Upload
brian-eka-putera
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
1/54
-jp- 1
PPh Pasal 21/26
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
2/54
pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dgn pekerjaan yg dilakukan oleh pegawai atau
bukan pegawai;
bendahara pemerintah yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
dana pensiun atau badan lain yg membayarkan uang pensiun dan pembayaran
lain dgn nama apa pun dlm rangka pensiun;
badan yg membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dgn jasa termasuk jasa tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas;
1
2
3
4
5penyelenggara kegiatan yg melakukan pembayaran sehubungan dgn
pelaksanaan suatu kegiatan.
PEMOTONG PPh Pasal 21/26
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dgn pekerjaan, jasa, atau
kegiatan dgn nama dan dalam bentuk apa pun yg diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
2-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
3/54
TIDAK bersifat FINAL dapat dikreditkan
bersifat FINAL TIDAK dapat dikreditkan
Pegawai; Mantan Pegawai; Bukan Pegawai
Penerima Pesangon / Pensiun; Penerima THT / JHT
1
2
1
2
JENIS PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26
PENERIMA PENGHASILAN
3 Pegawai Tidak Tetap; Pegawai Lepas; Calon Pegawai
3-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
4/54
Penerima
Penghasilan
PEMBERIPENGHASILANPEMOTONGPPh Pasal 21
- Penghasilan- Bukti Pemotongan : 1721 A1/A2Bukti Potong Non FinalBukti Potong Final
Lapor PPh Psl 21 :
- SPT Masa
- SSP
Mekanisme Umum - Pemotongan PPh Psl 21
KPP
4-jp-
Batas akhir setor: tgl 10
bln berikutnya
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
5/54
Penerima penghasilan yg dipotong PPh Psl 21 : orang pribadi dgn statussbg Subjek Pajak DN yg menerima atau memperoleh penghasilan dg namadan dlm bentuk apapun, sepanjang tdk dikecualikan dlm PER Dirjen Pajak,dari Pemotong PPh Psl 21/26 sbg imbalan sehubungan dgn pekerjaan, jasaatau kegiatan, termasuk penerima pensiun;
Penerima penghasilan yg dipotong PPh Psl 26 : orang pribadi dgn status
sbg Subjek Pajak LN yg menerima atau memperoleh penghasilan dg namadan dlm bentuk apapun, sepanjang tdk dikecualikan dlm PER Dirjen Pajak,dari Pemotong PPh Psl 21/26 sbg imbalan sehubungan dgn pekerjaan, jasaatau kegiatan, termasuk penerima pensiun;
Pegawai adalah orang pribadi yg bekerja pada pemberi kerja, berdasarkanperjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis,unt melaksanakan suatu pekerjaan dlm jabatan atau kegiatan tertentu dgnmemperoleh imbalan yg dibayarkan berdasarkan periode tertentu,penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yg ditetapkan pemberi kerja,termasuk orang pribadi yg melakukan pekerjaan dlm jabatan negeri;
1
2
3
Beberapa Pengertian Penerima Penghasilan
5-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
6/54
Pegawai Tetap : pegawai yg menerima atau memperoleh penghasilan dlmjumlah tertentu secara teratur, termsk anggota dewan komisaris dananggota dewan pengawas, serta pegawai yg bekerja berdasarkan kontrakunt suatu jangka waktu tertentu yg menerima atau memperolehpenghasilan dlm jumlah tertentu secara teratur
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas : pegawai yg hanya
menerima penghasilan apabila pegawai yg bersangkutan bekerja,berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yg dihasilkan,atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yng diminta oleh pemberi kerja.
4
5
6
Penerima penghasilan Bukan Pegawai : orang pribadi selain PegawaiTetap & Pegawai Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas yg memperoleh penghasilandg nama & dlm bentuk apapun dari Pemotong PPh Psl 21/26 sbg imbalanjasa yg dilakukan berdsrkan perintah/ permintaan dari pemberi penghasilan.
Beberapa Pengertian Penerima Penghasilan
6-jp-
7
Peserta kegiatan : orang pribadi yg terlibat dlm suatu kegiatan tertentu,termsk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau
memperoleh imbalan sehubungan dgn keikutsertaannya dlm kegiatan tsb.
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
7/54
PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKP
SEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO 300 RIBU
PP 68 Th 2010
Ph BRUTO(>3jt s.d.8,2jt) PTKP Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1)
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21
Ph BRUTO(>8,2jt) PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto7-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
8/54
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala
Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap Penerima Pensiun
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi Dengan
1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh.Bruto maks. Rp 6.000.000 / tahun
atau Rp 500.000 / bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi Dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Brutomaks. Rp 2.400.000 / tahun atau
Rp200.000 / bulan
PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
Dikurangi : PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17 dibagi 12 8-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
9/54
36.000.000
3.000.000
3.000.000
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
Tambahan untuk setiap anggota keluarga
sedarah semenda Dalam Garis Keturunan Lurus
Serta Anak Angkat Yg Menjadi Tanggungan
Sepenuhnya Maksimal 3 Orang
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
PTKP ditentukan berdasarkan keadaan padaAWAL TAHUN kalender,
PTKP bagi pegawai yg baru datang dan menetap di indonesia dlm bagian tahun kalenderyg nya ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender ybs
mulai 2015 (PMK-122/2015)
9-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
10/54
PTKP untuk KARYAWATI
Hanya Utk Diri
Sendiri
Status KawinStatus Tdk
Kawin
- Utk Wp Sendiri
- Tanggungan Max 3 Org
SYARAT:
Menunjukkan Ket. Tertulis dari Pemerintah Daerah setempat
serendah-rendahnya Kecamatan bahwa Suami Tidak Menerima /
Memperoleh Penghasilan
Status KawinSuami Tidak
Menerima/ Memperoleh
Penghasilan
- Utk Wp Sendiri
- Status Kawin
- Tanggungan Max 3 Org
-jp- 10
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
11/54
No Jumlah Penghasilan Tarif
1. s.d. Rp. 50.000.000,00 5 %
2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15 %
3. Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25 %
4. Di atas Rp. 500.000.000,00 30 %
Tarif PPh WP Orang Pribadi (Psl 17 UU PPh)
Contoh : Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000.000,-.
Pajak Penghasilan terutang =
5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-
15% x Rp 200.000.000,- = Rp 30.000.000,-
25% x Rp 250.000.000,- = Rp 62.500.000,-
30% x Rp 100.000.000,- = Rp 30.000.000,-
Jumlah Rp 125.000.000,-
-jp- 11
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
12/54
Iuran Pensiun & Premi Asuransi
Uraian Iuran Pensiun Premi asuransi
Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang
Dibayar Pemberi
Kerja
Bukan Objek PPh Objek PPh
Pembayaran/
Penggantian BagiPenerima
Objek PPh Bukan Objek PPh
Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:
12-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
13/54
-jp- 13
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
14/54
-jp- 14
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
15/54
-jp- 15
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
16/54
-jp- 16
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
17/54
-jp- 17
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
18/54
-jp- 18
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
h l
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
19/54
-jp- 19
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI BULANAN
h l 2 i G GG
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
20/54
-jp- 20
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI MINGGUAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
21/54
-jp- 21
Pegawai Tetap GAJI MINGGUAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
22/54
-jp- 22
Pegawai Tetap GAJI MINGGUAN/HARIAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
23/54
-jp- 23
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI HARIAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
24/54
-jp- 24
PPh Psl 21 : Pegawai Tetap GAJI HARIAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
25/54
-jp- 25
Pegawai Tetap Pembayaran RAPEL
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
26/54
-jp- 26
Pegawai Tetap Pembayaran RAPEL
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
27/54
-jp- 27
Pgw Tetap Pembayaran BONUS, THR & Sejenisnya
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
28/54
-jp- 28
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
29/54
-jp- 29
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
30/54
-jp- 30
Pgw Tetap Pembayaran BONUS, THR & Sejenisnya
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
31/54
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau JumlahUpah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian
300.000 > 300.000
Tidak Dipotong Dikurangi 300.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp 8,2 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
31-jp-
PPh Pasal 21:
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
32/54
-jp- 32
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
UPAH HARIAN
PPh Pasal 21:
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
33/54
-jp- 33
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
UPAH HARIAN
PPh Pasal 21:
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
34/54
-jp- 34
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
UPAH HARIAN
PPh Pasal 21:
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
35/54
-jp- 35
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
UPAH SATUAN
PPh Pasal 21:
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
36/54
-jp- 36
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
UPAH BORONGAN
PPh Pasal 21:
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
37/54
-jp- 37
PPh Pasal 21:Pgw Tdk Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai
DIBAYARKAN SECARA BULANAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
38/54
38
DPP PPh Psl 21 : Bukan Pegawai
-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
39/54
-jp- 39
BERKESINAM-BUNGAN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
40/54
-jp- 40
BERKE-SINAMBUNG-
AN
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
41/54
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMAOLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK
BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.
Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT
Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00.Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00
Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:
120% x 5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00
41
PPh Psl 21 : Bukan Pegawai TIDAK BERKESINAMBUNGAN
-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
42/54
PESERTA KEGIATAN
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang
bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold
dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Goldtersebut adalah:
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00
Rp 25.000.000,00
42
PPh Psl 21 : PESERTA KEGIATAN
-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
43/54
DIKENAKAN TARIF 20 % LEBIH TINGGI
TIDAK BERLAKU UNTUK
PPh PASAL 21 FINAL
DIPOTONG PPh PASAL 21
SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21
YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP
DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL
21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA
JIKA PEGAWAI TETAP,
BER- NPWP SEBELUM
PEMOTONGAN BULANDESEMBER
PPh Pasal 21 :Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
43-jp-
h l
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
44/54
Untuk melaksanakan kegiatan tim tsb, Dinas Kebersihan Surabaya mengadakan
workshoptentang Pelayanan Publik untuk anggota Tim pada tanggal 28 Maret 2015dgn mengundang Hanafi tidak memiliki NPWP, seorang ahli di bidang pelayananpublik (bukan PNS) dgn honor sebesar Rp5.000.000,-
Penghitungan PPh Psl 21 atas honorarium yg diterima oleh Hanafi sbb :
5% x 50 % x Rp5.000.000,- = Rp125.000,-
Oleh Karena Hanafi, SH.,MH. tdk mempunyai NPWP mk penghitungan PPh Psl21terutang atas honor menjadi : 5% x 120% x 50% Rp5.000.000, = Rp150.000,-
44-jp-
PPh Pasal 21 :Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
45/54
Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 PMK-16/2010
ATAS
Uang Pesangon
Uang Manfaat Pensiun
THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus
Uang Pesangon sbb :
0% atas penghasilan bruto sd Rp50.000.000,-
5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,- sd Rp100.000.000,-
15% atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,-sdRp500.000.000,-
25% atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,-
Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, / Jaminan Hari Tua sbb :
0% atas penghasilan bruto sd Rp50.000.000,-
5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,-
Bersifat FINAL
45-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
46/54
-jp- 46
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
47/54
-jp- 47
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
48/54
-jp- 48
PPh Pasal 21 atas Pesangon PMK-16/2010
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
49/54
Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh :
Pejabat Negara; PNS; Anggota TNI/Polri; dan Pensiunannya
PPh Psl 21 bersifat FINAL dgn tarif:
0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Gol I dan II,
Anggota TNI / POLRI Gol Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III,
Anggota TNI / POLRI Gol Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS
Gol IV, Anggota TNI / POLRI Gol Pangkat perwira Menengah dan perwira
Tinggi, dan Pensiunannya.
Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21
49-jp-
h l
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
50/54
20% Final
X
PENGHASILAN BRUTO
MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B
PPh Pasal 26:
WP Luar Negeri
50-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
51/54
-jp- 51
PPh Pasal 26 : Contoh
TARIF PPh Pasal 26
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
52/54
No Penghasilan DPP Tarif Pemotong Sifat Dsr Hk
1 dividen; bunga;royalti, sewa, & penghasilan
lain sehubg dgn penggunaan harta;
imbalan sehubg dgn jasa, pekerjaan, &
kegiatan;
hadiah dan penghargaan;
pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
premi swap & transaksi lindung nilai lainnya;
keuntungan karena pembebasan utang.
Bruto 20%
(P3B)
badan pemerintah,
subjek pajak DN,
penyelenggara kgt,
BUT, atau
perwakilan persh
LN lainnya
Final Psl 26 UU
PPh
2
penjualan / pengalihan harta di Indo, kecuali
yg diatur dlm Psl 4 (2) UU PPh
penghasilan dari penjualan / pengalihan
saham sbgmn dlm Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.
Perkiraan
Phsl Neto =
25%xHJual
Pengalihan
Harta
25%xHJual
Pengalihan
Sahan
20%
(P3B)
s.d.a Final Psl 26 UU
PPh
PMK
82/2009
PMK
258/2008
Contoh :
PT. Maju membayar jasa konsultasi pemasaran Rp. 200.000.000,- kepada Mr. John, konsultan asing (WP
LN dari USA). Berapakah PPh Pasal 26 yang harus dipotong dari Mr. John ?
Jawab : PPh Psl 26 yg hrs dipotong = 200.000.000,- x 20% : 40.000.000,-
Jika terdapat P3B, misal tarif sesuai P3B adl 10%, maka PPh Psl 26 yg hrs dipotong : 200jt x 10% = 20jt
52-jp-
TARIF PPh Pasal 26
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
53/54
No Penghasilan DPP Tarif Pemotong Sifat Dsr Hk
3 premi asuransi yg dibayarkan kepada
Perusahaan Asuransi Luar Negeri :
dibayarkan oleh tertanggung
dibayarkan oleh perusahaan asuransi di Indo
dibayarkan oleh perusahaan Re-asuransi di
Indo
50% Premi
10% Premi
5% Premi
20%
20%
20%
Tertanggung
Perush Asuransi di Ind
Perush Re-Asuransi
Ind
Final UU
PPh
KMK
624/
1994
4 PKP setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia
(Branch Priofit Tax), kecuali penghasilan tsb
ditanamkan kembali di Indonesia
PKP setelah
Pajak
20%
(P3B)
BUT tersebut Final UU
PPh
5 penghasilan yg diterima oleh Knt Pusat atas
kgt yg sejenis / terdpt hub efektif dgn BUT di
Indonesia (Psl 5 ay (1) b+c UU PPh);
penghasilan yg diterima / diperoleh OP / Bdn
LN yg berubah status menjadi WP DN / BUT
Bruto
Bruto
20%
(P3B)
20%
(P3B)
badan pemerintah,
subjek pajak DN,
penyelenggara kgt,
BUT, atau
perwakilan persh
LN lainnya
Dpt
dikre-
ditkan
di akhir
tahun
UU
PPh
Contoh :
PT. Pesat membayar premi asuransi mesin & gedung pabrik Rp. 60.000.000,- kepada Quick Insurance di
USA. Berapa PPh Psl 26 yg harus dipotong oleh PT. Pesat atas pembayaran premi ke Qiuck Insurance ?
Jawab : 50% x 20% x 60.000.000,- = 6.000.000,-
53-jp-
7/26/2019 01 PPh Psl 2126
54/54