan satu

penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B.

DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi Dokumen

Pengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;b. Pengumuman;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;

e.

Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-SyaratKhusus Kontrak, Syarat-Syarat UmumKontrak;

f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; g. [Daftar Kuantitas dan harga (apabila

dipersyaratkan)] ;h. Tata Cara Evaluasi Penawaran;i. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) [Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File];2) [Surat Penawaran Administrasi dan

Teknis (file 1);

3)

Dokumen Penawaran Teknis;4)

[Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN(apabila diberikan preferensi harga)].

j. Bentuk Dokumen Lain:1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ);2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3) Jaminan Pelaksanaan;4) [Jaminan Uang Muka (apabila

dipersyaratkan)];5) [Jaminan Pemeliharaan (apabila

dipersyaratkan)].


9/119

8

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;

b.

Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnyamerupakan risiko peserta.

9.

Bahasa

Dokumen

Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10. Pemberian

Penjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalamaplikasi SPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

10.3

Apabila diperlukan Pokja ULP dapatmemberikan informasi yang dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.

10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melaluitim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

yang ditunjuk dapat memberikan penjelasanlanjutan dengan cara melakukan peninjauanlapangan. Biaya peninjauan lapanganditanggun oleh peserta.

10.5

Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yangmasuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.

10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saatberlangsungnya pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan tersebutsesuai dengan kebutuhan.

10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telahberakhir, perserta tidak dapat mengajukanpertanyaan namun Pokja ULP masih

mempunyai tambahan waktu untuk menjawab


10/119

9

pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

10.8

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).

10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakanBerita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. Perubahan

Dokumen

Pengadaan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan

terdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung,maka Pokja ULP menuangkan ke dalamAdendum Dokumen Pengadaan yang menjadibagian tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasiteknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS,harus mendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPemilihan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pemilihan, makaketentuan baru atau perubahan tersebutdianggap tidak ada dan ketentuan yang berlakuadalah Dokumen Pemilihan awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir waktu pemasukan penawaran,Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pengadaan, berdasarkan informasi

baru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum DokumenPemilihan dengan cara mengunggah (upload )file adendum dokumen Pemilihan melaluiaplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload )


11/119

10

file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan

penawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download )Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah(upload ) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabilaada).

12.

Tambahan

Waktu

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir

pemasukan penawaran.

C.

PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13.

Biaya dalam

Penyiapan

Penawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

14.

Bahasa

Penawaran

14.1

Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen

Penawaran

15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 file(sampul), dokumen Penawaran meliputi]: a. surat penawaran yang didalamnya

mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan3) total harga penawaran.

b. [daftar kuantitas dan harga (apabiladipersyaratkan)] ;

c. Dokumen penawaran teknis yang terdiri

dari:


12/119

11

1) metode pelaksanaan;2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serah terimapertama Pekerjaan (PHO) ;3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah

peralatan;4) spesifikasi teknis (bahan/barang

tertentu apabila ada);5) daftar personil inti; dan6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan (apabila ada bagianpekerjaan yang akan disubkontrakkan;

d. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN(apabila memenuhi syarat untuk diberikan

preferensi harga); e. Data Kualifikasi.

16.

Harga

Penawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

16.2 Peserta mencantumkan harga satuan untuktiap mata pembayaran/pekerjaan dalam DaftarKuantitas dan Harga.

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang

sah serta biaya asuransi yang harus dibayaroleh penyedia untuk pelaksanaan paketPekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalamtotal harga penawaran.

17.

Mata Uang

Penawaran

dan Cara

Pembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimana

tercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18.

Masa Berlaku

Penawaran

dan Jangka

Waktu

Pelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19.

Pengisian Data

Kualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan mengisi form isian elektronik

data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.


13/119

12

20. Pakta

Integritas

20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah

dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dannepotisme (KKN), serta akan mengikuti prosespengadaan secara bersih, transparan, danprofesional.

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas.

D.

PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

21. Penyampulan

dan Penandaan

Sampul

Penawaran

21.1 [Untuk metode 1 (satu) file]

21.1.A)

File penawaran yang disampaikanoleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga.

21.1.B) File penawaran disandikan/dienkripsidengan Aplikasi Pengaman Dokumen(APENDO).

21.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.

21.1.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.


14/119

13

22.

Pemasukkan/

Penyampaian

Dokumen

Penawaran

22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP dengan ketentuan:

a.

Data kualifikasi disampaikan melalui formisian elektronik kualifikasi yang tersedia padaaplikasi SPSE.

b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasitersebut diunggah (upload ) pada fasilitaspengunggahan lain yang tersedia padaaplikasi SPSE.

c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta menyetujui pernyataan

sebagai berikut:1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurusbadan usaha tidak masuk dalam daftarhitam;

3) perorangan yang bertindak untuk dan atasnama badan usaha tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan

jika dikemudian hari ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, atau kepalacabang, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama berhak mewakilibadan usaha yang bekerja sama danbadan usaha yang diwakili bersediadikenakan sanksi administratif, sanksipencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata,dan/atau

pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.

5) pimpinan dan pengurus badan usahabukan sebagai pegawai K/L/D/I ataupimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai K/L/D/I yang sedangmengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I.

6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamdokumen pengadaan

d.

Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk


15/119

14

konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh

badan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain.

e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya.

22.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:1) Dokumen penawaran disampaikan

melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.

2) Setelah File penawaran administrasi,teknis dan harga dienkripsimenggunakan Apendo/Spamkodok.

3) peserta mengunggah (upload ) file penawaran administrasi, teknis danharga yang telah terenkripsi (*.rhs)melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal

yang ditetapkan.4) Peserta dapat mengunggah file

penawaran secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran. File penawaranterakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirimsebelumnya.

22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lainsebagai bagian dari dokumen penawaran yangdiunggah (upload ) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dan

telah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentikatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasamaadalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.


16/119

15

23.

Batas Akhir

Waktu

Pemasukan

Penawaran

23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling

lambat pada waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.

23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktubatas akhir pemasukan penawaran kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis; atauc. tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran setelah batas akhir pemasukanpenawaran.

23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas

akhir pemasukan penawaran maka harusmenginputkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari

yang sama dengan batas akhir pemasukan

penawaran.

24.

Penawaran

Terlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran kirim.

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25.

Pembukaan

Penawaran

25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh (download ) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakan

Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telahditetapkan.

25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidakdapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepadaLKPP.

25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,

apabila file penawaran tidak dapat


17/119

16

dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak

memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran

yang bersangkutan

25.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnyamemuat: harga penawaran, daftar kuantitas danharga untuk kontrak harga satuan/ gabungan,

jangka waktu penawaran, dandeskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan.

25.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkanproses pemilihan dengan melakukan klarifikasidan negosiasi teknis dan harga kepada peserta

yang memasukkan penawaran

26.

Evaluasi

Penawaran

26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu)file (sampul) Sistem Gugur]:

26.1.A)

Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan:a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan:

1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan;

2)

apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, dilakukan

pembetulan, dengan ketentuanharga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;

4)

jenis pekerjaan yang tidak


18/119

17

tercantum dalam daftar kuantitasdan harga disesuaikan dengan jenis

pekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan dan hargasatuan pekerjaan dimaksuddianggap nol; dan

5) hasil koreksi aritmatik pada bagianharga satuan dapat mengubah nilaitotal harga penawaran sehinggaurutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula.]

b [untuk Kontrak Lump Sum atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan

pada bagian Lump Sum:1) volume dan/atau jenis pekerjaan

yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabila ada)disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan;

2) jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

3)

hasil koreksi aritmatik pada bagianLump Sum tidak boleh mengubahnilai total harga penawaran]

26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.

26.1.C) [apabila semua total harga penawaransetelah koreksi aritmatik di atas nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagal.]

26.1.D)

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untukmendapatkan 3 (tiga) penawaran yangmemenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksiaritmatik.

26.1.F)

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat


19/119

18

kurang dari 3 (tiga) penawar yangmenawar harga kurang dari HPS maka

proses lelang tetap dilanjutkan denganmelakukan evaluasi penawaran.

26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;c. evaluasi harga; dand. evaluasi kualifikasi.

26.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:

a.

Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifat

penting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok

atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e.

Pokja ULP dilarang menggugurkan penawarandengan alasan:1) ketidakhadiran dalam pemberian

penjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnyakesalahan pengetikan, penyebutansebagian nama atau keterangan, suratpenawaran tidak berkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

g.

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya


20/119

19

persaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama (kolusi/

persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atauPPK, dengan tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat; dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

26.3 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus untukpeserta yang tidak menyampaikan formulirTKDN, maka penawarannya tidak

digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap0 (nol));

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a) jangka waktu berlakunya surat

penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP; dan

b) bertanggal. 3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi

terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;

c.

[untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3(tiga) penawaran terendah ada yang tidakmemenuhi persyaratan administrasi maka

pokja ULP melakukan evaluasi administrasiterhadap penawar terendah berikutnya(apabila ada)];

d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis; dan

e. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangan

dinyatakan gagal.


21/119

20

26.4 Evaluasi Teknis:

26.5.A)

[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1(satu) file (sampul)Sistem Gugur]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap

peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknissesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan

teknis monimal yang harus

dipenuhi dengan membandingkanpemenuhan persyaratan teknissebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:

a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkanmenggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaan;

b) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serahterima pertama Pekerjaan

(PHO) yang ditawarkan tidakmelebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP;

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;

d) spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkandalam Bab XII SpesifikasiTeknis dan Gambar;

e)

personil inti yang akanditempatkan secara penuhsesuai dengan persyaratan yangditetapkan dalam LDP sertaposisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan

yang diajukan;

d. [evaluasi teknis dalam sistem gugurmenggunakan sistem ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai.]

e.

[dalam hal evaluasi teknis dengan


22/119

21

sistem gugur menggunakan ambangbatas nilai teknis, penawaran

dinyatakan lulus teknis apabila masing- masing unsur maupun nilai totalkeseluruhan unsur memenuhi ambangbatas minimal yang ditetapkan dalamLDP;]

f. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP ;

g. apabila dalam evaluasi teknis terdapathal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukan

klarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasiteknis dilanjutkan ke tahap evaluasiharga;

i. apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada

yang tidak memenuhi persyartan teknismaka Pokja ULP dapat melakukan

evaluasi terhadap penawaran terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;

j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi harga;

k. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi Teknis maka pelelangandinyatakan gagal; dan

l. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus

evaluasi teknis dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.


23/119

22

26.6.B) Evaluasi Harga26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi

adalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan:a. [Untuk kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lumpsum danHarga Satuan pada bagian hargasatuan:]1) harga satuan penawaran yang

nilainya lebih besar dari 110%(seratus sepuluh perseratus) dariharga satuan yang tercantumdalam HPS, dengan ketentuan:a. apabila setelah dilakukan

klarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dinyatakantimpang maka harga satuantimpang hanya berlakuuntuk volume sesuai denganDaftar Kuantitas dan Harga.

Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang,dilakukan negosiasi teknisdan harga;

b. apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata harga

satuan tersebut dapatdipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasarmaka harga satuan tersebuttidak timpang.

2) mata pembayaran yang hargasatuannya nol atau tidak ditulisdilakukan klarifikasi dankegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam harga

satuan pekerjaan lainnya;26.6.B).2)

Dilakukan klarifikasi kewajaran hargadengan ketentuan sebagai berikut:1) [untuk sistem gugur dilakukan

klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila ada koreksi/

perubahan;]2) [klarifikasi dalam hal penawaran

komponen dalam negeri berbedadibandingkan dengan perkiraanPokja ULP dan/atau DaftarInventarisasi Barang/Jasa Produksi

Dalam Negeri;]


24/119

23

3) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%

(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:a) apabila peserta tersebut

ditunjuk sebagai pemenanglelang, harus bersedia untukmenaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS;

b) apabila peserta yangbersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka

penawarannya digugurkan dandimasukkan dalam DaftarHitam; dan

c) Hasil klarifikasi dituangkandalam Berita Acara yangditandatangani oleh Pokja ULPdengan Penyedia.

26.6.B).3) [Memperhitungkan preferensi hargaatas penggunaan produksi dalam negeridengan ketentuan:a. rumus penghitungan sebagai

berikut:

HP KP

HEA

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat

Komponen Dalam Negeri(TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhi

persyaratan lelang dan telahdievaluasi).

b.

dalam hal terdapat 2 (dua) ataulebih penawaran dengan HEA yangsama, penawar dengan TKDNterbesar adalah sebagai pemenang;

c. pemberian Preferensi Harga tidakmengubah Harga Penawaran danhanya digunakan oleh Pokja ULPuntuk keperluan perhitungan HEA

guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.]

26.6.B).4)

Apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada


25/119

24

yang tidak memenuhi evaluasi hargamaka Pokja ULP dapat melakukan

evaluasi terhadap penawar terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;]

26.6.B).5) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi kualifikasi; dan

27.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabilatidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan

gagal.]

27.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasipersaingan usaha tidak sehat dan/atauindikasi adanya pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antar peserta, makapeserta yang terindikasi bersekongkoldigugurkan.

27.6.D) Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiharga tidak wajar akibat terjadinyapersaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.E) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, makaPokja ULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27.6.F)

Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dancalon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada), dengan ketentuan: Untuk sistem gugurdimulai dari penawaran harga atau

penawaran harga terkoreksi yang terendah].

27. [Klarifikasi dan

Negosiasi

Teknis dan

Harga]

27.1 [Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal peserta yang memasukkan

penawaran kurang dari 3 (tiga).

27.2

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan bersamaan dengan evaluasi.


26/119

25

27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

dilakukan dengan ketentuan :a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada)secara terpisah untuk mendapatkan harga

yang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan;

b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargahanya dilakukan terhadap pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atauGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian harga satuan;

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukanterhadap pekerjaan yang menggunakan

Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian lumpsum;

d. [untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan, penawaran harga setelahkoreksi aritmatik yang melebihi HPS tidakdinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasidan negosiasi teknis dan harga tidakmelampaui nilai total HPS]

e. [untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan,

penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS tidak dinyatakan

gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasiteknis dan harga tidak melampaui nilai totalHPS]

27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka

pelelangan dinyatakan gagal.]

28. Evaluasi

Kualifikasi

28.1 [Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasidilakukan terhadap calon pemenang lelangserta calon pemenang cadangan 1 dan 2

(apabila ada)].

28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan menggunakan metode sistem gugur.

28.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini.

28.4 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) memiliki izin usaha sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;


27/119

26

2) perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak bangkrut dan tidaksedang dihentikan kegiatan usahanya;3) salah satu dan/atau semua pengurus dan

badan usahanya atau peserta perorangantidak masuk dalam Daftar Hitam;

4) memiliki NPWP dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun pajakterakhir (SPT tahunan);

5) memperoleh paling sedikit 1 (satu)pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurunwaktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta

termasuk pengalaman subkontrak, kecualibagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;

6) memiliki kemampuan pada bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,Usaha Kecil serta koperasi kecil sertakemampuan pada sub bidang pekerjaan

yang sesuai untuk usaha non-kecil;

28.5 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara

tertulis namun tidak boleh mengubah substansiformulir isian kualifikasi.

28.6 Evaluasi kualifikasi dalam prosespascakualifikasi sudah merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.

28.7 Apabila tidak ada yang lulus evaluasikualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

29.

Pembuktian

Kualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada).

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluaraplikasi SPSE (offline ).

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat dokumen asli atau dokumen yangdilegalisir oleh pihak yang berwenang, danmeminta dokumennya.

29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau

verifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.


28/119

27

29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, peserta digugurkan, badanusaha atau peserta perorangan dimasukkandalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepadaKepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

29.6 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruhdokumen kualifikasi apabila penyediabarang/jasa sudah pernah melaksanakanpekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnyapada instansi yang bersangkutan.

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus

pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 yang tidak hadir dalampembuktian kualifikasi dengan alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dianggapmengundurkan diri, maka:a) dibatalkan sebagai calon pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.

29.9

Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkanmaka:a) dibatalkan sebagai calon pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.

30.

Berita Acara

Hasil

Pelelangan

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal

ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap

tahapan evaluasi;h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dani. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak

ada penawaran yang memenuhi syarat.


29/119

28

F.

PENETAPAN PEMENANG

31.

Penetapan

Pemenang

31.1

Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal anggota Pokja ULP, atau setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenanglebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yangterdapat dalam pada informasi paket dalamaplikasi SPSE.

31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan Surat

Penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat penawarandianggap mengundurkan diri dan tidakdikenakan sanksi.

32.

Pengumuman

Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.

Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah beserta perubahandan aturan turunannya serta yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;

dan/atau


30/119

29

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat 3(tiga) hari kalender setelah menerima suratsanggahan.

33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.

33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalamhal:a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi

SPSE (offline );b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepada

Pokja ULP; atauc) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduantetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

34.

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) kepada PPK dengan

tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasaruntuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataanpeserta pada formulir isian kualifikasi masihberlaku, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

34.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan

mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yangtelah diterbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasiSPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dengan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi;

b.

apabila yang bersangkutan mengundurkan


31/119

30

diri dengan alasan yang tidak dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masa

penawarannya masih berlaku, maka yangbersangkutan dimasukkan dalam DaftarHitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi.

34.5 Apabila pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka penunjukanpemenang dapat dilakukan kepada pemenangcadangan sesuai dengan urutan peringkat,

selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.

34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangandinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapat laporan dari PPK.

34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 4(empat) hari kerja setelah pengumumanpenetapan pemenang, apabila tidak ada

sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelahsemua sanggahan dijawab.

34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.

34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasaninternal.

34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan

SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepadaPA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,

dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat denganKelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh Kelompok KerjaULP bersifat final, dan PA/KPAmemerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBJ.


32/119

31

34.11 PPK menginputkan data kontrak danmengunggah hasil pemindaian dokumen

kontrak yang telah ditandatangani padaaplikasi SPSE.

35.

BAHP, Berita

Acara Lainnya,

dan

Kerahasiaan

Proses

35.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE

35.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu upload

informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

36.

Pelelangan

Gagal

36.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;b. dalam evaluasi penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukan buktiterjadi persaingan tidak sehat;

d. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebihtinggi dari HPS;]

e. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya danaturan turunanya serta DokumenPengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.


33/119

32

36.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP

sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPKternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaanPelelangan dinyatakan benar oleh pihakberwenang;

d.

sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahanprosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyatabenar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atauh. pelaksanaan Pelelangan melanggar

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya.

36.3 [Menteri/Pimpinan Lembaga/PimpinanInstitusi menyatakan pelelangan gagal, apabila

pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar].

36.4

Setelah pelelangan dinyatakan gagal, makaPokja ULP memberitahukan kepada seluruhpeserta.

37.

Tindak Lanjut

Pelelangan

Gagal

37.1 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok KerjaULP melakukan evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, antara lain:a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;b. adanya persyaratan yang diskriminatif;c. spesifikasi teknis terlalu tinggi;d. spesifikasi mengarah pada satu

merek/produk tertentu, kecuali suku


34/119

33

cadang;e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;

f.

nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaanterlalu luas/besar; dan/atau g. kecurangan dalam pengumuman.

37.2 Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasimenentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; atau

d. penghentian proses pelelangan.

37.3

Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, makadilakukan pelelangan ulang denganterlebih dahulu memperbaiki DokumenPengadaan.

37.4 Kelompok Kerja ULP menindaklanjutipelelangan gagal dengan ketentuan sebagaiberikut:a. melakukan pelelangan ulang, apabila :

1) [dalam Kontrak Harga Satuan serta

Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan, semua penawaranterkoreksi yang disampaikan pesertamelampaui HPS];[dalam Kontrak Lump Sum, semua

penawaran di atas HPS] ; dan/atau2) pelaksanaan pelelangan melanggar

Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 beserta perubahan dan aturanturunannya.

b. apabila dalam evaluasi penawaran terjadipersaingan tidak sehat, maka dilakukanevaluasi ulang atau pengumuman ulanguntuk mengundang peserta baru selainpeserta yang telah memasukkanpenawaran. Peserta yang terlibat terjadinyapersaingan tidak sehat, dikenakan sanksidimasukkan dalam Daftar Hitam;

c. apabila pelaksanaan pelelangan tidaksesuai dengan ketentuan dalam DokumenPengadaan, maka dilakukan pelelanganulang;

d. apabila tidak ada peserta yang lulus

evaluasi penawaran, maka dilakukanpenyampaian ulang Dokumen Penawaran


35/119

34

atau pelelangan ulang;e. apabila pelaksanaan evaluasi tidak

sesuai dengan ketentuan dalamDokumen Pengadaan atau sanggahan daripeserta yang memasukan DokumenPenawaran atas kesalahan evaluasipenawaran ternyata benar, makadilakukan evaluasi ulang;

f. apabila Sanggahan dari peserta yangmemasukan Dokumen Penawaran ataskesalahan substansi Dokumen Pengadaanternyata benar, maka setelah memperbaikiDokumen Pengadaan, dilakukanpelelangan ulang dengan mengumumkan

kembali dan mengundang peserta baruselain peserta lama yang telah masukdalam daftar peserta;

g. apabila calon pemenang dan calonpemenang cadangan 1 dan 2 setelahdilakukan evaluasi, tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasidengan alasan yang tidak dapat diterima,maka Kelompok Kerja ULP:1) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftar pesertakecuali peserta yang tidak hadir

tersebut, untuk mengajukanpenawaran ulang secara lengkap(administrasi, teknis, dan harga)dan/atau melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru;

2) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.

h. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdari calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2 ternyata benar,diatur ketentuan sebagai berikut:1) apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok

Kerja ULP tidak terlibat KKN, makaKelompok Kerja ULP :a) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau

b)

melakukan pelelangan ulang untuk


36/119

35

mengundang peserta baru.2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau

Kelompok Kerja ULP terlibat KKN,maka dilakukan penggantian pejabatdan/ atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat KKN, kemudian KelompokKerja ULP pengganti:a) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau

b)

melakukan pelelangan ulang untukmengundang peserta baru.

3) dalam hal Kelompok Kerja ULPmenemukan indikasi kuat adanyapersekongkolan diantara para peserta,maka Kelompok Kerja ULP : a) meneliti kewajaran penawaran

dengan cara memeriksa koefisiendan harga satuan dasar upah,bahan dan alat sertamembandingkan dengan hargasatuan pekerjaan sejenis terdekat;

b)

memeriksa dokumentasi yangmendukung adanyapersekongkolan; dan

c) menghentikan proses pelelangan,apabila hasil penelitian danpemeriksaan mengarah kepadaterjadinya persekongkolan.

4) peserta yang terindikasi bersekongkoldikenakan sanksi digugurkan dalamproses pelelangan;

5) peserta yang terbukti bersekongkol

dikenakan sanksi:a)

dimasukkan dalam daftar hitam;dan

b) pidana sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

6) PA, KPA, PPK dan/atau KelompokKerja ULP yang terlibatKKN/persekongkolan, dikenakansanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

i. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinya

pelanggaran prosedur ternyata benar,


37/119

36

maka dilakukan penggantian pejabatdan/atau Kelompok Kerja ULP yang

terlibat, kemudian:1) Kelompok Kerja ULP penggantimengundang ulang semua pesertauntuk mengajukan penawaran ulangsecara lengkap (administrasi, teknis,dan harga); dan

2) PA, KPA, PPK, dan/atau anggotaKelompok Kerja ULP yang terlibat,dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

j. pelelangan gagal karena calon pemenangdan calon pemenang cadangan 1 dan 2

mengundurkan diri, dilakukanpelelangan ulang dengan cara sebagaiberikut:1) mengundang peserta yang memenuhi

syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila

yang memenuhi syarat sama denganatau lebih dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); atau

2) mengundang peserta lama danmengumumkan kembali untuk

mendapatkan peserta baru yangmemenuhi syarat supaya mengajukanpenawaran, apabila yang memenuhisyarat kurang dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); dan

3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.

k. Apabila dalam pelelangan ulangpesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:

1)

proses pelelangan dilanjutkan denganmelakukan negosiasi harga, dalam halpeserta yang memasukan penawaranhanya 2 (dua); atau

2) proses pelelangan dilanjutkan sepertiproses Penunjukan Langsung, dalamhal peserta yang memasukanpenawaran hanya 1 (satu).

l. Dalam hal Pelelangan ulang gagal, makaKelompok Kerja ULP dapat melakukanPenunjukan Langsung berdasarkanpersetujuan PA, dengan tetap

memperhatikan prinsip efisisensi,


38/119

37

efektivitas, dan akuntabilitas, denganketentuan:

1)

hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;2) menyangkut kepentingan/keselamatanmasyarakat; dan

3) tidak cukup waktu untuk melakukanproses Pelelangan dan pelaksanaanpekerjaan.

m. Apabila pelelangan ulang mengalamikegagalan dan tidak memenuhikriteria yang dimaksud pada huruf l)untuk dilakukan Penunjukan Langsung:1) anggaran dikembalikan ke negara

dalam hal waktu sudah tidak

mencukupi;2) dapat dilakukan pelelangan kembali

dengan terlebih dahulu melakukanpengkajian ulang penyebab pelelanganulang gagal apabila waktu masihmencukupi; atau

3) PA/KPA mengusulkan perubahanalokasi dananya (revisi anggaran)untuk pekerjaan lain.

n. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarangmemberikan ganti rugi kepada pesertapelelangan apabila penawarannya

ditolak/digugurkan/pelelangandinyatakan gagal.

I.

JAMINAN PELAKSANAAN

38. Jaminan

Pelaksanaan

38.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyediasetelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan Kontrak.

38.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:a. penyerahan seluruh pekerjaan;

b.

penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau

c. pembayaran termin terakhir/bulanterakhir/sekaligus telah dikurangi uangretensi sebesar 5% (lima perseratus) darinilai Kontrak (apabila diperlukan).

38.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak

termasuk bank perkreditan rakyat),

perusahaan penjaminan atau perusahaan


39/119

38

asuransi yang mempunyai program asuransikerugian (suretyship ) yang sebagaimana

ditetapkan oleh Menteri Keuangan ataulembaga yang berwenang;b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak

tanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat JaminanPelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

e.

besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima JaminanPelaksanaan sama dengan nama PPK yangmenandatangan kontrak;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalamSPPBJ;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional ) sebesar nilai

jaminan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah surat

pernyataan wanprestasi dari PPK diterimaoleh penerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas namaKemitraan/KSO atau masing-masinganggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaansecara terpisah); dan

j. memuat nama, alamat dan tanda tanganpihak penjamin.

38.4

PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasisecara tertulis substansi dankeabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaankepada penerbit jaminan.

38.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani Kontrak.

38.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-

Syarat Umum Kontrak.


40/119

39

J.

PENANDATANGANAN KONTRAK

39.

Penanda-

tanganan

Kontrak

39.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam FormulirIsian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salahsatu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan kontrak tidak dapatdilakukan.

39.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelahPenyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan,dengan ketentuan:

a.

nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksidiatas 80% (delapan puluh perseratus) nilaitotal HPS adalah sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai penawaran ataupenawaran terkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksidibawah 80% (delapan puluh perseratus)nilai total HPS adalah sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS; dan

c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak

tanggal penandatanganan Kontrak sampaiserah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

39.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankanmengubah substansi Dokumen Pengadaansampai dengan penandatanganan Kontrak,kecuali mempersingkat waktu pelaksanaanpekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akanmelewati batas tahun anggaran.

39.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuankontrak tahun jamak.

39.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa,redaksional, angka dan huruf sertamembubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak.

39.6

Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian


41/119

40

Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian,dengan maksud apabila terjadi pertentangan

ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagaiberikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus

kontrak, syarat-syarat umum kontrak;c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. spesifikasi teknis;e. gambar-gambar;f. daftar kuantitas (apabila ada); dan

g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,SPPBJ, BAHP.

39.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2) kontrak asli kedua untuk penyediadibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPK;

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi

materai, apabila diperlukan.

39.8 Penandatanganan kontrak yang kompleksdan/atau bernilai di atasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)dilakukan setelah draf kontrak memperoleh

pendapat ahli hukum kontrak.]

39.9 Pihak yang berwenang menandatanganikontrak atas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus

koperasi yang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/ Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

39.10 Pihak lain yang bukan direkturutama/pimpinan perusahaan/penguruskoperasi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapatmenandatangani Kontrak, sepanjang pihaktersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatus

sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa


42/119

41

atau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/

pengurus atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.


43/119

42

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. LINGKUP

PEKERJAAN

1.

2.

3.

Pokja ULP: Pokja Pengadaan Barang/ Jasa padaPSAA DARUSSA’ADAH ACEH Alamat Pokja ULP: Jalan Salemba Raya No.28

JakartaWebsite : www.kemsos.go.id

4.5.

6.

Website LPSE: lpse.kemsos.go.idNama paket pekerjaan: REHABILITASI BANGUNANASRAMA 4Uraian singkat pekerjaan:

REHABILITASI BANGUNAN ASRAMA 4

7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120(seratus duapuluh) hari kalender.

B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:APBNP Tahun Anggaran 2015

C. JADWAL

TAHAPAN

PEMILIHAN

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

D.

PENINJAUAN

LAPANGAN

[apabila

diperlukan]

[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Diserahkan sepenuhnya waktu pelaksanaannya

kepada peserta sampai batas waktu 1 (satu) harisebelum pembukaan penawaran.

E.

MATA UANG

PENAWARAN

DAN CARA

PEMBAYARAN

1.2.

Mata uang yang digunakan RupiahPembayaran dilakukan dengan cara

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yangbenar-benar telah dilaksanakan secara sekaligus.

F. MASA

BERLAKUNYA

PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh)hari kalender sejak batas akhir pemasukanDokumen Penawaran.

G.

JADWAL

PEMASUKAN

DOKUMEN

PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

H. BATAS AKHIR

WAKTU

PEMASUKAN

PENAWARAN


I. PEMBUKAAN

PENAWARAN


J. DOKUMEN

PENAWARAN

1. Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

http://www.kemsos.go.id/http://www.kemsos.go.id/http://www.kemsos.go.id/http://www.kemsos.go.id/


44/119

43

a.

1 (satu) orang Manager lapangan Minimal DIII/SI Teknik Sipil Pengalaman

minimal 5 tahun, (Memiliki Ijazah,KTP, NPWP, SKA Gedung)b.

1 (satu) orang Pelaksana lapangan Minimal SMK sederajat Pengalaman 5 tahunatau DIII/SI Teknik Sipil Pengalaman minimal 2 tahun, (Memiliki Ijazah, KTP,SKT Pelaksana Lap. Pekerjaan Finishing Bangunan Gdg Bertingkat Tinggi)

c.

1 (satu) orang Pengawas Lapangan Minimal SMK sederajat Pengalaman 5, DIII/SITeknik Sipil Pengalaman minimal 2 tahun, (Memiliki Ijazah, KTP, SKT PengawasMutu Pelak. Konst Bangunan Gedung)

d. 1 (satu) orang Juru Ukur Minimal SMK sederajat Pengalaman 5. DIII/SI TeknikSipil Pengalaman minimal 2 tahun, (Memiliki Ijazah, KTP, SKT Juru UkurKwantitas Bangunan Gedung)

e. 1 (satu) orang Administrasi Proyek Minimal SMK-SMU sederajat Pengalaman 5tahun, (Memiliki Ijazah,KTP)

2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan: dilampirkan/uploaddengan bukti kepemilikan/sewa.

No Uraian Jumlah1. Dump Truck 1 unit2. Pick Up 1 unit3. Water Tanker 1 unit4. Concrite Mixer 1 unit5. Generator 1 unit6. Hand Vibrator 1 unit7. Kereta Sorong 3 Unit

3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat kurva S danbarchart, Jadwal penggunaan bahan / material,

Jadwal penggunaan peralatan.

K.

SANGGAHAN,

PENGADUAN

1.

2.

3.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline ) ditujukan kepada:a. PPK PSAA DARUSSA’ADAH ACEH

b.

PA/KPA PSAA DARUSSA’ADAH ACEH c. APIP Kementerian Sosial Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE(offline ) ditujukan kepada APIP KementerianSosial

L. JAMINAN

PELAKSANAAN

1.

2.

3.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 120(seratus duapuluh) hari kalender sejakpenandatanganan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK PSAADARUSSA’ADAH ACEH.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan

pada Kas Negara.


45/119

44

M. JAMINAN UANG

MUKA

1.

2.3.

Nilai Jaminan Uang Muka sebesar 30% dari nilai

kontrak. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPK PSAADARUSSA’ADAH ACEH.

Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkanpada Kas Negara (apabila ada)

N.

JAMINAN

PEMELIHARAAN

1.

2.

3.

Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 120(seratus duapuluh) hari kalender sejak

penandatanganan kontrak. Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK PSAADARUSSA’ADAH ACEH .

Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.


46/119

45

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI LDK)

Lembar Data Kualifikasi LDK)

A.

Lingkup

Kualifikasi

Nama Pokja ULP : Pokja Pengadaan Barang/ Jasapada PSAA DARUSSA’ADAH ACEH Alamat Pokja ULP : Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta

Website : www.kemsos.go.id Website LPSE : lpse.kemsos.go.idNama Paket Pekerjaan : REHABILITASI BANGUNANASRAMA 4

B.

Persyaratan

Kualifikasi

1.

peserta yang berbadan usaha harus memilikisurat izin usaha Bidang Bangunan gedung SubBidang Jasa Pelaksana untuk KonstruksiBangunan Gedung Lainnya (BG009)Subklasifikasi Kecil;

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) JasaPelaksana Konstruksi Bidang Bangunan GedungSub Bidang Jasa Pelaksana untuk KonstruksiBangunan Gedung Lainnya (BG009);

3. Memiliki SITU;4. Memiliki TDP;

5.

Memiliki NPWP dan SPT Tahun 2014;6.

memiliki pengalaman pada bidang Bangunan gedung;

7. memiliki Tenaga Ahli/Tenaga Teknis/Terampildengan kualifikasi keahlian sebagaimana dalamLDP dengan mengupload Curiculum Vitae (CV)

yang diketahui oleh perusahaan, suratkesanggupan untuk melaksanakan tugas, Ijazahsesuai yang disyaratkan, SKA/SKT/Sertifikatsesuai yang disyaratkan dan dikeluarkan olehlembaga yang berwenang dan masih berlaku danKTP, NPWP;

8.

memiliki surat keterangan dukungan keuangandari bank pemerintah/swasta sebesar palingkurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai totalHPS ;

9. Surat dukungan plavond PVC dari Distributordisertai brosur;

http://www.kemsos.go.id/http://www.kemsos.go.id/http://www.kemsos.go.id/http://www.kemsos.go.id/


47/119

46

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/ UNTUK 1 SATU)

FILE)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :

Kepada Yth.:Pokja Pengadaan barang/JasaPSAA DARUSSA’ADAH ACEH di

Tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan REHABILITASI BANGUNAN ASRAMA 4

Sehubungan dengan pengumuman Pemilihan Langsung denganPascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: 01-ASR-4/PP.PSAA/07/2015tanggal 01 Juli 2015 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen

Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum DokumenPengadaan] , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaanREHABILITASI BANGUNAN ASRAMA 4 pada PSAA DARUSSA’ADAH ACEH sebesarRp_______________ (__________________________).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaranselama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1.

[Daftar Kuantitas dan Harga];2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Metoda Pelaksanaan;b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;c. Daftar Personil Inti;d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang

dibutuhkan;e. Spesifikasi teknis;

3. Dokumen Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakansanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam DokumenPengadaan.


48/119

47

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS UNTUK 1 SATU) FILE)

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangandapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. metode pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan] ;

2. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui bataswaktu sebagaimana tercantum dalam LDP] ;

3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimanatercantum dalam LDP] ;

4.

spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu;5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan

sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan] ; dan

6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratansebagaimana tercantum dalam LDP] ;


49/119

48

C.

[BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN

DALAM NEGERI TKDN), apabila diberikan preferensi harga]

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

TKDN)

Uraian Pekerjaan

Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) TKDN

DN LNTotal Barang/

JasaGabunganRibu

Rp%

KDN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Barang

I. Material Langsung(Bahan baku) (1A) (1B) (1C) (1D) (1E) (1F)

II. Peralatan (Barang jadi) (2A) (2B) (2C) (2D) (2E) (2F)

A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C) (3D) (3E) (3F)

JasaIII. Manajemen Proyekdan Perekayasaan (4A) (4B) (4C) (4D) (4E) (4F)IV. Alat Kerja / FasilitasKerja (5A) (5B) (5C) (5D) (5E) (5F)V. Konstruksi danFabrikasi (6A) (6B) (6C) (6D) (6E) (6F)

VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D) (7E) (7F)

B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D) (8E) (8F)

C. TOTAL Biaya (A + B) (9A) (9B) (9C) (9D) (9E) (9F)

Formulasi perhitungan:

Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

% TKDN (Gabungan

Barang dan Jasa) = +

Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B)

Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

__________ [tempat] , __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha]


50/119

49

D.

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta

telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas


51/119

50

L. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta berbentuk Form Isian Elektronik Data

Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE


52/119

51

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Petunjuk Pengisian untuk peserta mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi

SPSE User Guide).


53/119

52

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratansebagai berikut:

1. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedangdihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksipidana;

3.

salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau pesertaperorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajakterakhir (SPT Tahunan);

5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalamkurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintahmaupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pesertaUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari3 (tiga) tahun;

6.

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

7. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

8. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

9. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bankpemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi

paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);

10. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakanKP = Kemampuan menangani paket pekerjaanUntuk usaha kecil:KP = 5Untuk usaha non kecil:KP = 6 atau KP = 1,2 NN = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani

pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahunterakhir;


54/119

53

B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian pesertadalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum

pada aplikasi SPSE dalam hal:1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULPdapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namuntidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melaluiaplikasi SPSE.

D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yangkurang tidak dapat dilengkapi.


55/119

54

BAB IX. BENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Konstruksi:

__________Nomor: __________

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan

__________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]

antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat PembuatKomitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerjaPejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat PejabatPembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yangmenandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK

penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK” dan

[__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yangbertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di

____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal

penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”]

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksisebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampirdalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakanPekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatanganiKontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta

dan kondisi yang terkait.


56/119

55

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujuihal-hal sebagai berikut:

1. “ total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimanatercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesarRp________________ (_______________________ rupiah); ”]

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum

Kontrak;c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. spesifikasi teknis;e. gambar-gambar;f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jikaterjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanKontrak;4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;


57/119

56

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat danpenuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-

bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segalapekerjaan permanen maupun sem

Documents

01_E-LELANG_ASRAMA 4.pdf