0. Perda RTRW Fakfak 2011-2031

8/16/2019 0. Perda RTRW Fakfak 2011-2031

1/95

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

FAKFAK

TAHUN 2011 2031


2/95

-2-

b. bahwa dalam rangka mewujudkanketerpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat makarencana tata ruang wilayah merupakanarahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang dan PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional, maka perlu penjabaran ke

dalam Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Fakfak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peratuan Daerah tentang

R T R Wil h


3/95

-3-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984tentang Perindustrian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1984Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990tentang Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3469);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996tentang Perairan Indonesia (Lembaran

N R blik I d i T h 1996


4/95

-4-

Papua (Lembaran Negara RI Nomor4151) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4884);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4152);

d d 3 T h 2002


5/95

-5-

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004tentang Perkebunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4411);

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia RI Tahun2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia RI Nomor4421);

17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4433);

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah

( b bl k d


6/95

-6-

20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4444);

21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4723);

22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran

Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4724);

23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Reublik Indonesia Tahun 2007


7/95

-7-

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4851);

28. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

tentang Wilayah Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 177, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4925);

29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009tentang Penerbangan (Lembaran Negara

RI Tahun 2009 Nomor 1, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4956);

30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral danBatubara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 4,


8/95

-8-

Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Republik IndonesiaNomor 5025);

35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009tentang Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 149, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5068);

36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5234);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun1982 tentang Pengaturan Tata Air


9/95

-9-

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3527);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3529);42. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

1993 tentang Analisa Mengenai DampakLingkungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik


1996 tentang Pelaksanaan Hak danKewajiban, serta Bentuk dan Tata CaraPeran Serta Masyarakat dalamPenataan Ruang (Lembaran Negara


10/95

-10-

59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3838);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun2000 tentang Tingkat Ketelitian Petauntuk Penataan Ruang Wilayah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3934);48. Peraturan Pemerintah Nomor 108

Tahun 2000 tentang Tata CaraPertanggungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4027);49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pembinaan danPengawasan atas PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor


11/95

-11-

53. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2002 tentang Hutan Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 119, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4242);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun

2002 tentang Ketahanan Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4254);


2004 tentang Penatagunaan Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4385 );



12/95


13/95

-13-

Tambahan Lembaran Negara Republik


2008 tentang Air Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4859);

67. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2009 tentang Kawasan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4987);

68. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun2009 tentang Pedoman PengelolaanKawasan Perkotaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5004);



14/95

-14-


2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral dan BatuBara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111);

73. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2010 tentang Penggunaan KawasanHutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5112);

74. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun2010 tentang Mitigasi Bencana DiWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5154);


15/95

-15-

79. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun

1989 tentang Kriteria KawasanBudidaya;

80. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung;

81. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun

1991 tentang Penggunaan Tanah bagiKawasan Industri;

82. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun2001 tentang Tata Cara PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;

83. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun

2002 tentang Koordinasi PenataanRuang Nasional;

84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor9 Tahun 1998 tentang Tata Cara PeranSerta Masyarakat Dalam ProsesPerencanaan Tata Ruang di Daerah;

85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum


16/95

-16-

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Daerah;90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

29 Tahun 2008 tentang PengembanganKawasan Strategis Cepat Tumbuh diDaerah ;

91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 16/PRT/M/2009 tentangPedoman Penyusunan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten;

92. Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.28/Menhut-II/2009 tentang Tata CaraPelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka

Pemberian Persetujuan SubstansiKehutanan atas Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Tata RuangDaerah;

93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor50 Tahun 2009 tentang PedomanKoordinasi Penataan Ruang Daerah;


17/95

-17-

97. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak

Nomor 11 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan Sekretariat DPRDKabupaten Fakfak (Lembaran DaerahKabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor19);

98. Peraturan Daerah Kabupaten FakfakNomor 12 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Fakfak (Lembaran DaerahKabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor20);

99. Peraturan Daerah Kabupaten FakfakNomor 13 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencana PembangunanDaerah, dan Lembaga Teknis DaerahKabupaten Fakfak (Lembaran DaerahKabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor


18/95

-18-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2011–

2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.


19/95

-19-

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki

hubungan fungsional.

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untukfungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi

budidaya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan

pengawasan penataan ruang.

12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan

landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah,


20/95


21/95

-21-

26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas

satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaansebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan

sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh

adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan

satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang


22/95

-22-

32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa

kabupaten/kota.

33. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya

disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang

ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasanperbatasan negara.

34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut

PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut

PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala antar desa.

36. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut

PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa


23/95

-23-

41. Insentif adalah perangkat kebijakan Pemerintah Daerah

dalam bentuk upaya memberikan imbalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata

Ruang Kabupaten Fakfak.

42. Disinsentif adalah merupakan perangkat kebijakan

Pemerintah daerah untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidaksejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN

RUANGBagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2


24/95

-24-

yang merata untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi

masyarakat;

c. pembangunan berbasis pertanian, kelautan dan

perikanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif

yang berwawasan lingkungan;

d. pelestarian kawasan lindung; dan

e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dankeamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Strategi pengembangan pelayanan perkotaan dan

perdesaan yang merata dan hirarkis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :


25/95

-25-

pelayanan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas

transportasi darat antara kota dengan kota-kota

lain di sisi utara dan sisi selatan secara menerus

dengan menghubungkan ke jalan primer provinsi di

Sorong-Bintuni-Kaimana;b. meningkatkan pelayanan pelabuhan pengumpul

yang sudah ada dan meningkatkan kapasitas

pelabuhan pengumpan;

c. mengembangkan jaringan jalan lokal primer dan

jalan kabupaten lain untuk mendukung hubungan

antar pusat-pusat lain secara merata;

d. mengembangkan kapasitas pelayanan bandara

pengumpan yang sudah ada, dan membangun

bandara baru;

e. meningkatkan prasarana telekomunikasi terutama


26/95

-26-

sentra-sentra perdesaan, dan kawasan strategis

untuk meningkatkan kualitas lingkungan di pusat-

pusat permukiman.

(3) Strategi pembangunan berbasis pertanian, kelautandan perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang

berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c, terdiri dari :a. menetapkan dan mengembangkan lahan pertanian,

lahan peternakan, dan perkebunan produktif

terutama di kawasan Bomberay serta penyediaan

sistem jaringan prasarana yang memadai sesuai

kebutuhan kawasan untuk irigasi, pelayanan

koleksi distribusi, proses produksi/industri dan

pengangkutan menuju sentra produksi/ke pusat

pelayanan kawasan;

b. mengembangkan kawasan/sentra kegiatan

pertambangan dan mempertimbangkan potensi dan


27/95

-27-

yang curam, serta mempertahankan luas kawasan

hutan dengan luas minimal 30 % luas wilayah

kabupaten; dan

g. memberlakukan ketentuan pengendalian

pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi

terbatas bila diketahui adanya potensi kawasan

resapan air.(4) Strategi pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari :

a. mempertegas kawasan lindung yang telah

ditetapkan sesuai kebijakan nasional dan

ketentuan hukum lain;

b. mempertegas kawasan lindung lainnya sesuai

dengan analisis fisik dengan tingkat ketelitian yang

sesuai untuk wilayah Daerah dan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku terutama untuk

kawasan lindung non hutan seperti kawasan


28/95

-28-

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif

di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk

menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/

TNI;dan

c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset

pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

a. pusat-pusat kegiatan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

c. sistem jaringan prasarana lainnya.


29/95

-29-

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

yaitu kawasan perkotaan Fakfak yang meliputi Distrik

Fakfak, sebagian Distrik Fakfak tengah dan Distrik

Fakfak Barat.

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

yaitu kawasan perkotaan Bomberay yang meliputi

Distrik Bomberay dan Distrik Karas, serta KawasanPerkotaan Kokas yang meliputi Distrik Kokas dan

Distrik Teluk Patipi.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

terdiri atas:

a. Weri di Distrik Fakfak Timur;

b. Malakuli di Distrik Karas;

c. Kramongmongga di Distrik Kramongmongga;

d. Patipi Pasir di Distrik Teluk Patipi;

e. Werba di Distrik Fakfak Barat; dan

f. Raduria di Distrik Fakfak Tengah.


30/95

-30-

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas jaringan lalu lintas

dan angkutan jalan, yang meliputi:1. Jaringan Jalan;

2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas; dan

3. Jaringan Layanan Lalu Lintas.

(2) Jaringan jalan kolektor primer yang di Daerah terdiri

atas:1. Ruas jalan lingkar utara, yang menghubungkan

Distrik Fakfak–Distrik Kramongmongga– Distrik

Bomberay– Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;

2. Ruas jalan Siboru yang meliputi Jalan Izak Telusa,

Jalan Thumburuni, Jalan Pattimura, Jalan Yos


31/95

-31-

(4) Jaringan jalan lokal sekunder yang ada di Daerah, terdiri

atas:1. ruas jalan yang menghubungkan Distrik Kokas

dengan Distrik Kramongmongga;

2. ruas jalan yang menghubungkan Kampung Baru

dengan pelabuhan baru di Tanjung Seka Distrik

Kokas.(5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. terminal penumpang tipe B terdapat di Distrik

Fakfak;

b. terminal penumpang tipe C terdapat di Distrik

Bomberay dan Fakfak;

c. terminal barang terdapat di Distrik Bomberay,

Distrik Kokas, Fakfak Barat, Distrik Fakfak Timur;

d.sub terminal penumpang di Distrik Teluk Patipi.

(6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada


32/95

-32-

4. Trayek D melayani–Distrik Kramomongga;

5. Trayek E melayani–Werba-Siboru Distrik FakfakBarat; dan

6. Trayek F melayani–Fakfak Tengah- Timur (Weri)

7. Trayek G melayani–Fakfak-Bomberay;

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Tatanan kepelabuhanan; danb. Jaringan trayek.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Fakfak di


33/95

-33-

b. Fakfak-Tual-Banda-Ambon-Makassar-

Surabaya-Jakarta;c. Fakfak-Sorong-Manokwari-Jayapura;

2. trayek angkutan barang, yaitu Makasar-

Surabaya-Jakarta.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di Daerah sebagaimana


34/95

-34-

c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembangkit tenaga listrik; dan

b. jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM),

terdapat di Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak


35/95

-35-

d. jaringan saluran udara tegangan sedang disesuaikan

dengan kapasitas Lisdes (listrik desa) yang terpasangdi Distrik Kokas, Distrik Kramongmongga, Distrik

Fakfak Timur, Distrik Teluk Patipi, Distrik Karas,

dan Distrik Bomberay.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem kombinasi jaringan kabel, nirkabel, dansatelit;

b. sistem kombinasi jaringan kabel dan satelit; dan

c. sistem jaringan satelit.(2) Sistem kombinasi jaringan kabel, nirkabel, dan satelit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat


36/95

-36-

a. wilayah Sungai (WS);

b. daerah Irigasi (DI);

c. prasarana air baku untuk air minum;

d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan

e. sistem pengendalian banjir.(2) WS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

yaitu WS Omba yang merupakan WS lintas provinsi

terdiri atas Daerah Aliran Sungai Omba, Lengguru,

Madefa, Budidi, dan Bomberay.

(3) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b, terdiri atas Mbimajaya, Pinang Agung dan

Bumi Moro Indah di Distrik Bomberay yang merupakanDI kewenangan Pemerintah Daerah.

(4) Prasarana air baku untuk air minum dan kebutuhan

energi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf c, terdiri atas:

Sungai Air Besar dan Sungai Kali Mati untuk


37/95

-37-

(5) Jaringan air minum ke kelompok pengguna

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiriatas:

a. perluasan jaringan perpipaan air minum untukkawasan perkotaan, Fakfak Tengah dan Fakfak

Barat; dan

b. distribusi air dengan memanfaatkan sistem gravitasiuntuk Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, Distrik

Kokas, Distrik Kramongmongga, dan Distrik Teluk

Patipi.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. perlindungan daerah tangkapan air;

b. normalisasi sungai;

c. perbaikan drainase; dan

d. pembangunan turap, talud dan tanggul di SungaiAir Besar


38/95

-38-

a. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sanitary

landfill di Distrik Fakfak;

b. sistem pengelolaan domestik atau rumah tangga;dan

c. sistem 3R (reduce, reuse, recycle ) untuk mengurangitimbunan sampah di wilayah Daerah.

(3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem perpipaan air minum di kawasan perkotaan

b. sistem reservoir; dan

c. Sistem Penampung Air Hujan (PAH)

(4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. sistem drainase primer yaitu pemeliharaankelestarian sungai;

b. sistem drainase sekunder, melalui pengembangan


39/95

-39-

a. sistem pengelolaan air limbah berbahaya (B3) ;

b. sistem pengelolaan air limbah rumah tangga ;c. sistem pengelolaan air limbah industri non B3;

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 16

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi rencana Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya.(2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta

dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari peraturan Daerah ini.


40/95

-40-

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf a, tersebar di Distrik Teluk Patipi, Distrik Kokas,

Distrik Fakfak hingga Distrik Fakfak Timur, Distrik Karasdan pulau-pulau kecil di perairan barat seluas 508.562,25

Ha atau 35,51% dari luas Daerah.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Di Bawahnya

Pasal 19

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam


41/95

-41-

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar mata air; dan

d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang garis pantai dari

Pantai Utara sampai Pantai Selatan, dengan ketentuan:

a. daratan/pesisir sepanjang tepian yang lebarnya

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai

minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah

darat; danb. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan

kondisi fisik pantainya curam atau terjal, diukur

dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan

kondisi fisik pantai.


42/95

-42-

(5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d yaitu berupa Ruang TerbukaHijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan dengan luas

minimal 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi

20% RTHP publik dan 10% RTHP privat berada di PKW

dan PKL.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTHP sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Rencana Detail

Tata Ruang.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar

Budaya

Pasal 21

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Fakfak dan Kumawa


43/95

-43-

Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur

dan Distrik Kramongmongga.2. kawasan berpotensi sedang meliputi Distrik Bomberay

dan Distrik Karas.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf f, berupa kawasan rawan bencana alam geologi

yaitu kawasan rawan gempa yang terdapat di Daerah.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf g, yaitu kawasan lindung terumbu karang

yang terdapat di sekitar Pulau Ega dan pulau-pulau kecil di


44/95

-44-

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:

a. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas;b. kawasan hutan produksi tetap; dan

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdapat di Daerah dengan luasan

kurang lebih 292.252,57 Ha.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b tersebar terutama di Distrik

Bomberay dan Distrik Karas dengan luasan kurang lebih

310.008,82 Ha.

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi


45/95

-45-

a. kawasan perkebunan pala terdapat di semua Distrik

kecuali Distrik Bomberay.b. kawasan perkebunan lainnya terdapat di Distrik

Fakfak Tengah, Distrik Kokas, Distrik Teluk Patipi,

Distrik Karas dan Distrik Bomberay.

(4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, terdapat di Distrik Bomberay dan Distrik

Karas.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksuddalam pasal 25 huruf c terdiri dari:

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan


46/95

-46-

b. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil

atau menengah yang mampu memberdayakan danmeningkatkan kesejahteraan nelayan;

c. Pengembangan kapal perikanan;

d. Alat penangkapan dan teknologi penangkapan ikan

yang produktif dan ramah lingkungan;

e. Pengembangan pelabuhan perikanan yang memadai

bagi kegiatan usaha perikanan tangkap;

f. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil

perikanan pasca penangkapan;

g. Pengembangan kapasitas sumberdaya nelayan;

h. Peningkatan akses nelayan dalam memperoleh

modal;i. Sarana dan prasarana pendukung terutama

pinjaman modal/kredit, perahu, mesin, alat

tangkap, sarana penunjang pemasaran dan BBM.

(4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana

di k d d t (1) h f b t di i t


47/95

-47-

modal besar, seperti budidaya mutiara, kerapu

dan kakap;3. pengembangan usaha budidaya perikanan yang

ramah lingkungan;

4. pengembangan usaha ekonomi produktif bagi

kaum perempuan dalam kegiatan budidaya

perikanan; dan

5. pelatihan manajemen pemasaran, mekanisme

pemasaran dan rantai pemasaran.

(5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat

1 huruf c terdapat di Weri, Distrik Fakfak Timur.

Paragraf 4Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:


48/95

-48-

(1) Kawasan peruntukkan Industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas:a. Kawasan peruntukan industri besar;

b. kawasan peruntukan industri sedang; dan

c. kawasan peruntukan industri rumah tangga

(2) Peruntukkan industri besar pada ayat (1) huruf a, yaitu

kawasan peruntukkan industri pertambangan yangterdapat di Distrik Kokas, Distrik Bomberay dan Distrik

Karas.

(3) Peruntukkan industri sedang pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan agroindustri di Distrik Bomberay, Distrik

Fakfak Timur, Distrik Karas, Distrik Kramongmongga,

Distrik Teluk Patipi, Distrik Fakfak Barat, dan Distrik

Fakfak Tengah.

(4) Peruntukan industri rumah tangga pada ayat (1) hurufc, terdapat di seluruh distrik.


49/95

-49-

c. Tugu Perang Dunia II terdapat di Utara, Distrik

Kokas;d. Masjid Tua Wertuar di Kampung Patimburak Distrik

Kokas;

e. Tugu Pepera terdapat di Distrik Fakfak; dan

f. Lukisan Telapak Tangan di Distrik Kokas.

g. Acara perkawinan, kelahiran, inisiasi dan kematian

terdapat di seluruh wilayah Daerah.

h. Festival pariwisata dan budaya Fakfak di Distrik

Fakfak.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Pantai Pasir Putih I, terdapat di Pasir Putih, Distrik;b. Pantai Pasir Putih II, terdapat di Wayati, Kampung

Kotam, Distrik;

c. Pantai Wayob, terdapat di Pulau Panjang, Werpigan,

Distrik;

d S i Ai B t d t di Ai B Di t ik


50/95

-50-

a. Kolam renang Air Besar terdapat di Air Besar Distrik

Fakfak Tengah;b. Kolam Air Kamandir terdapat di Sanggaram di Distrik

Fakfak Timur;

c. Penangkaran Ikan Duyung, terdapat di Kiat, Distrik

Barat; dan

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di

Kawasan Perkotaan dan kampung yang menjadi wilayah


51/95

-51-

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Pos TNI Angkatan Laut di Distrik Fakfak;

b. Komando Distrik Militer (Kodim) di Distrik Fakfak;

dan

c. Kepolisian Resort (Polres) di Distrik Fakfak;

d. Komando Rayon Militer dan Kepolisian Sektor di

semua Distrik

Pasal 34

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26-33 dapat

dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan

umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat


52/95

-52-

telah berpenghuni antara lain di Pulau Ogar, Teluk

Arguni, Pulau Sapar, Pulau Kayier, Pulau Orgasmuni,Pulau Sariga, Pulau Wes, Pulau Batu Putih, Pulau Ega,

Pulau Tipora, Pulau Panjang , Pulau Samai, Pulau Urat,

Pulau Karas, Pulau Tuberwasak, Pulau Paur dan Pulau

Bossak.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis

Provinsi; dan

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta

dengan tingkat skala 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak


53/95

54


54/95

-54-

b. Kawasan Perkotaan Kokas dan sekitarnya meliputi

Pulau Ugar, Pulau Arguni, dan pulau-pulau kecillainnya.

Pasal 39

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupaRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Daerah berpedoman pada

55


55/95

-55-

Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan

kerja sama pendanaan.(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri

atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

56


56/95

-56-

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiriatas:

1. kawasan sekitar prasarana transportasi;

2. kawasan sekitar prasarana energi;

3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih

lanjut di dalam Lampiran V, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan PerizinanPasal 44

a. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang

berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang

berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang

57


57/95

-57-

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan.(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a,b,c.d dan e diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Bagian KeempatKetentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan

acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian

insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai

dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang,

dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur

58


58/95

-58-

Pasal 48

(1) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepadapemerintah kampung dalam Daerah dan kepada

pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam

bentuk :

a. Pemberian kompensasi;

b. Subsidi silang;

c. Penyediaan sarana dan prasarana ;

d. Publisitas atau promosi daerah ;

e. Kemudahan prosedur perizinan; dan

f. Pemberian penghargaan kepada masyarakat,

swasta dan/atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Insentif yang diberikan pemerintah Daerah kepadamasyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk :

a. Pemberian kompensasi;

b. Pengurangan retribusi;

c. Imbalan;

d S d h

-59-


59/95

-59-

a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;

b. pemberian persyaratan khusus dalam prosesperizinan;

c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

infrastruktur; dan/atau;

d. Pengenaan kompensasi dan atau penalti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 50

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah

Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada

pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

-60-


60/95

-60-

Pasal 51(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. Peringatan tertulis

b. Penghentian sementara kegiatan;

c. Penghentian sementara pelayanan umum;

d. Penutupan lokasi;

e. Pencabutan izin;

f. Pembatalan izin;

g. Pembongkaran bangunan;h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. Denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif

-61-


61/95

61

BAB VIII

KELEMBAGAANPasal 53

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama

antar wilayah dibentuk Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah.(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan

penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

P l 54

-62-


62/95

62

g. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan

tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah

meliputi:

a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang diberikan; dan

c. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan

sebagai milik umum.

Pasal 56

-63-


63/95

63

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerahdilakukan antara lain melalui:

a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat

berupa:

a. Memberikan masukan mengenai:

1. Penentuan arah pengembangan wilayah;2. Potensi dan masalah pembangunan;

3. Perumusan rencana tata ruang; dan

4. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana

-64-


64/95

d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, danruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan

lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak

lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian

tujuan penataan ruang;

f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian

fungsi lingkungan dan SDA;

g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah ataupihak lain apabila kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

-65-


65/95

d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat

publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tataruang; dan

e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau

penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang

berwenang.

Pasal 61

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat

disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat disampaikan kepada Bupati.(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang

ditunjuk oleh Bupati.

-66-


66/95

(2) Buku RTRW Daerah dan album peta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

(1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh

Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah di Daerah

yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat

perda ini ditetapkan, maka rencana dan album peta

sebagaimana tersebut pada Pasal 64 akan disesuaikan

dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil

kesepakatan Menteri Kehutanan.

(2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkanpenetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

-67-


67/95

B A B XI

KETENTUAN PERALIHANPasal 67

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun

1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang WilayahKabupaten Fakfak sebagaimana diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Seri C,

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan

penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum

diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) D b l k P t D h i i k

-68-


68/95

dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan

pembangunannya dan tidak memungkinkan

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat

pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan

tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

-69-


69/95

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak

pada tanggal 8 Nopember 2012

BUPATI FAKFAK,

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak

pada tanggal 8 Nopember 2012

-70-

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK


70/95

pNOMOR : 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012


71/95

-72-

Lampiran III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAKO O 8 T 20 2


72/95

NOMOR : 8 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012

-73-

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK


73/95


PROGRAM PEMANFAATAN RUANGc. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Perdagangan Kawasan

Kawasan Perkotaan Bomberay Pasar + Mall APBD Dinas PerIndag Fakfak

d. Pengembangan Permukiman Kawasan

Perkotaan Bomberay

Kawasan Perkotaan Bomberay Perumahaan APBD Dinas PU/Masyarakat

e. Pen gembangan Fasil itas Sosial Kawasan Kawasan Perkotaan Bomb er ay Ged un g O R APBD Pemd a Kabu paten Fakfak

No. Program Utama Lokasi Besaran Sumber Dana Instansi Pelaksana Tahun Tahun Tahun Tahun

2011-

2016

2016-

2021

2021-

2026

2026-

2031

1.4. Program Pengembangan Fasilitas

Perkotaan SWP Kokas

a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Pendidikan Kawasan

Kawasan Perkotaan Kokas P. Tinggi APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan

Fakfak

b. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Kesehatan Kawasan

Kawasan Perkotaan Kokas Rumah sakit APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan

Fakfak

c. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Perdagangan Kawasan

Kawasan Perkotaan Kokas Pasar + Mall APBD Dinas PerIndag Fakfak

d. Pengembangan Permukiman Kawasan

Perkotaan Kokas

Kawasan Perkotaan Kokas Perumahaan APBD Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Kawasan Kawasan Perkotaan Kokas Gedung O R APBD Pemda Kabupaten Fakfak

1.5. Program Pengembangan Fasilitas

ibukota Distrik/PPKa. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Pendidikan Lingkungan

Kawasan Perkotaan Kokas P. Tinggi APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan

Fakfak

b. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Kesehatan Lingkungan

Kawasan Perkotaan Kokas Rumah sakit APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan

Fakfak c. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas

Perdagangan Lingkungan


d. Pengembangan Permukiman Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokas Perumahaan APBD Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokas Gedung O R APBD Pemda Kabupaten Fakfak


2011-

2016

2016-

2021

2021-

2026

2026-

20312. Perwujudan Sarana Prasarana

2.1. Trasnportasi

2.1.1. Transportasi Darat

a. Peningkatan Ruas Jalan Fakfak-Weri Ruas Jalan Fakfak-Weri 65 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Fakfak/DPUPapua Barat

b. Pembangunan Ruas Jalan Weri-Nusalasi Ruas Jalan Weri-Nusalasi 34 km APBN Balai Besar

c. Peningkatan Ruas Jalan Karas-Nusalasi Ruas Jalan Karas-Nusalasi 49 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Fakfak

d. Pembangunan Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay 55 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Papua Barat

e. Peningkatan Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk

Patipi

Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi 45 km APBN Balai Besar

-74-



74/95

2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

1.4. Program Pengembangan Fasilitas Perkotaan SWP

Kokas

a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan

Kawasan

Kawasan Perkotaan Kokas P. Tinggi APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak

b . P embangunan d an Pe ningkatan Fasi li tas Ke se hatan Kaw asan Kaw asan P erkotaan Ko kas Rumah saki t AP BD Ke m- Di kNas/Di nas Pe ndi di kan Fakfak

c. Pembangunan dan Pe ningkatan Fasilitas Perdagangan

Kawasan


d. Pengembangan Permukiman Kawasan Perkotaan Kokas Kawasan Perkotaan Kokas Perumahaan APBD Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Kawasan Kawasan Perkotaan Kokas Gedung O R APBD Pemda Kabupaten Fakfak

1.5. Program Pengembangan Fasilitas ibukota Distrik/PPK

a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan

Lingkungan

Kawasan Perkotaan Kokas P. Tinggi APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak

b. P embangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Lingkungan

Kawasan Perkotaan Kokas Rumah sakit APBD Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak

c. Pembangunan dan Pe ningkatan Fasilitas Perdagangan

Lingkungan


d. Pengembangan Permukiman Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokas Perumahaan APBD Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokas Gedung O R APBD Pemda Kabupaten Fakfak

-75-


75/95


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

2. Perwujudan Sarana Prasarana

2.1. Trasnportasi

2.1.1. Transportasi Darat

a. Peningkatan Ruas Jalan Fakfak-Weri Ruas Jalan Fakfak-Weri 65 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Fakfak/DPU Papua Barat

b. Pembangunan Ruas Jalan Weri-Nusalasi Ruas Jalan Weri-Nusalasi 34 km APBN Balai Besar

c. Peningkatan Ruas Jalan Karas-Nusalasi Ruas Jalan Karas-Nusalasi 49 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Fakfak

d. Pembangunan Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay 55 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Papua Barat

e. Peningkatan Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi 45 km APBN Balai Besar

f. Peningkatan Ruas Jalan Fakfak-Werba Ruas Jalan Fakfak-Werba 18 km APBN Balai Besar

g. Peningkatan Ruas Jalan Werba-Siboru Ruas Jalan Werba-Siboru 49 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Fakfak/DPU Papua Barat

i. Pembangunan Ruas Jalan Bomberay-Toweri Ruas Jalan Bomberay-Toweri 50 km APBN/APBD Balai Besar/DPU Fakfak

k. Pembangunan Jembatan Weri Jembatan Weri 60 m APBN Balai Besar

l. Pembangunan Jembatan Fakfak-Bomberat Jembatan Fakfak-Bomberat 15 m APBN Balai Besar

m. Pembangunan Jembatan Bomberay-SP2 Jembatan Bomberay-SP2 1 paket APBN Balai Besar

n. Pembangunan Terminal Kelas B di Fakfak Terminal Kelas B di Fakfak 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

o. Pembangunan Terminal Kelas C Distrik Bomberay 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

o. Pembangunan Terminal Barang Bomberay, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

2.1.2. Transportasi Udara

a. Peningkatan Bandara Torea di Fakfak Bandara Torea Fakfak 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

b. Pembangunan Bandara Baru di Siboru Distrik Fakfak Barat 1 paket APBN/APBD Kem-Perhubungan/Dinas Hub Fakfak

2.1.3. Transportasi Laut

a. Peningkatan Pelabuhan Pengumpul Fakfak Distrik Fakfak 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

b. Pembangunan Terminal Peti Kemas di Kiat Kiat, Fakfak Barat 1 paket APBN/APBD Kem-Perhubungan/Dinas Hub Fakfak

c. Pembangunan Terminal Bongkar Muat di Weri Distrik Fakfak Timur 1 paket APBN/APBD Kem-Perhubungan/Dinas Hub Fakfak

d. Pe mbangunan Pe labuh an Pe ngumpan di Tanjung Saka Tanjung Saka, Di stri k Kokas 1 paket APBN/APBD Kem-Perh ubungan/D inas Hub Fakfak

e. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Otoweri Otoweri, Distrik Fakfak Timur 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

f. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Tanjung Purkadi Tj. Purkadi, Distrik Karas 1 paket APBD Dinas Perhubungan Fakfak

g. Pe mbangunan Pe labuh an Pe ngumpan Lo kal di Pati pi Pasi r Patipi pasi r, D istrik Te luk Pati pi 1 paket APBD D inas Perhubungan Fakfak

h. Pembangunan Pelabuhan Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI)

Otoweri, Distrik Fakfak Timur 1 paket APBN/APBD Kem-Kelautan Perikanan/Dinas Kelautan

Perikanan

-76-


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031


76/95

3 Perwujudan Sarana Prasarana lainnya

3.1. Sumberdaya Air

a. Pembangunan Irigasi Tertier di SP 5 dan SP 6 Bomberay Bomberay 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

b. Pengembangan Sistem Air Bersih di Kawasan Perkotaan

Fakfak

Fakfak 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

c. Pengembangan Sistem Air Bersih di Kawasan Perkotaan

Bomberay

Bomberay 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

d. Pengembangan Sistem Air Bersih di Kawasan Perkotaan

Kokas

Kokas 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

e. Pengembangan Sistem Air Bersih di Ibukota Distrik Weri, Tj Purkadi, Kramongmongga, Patipi Pasir,

Werba

1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

3.2. Jaringan Komunikasi

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Kaw asan Perkotaan

Fakfak dsk

Fakfak 1 Paket APBD/Telkom Pemda/Telkom

b. Pengembangan Sistem Komunikasi Kawasan Kokas dsk Kokas 1 Paket APBD/Telkom Pemda/Telkom

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Kawasan Weri dsk Weri 1 Paket APBD/Telkom Pemda/Telkom

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Tanjung Purkadi dsk Tanjung Purkadi 1 Paket APBD/Telkom Pemda/Telkom

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Kaw asan Perkotaan

Bomberay dsk

Bomberay 1 Paket APBD/Telkom Pemda/Telkom

3.3. Sistem Jaringan Energi

a. Perbaikan PLTD di Fakfak (Penggantian Mesin Diesel) Fakfak 13 Mesin APBD/PLN Pemda/PLN

b. Pembangunan pembangkit listrik Mikro Hidro di Air Besar Fakfak Tengah 1 Paket APBD/PLN Pemda/PLN

c. Peningkatan P elayanan Li strik d i Bo mberay , Karas dan W eri Bombe ray, Karas, W eri, Kokas 4 Paket APBD/P LN Pemd a/PLN

c. Pengembangan dan Pembangunan PLTD di Ibukota Distrik Ibukota Distrik 9 lokasi APBD/PLN Pemda/PLN

-77-


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

4 Perwujudan Prasarana Pengelola Lingkungan


77/95

4 Perwujudan Prasarana Pengelola Lingkungan

4.1. Drainase, Limbah, dan Sampah

a. Pengembangan drainase untuk ibukota Distrik

b. Pengembangan "On Site Sistem" melalui Septic Tank

Limbah Rumah Tangga dan Kantor

Seluruh Distrik 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

c. Pengembangan Sistem pewadahan, pengumpulan dan

pemindahan untuk sampah

Seluruh Distrik 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

d. Pengelolahaan Sampah di TPA dgn Sanitary Landfill Dostrik Fakfak 1 paket APBD Dinas PU Kabupaten Fakfak

4.2. Evakuasi Bencana

a. Perencanaan Pada Tingkat Detail untuk Kawasan Evakuasi

Bencana Tsunami

Di sti k Bo mberay, Distrik Ko kas, Distrik Te luk patipi 1 Pake t APBD Pe mda

a. Perencanaan Pada Tingkat Detail untuk Kawasan Evakuasi

Bencana Banjir

Distrik Bomberay 1 Paket APBD Pemda


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

B. Perwujudan Pola Ruang

1. Perwujudan Kawasan Lindung

1.1. Program Pemantapan Cagar Alam Peg. Fakfak (Kaw.

Konservasi Nasional)

a . Pengukuhan Ta ta Ba ta s Cagar Alam Peg. Fakfak D is tr ik Fa fkfak Kota, Fakfak Tengah , Fakfak Timur 43930 ,05 ha APBN Kem-Kehutanan/Dinas Hutbun Fakfak

b. Pengawasan dan penertiban di Koridor Jalan Fakfak-

Kramongmongga

Ruas jalan Fakfak Kota-Kramongmongga 15 km APBD Dinas Hutbun Fakfak

b . Pemasangan Pagar , Tanda dan Papan Informasi D is tr ik Fafkfak Kota, Fakfak Tengah , Fakfak Timur 1 Paket APBN Kem-Kehutanan/Dinas Hutbun Fakfak

c. Sosialisasi ke Masyarakat Distrik Fafkfak Kota, Fakfak Tengah, Fakfak Timur 1 Paket APBN Kem-Kehutanan/Dinas Hutbun Fakfak

1.2. Program Pemantapan Kawa san Hutan Lindung

a. Pengukuhan Tata Batas Hutan Lindung Distrik Kokas, Fakfak Timur dan Karas 41523,54 ka APBD Dinas Hutbun Fakfak

b. Sosialisasi Distrik Kokas, Fakfak Timur dan Karas 1 Paket APBD Dinas Hutbun Fakfak

1.3. Program Pemantapan Kawa san Perlindungan

Setempat Sempadan Pantai

a. Sempadan Patai : Perlindungan 100 m dari pasang tertinggi

termasuk kawasan hutan bakau

Pesisir Kab. Fakfak 26988,68 ha APBD Dinas Hutbun Fakfak

b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesis ir dan Pulau-

2 kecil kab. Fakak

Pesisir Kab. Fakfak 1 Paket APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak

c. Pembangunan tanggul penahan ombak di kawasan pesisi r

pantai

Kampung-Kampung Pesisir 1 Paket APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak


Setempat Semapadan Sungai

a. Sempadan Sungai Besar: Perli ndungan 100 m kiri kanan

sungai besar

S. Budidi, S. Bomberay, S. Otoweri 14370,40 ha APBD Dinas Hutbun Fakfak

b. Sempadan Sungai Kecil: Pe rlindungan 50 m kiri kanan

sungai ke cil

Anak Sungai Kab. Fakfak 14370,40 ha APBD Dinas Hutbun Fakfak

c. Penyusunan RTRW DAS Bomberay, DAS Budi di, dan DAS

Otoweri

DAS Bomberay, DAS Budidi, dan DAS Otoweri 1 paket APBD BAPPEDA Kabupaten Fakfak


Setempat Sekitar Mata A ir

a. Sekitar Mata Air : Perlindungan 100 m keliling dari mata air Degen dan Kayuni 10 ha APBD Dinas Hutbun Fakfak

b. Pemasangan Pagar, Tanda dan Papan Informasi Degen dan Kayuni 1 paket APBD Dinas Hutbun Fakfak

-78-


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

2. Perwujudan Kawasan Budidaya

2 1 H t P d k i T b t /T t


78/95

2.1. Hutan Produksi Terbatas/Tetap

a. Pengawasan HPH Terhadap Pemanfaatan hasil Kayu hutan kabupaten Fakfak 2 HPH APBD Dinas Hutbun Fakfak

b. Pembinaan Masyarakat di Sekitar Hutan Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk patipi,

Fakfak Timur

5 paket APBD Dinas Hutbun Fakfak

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk patipi,

Fakfak Timur


d. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk patipi,

Fakfak Timur


2.3. Hutan Produksi Konversi/Hutan Tanaman Industri

a. Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) Distrik Karas dan Distrik Bomberay 159926,55 ha Sw asta Sw asta/Inv estor

b. Pengembangan Industri Pengolahan Kertas Distrik Karas 100 ha Swasta Swasta/Inv estor

2.4. Kawasan Perkebunan

a. Per luasan areal perkebunan rakyat Distri k Karas, Fakfak Timur, Fak fak Tengah, Fak fak

Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas

7 Paket APBD Dinas Hutbun Fakfak

b. Pengadaan bibit unggul untuk perkebunan rakyat Distrik Karas, Fakfak Timur, Fakfak Tengah, Fakfak



c. Penyediaan SAPRODI Perkebunan Rakyat Distrik Karas, Fakfak Timur, Fakfak Tengah, Fakfak



d. Pengembangan Perkebunan Besar, dengan komoditi :

kelapa sawit, karet, cacao

Distrik Karas dan Distrik Bomberay 1 Paket Swasta Swasta/Investor

e. Pengembangan industri pengolaan hasil perkebunan Distrik Karas dan Distrik Bomberay 1 Paket Sw asta Sw asta/Inv estor

-79-


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

2.5. Kawasan Pertanian dan Peternakan


79/95

a. Penyusunan Data Base Kesesuaian Lahan Pertanian Kab.

Fakfak

Kabupaten Fakfak Paket APBD Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak

b. Pengembangan SP Trans Pola Pertanian Tanaman Pangan Bomberay 4 SP APBN/APBD Kem-NakerTrans/Dinas Tenaga Kerja

Fakfak

b. Pencetakan Sawah dan Perluasan Pertanian Tanaman

pangan

Bomberay (SP 5 dan SP 6) 500 hektar APBN/APBD Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan

Peternakan Fakfak

c. Pengembangan RanchPeternakan SP 3 5 RCH APBN/APBD Kem-Pertanian/Dinas Pertanian danPeternakan Fakfak

d. Pe nye diaan Bi bi t Unggul Tanaman Pangan d an Ternak Bo mb eray d an S eluruh Di stri k P ake t AP BN/AP BD D ep Tan/Di nas P ertani an d an Pe ternakan

Fakfak

e. Penyediaan SAPRODI Bomberay dan Seluruh Distrik Paket APBN/APBD Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan

Peternakan Fakfak

f. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Fakfak 1 unit APBN/APBD Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan

Peternakan Fakfak

f. Pembangunan Rumah Potong Hewan Fakfak 1 unit APBN/APBD Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan

Peternakan Fakfak

f. Pembinaan Seluruh Distrik Paket APBD Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak

2.6. Kawasan Pariwisata

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Fakfak

Kab Fakfak 1 Paket APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak

b. Rencana Teknis dan DED Kawasan Pariwisata Dsitrik Kokas dan Fakfak Barat, Fakfak Tengah,

Kramonmongga

1 Paket APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak

c. Promosi Daya Tarik Wisata Kab Fakfak 1 Paket APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak

d. Pembangunan Sistem Informasi Pariwisata Kab Fakfak 1 Paket APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak

e. Perencanaan dan Pengembangan Agrowisata di

Kramongmongga

Distrik Kramongmongga 1 Paket APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak

e. Penyediaan Sarana Prasarana Wisata Kab Fakfak 1 Paket APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak

-80-


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

2.7. Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya


80/95

2.7.1. Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pengembangan Perikanan Tangkap Skala Kecil dan

Menengah

Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak

Timur, Kokas, dan Karas

7 Paket APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak

b. Pengembangan armada tangkap, alat penangkapan dan

teknologi pe nangkapan




c. Pengembangan PPI dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas

pendukung lainnya : cold storage, pasar, bank, pangkalan BBM

Distrik Fakfak Timur 1 Paket APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak

d. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak



e. Pengembangan kapasitas sumberdaya nelayan Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak



f. Peningkatan akses nelayan kepada modal, sarana prasarana

tangkap, pemasaran, BBM.




2.7.2. Pengembangan Perikanan Budidaya

a. Perencanaan dan Pengembangan Minapo li tan Wer i D is tr ik Wer i 1 Paket APBN/APBD Kem-Kelautan Per ikanan dan D inas

Kelautan dan Perikanan Fakfak

b. Pengembangan dan pelatihan SDM Nelayan untuk budidaya

rumput laut, teripang, kerapu, kakap, dan lobster




c. Pengembangan kerjasama PEMDA, swasta, dan masyarakat

dalam budidaya mutiara, lobster, teripang yang memerlukan

modal besar



1 Paket APBD/Swasta Pemda/Swasta

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif untuk istri nelayan Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak



e. Pe latihan menejemen pemasaran, mekanisme pemasaran

dan rantai pemasaran




2.8. Kawasan Pertambangan

a. Eksp lo rasi P ote nsi Gas dan Mi ny ak Bumi D istrik Bomberay d an Di strik Karas 1 P aket Sw asta Sw asta/Inv esto r

b. Penyusunan AMDAL dan Coorporate Social Responsibility

(CSR)

Distrik Bomberay dan Distrik Karas 1 Paket Swasta Swasta/Investor

c. Pemb inaan Usaha Per tambang an bah an G ali an C D istr ik K oka s, f ak fak Bar at , Kr amo nmo nngg a 1 Pak et APBD D ina s Per tambangan Kab Fakf ak

2.9. Industri

a. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Makanan dan

Minuman

Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Barat dan Distrik

Kokas

Paket APBD/Sw asta Dinas Perindustrian/Sw asta

b . Pemb inaan Industr i B ah an G ali an Buk an L ogam D istr ik B omber ay Pak et APBD /S wast a D ina s Per indust ri an/S wast a

c. Pemb inaan dan Peng embang an Kayu, Bambu, Ro tan D istr ik T eluk Pati pi dan D ist ri k Ko kas Pak et APBD /S wast a D ina s Per indust ri an/S wast a

d. Pembinaan dan P engembangan industri barang dari kertas,

industri kimia, dan industri logam dasar

Distrik Fakfak Paket APBD/Swasta Dinas Perindustrian/Swasta

e. Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dan

perkebunan

Distrik Bomberay dan Distrik Karas Paket APBD/Swasta Dinas Perindustrian/Swasta

-81-


81/95


2011-2016 2016-2021 2021-2026 2026-2031

3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

3.1. Kawasan Strategis Bo mberay dan sekitarnya

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Bomberay Kawasan Bomberay 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Bomberay Kawasan Bomberay 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

3.2. Kawasan Strategis Weri-Karas

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Karas Kawasan Karas dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Weri-Karas Kawasan Karas dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

3.3. Kawasan Strategis Kokas

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Kokas Kawasan Kokas dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Kokas Kawasan Kokas dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

3.4. Kawasan Strategis Fakfak

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Fakfak Kawasan Fakfak dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Fakfak Kawasan Fakfak dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

3.5. Kawasan Strategis Lingkungan Kramonmongga

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Kramongmongga Kawasan Kramongmongga dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis

Kramongmongga

Kawasan Kramongmongga dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

3.6. Kawasan Strategis Fakfak Barat

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Fakfak Barat Pantai Barat Fakfak dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Fakfak Barat Pantai Barat Fakfak dsk 1 Paket APBD Pemda/Bappeda

-82-

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK


82/95

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK


KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

No.Rencana Struktur dan RencanaPola Ruang Kabupaten Fakfak

Tahun 2011-2031Arahan Peraturan Zonasi

I Rencana Struktur Ruang

1. Fakfak/PKW • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaanberskala provinsi dengan kelengkapan fasilitas daninfrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan

ekonomi yang dilayani meliputi perdagangan, jasa,industri, perhubungan laut, darat dan udara; pusatpelayanan sosial, dan pariwisata.

• Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas menengah dengan pencegahankecenderungan perkembangan horizontal;memperhatikan kelengkapan dan kualitas pelayananlingkungan permukiman sesuai standar yang berlaku.

• Dicegah perluasan kawasan terbangun kota kearah utaramemasuki kawasan dengan kelerengan curam; dengan

membangun kawasan buffer dengan tutupan lahan alamiatau tanaman yang sesuai kemampuan lahan.

-83-

2. Kokas dan Bomberay/PKL • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaanberskala kabupaten dengan kelengkapan fasilitas dani f t kt k t i d k i t


83/95

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatanekonomi yang dilayani meliputi perdagangan, jasa,industri, perhubungan, koleksi distribusi hasilperkebunan, kehutanan, pertambangan, pusat pelayanansosial.

• Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas menengah sampai rendah;memperhatikan kelengkapan dan kualitas pelayananlingkungan permukiman sesuai standar yang berlaku.

• Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukungpergerakan antar distrik, dan pengembangan prasaranatransportasi khusus mendukung pergerakan barangdalamlingkup sektor pertanian, perkebunan, agribisnis.

4. Weri, Raduria, Tj Purkadi,Kramongmongga, PatipiPasir/PPK

•

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomiperkotaan/perdesaan berskala distrik dengankelengkapan fasilitas dan infrastruktur lingkungan yangsesuai dengan kegiatan sosial ekonomi yang dilayanimeliputi perdagangan lokal, jasa umum, industri rumahtangga, perhubungan lokal, koleksi distribusi hasilperkebunan/kehutanan, perikanan, pusat pelayanandasar distrik.

• Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas rendah; memperhatikan

kelengkapan dan kualitas pelayanan dasar lingkunganpermukiman sesuai standar yang berlaku, memperhatikan

-84-

pelayanan air bersih, pengelolaan persampahan &sanitasi; utilitas umum.

M g b gk t t i g d k g


84/95

• Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukungpergerakan antar distrik, dan pengembangan prasaranatransportasi khusus mendukung pergerakan barang dalamlingkup sektor pertanian, perkebunan, agribisnis.

5. Goras, Sanggram, Tetar/PPL • Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomiperkotaan/perdesaan berskala lingkungan yang dilayanimeliputi perdagangan lokal lingkungan, koleksi distribusihasil perkebunan/kehutanan, perikanan, pusat pelayanandasar lingkungan.

• Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukimandengan tingkat intensitas rendah; memperhatikankelengkapan dan kualitas pelayanan dasar lingkunganpermukiman sesuai standar yang berlaku, memperhatikan

pelayanan air bersih, pengelolaan persampahan &sanitasi; utilitas

• Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukungpergerakan antar kampung ke distrik

5. Jalan Kolektor Primer • Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dibatasidengan tingkat intensitas menengah, dan secara fisikdikembangkan simpul-simpul aktivitas pelayanan umumbagi keamanan dan informasi.

• Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsilindung, dan hutan produksi terbatas/ areal hutan di hulu

sungai di sepanjang jalan Kolektor Primer.• Membatasi akses masuk/keluar dengan jarak tertentu

-85-

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• Menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalanKolektor Primer sekurang kurangnya setengah dari lebar


85/95

Kolektor Primer sekurang-kurangnya setengah dari lebarruang milik jalan.

6. Jalan Lokal Primer • Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dibatasidengan tingkat intensitas menengah - rendah, dan secarafisik dikembangkan simpul-simpul aktivitas pelayananumum bagi keamanan dan informasi.

• Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsilindung, dan hutan produksi terbatas/ areal hutan di hulusungai di sepanjang jalan Lokal Primer.

• Mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalansekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan.

7. Pelabuhan Umum • Pemanfaatan ruang untuk peningkatan pelayananPelabuhan Umum meliputi kebutuhan operasional, dan

pengembangan kawasan pelabuhan.• Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara diatas

badan air yang dapat mengakibatkan gangguan pada jalurtransportasi laut.

• Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerahlingkungan kerja kepelabuhan dan kepentinganpelabuhan, dan harus memperoleh ijin sesuai peraturanyang berlaku.

8. Bandar Udara Torea dan BandarUdara Siboru

• Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandaradan pengembangan landasan pacu dan prasarana

penunjang bandara.• Pemanfaatan ruang di sekitar Bandara dibatasi dan

-86-

disesuaikan dengan batas keselamatan operasipenerbangan/batas-batas kawasan kebisingan

• Pengaturan pemanfaatan ruang udara agar tidak


86/95

• Pengaturan pemanfaatan ruang udara agar tidakmengganggu sistem operasional penerbangan sesuaiketentuan yang berlaku.

9. Jaringan Energi Listrik • Mengatur pemanfaatan ruang dan penempatanpembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggidengan mengutamakan keselamatan dan keamananmasyarakat dan lingkungan, yaitu dengan kriteria jarakaman.

• Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang di sepanjangjalur transmisi sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Jaringan Telekomunikasi • pemanfaatan ruang bagi penempatan stasiun bumi danmenara pemancar serta memperhitungkan keamanan dankeselamatan aktivitas di sekitarnya.

11. Jaringan Prasarana SumberdayaAir•

Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air diutamakanuntuk pemeliharaan kelestarian fungsi kawasan bagianhulu dan tengah aliran sungai.

• Pemanfaatan ruang bagi prasarana dengan fungsimenampung limpasan air di bagian hilir sumber dayaair/sungai.

• Pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai disepanjang aliran sungai, serta kawasan sekitar mata airdiutamakan bagi kegiatan tidak terbangun dan mencegahdari kegiatan yang berpotensi merusak fungsi badan air.

• Ketentuan pemulihan fungsi hidrologis yang telahmenurun akibat kegiatan budidaya di kawasan resapan

-87-

air, sempadan sungai, dan mata air sesuai ketentuanyang berlaku.

• Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air dalam


87/95

• Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air dalamrangka mengendalikan daya rusak air untuk melindungimasyarakat, kegiatan budidaya, serta prasarana dansarana penunjang perikehidupan manusia.

• Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air yangpotensial dalam rangka mengembangkan sistem prasaranasumberdaya air yang selaras dengan pengembangan pusatpermukiman, kawasan budidaya, dan sistem prasaranasumberdaya air untuk mendukung sentra produksi pangandi Bomberay dalam rangka mewujudkan ketahananpangan kabupaten.

II, Rencana Pola Ruang

II.1. Rencana Pola Ruang BerfungsiLindung

1. HUtan Lindung • Pemanfaatan ruang hanya ditujukan bagi beberapakegiatan yaitu : kegiatan yang tidak mengubah bentangalam, tidak mengurangi luasan hutan, dan ditujukanhanya untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam.

• Pemanfaatan ruang bagi pulau-pulau kecil yangditetapkan sebagai kawasan lindung adalah untuk ruangterbuka hijau, penelitian; pembatasan pembangunan/penambahan permukiman penduduk.

• Pengawasan ketat kegiatan budidaya masyarakat yang

telah berlangsung dalam hutan lindung dan pelaranganperluasan kegiatan tersebut.

-88-

• Pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensimengurangi luasan hutan dan tutupan vegetasi, danberpotensi mengganggu fungsi lindung.


88/95

berpotensi mengganggu fungsi lindung.

• Penerapan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat dikawasan hutan lindung yang di dalamnya terdapat depositmineral atau sumberdaya lainnya.

2. Kawasan Resapan Air • Pemanfaatan ruang diutamakan untuk memberikan ruangyang cukup pada daerah tertentu untuk keperluanpenyerapan air hujan bagi kawasan bawahannya maupunkawasan yang bersangkutan.

• Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatanbudidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan sepertipengambilan kayu/penebangan.

3. Kawasan Sempadan Pantai • Pemanfaatan ruang bagi kegiatan ruang terbuka, kegiatanyang mendukung berfungsinya kawasan, seperti wisata

alam dengan pelarangan pembangunan bangunanpermanen; pembatasan pendirian bangunan untukmenunjang rekreasi pantai; tetap mempertahankankeaslian dan estetika pantai.

• Pemanfaatan ruang bagi pengembangan struktur alamidan buatan untuk mencegah abrasi.

• Pelarangan semua kegiatan yang dapat menurunkan luasdan nilai ekologis kawasan.

4. Kawasan Sempadan Sungai • Pemanfaatan ruang adalah bagi ruang terbuka hijau.

• Pemanfaatan ruang khusus bagi prasarana yang berfungsi

dan bermanfaat bagi kelestarian aliran dan kualitas air,seperti prasarana untuk mencegah peningkatan suhu air

-89-

yang dapat mengakibatkan kematian biota tertentu, atauuntuk pemanatauan dan pengawasan sungai.

• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk penunjang


89/95

g y p j gfungsi rekreasi, keamanan umum, pemantauan kondisisungai.

5. Kawasan Sekitar Mata Air • Pemanfaatan ruang bagi ruang terbuka hijau.

• Ketentuan pelarangan bagi kegiatan budidaya yang dapatmerusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan daerahtangkapan air di sekitar mata air.

• Pemanfaatn ruang bagi prasarana/bangunan penangkapair untuk melindungi sumber mata air terhadappencemaran.

6. Kawasan Cagar Alam • Pemanfaatan ruang hanya bagi aktivitas penelitian,pendidikan, dan wisata alam.

• Ketentuan pelarangan mendirikan bangunan kecuali untuk

penelitian/wisata alam dengan pembatasan luasansehingga tidak mengganggu fungsi kawasan.

7. Kawasan Hutan Bakau • Pemanfaatan ruang bagi kegiatan penelitian, pendidikandan wisata alam.

• Ketentuan pelarangan pengambilan/penebangan kayubakau.

• Ketentuan pelaranagan kegiatan yang menyebabkanberkurangnya luasan dan dan / mencemari hutan bakau.

8. Kawasan Terumbu Karang • Pemanfaatan ruang untuk pariwisata bahari

• Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan

pengambilan terumbu karang• Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan

-90-

pencemaran air dan gangguan terumbu karang

9. Kawasan Rawan Bencana Alam • Pemanfaatan ruang bagi kawasan hijau terbuka, hutanalami, perkebunan yang disesuaikan dengan potensi


90/95

, p y g g pkesesuaian lahan, mempertimbangkan jenis dan ancamanbencana.

• Ketentuan pelarangan mendirikan bangunan permanenkecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencanadan kepentingan umum.

• Penentuan jalur evakuasi dan lokasi amanmempertimbangkan permukiman penduduk.

• Pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana gerakantanah diutamakan ruang terbuka hijau, terutama padakelerengan diatas 25 %; Kegiatan penambangan bahangalian seperti batu gamping dilarang.

• Pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana alam

banjir terutama bagi ruang terbuka hijau dan bangunankhusus kepentingan pengendalian dan pemantauan banjir;ketentuan pelarangan bagi pembangunan permukimandan fasilitas umum penting.

• Pemanfaatan ruang di kawasan yang terletak di zonapatahan aktif dengan lebar 250 meter atau lebih dari tepijalur patahan aktif dibatasi pada ruang terbuka hijau danbangunan semi permanen dengan fungsi umum;ketentuan pelarangan mendirikan perumahan dan fasilitasumum penting.

•

Pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami terutama dipinggir pantai adalah bagi ruang terbuka hijau, buffer

-91-

dan hutan bakau sesuai ketentuan yang berlaku;pengembangan ruang bagi kegiatan budidaya tetapmempertimbangkan jarak dari garis pantai, dan


91/95

ketinggian tanah; penentuan jalur evakuasi dan lokasiaman dengan mempertimbangkan sebaran permukimanpenduduk.

II.2. Kawasan Budidaya1. Hutan Produksi Terbtas • Pemanfaatan ruang adalah untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbanganekosistem wilayah dan mengendalikan neraca sumberdayakehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

• Pemanfaatan ruang dengan memberlakukan persyaratanpenebangan yang ketat untuk melindungi populasi pohondan ekosistem kawasan, dengan persyaratan menanamkembali untuk mengganti setiap batang pohon.

• Ketentuan pelarangan penebangan hutan pada sebagiankawa

Documents

0. Perda RTRW Fakfak 2011-2031