Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum Kuliah Kerja Lapangan
Kuliah kerja lapangan (KKL) didasarkan pada:
1. Surat Keputusan tentang penyelenggaraan Kuliah Kerja Lapangan
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta
Periode 2013 No. 03/KKL/STIE WM/XI/2013
2. Kurikulum Progdi Ekonomi Manajemen yang menjadi salah satu
syarat kelulusan sarjana.
Pengertian Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kunjungan keluar kampus secara
terbimbing untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam suatu bidang ilmu
yang status dan pelaksanaannya ditetapkan oleh jurusan / progdi masing-
masing.
B. Maksud dan Tujuan Kuliah Kerja Lapangan
Kuliah Kerja Lapangan merupakan salah satu ajang dimana mahasiswa
mengaplikasikan wawasan atau pengetahuan yang didapatkan dari bangku
kuliah untuk kemudian dipraktekkan dalam dunia kerja yang
sesungguhnya.
a. Maksud Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Melalui Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1. Mahasiswa mendapat wawasan yang lebih luas tentang aplikasi teori-
teori dalam praktek di lapangan dan mampu mencetak kader generasi
bangsa yang berpengetahuan luas yang dapat mengaplikasikan teori
yang diperoleh di bangku kuliah pada kehidupan bermasyarakat
sehingga dapat membawa perubahan yang positif dalam kehidupan
bermasyarakat.
1
2. Untuk memenuhi syarat dalam menempuh mata Kuliah Kerja
Lapangan yang mempunyai bobot 3 SKS, yang sangat berhubungan
erat dengan syarat kelulusan sarjana.
b. Tujuan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
1. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang
akademik serta menembah ilmu serta wawasan kita, guna bekal
untuk ke depannya saat benar-benar terjun di dunia kerja.
2. Untuk menerapkan teori ilmiah yang telah dipelajari dari bangku
perkuliahan terhadap objek yang diteliti di perusahaan.
3. Untuk menambah keberanian serta percaya diri dan lebih bisa
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan
oleh perusahaan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi syarat-
syarat mengajukan skripsi.
2
BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah
menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk
kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan
perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia
Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun
1946.
Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang
diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada
waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut
tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat
merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan
memperlambat pertumbuhan perekonomian negara.
Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat sistem
penyelesaian perkara yang ada pada saat itu berdasarkan Pasal 195 HIR tidak
mampu melakukan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap
keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958
tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N)
dengan tugas melakukan penyelesaian piutang Negara dengan cara Parate
Eksekusi (melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita,
lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga
peradilan).
Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia
kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember
1960.Dalam situasi tertib sipil tersebut, maka dasar hukum yang memayungi
Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar Sementara
1950) menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan
3
Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaannya tidak akan
berlaku lagi. Namun demikian, tugas dan kewenangan P3N untuk
menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien masih dipandang
relevan untuk tetap dilaksanakan.Oleh karena itu, sebelum Keputusan
Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka dipandang perlu untuk
menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat mempertahankan eksistensi
tugas dan kewenangan pengurusan piutang negara yang cepat dan efisien.
Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N.Guna melestarikan dan
mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan
kewenangan Parate Eksekusi dalam melaksanakan tugasnya.
Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari
kredit investasi cukup banyak, namun struktur organisasi dan sumber daya
manusia PUPN terbatas. Oleh karena itu,berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang
merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum
dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden
Nomor 11 Tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja
BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan
Tugas (Satgas) BUPN.
Meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan
kepada BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah
(macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non
perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memandang
perlu mengeluarkan suatu kebijakan guna mempercepat proses pelunasan
piutang negara. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun
1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari
4
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN,
sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BUPLN).
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun
1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan
piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang
Negara (KLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177
Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional,
maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor
Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).Penyatuan ini dikukuhkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan
Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan
Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara
Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb,
sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah
menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi
tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang
kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
5
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah
satu hasil Reformasi Birokasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke
dalam satu unit Eselon I.
Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu:
Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara
Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain,
Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan
Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang
tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70
KPKNL.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Surakarta adalah instansi vertikal DJKN yang dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor setingkat eselon III, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
Tugas dari KPKNL itu sendiri adalahMelaksanakan pelayanan di
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
A. Visi dan Misi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
merupakan kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di wilayah
Surakarta yang menangani pengurusan Kekayaan Negara, Piutang Negara,
Pelayanan Lelang, dan Penilaian; yang beralamat di Jalan Kimangun
Sarkoro no.141 Sumber, Surakarta dengan nomor telp.0271 723644 dan
fax. 0271 723693.
Sebagai instansi pemerintah pusat, KPKNL Surakarta mempunyai visi dan
misi sebagai berikut:
Visi
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
6
Misi
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan
efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan
hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi
pemerintah
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat
dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu
mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Di samping itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
mempunyai slogan / motto Melayani dengan TERTIB, LANCAR, DAN AMANAH
(TELADAN).
TERTIB berarti tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pelayanan.
LANCAR berarti tanpa hambatan dan cepat pelayanannya.
AMANAH berarti pegawai bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.
B. Struktur Organisasi
Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu:
Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara
Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain,
Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan
Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertikal yang
tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70
KPKNL.
7
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Surakarta adalah instansi vertikal DJKN yang dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor setingkat eselon III, berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan
D.I. Yogyakarta.
Kepala KPKNL : Ajar Priyadi
Kepala Subbagian Umum : Aris Rochmad Sopiyan
Kepala Seksi PKN : Tetik Fajar Ruwandari
Kepala Seksi Penilaian : Tuti Kurniyaningsih
Kepala Seksi PN : Gunawan Hartanto
Kepala Seksi PL : Murtadho
Kepala HI : Dwi Yantini
C. Aspek Pasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,merupakan instansi
8
pemerintah yang dapat dikatakan mempunyai kewajiban memberikan
pelayanan kepada masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan
(nonprofit oriented). Aspek pasar disini bukan merupakan jangkauan
pemasaran produknya, tapi merupakan jangkauan wilayah kerja dari
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara itu sendiri.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dalam wilayah
kerjanya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten
Boyolali, dan Kabupaten Klaten.
Produk-produk yang dihasilkan KPKNL dalam memberikan
pelayanan di bidang Penilaian, Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan
Lelang merupakan berdasarkan permintaan dari para stakeholder yang
berada di wilayah kerja KPKNL tersebut.
1. Dalam hal Piutang Negara, stakeholders berasal dari penyerah piutang
baik pihak perbankan (seperti BRI, BPD, BTN, eks Kelolaan PT. PPA,
dsb.) maupun nonperbankan (seperti instansi pemerintah) dan debitur
yang terikat dengan pihak penyerah piutang tersebut yang berada di
wilayah kerja KPKNL Surakarta. Untuk piutang macet dari perbankan
maupun instansi pemerintah, pengurusan selanjutnya ada pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara selaku kepanjangan dari Panitia Urusan
Piutang Negara.
2. Dalam hal Pelayanan Lelang, jangkauannya meliputi seluruh instansi
pemerintah, bank-bank swasta maupun BUMN, bank perkreditan
rakyat, maupun individu yang berada dalam wilayah kerja KPKNL
Surakarta. Selain KPKNL, sebenarnya ada juga beberapa Balai Lelang
yang juga bertugas melaksanakan lelang. Namun, eksekusi lelang yang
dilakukan oleh Balai Lelang hanya terbatas pada objek-objek tertentu
dikarenakan Pejabat Lelang yang ada pada Balai Lelang merupakan
Pejabat Lelang Kelas II yang kewenangannya terbatas (diatur dengan
9
Peraturan Pemerintah). Sehingga, jika ada pihak bank yang
menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada Balai Lelang,
pengurusan tersebut hanya terbatas sampai dengan sebelum eksekusi
lelang karena kewenangan untuk eksekusi lelang tersebut hanya ada
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara selaku kantor vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah.
3. Dalam hal Pelayanan Penilaian dan Pengelolaan Kekayaan Negara,
cakupannya meliputi seluruh instansi pemerintah yang berada dalam
wilayah kerja seperti yang telah tersebut di atas.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta mempunyai
beberapa Tim Penilai yang bertugas melakukan appraisal (penilaian)
terhadap asset-aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang ada di
wilayah kerjanya, untuk tujuan pengelolaan kekayaan negara.Selain itu
juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap
barang jaminan yang kepengurusan kredit macetnya diserahkan kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai
BKPN.Namun untuk agunan yang diserahkan pengurusan lelangnya
dan bukan merupakan penyerahan BKPN, penilaian barang
jaminannya dilakukan oleh penilai independen, bukan dari Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara Surakarta.
Pengguna Jasa
Pengguna Jasa KPKNL Surakarta adalah seluruh Satuan Kerja Pemerintah
Pusat, Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki / menguasai BMN
dari dana Tugas Pembantuan / Dana Dekonsentrasi dalam fungsi tugas
penatusahaan dan pengelolaan BMN, pelayanan penilaian, pelayanan
lelang, Pengurusan Piutang negara pada BUMN Perbankan dan Non
Perbankan, Instansi Pemerintah maupun swasta yang mempunyai cabang
atau wilayah kerja di wilayah kerja KPKNL Surakarta, yaitu :
a. BUMN / BUMD Non Perbankan
1. Rumah Sakit Ortopedi Surakarta
10
2. Rumah Sakit Soeradi Tirtonegoro Klaten
Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Surat Edaran
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-01/KN/2006 tanggal 1
Desember 2006 dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 06 Oktober
2006 PUPN/KP2LN sekarang KPKNL tidak dapat lagi menerima
penyerahan pegurusan piutang perusahaan negara/daerah. Berkas
Piutang Negara yang saat ini ditangani adalah penyerahan sebelum
Oktober 2006 dan penyerahan baru dari instansi pemerintah serta
badan Layanan Umum.
b. BUMN / BUMD Perbankan
a. PT. BRI (Persero) sebanyak 8 kantor cabang
b. PT. BNI (Persero) sebanyak 5 kantor cabang
c. PT. BTN (Persero) sebanyak 1 kantor cabang
d. PT. Bank Mandiri (Persero) sebanyak 2 kantor cabang
e. PT. BPD Jawa Tengah sebanyak 7 kantor cabang
f. Bank Harapan Santosa (Dalam Likuidasi)
g. PD Bank Pasar sebanyak 4 kantor
b. Lembaga Swasta Masyarakat
Selain lembaga-lembaga tersebut, KPKNL Surakarta juga melayani
lembaga swasta dan masyarakat khususnya dalam jasa lelang, meliputi:
para pembeli lelang, pemegang hak tanggungan perorangan dan lelang
sukarela.
11
c. Satker Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah
NO. KEMENTERIAN / LEMBAGA JUMLAH SATKER
1 KEMENTERIAN KEUANGAN 13
2 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2
3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 10
4 KEJAKSAAN AGUNG 75 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 76 KEMENTERIAN AGAMA 1047 MAHKAMAH AGUNG 148 BADAN PUSAT STATISTIK 79 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 110 KEMENTERIAN SOSIAL 111 KEMENTERIAN KEHUTANAN 312 KOMISI PEMILIHAN UMUM 713 POLRI 714 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 415 KEMENTERIAN KESEHATAN 20
16 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 18
17 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 17
18 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1
19 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 920 KEMENTERIAN PERTANIAN 3521 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 122 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 323 TENTARA NASIONAL INDONESIA 1424 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 125 MENEG.KOPERASI DAN UKM 126 BUN (999) 9
JUMLAH 316
12
D. Aspek Modal
Selaku instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta mempunyai anggaran
belanja tersendiri yang disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang lebih dikenal dengan
sebutan DIPA, dibuat/disusun oleh satker kementerian negara/lembaga
(K/L) dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan atas nama Kementerian Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN).DIPA berlaku satu tahun anggaran dan
memuat satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan anggaran.Beberapa hal yang perlu diketahui
tentang DIPA yaitu :
1. DIPA disusun berdasar anggaran berbasis kinerja;
2. DIPA dirinci menurut klasifikasi fungsi, organiasasi, dan jenis belanja;
3. DIPA paling sedikit memuat :
- sasaran yang hendak dicapai,
- pagu anggaran yang dialokasikan,
- fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja
- lokasi kegiatan
- kantor bayar
- rencana penarikan dana
- rencana penerimaan dana.
Anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dengan memperhatikan
fungsi, subfungsi, program, outcomes, dan Indikator Kinerja Utama.
Sebagai satuan kerja (satker), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Surakarta mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran yang
merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran
(dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai pimpinan dari Kementerian
Keuangan) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang
13
bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Fungsi adalah
perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakandalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional.Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci
ke dalam beberapa kategori.Program adalah penjabaran kebijakan
Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1(satu) atau beberapa kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau
masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan
dicapai dari suatu pengerahansumber daya dan anggaran pada suatu
program dan kegiatan.Indikator Kinerja Utama Program yang selanjutnya
disebut IKU Program adalah alatukur utama (indikator unggulan) yang
mencerminkan kinerja Program. Kegiatan adalah bagian dari program
yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapasatuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yangterdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personel(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana ataukombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang dan jasa. Indikator Kinerja Kegiatan adalah
tolok ukur sebagaidasar penilaian kinerja Kegiatan. Keluaran (output)
adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1(satu) atau
beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
bertanggung jawab secara formal dan materiil atas kebijakan penggunaan
anggaran satkernya kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan kegiatan
yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.Tanggung jawab secara formal yaitu
tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Penggunaan
Anggaran, pengelolaan keuangan satker yang dipimpinnya. Sedangkan
14
tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab atas penggunaan
anggaran dan hasil / keluaran (output) yang dicapai atas beban anggaran
negara.
Dalam hal melaksanakan anggaran belanja, diangkat Bendahara
Pengeluaran yang bertugas mengelola tugas kebendaharaan atas uang
persediaan operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Surakarta. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas
uang / surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, dan secara
fungsional kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Menteri Keuangan).
Penganggaran yang diterapkan berbasis kinerja, yang merupakan
penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara pendanaandengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk
efisiensi dalampencapaian hasil dan keluaran tersebut.Kementerian
Negara/Lembaga diharuskan menyusunanggaran dengan mengacu kepada
indikator kinerja, standar biaya danevaluasi kinerja.lndikator kinerja
(performance indicators) dan sasaran(targets) merupakan bagian dari
pengembangan sistem penganggaranberdasarkan kinerja. Penerapan
penganggaran berbasis kinerja akanmendukung alokasi anggaran terhadap
prioritas program dan kegiatan.Sistem ini terutama berusaha untuk
menghubungkan antara keluaran(outputs) dengan hasil (outcomes) yang
disertai dengan penekananterhadap efektifitas dan efisiensi terhadap
anggaran yang dialokasikan.Secara lebih rinci maksud dan tujuan
penganggaran berbasis kinerjaadalah :
1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput)dan
dampak(outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu
tahun anggaran;
3. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian
negara/lembaga.
15
Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam
dokumen anggaran (RKAK/L). Secara substansi RKAK/L menyatakan
informasi kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya.
lnformasi yang dinyatakan dalam RKAK/L antara lain berupa :
1. Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program.
2. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa
output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.
3. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
E. Aspek Sumber Daya Manusia
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta terdiri
dari satu orang Kepala Kantor (Eselon III), tujuh orang Kepala Seksi
(Eselon IV), dan dua puluh empat orang staf Pelaksana yang tersebar pada
satu Subbagian Umum dan enam Seksi. Adapun komposisinya adalah
sebagai berikut :
No. Pendi- dikan
Pejabat Es. Pelak-sana
Jumlah Pegawai
Pjbt Lelang Juru Sita PenilaiIII IV Pjbt Pelaks Pjbt Pelaks Pjbt Pelaks
1 S-2 1 3 2 6 2 4 1 2 12 S-1 4 9 13 2 2 33 D-IV4 D-III 4 4 55 D-I 5 5 16 SLTA 4 4TOTAL 1 7 24 32 2 4 3 4 10
Pada KPKNL Surakarta terdapat penilai sebanyak 14 orang dengan latar
belakang pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas sehingga mampu
melaksanakan penilaian dengan baik. Pada tahun 2013, telah dibentuk 1
Tim Penilai BMN dan 1 Tim Penilai Barang Jaminan, dengan jumlah
anggota masing-masing tim sebanyak 7 orang dan 3 orang .
Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijalankan pada
Kementerian Keuangan (dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
16
dan Lelang Surakarta) berdasar pada Balanced Scorecard dengan fokus
pada Pengelolaan Kinerja Pegawai dengan diawali adanya Reformasi
Birokrasi. Reformasi Birokrasi dimulai secara efektif dengan terbitnya
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, di mana pada dictum Ketiga disebutkan instruksi
Presiden untuk membuat penetapan indikator dan target kinerja di seluruh
kementerian yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik
berupa hasil (output) maupun manfaat. Selanjutnya adanya
Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi ini dituangkan dalam
Road Map Reformasi Birokrasi.
Tujuan Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola
keuangan Negara yang professional, amanah, dan tepat arah (good
governance) serta membangun kepercayaan public melalui peningkatan
pelayanan publik. Salah satu cara dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut yaitu melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi
Birokrasi dan sejalan dengan good governance itu sendiri, maka
diperlukan suatu sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem
pengelolaan kinerja.Sejak tahun 2007 Kementerian Keuangan telah
menerapkan penggunaan Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan
kinerja dengan tujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah.BSC
Kementerian Keuangan merupakan alat manajemen strategi yang
menerjemahkan Visi, Misi, dan Strategi yang tertuang dalam Rencana
Strategi (Renstra) Kementerian Keuangan ke dalam suatu Peta Strategi.
Maksud ditetapkannya Kputusan Menteri Keuangan tentang
Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai
berikut :
1. Menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja
organisasi dan pegawai dalam rangka memacukontribusi maksimal
organisasi dan pegawai;
17
2. Menjadi alat pengendali strategis bagi manajemen secara berjenjang
mulai dari tingkat kantor pusat hingga kantor operasional;
3. Menjadi standar metode penilaian kinerja organisasi dan pegawai;
4. Sebagai alat manajemen SDM untuk pengembangan kompetensi
pegawai.
Pada setiap awal tahun masing-masing pegawai menetapkan
kontrak kinerja yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi tahun
sebelumnya, dan target capaian IKU pada akhir tahun.Kontrak Kinerja
ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dengan atasan
langsungnya.
Sepanjang tahun berjalan dilaksanakan kegiatan bimbingan dan
konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan
memperhatikan hasil evaluasi kinerja.Bimbingan dan konsultasi tersebut
dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.Pada
periode tahun berjalan juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian
perilaku yang dilakukan secara semesteran. Hasil penilaian tersebut
memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa yang akan
datang. Pada awal tahun berikutnya dilakukan penetapan hasil penilaian
kinerja pegawai tahunan. Hasil penilaian kinerja ini akan bermanfaat untuk
melaksanakan kebijakan penataan pegawai maupun pemberian
penghargaan kepada pegawai.
F. Aspek Produksi
Sebagai kantor pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Surakarta melakukan tugas pelayanan sebagai “pelaksanaan
produksinya” dengan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, yaitu
masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, dengan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
mempunyai tugas : melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara,
18
penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melakasanakan tugas tersebut,
KPKNL Surakarta menyelenggarakan fungsi :
1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan
kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan
pengalihan serta penghapusan kekyaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan
barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik
penanggung hutang/penjamin hutang.
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangaka
waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan
penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data
usul pengahapusan piutang negara.
5. Pelaksanan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian Informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang
negara dan lelang.
Produk dan Jasa Perusahaan :
1. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
2. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL
3. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara
4. Pelayanan Pelaksanaan Lelang
5. Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Tanah dan
Atau Bangunan pada kantor Pusat DJKN
6. Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Tanah dan
Atau Bangunan pada kantor Wilayah DJKN
7. Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Tanah dan
Atau Bangunan pada DJKN
19
8. Persetujuan atau penolakan penjualan BMN selain tanah dan atau
bangunan pada kantor pusat DJKN
9. Persetujuan atau penolakan penjualan BMN selain tanah dan atau
bangunan pada kantor Wilayah DJKN
10. Persetujuan atau penolakan penjualan BMN selain tanah dan bangunan
pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Keterangan :
Pelayanan Penilaian dengan Output Laporan Penilaian
Laporan Penilaian merupakanhasildaripelaksanaan penilaianyang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang
(KPKNL)sebagai instansi vertikal Direktorat JenderalKekayaan
Negara (DJKN)sesuaidengan tugasdan fungsi organisasisebagaimana
diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012
t
entangOrganisasidanTataKerjaInstansiVertikalDirektoratJenderalKek
ayaanNegara yangmenyatakan bahwaKPKNL
mempunyaitugasmelaksanakanpelayanandibidang kekayaan
negara,penilaian,piutang negara,dan lelang.Selanjutnyapadapasal
33ayat1
disebutkanbahwaSeksiPelayananPenilaianKPKNLmempunyaitugas
melakukanpenilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei
pendahuluan, pengumpulan dan analisa
data,penerapanmetodepenilaian,rekonsiliasinilai,kesimpulannilaidan
Laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan
ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.
Laporan penilaian yang dihasilkan oleh KPKNL Surakarta adalah
laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh penilai DJKN guna
memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian
p
20
adasaattertentudenganmaksudmenentukanNilaiWajar,yaituperkiraanj
umlahuang pada tanggal Penilaian, yang dapat diperoleh dari
transaksi jual beli, hasil penukaran, atau
penyewaansuatuporperti,antarapembeli yangberminat
membelidanpenjualyang berminat
menjualatauantarapenyewayangberminatmenyewadan pihakyang
menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang
penawarannya dilakukan secara layakdalamwaktuyang
cukup,dimanakeduapihakmasing-masing yang mengetahui kegunaan
properti tersebut bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. Selanjutnya,
hasil kegiatandituangkandalamLaporan Penilaian yang sekurang-
kurangnyamemuattentang uraian objekpenilaian,tujuan
penilaian,tanggalsurvei lapangan,tanggal penilaian,hasil
a
nalisisdata,pendekatanpenilaian,sertasimpulannilai.Selainitu,kegiatan
penilaianini jugabertujuan untuk memperolah
datahargapasardalamrangkapenyusunan Daftar Komponen Penilaian
Bangunann (DKPB)dan penyempurnaandatabasePenilaian. Laporan
penilaian yang dimaksud dalam keluaran ini adalah laporan hasil
penilaianterkait:
1. Penilaian barangmilikNegara(sesuaiPMK 179/PMK.06/2009)
2. Penilaian barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dalam
rangka pengurusan piutang negara olehpanitiaurusan piutang
negara/direktoratjenderal kekayaan negara
(sesuaiPMK180/PMK.06/2009)
3. PenilaianAsetBekasMilikAsing/Cina(ABMA/
C)danbendacagarbudaya(sesuaiPMK185/PMK.06/2009)
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara merupakan hasil dari
kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/Kekayaan
21
Negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi
sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
menyatakan bahwa KPKNL Surakarta mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian,
piutang negara, dan lelang. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 2
disebutkan bahwa Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL
Surakarta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis
pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta
penyusunan daftar BMN/kekayaan negara.
Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara yang dihasilkan oleh
KPKNLSurakartaadalah
dokumenyangmerupakanhasildarikegiatanpengelolaan Barang
MilikNegara (BMN)/kekayaannegara yangdisusundenganmaksud
mewujudkanketertibandalam
pertanggungjawabanpengelolaankeuangannegarayangberdasarkanasas
fungsional, kepastianhukum,transparansidanketerbukaan,
efisiensi,akuntabilitas,dankepastian hukum.Adapun serangkaian
kegiatan pengelolaan BMN/kekayaan negara yang meliputi
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfataan, pengamanan dan
pemeliharaan,penilaian,penghapusan,pemindahtanganan,
penatausahaan,sertapembinaan,pengawasan,danpengendalianini
bertujuanagarsemua BMN/kekayaan negara tercatat dengan baik
sehingga nilai/data BMN/kekayaan negara untukkebutuhanlaporan
manajemen maupununtukkebutuhanlaporansebagaibahan penyusunan
22
Neraca Pemerintah Pusat(pada LKPP)sudah menggambarkan
jumlah,kondisi, dan nilai BMN yang wajar.
Sebagaisalahsatuinstansivertikal DJKNdenganwilayahkerja
yangmeliputi (3), KPKNLSurakartamerencanakan
akanmenghasilkan(2)DokumenPengelolaanKekayaanNegara,
berupa3(tiga)Laporan
BMN(semesterI,semesterII,dantahunan),dan(4)Surat
Persetujuan/PenolakanterkaitPengelolaan BMN (penggunaan dan
pemanfaatan).
Dokumen Lelang
Ketentuanperaturanyangmendasari pelaksanaankegiatanini
adalahPeraturanMenteri
KeuanganNomor170/PMK.01/2012tentangOrganisasidan
TataKerjaInstansiVertikal
DirektoratJenderalKekayaanNegarakhususnyapasal30menyebutkan
bahwaKPKNL Surakarta mempunyai tugas
melaksanakanpelayanandibidang kekayaannegara,penilaian,piutang
negara,danlelang.Selanjutnyapadapasal31huruf(n)disebutkanbahwa
dalam melaksanakantugas,KPKNL
Surakartamenyelenggarakanfungsipelaksanaan administrasiKantor
PelayananKekayaanNegaradanLelang.
Lelangadalahpenjualanbarangyangterbuka
untukumumdenganpenawaranharga secaratertulisdan/atau
lisanyangsemakinmeningkatataumenurununtukmencapaiharga
tertinggi yangdidahului dengan pengumuman lelang. Ruang lingkup
Pelayanan Lelang meliputi pengamanan asetnegaraseperti
lelangbarang-baranginventaris milikPemerintah
Pusat,PemerintahDaerah,BadanUsaha MilikNegara(BUMN)atau
BadanUsahaMilik Daerah(BUMD)NonPersero
maupunyangbersifateksekusibaikdibidangpidana,perdata
23
maupunperpajakan.KeluaranDokumenpelaksanaanlelangmerupakan
merupakanrisalah lelangyangdikeluarkansebagai hasildari
pelaksanaanlelang.
Maksuddari kegiatanini
adalahuntukmemberikanpelayananyangtransparandan akuntabel
k
epadastakeholderdansesuaidenganStandartOperatingProcedure(SOP
)yang telah ditetapkan.
Tujuandari
keluaraniniadalahuntukMeningkatkanpelayananlelangserta
mengoptimalkan potensi lelang di wilayah kerja KPKNL Surakarta,
meningkatkan Penerimaan Negara
B
ukanPajak(PNBP)berupabealelangpembeli,bealelangpenjualsertahasi
lbersih lelanguntuklelangnoneksekusi wajib BMN,lelangeksekusi
barangrampasan,danlelang eksekusibarangtemuan;meningkatkan
kepuasanpengguna jasalayanan(stakeholder) melalui penyelesaian
RisalahLelangtepatwaktudanpenyajianinformasi lelangsecara tepat
danakurat.
R
isalahlelangyangdijadikansebagaidasarpenghitungancapaianoutputdar
ikeluaran ini adalahMinute risalahlelangdari
setiappelaksanaanlelangbaiklelangyanglaku maupun
yangtidakadapeminat(TAP).Pada tahun2014, KPKNLSurakarta
menargetkan(2)risalahsebagai
targetcapaianoutput.Untukmencapaitarget tersebutKPKNL
Surakartamemiliki jumlahpegawai(3) dan(4)pejabat lelang.
Target dan Realisasi Pokok Lelang
(Dalam Rp) (Dalam %)
24
Tahun Target Realisasi Prosentase
2009 39.004.500.000 78.038.389.000 200,07 %
2010 40.255.000.000 120.294.628.000 298,83 %
2011 63.748.500.000 161.042.934.400 252,62 %
2012 78.904.561.084 193.990.976.200 245,86 %
2009 2010 2011 2012
39,004,500,000 40,255,000,000
63,748,500,000 78,904,561,084 78,038,389,000
120,294,628,000
161,042,934,000
193,990,976,000
Target dan Realisasi Pokok Lelang
Targer Realisasi
Target dan Realisasi Bea Lelang
Tahun Target Realisasi Prosentase2009 787.000.000 1.105167.000 140,42 %2010 792.600.000 1.681.826.653 212,19%2011 843.220.000 2.303.149.393 273,13%2012 841.028.821 3.293.704.108 391,63 %
25
2009 2010 2011 2012
787,000,000 792,600,000 843,220,000 841,028,821 1,105,167,000
1,681,826,653
2,303,149,393
3,293,704,108
Target dan Realisasi Bea Lelang
Target Realisasi
26
Target dan Realisasi Frekuensi Lelang
Tahun Target Realisasi Prosentase2009 397 473 119,14%2010 380 767 201,84%2011 553 968 175,05%2012 467 1.461 312,85 %
2009 2010 2011 2012
397 380553
467473
767
968
1461
Target dan Realisasi Frekuensi Lelang
Target Realisasi
Sedangkan data untuk tahun 2013 yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :
No. Uraian Target 2013 Realisasi s.d.
Nopember 2013%
Prognosa s.d. Des.2013
1 Pokok Lelang
111.468.217.664 163.298.038.011 146,49% 163.680.000.000
2 Bea Lelang
3.362.230.576 3.504.949.241 104,24% 3.517.000.000
3 Frekuensi 710 1.557 219,29% 1.616
Dokumen Pengurusan Piutang Negara
Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Pusat dan/atauhakPemerintahPusatyangdapatdinilai
denganuangsebagai akibatperjanjianatau
27
akibatlainnyaberdasarkanperaturanperundang-undanganyangberlaku
atauakibatlainnya yangsah.Keluaran
DokumenPengurusanPiutangNegara(PN)adalahBerkasKasusPiutang
Negara yang Dapat Diselesaikan melalui mekanisme Pelunasan,
Penarikan dan Pengembalian kepada
kreditursertaPenetapanStatusSementarasebagaiPiutangyangBelum
DapatDitagih.
Maksuddari keluaraniniadalahuntukmemberikan
pelayananyangtransparandan akuntabel
k
epadastakeholder,terutamauntukPengurusanPiutangNegarasesuaiden
gan
S
tandartOperatingProcedure(SOP)yangtelahditetapkan.Selainitumaks
uddarikeluaran
iniadalahuntukmenyelesaikanpengurusanpiutangnegarasesuai
keputusanmahkamah konstitusi.
Tujuan dari keluaran iniadalah untukMeningkatkan pelayanan
terhadap para stakeholder (pemangku kepentingan) khususnya
dalam bidang Pengurusan Piutang Negara, meningkatkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya
administrasi
pe
ngurusanpiutangnegaradanhasilbersihpiutangnegarayangdapatdiselesa
ikandan menyelesaikanpengurusanpiutangnegara.
Target dan Realisasi PNDS
Tahun Target Realisasi %
2009 9.475.100.000 14.957.369.847 157,86%
2010 7.964.030.000 6.334.601.676 79,54%
28
2011 16.562.284.507 8.258.018.670 49,86%
2012 7.097.156.253 6.043.802.365 85,16%
2009 2010 2011 2012
539,000,000
697,510,000 804,185,488
463,338,395 400,995,670
341,685,064 373,006,155 376,439,410
Target dan Realisasi Biad PPN
Target Realisasi
Sedangkan data untuk tahun 2013 yang dapat disajikan adalah sebagai berikut :
No UraianTarget
2013 Awal
Target 2013 setelah
Addendum
Realisasi s.d. Nopember
2013%
Prognosa s.d. Des.2013
1 PNDS 90.000.000 3.200.000.000 4.276.518.818 133,64%
4.288.000.000
2 BIAD 9.000.000 260.000.000 302.241.747 116,24%
303.400.000
29
G. Aspek Manajemen
Sistem manajemen yang diterapkan pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta mengikuti sistem manajemen
yang dianut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu sistem
manajemen dengan berbasis kinerja (Balanced Scorecard / BSC).
BSC memiliki pengertian yaitu kartu skor (scorecard) dan
berimbang (balanced). Kartu ini digunakan untuk mencatat skor hasil
kinerja suatu unit organisasi atau skor pegawai. Melalui hal tersebut, nilai
yang hendak diwujudkan organisasi / pegawai di masa depan
dibandingkan dengan hasil kerja sesungguhnya. Hasil perbandingan
tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja organisasi /
pegawai yang bersangkutan. Sedangkan berimbang dimaksudkan untuk
menunjukan bahwa kinerja organisasi diukur secara berimbang dari aspek
keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, serta
internal dan eksternal melalui perspektif :
1. Financial
Merupakan sudut pandang shareholder, yaitu apa yang harus dicapai
organisasi agar dinilai berhasil oleh shareholder.
2. Customer
Merupakan sudut pandang pelanggan, yaitu apa yang harus dicapai
organisasi agar memenuhi keinginan customer.
3. Internal Business Process
Merupakan sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis
utama di dalam organisasi.
4. Learning and Growth
Merupakan sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber
internal organisasi.
BSC pada Kementerian Keuangan merupakan alat manajemen
strategi yang menerjemahkan Visi, Misi, dan Strategi yang tertuang dalam
rencana Strategi (Renstra) Kementerian Keuangan ke dalam suatu Peta
Strategi. Renstra dan BSC Kementerian Keuangan merupakan dokumen
30
perencanaan jangka menengah lima tahun. Setiap akhir tahun dilakukan
review dan refinement jika terdapat perubahan strategi sesuai dengan
kondisi internal dan eksternal Kementerian Keuangan. Dalam hal ini BSC
dapat digunakan untuk merevisi Renstra.
Visi dan Misi membuat setiap pegawai / organisasi mempunyai
gambaran / cita-cita yang sama, sehingga mampu membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan masa depan, mengkoordinasikan pekerjaan-
pekerjaan yang berbeda, serta menantang inovasi ke depan. Setelah itu,
visi dan misi dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis (SS) dan digambarkan
ke dalam Peta Strategi.Peta Strategi membantu organisasi
mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota
organisasi demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.Untuk mengukur
pencapaian SS disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta
targetnya bagi masing-masing pegawai (sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam Aspek Sumber Daya Manusia). Dalam rangka memudahkan
pencapaian target IKU, disiapkan aktivitas-aktivitas yang disebut Inisiatif
Strategis (IS) yang bersifat jangka pendek dengan melibatkan sumber daya
(manusia, capital, peralatan), dan menghasilkan keluaran tertentu.
Kemudian dalam fungsi evaluasi dalam manajemen, hasil dari realisasi
yang telah ditetapkan dalam IKU dijadikan tolok ukur untuk mengetahui
keberhasilan dari percapaian target. Apakah akan lebih ditingkatkan lagi
atau malah diturunkan, dan juga sebagai salah satu pedoman untuk
memberikan penghargaan / reward bagi para pegawai yang mempunyai
hasil kinerja yang baik.
31
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta selaku
instansi pemerintah telah memiliki sistem manajemen yang baik dalam
menjalankan proses bisnisnya. Dengan berdasar pada Balanced Scorecard,
berbagai aktivitas perkantoran dihasilkan oleh para pegawai yang memiliki
kemampuan motivasi tinggi dengan tetap memperhatikan kinerja jangka
pendek, yaitu melalui perspektif finansial. Dengan memperhatikan pada
capaian kinerja yang dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pemberian
reward membuat para pegawai menjadi lebih termotivasi untuk lebih
meningkatkan performanya.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagai
salah satu bagian Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam
pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan
lelang di wilayah Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten,
dan Kabupaten Wonogiri. Seiring dengan adanya Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Keuangan, maka telah dibentuk KPKNL
TELADAN (KPKNL Surakarta salah satunya) yang merupakan kantor
modern di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai ujung
tombak yang langsung memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa
dan masyarakat. Reformasi Birokrasi telah ditindaklanjuti dengan baik
oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dengan
meningkatkan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia sehingga tercipta sikap
kerja yang professional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
32
Dengan melihat pada capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Surakarta, dapat disimpulkan bahwa secara global
pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan
dan realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan, seperti yang
terlihat pada perbandingan berikut ini :
A. Bidang Lelang
No. Uraian Target 2013 Realisasi s.d.
Nopember 2013%
Prognosa s.d. Des.2013
1 Pokok Lelang
111.468.217.664 163.298.038.011 146,49% 163.680.000.000
2 Bea Lelang
3.362.230.576 3.504.949.241 104,24% 3.517.000.000
3 Frekuensi 710 1.557 219,29% 1.616
B. Bidang Piutang Negara
No UraianTarget
2013 Awal
Target 2013 setelah
Addendum
Realisasi s.d. Nopember
2013%
Prognosa s.d. Des.2013
1 PNDS 90.000.000 3.200.000.000 4.276.518.818 133,64%
4.288.000.000
2 BIAD 9.000.000 260.000.000 302.241.747 116,24%
303.400.000
Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan bulan Nopember, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surakarta telah melampaui target yang telah ditetapkan (lebih dari 100%) baik untuk bidang Lelang maupun Pengurusan Piutang Negara. Dengan adanya hal tersebut dapat menunjukan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Surakarta sudah bisa dikatakan efektif dan sesuai dengan sasaran.
33
B. Saran
KPKNL Teladan merupakan unit kerja yang memiliki SDM yang
handal, sistem dan standar fasilitas yang modern untuk dapat memberikan
pelayanan publik yang berkualitas.Oleh karena itu, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagai salah satu kantor Teladan
dilingkungan DJKN, agar selalu berusaha melakukan inovasi dan
perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna
mencapai visi dan misi menjadi pengelola kekayaan negara, piutang
negara dan lelang yang bertanggungjawab untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Kedepannya,akan lebih diperlukan lagi dukungan dan peran serta
aktif dari para pengguna jasa untuk memberikan masukan dan kritik yang
membangun dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. Setiap
pengaduan, kritik dan saran akan dilakukan kajian secara objektif dengan
tetap menjaga kerahasiaannya, sehingga pelayanan publik yang diberikan
akan lebih memberikan kepuasan kepada para pengguna jasa dengan tetap
berpegang teguh pada motto Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan
Lelang Surakarta :melayani dengan Tertib, Lancar, dan Amanah.
34
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Foto Situasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Front Office
35
Pelaksanaan Rekonsiliasi
36
Pojok Informasi
37
