01 Dokumen Pengadaan Bp7 Buku 1 as 30 Jul

DOKUMEN PELELANGAN PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI PERBAIKAN LANTAI 1 S/D 5 GEDUNG EX BP7 DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BUKU 1

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG, DATA LELANG BENTUK SURAT PENAWARAN, LAMPIRAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PERJANJIAN

DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANGKeterangan: 1. Instruksi kepada peserta lelang berisi informasi yang diperlukan oleh peserta lelang untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPK. Informasi tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan penyedia jasa. Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam syarat-syarat umum kontrak. Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada dokumen lelang, penyedia jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian. Data lelang memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas instruksi kepada peserta lelang sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. Instruksi kepada peserta lelang adalah bagian daripada dokumen lelang untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi. Instruksi kepada peserta lelang tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak.

2.

3.

4. 5.

Dokumen Pengadaan Perbaikan Lantai 1 s/d 5 Gedung Ex BP7 DEPLU 2008

BUKU-1

1

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG (IKPL)A. UMUM

Instruksi Kepada Peserta Lelang (IKPL) ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006. Dalam IKPL ini digunakan istilah dan singkatan sebagai berikut: HPS IKPL JasaPemborongan : Harga Perhitungan Sendiri; : Instruksi Kepada Peserta Lelang; : adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan PPK dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh PPK atau pengawas konstruksi yang ditugasi; : adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; : Pejabat Pembuat Komitmen adalah personal yang diangkat oleh KPA untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; : Surat Penetapan Pemenang; : Surat Penunjukan Penyedia Jasa;

Panitia

PPK

SPP SPPJ

1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1.

PPK melalui Panitia mengundang para penyedia jasa untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa pemborongan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, Gambar, Daftar Kuantitas dan Harga (terlampir). Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syaratsyarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

1.2.

2.

SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data lelang.


BUKU-1

2

3.

PERSYARATAN PESERTA LELANG

3.1.

Peserta lelang adalah perusahaan yang telah mendaftar dan memenuhi syarat sebagai peserta lelang yang memiliki SBU dan IUJK yang masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : 3.1.1. Kualifikasi Usaha : Grade 5 (nonkecil) 3.1.2. Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) 3.1.3. Bidang Usaha : Arsitektur 3.1.4. Subbidang : Bangunanbangunan non perumahan lainnya termasuk perawatannya Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran. Penyedia jasa yang ditunjuk oleh PPK untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan peserta lelang tidak diperkenankan menjadi peserta lelang. Peserta Lelang harus mengisi dan melengkapi Formulir Penilaian Kualifikasi, yang terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian yang memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha Peserta Lelang sebagai berikut: 4.1.1. Akte pendirian sesuai dokumen asli 4.1.2. Bukti pajak (PPh dan PPn) sesuai dokumen asli 4.1.3. Data keuangan susunan kepemilikan saham 4.1.4. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai SPK (surat perintah kerja)

3.2.

3.3.

3.4.

4.

KUALIFIKASI PESERTA LELANG

4.1.


BUKU-1

3

4.1.5. Data pengalaman perusahaan kecuali untuk perusahaan yang baru berdiri < 3 tahun 4.1.6. Data peralatan/ perlengkapan 4.1.7. Data personalia dokumen lelang sesuai dengan

4.1.8. Dukungan bank sesuai dokumen asli 4.1.9. Isian kualifikasi benar dan ditandatangani direktur perusahaan/ pemegang kuasa 4.1.10.IUJK/ SIUP sesuai sub bidang 4.1.11.Keterangan tenaga ahli dilengkapi dengan kontrak kerja atau surat pernyataan tenaga ahli yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 4.1.12.Memiliki kemampuan dasar (KD) pada bidang yang sesuai dengan pekerjaan (dalam kurun waktu 7 tahun terakhir) 4.1.13.Memililki kinerja baik, dan tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah (dengan surat pernyataan) 4.1.14.Nama pengurus sesuai dengan akte pendirian. 4.1.15.Neraca Perusahaan Terakhir yang telah di review oleh akuntan publik. 4.1.16.Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan sesuai dengan dokumen asli 4.1.17.Pakta direktur kuasa. integritas ditandatangani perusahaan/ pemegang

4.1.18.Surat Pernyataan Minat ditandatangani direktur perusahaan/ pemegang kuasa. 4.2. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Penawaran.


BUKU-1

4

5.

SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG

5.1.

Setiap peserta lelang hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan termasuk apabila peserta tersebut tergabung dalam satu konsorsium. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, akan digugurkan. Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan ketentuan angka 13.1.

5.2.

5.3.

6.

BIAYA PENAWARAN

Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban penyedia jasa dan tidak mendapat penggantian dari PPK.

7.

PENJELASAN DOKUMEN LELANG

7.1.

Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang. Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai: 7.2.1. Metoda pelelangan; 7.2.2. Cara penyampaian penawaran; 7.2.3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 7.2.4. Acara pembukaan dokumen penawaran; 7.2.5. Metoda evaluasi penawaran; 7.2.6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7.2.7. Jenis kontrak yang akan digunakan; 7.2.8. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 7.2.9. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil; Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. Pertanyaan dari panitia termasuk peninjauan dari peserta lelang, jawaban pengadaan, keterangan lain perubahannya, dan hasil lapangan dituangkan dalam

7.2.

7.3. 7.4.


BUKU-1

5

Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir. 7.5. Apabila dalam BAP terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis setelah disahkan oleh PPK. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak / menggugurkan penawaran-nya. Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan. Peserta lelang dengan resiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan saksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

7.6.

8.

PENINJAUAN LAPANGAN

8.1.

8.2.

B. 9.

DOKUMEN LELANG ISI DOKUMEN LELANG Dokumen BAB BAB I BAB II BAB III lelang terdiri dari: Pengumuman Lelang Instruksi Kepada Peserta Lelang; Data Lelang; Bentuk Surat Penawaran, Lampiran, Surat Penunjukan,Surat Perjanjian dan Surat Jaminan; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Syarat-syarat Khusus Kontrak Spesifikasi Teknis, Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan dan Metoda Pelaksanaan; Gambar-Gambar; Addendum (bila ada)

BAB IV BAB V BAB V

BAB VI

10. KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG

10.1. Calon peserta lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen lelang dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan paling lambat 7 (tujuh) hari


BUKU-1

6

kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan ketentuan angka 21.1. 10.2. Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, sebelum adendum dokumen lelang diterbitkan.

11. ADDENDUM DOKUMEN LELANG

11.1. Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, PPK dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan adendum. 11.2. Setiap adendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang. 11.3. Apabila adendum diterbitkan oleh PPK kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, PPK wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan ketentuan.

C.

PENYIAPAN PENAWARAN Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

12. BAHASA PENAWARAN

13. DOKUMEN PENAWARAN

13.1. Dokumen penawaran terdiri dari: 13.1.1. Surat Penawaran Harga(print out portal) harus bermeterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap. 13.1.2. Lampiran surat penawaran harga (SPH) terdiri dari: Dokumen Administrasi : 13.1.2.1. Surat Jaminan Penawaran 13.1.2.2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 13.1.2.3. Daftar Kuantitas dan Harga Setiap Item Jenis Pekerjaan


BUKU-1

7

13.1.2.4. Copy Surat Pajak Tahunan (SPT), Surat Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, copy surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; 13.1.2.5. Copy bukti laporan pajak bulanan 3 (tiga) bulan terakhir. 13.1.2.6. Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pajak. 13.1.2.7. Surat Keterangan Non PNS Dokumen Teknis : 13.1.2.8. Metoda pelaksanaan; 13.1.2.9. Jadwal waktu pelaksanaan; 13.1.2.10. Daftar peralatan; 13.1.2.11. Daftar personil inti; 13.1.2.12. Spesifikasi teknis; 13.1.2.13. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (bila ada); 13.1.2.14. Daftar harga satuan dasar upah, bahan, dan alat; 13.1.2.15. Syarat teknis lain yang ditentukan dalam dokumen lelang; Dokumen Biaya 13.1.2.14. Rekapitulasi Harga Penawaran 13.1.2.15. Rincian Daftar Kuantitas dan Harga Setiap Item Pekerjaan 13.1.2.16. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 13.1.2.17. Daftar Harga Satuan Bahan 13.1.2.18. Daftar Harga Satuan Upah 13.1.2.19. Daftar Harga Satuan Alat/Sewa Alat. Dokumen Kualifikasi 13.1.2.20. Isian Kualifikasi (Print Out Portal) berikut lampirannnya 13.1.2.21. Copy Akte Pendirian Perusahaan 13.1.2.22. Surat Dukungan Bank 13.1.2.23. Copy IUJK 13.1.2.24. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) = 2 NPt pada bidang sub bidang yang sesuai dengan pekerjaan dan Perhitungan Kemampuan


BUKU-1

8

Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) 13.1.2.25. Surat Pernyataan Kinerja Baik dan tidak masuk daftar hitam instansi pemerintah 13.1.3. Metoda Pelaksanaan : 13.1.3.1. Menyampaikan metoda pelaksanaan sekurangkurangnya untuk pekerjaan utama antara lain: Manajemen site, metoda pekerjaan utama. Metodologi pelaksanaan harus konsisten dengan jadwal dan network planning 13.1.3.2. Jadwal waktu pelaksanaan disampaikan dalam bentuk Barchart dan Network Planning sekurangkurangnya mencakup sub unsur kegiatan dan memiliki konsistensi satu sama lain. 13.1.3.3. Daftar Peralatan Utama : yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan mencakup; jumlah, kapasitas, merk, tahun pembuatan, kondisi (%), status (milik/sewa) disertai bukti. Peralatan minimal antara lain : Lift barang, generator set, molen, cutting wheel, ordinary truck dan alat las listrik. 13.1.3.4. Daftar Personil Inti : dilengkapi Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Riwayat Pengalaman Pekerjaan Profesional, Copy Ijazah Terakhir, SKA/SKT. 13.1.3.5. Penanggung jawab proyek/ Project Manager sekurangkurangnya S1 Sipil/ Arsitektur berpengalaman profesi/ manajerial sekurangkurangnya 5 th. 13.1.3.6. Tenaga teknik minimal SMK SKT. Berpengalaman dibidang sejenis minimal 8 th.Dokumen Pengadaan Perbaikan Lantai 1 s/d 5 Gedung Ex BP7 DEPLU 2008 BUKU-1

9

13.1.3.7. Tenaga inti dalam struktur organisasi pelaksana harus konsisten dengan data kualifikasi,. Organisasi lapangan sekurangkurangnya meliputi : Penanggung Jawab Proyek, Manajer Lapangan, Ahli Teknik (sekurang-kurangnya S1) Sipil, Arsitek dan Mekanikal Elektrikal.

13.1.4. Spesifikasi teknis : 13.1.4.1. Menyampaikan Daftar Spesifikasi teknis material/ bahan yang ditawarkan secara lengkap; type, spesifikasi teknis, merk/produk. Disertai bukti brosur. 13.1.4.2. Syarat teknis Lain Analisa harga satuan pekerjaan; Menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan utama, daftar harga bahan, daftar harga upah. Antara harga satuan pekerjaan, analisa harga satuan, harga bahan, harga upah, harus konsisten. Dalam kaitan harga upah, tidak boleh lebih rendah dari UMR DKI Jakarta. Menyampaikan daftar pengalaman bidang sejenis disertai copy bukti kontrak dan berita acara serah terima kedua pekerjaan. 13.2. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.

14. HARGA PENAWARAN

14.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar


BUKU-1

10

kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan seperti diuraikan dalam ketentuan angka 14.2. 14.2. Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 14.3. Mata pembayaran utama yang ditawar rendah tersebut tidak mengakibatkan persyaratan/ spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa tidak terpenuhi (mempengaruhi kualitas pekerjaan). 14.4. Setelah dilakukan klarifikasi, peserta lelang menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa. 14.5. Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran, kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik. 14.6. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran. 14.7. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

15. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

15.1. Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah. 15.2. Cara pembayaran dilakukan ketentuan dalam data lelang. sesuai

16. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

16.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang. 16.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelangBUKU-1


11

secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 16.3. Peserta lelang dapat: 16.3.1. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi harus memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada pantia pengadaan; 16.3.2. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

17. JAMINAN PENAWARAN

17.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang. 17.2. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat). 17.3. Bentuk jaminan penawaran sesuai dengan format bank yang bersangkutan substansi jaminan sesuai dengan data lelang. 17.4. Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur. 17.5. Jaminan penawaran akan disita apabila: 17.5.1. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau 17.5.2. Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya sesuai dengan ketentuan pada butir 27.; atau 17.5.3. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau 17.5.4. Pemenang lelang dalam batas waktu


BUKU-1

12

yang ditentukan gagal: Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau Menandatangani surat perjanjian.

18. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

18.1. Peserta lelang harus menyampaikan 1(satu) dokumen penawaran asli sesuai dengan ketentuan angka 13.1 dan diberi tanda ASLI dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda REKAMAN. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku. 18.2. Dokumen penawaran asli harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya. 18.3. Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

D.

PEMASUKAN PENAWARAN 19.1. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem satu sampul. 19.2. Untuk sistem satu sampul keseluruhan dokumen penawaran dijilid menjadi satu buku dan dimasukkan kedalam satu sampul yang mencakup semua persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang 19.3. Peserta lelang harus menyegel dan menandai sampul penawaran (di lak) 19.4. Jika tidak disegel dan ditandai panitia pengadaan tidak bertanggung jawab apabila terjadi salah penempatan atau pembukaan dini sampul penawaran oleh pihak yang tidak berkepentingan. 19.5. Pada sampul luar harus ditulis: 19.2.1. Alamat PPK, sesuai dengan ketentuan dalam data lelang, pada bagian

19. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN


BUKU-1

13

tengah; 19.2.2. Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data lelang, pada sudut kiri atas;

20. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

20.1. Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang. 20.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan dalam adendum dokumen lelang.

21. PENAWARAN TERLAMBAT

Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran pada ketentuan angka 20.1. akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

22. PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN

22.1. Peserta lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran pada ketentuan angka 20.1. 22.2. Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan ketentuan angka 20 dengan menambahkan tanda PENARIKAN/ PENGUBAHAN / PENGGANTIAN / PENAMBAHAN pada sampul luar. 22.3. Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran sesuai dengan ketentuan angka 20.1. 22.4. Penarikan penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan ketentuan angka 20.1. dan


BUKU-1

14

akhir masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuan angka 16.1., dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan angka 17.5.

E.

PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI 23.1. Panitia pengadaan membuka dokumen penawaran di hadapan peserta lelang, pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang. 23.2. Sampul bertanda PENARIKAN/ PENGUBAHAN / PENGGANTIAN / PENAMBAHAN harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang ada pemberitahuan PENARIKAN tidak dibuka. 23.3. Nama peserta lelang, harga penawaran, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, dibacakan pada saat pembukaan penawaran. 23.4. Panitia pengadaan harus membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP), termasuk memuat informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan angka 24.3.

23. PEMBUKAAN PENAWARAN

24. KERAHASIAAN PROSES

24.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen. 24.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. 24.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.


BUKU-1

15

25. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN

25.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 25.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

26. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

26.1. Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran : 26.1.1. Berasal dari peserta lelang yang mendaftar; 26.1.2. Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap; 26.1.3. Dilampiri jaminan penawaran; dan 26.1.4. Memenuhi ketentuan dokumen lelang. 26.2. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 26.2.1. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 26.2.2. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; 26.3. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. 26.4. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak


BUKU-1

16

oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.

27. KOREKSI ARITMATIK

27.1. Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: 27.1.1. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang. 27.1.2. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: a. Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; b. Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi; c. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 27.1.3. Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberitahukan kepada penawar dalam waktu secepatnya. 27.2. Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga. 27.3. Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita sesuai dengan ketentuan angka 17.5.2.


BUKU-1

17

28. MATA UANG UNTUK EVALUASI PENAWARAN

Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan angka 15.1.

29. EVALUASI PENAWARAN

29.1. Evaluasi dengan;

penawaran

dilakukan

sesuai

29.1.1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 29.1.2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi; 29.1.3. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.01/PL/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan/ Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan Sistem e-Procurement. 29.2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan angka 27. 29.3. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang. 29.4. Syarat teknis Lain Pada tahap awal evaluasi dengan sistem gugur, panitia pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan memasukkan koreksi aritmatik ke portal eprocurement. Berdasarkan 10 (sepuluh) urutan penawaran terendah terkoreksi, dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga. 29.5. Urutan evaluasi penawaran adalah: 29.5.1. Koreksi aritmatik 29.5.2. Evaluasi administrasi, meliputi: a. Surat penawaran;


BUKU-1

18

b. Surat jaminan penawaran; c. Daftar kuantitas dan harga; d. Analisis harga satuan pekerjaan utama; e. Surat kuasa (bila ada); f. Dokumen lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang. 29.5.3. Evaluasi teknis, meliputi: a. Metoda pelaksanaan; b. Jadual waktu pelaksanaan; c. Spesifikasi teknis; d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai ketentuan dokumen lelang; e. Personil inti; f. Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan (bila ada); g. Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang. 29.5.4. Evaluasi kewajaran harga, meliputi: a. Total harga penawaran; b. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kuantitas pekerjaan; c. Harga satuan timpang; d. Kewajaran harga. e. Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran. 29.6. Penawaran dengan tiga urutan harga penawaran terendah responsif setelah evaluasi administrasi, teknis, dan kewajaran harga akan diajukan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan. Terhadap ketiga perusahaan ini akan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi kualifikasi yang ada di database dengan meminta rekaman atau dokumen asli yang sah atau konfirmasi dengan instansi terkait


BUKU-1

19

F.

PEMENANG LELANG PPK akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

30. KRITERIA PEMENANG

31. PENILAIAN KUALIFIKASI

31.1. Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi sesuai dengan : 31.1.1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 31.1.2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. 31.1.3. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.01/PL/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan/ Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan Sistem e-Procurement. 31.2. Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi.

32. HAK PPK UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

PPK mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.


BUKU-1

20

33. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

33.1. Sebelum PPK menunjuk penyedia jasa, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data lelang. 33.2. Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan PPK pada ketentuan angka 16., PPK mengeluarkan SPPJ yang menjadi bagian dokumen kontrak.

34. JAMINAN PELAKSANAAN

34.1. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ, penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang. 34.2. Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat). 34.3. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi ketentuan angka 34.1. maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang, disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 34.4. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah, apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut harus bersedia untuk menaikan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa dikalikan 80 % (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list (didaftar hitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam


BUKU-1

21

pengadaan pemerintah.

barang/jasa

pada

instansi

35. PENANDA TANGANAN KONTRAK

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan angka 34.

36. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

PPK akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

37. JURU PENENGAH

37.1. PPK mengusulkan nama orang sebagai juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak: 37.1.1. Apabila penyedia jasa tidak setuju terhadap usulan tersebut, penyedia jasa harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran; 37.1.2. Apabila dalam SPPJ, PPK tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia jasa, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak; 37.2. Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

38. LARANGAN PERSEKONGKOLAN

38.1. PPK dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 38.2. PPK dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up). 38.3. PPK dan penyedia jasa yang melakukan


BUKU-1

22

persekongkolan sesuai dengan ketentuan angka 39.1. dan 39.2., dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi jo Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

39. PAKTA INTEGRITAS

39.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN. 39.2. PPK dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan. 39.3. Penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas pada saat pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang. 39.4. Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 39.5. Pakta integritas print out portal.


BUKU-1

23

BAB II DATA LELANGKeterangan: 1. Data lelang ditetapkan oleh PPK yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, meliputi: penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi penawaran dan penunjukan penyedia jasa. Panitia pengadaan dapat menambahkan ketentuan lain. Bila terjadi perbedaan antara instruksi kepada peserta lelang dengan data lelang, maka ketentuan dalam data lelang yang berlaku. Data lelang tidak menjadi bagian dari kontrak.

2. 3. 4.

1.

LINGKUP PEKERJAAN

1.1. 1.2. 1.3.

Nama PPK : A. Guntur Setyawan Nama pekerjaan: Perbaikan Lantai 1 s/d 5 Gedung Ex BP7 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 110 (seratus sepuluh) hari kalender.

2.

SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dengan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri No. 0001.0/011-01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.

3.

PENJELASAN DOKUMEN LELANG

Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada: Hari : Rabu Tanggal : 6 Agustus 2008 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Ruang Serbaguna Gedung Tower Lt.1 Jl. Taman Pejambon No 6, Jakarta

4.

MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pembayaran (termijn)

dilakukan

dengan

cara

angsuran

5.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.


BUKU-1

24

6.

JAMINAN PENAWARAN

Besarnya jaminan penawaran sekurangkurangnya adalah Rp(.). Masa laku jaminan penawaran harus 28 hari kalender lebih lama dari masa laku penawaran.

7.

PENAWARAN ALTERNATIF

Penawaran alternatif tidak diperbolehkan.

8.

SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

8.1. Alamat PPK :

Kantor Pusat Departemen Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta. Deplu Pejambon Selasa 12 Agustus 2008 10.00 WIB

8.2. Jenis pekerjaan: Tempat : Hari : Tanggal : Jam :

9.

BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Batas akhir Hari : Tanggal : Jam :

waktu pemasukan penawaran: Selasa 12 Agustus 2008 09.00 WIB

10. PEMBUKAAN PENAWARAN

Pembukaan penawaran: Hari : Selasa Tanggal : 12 Agustus 2008 Jam : 10.00 WIB Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

11. EVALUASI PENAWARAN

12. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

Sanggahan peserta lelang sesuai dengan: 12.1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 12.2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;


BUKU-1

25

12.3. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.01/PL/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan/ Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan Sisten e-Procurement. 13. JAMINAN PELAKSANAAN Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

14. JURU PENENGAH

Nama mediator/konsiliator yang diusulkan PPK adalah: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.


BUKU-1

26

BAB III BENTUK SURAT PENAWARAN, LAMPIRAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PERJANJIANA. BENTUK SURAT PENAWARAN (Print Out Portal) KOP PERUSAHAAN

Yth. Pejabat Pembuat Kom itm en ( PPKm ) (nama Pekerjaan) Departemen Luar Negeri

SURAT PENAWARAN HARGA (SPH) Nomor :

Dalam rangka pek erjaan yang dilak u kan pada Satuan Kerja / Unit Kerja Sekretariat Jender al Depar te men Luar Negeri, pada har i (sesuai tanggal print out pada w w w . e - p r o c . de p l u . g o . i d) u n t u k p a k e t p e k e r j a a n : (nama pekerjaan) Yang ber tandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : NPWP Pr ibad i : Bertindak untuk Dan atas nama : Alamat : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ter sebut diatas, menyatakan bahwa: 1 ) Setelah mempelajari dokum en awal dan addendum dokumen pengadaan serta telah mendapatka n penjelasan dari Panitia Pengadaan, dengan ini kami bers edia melaksanakan pekerjaan t e r s eb u t di a ta s be rda sar kan jenis kontrak Lumpsum, sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat- s y a r a t ( RK S ) s e r t a B e r i t a Acara Pe njelasan Pekerjaan ( BAP) serta addendum yang telah ditetapkan, dengan harga penawaran dan sudah terhitung PPn sebesar 10% adalah sebes ar (sesuai harga penawaran pada www.e-proc.deplu. go.id ) . 2 ) Harga Penawan tersebut diatas maupun harga-harga satuan terlampir berikut berlaku mengik a t s a m p a i . . ( . . ) hari kalender terhitung dari tanggal penawaran ini, kecuali jika sebelum berakhirnya waktu tersebut di atas pelaksanaanLampiran Dok-Pengadaan DEPLU RI BUKU-1

27

pekerjaan diserahkan kepada kami, dalam hal ini tetap berlaku harga penawaran maupun har ga- har ga satuan ter lam pir sam pai selesainy a pelaks anaan pekerjaan. 3 ) Sanggup menyeles aikan peke rjaan dalam wak t u .. ( ..) ha ri kal en der ter hitung s e j a k t an g g a l d i t e r b i t k a n n y a Su r at P e ri n ta h K erj a (S PK) . D e m i k i a n S u r a t P e n a w a r a n H a r g a ( SPH) ini dibuat dengan sebena r benarnya, untuk dipergunak an sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan penawar an Nama Perusahaan

Materai Rp. 6.000,Bertanggal, tanda tangan, cap perusaha an ( ............ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ) Jabatan

Lampiran Dok-Pengadaan DEPLU RI

BUKU-1

28

B.

BENTUK SURAT KUASA KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA Nomor :..........................

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................................................................ Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris ............................................. di ........................ No....................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada : Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ............................di .................... No................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan di....................... (alamat perusahaan). yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ...............................................................................beserta lampirannya. Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. .................................., .......................200....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa Materai Rp. 6.000,bertanggal, tandatangan, cap perusahaan.

............................... (nama dan jabatan)

............................. (nama dan jabatan)


BUKU-1

29

C.

BENTUK JAMINAN

1.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN (JAMINAN BANK)

1.

Oleh karena (nama PPK) selanjutnya disebut PPK telah mengundang: ...(nama peserta lelang) .............. (alamat peserta lelang) selanjutnya disebut Peserta Lelang mengajukan penawaran untuk ... (uraian singkat mengenai Pekerjaan) Dan oleh karena itu peserta lelang terkait pada instruksi kepada peserta lelang mengenai pekerjaan tersebut di atas yang mewajibkan peserta lelang memberikan kepada PPK suatu jaminan penawaran sebesar Rp.........................(jumlah Jaminan dalam Rupiah) (terbilang..) Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili ......................... (nama bank) berkantor resmi di ..........................................(alamat bank) selanjutnya disebut Bank, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin PPK atas seluruh nilai uang sebesar tersebut di atas sebagai jaminan penawaran dari Peserta Lelang yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas tertanggal ............................... (tanggal penawaran) Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Apabila peserta lelang menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya, atau b. Apabila penawaran dimenangkan dalam masa laku penawaran dan peserta lelang gagal atau menolak : 1). Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan; atau 2). Untuk menandatangani kontrak; atau 3). Menyetujui koreksi aritmatik terhadap penawarannya sebagaimana tersebut pada Pasal 28. Instruksi Kepada Peserta Lelang. maka Bank wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut di atas kepada PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan pertama dari PPK, dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari Peserta Lelang. Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waktu ................ (..................................) (jumlah hari dalam angka dan huruf yang sekurang-

2.

3.

4.

5.


BUKU-1

30

kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari lebih lama dari jangka waktu berlakunya penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. 6. Setiap permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan bank sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik Peserta Lelang yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

7.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili Bank, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ................. BANK Tandatangan, cap dan materai

Saksi

Penjamin


BUKU-1

31

2.

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN (JAMINAN BANK)

1.

Oleh karena .........................................................................(nama PPK) selanjutnya disebut PPK telah mengundang ...................................................................................( nama penyedia jasa) ....................(alamat penyedia jasa) selanjutnya disebut PENYEDIA JASA untuk pekerjaan............................................................................................................ ...........(uraian singkat mengenai pekerjaan) Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PPK sebesar% (...............persen) Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili .......................... (nama bank) berkantor resmi di........ .(alamat bank) selanjutnya disebut BANK, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PPK atas seluruh nilai uang sebesar Rp................................. (jumlah jaminan dalam Rupiah) (terbilang........) senilai dengan ....% (...........................................persen) (besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas. Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PPK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PPK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PPK untuk membayar ganti rugi kepada PPK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas; b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PENYEDIA JASA. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai PPK mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.

2.

3.

4.

5.


BUKU-1

32

6.

Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undangundang Hukum Perdata.

7.

8.

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ...............

BANK Tandatangan, cap dan materai

Saksi

Penjamin


BUKU-1

33

3.

BENTUK JAMINAN UANG MUKA (JAMINAN BANK)

1.

Oleh karena .........................(nama PPK) selanjutnya disebut PPK telah menandatangani kontrak dengan: .....(nama penyedia jasa) selanjutnya disebut PENYEDIA JASA untuk pekerjaan ......................(uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal .........(tanggal kontrak) nomor ........ (nomor kontrak) Dan oleh karena sesuai dengan kontrak tersebut, PPK dapat membayar uang muka kepada PENYEDIA JASA sebesar tidak lebih dari ........% (.....................................persen) (persentase yang ditentukan dalam SyaratSyarat Khusus Kontrak) harga kontrak. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili...(nama bank) berkantor resmi di (alamat bank) selanjutnya disebut BANK, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PPK atas seluruh nilai uang sebesar Rp.(.......................................................................) (jumlah nilai jaminan) Ketentuan kewajiban ini adalah: a. BANK terikat mengembalikan uang muka atau sisa uang muka, apabila setelah PENYEDIA JASA menerima uang muka PENYEDIA JASA gagal memulai atau melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya dan BANK harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali uang muka yang masih tersisa. b. BANK harus menyerahkan uang yang diminta oleh PPK segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 7(tujuh) hari kalender dan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur hukum atau prosedur administrasi dan tanpa perlu membuktikan kepada BANK mengenai kegagalan PPK. Jaminan ini berlaku selama masa berlakunya kontrak atau sampai pada tanggal uang muka telah dibayar kembali seluruhnya. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan BANK ini. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik peserta lelang yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


BUKU-1

34

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal................................................

BANK

Saksi

Penjamin


BUKU-1

35

4.

BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN (JAMINAN BANK)

1.

Oleh karena .........................................................................(nama PPK) selanjutnya disebut PPK telah menandatangani kontrak dengan: .........................................................................( nama penyedia jasa) ...........(alamat penyedia jasa) selanjutnya disebut PENYEDIA JASA untuk pekerjaan....................... ......................................................(uraian singkat mengenai pekerjaan) pada kontrak tanggal ...................................................(tanggal kontrak) nomor.............................................................................(nomor kontrak) Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pemeliharaan kepada PPK sebesar% (...............persen) Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili .......................... (nama bank) berkantor resmi di...... .(alamat bank) selanjutnya disebut BANK, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PPK atas seluruh nilai uang sebesar Rp................................ (jumlah jaminan dalam Rupiah) (terbilang.......) senilai dengan ....% (...............................persen) (besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas. Syarat-syarat kewajiban ini adalah: a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PPK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PPK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PPK untuk membayar ganti rugi kepada PPK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pemeliharaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas; b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pemeliharaan pekerjaan pada pihak PENYEDIA JASA. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan

2.

3.

4.

5.


BUKU-1

36

berdasarkan kontrak atau sampai PPK mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri. 6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undangundang Hukum Perdata.

7.

8.

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ...............

BANK Tandatangan, cap dan materai

Saksi

Penjamin

Jakarta,

Juni 2008

Panitia Pengadaan Jasa :

Mengesahkan Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Jenderal

1. Richa Nugraha Ketua

A. Guntur Setyawan NIP. 020005412


BUKU-1

37

2. Simon Hutasoit Sekretaris

Mengetahui Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Pengelola Teknis

3. Kukuh Santoso Anggota 1

Ir. Danial, MM NIP. 110033416

4. Aang Saepulloh Anggota 2

5. Karyono Anggota 3


BUKU-1

38

Documents

01 Dokumen Pengadaan Bp7 Buku 1 as 30 Jul