00.halaman muka (i-vi)R4 · LATAR BELAKANG Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal

KELOMPOK KERJA NASIONAL TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (POKJANAS TPID)

Jakarta, 16 Mei 2012

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Dalam Negeri

P r o c e e d i n g

Rapat Koordinasi Nasional IIITim Pengendalian Inflasi Daerah

Tahun 2012

Rapat Koordinasi Nasional IIITim Pengendalian Inflasi Daerah

Tahun 2012“Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui

Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Informasi Harga Pangan Strategis”

i

PROCEEDING

Kelompok Kerja Nasional Tim PengendalianInflasi Daerah (Pokjanas TPID)

Jakarta, 16 Mei 2012

≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalamMendukung Stabilitas Harga Melalui PenguatanKetahanan Pangan serta Optimalisasi Informasi

Harga Pangan Strategis∆

RAPAT KOORDINASI NASIONAL IIITIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

TAHUN 2012

ii

Dalam rangka mewujudkan stabilitas harga di daerah sekaligus

mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, berbagai langkah koordinasi

antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilakukan baik melalui wadah koordinasi

Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat, maupun melalui Tim Pengendalian

Inflasi Daerah (TPID) di tingkat daerah. Awareness Pemerintah Daerah terhadap

arti pentingya upaya menjaga stabilitas harga, sebagai salah satu prasyarat

terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan, semakin kuat.

Hal ini terlihat pada semakin banyaknya daerah yang bergabung membentuk

TPID baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir TPID telah terbentuk di seluruh provinsi, atau TPID

telah terbentuk di 65 daerah dari total 66 kota/kabupaten pembentuk inflasi

nasional berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID, merupakan sebuah forum

untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat-daerah dalam

upaya menciptakan stabilisasi harga pada umumnya dan pengendalian inflasi pada

khususnya. Rakornas TPID diselenggarakan setiap tahun sejak 2010 dan pada

tahun 2012 ini merupakan penyelenggaraan untuk kali ketiga. Tema yang diangkat

pada tahun ini adalah ≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam

Mendukung Stabilitas Harga melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta

Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆. Tema ini dirumuskan

oleh Kelompok Kerja Nasional TPID (Pokjanas TPID) berdasarkan hasil penggodokan

berbagai isu strategis dan permasalahan terkait pengendalian inflasi di daerah

yang disampaikan oleh daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat

Kabupaten/Kota melalui TPID. Secara garis besar terdapat 2 (dua) topik utama

akan dibahas dalam Rakornas III TPID 2012, yaitu: (1) penguatan cadangan pangan

daerah dan (2) peningkatan perdagangan komoditas pangan antar daerah. Melalui

pembahasan dua topik tersebut, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang

strategis untuk mendukung terwujudnya stabilitas harga di daerah.

KATA PENGANTAR

iii

Prosiding Laporan Rakornas III TPID 2012 ini disusun sebagai bentuk

akuntabilitas dari berbagai upaya yang ditempuh oleh Pokjanas TPID. Di dalamnya

termuat pokok-pokok pembahasan dan hasil diskusi antara Kepala Daerah dan

Kementerian/Lembaga terkait mengenai berbagai isu pengendalian inflasi yang

berkembang saat ini, khususnya terkait isu penguatan ketahanan pangan,

pentingnya menciptakan transparansi informasi harga pasar khususnya komoditas

bahan pangan, serta perlunya mengantisipasi dampak lanjutan dari rencana

penerapan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada

semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan Rakornas III TPID ini.

Jakarta, Juni 2012

Bank Indonesia

Dr. SugengKepala Biro Kebijakan

Moneter

KementerianDalam Negeri

Widodo Sigit Pudjianto, SH, MHDirektur Pengembangan

Ekonomi Daerah

Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian

Drs. Urhen Lukman, MAAsisten Deputi Urusan

Ekonomi dan Keuangan Daerah

iv

KATA PENGANTAR ................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................... iv

BAGIAN I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

I.1. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

I.2. TUJUAN............................................................................................. 4

I.3. TEMPAT, WAKTU, PESERTA, DAN AGENDA ........................................ 4

BAGIAN II SESI I PEMBUKAAN RAKORNAS TPID ....................................... 7

II.1. TRANSKRIP LAPORAN POKJANAS TPID (DISAMPAIKAN OLEH

GUBERNUR BANK INDONESIA) .......................................................... 7

II.2. VISUALISASI PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN

STRATEGIS ........................................................................................ 10

II.3. PENYERAHAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN INFLASI DAERAH ...... 11

II.4. TRANSKRIP ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ....................... 12

BAGIAN III SESI II RAPAT KOORDINASI ..................................................... 23

III.1. POKOK-POKOK PEMAPARAN POKJANAS TPID MENGENAI ISU

STRATEGIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (DISAMPAIKAN OLEH

KOMITE KEBIJAKAN) ......................................................................... 23

III.2. TANGGAPAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ..... 24

III.3. DISKUSI/TANYA JAWAB ..................................................................... 25

III.4. KESIMPULAN ..................................................................................... 26

III.5. TINDAK LANJUT ................................................................................ 27

BAGIAN IV SESI III SHARING SESSION ≈IMPLEMENTASI PROGRAM TPID

MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN

POKOK DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN UNTUK MENDUKUNG

TERCIPTANYA STABILITAS HARGA DI DAERAH∆ ........................................ 29

DAFTAR ISI

v

IV.1. UPAYA PENGUATAN CADANGAN KETAHANAN PANGAN OLEH TPID

JAWA TENGAH.................................................................................. 29

IV.2. PERAN SISTEM RESI GUDANG DALAM PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH OLEH TPID KALIMANTAN SELATAN ..................................... 30

IV.3. PENGUATAN CADANGAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN

SISTEM RESI GUDANG ....................................................................... 32

IV.4. PERAN DAN PELUANG BISNIS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG

DI DAERAH........................................................................................ 33

IV.5. PERAN MEDIA DALAM DISEMINASI INFORMASI HARGA PANGAN ..... 35

IV.6. KESIMPULAN ..................................................................................... 36

IV.7. TINDAK LANJUT ................................................................................ 37

BAGIAN V PENUTUP ................................................................................ 39

LAMPIRAN 1 MATERI TAYANGAN RAKORNAS III TPID .............................. 41

LAMPIRAN 2 DAFTAR TPID ...................................................................... 149

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI ................................................................... 159

vi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bagian 1 - Pendahuluan

1

I.1. LATAR BELAKANGPeran Pemerintah Daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga

dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal ini

mengingat dinamika harga yang terjadi di daerah menjadi faktor penentu penting

dalam pencapaian sasaran inflasi nasional. Namun demikian, upaya mewujudkan

stabilitas harga di daerah masih dibayangi oleh berbagai permasalahan struktural,

misalnya tingginya ketergantungan produksi komoditas pangan terhadap kondisi

cuaca, rendahnya keterhubungan antar daerah, belum kompetitifnya struktur

pasar dan tata niaga khususnya komoditas bahan pangan pokok, serta berbagai

persoalan mendasar lainnya termasuk alih fungsi lahan. Dalam kerangka otonomi

daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tumpuan

untuk turut mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan

kewenangan Pemerintah Daerah yang semakin besar sejak diberlakukannya

kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah. Dengan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah diharapkan dapat

menghasilkan rumusan kebijakan stabilisasi harga yang lebih sesuai dengan

karakteristik inflasi daerah.

Berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian sebagaimana

dimaksud di atas menyebabkan inflasi sangat rentan dipengaruhi oleh guncangan

dari sisi penawaran (supply side shocks). Terjadinya bencana alam dan atau cuaca

ekstrem di satu daerah dengan segera dapat memicu terjadinya lonjakan harga

Bagian 1

Pendahuluan


2

pangan di daerah tersebut dan daerah lainnya, yang pada gilirannya mendorong

kenaikan inflasi secara nasional. Di samping itu, kebijakan strategis pemerintah di

bidang harga seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan

cukai rokok cenderung diikuti pergerakan inflasi yang lebih bervariasi di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Brodjonegoro (2004) mengidentifikasikan penyebab

utama inflasi di daerah sebagai faktor yang bersifat non-moneter √ seperti operasi

fiskal daerah (pendapatan dan pengeluaran rutin) dan ongkos transportasi. Selain

itu, inflasi di Indonesia cenderung memiliki persistensi yang tinggi sehingga setiap

kali terjadi guncangan (shocks) akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

kembali pada pola normalnya.

Melihat pada karakteristik inflasi tersebut di atas, maka untuk mencapai

sasaran inflasi nasional, yang diarahkan secara bertahap terus menurun hingga

ke level yang setara dengan negara-negara di kawasan, memerlukan koordinasi,

sinkronisasi, dan sinergi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal/sektoral

di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat, koordinasi kebijakan dilakukan

melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan di tingkat daerah melalui wadah Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inisiatif pembentukan TPID yang dimulai pada

2008, sejauh ini memperoleh tanggapan yang cukup menggembirakan dari seluruh

pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Terus bertambahnya jumlah daerah

yang turut bergabung membentuk TPID menunjukkan semakin besarnya kesadaran

dan arti penting dari upaya menjaga stabilitas harga bagi pembangunan ekonomi

yang berkesinambungan di daerah. Koordinasi yang terjalin melalui TPI/TPID

diharapkan menghasilkan rumusan bauran kebijakan (policy mix) yang bersifat

lintas lembaga/sektor yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan struktural

yang menjadi pemicu inflasi di daerah.

Terbentuknya Kelompok Kerja Nasional Koordinasi (Pokjanas) TPID pada

bulan Juli 2011 menjadi momentum penting dalam meningkatkan efektivitas

koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah dan

otoritas moneter yang semakin solid merupakan salah satu faktor pendukung

bagi tercapainya inflasi nasional yang rendah di 2011. Kekhawatiran terhadap

berlanjutnya kenaikan harga pangan yang terjadi sejak pertengahan 2010 dan

dinamika global yang diwarnai ketidakpastian diantisipasi dengan berbagai

kebijakan dan langkah strategis. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam

Forum TPI di tingkat pusat diarahkan untuk menjamin kesinambungan pasokan


3

pangan dan kestabilan harganya bagi masyarakat, disertai berbagai upaya untuk

mendorong peningkatan produksi beras nasional sekaligus memperkuat ketahanan

pangan khususnya melaui peningkatan cadangan beras pemerintah.

Di tingkat daerah, langkah-langkah untuk menjamin kesinambungan

pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat

ditempuh oleh pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam Forum TPID antara

lain melalui intensifikasi pemantauan langsung perkembangan harga komoditas

bahan pangan pokok di pasar-pasar, pemantauan kelancaran distribusi bahan

pangan pokok, pengawasan dan penindakan terhadap aksi penimbunan, dan

peningkatan komunikasi kepada publik. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan

Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas moneter dan

memitigasi dampak dari gejolak eksternal, serta memperkuat ketahanan sistem

keuangan untuk mendukung terjaganya stabilisasi inflasi inti.

Menyadari semakin beratnya tantangan menjaga stabilitas harga pada

umumnya dan pengendalian inflasi pada khususnya, diperlukan rumusan bauran

kebijakan lintas sektor yang bersifat kolaboratif dan sinergis. Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketiga (III) TPID pada tahun 2012 merupakan

forum yang sangat strategis untuk membangun keselarasan pemahaman dan

komitmen bersama terhadap upaya untuk mengatasi berbagai tantangan stabilisasi

harga ke depan yang akan dihadapi. Konsep penyelenggaraan Rakornas TPID

yang untuk ketiga kalinya diselenggarakan ini akan difokuskan pada upaya

meningkatkan komunikasi aktif antara penentu kebijakan di daerah dengan

Pemerintah Pusat. Fokus pembahasan dalam Rakornas III TPID 2012 diarahkan

pada penyusunan rekomendasi kebijakan konkrit yang dapat segera

diimplementasikan untuk mengatasi potensi gejolak harga pangan antara lain

melalui penguatan ketahanan pangan daerah (termasuk cadangan pangan

daerah).

Upaya penguatan cadangan pangan daerah dan disertai dengan

optimalisasi pemanfaatan data harga pangan strategis merupakan langkah awal

untuk mendukung terwujudnya stabilitas harga. Dua hal penting tersebut menjadi

pokok bahasan dalam Rakornas III TPID 2012, sehingga tema Rakornas III TPID

2012 adalah ∆Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung∆Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung∆Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung∆Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung∆Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung

Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta OptimalisasiStabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta OptimalisasiStabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta OptimalisasiStabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta OptimalisasiStabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi

Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆. Penyelenggaraan Rakornas TPID


4

tahun ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

I.2. TUJUANSejalan dengan tema yang diusung pada Rakornas tahun ini, tujuan

penyelenggaraan Rakornas III TPID 2012 adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat koordinasi dan kerjasama baik secara vertikal yakni antara

pemerintah pusat-daerah maupun secara horisontal antar pemerintah daerah

dan antar lembaga terkait baik di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka

mendukung stabilitas harga khususnya melalui penguatan program kerja

ketahanan pangan dan pemanfaatan informasi harga pangan strategis di

daerah.

b. Membahas permasalahan terkait upaya stabilisasi harga pangan di daerah.

c. Membentuk komitmen bersama agar program penguatan ketahanan pangan

dan pengembangan pusat informasi harga pangan menjadi agenda prioritas

pemerintah daerah ke depan.

d. Mengkomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan Bank Indonesia

yang terkait dengan stabilitas harga dan ketahanan pangan.

e. Memperoleh informasi mengenai kesiapan penerapan program penguatan

ketahanan pangan dan pengembangan pusat informasi harga di beberapa

daerah.

I.3. TEMPAT, WAKTU, PESERTA, DAN AGENDARakornas III TPID 2012 diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal

Sudirman 86 Jakarta, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, dan diikuti oleh seluruh

Gubernur Provinsi, 41 (empat puluh satu) pemimpin Bank Indonesia di daerah

serta 65 (enam puluh lima) Bupati/Walikota yang tercatat sebagai kota pembentuk

inflasi nasional (di luar kota Jakarta) dan 2 (dua) Bupati/Walikota di luar kota

inflasi yang telah memiliki TPID.

Secara garis besar acara Rakornas III TPID 2012 terbagi ke dalam 3 (tiga)

sesi sebagai berikut:

Sesi ISesi ISesi ISesi ISesi I: Pada sesi ini dilakukan acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional TPID

(Rakornas III TPID) 2012 yang secara resmi dilakukan oleh Presiden RI

(Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono), didahului sambutan dari

Gubernur Bank Indonesia (Dr. Darmin Nasution).


5

Pada Sesi Pembukaan ini disisipkan dengan 2 (dua) acara, yakni: (1)

penayangan film pendek tentang pengembangan Pusat Informasi Harga

Pangan Strategis (PIHPS); (2) pemberian penghargaan kepada TPID yang

dinilai berhasil dalam hal koordinasi pengelolaan inflasi daerah, yang antara

lain sebagaimana tercermin dari intensitas kegiatan yang dilakukan oleh

TPID dan pencapaian kinerja inflasi pada tahun 2011.

Sesi II:Sesi II:Sesi II:Sesi II:Sesi II: Sesi ini merupakan kegiatan pokok dari acara Rakornas III TPID 2012,

yakni berupa rapat koordinasi untuk membahas permasalahan struktural

yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upayanya menjaga stabilisasi

harga bahan pangan pokok yang selanjutnya dapat mendukung

pengendalian inflasi di daerah. Pimpinan rapat di Sesi II ini adalah menteri/

pejabat tinggi negara yang berperan sebagai Pembina/Pengarah di TPI

dan Pokjanas TPID, yakni: (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

(2) Gubernur Bank Indonesia, (3) Menteri Keuangan, dan (4) Menteri Dalam

Negeri. Selain itu, mengingat topik pembahasan terkait pertanian dan

informasi harga pangan pokok, dalam rapat tersebut, diikutsertakan juga

(5) Menteri Pertanian, (6) Menteri Perdagangan dan (7) Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral.

Sesi III:Sesi III:Sesi III:Sesi III:Sesi III: Sesi ini merupakan sesi diskusi (knowledge sharing) berbentuk talkshow

mengenai penerapan beberapa program kerja yang direkomendasikan

atau diinisiasi/difasilitasi oleh TPID terkait dengan upaya penguatan

ketahanan pangan atau cadangan pangan daerah dan penciptaan

transparansi informasi harga pangan yang dinilai berhasil bagi terciptanya

stabilisasi harga khususnya harga bahan pangan pokok serta mendukung

upaya pengendalian inflasi di daerah.


6


Bagian 2 - Sesi I Pembukaan Rakornas TPID

7

II.1. TRANSKRIP LAPORAN POKJANAS TPID (DISAMPAIKAN OLEHGUBERNUR BANK INDONESIA)

TRANSKRIP LAPORAN POKJANAS TPID

DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL KE-TIGA

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2012

Jakarta, Rabu - 16 Mei 2012

Yth. Bpk. Presiden Republik Indonesia

Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II

Yth. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia

Yth. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota

Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR-RI

Yth. Para hadirin dan undangan sekalian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji

dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-

Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim

Pengendalian Inflasi Daerah atau Rakornas TPID-2012.

Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak

Presiden untuk hadir bersama kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih

kepada seluruh hadirin yang dapat hadir dalam acara ini.

Rakornas TPID ini merupakan yang ketigakalinya dan merupakan forum

bagi seluruh TPID untuk bersama-sama dengan Pemerintah Pusat merumuskan

solusi atas berbagai permasalahan terkait stabilisasi harga.

Bagian 2

Sesi I Pembukaan Rakornas TPID


8

Bpk Presiden dan Bapak/Ibu yang saya hormati

Perkembangan inflasi dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang

menurun. Ini tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah yang semakin

nyata dalam menjaga stabilitas harga. Kontribusi daerah dalam pembentukan

inflasi nasional cukup besar yakni 77%.

Pada kesempatan ini, dapat kami Laporkan kepada Bpk Presiden bahwa

hingga saat ini TPID telah terbentuk di seluruh provinsi atau 33 provinsi dan 47

Kabupaten/Kota. Dari 47 Kabupaten/Kota tersebut termasuk 3 Kabupaten/Kota

yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi nasional. Kami mengharapkan

TPID dapat terbentuk di 22 Kabupaten/Kota lainnya yang menjadi basis

penghitungan inflasi nasional, yakni sebanyak 66 Kota.

Sementara itu, Kelompok Kerja Nasional TPID atau Pokjanas TPID, yang

merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian,

dan Kemendagri semakin memegang peranan strategis dalam mendukung

koordinasi kebijakan pusat-daerah.

Jalinan koordinasi terus diperkuat untuk mengintegrasikan berbagai

langkah yang diperlukan dalam stabilisasi harga. Peran Kemendagri sangat penting

dalam menyelaraskan berbagai kebijakan pusat dan daerah. Kemenko

Perekonomian berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan di tingkat

pusat. Bank Indonesia memberikan masukan dalam hal identifikasi sumber-sumber

tekanan inflasi dan merumuskan rekomendasi pengendalian inflasi yang

diperlukan.

Keberadaan Pokjanas TPID juga semain memperkuat koordinasi stabilisasi

harga di tingkat pusat dalam forum TPI. Forum ini beranggotakan Bank Indonesia,

Kementrian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementrian Perdagangan,

Kementrian Pertanian, Kementrian ESDM, Kementrian Perhubungan,

Kemenakertrans, dan Bulog.

Atas respons yang sangat baik dari daerah dan berbagai inisiatif,

dukungan, serta kerjasama yang sangat baik dalam mewujudkan stabilitas harga

selama ini, perkenankan saya atas nama Pokjanas TPID menyampaikan apresiasi

yang setinggi-tingginya kepada para hadirin sekalian.


9

Bpk Presiden dan Bapak/Ibu yang berbahagia

Meski telah dicapai berbagai kemajuan berarti, sejumlah tantangan

penting masih kita hadapi dalam hal pengendalian inflasi. Tantangan terberat

masih sekitar pengendalian inflasi pangan (volatile food)yang dalam beberapa

waktu terakhir cenderung meningkat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh ketidakmenentuan iklim

dan dinamika permintaan global. Demikian pula, perkembangan inflasi pangan

sangat dipengaruhi oleh rendahnya laju peningkatan produksi dan produktivitas

pangan, hambatan distribusi, serta struktur pasar yang belum efisien. Kondisi ini

diperburuk oleh adanya kesenjangan informasi antar pelaku ekonomi yang

menyebabkan perkembangan harga pangan sangat rentan dipengaruhi oleh

berbagai isu.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut tentunya diperlukan

harmonisasi kebijakan yang saling mendukung, antara kebijakan moneter,

kebijakan fiskal, serta kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bpk Presiden dan Bapak/Ibu yang saya hormati

Menyadari beratnya tantangan dalam pengendalian inflasi pangan, tema

sentral yang diangkat pada Rakornas kali ini adalah ≈Meningkatkan Peran

Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan

Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan

Strategis∆.

Dalam kesempatan ini, ijinkan kami di akhir Laporan untuk dapat

menayangkan visualisasi singkat mengenai pentingnya pengembangan pusat

informasi harga pangan dalam mendukung stabilisasi harga. Selain itu, pada

Rakornas kali ini kami akan memberikan penghargaan kepada TPID yang dinilai

baik di dalam mendukung upaya mencapai stabilitas harga. Kami mohon perkenan

Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada masing-masing

TPID terbaik.

Bpk Presiden dan hadirin yang berbahagia

Rakornas TPID kali ini diperlukan untuk menghasilkan rumusan solusi yang

komprehensif dan konkrit dalam menghadapi berbagai tantangan stabilisasi harga


10

di daerah. Oleh karena itu, beberapa hal penting yang diharapkan dicapai terutama

dalam :

- Meningkatkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan

daerah,

- Meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya mendorong

kelancaran perdagangan antar daerah dan memperluas akses informasi harga

pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga, serta

- Memperkuat langkah koordinasi yang diperlukan guna mengantisipasi risiko

yang dapat mengganggu stabilitas harga di daerah.

Akhir kata, kami kembali menekankan pentingnya peran TPID sebagai

ujung tombak di daerah dalam stabilisasi harga sehingga pada gilirannya akan

turut menjadi motor penggerak bagi akselerasi pembangunan ekonomi di daerah.

Kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk secara resmi membuka

Rakornas III TPID.

Sekian dan terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah. WassalamualaikumSekian dan terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah. WassalamualaikumSekian dan terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah. WassalamualaikumSekian dan terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah. WassalamualaikumSekian dan terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum

Warrahmatullahi Wa Barakatuh.Warrahmatullahi Wa Barakatuh.Warrahmatullahi Wa Barakatuh.Warrahmatullahi Wa Barakatuh.Warrahmatullahi Wa Barakatuh.


11

II.2. VISUALISASI PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI HARGAPANGAN STRATEGISPada pembukaan Rakornas III TPID ditayangkan videoklip mengenai

rencana pengembangan pusat informasi harga pangan strategis. Video ini

memberikan ilustrasi mengenai pentingnya informasi harga yang terkini dan

terpercaya bagi para pelaku ekonomi. Informasi harga tersebut diharapkan dapat

memberikan masukan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi

dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, Pokjanas TPID

telah menyusun kerangka pengembangan pusat informasi harga yang terintegrasi

yang disebut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIIHPS). PIHPS didefinisikan

sebagai suatu pusat pengolahan dan diseminasi informasi harga pangan yang

memiliki nilai strategis dalam kerangka penguatan kebutuhan pangan di Pusat

dan Daerah. PIHPS diharapkan dapat membangun sinergi dan keselarasan berbagai

informasi harga yang saat ini telah ada sehingga menjadi lebih terpercaya dan

mudah diakses. Melalui pengembangan PIHPS disparitas harga antar pelaku

ekonomi, antar waktu, dan antar tempat akan berkurang. Secara umum, ruang

lingkup pengembangan PIHPS dirumuskan sebagai berikut:

a. Menjamin ketersediaan informasi harga bahan pangan bagi semua pelaku

ekonomi;

b. Mengoptimalkan data atau informasi harga komoditas pangan yang telah

dikembangkan oleh intitusi terkait di tingkat Pusat dan Daerah;

c. Memfasilitasi peran daerah dalam penyediaan, pengolahan, dan diseminasi

informasi harga pangan strategis;

d. Meningkatkan efektivitas diseminasi dan komunikasi informasi harga pangan

di tingkat Pusat dan Daerah;

e. Meningkatkan kerjasama antar institusi di tingkat Pusat dan Daerah untuk

mendukung kesinambungan PIHPS.


12

II.3. PENYERAHAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN INFLASIDAERAHSebagaimana arahan Wakil Presiden RI pada pembukaan Rakornas II TPID

2011 di Jakarta pada 16 Maret 2011 bahwa untuk memberikan rekognisi atas

inisiatif penguatan koordinasi yang dilakukan di daerah dan sekaligus untuk

memacu peran aktif daerah dalam menjaga stabilitas harga, maka diperlukan

suatu pengukuran kinerja koordinasi dalam menjaga stabilitas harga di daerah.

Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID yang terdiri atas unsur Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia telah

melakukan pengukuran terhadap kinerja koordinasi pengelolaan inflasi daerah

selama tahun 2011 yang dilakukan melalui TPID. Adapun hasil pengukuran kinerja

pengelolaan inflasi daerah untuk periode penilaian tahun 2011 tersebut adalah

sebagai berikut:

1. TPID Tingkat Provinsi Terbaik dari Wilayah Sumatra yaitu Prov. Sumatera Utara;

2. TPID Tingkat Provinsi Terbaik dari Wilayah Jawa yaitu Prov. Jawa Barat;

3. TPID Tingkat Provinsi Terbaik dari Wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) yaitu

Prov. Sulawesi Selatan;

4. TPID Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik dari Wilayah Sumatra yaitu Kota

Pemantang Siantar;

5. TPID Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik dari Wilayah Jawa yaitu Kota Surakarta;

6. TPID Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik dari Wilayah Kawasan Indonesia Timur

(KTI) yaitu Kota Balikpapan.


13

II.4. TRANSKRIP ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TRANSKRIP ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL KE-TIGA

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TH 2012

Jakarta, Rabu - 16 Mei 2012

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara-saudara, Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan

YME, Allah SWT, saya ingin mengucapkan selamat pada pelaksanaan koordinasi

bagi jajaran Tim Pengendali Inflasi baik pusat maupun daerah. Saya pribadi

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada saudara semua yang bekerja sangat keras untuk benar-benar dapat

mengendalikan stabilitas harga di daerah saudara masing-masing dan bagi Tim

Pengendali Inflasi Pusat pada tingkat nasional. Apa yang kita dengarkan dari

penjelasan Saudara Gubernur Bank Indonesia tadi, 2 tahun terakhir ini inflasi

yang ada di negeri kita berada pada tingkat yang terkelola bahkan turun. Hasil

kerja keras saudara semua patut disyukuri, bahkan 5 tahun terakhir tren lebih

baik di tengah gejolak atau volatilitas harga-harga di tingkat global, utamanya

harga pangan dan harga energi. Oleh karena itu, dengan tulus saya menyampaikan

ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara semua. Dan kepada tadi

yang memiliki prestasi di daerahnya masing-masing dan merupakan ide dari

Gubernur Bank Indonesia. Di samping yang maju ke depan tadi, daerah-daerah

lain juga mencatat prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, saya ucapkan

terima kasih dan penghargaan saya.

Saudara-saudara, tadi kita menyaksikan tayangan di layar depan Saudara,

apa makna dan arti inflasi, dan mengapa pengendalian inflasi itu penting. Ketika

suatu saat berdialog di lapangan dengan petani di Kabupaten Brebes. Juga saya

yakin Pak Gubernur, Pak Bupati dan Pak walikota juga merasakan serta mengetahui

hal-hal seperti itu, keinginan warga kita, secara menyeluruh masyarakat luas serta


14

keinginan komponen-komponen masyarakat yang memproduksi barang dan jasa

contohnya petani. Petani ingin penghasilannya semakin meningkat, harga jual

produk pertaniannya juga tidak rendah, sementara masyarakat luas ingin harga

beras atau harga padi itu tergantung keadaan mereka, dalam kemampuan daya

beli mereka. Inilah yang harus kita kelola dengan baik. Sudah sering saya sampaikan

di satu sisi misalnya harga pangan itu harus memberikan keuntungan yang adil

bagi para petani yang siang dan malam bekerja untuk memproduksi hasil pertanian,

namun di sisi lain harga itu mesti sedemikian rupa sehingga bisa dijangkau, bisa

dibeli oleh masyarakat lain secara keseluruhan.

Saudara-saudara, inflasi itu sendiri atau boleh disebut juga stabilitas harga

itu domain ekonomi. Kita sama-sama memahami pengertian inflasi dari teori-

teori ekonomi. Namun kita ingin membawa sesuatu yang teoritikal itu dalam

kehidupan masyarakat kita, kehidupan nyata mereka. Dengan demikian kalau

kita ingin mencari solusi, kalau kita ingin mengatasi masalah, maka solusi yang

kita pilih menjadi tepat adanya, tidak teoritis tetapi aplikatif dan implementatif.

Namun, tidak mungkin kita mendapatkan solusi yang tepat kalau kita tidak

mendalami seluk beluk tentang pengendalian inflasi, oleh karena itu saya

menyambut baik, mendukung penuh prakarsa dari jajaran pemerintah dan Bank

Indonesia untuk memerankan dan mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi, baik pada

tingkat pusat maupun pada tingkat daerah mengingat pentingnya apa yang

mereka lakukan.

Saudara-saudara, kita ketahui perekonomian kita, terutama makro

ekonomi itu perlu dilihat dari 3 faktor. Pertama, pertumbuhan. Harapan kita itu

ekonomi kita tumbuh, tumbuh kuat. Yang kedua adalah terciptanya lapangan

pekerjaan. Sedangkan yang ketiga adalah ekonomi yang baik, manakala harga

itu stabil, terjangkau. Itulah yang disebut dengan inflasi.

Kalau ekonomi sebuah negara atau makro ekonomi kita yang terdiri dari

tiga hal penting tadi dalam keadaan baik, pertumbuhan baik, lapangan pekerjaan

baik, stabilitas harga baik, maka sebenarnya boleh dikatakan baik. Masih ada

yang lain. Sebenarnya ada beberapa indikator tetapi itu tambahan, yang paling

utama sebenarnya adalah pertumbuhan, terciptanya lapangan pekerjaan dan

kemudian harga-harga yang stabil.


15

Saudara-saudara,

Meskipun Saudara sudah tahu, baik pada kesempatan ini, kita segarkan

kembali ingatan kita semua, mengapa pertumbuhan itu penting. Kalau ekonomi

tumbuh 5%,6%,7%,8% begitu, maka pengangguran juga berkurang. Itu

hukumnya. Lapangan pekerjaan akan semakin tercipta. Sekarang Eropa yang

tumbuh 0%-0,3%, menghadapi masalah terutama dalam pencetakan lapangan

pekerjaan. Jadi pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, job. Kalau dia punya

pekerjaan, maka mereka akan punya penghasilan. Kalau punya penghasilan,

mereka, rakyat kita, akan mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya, punya

daya beli, bisa membeli barang dan jasa, utamanya pangan dan kebutuhan-

kebutuhan dasar lainnya.

Dengan cerita sederhana itu, Saudara-saudara, saya ingin juga

menggarisbawahi, bahwa rakyat ingin mencukupi kebutuhan sehari-harinya, apa

itu yang paling pokok, utama, yang tidak ada subtitusinya. Yang kedua barangkali

sandang. Kemudian fasilitas, lantas kalau dia sakit bisa berobat, kesehatannya,

dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, pendidikan, ia memiliki lingkungan yang

baik, ia mendapatkan prasarana untuk hidup sehari-hari, dan bahkan menghadapi

keperluan energi ia juga bisa menjangkau energi. Itulah kalau soal ekonomi kita

sederhanakan dan poros kita dampak ke lingkungan masyarakat luas dimata rakyat

itu langsung. Apapun teorinya, apapun kebijakannya, apapun solusi yang ditempuh

oleh sebuah negara oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah di mata rakyat,

yaitu tadi, ekonomi ya itu, kalau mau dibikin survei. Oleh karena itu tepat kalau

kita, kita semua, mulai dari saya sampai dengan Saudara-saudara yang menyimpan

amanah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, baik di tingkat daerah, juga

memiliki kepedulian dan memprioritaskan bagaimana kita bisa mencukupi

kebutuhan dasar rakyat itu, yang kita garis bawahi terutamanya pangan untuk

rakyat kita. Kalau kita tahu rakyat ingin mencukupi kebutuhan dasar ini, maka

sekali lagi ia harus punya sesuatu untuk membeli. Kalau tidak mempunyai

kemampuan untuk membeli, tentu tidak terbeli. Untuk itu, kita bersama-sama,

pemerintah dalam hal ini terus menerus ingin menjaga dan meningkatkan daya

beli rakyat kita. PNS misalnya, termasuk buruh. Tahun 2004 golongan IA gajinya

600 ribu. Kita bertekad, Alhamdulillah sejalan dengan perkembangan ekonomi


16

kita, sekarang gaji meningkat 2,1 juta. Demikian juga buruh. Artinya kita ingin

mereka semakin memiliki kemampuan untuk membeli. Buruh, kita juga terus

menyesuaikan hak buruh yang layak yang adil. Dengan demikian buruh juga bisa

menikmati kebutuhan sehari-hari, tetap menikmati hidup layak.

Tibalah saudara-saudara, terus berjuang untuk meningkatkan penghasilan

petani dan nelayan, sehingga mereka bisa membeli keperluan sehari-harinya. Serta

komponen-komponen masyarakat yang lain. Bahkan saudara-saudara kita,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus mengeluarkan anggaran

untuk membantu saudara-saudara kita yang masih miskin, yang penghasilannya

masih rendah, yang tergolong belum mampu, dengan program-program

pemerintah pusat ada, program daerah juga ada. Tujuannya apa, yang tidak

memiliki kemampuan membeli, yang miskin, kita kasih. Dengan demikian akhirnya

dia bisa membeli.

Saudara-saudara,

Kalau kita paham mata rantai atau mengapa rakyat kita harus bisa membeli

serta apa yang kita lakukan selama ini untuk meningkatkan daya beli mereka,

maka akan menjadi persoalan manakala harga barang dan jasa yang akan dibeli

oleh rakyat kita itu, tiba-tiba harganya naik dan terus naik, apalagi naiknya secara

tidak wajar. Inilah hakikatnya dari ekonomi. Segalanya meskipun sudah baik, tetapi

kalau harga tidak terjangkau, tidak stabil, tidak certain, maka musuh ekonomi

yang paling utama adalah inflasi. Musuh rakyat kita, inflasi, dalam arti harga

yang tidak stabil, yang terus naik, dan di luar jangkauan kemampuan masyarakat

kita.

Saudara-saudara,

Oleh karena itu, karena inflasi itu akan selalu ada di seluruh dunia, baik

dalam keadaaan normal apalagi dalam keadaan tidak normal. Maka kuncinya,

kita, pemerintah juga harus berperan aktif untuk mengendalikan inflasi dan tidak

boleh semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Pertanyaannya kemudian

Saudara-saudara adalah bisakah inflasi itu kita kendalikan, bisakah harga kita

larang untuk tidak naik. Dengan Undang-Undang barang kali, dengan Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dengan Perpres. Karena kalau sudah turun ke


17

daerah, ketika saya berdialog dengan para petani, belum lama termasuk Bangkal,

Sumatera, dari dialog yang saya lakukan ada pemahaman

≈Bapak presiden, pemerintah pusat melarang harga-harga itu naik.∆

Begitu. Mari kita lihat secara utuh supaya kita juga bisa memberikan penjelasan

kepada rakyat kita sambil berusaha keras untuk betul-betul menjaga stabilitas

harga ini.

Saudara tahu, kembali saya ingatkan pada kesempatan yang baik ini

bahwa harga itu terjadi di pasar, baik pasar yang rill, pasar tradisional, toko-toko,

mall, ataupun pasar pada tingkat global, ataupun pasar yang berinteraksi dengan

elektronik, dengan paper. Itulah pasar. Berapa harga beras, berapa harga minyak

mentah, berapa harga mobil, pakaian, harga itu ditentukan yang paling basis,

paling basic adalah hubungan antara apa yang bisa ditawarkan, disediakan, dijual,

dan apa yang ingin didapatkan, yang mau dibeli, yang mau dikonsumsi. Hukumnya

jelas dan berlaku di negara manapun. Manakala permintaan masyarakat itu lebih

kecil dari apa yang bisa disediakan oleh ekonomi, harga tidak akan naik. Bahkan

bisa diukur kalau lebih banyak yang dialirkan pasar-pasar masyarakat di seluruh

dunia, entah beras, entah kedelai, entah gula atau apapun. Tapi sebaliknya, kalo

suplainya itu ada masalah atau permintaanya meningkat tajam seperti di dunia

sekarang ini, termasuk di Indonesia, kemudian kemampuan untuk mensuplai itu

tidak secepat permintaannya, itu hukum dasar ekonomi. Tidak bisa diatasi dengan

Perpres, dengan UU, karena itu terjadi pada tingkat dunia ekonomi.

Produsen memproduksi barang, dibawa misalnya dari Jawa, Sumatera ke

Kalimantan, ke kawasan timur Indonesia atau sebaliknya, dari kawasan timur

Indonesia, dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara di bawa ke Jawa.

Kalau tidak bagus distribusinya, tidak bagus transportasinya, tidak baik sistem

logistiknya, peraturannya macam-macam, pungli sana sini, hampir pasti harganya

tinggi. Itu juga persoalan yang membikin harga menjadi mahal. Adanya spekulasi,

permainan money trading, electronic, yang ternyata membikin harga itu menjadi

tidak mungkin, ada sentimen, ada expected inflation, macam-macam,

mempermainkan untuk mendapat keuntungan, padahal tidak menjual beli secara

fisik. Inilah yang menjadi perkara pada tingkat dunia yang dampaknya juga

dirasakan oleh banyak Negara. Itulah seluk beluk bagaimana harga ditentukan,


18

harga bicara, atau harga menjadi tidak stabil. Hukum ekonomi berlaku. Kalau

kita tahu seperti itu, lantas apakah kita diam saja, kita serahkan pada invisible

hand, katanya pasar akan mengatur, sehingga akan tercipta harga yang akan

berlaku.

Oleh karena itulah, disamping hukum-hukum ekonomi akan terjadi

dimanapun, maka peran pemerintah, peran negara akan menjadi sangat-sangat

penting. Peran seperti apa, atau apa yang bisa kita lakukan saudara-saudara?

Pertama-tama kalau kita tahu harga naik atau turun, yang paling

fundamental adalah suplai dan demand. Apa yang bisa kita tawarkan kita alirkan

disuplai, dengan yang diberi, yang didapatkan. Maka mari kita pastikan bahwa

makin banyak yang bisa kita produksi, termasuk beras, kedelai, cabe, daging

sapi, telor, ayam, kentang. Makin banyak yang bisa kita produksi di dalam negeri,

dengan harapan dunia juga begitu, maka aman. Kadang-kadang Thailand,

Kamboja,dan Vietnam ketika ada persoalan harga beras dunia, mereka membuka

kebijakannya tidak menjual untuk Negara lain. Ini persoalan yang bisa terjadi,

mereka mengutamakan bangsanya sendiri, negaranya sendiri. Oleh karena itu,

Bank Indonesia kalau bicara pangan misalnya, satu-satunya untuk menghadapi

atau mencegah atau mengantisipasi bakal terjadinya inflasi, mari kita produksi

lebih banyak lagi sumber-sumber pangan di negeri ini. Pertanian, habis lahan

kita, tidak berfungsi. Kita dianggap lumbung karena pertanian bagus, teknologi

kita hadirkan, hama dilawan, akses distribusi bagus, dan seterusnya.

Pertanyaannya, kalau target kita untuk mendapatkan 10 juta ton surplus beras

tercapai, secara nasional, tidak usah khawatir ada fluktuasi, ada volatilitas harga

beras dunia. Jadi mari kita produksi bahan pangan dari negeri ini sebanyak-

banyaknya. Kita perbaiki distribusi, infrastruktur, transportasi, aturannya, jangan

saling menghambat antar daerah. Pasar yang efisien, informasi sangat-sangat

berguna. Pasar yang adil, pasar yang tidak adil atau yang mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada yang luar biasa kerjanya tapi kecil

keuntungannya kalo informasi tidak mengalir. Tengkulak, spekulan, pemain yang

curang akan ikut surut kalo informasi tidak diberikan diseluruh tanah air. Petani

tahu harganya berapa, rakyat tahu harganya berapa, dan terbiasa dalam

perdagangan juga tahu dan pantas. Alangkah tidak adilnya, jika membeli dari


19

petani serendah mungkin harganya, dijual ke pasar setinggi-tingginya, masyarakat

akan susah. Informasi sangat-sangat penting.

Yang keempat mari kita cegah spekulan, kita cegah pemain. Mari kita

buktikan dalam diri sendiri, jangan ada yang menimbun bahan pangan,

mempermainkan harga, karena yang menjadi korban adalah petani, dan kita semua

masyarakat luas. Ini totalitas kalau kita bicara bagaimana harga itu harus stabil

dan tidak naik. Dengan penjelasan saya itu, betapa pentingnya peran kita semua,

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah moneter yang dikomandoi

Bank Indonesia dan dunia usaha. Dunia usaha, saya sering mengatakan, Saudara-

saudara pada perdagangan khusus dunia, namun jangan lupa perdagangan

dengan rakyat sendiri. Kadang-kadang jika harga global tinggi, tentu mereka

ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, main dalam perdagangan

global. Jangan biarkan rakyat kita menjerit. Oleh karena itu saya selalu berkata

pada mereka, tolong, bahwa dengan keuntungan yang besar itu ada cost,

pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal tertentu, dengan demikian marilah

kita kira-kira walau dengan sedikit keuntungan, tapi rakyat kita tidak menjerit,

karena telah menghasilkan banyak bahan pangan tapi tidak bisa menjangkau

harga pangan. Itu juga kebijakan penting yang harus kita kembangkan bersama-

sama, dunia usaha.

Dengan Otonomi daerah, para Gubernur, para Bupati serta Walikota serta

bapak pimpinan ekonomi daerah, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat

penting. Sebetulnya, inflasi nasional adalah inflasi agregat dari inflasi yang ada di

seluruh daerah di Indonesia. Itu kalau kita belajar makro dan mikro. Jika kita

belajar nasional dan daerah. Oleh karena itu sinergi, koordinasi untuk

mengendalikan inflasi menjadi sangat penting.

Saudara-saudaraku,

Itu kalo kita memikirkan terus bertindak di dalam negeri, tapi dunia masa

kini, dalam era globalisasi yang makin meluas dan mendalam sekarang ini, Saudara

juga tahu semunya bahwa inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan

harga di tingkat dunia. Beberapa tahun ini, harga pangan dibanyak negara,

termasuk juga di Asia harga pangan mengalami peningkatan. Harga minyak bumi

diseluruh dunia juga pada tingkatan harga yang tinggi. Bahkan saya mengatakan

tidak sehat. Mengapa terjadi pada dunia yang kita cintai ini. Pertama, penduduk


20

dunia sudah mencapai tujuh milyar lebih, buminya tidak bertambah, bahkan

sebagian rusak karena perubahan iklim dan pemanasan global. Buminya tidak

bertambah, sumber-sumber alam sebetulnya relatif tetap, bahkan berkurang, tapi

manusianya terus tumbuh termasuk permintaan yang makin meningkat. Golongan

menengah juga meningkat dibanyak Negara, tinggi, mengkonsumsi lebih banyak

lagi. Inilah yang mengakibatkan kecenderungan atau tren harga-harga di seluruh

di dunia terus mengalami peningkatan. Bertambah jumlah manusia, berarti

peningkatan pada demand. Sekian tahun lagi akan menjadi delapan milyar, Sekian

tahun lagi sembilan milyar. Ini lampu kuning dan lampu merah. Kalo dunia gagal

bersatu dan melakukan semua upaya untuk menyelamatkan masa depan kita.

Saudara tahu, kalo sering kita dengar solusinya adalah bangsa yang

memiliki kultur dan budaya hidup yang semakin kuat, lingkungan atau climate

change yang bisa kita kelola dengan baik, teknologi yang kita hadirkan dimana-

mana, dan tentunya cara-cara bercocok tanam untuk masalah pertanian yang

makin baik. Saudara tahu, dunia tidak pernah aman. Lihat sekarang ini, dan di

banyak tempat di dunia ini, di semenanjung Korea, di laut China Selatan, di Eropa,

di Amerika Latin, di Afrika yang disebut geopolitik. Karena geopolitik ditambah

dengan keamanan tersendat-sendat, tidak bagus, missmatch antara suplai dan

demand, baik energi bisa minyak atau pangan, atau apa pun, itu juga tingkat

dunia yang disebut geopolitik atau situasi keamanan ditingkat global dan climate

change di Eropa. Banyak panen yang gagal, kemarau yang sangat panjang, begitu

juga di Afrika, hujan yang luar biasa dan banjir di Asia Tenggara, kemudian

kebakaran yang dahsyat di Australia, Eropa dan Amerika. Itulah dunia kita.

Kemudian yang saya katakan tadi, distorsi pasar, permainan-permainan yang aneh,

tidak mulia, curang, merugikan kita semua. Dan ini adalah dunia kita, semua

Negara kena imbasnya, bukan hanya Indonesia.

Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini

konkritnya, ajakan saya pada semua, saya sangat mengandalkan pada saudara-

saudara Gubernur, Walikota. Saudaralah pemimpin yang paling depan, yang benar-

benar mengetahui keadaan masyarakat. Dan saya sungguh berharap betul apa

yang Saudara lakukan dapat menjawab persoalan masyarakat dengan penuh


21

tanggung jawab karena itu amanah dan sumpah kita semua kepada Negara dan

rakyat. Singkatnya untuk Menteri kita, pangan atau produksi pangan harus naik.

Produksi energi juga harus terus meningkat. Kita tahu minyak bumi susut, tapi

gas bumi meningkat, sumber-sumber terbarukan masih bisa kita temukan tanpa

merusak lingkungan, dengan demikian akan bagus. Distribusi pangan, barang,

dan komoditas lain makin baik, lakukan kebijakan, tetapkan peraturan dan langkah

yang lebih baik dalam upaya pengendalian inflasi.

Policy, regulation, intervensi untuk mempengaruhi harga itu susah, tapi

kalo kita intervensi dengan sasaran dan ukuran yang tepat, maka rakyat akan

cukup senang bisa membeli. Ini semua adalah tugas kita, dan ujung tombaknya

adalah Tim Pengendalian Inflasi. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada para

Gubernur, Bupati dan Walikota. Tujuh tahun saya memimpin Negara ini

menjalankan pemerintahan. Ada satu hal yang saya minta tolong benar-benar

untuk dijadikan atensi Saudara, kalau ingin menetapakan peraturan lokal dan

kebijakan lokal, lihat secara utuh dulu dampaknya, bagi Provinsi, Kabupaten, dan

kota sekitarnya ataupun secara nasional. Sebab kalau diantara kita sangat

mengutamakan ego masing-masing, maka barangkali baik untuk sesaat, baik

untuk golongan masyarakat tertentu, tetapi untuk keseluruhannya menjadi tidak

bagus. Saya masih mendengar, kadang-kadang satu dua dari pimpinan daerah

mengeluarkan kebijakan x, tetapi dengan kebijakan x itu dibandingkan provinsi

yang lain, dibandingkan Kabupaten dan Kota lain, justru harga ditempat itu

cenderung naik terus. Sementara yang lain terkendali, menjadi stabil. Ukurannya

apakah membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat di provinsi, Kabupaten, dan

Kota ? Demikian juga pada tingkat nasional di negeri ini. Mari kita sadari sekali

lagi muaranya, hasil akhirnya adalah tidak lain masyarakat kita sendiri, apakah ia

bisa mencukupi kebutuhannhya, ia bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan

sehari-hari, dan ia mampu mendapatkan kepastian karena stabilitas harga yang

baik. Tujuan dan sasaran kita semua.

Itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikn, saya yakin saudara-

saudara sudah pernah mendengar, mungkin juga sudah menguasai dan sudah

menjalankan, namun tetap menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan kembali,

karena sekali lagi tugas yang kita jalankan, tugas yang luar biasa mulia, agar

rakyat kita bisa membeli apa yang mereka butuhkan.


22

Demikian, dan akhirnya dengan terlebih dahulu memohon Ridho Allah

SWT, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, Rapat Koordinasi Nasional

ke-III TPID 2012 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian,

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bagian 3 - Sesi II Rapat Koordinasi

23

III.1. POKOK-POKOK PEMAPARAN POKJANAS TPID MENGENAI ISUSTRATEGIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (DISAMPAIKANOLEH KOMITE KEBIJAKAN)

Pokjanas TPID yang diwakili oleh Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan

Moneter Bank Indonesia (Dr. Perry Warjiyo) selaku anggota Komite Kebijakan

Pokjanas TPID menyampaikan pokok-pokok penting isu strategis yang diangkat

pada Rakornas III TPID sebagai berikut:

Latar belakang munculnya isu penguatan cadangan pangan melalui penerapan

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah pentingnya kesinambungan pasokan pangan

dibutuhkan untuk mendukung stabilitas harga. Hal ini mengingat produksi

komoditas pangan bersifat musiman dan memiliki ketergantungan tinggi pada

faktor cuaca yang menyebabkan harga pangan cenderung fluktuatif dan pada

beberapa waktu terakhir gejolak harganya cenderung meningkat. SRG yang

dinisiasi Pemerintah sejak 2006 merupakan salah satu solusi yang dapat

mengatasi permasalahan flukutuasi harga dan sekaligus mendorong

peningkatan pendapatan usaha tani, serta membuka akses permodalan bagi

petani. Namun, implementasi SRG hingga saat ini belum optimal dan masih

menghadapi beberapa kendala di lapangan. Dalam rangka mempercepat

implementasi SRG, diusulkan agar K/L dan pemerintah daerah menyusun

rencana aksi bersama dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai

daerah dengan membentuk task force yang dikoordinir Kantor Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian. Beberapa agenda task force antara lain

mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Sosialisasi terpadu mengenai SRG

- Meningkatkan komitmen dan partisipasi daerah serta sektor swasta

- Membangun/mengembangkan fasilitas dan pengelolaan gudang

Bagian 3

Sesi II Rapat Koordinasi


24

- Penguatan kelembagaan petani dan penanganan produksi paska panen

- Mendorong akses pembiayaan

- Monitoring dan Evaluasi secara periodik

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pentingnya untuk menjaga

kesinambungan pasokan pangan memunculkan pula isu kelancaran

perdagangan antar daerah dan pengembangan informasi harga. Pasokan

pangan suatu daerah kerapkali tidak dapat dipenuhi dari produksi lokal

sehingga membentuk adanya saling ketergantungan antar daerah. Adanya

saling ketergantungan menyebabkan stabilitas harga di suatu daerah

konsumen rentan dipengaruhi faktor kontinuitas pasokan, kelancaran arus

distribusi, kebijakan lalu lintas barang di daerah pemasok, maupun masalah

tata niaga, serta terbatasnya akses informasi bagi pelaku. Dengan demikian

perlu adanya kesepahaman bersama dalam mempertegas pentingnya peran

aktif daerah untuk mendorong kelancaran arus perdagangan lintas daerah

termasuk melalui optimalisasi forum Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden pada saat Musrenbangnas akhir

April lalu bahwa untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan 6,5% di tahun

2012 ini perlu didukung perdagangan antar daerah yang kuat. Dalam kaitan

ini, salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat komitmen bersama

(antara Pemerintah Pusat dan Daerah) dalam rangka menjaga kesinambungan

pasokan adalah mendorong pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan

Strategis (PIHPS) serta mempertegas pentingnya upaya mengakselerasi dan

menyelaraskan berbagai langkah aksi bersama untuk meningkatkan

konektivitas antar daerah.

III.2. TANGGAPAN MENTERI KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIANMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ir. M. Hatta Rajasa)

menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Pentingnya koordinasi lintas sektor (K/L) dan daerah yang difasilitasi oleh

Pokjanas TPID untuk mengakselerasi implementasi SRG. Akselerasi diperlukan

mengingat sudah tersedianya payung hukum SRG dan tersedianya fasilitas

gudang. Hingga saat ini, terdapat 66 (enam puluh enam) gudang yang sudah

beroperasi, dimana 24 (dua puluh empat) gudang diantaranya adalah gudang


25

milik Pemerintahi. Pada tahun 2012, telah dialokasikan DAK untuk

pembangunan 14 (empat belas) gudang sehingga total pada akhir 2012

diperkirakan dapat mencapai 80 (delapan puluh) gudang.

Perlunya meningkatkan kerjasama seluruh stakeholders dalam upaya sinergi

pengembangan PIHPS untuk memberikan informasi harga kepada para pelaku

ekonomi. Optimalisasi pengumpulan data dan diseminasi informasi harga

melalui PIHPS diharapkan dapat mengurangi kesenjangan harga pangan yang

tinggi antar pelaku ekonomi dan antar daerah, dan sejalan dengan upaya

menciptakan kestabilan harga.

Peningkatan komitmen kepala daerah dalam rangka kerjasama perdagangan

antar daerah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi yang beragam

sehingga perlunya common understanding mengenai kondisi saling

ketergantungan yang menguntungkan.

III.3. DISKUSI/TANYAJAWABBeberapa isu dikemukakan oleh sejumlah Kepala Daerah dan Ketua DPRD

pada Rakornas III TPID sebagai berikut:

a. Terkait penerapan Sistem SRG:

- Komoditas unggulan tiap daerah berbeda-beda sehingga pemerintah

daerah perlu menetapkan prioritas terkait komoditas utama masyarakat

yang dapat memanfaatkan SRG

- Kekhawatiran daerah terhadap tumpang tindih penerapan SRG dengan

program Pemerintah Daerah lainnya, seperti program lumbung padi. Selain

itu kondisi geografis yang menyulitkan bagi distribusi dan ketersediaan

barang masih menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan inflasi

- Kondisi fasilitas gudang yang tidak memadai dan tingginya risiko kerusakan

komoditas menjadi penghambat bagi perbankan untuk mendorong

sepenuhnya pembiayaan SRG. Dalam kaitan ini, Bank memerlukan

keyakinan terhadap tingkat risiko komoditas yang dijaminkan yang antara

lain terlihat dari kondisi gudang yang dapat mempertahankan kualitas

barang untuk jangka waktu cukup lama.


26

- Mekanisme penerapan SRG perlu memperhatikan pendekatan budaya

lokal disertai sosialisasi yang memadai hingga ke tingkat petani. Disamping

itu, aturan untuk SRG harus dapat secara jelas dipahami oleh seluruh

pelaku yang terlibat dan didukung adanya subsidi bunga dari pemerintah

- Perlu mendorong peran perbankan √ baik Bank Pembangunan Daerah

(BPD) maupun Bank Umum dalam hal pembiayaan bagi sektor pertanian,

antara lain melalui linkage program, dengan juga didukung koordinasi

yang kuat antara Perbankan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian

Koperasi dan UKM.

b. Terkait PIHPS

- Secara umum, harga pangan di berbagai daerah belum mencerminkan

kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Tersedianya informasi

harga, akan mengarahkan keputusan ekonomi yang diambil oleh

masyarakat. Disamping itu, adanya sistem informasi bagi petani produsen

akan mendukung penyusunan strategi penguatan produksi pangan

dengan lebih baik.

- Keterbatasan infrastruktur menghambat mobilitas dan aksesibilitas

informasi di daerah-daerah terpencil terutama di daerah luar Pulau Jawa

sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi

harga dengan segera. Dalam hal ini, peran media dalam memberikan

informasi kepada masyarakat juga masih terkendalanya akurasi dan

kejelasan sumber informasi. Oleh karena itu, kehadiran Pusat Informasi

Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat diakses dengan mudah oleh

semua pelaku ekonomi sangat penting dan dibutuhkan.

III.4. KESIMPULANMenteri Koordinator Bidang Perekonomian menyimpulkan hasil

pembahasan dan menutup rapat dengan menekankan pada beberapa hal penting

yang meliputi:

1. Pentingnya memperkuat cadangan pangan, khususnya melalui upaya

percepatan penerapan SRG di berbagai daerah.

2. Pentingnya memperluas akses informasi harga pangan di daerah dalam upaya

menjaga stabilitas harga melalui pengembangan PIHPS.


27

3. Pentingnya penguatan kesepahaman bersama (common understanding) untuk

mendorong kelancaran perdagangan antar daerah.

III.5. TINDAK LANJUT1. Menyusun rencana aksi bersama K/L dan Pemerintah Daerah dalam rangka

mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah dengan membentuk task

force yang dikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

mencakup a.l:

- Sosialisasi terpadu mengenai SRG

- Meningkatkan komitmen dan partisipasi daerah serta sektor swasta

- Membangun/mengembangkan fasilitas dan pengelolaan gudang

- Penguatan kelembagaan petani dan penanganan produksi paska panen

- Mendorong akses pembiayaan

- Monitoring dan Evaluasi secara periodik

2. Perlu informasi harga pangan yang terpadu dan terpercaya untuk

mengarahkan ekspektasi inflasi dan meningkatkan efisiensi perekonomian.

3. Perlu media diseminasi informasi harga pangan yang efektif (media elektronik,

SMS gateway) sehingga mudah diakses oleh seluruh pelaku ekonomi.

4. Mempertegas pentingnya peran aktif daerah untuk mendorong kelancaran

arus perdagangan lintas daerah termasuk melalui optimalisasi forum Rakorwil

TPID.

5. Memperkuat komitmen bersama (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk

mendorong pengembangan pusat informasi harga pangan strategis.

6. Mempertegas pentingnya upaya mengakselerasi dan menyelaraskan berbagai

langkah aksi bersama (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk meningkatkan

konektivitas antar daerah.


28


Bagian 4 - Sesi III Sharing Session

29

IV.1. UPAYA PENGUATAN CADANGAN KETAHANAN PANGAN OLEHTPID JAWA TENGAH TPID Jawa Tengah (diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ichwan Sudrajat) memaparkan

beberapa hal penting terkait upaya penguatan cadangan pangan yang telah

dilakukan di Jawa Tengah sebagai berikut:

Upaya penguatan ketahanan pangan membutuhkan komitmen untuk

melakukan modernisasi, sapta usaha tani (modernisasi alat pertanian),

optimalisasi pemanfaatan lahan (tanam serentak, Pengelolaan Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM), dan diversifikasi pangan), penguatan lumbung pangan,

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), desa mandiri pangan dan

resi gudang di 8 (delapan) kabupaten (dukungan Bank Jateng dan BRI) dan

implementasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHaTi) yang mengintegrasikan

informasi harga 20 (dua puluh) komoditas yang ada di masing-masing SKPD.

Pemprov Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa

Tengah dan DIY meluncurkan portal atau situs Sistem Informasi Harga dan

Produksi Komoditi (SiHaTi). Portal tersebut resmi diluncurkan bersamaan

dengan penandatanganan keputusan bersama antara Sekretaris Daerah

Provinsi Jawa Tengah dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah

Jawa Tengah dan DIY tentang pembentukan Tim Pemantau dan Pengendalian

Harga (TPPH) Jawa Tengah. Situs SiHaTi dapat diakses melalui alamat http://

tpph-jateng.org dan menyediakan berbagai macam informasi, antara lain:

Bagian 4

SESI III Sharing Session ≈Implementasi Program TPIDMelalui Pengembangan Sistem InformasiHarga Bahan Pangan Pokok Dan PenguatanKetahanan Pangan Untuk MendukungTerciptanya Stabilitas Harga Di Daerah∆


30

berita, artikel, data harga komoditas, produksi pertanian, dan grafis luas panen.

Selain itu, dapat pula diakses institusi terkait seperti Dinas Pertanian Jateng,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Badan Pusat

Statistik Jateng, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah

dan DIY.

Sistem informasi ini juga menjadi salah satu sarana koordinasi antar instansi/

dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengendalian harga melalui

forum TPPH. Tugas utama TPPH adalah melakukan pemantauan harga dan

koordinasi kebijakan pengendalian harga yang pada akhirnya diharapkan dapat

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada

khususnya.

IV.2. PERAN SISTEM RESI GUDANG DALAM PENGENDALIANINFLASI DAERAH OLEH TPID KALIMANTAN SELATANTPID Kalimantan Selatan (disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan)

menyampaikan pengalaman Kalimantan Selatan dalam mengimplementasikan

Sistem Resi Gudang (SRG), yang secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kondisi Pertanian Padi/Beras di Kalimantan Selatan

Beras (terutama beras lokal) merupakan salah satu komoditas terbesar

penyumbang inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan selama beberapa tahun

terakhir. Hingga saat ini, pengembangan padi sebagai salah satu komoditas

andalan di Kalimantan Selatan masih terus dioptimalkan untuk meningkatkan

kesejahteraan petani. Beberapa kebijakan Pemerintah dalam rangka

mengoptimalkan kesejahteraan petani a.l. sebagai berikut:

- Kebijakan Pra Panen: Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga untuk

Pengadaan Pupuk Bersubsidi

- Kebijakan Pasca Panen: Program Sistem Resi Gudang (SRG) melalui UU

No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang ( SRG ) tanggal 14 Juli

2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret

2007 yang a.l mengatur penjaminan kredit di bank menggunakan resi

gudang.

- Program klaster padi lokal di Kabupaten Barito Kuala bekerjasama dengan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan.


31

Permasalahan yang dihadapi petani adalah harga komoditi berfluktuasi dan

tidak menguntungkan bagi petani sehingga petani terpaksa menjual

komoditinya dengan harga rendah pada musim panen dan terjerat rentenir,

serta terkendala dalam hal akses kredit karena ketiadaan fixed asset sebagai

agunan. Dengan adanya SRG, beberapa permasalahan yang dihadapi petani

tersebut diharapkan dapat terselesaikan. Beberapa manfaat dari adanya SRG

a.l:

- Petani mendapatkan harga yang lebih baik (karena petani dapat menunda

waktu penjualan).

- Kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan terjaga.

- Petani mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah.

- Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga

meningkatkan posisi tawar petani.

Tantangan Implementasi SRG di Kalimantan Selatan

- Masih rendahnya pemahaman terhadap UU No. 9 Th. 2006 Tentang SRG

dan UU No. 9 Th. 2011 tentang Perubahan atas UU No. 9 Th. 2006 Tentang

SRG.

- Perlunya bantuan pemerintah dalam hal transportasi, biaya gudang dan

asuransi.

- Penundaan persetujuan KUD Tuntung Padang sebagai pengelola gudang

oleh Bappebti, karena menunggu Peraturan Pemerintah tentang

Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (dijadwalkan tahun 2012).

Kesimpulan:

- SRG merupakan salah satu alternatif solusi kebijakan yang dapat memutus

rantai sistem perdagangan komoditi hasil pertanian konvensional selama

ini yang kurang menguntungkan petani.

- Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan institusi swasta

terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengembangkan SRG secara

optimal.

- Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Jaminan Resi

Gudang (yang saat ini masih dalam proses) diharapkan dapat memberikan

kemudahan bagi sektor koperasi/UMKM serta kelompok tani dalam SRG

dan memberikan peluang pengembangan SRG yang seluas-luasnya di

seluruh Indonesia


32

IV.3. PENGUATAN CADANGAN PANGAN MELALUIPENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANGDisampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka dan

Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan (Drs. Syahrul R. Sempurnajaya)

sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi BAPPEBTI: Membina, Mengatur, Mengawasi

Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang.

Beberapa masalah yang sering dihadapi pada musim panen raya dimana

komoditi produksi melimpah, petani terpaksa menjual gabah dengan harga

lebih rendah bahkan terendah, sehingga pendapatan petani lebih kecil (tidak

optimal).

Petani yang ingin menyimpan gabah secara mandiri mengalami kesulitan,

karena tidak memiliki gudang penumpangan yang memadai dan karena petani

terdesak oleh kebutuhan hidup yang harus segera terpenuhi, disamping petani

memerlukan modal usahatani untuk musim tanam berikutnya.

Jika petani ingin meminjam uang kepada bank, maka petani menghadapi

kesulitan, karena petani tidak mempunyai agunan/jaminan. Akibatnya petani

menggadaikan/ijon gabahnya dengan harga jual yang lebih rendah dan petani

membayar hutang dengan bunga lebih tinggi.

Manfaat SRG bagi stakeholders dalam mata rantai Sistem Resi Gudang

a.a.a.a.a. PERGUDANGANPERGUDANGANPERGUDANGANPERGUDANGANPERGUDANGAN

- mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha terkait.

- mendapatkan income dari jasa pergudangan

b.b.b.b.b. PERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSORPERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSORPERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSORPERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSORPERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSOR

- meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang

berkualitas

- mengurangi biaya penyimpanan

- perencanaan supply yang lebih baik

c.c.c.c.c. PEDAGANG / EKSPORTIRPEDAGANG / EKSPORTIRPEDAGANG / EKSPORTIRPEDAGANG / EKSPORTIRPEDAGANG / EKSPORTIR

- ketersediaan barang dengan volume dan kualitas yang terjaga.

- pasokan tersedia sepanjang musim.

- terdapatnya pembiayaan bagi perdagangan (ekspor)

- resi gudang sebagai dokumen transaksi letter of credit (L/C) akan


33

menambah keyakinan para pihak termasuk bank (issuing bank &

nominated bank)

- mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam transaksi ekspor

d.d.d.d.d. PERBANKANPERBANKANPERBANKANPERBANKANPERBANKAN

- perlindungan yang tinggi atas jaminan

- jaminan bersifat liquid, dan aktivitas penyaluran kredit yang aman

dan menguntungkan

- pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan bagi petani/UKM

berupa kredit resi gudang serta produk perbankan lainnya (tabungan,

deposito dll).

- pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor (SKBDN dan L/C)

Dukungan Pemerintah Daerah Di Bidang Sistem Resi Gudang

1.1.1.1.1. Kerjasama dan Sinergi antar Instansi TerkaitKerjasama dan Sinergi antar Instansi TerkaitKerjasama dan Sinergi antar Instansi TerkaitKerjasama dan Sinergi antar Instansi TerkaitKerjasama dan Sinergi antar Instansi Terkait

a) Pembentukan Tim Terpadu SRG (melalui SK Bupati) terdiri dari instansi

terkait (Dinas Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi

& KUKM,Bulog,dll) dan Stakeholder SRG (perbankan, koperasi,

kelompok tani,HKTI, asosiasi, dll );

b) Penyusunan jadwal terpadu rencana implementasi SRG (persiapan,

pelaksanaan, pembiayaan, penyelesaian RG, monitoring & evaluasi);

c) Koordinasi dengan Bappebti Kemendag

2.2.2.2.2. Penyiapan Kelembagaan SRGPenyiapan Kelembagaan SRGPenyiapan Kelembagaan SRGPenyiapan Kelembagaan SRGPenyiapan Kelembagaan SRG

a) Persiapan Pengelola Gudang (kerjasama antara Pemda dengan

Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti);

b) Dalam rangka pelaksanaan SRG ke depan, Pemerintah Daerah

mempersiapkan badan usaha setempat berbentuk PT (BUMD) atau

Koperasi untuk menjadi Pengelola Gudang

V.4. PERAN DAN PELUANG BISNIS BANK PEMBANGUNANDAERAH DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM RESI GUDANG DI DAERAHSekjen ASBANDA (Dr. Jeffry J Wurangian SE, MBA, MSc) menyampaikan

paparannya dengan tema ≈Peran dan peluang bisnis perbankan daerah dalam

pembiayaan resi gudang, dan peran BPD selama ini dalam mendukung

pengembangan Sistem Resi Gudang di daerah∆. Secara ringkas disajikan sebagai

berikut:


34

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) merupakan organisasi yang

berperan sebagai pemersatu dan mempererat hubungan kerjasama, membawa

aspirasi, serta wadah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di

lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD). ASBANDA beranggotakan 26

BPD di seluruh Indonesia, yang memiliki peranan strategis untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dalam rangka membantu dan

mendorong pengembangan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah

demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. ASBANDA berdiri berdasarkan

keputusan Musyawarah Kerja III BKS-BPD seluruh Indonesia tanggal 24 Maret

1999 di Batam. Wadah tempat BPD seluruh Indonesia sebelum ASBANDA

adalah Badan Kerjasama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BKS-

BPDSI), yang dibentuk pada tanggal 14 Desember 1993 berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584-1437.

Di penghujung tahun 2010, ASBANDA dengan BI menggulirkan BPD Regional

Champion (BRC), yang merupakan suatu tahapan bagi BPD untuk membangun

BPD menjadi tuan rumah di daerah sendiri dengan tiga pilar utama, yaitu

memperkuat kelembagaan, menjadi agen perubahan di daerah (agent of

development), serta memperkuat kemampuan melayani kebutuhan

masyarakat. Sebagian perincian dari ketiga pilar tersebut akan diakomodir

dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Sesuai dengan Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite

Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, dan Koperasi Nomor: KEP-07/MENKO/01/2010 tanggal 25 Januari

2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana dari 13 (Tiga Belas) BPD, yaitu

Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank

BPD DIY, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank NTB, Bank

Maluku, dan Bank Papua. Dalam pelaksanaan penyaluran KUR dilakukan

kerjasama antara 13 (tiga belas) BPD pelaksana KUR dengan Perusahaan

Penjaminan Kredit PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Realisasi penyaluran

KUR tahun 2010 dapat di capai sebesar Rp. 2.210.961.441.602,- dari target

sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- atau dengan prosentase pencapaian 110,5

% dari target dengan jumlah debitur sebanyak 25.785 Debitur.

Untuk Tahun 2011,ΩBPD yang menyatakan kesanggupannya sebagai bank

pelaksana sebanyak 13 (tiga belas) BPD, yaitu: Bank Aceh, Bank Sumut, Bank


35

Riaukepri, Bank Sumsel Babel,ΩBank Jambi,ΩBank Bengkulu, Bank Lampung,

Bank Kaltim, BPD Sultra, Bank Sulteng, Bank Sulsel, ΩBank NTT, dan Bank BPD

Bali. Ke depan, seluruh BPD akan ikut dan concern sebagai bank pelaksana

KUR dengan target penyaluran sebesar Rp 3.400 milyar.

IV.5. PERAN MEDIA DALAM DISEMINASI INFORMASI HARGAPANGANBapak Arief Budisusilo (Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Bisnis

Indonesia) menyampaikan paparan bertema ≈Manfaat Sistem Informasi Harga

Pangan yang Terpercaya dan Akurat dalam Mendukung Tugas Insan Media∆, secara

ringkas pokok-pokok pemaparan adalah sebagai berikut:

Media massa merupakan institusi sosial yang penting dalam tataran masyarakat

modern. Media massa bahkan dianggap sebagai kekuatan keempat setelah

fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam tataran Pemerintahan. Oleh

karena itu, peran media dalam komunikasi publik sangatlah penting dan

signifikan.

Dalam mendapatkan informasi, wartawan media massa berpegang pada kode

etik wartawan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU tentang Pers, UU

tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang antara lain berbunyi:

Menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar (akurat

dan fakta).

Menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta

memberikan identitas terhadap sumber informasi.

Media massa berkepentingan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial-

budaya yang kondusif untuk perkembangan kemanusiaan. Demokrasi dan

Ekonomi yang baik, masyarakat yang berdaya beli, pengangguran dan

kemiskinan yang berkurang, menjadi obyektif jangka panjang tujuan

pemberitaan media massa.

Media massa mendapatkan manfaat dari kondisi ekonomi yang baik, bukan

sebaliknya memperoleh oplah sesaat karena memberitakan hal-hal buruk.

Namun dalam praktiknya, media kerap kesulitan memperoleh informasi yang

kredibel, cepat, komprehensif dan kontekstual terhadap isu-isu strategis yang

mempengaruhi perkembangan masyarakat.


36

Terkait dengan ketersediaan informasi harga, media memerlukan sumber

informasi harga terpadu, cepat dan akurat. Pusat Informasi Harga Pemerintah

untuk sembilan bahan pokok yang telah berjalan selama ini perlu direvitalisasi.

Selain itu, metode chanelling untuk penyebaran/diseminasi informasi perlu

diversifikasi dan konvergensi (baik melalui Situs, Mobile-SMS, Printed, Audio-

Video). Di sisi lain, akses informasi yang terbuka untuk media menjadi

keharusan.

Terkait dengan keaktualan informasi, Terkait dengan keaktualan informasi, Terkait dengan keaktualan informasi, Terkait dengan keaktualan informasi, Terkait dengan keaktualan informasi, perlu dibuka HOTLINE yang tersedia

selama 24 jam / 7 hari seminggu untuk melayani pertanyaan tentang situasi

harga yang berkaitan dengan atau berdampak terhadap inflasi. Pemanfaatan

Sosial Media (seperti Facebook, Twitter, dll) untuk sarana diseminasi harga

dapat dijadikan pertimbangan.

Untuk meningkatkan kompetensi, perlu jurnalis class reguler (bisa bulanan

atau tiga bulanan) untuk menyamakan persepsi, memperluas dan

menempatkan konteks serta memberikan kemampuan pemahaman jurnalis

terhadap perkembangan harga yang dinamis dan dampak simultan terhadap

ekonomi nasional dan lokal.

IV.6. KESIMPULAN1. Pengembangan informasi harga di daerah sangat penting. Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah

dan DI Yogyakarta telah melakukan pengembangan informasi harga dengan

meluncurkan portal atau situs Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi

(SiHaTi). Kehadiran SiHaTi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku

kepentingan dan masyarakat memungkinkan koordinasi pengendalian inflasi

dan diseminasi informasi harga dilakukan secara efektif.

2. Pihak media membutuhkan pasokan informasi yang lengkap, kredibel,

berkelanjutan, dan terkini. Peran media sangat penting karena juga berfungsi

sebagai sarana mendiseminasi informasi secara lebih luas termasuk kepada

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyediaan informasi harga pangan

(melalui PIHPS) oleh daerah sangat ditunggu kehadirannya dan dalam

pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan media.

3. Terkait dengan program Sistem Resi Gudang (SRG), program ini merupakan

alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.


37

Pengalaman di Kalimantan Selatan yang sukses menerapkan SRG ini

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergi yang cukup

kuat antara Pemerintah Daerah, Petani, dan pihak-pihak terkait lainnya,

termasuk dari sisi pembiayaan oleh Perbankan.

4. Bahwa dukungan dari Perbankan sejauh ini sudah cukup besar. Bank Indonesia

bahkan telah memfasilitasi pelaksanaan SRG dengan menerbitkan berbagai

ketentuan yang mendukung pelaksanaan SRG di lapangan. Dalam

pelaksanaannya peran dari daerah (dalam hal ini BPD) perlu semakin

ditingkatkan. Namun demikian, perbankan masih memerlukan dukungan dari

sisi kelayakan gudang supaya komoditi tetap terjaga kualitasnya, asuransi,

dan transportasi ke gudang.

IV.7. TINDAK LANJUT1. Pembentukan Tim Terpadu SRG (melalui SK Bupati) terdiri dari instansi terkait

(Dinas Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi & KUKM,

Bulog,dll) dan stakeholders SRG (perbankan, koperasi, kelompok tani, HKTI,

asosiasi, dll )

2. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang

(dalam proses) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi sektor koperasi

dan UMKM serta kelompok tani dalam SRG dan memberikan peluang

pengembangan SRG yang seluas-luasnya.

3. Persiapan Pengelola Gudang (kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan

Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti). Dalam

rangka pelaksanaan SRG ke depan, Pemda mempersiapkan badan usaha

setempat berbentuk PT (BUMD) atau Koperasi untuk menjadi Pengelola

Gudang.


38


39

Bagian 5 - Penutup

Inflasi tidak dapat dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter, namun

memerlukan paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan fiskal, moneter,

sektoral, dan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan inflasi

nasional dipengaruhi oleh daerah sebesar 77%. Peran daerah menjadi sangat

penting dalam kerjasama pengendalian inflasi bersama Kementerian/Lembaga di

pusat seiring dengan semakin tingginya kewenangan daerah di era otonomi ini.

Dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil diperlukan

wadah kerjasama antara Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, dan daerah dalam

suatu wadah koordinasi yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dari rangkaian diskusi yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga, Bank

Indonesia, Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota pada acara RAKORNAS III TPID yang

bertema ≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas

Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan

Informasi Harga Pangan Strategis∆ telah dihasilkan beberapa kesepakatan rapat

yang dinamakan KESEPAKATAN JAKARTA 2012.

Kesepakatan Jakarta 2012, merupakan kesepakatan bersama peserta

RAKORNAS III TPID untuk berkomitmen:

1. Memperkuat cadangan pangan, khususnya melalui upaya percepatan

penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di berbagai daerah.

2. Memperluas akses informasi harga pangan di daerah dalam upaya menjaga

stabilitas harga melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis

(PIHPS).

3. Memperkuat kesepahaman bersama (common understanding) terhadap

pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah.

Ke depan, kesepakatan Jakarta 2012 ini bisa menjadi acuan bagi daerah

khususnya TPID dalam menyusun program/kegiatan dalam rangka menjadi

Bagian 5

Penutup

40

Bagian 5 - Penutup

stabilisasi harga di daerah. Untuk itu diperlukan RENCANA AKSI pengendalian

inflasi daerah sebagai perwujudan komitmen di dalam Kesepakatan Jakarta 2012.

Rencana Aksi tersebut meliputi:

1. Perlunya membentuk task force yg dikoordinir oleh Kemenko Bidang

Perekonomian dalam rangka mempercepat penerapan Sistem Resi Gudang

(SRG) di berbagai daerah secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Mendorong pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

3. Mengoptimalkan forum koordinasi TPID untuk memperkuat kerjasama

perdagangan antar daerah.

Documents

00.halaman muka (i-vi)R4 · LATAR BELAKANG Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal