Oleh : dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, K.GEH, FINASIM, FACP, M.Kes DIREKTUR BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

Yogyakarta , 9 Maret 2011

Peningkatan kasus Infeksi (new emerging, (new emerging, emergingemerging- dan re-emerging diseases), Wabah reatau KLB. RS harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, transparan terhadap masyarakat, khususnya terhadap jaminan keselamatan pasien (patient safety). (patient safety). Perlu perencanaan, Perlu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan upaya menekan kejadian infeksi. infeksi. Rekomendasikan mengacu pada Pedoman Manajerial Pengendalian dan Pencegahan Infeksi dan Pedoman PPI TB di RS (Kemenkes 2009)

TB TB TB TB

target MDGs (indikator ke VI). (indikator target Renstra Kemenkes 2010-2014. 2010tmsk 21 indikator SPM RS diusulkan indikator penilaian AKREDITASI

RS Jumlah

penderita TB terbanyak di dunia : India, China, Nigeria, Afrika Selatan dan Indonesia.

TB paru BTA (+) Urutan 1 Distribusi pasien rawat inap dan rawat jalan Penyakit TB paru (SIRS 07) Urutan ke 1 dalam proporsi penyakit menular (27,8% / RISKESDAS 2007) Urutan ke 2 penyebab kematian (Riskesdas 07) DOTS di RS mulai diterapkan Kemenkes sejak tahun 1999 namun belum optimal

Menurunkan angka Infeksi Nosokomial / Healthcare Associated Infections (HAIs) Memutuskan rantai penularan Mencegah terjadinya Multi Drug Resistant TB (MDR TB) di masyarakat

Menurunkan angka Infeksi Nosokomial / Healthcare Associated Infections (HAIs) di RS Memutuskan rantai penularan di RS Mencegah terjadinya Multi Drug Drug Resistant TB (MDR TB) di Rumah Sakit

UU RI No. 29 Th 2004 ttg Praktek Kedokteran UU RI No. 36 Th 2009 ttg Kesehatan UU RI No. 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit Kepmenkes RI No.129/2008 : Standar Pelayanan Minimal RS Kepmenkes RI No.270/2007 : Pedoman Manajerial PPI di RS Kepmenkes RI No.382/2007 : Pedoman PPI di RS Kepmenkes No 129/ 2008 : Standar Pelayanan Minimal RS. Kepmenkes No.364/2009 : Pedoman Nas Penanggulangan TB SE Menkes No.884/2007 : Ekspansi TB strategi DOTS di RS & balai kesehatan. kesehatan. SE Dirjen Bina Yanmed 2008 : Pembentukan komite PPI & Tim PPI di RS.

Meningkatkan mutu layanan RS melalui PPI, yg dilaksanakan semua unit/SMF di RS, meliputi manajemen risiko, clinical governance, serta Kesehatan governance, dan Keselamatan Kerja.

1. 2. 3. 4. 5.

Kebijakan Manajemen Capacity Building Monev Akreditasi

1.Setiap RS harus melaksanakan PPI SK Menkes No 270/MENKES/2007 2.Pelaksanaan PPI sesuai dg Pedoman Manajerial PPI di RS dan pedoman PPI TB di RS Kemenkes RI. 3.Direktur RS membentuk Komite PPI dan Tim PPI yang berada dibawah koordinasi Direktur.

KEBIJAKAN KEMENKES (Lanjutan) Lanjutan)

4. Komite PPI minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. 5. Ketua sebaiknya dokter (IPCO/Infection (IPCO/Infection Prevention and Control Officer), mempunyai Officer), minat, kepedulian dan pengetahuan, pengalaman, mendalami masalah infeksi, mikrobiologi klinik, atau epidemiologi klinik. 6. Tim PPI terdiri dari Perawat PPI atau IPCN(Infection Prevention Control Nurse) dan 1 (satu) dokter PPI setiap 5 (lima) Perawat PPI.

KEBIJAKAN KEMENKES (Lanjutan) Lanjutan)

7. Komite dan Tim PPI mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI Di RS 8. Untuk lancarnya kegiatan PPI RS wajib memiliki IPCN (Infection Prevention and Control Nurse). 9.RS diwajibkan memiliki IPCN yang bekerja purna waktu, ratio 1 (satu) IPCN : (100 -150) 150) tempat tidur. tidur. 10. 10.IPCN dapat dibantu beberapa IPCLN (Infection Prevention and Control Link Nurse) Nurse) dari tiap Unit. Unit.

ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

DIREKTUR UTAMA / DIREKTUR

KOMITE PPI

DIREKTORAT

DIREKTORAT

DIREKTORAT

TIM PPI

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Membentuk Tim PPIRS dengan SK. Mendukung penyelenggaraan upaya PPI Nosokomial (HAIs). Menyediakan fasilitas sarana, prasarana & anggaran. sarana, anggaran. Menentukan kebijakan PPI Nosokomial (HAIs). (HAIs). Mengesahkan SOP untuk PPIRS. PPIRS. Mengevaluasi kebijakan PPI Nosokomial (HAIs) atas saran tim PPIRS. PPIRS. Mengevaluasi kebijakan pemakaian antibiotika yg rasional & disinfektan di RS atas saran tim PPIRS. PPIRS. Menutup suatu unit perawatan/instalasi yg dianggap potensial menularkan penyakit untuk bbrp waktu sesuai kebutuhan atas saran tim PPIRS. PPIRS.

KEBIJAKAN KEMENKES (Lanjutan) Lanjutan)

Monitoring Dilakukan oleh IPCN, IPCLN Dilakukan setiap hari check list Ada fomulir Evaluasi Dilakukan oleh Tim PPIRS, 1 bulan Dilakukan oleh Komite PPIRS setiap 3 bulan

KEBIJAKAN KEMENKES (Lanjutan) Lanjutan)

Pelaporan Laporan tertulis kepada Dir / Wadir Yan Med 1 bulan Laporan rutin : harian, mingguan, harian, mingguan, bulanan, triwulan, bulanan, triwulan, semester, tahunan. tahunan.

Penanggulangan TB

PREVENTIF

KURATIF

PPI TB

DOTS - ISTC

DOTS : Directly Observed Treatment Shortcourse ISTC : International Standard for Tuberculosis Care

Evidence Base :

1.

2.

3.

Assesment PPI-TB di 7 RS Rujukan : PPIRS Adam Malik, RS Sarjito, RS Soetomo, RS Malik, Sarjito, Soetomo, Sanglah, Sanglah, RS Persahabatan, RSPI Sulianti Saroso Persahabatan, dan RS Wahidin Sudirohusodo. Sudirohusodo. Hasil : 14% RS yang melaksanakan PPI TB secara optimal Penyusunan Pedoman PPI-TB : PPImelibatkan unsur Profesi , Perdalin, PERSI, Perdalin, PDPI, IDI, PAPDI Peningkatan kemampuan teknis PPI TB Dokter dan Perawat Tim DOTS/ PPI TB di RSU pemerintah. pemerintah.

Capacity

Building petugas RS dan petugas Dinkes (KASI RUJUKAN / KASI RS) RS) building PPI dan PPI-TB : PPIdokter SpP/SpPD, dokter umum, SpP/SpPD, umum, perawat. perawat.

Capacity

1. Penyusunan Instrumen Assesmen pelaksanaan PPI dan PPI-TB di RS PPI2. Pelaksanaan Assesmen PPI-TB di 7 PPIRSU rujukan propinsi, wilayah Barat, Tengah & Timur. 3. Analisa Hasil Assesmen pelaksanaan PPI-TB di RS sbg PPIevidence based perencanaan 5 thn yad.

4. Elaborasi Hasil Assesmen pelaksanaan PPI-TB di RS bahan PPIpedoman PPI-TB PPI5. Penyusunan pedoman Manajerial PPIPPI-TB di RS 6. Penyusunan Workplan 2010 dan 2014 5 tahun ke depan. 7. Survey lapangan pembangunan fisik ruang perawatan pasien MDR TB di 7 RS rujukan.

PPI dan PPI-TB di RS merupakan target PPIindikator Renstra Kemenkes, SPM RS, Kemenkes, dicapai. AKREDITASI yang wajib dicapai. PPIPPI-TB merupakan pendukung TB DOTS (target MDGs) harus dicapai. dicapai. Perlu perencanaan tahunan pelaksanaan PPIPPITB di RS dan 5 tahun ke depan Perlu kerjasama jejaring internal antar SMF di kab/ RS & eksternal antar Dinkes Prop & kab/ Kota, profesi, profesi, serta stakeholder terkait lain.

KESIMPULAN

Perlu koordinasi program Dinkes Prov dan Kab/Kota dengan program Pusat.Pedoman manajerial PPI dan PPI-TB merupakan PPIbahan rujukan bagi pimpinan RS dlm rangka keberhasilan pelaksanaan pelayanan TB di RS

Perlu dilaksanakannya manajemen pelayanan PPI dan PPI-TB meningkatk mutu Yan TB . PPI-

1. 2. 2.

Revisi modul pelatihan PPI-TB di RS PPIPeningkatan kemampuan Teknis (BimTek) Tim PPI dan PPI-TB di RS BimTek) PPISosialisasi Pedoman PPI dan PPI-TB PPIbagi Dir RS dan Dinkes Provinsi Pertemuan koordinasi BUK Rujukan, Rujukan, Subdit TB, Dinkes. Dinkes.Akan dievaluasi pelaksanaan PPI dan PPIPPITB di RS sebelum dan setelah pelatihan

4.

5.

Rencana Tidak Lanjut6.

7.

8.

9. 10.

Pemantauan and evaluasi 3-6 bulan stelah pelatihan menggunakan tool assesment Alokasi Anggaran telah diajukan melalui DAK bila mungkin melalui Dekon, TP. Regionalisasi pelatih efisiensi dan meningkatkan potensi tenaga regional Pemberian reward bg pelaksana RS berprestasi Rencana kedepan sistem sertifikasi bagi RS dengan pelayanan TB berkualitas