00 - Bahan - Analisa Laporan Keuangan Pemerintahan

8/17/2019 00 - Bahan - Analisa Laporan Keuangan Pemerintahan

1/190

SELAMAT MENGIKUTI PERKULIAHAN

“ANALISA LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMERINTAH DAERAH”


2/190

MENU PERKULIAHAN

Pengantar : Pengaturan dan

Arsitektur PengelolaanKeuangan Negara

Pengaturan Siste

Standar AkuntanPemerintahan

Peranan dan Implikasi BasisAkrual Terhadap

PengembanganManajemen Pemerintahan

Komponen Lapor

Keuangan Pemer

Analisa Laporan KeuanganPemerintah

Contoh Analisa KKeuangan PemerDaerah

1 2

3 4

5 6


3/190

PENGANTAR : PENGATURANDAN ARSITEKTUR PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA

“ ERA BARU PENGELOLAAN KEUANGANNEGARA / DAERAH DI ERA NEW PUBLICMANAGEMENT ”


4/190

PERIODISASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDO

SEBELUMKEMERDEKAAN

SESUDAHKEMERDEKAAN

• Masa Kerajaan • Masa Orde Lama

•

Masa Penjajahan•

Masa Orde Baru

• Masa Orde Reformasi


5/190


6/190

PERIODISASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDO

SESUDAHKEMERDEKAAN

• Masa Orde Lama

• Masa Orde Baru

• Masa Orde Reformasi

• ICW masih berlaku• Pasal 23 UUD 1945

• UU Darurat No. 3 Thn 1954 tentang ICW• Pencatatan Masih Berupa Administrasi Keuanga

• .Tidak ada perubahan substantif, walaupun berbperubahan dilakukan :

• Thn 1980 : Sistem Akuntansi dan Pengendalian Ang• Thn 1985 : Sistem Administrasi Keuangan Pemerint• Tahun 1992 : BAKUN

• Terjadi perubahan mendasar, dengan ditetapkanny• Paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Thn 2003, U

dan UU No. 15 Thn 2004) dan UU.No. 25 Thn 2004.

• Penerapan tekhnik akuntansi : (1) Financial Accoun

Budgetary Accounting, dan (3) Fund Accounting


7/190


8/190

Pasal 23 UUD 1945 (Amandemen)

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud daKeuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dasecara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kema

2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegarPresiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mpertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

3) Apabila Dewan Perwakilamn Rakyat tidak menyetujui rancangPendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presidemenjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang la

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A

(UU Nomor 3 Tahun 2015 - APBNP Tahun 2015)

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA


9/190

Pasal 23 A UUD 1945 (Amandemen)

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negaraUndang-undang.

Undang-undang Pajak

(UU Nomor 28 Tahun 2007 : KUP, UU Nomor 36 Tahun 2008 :

UU Nomor 42 Tahun 2009 : PPN)

Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP

(UU Nomor 20 Tahun1997 : PNBP)



10/190

Pasal 23 B UUD 1945 (Amandemen)

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang

Undang-undang Mata Uang

(UU Nomor 7 Tahun 2011 : Mata Uang)



11/190

Pasal 23 C UUD 1945 (Amandemen)

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

UU Nomor 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 : Perbendaharaan Negara

UU Nomor 25 Tahun 2004 - Sistem Perencanaan Pembangunan N



12/190

Pasal 23 D UUD 1945 (Amandemen)

Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Bank Indonesia

(UU Nomo 13 Tahun 1968 : Bank Sentral, UU Nomor 6 Tahun 2009 - Ba



13/190

Pasal 23 E UUD 1945 (Amandemen)

1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggug jawab tentang keudiadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan PerwDewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kewenangannya.

3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dlain sesuai dengan undang-undang.

UU Nomor 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawNegara,

UU Nomor 15 Tahun 2006 - Badan Pemeriksa Keuangan



14/190

UUD 1945 (Amandemen), Bab VI Pemerintah Daerah

Pasal 18 1) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provi

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kkota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undan

2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatursendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemba

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mperwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melumum.

7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur undang.

UU Nomor 2 Tahun 2015 - Pemerintahan Daerah

STRUKTUR PEMERINTAHAN


15/190

UUD 1945 (Amandemen), Bab VI Pemerintah Daerah

Pasal 18 A

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah dkabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdasumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daedilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

UU Nomor 33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan Antara P. Pusat d

STRUKTUR PEMERINTAHAN


16/190

ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PASAL 4 AYAT (1)

UUD 1945 :

PRESIDEN

MEMEGANG

KEKUASAAN

PEMERINTAHAN

MENURUT UUD

TIDAK TERMASUK

KEWENANGAN MONETER

PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 17

TAHUN 2003 :

PRESIDEN SELAKU KEPALA

PEMERINTAHAN MEMEGANG

KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA SEBAGAI

BAGIAN DARI KEKUASAAN

PEMERINTAHAN

DIKUASAKAN K

KEUANGAN UN

KEKAYAAN NE

DIPISAHKAN

DIKUASAKAN

MENTERI/PIMP

UNTUK PENGG

ANGGARAN/BA

DISERAHKAN KGUBERNUR/BU

UNTUK KEUAN

DAN KEKAYAA

DIPISAHKAN

MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN DALAM BIDANG KEUANGAN PADA HAKEKATNYA

FINANCIAL OFFICER (CFO) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, SEMENTARA SETIAP MENTERI / PIMPINA

HAKEKATNYA ADALAH CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO) UNTUK SUATU BIDANG TERTENTU PEM

PASAL 6 AYAT (


17/190

ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PASAL 7 UU NO. 17 TAHUN 2003 :

KEKUASAAN ATAS

PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

AYAT (1) DIGUNAKAN UNTU

MENCAPAI TUJUAN

BERNEGARA.

AYAT (2) SETIAP TAHUN

DITUANGKAN DALAM APBNDAN APBD


18/190

TUJUAN BERNEGARA

PemerintahNegara

Indonesiayang :

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa

Indonesia,

Memajukan kesejahteraan umm,

Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bekemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

1

2

3

4


19/190

ARSITEKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PASAL 10 UU NO. 17 TAHUN 2003 :

KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM

PASAL 6 AYAT (2) HURUF C :

HURUF a : DILAKSANAKAN OLEH

SATUAN KERJA PENGELOLA KEU

SELAKU PEJABAT PENGELOLA A

HURUF b : DILAKSANAKAN OLEH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAE

SELAKU PEJABAT PENGGUNA AN

BARANG DAERAH


20/190

.

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Sistem

PengelolaanKeuanganPemerintah

Pusat

SistemPengelolaan

KeuanganPemerintah

Daerah


21/190

UU No. 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Nega

• Pasal 1 ayat (6) : Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keua

dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pertanggungjawaban.

PP No. 58 Tahun 2005 : Pengelolaan Keuangan Daerah

• Pasal 1 ayat (6) : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perenca

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

PENGERTIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERA


22/190


23/190

.

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SISTEMPENGELOLAAN

KEUANGANPEMERINTAH

DAERAH

SistemPerencanaan

SistemPelaksanaan

SistemPengawasan

SistemPertanggung

jawaban

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT


24/190

.



SISTEM PERENCANAAN SISTEM PELAKSANAANSISTEM

PENGAWASAN

SISTEMPERENCANAAN

SISTEMPENGANGGARAN

SISTEMPENGADAAN

SISTEMAKUNTANSI

SISTEMPENGAWASAN

• SistemPerencanaanJangka Panjang

• SistemPerencanaanJangka Menengah

• SistemPerencanaanTahunan

• Sistem RKA K/L

• Sistem RAPBN

• Sistem DiPA

• Sistem Tertutup

• Sistem Terbuka

• SistemPerbendaharaan(Sistem Treasury)

• Sistem AkuntansiKeuangan

• Sistem Akuntansi

BMN – Barang MilikNegara

• SistemKonsolidasian

• SistemPengendalianInternal

• Sistem PengawasanMasyarakat

MANAJEMEN KINERJA



25/190

.




PENGAWASAN

SISTEMPERENCANAAN

SISTEMPENGANGGARAN

SISTEMPENGADAAN

SISTEMAKUNTANSI

SISTEMPENGAWASAN




• Sistem RKA SKPD /SKPKD

• Sistem RAPBD

• Sistem DPA SKPD /SKPKD

• Sistem Tertutup

• Sistem Terbuka




BMD– Barang MilikDaerah




MANAJEMEN KINERJA



26/190

.




PENGAWASAN

SISTEMPERENCANAAN

SISTEMPENGANGGARAN

SISTEMPENGADAAN

SISTEMAKUNTANSI

SISTEMPENGAWASAN




• Sistem RKA K/L /SKPD

• Sistem RAPBN / D

• Sistem DiPA / DPASKPD / DPA SKPKD

• Sistem Tertutup

• Sistem Terbuka




BMN / BMD




MANAJEMEN KINERJA


27/190

“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), Tranformasi Menuju Basis Akrual”

PENGATURAN SISTEM DAN

STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

TRANSFORMASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH


28/190

TRANSFORMASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

BASIS KASBASIS KAS

MENUJU AKRUALBASIS AK

• Periode s.dTahun 2002

• UU Darurat No. 3Thn 1954 tentangICW

• UU No 5 / 1974

• Periode Thn 2002s.d Tahun 2014

• UU No 22 / 1999diganti dgn UUNo 32 / 2004.

• UU No 17/2003

• PP No 24 / 2005• Kepmendagri No

29/2002• Permendagri No

13/2006• Permenkeu No

233/2007

• Mulai Thn 2dst

• UU No 2 / 20• UU No 17/2

• PP No 71 / 2• Permendag

13/2006• Permendag

64 / 2013• Permenkeu

238/2011• Permenkeu

270/2014

PENGATURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEM


29/190

Pemerintah Pusat


Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskKeuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan ymerupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Psl 8 huruf gUU17/2003

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ PeBarang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya metugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke

negara /lembaga yang dipimpinnya.

Psl 9 huruf gUU17/2003

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ PenBarang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya ber

mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan kkementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

Psl 4 ayat (2)huruf jUU1/2004



30/190

Pemerintah Pusat


Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tent

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR bekeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kselambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun angga

Psl 30 ayat (1)UU17/2003

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi LRealisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CatataLaporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuaperusahaan negara dan badan lainnya.

Psl 30 ayat (2)

UU17/2003



31/190

Pemerintah Daerah


Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat PenKeuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan A

Psl 10 ayat (2)huruf eUU17/2003

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat penanggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dmenyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangk

yang dipimpinnya.

Psl 10 ayat (2)huruf gUU17/2003

Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakselaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah satuaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang menyusmenyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkyang dipimpinnya.

Psl 6 ayat (2)huruf hUU1/2004



32/190

Pemerintah Daerah


Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan pe

daerah tentang ertanggungjawaban pelaksanaan APBD kDPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oPemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) btahun anggaran berakhir.

Psl 31 ayat (1)

UU17/2003

Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi LRealisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catata

Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuaperusahaan daerah

Psl 31 ayat (2)

UU17/2003

PENGATURAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEME


33/190

PENGATURAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEME

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaAPBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntanspemerintahan.

Psl 32 ayat (1)

UU17/2003

Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud(1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebi

mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuanga

Psl 32 ayat (2)UU17/2003

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemmenggantikan

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemer

PENGATURAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTA


34/190

PENGATURAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTA

Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas trans

keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pedan perhitungannya.

Psl 51 Ayat (1)

UU1/2004

Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digmenyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dstandar akuntansi pemerintahan.

Psl 51 ayat (3)UU 1/2004

Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerPengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transakaset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dyang berada dalam tanggung jawabnya.

Psl 51 Ayat (2)UU1/2004

PENGATURAN MEKANISME PELAPORAN KEUAN


35/190

Pasal 55 UU Nomor 1 / 2004

1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerdisampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelak

2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pa) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan me

keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporanlaporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah d) Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang d

ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Preside

Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.4) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memb

bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendmemadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan spemerintahan.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintperaturan pemerintah.




36/190

Pasal 56 UU Nomor 1 / 2004

1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Kmenyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disamgubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksana

2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pa) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusu

laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan k

b) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satkeuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusPemerintah Daerah;

d) Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan dae

menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernkepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun angg

4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Bapernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem peyang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan spemerintahan.




37/190


Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinstansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah

Psl 55 ayat (5)UU1/2004

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PAYUNG HUKUM SISTEM AKUNTANSI BERBASIS A


38/190

Ayat (13) dan ayat (15) : Pendapatan negara/daerah adalah hak pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan ber

Ayat (14) dan ayat (16) : Belanja negara/daerah adalah kewajibapusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan ber

Psl 1

UU17/2003

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dberbasis akrual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1316, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selpengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakapengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Psl 36 ayat (1) UU17/2003

Ayat (9) dan ayat (11) : Penerimaan negara/daerah adalah uang ke kas negara / daerah.

Ayat (10) dan ayat (12) : Pengeluaran negara/daerah adalah uandari kas negara / daerah.

Psl 1UU17/2003



39/190

Psl 1 ayat (9) danayat (11)

UU17/2003

Psl 1 ayat (10) danayat (12)

UU17/2003

Psl 1 ayat (1ayat (15

UU17/20

Psl 1 ayat (14ayat (16

UU17/20

Psl 36 ayat (1) UU17/2003

Basis KasMenuju Akrual

Basis Akr



40/190

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan daberbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggarselama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbbelum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berb

Psl 70 ayat (2)UU 1/2004

APBN / D dalam satu tahun anggaran meliputi:a) hak pemerintah pusat / daerah yang diakui sebagai penambah ni

bersih;

b) kewajiban pemerintah pusat / daerah yang diakui sebagai pengurkekayaan bersih;

c) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yaditerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mtahun-tahun anggaran berikutnya.

Psl 12 / 13 ayat(1) UU 1/2004


41/190

KRONOLOGIS PENYUSUNAN SAP AKRUAL


42/190

1. Dengar Pendapat (hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampa

2. September 2008, konsultasi ke DPR

3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untu

pertimbangan4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK

5. Agustus 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan Menhukh

6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham

7. Juli 2010, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg

8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrual

PP NO 71 TAHUN 2010 : LINGKUP PENGATURA


43/190

PP Nomor 71 Tahun 2010 masih menyajikan SAP dalam dua macam yaitu : SAP Berbasis Akrual yang ada di Lampiran I; dan

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang ada di Lampiran II.

SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tangdan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama maentitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual

PP NO 71 TAHUN 2010 : PASAL 7 - PENERAPAN BASIS


44/190

Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap daSAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akru

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secarapada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secarapada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Nege


45/190

SAP BERBASIS AKRUAL DALAM LAMPIRAN I PP NO 71 TA


46/190

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Per

dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

PERBANDINGAN KOMPONEN SAP DALAM PP NO 24 TAHDENGAN SAP DALAM PP NO 71 TAHUN 2010


47/190

G S O U 0 0

PP NO 24 TAHUN 2005 PP NO 71 TAHUN 20

A. Kerangka Konseptual AkuntansiPemerintahan

A. Kerangka Konseptual AkuntanPemerintahan

B. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP):

B. Pernyataan Standar Akuntans(PSAP):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian LaporanKeuangan

1. PSAP Nomor 01 tentang PenyKeuangan

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan RealisasiAnggaran

2. PSAP Nomor 02 tentang LapoAnggaran

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 3. PSAP Nomor 03 tentang Lapo

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atasLaporan Keuangan

4. PSAP Nomor 04 tentang CataLaporan Keuangan

5. PSAP Nomor 05 tentang AkuntansiPersediaan

5. PSAP Nomor 05 tentang AkunPersediaan

PERBANDINGAN KOMPONEN SAP DALAM PP NO 24 TAHDENGAN SAP DALAM PP NO 71 TAHUN 2010


48/190


6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 6. PSAP Nomor 06 tentang Akun

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi AsetTetap

7. PSAP Nomor 07 tentang AkunTetap

8. PSAP Nomor 08 tentang AkuntansiKonstruksi Dalam Pengerjaan

8. PSAP Nomor 08 tentang AkunKonstruksi Dalam Pengerjaan

9. PSAP Nomor 09 tentang AkuntansiKewajiban

9. PSAP Nomor 09 tentang AkunKewajiban

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan,Perubahan Kebijakan Akuntansi, danPeristiwa Luar Biasa

10. PSAP Nomor 10 tentang KorePerubahan Kebijakan AkuntanEstimasi dan Operasi Yang Tid

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan KeuanganKonsolidasian

11. PSAP Nomor 11 tentang LapoKonsolidasian

- 12. PSAP Nomor 12 tentang Lapo

PP NO 71 TAHUN 2010 : KOMPONEN LAPORAN KEUA


49/190

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3. Neraca

4. Laporan Arus Kas

5. Laporan Operasional

6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR


50/190

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis sehingga penyusunan Laporan Operasi (LO), Laporan perubahan ekuitamempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

LOSurplus/

Defisit-LO

LaporanPerubahan

EkuitasEkuitas

LRA SILPA/SIKPALaporan

PerubahanSAL

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

BASIS KAS

LAPORAN FINANSIALBASIS

AKRUAL

PERBANDINGAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGADALAM PP NO 24 TAHUN 205 DENGAN PP NO 71 TAHU


51/190


A. Laporan Pelaksanaan Anggara

1. Laporan Realisasi Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggara1. Laporan Perubahan Saldo A

B. Laporan Finansial :

2. Neraca 1. Neraca

Laporan Kinerja Keuangan (opsional) 2. Laporan Operasi

3. Laporan Arus Kas 3. Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas (opsional) 4. Laporan Perubahan Ekuita

4. Catatan atas laporan keuangan 5. Catatan atas laporan keua

KETERKAITAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEU


52/190

Pendapatan 500

Beban (200)

Surplus/Defisit Opr 300

Kegiatan nonoperasional 60

Surplus/Defisit LO 360

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal 1.000

Surplus/Defisit LO 360

Ekuitas Akhir 1.360

Neraca Aset 2.000

Kewajiban 640

Ekuitas 1.360

LRA

Pendapatan 450

Belanja (0)

Surplus/(defisit) 450Pembiayaan 1.000

SILPA 1.450

Laporan Perubahan SAL

SAL Awal 100

Penggunaan SAL (30)

SILPA 1.450

SAL Akhir 1.520


53/190

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERHITUNG


54/190

• Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat dimenghitung cost per program/kegiatan pelayanan

Biaun

pKP

LaporanOperasional

Beban pegawai

Beban belanja barang

Beban bungaBeban subsidi

Beban hibah

Beban bantuan sosial

Beban penyusutan

Beban transfer

Beban lain-lain

PerhitunganBiaya (Cost)

Labor cost

Material cost

Overhead cost

AKUNTANSI KEUANGAN AKUNTANSI BIAYA

BASIS AKRUAL, LAPORAN OPERASIONALDAN LAPORAN KINERJA


55/190

Outcome

(Hasil)

Output(keluaran)

Input (cost)= Belanjaprogram/kegiatan)

efektivitas

efisien

konomis

Basis Akrual merupakan

pondasi yang lebih kuat

untuk menerapkan konsep

Value for Money (VFM) .

Konsep VFM memberikan

pengertian akan cost dan kinerja

dalam mencapai efisiensi dan

efektivitas aktivitas organisasi

Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif)

Konsep Value for Money

(VFM) digunakan untuk

menilai apakah suatu

organisasi telah mencapai

benefit maksimal, dengan

mengunakan sumber daya

yang ada.

BASIS AKRUAL DAN PERANAN LAPORAN OPERASDALAM MANAJEMEN KINERJA


56/190

Akuntansi Biaya Manajem

Biaya pelayanan keluaran

UU 1/2004 & PP 8/2006 :

Dasar hukum penyajian laporan keuangan dan kinerja instansi peme

Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas d

terukur

LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINEVALUASI KINERJA

Akuntansi Keuangan Manajemen Keuangan

Laporan Operasi Laporan Neraca

Aset &

KewajibanPendapatan Cost of Services KBeban

LAPORAN KINERJA :KETERKAITAN BEBAN DAN HASIL KELUARA


57/190

Dengan diterapkannya LO, dapat

dihitung beban akrual untuk

dibandingkan dengan hasil/keluran

P

ERANAN LAPORAN OPERASIONALDALAM ESTIMASI PENDAPATAN


58/190

Laporan Operasional memberikan informasi untuk memprediksi pendaakan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam perioddengan menyajikan laporan secara komparatif


59/190

KOMPONEN

LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH

“ Laporan Anggaran dan Laporan Finansial”

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN


60/190

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan namun tidak terbatas pada:

1. masyarakat;

2. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, invespinjaman; dan

4. pemerintah.

ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORA


61/190

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengeanggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akumenyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diseleng

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari sentitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-uwajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan kebertujuan umum, yang terdiri dari:a) Pemerintah pusat;

b) Pemerintah daerah;

c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerinta

d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi amenurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajiblaporan keuangan.

PERANAN LAPORAN KEUANGAN


62/190

PP NOMOR 24 TAHUN 2005

BASIS CTA

PP NOMOR 71 TAHUN 2

BASIS AKRUAL

Akuntabilitas Akuntabilitas

Manajemen Manajemen

Transparansi Transparansi

Keseimbangan Antar Generasi

(Intergenerational Equity )

Keseimbangan Antar Generasi

(Intergenerational Equity )

- Evaluasi Kinerja

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN


63/190

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1 menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

2 Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan unt

seluruh pengeluaran.

3 Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunaka

kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4 Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai selu

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5 Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelapordengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka p

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6 Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelapora

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan

periode pelaporan.

LAPORAN KEUANGAN UTAMA PEMERINTAH


64/190

Laporan KeuanganUtama Pemerintah

Laporan Realisasi Angga

Neraca

Laporan Arus Kas

1

2

3

LAPORAN KEUANGAN UTAMA PEMERINTAH


65/190

Laporan KeuanganUtama Pemerintah

Laporan Realisasi Angga

Neraca

Laporan Arus Kas

1

2

3

NERACA


66/190

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemda mengenai asdan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Komponen UtamaNeraca

Aset

Utang

Ekuitas

1

2

3

NERACA


67/190

Komponen Aset

Aset Lancar

Investasi Jk Panjang

Aset Tetap

Dana Cadangan / Piutan

Aset Lainnya

1

2

3

4

5

A t L

NERACA


68/190

Aset Lancar

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari m

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperopemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk pebagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipealasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam wakbulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkantersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

NERACA


69/190

Komponen AsetLancar

Kas dan Setara Kas

Investasi Jk Pendek

Piutang

Uang Muka

Persediaan

1

2

3

4

5

A t l li ti k d t k i t i j k d k

NERACA


70/190

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendekpersediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangkaaset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak lakegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. A

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset cadangan,dan aset lainnya.

NERACA


71/190

Komponen AsetNon Lancar

Investasi Jangka Pa

Aset Tetap

Dana Cadangan

Aset Lainnya

1

2

3

4

Investasi jangka panjang

NERACA


72/190

Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan selama lebih dari dua belas bulan. Investasi jangka panjang terdir

1. Investasi nonpermanenInvestasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yanguntuk dimiliiki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanpembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dpembangunan yang dapat dialihkan; kepada fihak ketiga; nonpermanen lainnya

2. Investasi permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yanguntuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanenpenyertaan modal Pemerintah Daerah pada negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badanegara, badan internasional dan badan hokum lainnya bukandan investasi permanen lainnya.

Aset tetap

NERACA


73/190

Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralata

gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetapkonstruksi dalam pengerjaan.

Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampuyang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhtahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentu

Aset lainnya

Aset-aset lain yang tidak bisa masuk dalam kategori aset di atasebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tagihan, penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belkerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan).

Kewajiban Jangka Pendek

NERACA


74/190

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jikakan dibayar dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelapordalam kewajiban jangka pendek utang transfer pemerintah atau

pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjan

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jiketentuan sebagai berikut:

1. jangka waktu jatuh tempo lebih dari dua belas bulan;

2. entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban dasar jangka panjang;

3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjiakembali (refinancing ), atau adanya penjadwalan kembpembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan dis

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tah

NERACA


75/190

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahmungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing ) atau dover ) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkasegera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dip

untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas

NERACA


76/190

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

CONTOH NERACA

NERACA


77/190

(dalam rupiah)

URAIAN CATATAN 2011 2010

ASET 5.2.1

ASET LANCAR 5.2.1.1

Kas 5.2.1.1.1 139.891.052.527,78 111.947.483.939,22 Piutang Pajak 5.2.1.1.2 5.077.124.558,46 1.759.611.790,16

Piutang Retribusi 5.2.1.1.3 3.315.000.440,00 4.974.217.895,67

Piutang Lainnya 5.2.1.1.4 4.139.252.258,00 1.668.129.024,00

Persediaan 5.2.1.1.5 17.968.908.392,17 19.130.114.970,02

Jumlah Aset Lancar 170.391.338.176,41 139.479.557.619,07

INVESTASI JANGKA PANJANG 5.2.1.2

Investasi Non Permanen 5.2.1.2.1 54.942.952.578,00 55.166.126.822,00

Investasi Permanen 5.2.1.2.2 97.511.074.727,57 88.047.222.471,07

Jumlah Investasi Jangka Panjang 152.454.027.305,57 143.213.349.293,07

ASET TETAP 5.2.1.3

Tanah 5.2.1.3.1 565.033.403.925,00 146.650.422.175,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.2.1.3.2 912.082.540.538,77 1.260.888.832.882,00

Gedung dan Bangunan 5.2.1.3.3 696.437.089.546,60 536.826.809.034,81 Peralatan dan Mesin 5.2.1.3.4 283.152.815.265,64 243.045.178.830,00

Aset Tetap Lainnya 5.2.1.3.5 47.467.773.292,96 37.364.532.291,00

Konstruksi dalam Pengerjaan 5.2.1.3.6 327.704.550,00 4.816.651.570,00

Jumlah Aset Tetap 2.504.501.327.118,97 2.229.592.426.782,81

ASET LAINNYA 5.2.1.4

Sistem Informasi 5.2.1.4.1 3.149.450.875,00 2.684.219.875,00

Aktiva Lainnya 5.2.1.4.2 3.744.782.029,00 3.008.691.329,00

Built Operating Transfer (BOT) 5.2.1.4.3 272.874.000,00 272.874.000,00

Jumlah Aset Lainnya 7.167.106.904,00 5.965.785.204,00

JUMLAH ASET 2.834.513.799.504,95 2.512.285.333.694,95

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

CONTOH NERACA

KEWAJIBAN 5.2.2


78/190

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.2.2.1

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.2.2.1.1 639.299.235,96 380.058.213,17

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.2.2.1.2 183.018.051,43 199.315.476,55

Utang Jangka Pendek Lainnya 5.2.2.1.3 3.669.289.073,57 1.611.385.397,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.491.606.360,96 2.190.759.086,72

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 5.2.2.2

Utang kepada Pemerintah Pusat 5.2.2.2.1 316.581.850,32 499.599.901,75

Utang Janka Panjang Lainnya 5.2.2.2.2 268.900.000,00 268.900.000,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 585.481.850,32 768.499.901,75

EKUITAS DANA 5.2.3

EKUITAS DANA LANCAR 5.2.3.1

S isa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 5.2.3.1.1 138.694.508.682,82 111.413.870.267,05

Pendapatan yang Ditangguhkan 5.2.3.1.2 557.244.609,00 153.555.459,00

Cadangan Piutang 5.2.3.1.3 12.531.377.256,46 8.401.958.709,83

Cadangan Persediaan 5.2.3.1.4 17.968.908.392,17 19.130.114.970,02

Dana yang disediakan untk Utang Jangka Pendek 5.2.3.1.5 (3.852.307.125,00) (1.810.700.873,55)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 165.899.731.815,45 137.288.798.532,35

EKUITAS DANA INVESTASI 5.2.3.2

Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang 5.2.3.2.1 152.454.027.305,57 143.213.349.293,07

Diinvestasikan dlm Aset Tetap 5.2.3.2.2 2.504.501.327.118,97 2.229.592.426.782,81

Diinvestasikan dlm Aset Lainnya 5.2.3.2.3 7.167.106.904,00 5.965.785.204,00

Dana yg harus disediakan untk Utang Jangka Panja 5.2.3.2.4 (585.481.850,32) (768.499.901,75)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.663.536.979.478,22 2.378.003.061.378,13

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.834.513.799.504,95 2.518.251.118.898,95

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai realisa

LAPORAN REALISASI ANGGARAN


79/190

apo a ea sas a gga a e yaj a o as e ge a ea sabelanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pmasing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu perio

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dala

sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatdaerah dalam perioda mendatang dengan cara menyajikan laporan seca

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggapendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.



80/190

Komponen

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan

Belanja

Transfer

Surplus (Defisit)

Pembiayaan

1

2

3

4

5

Pendapatan



81/190

p

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum BendDaerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah SaLebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yangpemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pemerintah Pusat Pemerintah Daera

Pendapatan Pajak Pendapatan Asli Daerah (PA

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Transfer

Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan Yang S

Pendapatan Pemerintah Pusat



82/190

p

UnsurPendapatan Pajak

Pajak Dalam N

Pajak PerdaganInternasional

1

2




83/190

p

Unsur

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

Penerimaan Sumberdaya Alam

Bagain Pemerintah Atas La

Penerimaan Negara Bukan Pa

Pendapatan BLU

1

2

3

4




84/190

UnsurPendapatan Hibah

Hibah Dalam N

Hibah Luar Ne

1

2

Pendapatan Pemerintah Daerah



85/190

Unsur

Pendapatan

Asli Daerah

(PAD)

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Dipisahkan

Lain-lain PAD Yang Sah

1

2

3

4

Pendapatan Pemerintah Daerah



86/190

Unsur

Pendapatan

Transfer

(Dana Perimbangan)

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pa

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Transfer Lainnya

1

2

3

4

5


87/190

Belanja



88/190

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum NegaUmum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaraoleh pemerintah.

Klasifikasi Belanja

Klasifikasi Ekonomi (Jenis

Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi Fungsi

1

2

3

Belanja



89/190

Belanja diklasifikasikan menurut : klasifikasi ekonomi (jenis belanja),

klasifikasi organisasi, dan

klasifikasi fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkbelanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegbarang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan

lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja peg

barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, daterduga.

Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Pusat



90/190

JenisBelanja Negara

Belanja PemeriPusat

Belanja TransfeDaerah

1

2




91/190


I Belanja Pemerintah Pusat

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang

3 Belanja Modal

4 Belanja Pembayaran Bunga Utang

5 Belanja Subsidi

6 Belanja Hibah

7 Belanja Bantuan Sosial

8 Balanja Lain-lain




92/190


II Belanja Transfer ke Pemerintah Daerah

1 Dana Perimbangan

a Dana Bagi Hasil

B Dana Alokasi Umum

c Dana Alokasi Khusus

2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

a Dana Otonomi Khusus

B Dana Penyesuaian

Klasifikasi Ekonomis Belanja Pemerintah Daerah



93/190

Jenis Belanja

PemerintahDaerah

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terdug

Belanja Transfer

1

2

3

4




94/190


I Belanja Operasi

1 Belanja Pegawai2 Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Bunga

4 Belanja Subsidi

5 Belanja Bantuan Sosial




95/190


I Belanja Modal

1 Belanja Modal Tanah2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya




96/190


II Belanja Transfer

1 Transfer Bagi Hasil Pendapatana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

b Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

2 Transfer Bantuan Keuangan

a Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya

b Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

c Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

d Transfer Dana Otonomi Khusus

Belanja Lain-lain / Belanja Tidak Terduga

B l j l i l i /tid k t d d l h l



97/190

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran uyang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berupenanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraanpemerintah pusat/daerah

Transfer

T f d l h i t l l h



98/190

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana peridana bagi hasil. Transfer keluar adalah pengeluaran uang

pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daera

Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluara



99/190

Pembiayaan (financing ) adalah setiap penerimaan/pengeluaraberpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kemakan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan m

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerindimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus a

Jenis

Pembiayaan

Penerimaan Pembia

Pengeluaran Pembi

1

2

Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening



100/190

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RekeningNegara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjamaobligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara / daerah

kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjuapermanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RekeninNegara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada

penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinperioda tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadanga

CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA


101/190

ANGGARAN REALISASI %

PENDAPATAN 5.1.1 1.272.583.652.677,00 1.311.473.547.855,47 103,06

Pendapatan Asli Daerah 5.1.1.1 203.416.683.768,00 226.723.271.088,47 111,46

Pendapatan Asli Daerah 5.1.1.1.1 122.700.165.400,00 142.698.407.280,12 116,30

Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 30.068.639.273,00 33.163.697.870,80 110,29

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 11.027.000.000,00 11.036.188.376,45 100,08

Daerah yg Dipisahkan 5.1.1.1.3

Lain-lain PAD yang Sah 5.1.1.1.4 39.620.879.095,00 39.824.977.561,10 100,52

Pendapatan Transfer 5.1.1.2 1.045.903.488.909,00 1.062.765.759.317,00 101,61

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 5.1.1.2.1 737.072.791.549,00 753.889.009.957,00 102,28

Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 60.104.485.406,00 76.228.591.902,00 126,83Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 5.1.1.2.1.2 2.397.343.143,00 3.089.385.055,00 128,87

Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 631.920.663.000,00 631.920.733.000,00 100

Dana Alokasi Khusus 5.1.1.2.1.4 42.650.300.000,00 42.650.300.000,00 100

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 5.1.1.2.2 206.545.369.360,00 206.591.421.360,00 100,02

Dana Tunjangan Pendidikan 5.1.1.2.2.1 148.082.286.360,00 148.082.286.360,00 100,00

DPPIP 5.1.1.2.2.2 0 0 0

DPPID 5.1.1.2.2.3 3.983.760.000,00 3.983.760.000,00 100,00

Bosnas 5.1.1.2.2.4 54.479.323.000,00 54.525.375.000,00 100,08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

URAIAN CATATAN2011

REALISAS

1.095.62

163.05

80.61

59.11

10.16

13.16

911.78

740.19

104.362.66

563.32

69.84

86.35

84.45

1.00

90


ANGGARAN REALISASI %URAIAN CATATAN

2011REA


102/190

Transfer Pemerintah Provinsi 5.1.1.2.3 102.285.328.000,00 102.285.328.000,00 100

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainny 5.1.1.2.3.1 94.205.328.000,00 94.205.328.000,00 100

Bantuan Keuangan dar i Prov. Atau Pemda Lainnya 5.1.1.2.3.2 8.080.000.000,00 8.080.000.000,00 100

Lain-lain Pendapatan yang Sah 5.1.1.3 23.263.480.000,00 21.984.517.450,00 94,5

Pendapatan Hibah 5.1.1.3.1 23.263.480.000,00 21.984.517.450,00 94,5

BELANJA 5.1.2 1.376.859.030.800,05 1.278.055.164.511,30 92,82

BELANJA OPERASI 5.1.2.1 1.189.606.875.415,05 1.142.118.624.078,58 96,01

Belanja Pegawai/Personalia 5.1.2.1.1 888.389.749.624,05 860.572.677.185,19 96,87

Belanja Barang 5.1.2.1.2 230.691.104.566,00 214.562.841.228,24 93,01

Belanja Bunga 5.1.2.1.3 144.000.000,00 61.570.548,15 42,76

Belanja Hibah 5.1.2.1.4 37.714.827.000,00 36.819.419.800,00 97,63

Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.5 32.667.194.225,00 30.102.115.317,00 92,15

BELANJA MODAL 5.1.2.2 145.735.876.798,00 96.111.399.134,72 65,95

Belanja Tanah 5.1.2.2.1 17.278.259.400,00 16.552.702.227,00 95,8

Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 33.352.626.626,00 12.745.728.259,00 38,22

Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 39.501.347.430,00 25.008.806.786,65 63,31

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.2.2.4 43.837.087.977,00 41.563.390.374,07 94,81

Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 11.766.555.365,00 240.771.488,00 2,05

1



2011REA


103/190

BELANJA MODAL 5.1.2.2 145.735.876.798,00 96.111.399.134,72 65,95

Belanja Tanah 5.1.2.2.1 17.278.259.400,00 16.552.702.227,00 95,8

Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 33.352.626.626,00 12.745.728.259,00 38,22

Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 39.501.347.430,00 25.008.806.786,65 63,31

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.2.2.4 43.837.087.977,00 41.563.390.374,07 94,81

Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 11.766.555.365,00 240.771.488,00 2,05

BELANJA TIDAK TERDUGA 5.1.2.3 1.004.281.320,00 489.223.000,00 48,71

Belanja Tidak Terduga 5.1.2.3 1.004.281.320,00 489.223.000,00 48,71

TRANSFER 5.1.2.4 40.511.997.267,00 39.335.918.298,00 97,1

Transfer Bagi Hasil ke Desa 40.511.997.267,00 39.335.918.298,00 97,1

Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa 5.1.2.4.1 19.693.062.267,00 19.693.062.267,00 100

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa 5.1.2.4.2 20.818.935.000,00 19.642.856.031,00 94,35

Surplus(Defisit) (104275378123,05) 33.418.383.344,17 (32,05)



2011REA


104/190

PEMBIAYAAN 5.1.3

Penerimaan Pembiayaan 5.1.3.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya 5.1.3.1.1 111.413.378.123,05 111.413.870.267,05 100

Jumlah 111.413.378.123,05 111.413.870.267,05 100

Pengluaran Pembiayaan 5.1.3.2

Penyertaan Modal 5.1.3.2.1 7.000.000.000,00 6.000.000.000,00 85,7

Pembayaran Pokok Utang 5.1.3.2.2 138.000.000,00 137.744.928,40 99,8

Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal) 5.1.3.2.3 0 0 0

Jumlah 7.138.000.000,00 6.137.744.928,40 99,99

Pembiayaan Netto 104.275.378.123,05 105.276.125.338,65 100,96

SILPA 5.1.4 0 138.694.508.682,82 0

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan den

LAPORAN ARUS KAS


105/190

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan denoperasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggamawal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah

selama perioda tertentu.

Klasifikasi

Arus Kas

Aktivitas Operasi

Aktivitas investasi

Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Transitoris (Non An

1

2

3

4

• Aktivitas operasi• adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegi

i t h l t i d k t i A k b ih kti it

LAPORAN ARUS KAS


106/190

pemerintah selama satu perioda akuntansi. Arus kas bersih aktivitas opeindikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghcukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan

mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

• Aktivitas investasi• adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk

pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setadari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bru

perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mmendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan da

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhu

pemberian pi tang jangka panjang dan/ata pel nasan tang jangka

LAPORAN ARUS KAS


107/190

pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangkamengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka pa jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan p

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian panjang.

Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas tran

transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambberasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atautunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

CONTOH LAPORAN ARUS KAS PEMDA

LAPORAN ARUS KAS


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010


108/190

(dalam rupiah)

Catatan 2.011,00 2.010,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.3.1

ARUS MASUK KAS

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.3.1

Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1 142.698.407.280,12 80.611.542.955,52

Pendapatan Retribusi Daerah 5.3.1.2 33.163.697.870,80 59.110.503.292,07

Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Daerah 5.3.1.3 11.036.188.376,45 10.169.824.623,38

Lain-lain Pendapatan 5.3.1.4 39.747.077.561,10 12.854.480.816,96

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 226.645.371.088,47 162.746.351.687,93

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 5.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 5.3.2.1 79.317.976.957,00 107.029.836.398,00

Dana Alokasi Umum 5.3.2.2 631.920.733.000,00 563.320.892.000,00

Dana Alokasi Khusus 5.3.2.3 42.650.300.000,00 69.847.300.000,00

Dana Tunjangan Pendidikan 5.3.2.4 148.082.286.360,00 84.453.294.000,00

Juml ah Pe ndapatan Dana Pe rimbangan dr Pem. Pusat 901.971.296.317,00 824.651.322.398,00

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.3.3 94.205.328.000,00 73.868.806.474,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.3.3.1 8.080.000.000,00 11.367.000.000,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi 5.3.3.2 102.285.328.000,00 85.235.806.474,00

URAIAN


109/190


ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

ARUS MASUK KAS 5.3.2

Pendapatan dari Penj al an atas Ged n dan Ban nan 5 3 2 1


110/190

Pendapatan dari Penjual an atas Gedung dan Bangunan 5.3.2.1

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap 5.3.2.2 77.900.000,00 310.107.4

Pendapatan dari Penjualan Aset Lain 5.3.2.3

Jumlah Arus Masuk Kas 77.900.000,00 310.107.4

ARUS KELUAR KAS 5.3.2.2

Bangunan Dalam Pengerjaan 5.3.2.2.1

Belanja Tanah 5.3.2.2.2 16.552.702.227,00 69.802.6

Belanja Peralatan dan Mesin 5.3.2.2.3 12.745.728.259,00 25.939.878.3

Belanja Gedung dan Bangunan 5.3.2.2.4 25.008.806.786,65 31.751.996.6

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.3.2.2.5 41.563.390.374,07 29.450.357.5

Belanja Aset Tetap Lainnya 5.3.2.2.6 240.771.488,00 12.600.234.2

Belanja Aset Lainnya 5.3.2.2.7

Mutasi Investasi Permanen 5.3.2.2.8

Biaya Dibayar Dimuka 5.3.2.2.9

Jumlah Arus Keluar Kas 96.111.399.134,72 99.812.269.3 Arus Kas Bersih dari Akt. Investasi Non Keuangan (96.033.499.134,72) (99.502.161.9

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.3.3

ARUS MASUK KAS 5.3.3.1

Penerimaan Kembali Pinjaman 5.3.3.1.1

Penerimaan Pajak Bencana 5.3.3.1.2

Jumlah Arus Masuk Kas -



Pembayaran Pokok Pinjaman 5.3.3.2.1 137.744.928,40 137.744.928,40

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.3.2.2 6.000.000.000,00 10.500.000.000,00


111/190

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.3.2.2 6.000.000.000,00 10.500.000.000,00

Pemberian Pinjaman Derah 5.3.3.2.3 6.100.500.000,00

Pengembalian PPh 21 5.3.3.2.4

Pembayaran Hutang Pajak Bencana 5.3.3.2.5

JPKM 5.3.3.2.6

Restitusi Pajak 5.3.3.2.7

Jumlah Arus Keluar Kas 6.137.744.928,40 16.738.244.928,40

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (6.137.744.928,40) (16.738.244.928,40)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 5.3.4

ARUS KAS MASUK 5.3.4.1

Penerimaan PPh 21 5.3.4.1.1 12.711.179.461,00 10.217.690.756,00

Penerimaan Askes 5.3.4.1.2 8.912.841.871,80 8.039.169.859,00

Penerimaan Taperum 5.3.4.1.3 1.239.144.000,00 1.256.759.000,00

Pembayaran dana pensiun 5.3.4.1.4 35.625.881.019,20 32.131.350.878,00

Jumlah Arus Masuk Kas 58.489.046.352,00 51.644.970.493,00


Pembayaran PP 21 5.3.4.2.1 12.711.179.461,00 10.217.690.756,00

Pembayaran Askes 5.3.4.2.2 8.912.841.871,80 8.039.169.859,00

Pembayaran Taperum 5.3.4.2.3 1.239.144.000,00 1.256.759.000,00

Pemabayaran dana pensiun 5.3.4.2.4 35.625.881.019,20 32.131.350.878,00

Jumlah Arus Keluar Kas 58.489.046.352,00 51.644.970.493,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran - -


Kenaikan/Penurunan Kas 27.280.638.415,77 (52.711.756.2

Saldo Awal Kas 111.413.870.267,05 164.125.626.5

Saldo Akhir Kas 138 694 508 682 82 111 413 870 2


112/190

Saldo Akhir Kas 138.694.508.682,82 111.413.870.2

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran - Utang Pajak Pusat 625.679.485,96 380.058.2

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran - Utang Pajak Restouran 108.553.971,00

Saldo Kas kelebihan setor dana bergulir 13.619.750,00

Saldo kas pada Rekening SKPD - Jasa Giro 105.551.763,00 70.379.4 Saldo kas di Bendahara Penerimaan 340.565.995,00 23.738.1

Saldo akhir kas di Jamkesmas Puskesmas 55.000,00 85.0

Saldo akhir kas di Penguatan Modal Kontribusi - 59.382.9

Saldo akhir kas di Bendahara Dinkes 2.617.880,00

Saldo Akhir Kas 5.3.5 139.891.052.527,78 111.947.483.9


113/190

ANALISA LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH

“ Melihat Kinerja dan Memahami Kondisi

Keuangan Pemerintah”

.

Analisa laporan keuangan adalah suatu cara untuk mengetahui dakondisi keuangan suatu entitas dalam rangka mengambil suadengan cara melakukan analisa terhadap pos-pos yang terdapat d

DEFINISI


114/190

dengan cara melakukan analisa terhadap pos-pos yang terdapat dkeuangan.

.MEKANISME

Laporan Keuangan


115/190

Laporan Keuangan

Metode/teknik Analisis

Informasi untuk Pengambilan

Keputusan


116/190

METODE ANALISA

Vertikal

Analisa laporan keuangan dengan cara menghubungkan atau membpos laporan keuangan suatu entitas dengan pos-pos lainnya dalam


117/190

pos laporan keuangan suatu entitas dengan pos pos lainnya dalamkeuangan untuk satu periode pelaporan, sehingga nampak besarnsuatu pos terhadap pos lain yang dijadikan dasar.

Horizontal

Analisa laporan keuangan dengan cara membandingkan dsatu entitas selama lebih dari satu periode pelaporan, sehipos-pos yang berubah selama periode analisa tersebut.

Korelasi Analisa laporan keuangan dengan cara menghubu

membandingkan pos-pos laporan keuangan dalam suatu lapodengan pos-pos laporan keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas untuk satu periode pelaporan, sehingga nampersentase suatu pos terhadap pos lain yang dijadikan dasanampak pengaruh dari suatu pos terhadap suatu pos lainnya.

TEKHNIK ANALISA Comparative

Analisa yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan (anggaran) dan realisasi, antar periode untuk suatu laporan keuangperbandingan suatu laporan keuangan antar entitas.


118/190

pe ba d ga suatu apo a eua ga a ta e t tas

Common Size Analisa yang dilakukan dengan melihat ukur-ukuran umum dari suatu

Trend Analisa yang dilakukan dengan cara melihat perkembangan suat

keuangan dalam periode lebih dari 2 (dua) tahun (time serie analisys)

Rasio Analisa yang dilakukan dengan melakukan perbandingan anta

keuangan baik dalam satu laporan keuangan maupun antar laposehingga diperoleh nilai dalam bentuk prosentase atau rasio.

Analisa Khusus Analisa yang dilakukan dengan menggunakan data-data lain di lu

laporan keuangan seperti : ramalan pendapatan, analisa piutang tidlain sebagainya.

TEKHNIK

Horizontal

Comparative

Trend


119/190

Trend

Vertikal

Common Size

Rasio

Korelasi

Rasio

Analisa Khusus : Regresi

IKHTISAR

Tujuan

Understanding

Diagnostic


120/190

Analisa LK

Sistematika

Forecasting

Evaluation

Peralatan

Metode

Tekhnik

LRA

Neraca

Arus Kas

Vertikal

Horizontal

Korelasi

Perbandingan

Common Size

Trend

Rasio

COMPARATIVE –

ANGGARAN V.S. REALISASI

Anggaran Realisasi

TA 2010 TA 2010

PENDAPATAN

Prosentase


Pemerintah Daerah


121/190

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pajak Daerah 973,400 785,000 81%

Pendapatan Retribusi Daerah 304,048 245,200 81%

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Inves tas i Lain 147,000 150,000 102%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 349,076 356,200 102%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,773,524 1,536,400 87%

Pendapatan Transfer

Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB 429,514 452,120 105%

Pendapatan Bagian Daerah PPh 731,472 653,100 89%

Pendapatan Bagian Daerah SDA 425,400 354,500 83%

Dana Alokasi Umum 522,432 453,500 87%

Dana Alokasi Khusus 296,571 245,100 83%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2,034 2,450 120%

Jumlah Pendapatan Transfer 2,407,423 2,160,770 90%

Lain-Lain Pe ndapatan Yang Sah

Pendapatan Hibah 7,252 7,400 102%

Pendapatan Dana Darurat 54,516 35,400 65%

Lain-lain Pendapatan 50,292 45,720 91%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 112,060 88,520 79%

TOTAL PENDAPATAN 4,293,007 3,785,690 88%

dst …… …

COMPARATIVE –

ANGGARAN V.S. REALISASI

Anggaran Realisasi

TA 2010 TA 2010

PENDAPATAN

Prosentase


Pemerintah Daerah


122/190

PENDAPATAN




Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Inves tas i Lain 147,000 150,000 102%



Pendapatan Transfer








Lain-Lain Pe ndapatan Yang Sah






dst …… …

COMPARATIVE –

ANTAR PERIODE

Naik

(Turun)

PENDAPATAN

ProsentaseTA 2011 TA 2010

Laporan Rea lisasi Anggaran

Pemerintah Daerah


123/190


Pendapatan Pajak Daerah 973,400 785,000 188,400 24%

Pendapatan Retribusi Daerah 304,048 245,200 58,848 24%

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investas i Lain 147,000 150,000 (3,000) -2%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 349,076 356,200 (7,124) -2%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,773,524 1,536,400 237,124 15

Pendapatan Transfer

Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB 429,514 452,120 (22,606) -5%

Pendapatan Bagian Daerah PPh 731,472 653,100 78,372 12%

Pendapatan Bagian Daerah SDA 425,400 354,500 70,900 20%

Dana Alokasi Umum 522,432 453,500 68,932 15%

Dana Alokasi Khusus 296,571 245,100 51,471 21%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2,034 2,450 (417) -17%

Jumlah Pendapatan Transfer 2,407,423 2,160,770 246,653 11Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Hibah 7,252 7,400 (148) -2%

Pendapatan Dana Darurat 54,516 35,400 19,116 54%

Lain-lain Pendapatan 50,292 45,720 4,572 10%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 112,060 88,520 23,540 27

TOTAL PENDAPATAN 4,293,007 3,785,690 507,317 13

dst …… …

COMPARATIVE –

ANTAR PERIODE

Naik

(Turun)

PENDAPATAN

ProsentaseTA 2011 TA 2010

Laporan Rea lisasi Anggaran

Pemerintah Daerah


124/190


Pendapatan Pajak Daerah 973,400 785,000 188,400 24%

Pendapatan Retribusi Daerah 304,048 245,200 58,848 24%

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investas i Lain 147,000 150,000 (3,000) -2%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 349,076 356,200 (7,124) -2%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,773,524 1,536,400 237,124 15

Pendapatan Transfer

Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB 429,514 452,120 (22,606) -5%

Pendapatan Bagian Daerah PPh 731,472 653,100 78,372 12%

Pendapatan Bagian Daerah SDA 425,400 354,500 70,900 20%

Dana Alokasi Umum 522,432 453,500 68,932 15%

Dana Alokasi Khusus 296,571 245,100 51,471 21%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2,034 2,450 (417) -17%

Jumlah Pendapatan Transfer 2,407,423 2,160,770 246,653 11Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Hibah 7,252 7,400 (148) -2%

Pendapatan Dana Darurat 54,516 35,400 19,116 54%

Lain-lain Pendapatan 50,292 45,720 4,572 10%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 112,060 88,520 23,540 27

TOTAL PENDAPATAN 4,293,007 3,785,690 507,317 13

dst …… …

COMPARATIVE –

ANTAR ENTITAS

PENDAPATAN


Pemerintah Daerah

ProsentaseSKPD A SKPD B


125/190




Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investas i Lain 147,000 150,000 102%



Pendapatan Transfer








Lain-Lain Pendapatan Yang Sah






dst …… …


126/190

COMMON SIZE

PENDAPATAN

Prosentase


Pemerintah Daerah

Tahun 2011


127/190


Pendapatan Pajak Daerah 973,400 23%

Pendapatan Retribusi Daerah 304,048 7%

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lain 147,000 3%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 349,076 8%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,773,524 41%

Pendapatan Transfer

Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB 429,514 10%

Pendapatan Bagian Daerah PPh 731,472 17%

Pendapatan Bagian Daerah SDA 425,400 10%

Dana Alokasi Umum 522,432 12%

Dana Alokasi Khusus 296,571 7%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2,034 0%

Jumlah Pe ndapatan Transfer 2,407,423 56%


Pendapatan Hibah 7,252 0%

Pendapatan Dana Darurat 54,516 1%

Lain-lain Pendapatan 50,292 1%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 112,060 3%

TOTAL PENDAPATAN 4,293,007 100%

dst …… …

COMMON SIZE

PENDAPATAN

Prosentase


Pemerintah Daerah

Tahun 2011


128/190


Pendapatan Pajak Daerah 973,400 23%

Pendapatan Retribusi Daerah 304,048 7%

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lain 147,000 3%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 349,076 8%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,773,524 41%

Pendapatan Transfer

Pendapatan Bagian Daerah PBB & BPHTB 429,514 10%

Pendapatan Bagian Daerah PPh 731,472 17%

Pendapatan Bagian Daerah SDA 425,400 10%

Dana Alokasi Umum 522,432 12%

Dana Alokasi Khusus 296,571 7%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2,034 0%

Jumlah Pe ndapatan Transfer 2,407,423 56%


Pendapatan Hibah 7,252 0%

Pendapatan Dana Darurat 54,516 1%

Lain-lain Pendapatan 50,292 1%

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 112,060 3%

TOTAL PENDAPATAN 4,293,007 100%

dst …… …

COMMON SIZE

TA 2000

Pendapatan

P d t A li D h d t 47%


dalam Persentase terhadap Total Pendapatan

Pemerintah Daerah SAMPUNG BARU


129/190

Pendapatan Asli Daerah ….. dst 47%

Pendapatan Dana Perimbangan dst …. 24%

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi 23%

Lain-lain Pendapatan yang Sah 6%Total Pendapatan 100%

Belanja 100%

Belanja Operasi

Belanja Pegawai 12%

Belanja Barang dan Jasa 23%

Belanja Perjalanan Dinas 10%

Belanja Pinjaman 7%

Belanja Subsidi 8%

Belanja Hibah 4% Belanja Bantuan Sosial 1%

Belanja Operasi Lainnya 3%

Total Belanja Operasi 68%

Belanja Modal

Belanja Modal Aset Tetap 20%

Belanja Modal Aset Lainnya 12%

Total Belanja Modal 32%

dst ….

COMMON SIZE

TA 2000

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah dst 47%


dalam Persentase terhadap Total Pendapatan

Pemerintah Daerah SAMPUNG BARU


130/190

Pendapatan Asli Daerah ….. dst 47%

Pendapatan Dana Perimbangan dst …. 24%

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi 23%

Lain-lain Pendapatan yang Sah 6%Total Pendapatan 100%

Belanja 100%

Belanja Operasi

Belanja Pegawai 12%

Belanja Barang dan Jasa 23%

Belanja Perjalanan Dinas 10%

Belanja Pinjaman 7%

Belanja Subsidi 8%

Belanja Hibah 4% Belanja Bantuan Sosial 1%

Belanja Operasi Lainnya 3%

Total Belanja Operasi 68%

Belanja Modal

Belanja Modal Aset Tetap 20%

Belanja Modal Aset Lainnya 12%

Total Belanja Modal 32%

dst ….


131/190

TREND ANALISYS

TA 2013 TA 2012 TA 2011 TA 2010 TA

Pendapatan


Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember YYYY

Pemerintah Daerah


132/190


Pendapatan Pajak Daerah 1,210,054 975,850 966,092 859,821 84

Pendapatan Retribusi Daerah 428,135 345,270 445,398 440,944 4

Pendapatan Bagian Laba BUMD d

Documents

00 - Bahan - Analisa Laporan Keuangan Pemerintahan