00 Daftar Isi Aturan Pelaksanaan PBB

i

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2010

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

J A L A N G A T O T S U B R O T O 4 0 - 4 2 J A K A R T A

ii

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii

NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

1. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.6/1999 Tentang Pelaksanaan Uji Petik NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

1

2. Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.6/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Assessment Sales Ratio

13

3. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.6/2003 Tentang Penerapan NJOP Sama Dengan Nilai Pasar

15

4. Surat Edaran Nomor SE-11/PJ.6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

16

5. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.6/2006 Tentang Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR

17

6. Surat Edaran Nomor SE-26/PJ.6/2006 Tentang Pedoman Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi yang Memiliki Ciri Spesifik

65

7. Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2008 Tentang Pelaksanaan Publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi

89

8. Surat Edaran Nomor SE-9/PJ/2009 Tentang Penegasan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

92

PENDATAAN DAN PENILAIAN

9. Surat Edaran Nomor SE-40/PJ.6/1989 Tentang Pemanfaatan Peta Garis/Peta Foto untuk Kegiatan Pendataan

97

10. Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.6/1995 Tentang Pembentukan Basis Data SISMIOP

102

11. Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.6/1997 Tentang Pengembangan Pembentukan Basis Data yang Berstruktur SISMIOP

104

12. Surat Edaran Nomor SE-02/PJ.6/1999 Tentang Penjelasan Mengenai Aplikasi SISMIOP atas Program Penilaian untuk DBKB Standar

107

iii

13. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.6/2002 Tentang Perubahan KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

108

14. Surat Edaran Nomor SE-24/PJ.6/2004 Tentang Pemanfaatan GPS Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Digital Sistem Informasi Geografis PBB

109

15. Surat Edaran Nomor SE-38/PJ/2010 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 Tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

111

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) & SURAT TANDA

TERIMA SETORAN (STTS)

16. Surat Edaran Nomor SE-59/PJ.6/1995 Penambahan Keterangan LT (Luas Tanah) dan LB (Luas Bangunan) pada STTS

113

17. Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2008 Tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2008 Tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

116

18. Surat Edaran Nomor SE-104/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Cetak Massal SPPT, STTS, DHKP PBB Tahun 2010

118

19. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ/2010 Tentang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

175

PENGENAAN

20. Surat Edaran Nomor SE-54/PJ./1986 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Rumah Sakit Swasta

179

21. Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.7/1987 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah-rumah Dinas Pertamina

181

22. Surat Edaran Nomor SE-60/PJ.7/1988 Tentang Pengenaan PBB Terhadap Objek Pajak yang Dimiliki/Dikuasai oleh Developer

184

23. Surat Edaran Nomor SE-03/PJ.7/1989 Tentang Pengenaan PBB atas Objek Rumah Sakit Swasta

185

24. Surat Edaran Nomor SE-78/PJ.6/1989 Tentang Pengenaan PBB atas Unit Pemukiman Transmigrasi

187

25. Surat Edaran Nomor SE-83/PJ.6/1989 Tentang PBB atas Pengusaha Peternakan

189

26. Surat Edaran Nomor SE-26/PJ.6/1990 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi di Wilayah Tertentu

191

27. Surat Edaran Nomor SE-89/PJ.6/1991 Tentang Penetapan PBB atas Objek Berupa Bangunan yang Belum Dimanfaatkan

193

iv

28. Surat Edaran Nomor SE-51/PJ.6/1994 Tentang Penentuan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam Pengenaan PBB

195

29. Surat Edaran Nomor SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate

196

30. Surat Edaran Nomor SE-71/PJ.6/1994 Tentang Penjelasan atas Rumah Jabatan/Operasional dan Rumah Dinas

198

31. Surat Edaran Nomor SE-10/PJ.6/1995 Tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

200

32. Surat Edaran Nomor SE-60/PJ.6/1995 Tentang Penyempurnaan SE Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1995 Tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

203

33. Surat Edaran Nomor SE-05/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan PBB Terhadap Objek Pajak yang Masih Dalam Tahap Pembangunan

205

34. Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.6/1999 Tentang Penjelasan Pengenaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Perkebunan, serta Usaha Bidang Perikanan

206

35. Surat Edaran Nomor SE-36/PJ.6/2005 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas PT. Kereta Api (Persero)

214

36. Surat Edaran Nomor SE-37/PJ.6/2006 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial untuk Kawasan Industri dan Real Estate

217

KEBERATAN

37. Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

219

38. Surat Edaran Nomor SE-113/PJ/2009 Tentang Penegasan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

261

PENGURANGAN

39. Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2006 Tentang Penegasan Pemberian Pengurangan PBB Sehubungan Dengan Terjadinya Bencana Alam

283

40. Surat Edaran Nomor SE-77/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

284

41. Surat Edaran Nomor SE-51/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya dan untuk Wajib Pajak Pensiunan serta karena Kenaikan Nilai Jual Kena Pajak

328

v

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN

42. Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

330

43

.

Surat Edaran Nomor SE-71/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pokok Pajak dan Sisa Denda Administrasi Dalam Rangka Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

355

44. Surat Edaran Nomor SE-97/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar

372

PENAGIHAN

45. Surat Edaran Nomor SE-40/PJ.7/1988 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

435

46. Surat Edaran Nomor SE-74/PJ.7/1988 Tentang Pengertian Penagihan PBB

449

47. Surat Edaran Nomor SE-48/PJ.6/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB dan BPHTB

450

48. Surat Edaran Nomor SE-02/PJ.06/2001 Tentang Usulan Penghapusan Piutang PBB

452

49. Surat Edaran Nomor SE-15/PJ.6/2002 Tentang Standar Prestasi Penagihan PBB

453

50. Surat Edaran Nomor SE-48/PJ/2008 Tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

456

51. Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2010 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak 464

TUNGGAKAN

52. Surat Edaran Nomor SE-12/PJ.6/1995 Tentang Upaya Pencairan Tunggakan

491

53. Surat Edaran Nomor SE-07/PJ.6/2002 Tentang Kebijakan Peningkatan Pencairan Tunggakan PBB

492

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN

54. Surat Edaran Nomor SE-55//PJ.7/1986 Tentang Pelunasan PBB atas Harta Tak Gerak yang Digunakan Sebagai Jaminan Kredit Bank

495

vi

55. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.6/2002 Tentang Tindak Lanjut Mou Dirjen Pajak dengan BCA Tentang Penerimaan Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan (PBB) Melalui Fasilitas Bank Central Asia (BCA) Secara On-Line

498

56. Surat Edaran Nomor SE-28/PJ.6/2003 Tentang Pembayaran PBB On Line Nasional

499

57. Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2008 Tentang Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) atas Kehilangan/Kerusakan Struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Bukti Pembayaran PBB Lainnya dari Fasilitas Tempat Pembayaran PBB (TP) Elektronik

505

58. Surat Edaran Nomor SE-84/PJ/2008 Tentang Pemutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan

511

59. Surat Edaran Nomor SE-101/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

534

60. Surat Edaran Nomor SE-110/PJ/2009 Tentang Persiapan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

571

PELAYANAN

61. Surat Edaran Nomor SE-19/PJ.6/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat dalam SISMIOP

573

62. Surat Edaran Nomor SE-02/PJ.6/1995 Tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pokok Ketetapan PBB dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

618

63. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ.6/1995 Tentang Pelayanan Pemberian Informasi kepada Masyarakat/Instansi/Developer atas Produk Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

620

64. Surat Edaran Nomor SE-20/PJ.6/1998 Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang Dikaitkan dengan Kewajiban Pelunasan PBB

621

65. Surat Edaran Nomor SE-41/PJ.6/1998 Tentang Penyempurnaan SE-20/PJ.6/1998

623

66. Surat Edaran Nomor SE-58/PJ.6/1999 Tentang Pelayanan Data NIR dan/atau NJOP

625

67. Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.6/2004 Tentang Peningkatan Kinerja Pelayanan Satu tempat (PST)

626

68. Surat Edaran Nomor SE-40/PJ/2007 Tentang Standar Waktu Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Baru dan Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

628

vii

69. Surat Edaran Nomor SE-45/PJ/2007 Tentang Pelayanan Prima 630

LAIN – LAIN

70. Surat Edaran Nomor SE-24/PJ.7/1988 Tentang Pengelompokan Jenis Objek PBB

634

71. Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.6/1991 Tentang Peningkatan Administrasi Pertanahan dan Perpajakan

638

72. Surat Edaran Nomor SE-32/PJ.6/1993 Tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk D, Keterangan Objek Pajak (KP.PBB 4.1)

640

73. Surat Edaran Nomor SE-54/PJ.6/1994 Tentang Kelengkapan Data Nomor Penduduk (Nomor KTP atau Nomor KK)

647

74. Surat Edaran Nomor SE-10/PJ.6/1997 Tentang Pengadministrasian Penetapan PBB

648

75. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.6/1998 Tentang Pengumuman Mengenai Tidak Ada Pungutan Apapun Dalam Pelayanan PBB

649

76. Surat Edaran Nomor SE-47/PJ.6/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Data Pertanahan dan Perpajakan serta Pemanfaatan Bersama

651

77. Surat Edaran Nomor SE-16/PJ/2008 Tentang Penegasan Sehubungan dengan Penunjukan Seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus

664

78. Surat Edaran Nomor SE-79/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

667

1. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.6/1999 Tentang Pelaksanaan Uji Petik NJOP Pajak

Bumi dan Bangunan

2. Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.6/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Assessment Sales Ratio

3. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.6/2003 Tentang Penerapan NJOP Sama Dengan Nilai Pasar

4. Surat Edaran Nomor SE-11/PJ.6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

5. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.6/2006 Tentang Tata Cara Pembentukan/ Penyempurnaan ZNT/NIR

6. Surat Edaran Nomor SE-26/PJ.6/2006 Tentang Pedoman Pembentukan/ Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi yang Memiliki Ciri Spesifik

7. Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2008 Tentang Pelaksanaan Publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi

8. Surat Edaran Nomor SE-9/PJ/2009 Tentang Penegasan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-40/PJ.6/1989 Tentang Pemanfaatan Peta Garis/Peta Foto

untuk Kegiatan Pendataan

2. Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.6/1995 Tentang Pembentukan Basis Data SISMIOP

3. Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.6/1997 Tentang Pengembangan Pembentukan Basis Data yang Berstruktur SISMIOP

4. Surat Edaran Nomor SE-02/PJ.6/1999 Tentang Penjelasan Mengenai Aplikasi SISMIOP atas Program Penilaian untuk DBKB Standar

5. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.6/2002 Tentang Perubahan KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

6. Surat Edaran Nomor SE-24/PJ.6/2004 Tentang Pemanfaatan GPS Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Digital Sistem Informasi Geografis PBB

7. Surat Edaran Nomor SE-38/PJ/2010 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 Tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-59/PJ.6/1995 Penambahan Keterangan LT (Luas Tanah) dan

LB (Luas Bangunan) pada STTS

2. Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2008 Tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2008 Tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

3. Surat Edaran Nomor SE-104/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Cetak Massal SPPT, STTS, DHKP PBB Tahun 2010

4. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ/2010 Tentang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-54/PJ./1986 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas

Objek Rumah Sakit Swasta 2. Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.7/1987 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas

Rumah-rumah Dinas Pertamina 3. Surat Edaran Nomor SE-60/PJ.7/1988 Tentang Pengenaan PBB Terhadap Objek Pajak yang

Dimiliki/Dikuasai oleh Developer 4. Surat Edaran Nomor SE-03/PJ.7/1989 Tentang Pengenaan PBB atas Objek Rumah Sakit

Swasta 5. Surat Edaran Nomor SE-78/PJ.6/1989 Tentang Pengenaan PBB atas Unit Pemukiman

Transmigrasi 6. Surat Edaran Nomor SE-83/PJ.6/1989 Tentang PBB atas Pengusaha Peternakan 7. Surat Edaran Nomor SE-26/PJ.6/1990 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi

Investasi di Wilayah Tertentu 8. Surat Edaran Nomor SE-89/PJ.6/1991 Tentang Penetapan PBB atas Objek Berupa Bangunan

yang Belum Dimanfaatkan 9. Surat Edaran Nomor SE-51/PJ.6/1994 Tentang Penentuan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

dalam Pengenaan PBB 10. Surat Edaran Nomor SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas

Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate 11. Surat Edaran Nomor SE-71/PJ.6/1994 Tentang Penjelasan atas Rumah Jabatan/Operasional

dan Rumah Dinas 12. Surat Edaran Nomor SE-10/PJ.6/1995 Tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta

(PTS) 13. Surat Edaran Nomor SE-60/PJ.6/1995 Tentang Penyempurnaan SE Dirjen Pajak Nomor SE-

10/PJ.6/1995 Tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 14. Surat Edaran Nomor SE-05/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan PBB Terhadap Objek Pajak yang

Masih Dalam Tahap Pembangunan 15. Surat Edaran Nomor SE-30/PJ.6/1999 Tentang Penjelasan Pengenaan PBB Sektor Pedesaan

dan Perkotaan dan Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Perkebunan, serta Usaha Bidang Perikanan

16. Surat Edaran Nomor SE-36/PJ.6/2005 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas PT. Kereta Api (Persero)

17. Surat Edaran Nomor SE-37/PJ.6/2006 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial untuk Kawasan Industri dan Real Estate


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Surat Edaran Nomor SE-113/PJ/2009 Tentang Penegasan Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2006 Tentang Penegasan Pemberian Pengurangan

PBB Sehubungan Dengan Terjadinya Bencana Alam

2. Surat Edaran Nomor SE-77/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

3. Surat Edaran Nomor SE-51/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, atau Janda/Dudanya dan untuk Wajib Pajak Pensiunan serta karena Kenaikan Nilai Jual Kena Pajak


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

2. Surat Edaran Nomor SE-71/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pokok Pajak dan Sisa Denda Administrasi Dalam Rangka Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

3. Surat Edaran Nomor SE-97/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-40/PJ.7/1988 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

2. Surat Edaran Nomor SE-74/PJ.7/1988 Tentang Pengertian Penagihan PBB

3. Surat Edaran Nomor SE-48/PJ.6/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan PBB dan BPHTB

4. Surat Edaran Nomor SE-02/PJ.06/2001 Tentang Usulan Penghapusan Piutang PBB

5. Surat Edaran Nomor SE-15/PJ.6/2002 Tentang Standar Prestasi Penagihan PBB

6. Surat Edaran Nomor SE-48/PJ/2008 Tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

7. Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2010 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-12/PJ.6/1995 Tentang Upaya Pencairan Tunggakan

2. Surat Edaran Nomor SE-07/PJ.6/2002 Tentang Kebijakan Peningkatan Pencairan Tunggakan PBB


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-55//PJ.7/1986 Tentang Pelunasan PBB atas Harta Tak Gerak

yang Digunakan Sebagai Jaminan Kredit Bank

2. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.6/2002 Tentang Tindak Lanjut Mou Dirjen Pajak dengan BCA Tentang Penerimaan Pembayaran dan Pelimpahan Hasil Penerimaan (PBB) Melalui Fasilitas Bank Central Asia (BCA) Secara On-Line

3. Surat Edaran Nomor SE-28/PJ.6/2003 Tentang Pembayaran PBB On Line Nasional

4. Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2008 Tentang Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) atas Kehilangan/Kerusakan Struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Bukti Pembayaran PBB Lainnya dari Fasilitas Tempat Pembayaran PBB (TP) Elektronik

5. Surat Edaran Nomor SE-84/PJ/2008 Tentang Pemutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan

6. Surat Edaran Nomor SE-101/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

7. Surat Edaran Nomor SE-110/PJ/2009 Tentang Persiapan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-19/PJ.6/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu

Tempat dalam SISMIOP

2. Surat Edaran Nomor SE-02/PJ.6/1995 Tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pokok Ketetapan PBB dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

3. Surat Edaran Nomor SE-39/PJ.6/1995 Tentang Pelayanan Pemberian Informasi kepada Masyarakat/Instansi/Developer atas Produk Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

4. Surat Edaran Nomor SE-20/PJ.6/1998 Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang Dikaitkan dengan Kewajiban Pelunasan PBB

5. Surat Edaran Nomor SE-41/PJ.6/1998 Tentang Penyempurnaan SE-20/PJ.6/1998

6. Surat Edaran Nomor SE-58/PJ.6/1999 Tentang Pelayanan Data NIR dan/atau NJOP

7. Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.6/2004 Tentang Peningkatan Kinerja Pelayanan Satu tempat (PST)

8. Surat Edaran Nomor SE-40/PJ/2007 Tentang Standar Waktu Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Baru dan Mutasi Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

9. Surat Edaran Nomor SE-45/PJ/2007 Tentang Pelayanan Prima


Jakarta 2010

1. Surat Edaran Nomor SE-24/PJ.7/1988 Tentang Pengelompokan Jenis Objek PBB

2. Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.6/1991 Tentang Peningkatan Administrasi Pertanahan dan Perpajakan

3. Surat Edaran Nomor SE-32/PJ.6/1993 Tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk D, Keterangan Objek Pajak (KP.PBB 4.1)

4. Surat Edaran Nomor SE-54/PJ.6/1994 Tentang Kelengkapan Data Nomor Penduduk (Nomor KTP atau Nomor KK)

5. Surat Edaran Nomor SE-10/PJ.6/1997 Tentang Pengadministrasian Penetapan PBB

6. Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.6/1998 Tentang Pengumuman Mengenai Tidak Ada Pungutan Apapun Dalam Pelayanan PBB

7. Surat Edaran Nomor SE-47/PJ.6/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Data Pertanahan dan Perpajakan serta Pemanfaatan Bersama

8. Surat Edaran Nomor SE-16/PJ/2008 Tentang Penegasan Sehubungan dengan Penunjukan Seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus

9. Surat Edaran Nomor SE-79/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


Jakarta 2010

viii

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Jalan Gatot Subroto 40-42 Jakarta

Phone : (021) 5251609, 5250208

Documents

00 Daftar Isi Aturan Pelaksanaan PBB