Upload
vukhanh
View
239
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
MATERI WORKSHOPSEKOLAH INKLUSI
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF
Oleh :Drs. R. Indianto, M.Pd.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA2013
1
BAB IPENDIDIKAN INKLUSIF
A. Konsep Pendidikan Inklusif1. Pengertian
Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang
mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah
terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-
Shevin dalam O’Neil, 1994) Sekolah inklusif adalah sekolah yang
menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini
menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun
bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar
anak-anak berhasil (Stainback,1980)
Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan
sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak
berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di
sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat
penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan
atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
individu peserta didik tanpa diskriminasi.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah
melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana
pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan
asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih
dan/atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program
pendidikan yang sesuai dan obyektif.
2
2. Pendidikan Segregasi, Pendidikan Terpadu dan Pendidikan Inklusif Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model
penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model
yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan
terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai
berikut.
a. Sekolah segregasi
Sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak
berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di
Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan
khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan
peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk
anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk
anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain.
Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB,
SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka
sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem
pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan
kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran
dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain
aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena
lingkungan pergaulan yang terbatas.
b. Sekolah terpadu
Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan
kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti
pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang
disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap
menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan
kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua
peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan
dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik
3
itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di
sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut
anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang
dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui
sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak
mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak.
Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus
dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.
c. Sekolah inklusif
Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan
terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan
kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara
optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau
penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga
pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada
sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif
mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan
tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang
menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari
pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa
dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan
kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya
dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi
penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut
melakukaan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap,
sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan
individual tanpa diskriminasi.
3. Implikasi manajerial pendidikan inklusifSekolah reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan
berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya
adalah:
4
a. Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang
hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai
perbedaan.
b. Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang
heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang
bersifat individual.
c. Guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran
yang interaktif.
d. Guru pada sekolah inklusif dituntut melakukan
kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
e. Guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orangtua
secara bermakna dalam proses pendidikan.
4. Pro dan kontra pendidikan inklusif Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai
salah satu uapaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi
setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami
kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai inovasi baru,
pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masing-
masing. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia,
Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan
perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara
memahami secara kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif.
a. Pro Pendidikan Inklusif
(1) Belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB
merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak
berkebutuhan khusus.
(2) Beaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal
dibanding dengan dengan sekolah regular.
(3) Banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di
daerah-daerah tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh
dan/atau biaya yang tidak terjangkau.
5
(4) SLB (terutama yang berasrama) merupakan
sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang
nyata. Sedangkan sekolah inklusif lebih ‘menyatukan’ anak
dengan kehidupan nyata.
(5) Banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak
berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang
sesuai.
(6) Penyelenggaraan SLB berimplikasi adanya
labelisasi anak ‘cacat’ yang dapat menimbulkan stigma
sepanjang hayat. Orangtua tidak mau ke SLB.
(7) Melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses
edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya
perbedaan.
b. Kontra Pendidikan Inklusif
(1) Peraturan perundangan memberikan kesempatan
pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.
(2) Hasil penelitian masih menghendaki berbagai
alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
(3) Banyak orangtua yang anaknya tidak ingin
bersekolah di sekolah reguler.
(4) Banyak sekolah reguler yang belum siap
menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut
sumberdaya yang terbatas.
(5) Sekolah khusus/SLB dianggap lebih efektif karena
diikuti anak yang sejenis.
c. Pendidikan Inklusif yang Moderat
Jalan keluar untuk mengatasi pro dan kontra tentang pendidikan
inklusif, maka dapat diterapkan pendidikan inklusif yang moderat.
Pendidikan inklusif yang moderat dimaksud adalah :
(1) Pendidikan inklusif yang memadukan antara
terpadu dan Inklusi penuh.
6
(2) Model moderat dikenal dengan model
‘Meanstreaming’.
(3) Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam
prakteknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai
alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus fleksibel pindah dari
satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti :
- bentuk kelas reguler penuh
- bentuk kelas reguler dengan cluster
- bentuk kelas reguler dengan ’pull
out’
- bentuk kelas reguler dengan
‘cluster dan pull out’
- bentuk kelas khusus dengan
berbagai pengintegrasian.
- bentuk kelas khusus penuh di
sekolah reguler
B. Sejarah Perkembangan Pendidikan InklusifSejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya
diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark,
Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun1960-an oleh Presiden
Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke
Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive
environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat.
Selanjutnya di Inggris dalam Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan
adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran
model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke
integratif.
Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata
terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada
tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di
Bangkok yang menghasilkan deklarasi ’education for all’. Implikasi dari
statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak
7
tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan
layanana pendidikan secara memadai.
Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994
diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang
mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal
dengan ’the Salamanca statement on inclusive education”.
Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang
pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan
konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan
komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada
tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan
menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain
menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif
sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar
memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.
Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut,
maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000
mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan
kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah
diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang
berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan
mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan
inklusif.
C. Tujuan Pendidikan InklusifPendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan :
1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua
anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan
yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan
dasar
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah
dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah
8
4. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai
keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap
pembelajaran
5. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Ps.
32 ayat 1 yang berbunyi ’setiap warga negara negara berhak
mendapat pendidikan’, dan ayat 2 yang berbunyi ’setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya’. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
khususnya Ps. 5 ayat 1 yang berbunyi ’setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu’. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps.
51 yang berbunyi ’anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental
diberikana kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk
memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
D. Landasan Pendidikan Inklusif1. Landasan Filosofis
Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya
dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti ’bhineka
tunggal ika’. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat,
keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang
tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain
ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2)
kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik
tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum
kecuali kaum itu sendiri (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk
saling silaturahmi (‘inklusif’).
9
c. Pandangan universal Hak azasi manusia, menyatakan
bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak
pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.
2. Landasan Yuridisa. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31 : (1) berbunyi ‘Setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) ’Setiaap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya’.
b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps.
48 ‘Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal
9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 ’Negara, Pemerintah,
Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan’.
c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Ps. 5 ayat (1) ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. Ayat (2) :
Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Ayat (3) ‘Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan
layanan khusus’. Ayat (4) ‘Warga negara yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan
khusus’. Pasal 11 ayat (1) dan (2) ‘Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi’. ‘Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun’. Pasal 12 ayat (1) ‘Setiap peserta didik
pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan
pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b).
Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada
jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e).Pasal 32 ayat (1 )
10
‘Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa’. Ayat (2) ‘Pendidikan
layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau
mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi.’ Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir
dijelaskan bahwa ‘Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan
pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik
yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara
inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat
pendidikan dasar dan menengah’. Pasal 45 ayat (1) ‘Setiap satuan
pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan
intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik’.
d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang
Stándar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Stándar
Nasional Pendidikan meliputi Estándar isi, estándar proses,
estándar kompetensi lulusan, estándar pendidik dan kependidikan,
estándar sarana prasarana, estándar pengelolaan, estándar
pembiayaan, dan estándar penilaian pendidikan. Dalam PP No.
19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus
terdiri atas : SDLB, SMPLB dan SMALB.
e. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.
380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan
Inklusi : menyeelenggarakan dan mengembangkan di setiap
Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri
dari : SD, SMP, SMA, dan SMK.
3. Landasan Empirisa. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (Declaration of Human
Rights),
11
b. Konvensi Hak Anak, 1989 (Convention on the Rights of the
Child),
c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990
(World Conference on Education for All),
d. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan
Kesempatan bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the
equalization of opportunities for persons with disabilities)
e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (The
Salamanca Statement on Inclusive Education),
f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000
(The Dakar Commitment on Education for All), dan
g. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju
pendidikan inklusif”,
h. Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif
dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:
(1) Sebuah pendekatan terhadap peningkatankualitas sekolah
secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi
nasional untuk ‘pendidikan untuk semua’ adalah benar-benar
untuk semua;
(2) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh
pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam
komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-
program untuk perkembangan usia dini anak, pra sekolah,
pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada
saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh
pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap
marginalisasi dan eksklusi; dan
(3) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang
menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga
negara.
12
Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih
meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua
lainnya:
(1) Inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip
fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional
(2) Konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan
nasional, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya
(3) Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar
sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta
konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas
(4) Orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati
semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik
maupun keadaan individu, serta seharusnya pula
memperhatikan pandangan mereka
(5) Semua kementerian seyogyanya berkoordinasi untuk
mengembangkan strategi bersama menuju inklusi
(6) Demi menjamin pendidikan untuk Semua melalui kerangka
sekolah yang ramah terhadap anak (SRA), maka masalah non-
diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA,
dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-
lembaga pemerintah dan non-pemerintah, donor, masyarakat,
berbagai kelompok local, orang tua, anak maupun sektor swasta
(7) Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi
non-pemerintah, seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi
dalam setiap upaya untuk mencapai keberlangsungan
pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah
terhadap pembelajaran bagi semua anak
(8) Pemerintah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial
maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh
karena itu dalam Manajemen Sistem Informasi Sekolah harus
mencakup semua anak usia sekolah
13
(9) Program pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan dalam
jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung
pengembangan praktek inklusi sejak pada tingkat usia pra-
sekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada
pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar
anak termasuk pada intervensi dini
(10) Pemerintah (pusat, propinsi, dan local) dan sekolah
seyogyanya membangun dan memelihara dialog dengan
masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem
pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif
14
BAB IIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
A. Peserta Didik1. Sasaran
Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik
yang ada di sekolah reguler. Tidak hanya mereka yang sering disebut
sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk
anak ‘normal’. Mereka secara keseluruhan harus memahami dan
menerima keanekaragaman dan perbedaan individual. Secara
khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus,
baik yang sudah terdaftar di sekolah reguler, maupun yang belum dan
berada di lingkungan sekolah reguler. Untuk itu perlu dilakukan
identifikasi secara khusus agar dapat diberikan program yang sesuai.
2. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khususa. Identifikasi
Hakekat
Istilah identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan,
sedangkan assesment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi
anak dimaksudkan sebagai suatu upaya seseorang (orang tua,
guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan
proses penjaringan terhadap anak yang mengalami
kelainan/penyimpangan (phisik, intelektual, social,
emosional/tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan
pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah
ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu
mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi.
15
Tujuan
Identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk lima
keperluan,yaitu:
(1) Penjaringan (screning),
(2) Pengalihtanganan (referal),
(3) Klasifikasi,
(4) Perencanaan pembelajaran, dan
(5) Pemantauan kemajuan belajar.
b. Asesmen
Pengertian
Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum
disusun program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.
Asesmen ini dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan
hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang
disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
Fungsi
Fungsi screening / penyaringan, pada tahap ini asesmen
diuntukkan untuk keperluan screening/penyaringan. Screening ini
dilakukan untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin mempunyai
problem belajar Fungsi pengalihtanganan/referal, adalah sebagai
alat untuk pengalihtanganan kasus dari kasus pendidikan menjadi
kasus kesehatan, kejiwaan ataupun kasus sosial ekonomi. Ada
bagian yang tidak mungkin ditangani oleh guru sendiri, sehingga
memerlukan keterlibatan profesional lain.
Fungsi perencanaan pembelajaran individual (PPI), dengan
berbekal data yang diperoleh dalam kegiatan asesmen, maka akan
tergambar berbagai potensi maupun hambatan yang dialami anak.
Misalnya keterbelakangan mental, gangguan motorik, persepsi,
memori, komunikasi, adaptasi sosial,
Fungsi monitoring kemajuan belajar, adalah untuk memonitor
kemajuan belajar yang dicapai siswa.
16
Fungsi evaluasi program, adalah untuk mengevaluasi program
pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Sasaran
(1) Anak berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah di Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
(2) Anak berkebutuhan khusus yang akan masuk ke Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
(3) Anak berkebutuhan khusus yang belum/tidak bersekolah
(4) Anak berkebutuhan khusus yang akan mengikuti program
pendidikan non formal atau informal.
B. Kurikulum1. Jenis Kurikulum
Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif
pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di
sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang
dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai
dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam
implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi
(penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan
peserta didik.
Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang
kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari:
kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing
khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.
2. Tujuan Pengembangan Kurikuluma. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan
mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal
mungkin dalam setting sekolah inklusi
b. Membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program
pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang
diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah.
17
c. Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam
mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program
pendidikan inklusi.
3. Model Pengembangan Kurikuluma. Model kurikulum reguler penuh
Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus
mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di
dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih
diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan
ketekunan belajarnya.
b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi
Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategiPada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi
pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahanpembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan
lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anaklainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anak
berkebutuhan khusus). Di dalam model ini bisa terdapat siswaberkebutuhan khusus). Di dalam model ini bisa terdapat siswa
berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaranberkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran
berdasarkan kurikulum reguler dan program pembelajaranberdasarkan kurikulum reguler dan program pembelajaran
individual (PPI). Misal seorang siswa berkebutuhan khusus yangindividual (PPI). Misal seorang siswa berkebutuhan khusus yang
mengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum regulermengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum reguler
sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.
c. Model kurikulum PPI
Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikanPada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan
individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembangindividual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang
yang melibatkan guru kelas, guru pembimbing khusus, kepalayang melibatkan guru kelas, guru pembimbing khusus, kepala
sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.
Model ini diperuntukan pada siswa yang mempunyai hambatanModel ini diperuntukan pada siswa yang mempunyai hambatan
belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajarbelajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar
berdasarkan kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus sepertiberdasarkan kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus seperti
ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakanini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan
PPI dalam setiing kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikutiPPI dalam setiing kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti
proses belajar sesuai dengan fase perkembangan danproses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan
kebutuhannya. kebutuhannya.
18
Penjelasan dan model PPI secara lebih lengkap dapat dilihat padaPenjelasan dan model PPI secara lebih lengkap dapat dilihat pada
Buku Pedoman Pengembangan PPI.Buku Pedoman Pengembangan PPI.
C. Tenaga Pendidik 1. Pengertian
Tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
meninlai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan
tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Tenaga
pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama
serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pembimbing
khusus (GPK).
2. Tugasa. Tugas Guru Kelas antara lain sebagai berikut :
(1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-
anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
(2) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak
untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
(3) Menyusun program pembelajaran individual (PPI)
bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
(4) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan
mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran (kecuali
Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan )
yang menjadi tanggung jawabnya.
(5) Memberikan program remedi pengajaran (remedial
teaching), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang
membutuhkan.
(6) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang
tugasnya.
b. Tugas guru mata pelajaran antara lain sebagai berikut:
(1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-
anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
19
(2) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak
untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
(3) Menyusun program pembelajaran individual (PPI)
bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
(4) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan
mengadakan penilaian kegiatan belajar mengajar untuk mata
pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
(5) Memberikan program Perbaikan (remedial teaching),
pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
c. Tugas Guru Pembimbng Khusus antara lain sebagai berikut
(1) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama
dengan guru kelas dan guru mata pelajaran
(2) Membangun system koordinasi antara guru, pihak sekolah
dan orang tua peserta didik.
(3) Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus
pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru
kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi.
(4) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak
berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi
ataupun pengayaan.
(5) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan
membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan
khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat
dipahami jika terjadi pergantian guru.
(6) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru
kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat
memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak
berkebutuhan khusus.
3. KedudukanGuru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini
20
pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat
pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci meliputi :
a. Guru Kelas berkedudukan di sekolah dasar yang di tetapkan
berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh sekolah.
b. Guru mata pelajaran/bidang studi adalah guru yang mengajar
mata pelajaran tertetu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di
sekolah.
c. Guru Pembimbing Khusus berdudukan sebagai guru pendamping
khusus. Secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa
alternatif yang memungkinkan.
D. Kegiatan Pembelajaran1. Perencanaan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan
pembelajarann pada kelas inklusif antara lain seperti di bawah ini.
a. Merencanakan pengelolaan kelas
b. Merencanakan pengorganisasian bahan
c. Merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar
d. Merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar
e. Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar
f. Merencanakan penilaian
2. Pelaksanaan a. Melasanakan apersepsi
b. Menyajikan materi/bahan pelajaran
c. Mengimplementasikan metode, sumber/media belajar, dan bahan
latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik
siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran
d. Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif
e. Mendemontrasikan penguasaan materi pelajaran dan
relevansinya dalam kehidupan
f. Membina hubungan antar pribadi, antara lain: (1) Bersikap
terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa; (2) Menampilkan
21
kegairahan dan kesungguhan; (3) Mengelola interaksi antar
pribadi.
2. Prinsip-Prinsip Pembelajarana. Prinsip motivasi
Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar
tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti
kegiatan belajar-mengajar.
b. Prinsip latar/konteks
Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan
contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan
sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-
pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu
bagi anak.
c. Prinsip keterarahan
Setiap akan melakukan kegiatan pembalajaran, guru harus
merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang
sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat
d. Prinsip hubungan sosial
Dalam kegiatan belajar-mengajar, guru perlu mengembangkan
strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi
antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa
dan lingkungan, searta interaksi banyak arah.
e. Prinsip belajar sambil bekerja
Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi
kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau
percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan,
penelitian, dan sebagainya.
f. Prinsip individulisasi
Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap
anak secara mendalam, baik dari seagi kemampuan maupun
ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan
maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga
22
setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak meandapat
perhatian dan paerlakuan yang sesuai.
g. Prinsip menemukan
Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu
memancing anak untuk terlibat seacara aktif, baik fisik, mental,
sosial, dan/atau emosional.
h. Prinsip pemecahan masalah
Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan/problem
yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk
merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkannya
seasuai dengan kemampuannnya.
E. Penilaian dan Sertifikasi1. Penilaian
Penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model
pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu:
a. Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka
penialiannya menggunakan sistem penilaian berlaku pada sekolah
reguler.
b. Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi,
maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang
telah dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat
perkembangan dan kebutuhan siswa.
c. Apabila menggunakan kurikulum PPI, maka penilaiannya bersifat
individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (base line).
2. Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajara. Sistem Kenaikan kelas
(1) Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler
penuh, sistem kenaikan kelasnya menggunakan acuan yang
berlaku pada sekolah reguler penuh yang sedang berlaku.
(2) Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum reguler yang
dimodifikasi, maka sistem kenaikan kelasnya dapat
menggunakan alternatif berikut: (1) menggunakan model
23
kenaikan kelas yang didasarkan pada usia kronologis; (2)
menggunakan sistem kenaikan kelas reguler.
(3) Bagi siswa yang menggunakan model kurikulum PPI, sistem
kenaikannya didasarkan pada usia kronologis.
b. Sistem Laporan Hasil Belajar
(1) Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler penuh, maka
model laporan hasil belajarnya (raport) menggunakan model
raport reguler yang sedang berlaku.
(2) Bagi siswa yang menggunakan kurikulum reguler yang
dimodifikasi, model raport yang dipergunakan adalah raport
reguler yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi) yang
menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya.
(3) Bagi siswa yang menggunakan kurikulum PPI, maka
menggunakan model raport kuantitatif yang dilengkapi dengan
diskripsi (narasi). Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada
kemampuan dasar (base line anak).
3. SertifikasiSertifikasi adalah suatu bentuk penghargaan yang berupa surat
keterangan yang diberikan kepasi siswa yang telah berhasil mencapai
prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Sertifikasi
bidang akademik adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan
kepada siswa yang telah berhasil mencapai kompetensi pembelajaran
pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan standar penilaian yang
berlaku. Sedangkan sertifikasi non akademik adalah suatu bentuk
penghargaan yang diberikan kepada siswa yang telah mampu
mencapai prestasi tertentu, seperti bidang, seni, budaya, olah raga,
mekanik, otomotif, dan jenis keterampilan lainnya.
F. Sarana dan Prasarana PendidikanSarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun
perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan
pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu.
24
Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan
pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan
pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan
khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak
berkebutuhan khusus.
G. Manajemen Sekolah1. Konsep Manajemen
Istilah manajemen sekolah acapkali disandingkan dengan istilah
administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan
berbeda. Pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada
manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi) kedua
melihat manajemen lebih luas daripada administrasi (administrasi
merupakan inti dari manajemen) dan ketiga yang menganggap bahwa
manajemen identik dengan administrasi.
Dalam buku ini, istilah manajemen diartikan sama dengan istilah
administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk
mendayagunakan sumber – sumber, baik personal maupun material,
secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan
pendidikan di sekolah secara optimal.
2. FungsiFungsi manajemen pendidikan inklusif meliputi:
a. Perencanaan (Planning)
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Pengarahan (directing)
d. Pengkoordinasian (coordinating)
e. Pengawasan (controlling), dan
f. Penilaian (evaluation)
25
3. Ruang LingkupManajemen sekolah inklusi, memberikan kewenangan penuh kepada
pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan,
mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi
komponen – komponen pendidikan sekolah inklusf yang bersangkutan.
Komponen – komponen tersebut meliputi :
a. Manajemen kesiswaan
b. Manajemen kurikulum
c. Manajemen pembelajaran
d. Manajemen penilaian
e. Manajemen ketenagaan
f. Manajemen sarana- prasarana
g. Manajemen pembiayaan
h. Manajemen sumberadaya lingkungan
4. Penghargaan dan sanksia. Penghargaan
Kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang
berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi diberikan
penghargaan. Penghargaan dimaksudkan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu layanan pendidikan. Penghargaan dapat
berupa simbul, seperti sertifikat, piagam, dan dapat pula dalam
bentuk lain, seperti promosi, dana pembinaan, pelatihan, maupun
dalam bentuk lain yang relevan.
b. Sanksi
Kepada satuan pendidikan tertentu yang telah memperoleh surat
penetapan sebagai sekolah penyelenggaran pendidikan inklusi
dari Dinas Pendidikan Propinsi, apabila dinilai lalai dalam
melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Berat
ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat kelalaiannya. Jenis-
jenis sanksi yang diberikan dapat berupa, teguran, peringatan tertulis, maupun dalam bentuk pembatalan surat ketetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.
26
H. Pemberdayaan Masyarakat Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara
sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu para pembina dan
pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi secara optimal.
Partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusi antara lain dalam: (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga
ahli/profesional terkait; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan
pembelajaran dan evaluasi;(5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7)
penyaluran lulusan.
Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
inklusi dapat diakomodasikan melalui Wadah: (1) Komite sekolah, (2)
dewan pendidikan; (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusi.
27
BAB IIIMEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
A. Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan Inklusifa. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inlusif
(kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua)
b. Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
c. Tersedia guru khusus/PLB (guru tetap sekolah atau guru yang
diperbantukan dari lembaga lain)
d. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar
e. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan
f. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak
g. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusi
h. Sekolah tersebut telah terakreditasi
i. Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan
B. Prosedur Pengusulan Sekolah Inklusif
1. PersiapanSekolah reguler, maupun lembaga swadaya masyararakat yang ingin
menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu mempersiapkan diri
sebaik-baiknya. Kegiatan maupun hal-hal yang perlu dipersiapkan,
antara lain: (1) pembentukan tim, tujuan pembentukan tim adalah
untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan inklusi; (2) penyusunan proposal, proposal disusun oleh
tim yang telah terbentuk. Format dan isi proposal disusun secara
singkat dan jelas; (3) pengajuan perijinan, mekanisme pengajuan
perijinan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan Dinas
Pendidikan Propinsi setempat (rambu-rambu penulisan proposal
terlampir).
2. Pelaksanaana. Sekolah membuat proposal penyelenggaraan pendidikan inklusi
b. Proposal diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi setelah
memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
28
c. Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji propsal yang
telah diajukan oleh fihak sekolah.
d. Tim Verifikasi Propinsi terdiri dari unsur, Dinas Pendidikan Propinsi,
Perguruan tinggi, Organisasi profesi.
e. Tim Verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang
telah mengadakan permohonan,
f. Dinas Pendidikan Propinsi menerbitkan surat penetapan
penyelenggaraan pendidikan inklusi, bagi sekolah yang dinyatakan
memenuhi persyaratan yang telah ditatapkan oleh tim verifikasi.
DIAGRAM ALUR PENGUSULAN MENJADI SEKOLAH INKLUSIF
29
SEKOLAH(SD, SLTP, SMU,SMK)
KADIN PENDIDIKANKABUPATEN/KOTA
KADIN PENDIDIKAN PROPINSILPTK PLB
TIM VERIFIKASI
D. Pembinaan dan Monitoring
1. Pembinaan Sekolah Inklusif
Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik
sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan
pembinaan oleh yang berwenang.
Yang berwenang melakukan pembinaan adalah Dinas Pendidikan
Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengana mekanisme
masing-masing daerah. Secara teknis operasional pembinaan sekolah
inklusif dilakukan oleh Pengawas Sekolah masing-masing daerah.
Pembinaan sekolah inklusif dapat dilakukan secara berkala maupun
insidental sesuai kebutuhan.
2. MonitoringKegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan
penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Hasil monitoring
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu
layanan pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek,
manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan
monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu
tahun.
Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar
Biasa, Dinas Pendidikan Daerah Tingkat I dan atau Dinas Pendidikan
Daerah Tingkat II/Kota. Dalam menjalankan monitoring Direktorat
Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi dan/atau
Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan LPTK PLB yang ada.
.
3. PelaporanSetiap penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan membuat laporan
tertulis tahunan kepada atasan langsung yang tembusannya dikirimkan
kepada Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa.
Laporan tertulis tahunan sekurang-kurangnya memuat tentang: (a)
peserta didik; (2) kurikulum yang digunakan; (3) sarana prasarana; (4)
30
tenaga pendidik dan kependidikan; (5) proses pembelajaran; (6) hasil
evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat
mengembangkan format laporan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada lingkungan lembaga setempat.
31
DAFTAR PUSTAKA
Ashman,A.& Elkins,J.(194). Educating Children With Special Needs. New York:Prentice Hall.
Baker,E.T.(1994). Metaanalysis evidence for non-inclusive Educational practices.Disertasi, Temple University.
Baker,E.T.,Wang,M.C.& Walberg,H.J.(194/1995). The effects Of inclusion on learning. Educational Leadership. 52(4) 33-35.
Carlberg,C & Kavale,K (The efficacy of special class vs regular Class placement for exceptional children: a metaanalysis.The Journal of Special Education.14,295-305
Colley, Helen (2003) Mentoring for Social Inclusion,Kondon : Routledge Falmer
Fish,J (1985). Educational Opportunities for All. London: InnerLondon Education Authority.
Johnsen, Berit H dan Miriam D. Skjorten (2003) Pendidikan Kebutuhan Khusus; Sebuah Pengantar, Bandung : Unipub
Mulyono Abdulrahman (2003). Landasan Pendidikan Inklusif Dan Implikasinya dalam penyelenggaraan LPTK.Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan buku ajar Bagi Dosen jurusan PLB yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti. Yogyakarta, 26 Agustus 2002.
O’Neil,j.(1994/1995).Can inclusion work? A ConversationWith James Kauffman and Mara Sapon-Shevin.Educational Leadership.52(4)7-11
Slee, Roger (2003), Inclusive Education,(International Jurnal vol. 7 no. 1)
Skidmare, David (2004) Inclusion the Dynamic of School DevelopmentNew York : Open University Press
Stainback,W. & Sianback,S.(1990). Support Networks for Inclusive Schooling:Independent Integrated Education.Baltimore: Paul H.Brooks.
Staub,D. & Peck,C.A.(1994/195). What are the outcomes for Nondisabled students? Educational Leadership.52 (4) 36-40.
Topping, Keith and Sheelagh Maloney (2005), The Routledge Falmer Reader In Inclusive Education
32
New York : Routledge Falmer
Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education. PARIS:Author.
Vaughn,S., Bos,C.S.& Schumn,J.S.(2000). Teaching Exceptional, Diverse, and at Risk Student in the General Educational Classroom,Boston:Allyn Bacon.
Warnock,H.M.(1978). Special Educational Needs:Report of The committee of Enquiry into the Education of Handicapped Young People. London: Her Majesty’sStationary Office.
33