Jalan A. Yani No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8921954 (Komplek Kantor Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

yang diemban oleh FKUB sesuai dengan tuntutan visi, misi, tugas pokok

dan fungsinya, dipandang perlu adanya tata kerja Forum Kerukunan Umat

Beragama;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksanya huruf (a) di atas, perlu ditetapkan

pedoman organisasi dan tata kerja dengan keputusan rapat kerja ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalagunaan dan atau Penodaan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;

8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09

Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan

Pendirian Rumah Ibadat;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Nomor

SJ/B.VII/2/OT.01.2/98/2010 tentang Hasil Konggres II FKUB;

2. Pengarahan FKUB Provinsi Jawa Timur dalam pembukaan Raker FKUB,

tanggal 9- 10 Juli 2012;

2. Pengarahan Bupati Sidoarjo dalam pembukaan Raker FKUB, tanggal 9-10

Juli 2012;

3. Saran dan pendapat para peserta Raker FKUB, tanggal 9-10 Juli 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksaaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat telah diatur tugas-tugas pokok Forum Kerukunan Umat Beragama pada tingkat Kabupaten/Kota;

BAB II

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 1

N a m a

Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten SIdoarjo, selanjutnya disebut FKUB Kabupaten, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat, yang difasilitasi Pemerintah Daerah Sidoarjo, dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan Umat Beragama untuk Kerukunan dan Kesejahteraan;

Pasal 2

Dasar

FKUB Kabupaten ini, didirikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006;

Pasal 3

Kedudukan Organisasi

FKUB Kabupaten Sidoarjo berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo

Pasal 4

Fungsi FKUB Kabupaten

(1) Memberikan saran dan pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Bupati;

(2) Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama;(3) Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan;(4) Menampung aspirasi di kalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan

kerukunan dan pemberdayaan masyarakat;(5) Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah;(6) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan umat

beragama;(7) Membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan

kerukunan umat beragama;(8) Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pertimbangan izin tempat ibadat

sementara;

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Struktur organisasi FKUB Kabupaten terdiri dari : Dewan Penasehat, Pengurus dan anggota;(2) Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota FKUB;(3) Anggota merupakan wakil pemuka agama yang mewakili majelis-majelis agama;(4) Pengurus dan anggota dikukuhkan oleh Bupati;

Pasal 7

Dewan Penasehat

(1) Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra Pengurus FKUB dalam membangun, memelihara dan memberdayaan Kerukunan umat beragama;

(2) Dewan Penasehat membantu penyediaan anggaran bagi program kerja FKUB serta menjadi fasilitator bagi FKUB dalam menjalankan program-program kerja;

(3) Dewan Penasehat mengadakan rapat dengan Pengurus FKUB sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan;

(4) Ketua Dewan Penasehat dapat melimpahkan pelaksanaan tugasnya kepada wakil ketua Dewan Penasehat dan/atau sekretaris;

Pasal 8

Dewan Penasehat FKUB Kabupaten, sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

1) Ketua adalah Wakil Bupati;2) Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;3) Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;4) Anggota adalah pimpinan instansi terkait;

Pasal 9

Pimpinan FKUB

(1) Pimpinan FKUB terdiri atas Ketua dan 2 (dua) wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, Bendahara dan wakil bendahara yang dipilih berdasarkan musyawarah oleh anggota;

(2) Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :a. Memimpin pelaksanaan tugas FKUB;b. Mengkoordinasikan pengurus dan sekretariat FKUB;c. Memimpin rapat-rapata FKUB;d. Mewakili FKUB dalam hubungan dengan pihak lain;

(3) Wakil Ketua I mempunyai tugas sebagai berikut :a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya;b. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua;c. Mengkoordinasikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang

keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama;d. Mengkoordinasikan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;e. Mengintegrasikan pemberdayaan umat beragama dalam rangka kerukunan umat

beragama;(4) Wakil Ketua II mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tgasnya dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; c. Mengkoordinasikan penyaluran aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam

bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;d. Mengoordinasikan perumusan dan pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan

pendirian rumah ibadat dan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara;(5) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua;

b. Merumuskan hasil rapat-rapat harian, rapat pleno dan rapat lainnya;c. Bersama kepala Sekretariat memebuat perencanaan anggaran belanja rutin serta

anggaran kegiatan lainnya;

d. Selaku pengendali kegiatan, sekretaris bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan pengelolaan administrasi;

e. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan instansi luar;

(6) Wakil Sekretaris mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. membantu sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya;b. membantu sekretaris dalam pengawasan penggunaan anggaran;c. membantu sekretaris dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan administrasi

bagian sosialisasi perundang-undangan dan pemberdayaan umat beragama;d. mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pemberian pertimbangan tertulis atas

permohonan pendirian rumah ibadat;

(7) Susunan kepengurusan FKUB Kabupaten dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya dengan catatan tidak melebihi batas anggota sebanyak 17 orang untuk FKUB Kabupaten;

BAB IV

KEANGGOTAAN FKUB KABUPATEN

Pasal 11

Keanggotaan

(1) Keanggotaan FKUB Kabupaten adalah pemuka agama, yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kerukunan umat beragama, dan tidak menjadi pengurus partai politik;

(2) Keanggotaan FKUB Kabupaten diusulkan oleh majelis-majelis agama tingkat kabupaten, dan dikukuhkan oleh Bupati;

Pasal 12

Kewajiban Anggota

(1) Taat dan berpedoman pada peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006;

(2) Taat kepada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB Kabupaten;(3) Melaksanakan tugas-tugas FKUB dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;(4) Membangun semangat kebersamaan sesama anggota FKUB;(5) Berpegang teguh kepada norma agama yang dianutnya;

Pasal 13

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

(1) Masa bakti Pengurus dan anggota FKUB Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;

(2) Keanggotaan FKUB berakhir apabila :a. Mengundurkan diri;b. Meninggal dunia;c. Diberhentikan atas permintaan majelis yang mengutusnya;

(3) Pengangkatan anggota baru disebabkan oleh karena pergantian antar waktu, dilakukan atas usul Majelis Agama yang mengutusnya;

(4) Penetapan dan penggantian pengurus FKUB Kabupaten ditetapkan dalam surat keputusan Bupati;

BAB V

KESEKRETARIATAN

Pasal 14

(1) Pimpinan FKUB dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk sekretariat untuk membantu tugas administrasi dan keuangan;

(2) Susunan sekretariat dan jumlah staf sekretariat disesuaikan dengan besaran kebutuhannya;(3) Staf sekretariat diangkat dan diberi tugas berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan

oleh Ketua FKUB Kabupaten; (4) Staf sekretariat diberikan honor dari keuangan FKUB Kabupaten;

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan FKUB Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo

(2) Bantuan pihak ke tiga yang sah dan tidak mengikat;(3) Usaha-usaha lainnya yang sah dan halal;

Pasal 16

HARTA

(1) Harta FKUB Kabupaten diinventarisasi, dibukukan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pihak penyumbang;

(2) Harta kekayaan FKUB Kabupaten dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dalam setiap tahun anggaran di dalam periode kepengurusan;

(3) Harta kekayaan FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (a) menjadi aset negara;

BAB VII

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 17

(1) Bentuk lambang/logo dan stempel FKUB menggunakan latar belakagn logo Daerahnya;(2) Bentuk-bentuk atribut FKUB seperti bendera dan lain-lain yang belum diatur dalam

ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

BAB VIII

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

Jenis-jenis Rapat

(1) Rapat Pleno adalah rapat seluruh anggota FKUB Kabupaten;(2) Rapat Pimpinan FKUB Kabupaten adalah rapat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil

Ketua II, Sekretaris dan wakil sekretaris serta Bendahara dan wakil Bendahara;(3) Rapat Bidang adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Bidang dan diikuti anggota bidang;(4) Rapat Koordinasi adalah rapat gabungan antara Pengurus FKUB dengan Dewan Penasehat

FKUB Kabupaten atau rapat antara FKUB Kabupaten dengan FKUB provinsi dan/atau FKUB Kabupaten/Kota lainnya;

Pasal 19

Rapat Pleno

(1) Rapat Pleno merupakan musyawarah tertinggi FKUB Kabupaten;(2) Rapat Pleno berwenang memutuskan secara musyawarah dalam menentukan prinsip FKUB

Kabupaten, memberikan rekomendasi atau tidak terhadap permohona pendirian rumah ibadat, rencana penggunaan bangunan tempat ibadat sementara, dan rekomendasi cara penyelesaian perselisihan, serta memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam memutuskan kebijakan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama;

Pasal 20

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan merupakan rapat teknis keorganisasian FKUB Kabupaten;(2) Rapat Pimpinan berwenang memutuskan teknis pelaksanaan rumusan Rapat Pleno;

Pasal 21

Rapat Bidang

(1) Rapat Bidang merupakan rapat yang secara khusus membahas permasalahan yang ada di bidang dan dipimpin oleh Ketua bidang sesuai dengan bidangnya;

(2) Rapat Bidang difasilitasi dan didampingi oleh wakil ketua yang membawahi bidang tersebut, diikuti oleh pimpinan dan anggota bidang;

(3) Rapat bidang bertugas untuk mengkaji, membahas permasalahan yang menjadi kerja bidang;

(4) Bidang-bidang terdiri dari ; a. Bidang Sosialisasi Perundang-undangan dan pemberdayaan umat beragama;

1) Sosialisasi perundangan merupakan usaha aktif untuk menyebarluaskan produk hukum yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama;

2) Pemberdayaan umat beragama merupakan usaha mengaktualkan potensi kerukunan umat beragama, untuk mensuksukseskan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara;

3) Pengembangan komunikasi dan kerjasama antar lembaga keagamaan di masyarakat;b. Bidang Pelayanan dan Rekomendasi;

1). Pelayanan meliputi penerimaan aspirasi, media dan pemberian rekomendasi;2). Melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan tempat peribadatan;3) Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kehidupan kerukunan umat beragama;4) Memfasilitasi kebutuhan mediasi terkait dengan kerukunan dan peribadatan;5) Memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadat dan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara;

(5) Hasil pembahasan bidang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat setelah diputuskan pada tingkat rapat pleno;

Pasal 22

Rapat Koordinasi

(1) Rapat Koordinasi merupakan media sosialisasi perundang-undangan, penyaringan aspirasi dan perumusan kerangka kebijkan baik di tingkat Kabupaten, antara Provinsi dengan Kabupaten, dan/atau dengan kabupaten/kota lainnya;

(2) Hasil rumusan rapat koordinasi merupakan bahan pertimbangan untuk FKUB Kabupaten;

Pasal 23

Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan dalam rapat FKUB Kabupaten adalah secara musyawarah mufakat, secara aklamasi dan tidak melalui pemungutan suara/voting

BAB IX

HUBUNGAN KELEMBAGAAN/HUBUNGAN KERJA

FKUB PROVINSI DAN FKUB KABUPATEN

Pasal 24

(1) Hubungsn kelembagaan/hubungan kerja FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten bersifat koordinasi non struktural dan konsultatif, meliputi :a. Sosialisasi perundangan dan pemahaman sosial keagamaan dalam rangka kerukunan

umat beragama;b. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat;c. Pemberian rekomendasi penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara;d. Penyelesaian perbedaan pendapat maupun perselisihan;

(2) Hubungan kelembagaan/hubungan kerja yang bersifat koordinasi non-struktural adalah :a. FKUB Kabupaten bukan bawahan FKUB Provinsib. FKUB Provinsi tidak berhak memilih pengurus FKUB Kabupaten, dan sebaliknya pengurus

FKUB Provinsi dipilih tidak berdasarkan aspirasi FKUB Kabupaten;c. Penetapan dan penggantian FKUB Kabupaten tidak ditentukan oleh FKUB Provinsi;d. Provinsi dapat melakukan pengarahan terhadap kinerja FKUB Kabupaten;

(3) Hubungan kelembagaan/hubungan kerja bersifat konsultatif adalah :a. FKUB Kabupaten dapat menyampaikan usul dan pendapat perihal program-program

kerja;b. FKUB Provinsi dapat memberikan masukan/saran kepada FKUB Kabupaten tentang

permasalahan yang timbul dalam hubungan antar umat beragama di Kabupaten;

BAB X

HUBUNGAN FKUB KABUPATEN DENGAN MAJELIS-MAJELIS AGAMA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 25

FKUB Kabupaten dapat meminta atau menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada Majelis-Majelis Agama dalam rangka pemeliharaan hubungan-kerukunan antar umat beragama; dan Majelis-Majelis Agama dapat mengajukan pertanyaan, saran, dan pendapat tentang pelaksaan tugas dan program kerja FKUB

BAB XI

REKOMENDASIPasal 26

Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat

(1) FKUB Kabupaten mengeluarkan rekomendasi setelah ada :a. Surat permohonan rekomendasi dari panitia pendirian rumah ibadat;b. Bukti tertulis telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;c. Laporan hasil penelitian dan peninjauan lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh FKUB;d. Hasil Keputusan rapat pleno FKUB Kabupaten;

(2) Rekomendasi FKUB Kabupaten tentang pendirian rumah ibadat bersifat final dan mengikat;

Pasal 27

Pendapat Tertulis Terhadap Izin Sementara

(1) Pendapat tertulis permohonan izin sementara gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara dikeluarkan oleh FKUB Kabupaten;

(2) Izin sementara tempat ibadat sementara berlaku selama 2 (dua) tahun;(3) FKUB Kabupaten berkewajiban untuk mengingatkan pengguna tempat ibadah sementara

bahwa izin bangunan sementara hanya berlaku 2 (dua) tahun dan segera mempersiapkan bangunan yang permanen;

(4) FKUB Kabupaten mengeluarkan pendapat tertulis perizinan tempat ibadat sementara setelah ada :a. Surat permohonan penggunaan tempat ibadat sementara dari pengurus tempat

peribadatan yang dimaksud;b. Bukti tertulis persetujuan dari pemilik bangunan untuk dijadikan tempat ibadat

sementara;c. Berdasarkan hasil rapat pleno FKUB Kabupaten;d. Surat keterangan laik fungsi dari instansi yang berwenang;

Pasal 28

Proses Pengajuan Rekomendasi

(1) Panitia pembangunan rumah ibadat dan atau pengurus tempat ibadat sementara mengajukan permohonan tertulis;

(2) Permohonan Rekomendasi Pendirian rumah ibadat atau permohonan pendapat tertulis izin penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara ditujukan kepada FKUB Kabupaten;

(3) Permohonan diajukan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no.09 dan no.08 Tahun 2006;

(4) FKUB Kabupaten berhak mengembalikan berkas permohonan pengajuan yang belum melengkapi syarat-syarata yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no.09 dan no.08 Tahun 2006;

(5) FKUB Kabupaten menindaklanjuti permohonan yang telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut, dengan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan;

(6) Surat Rekomendasi dikirimkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat Pleno;

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

(1) FKUB Kabupaten berperan aktif dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait penyelesaian setiap perselisihan yang mengganggu kerukunan umat beragama;

(2) FKUB Kabupaten memediasi, memberikan arahan dan melakukan pendampingan penyelesaian perselisihan melalui pendekatan musyawarah mufakat;

(3) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian berikutnya difasilitasi dan dimediasi oleh Bupati;

(4) Dalam hal Bupati tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, maka penyelesaian selanjutnya melalui lembaga pengadilan negeri setempat;

BAB XIII

PERUBAHAN

Pasal 30

(1) Perubahan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB Kabupaten hanya dapat dilakukan dalam Rapat Kerja FKUB Kabupaten;

(2) Hasil Rapat Perubahan adalah sah bila disetujui secara musyawarah dan mufakat;

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 31

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB Kabupaten ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan

Selasa, 10 Juli 2012.

KETUA SEKRETARIS

KH. IMRON ROFI’I M. IDHAM KHOLIQ