Upload
hakien
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.
Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap
indikator kinerja sebagai bahan konstribusi bagi proses penilaian dan evaluasi
atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah
memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output
saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar
pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat
diterapkan dan dicapai.
Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 dan telah ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 060/K.430/2009 tanggal
04 Agustus 2009.
a. Sasaran Strategis :
1. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah.
2. Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 29
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
3. Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil
Pemeriksaan APIP.
5. Meningkatnya koodinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
6. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
b. Indikator Kinerja Utama :
Sedangkan sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang direviu.
2. Jumlah SKPD yang direviu Laporan Keuangannya.
3. Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan.
4. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani.
5. Persentase Penurunan Kasus dan Penyimpangan yang berindikasi
KKN.
6. Jumlah SKPD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya.
7. Jumlah SKPD yang dievaluasi Capaian Kinerjanya.
8. Jumlah Kab.Kota yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 30
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
9. Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD).
10. Jumlah SKPD yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).
11. Jumlah koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
12. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan.
Berikut disampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 sesuai dengan
Pergub Nomor : 060/K.430/2009 tanggal 04 Agustus 2009, yaitu sebagai berikut :
Tabel 7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2011, 2012 dan Target 2013
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Satuan
Target dan Realisasi
2011 2012 2013
T R % T R % T R %
1. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang direviu
Laporan 1 1 100 1 1 100 1 - -
2. Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
Jumlah SKPD yang direviu Laporan Keuangannya.
SKPD 37 37 100 13 13 100 42 - -
3. Menurunnya kasus dan penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Penurunan Jumlah temuan hasil pemeriksaan
Persentase 40 70 175 50 61 122 60 - -
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 31
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Satuan
Target dan Realisasi
2011 2012 2013
T R % T R % T R %
Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani
Laporan 20 17 85 10 10 100 10 - -
Persentase penurunan kasus dan penyimpangan yang berindikasi KKN
Persen 50 50 100 50 50 100 50 - -
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP
Jumlah SKPD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
SKPD 39 42 107,69 42 42 100 42 - -
Jumlah SKPD yang dievaluasi Capaian Kinerjanya
SKPD 43 14 32,56 15 15 100 42 - -
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
Kab/Kota - - - 3 3 100 7 - -
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi LPPD-nya
Kab/Kota 13 13 100 14 14 100 14 - -
Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP
SKPD 2 2 100 4 4 100 6 - -
5. Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Hasil Pengawasan
Kegiatan 4 4 100 4 4 100 4 - -
6. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
Persen 80 71,77 89,71 80 50,15 62,69 85 - -
Keterangan : T ( target ), R ( Realisasi )
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 32
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Dari capaian tersebut diatas, beberapa alasan yang dapat dijelaskan sehingga
tercapainya indikator utama adalah :
1. Mengukur laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah atas Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.
2. Mengukur laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah atas Hasil Reviu Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan.
3. Mengukur tingkat penurunan temuan administrasi dan keuangan dari hasil
pemeriksaan atas hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakaan dan
pelaksanaan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.
4. Mengukur jumlah pengaduan masyarakat yang masuk apakah terbukti atau
tidak terbukti yang ditangani berdasarkan laporan pengaduan yang masuk,
surat penugasan dan laporan hasil pemeriksaan kasus/tertentu yang
dilaksanakan.
5. Mengukut tingkat penurunan kasus dan penyimpangan yang berindikasi KKN
berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk dan ditangani sesuai dengan
laporan hasil pemeriksaan kasus/tertentu dan sesuai hasil inventarisasi
temuan hasil pemeriksaan.
6. Mengukur jumlah SKPD yang dievaluasi capaian atas akuntabilitas kinerjanya
berdasarkan surat penugasan dan laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 33
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
7. Mengukur tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.
8. Mengukur jumlah Kab/Kota yang dievaluasi atas Akuntabilitas Kinerjanya
berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kab/Kota.
9. Mengukur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan
Timur berdasarkan Laporan Hasil Reviu LPPD yang dilaksanakan.
10.Mengukur pengendalian intern yang dilaksanakan oleh SKPD yang sesuai
dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui penerapan
SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008.
11.Mengukur koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan
berdasarkan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan
pertemuan rapat pembahasan sinergitas program-program kerja pengawasan
tahunan bersama Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
12.Mengukur tingkat ketaatan dan respon entitas/obyek pemeriksaan terhadap
hasil temuan dan saran/rekomendasi temuan yang akan ditindaklanjuti
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 34
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2012
sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
adalah sebagai berikut :
Tabel 8
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
1. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang direviu
Laporan 1 1 100
2. Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
Jumlah SKPD yang direviu Laporan Keuangannya.
SKPD 13 13 100
3. Menurunnya kasus dan penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Penurunan Jumlah temuan hasil pemeriksaan
Persentase 50 61 122
Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani
Laporan 10 10 100
Persentase penurunan kasus dan penyimpangan yang berindikasi KKN
Persen 50 50 100
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP
Jumlah SKPD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
SKPD 42 42 100
Jumlah SKPD yang dievaluasi Capaian Kinerjanya
SKPD 15 15 100
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
Kab/Kota 3 3 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 35
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi LPPD-nya
Kab/Kota 14 14 100
Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP
SKPD 4 4 100
5. Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Hasil Pengawasan
Kegiatan 4 4 100
6. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
Persen 80 50,15 62,69
Untuk mewujudkan terlaksananya program, kegiatan, sasaran dan indikator
kinerja yang telah ditetapkan, diharapkan pada tahun – tahun mendatang adanya
dukungan anggaran yang lebih besar yang sesuai dengan beban kerja pengawasan
yang semakin berat dan seiring peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA.
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama.
Analisis dan evaluasi sasaran adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran
kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini
bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat
mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang disesuaikan
dengan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran
strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 36
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Secara umum pencapaian sasaran pada Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur pada tahun 2011 dan 2012 sebagaimana yang telah ditetapkan
berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan
Timur, dapat dijelaskan melalui dan análisis evaluasi sasaran terhadap indikator
kinerja utama adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan 1 Indikator Kinerja Utama.
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian
1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang direviu
Laporan 1 1 100 1 1 100
Pencapaiann target laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2011 yang
diharapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ternyata masih
terdapat paragraf penjelasan yang perlu dilalukan koreksi dan hal berdampak
pada opini BPK bersifat WDP dan ini merupakan prestasi terhadap peningkatan
laporan keuangan yang sajikan oleh Pemerintah Daerah.
Sedangkan pada tahun 2012 laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur ditarget opini BPK bersifat WTP belum dapat dicapai, karena masih
terdapat paragraf penjelasan dan perlu dilakukan koreksi, hal ini disebabkan
masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyajiannya, adanya temuan-temuan
yang bersifat Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang sangat berpengaruh terhadap pemberian opini oleh
BPK. Namun kita optimis pada tahun mendatang opini BPK yang bersifat WTP
dalam kita capai dengan beberapa langkah perbaikan yang telah dilaksanakan
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 37
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
seperti adanya komitmen pimpinan untuk mencapai opini dimaksud dan
penerapan kiat-kat menuju WTP yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur
Kalimantan Timur.
Sasaran 2 : Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan 1 Indikator Kinerja Utama.
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian
1. Jumlah SKPD yang direviu Laporan Keuangannya
SKPD 37 37 100 13 13 100
Reviu laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2011 dari target 37 SKPD telah dilakukan reviu
laporan SKPD sesuai dengan target yaitu sebanyak 37 SKPD, dari hasil reviu
masih ditemukan beberapa paragraf penjelasan yang perlu dilakukan perbaikan /
koreksi atas laporan keuangan dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa laporan
yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
yang telah dipersyaratkan.
Pada tahun 2012 jumlah laporan keuangan SKPD yang direviu ditargetkan
sebanyak 13 SKPD dan telah dilaksanakan reviu sebanyak 13 SKPD. Terjadinya
penurunan jumlah SKPD yang direviu disebabkan karena difokuskan kepada
SKPD-SKPD yang dianggap mempunyai resiko tinggi dan dari hasil reviu
menunjukkan bahwa belum adanya Laporan Keuangan SKPD yang dibuat sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah, namun laporan yang disajikan lebih baik
dari pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kelemahan-kelemahan dalam hal
penyajiannya, sehingga pada saat dilakukan reviu yaitu masih terdapat
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 38
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
pernyataan dengan paragraf penjelasan dan tidak terdapat penyebab yang
menjadikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dibuat tidak disajikan
berdasarkan Sistem Pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah.
Sasaran 3 : Menurunnya kasus dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 3 Indikator Kinerja Utama.
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian
1. Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan.
Persen 40 70 175 50 61 122
2. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani
Laporan 20 17 85 10 10 100
3. Persentase penurunan kasus dan penyimpangan yang berindikasi KKN
Persen 50 50 100 50 50 100
Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan pada tahun 2011 dari target 40 %
dapat dicapai penurunannya sebesar 70 %, hal ini disebabkan karena dari jumalh
SKPD yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 13 SKPD dan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya berjumlah 43 SKPD. Jumlah SKPD yang diperiksa
berpengaruh juga terhadap jumlah temuan hasil pemeriksaan.
Pada tahun 2012 penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan ditargetkan
sebedar 50 % dan dapat dicapai penurunannya sebesar 61 %, hal ini disebabkan
karena jumlah SKPD yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 SKPD.
Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan secara keseluruhan dipengaruhi
oleh jumlah SKPD yang diperiksa, dimana dengan asumsi bahwa apabila jumlah
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 39
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
SKPD yang diperiksa semakin banyak, maka berdampak pada peningkatkan
jumlah temuan hasil pemeriksaan.
Pada tahun 2011 jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani ditergetkan
sebanyak 20 pengaduan dan yang dapat ditangani sebanyak 17 pengaduan. Hal
ini disebabkan karena jumlah pengaduan yang masuk hanya sebanyak 17
pengaduan, dan semua telah ditandaklajuti atau ditangani. Dari persentase
capaian kinerja ini menunjukkan bahwa semua kasus yang masuk telah ditangani
dengan capaian 100 %.
Sedangkan pada tahun 2012 yang diterget 10 laporan pengaduan masyarakat
yang ditangani dan ditindaklanjuti sebanyak 10 pengaduan, hal ini terdapat
penurunan pengaduan pada tahun-tahun sebelumnya, serta menunjukan bahwa
adanya perbaikan – perbaikan pada sistem kinerja pemerintahan, sehingga
penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi dimasyarakat
dapat diminimalkan yang ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengaduan
yang dilaporkan dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya lebih menurun lagi.
Pada tahun 2011 jumlah yang ditangani sebanyak 20 pengaduaan masyarakat
yang masuk ke Inspektorat Provinsi Kalimanatn Timur dan setelah dilakukan
identifikasi terhadap pengaduan tersebut terdapat kasus dan penyimpangan yang
berindikasi KKN sebanyak 10 kasus dengan persentase sebesar 50 %.
Pada Tahun 2012 jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 10 kasus dan
setelah dilakukan indentifikasi terhadap kasus dan penyimpangan yang
berindikasi KKN sebanyak 5 kasus dengan persentase 50 %. Hal ini disebabkan
perbaikan – perbaikan pada sistem penyelenggaraan kinerja pemerintahan,
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 40
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
sehingga kasus dan penyimpangan-penyimpangan berindikasi KKN dapat
diminimalkan.
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP dengan 5 Indikator Kinerja Utama
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian
1. Jumlah SKPD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
SKPD 39 42 107,69 42 42 100
2. Jumlah SKPD yang dievaluasi Capaian Kinerjanya
SKPD 43 14 32,56 15 15 100
3. Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya.
Kab/Kota - - - 3 3 100
4. Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kab/Kota 13 13 100 14 14 100
5. Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SKPD 2 2 100 4 4 100
Pada tahun 2011 jumlah SKPD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
ditargetkan 39 SKPD dan realiasasinya sebanyak 42 SKPD, hal ini menunjukkan
bahwa dari hasil evaluasi tersebut terjadi peningkatan / perbaikan atas laporan
akuntabilitas kinerja SKPD yang menunjukkan ada peningkatan nilai dari hasil
evaluasi dan peningkatan kemampuan tenaga evalator yang dimiliki Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi.
Pada tahun 2012 jumlah SKPD yang dievaluasi ditergetkan sebanyak 42 SKPD
dan pada kenyataannya yang dapat dievaluasi sebanyak 42 SKPD, hal ini
menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi tersebut terjadi peningkatan / perbaikan
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 41
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
atas laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang menunjukkan ada peningkatan nilai
dari hasil evaluasi dan peningkatan ini didasarkan pula pada metode penilaian
yang berbeda – beda tahun – tahun sebelumnya serta peningkatan kemampuan
tenaga evalator yang dimiliki Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk
melakukan evaluasi.
Pada tahun 2011 pemeriksaan kinerja yang dilakukan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur untuk mengukur capaian kinerja SKPD ditarget 43 SKPD,
namun pada realisasinya hanya 14 SKPD, hal ini disebabkan adanya
keterbatasan personil dan waktu yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan dan
dikarenanya adanya tugas-tugas dibidang pengawasan lainnya.
Pada tahun 2012 pemeriksaan kinerja yang dilakukan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur untuk mengukur capaian kinerja SKPD ditarget 15 SKPD,
namun pada pada realisasinya hanya 15 SKPD, hal ini disebabkan adanya
dukungan personil dan waktu yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan dan
disesuai dengan PKPT. Diharapkan pada tahun yang akan datang apa telah
ditargetkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dapat dilaksanakan
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
Pada Tahun 2011 tidak dilaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota, dan
baru dilaksanakan pada tahun 2012 dengan target 3 Kab/Kota ( Kota Tarakan,
Kota Bontang dan Kab. PPU) dan diharapkan pada tahun mendatang kegiatan
evaluasi terus ditingkatkan kepada Kab/Kota yang belum dilakukan evaluasi.
Pada tahun 2011 jumlah Kab/Kota yang dilakukan evaluasi terhadap Laporan
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya sebanyak 13 Kab/Kota dan
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 42
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
telah dievaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada
tahun 2012 ditarget sebanyak 14 Kab/Kota dan telah dievaluasi sebanyak 14
Kab/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah ditargetkan telah dicapai
semuanya.
Pada tahun 2011 telah dilakukan Diagnostik Assesment (DA) terhadap 2 SKPD,
yaitu Dinas Kesehatan dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dan hasil
diagnostik assesment tersebut diharapkan kepada SKPD yang menjadi pilot projet
untuk segera menerapkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) dilingkungan SKPDnya. Pada Tahun 2012 juga telah dilaksanakan
Diagnostik Assesment (DA) pada 4 SKPD terpilih yaitu Dinas Pendapatan,
Bappeda, Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan, hal ini dilakukan dalam rangka
perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan mulai dari pendapatan anggaran,
perencanaan, pengeluaran anggaran dan pengelolaan barang milik daerah.
Setelah dlakukan Diagnostik Assesment diharapkan apa yang menjadi
rekomendasi dari hasil tersebut segera ditindaak lanjuti oleh SKPD tersebut
dengan membuat rencana aksinya.
Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan 1 Indikator Kinerja Utama.
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian
1. Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sibergitas Pelaksanaan Hasil Pengawasan
Kegiatan 4 4 100 4 4 100
Kegiatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan
setiap tahun, dan kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pra
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 43
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Rakorwasnas, Rakorwasnas, Pra Rakorwasda dan Rakorwsda, hal ini dilakukan
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan/
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
Dengan adanya kegiatan ini dihasilkan kesepakatan dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan ( PKPT) yang telah dibuat oleh Aparat Internal Pemerintah
dan Eksternal, meskipun pada pelaksanaannya mengalami pergeseran waktu
pelaksanaan tetapi tidak merubah kegiatan pengawasan/pemeriksaan yang telah
ditetapkan dan disusun. Harapan pada tahun mendatang koordinasi dan
senergitas pelaksanaan pengawasan ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan
tugas-tugas dibidang pengawasan.
Sasaran 6 : Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan 1 Indikator Kinerja Utama.
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi % Capaian Target Realisasi %
Capaian
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
Persen 80 71,77 89,71 80 50,15 62,69
Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada tahun 2011 yang ditargetkan
sebesar 80%, namun pada realisasinya baru mencapai 71,77 % dengan capaian
sebesar 89,71 % dan pada tahun 2012 ditargetkan 80 % direalisasinya sebesar
50,15% dengan capain sebesar 62,69. Hal ini belum sesuai dengan target yang
telah ditetapkan yang disebabkan karena masih rendahnya respon dari obrik
pemeriksaan / auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan
pengawasan dan adanya ketidakpahaman / ketidaktahuan SKPD terhadap
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Meskipun
demikian kita akan terus berupaya agar tingkat penyelesaian terus meningkat
dengan melakukan berbagai upaya antara lainya melaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan
setahun 4 kali kegiatan serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil
pemeriksaan. Harapan pada tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dapat ditingkatkan sesuai apa yang telah ditargetkan, karena
temuan/rekomendasi yang telah diberikan belum berarti apabila tidak ada
penyelesaian tindak lanjutnya.
2. Capaian Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja.
Capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai Penetapan Kinerja yang telah dibuat
dan diperjanjikan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur
Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2012, yang meliputi 8 sasaran dengan 24
indikator kinerja dan dapat dicapai sebesar 95,95 % dan dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 9
Capaian Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2012
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
1. Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang direviu
Laporan 1 1 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
2. Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
Jumlah SKPD yang direviu Laporan Keuangannya.
SKPD 13 13 100
3. Menurunnya kasus dan penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Penurunan Jumlah temuan hasil pemeriksaan
Persentase 50 61 122
Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani
Laporan 10 10 100
Jumlah laporan penyimpangan/KKN yang dapat diidentifikasi.
Laporan 5 5 100
Persentase penurunan kasus dan penyimpangan yang berindikasi KKN
Persen 50 50 100
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil Evaluasi APIP
Jumlah SKPD yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
SKPD 42 42 100
Jumlah SKPD yang dievaluasi Capaian Kinerjanya
SKPD 15 15 100
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akuntabilitas Kinerjanya
Kab/Kota 3 3 100
Persentase Capaian Kinerja Kab/Kota
Persen 60 53,08 88,47
Persentase peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
Persen 60 52,18 86,97
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi LPPD-nya
Kab/Kota 14 14 100
Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP
SKPD 4 4 100
Jumlah SKPD yang dilakukan Daiagnostik Assesment/CSA SPIP
SKPD 4 4 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 46
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Satuan Target Realisasi
%
5. Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Hasil Pengawasan
Kegiatan 4 4 100
Jumlah kegiatan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan
Kegiatan 13 10 79,92
6. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan
Persen 80 50,15 62,69
Jumlah penugasan pengawasan
SPT 120 120 100
Jumlah penerbitan laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu
Laporan 150 127 84,67
7. Tersedianya SDM yang profesional, kompeten dan berintegritas
Jumlah jabatan fungsional Auditor
Orang 25 22 88
Jumlah jabatan fungsional P2UPD
Orang 10 9 90
Jumlah Bimtek/ Pelatihan yang diikuti
Kegiatan 10 10 100
Jumlah PNS Inspektorat yang mengikuti Pelatihan
Orang 35 35 100
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Inspektorat Prov. Kaltim
Jumlah Standar Operasional Kegiatan (SOP)
SOP 31 31 100
3. Capaian Program dan Kegiatan.
Untuk capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2012 yang meliputi 12 program dan 42 kegiatan sebagaimana yang
tertera pada tabel capaian program dan kegiatan sebagai berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 47
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Tabel 10
Capaian Program dan Kegiatan Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2012
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
MasukanDana Rp. 19.200.000 13.749.500 71,61KeluaranJumlah surat yang terkirim
surat 4.000 5880 147
HasilPersentase surat yang terkirim
% 100 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon
MasukanDana Rp. 100.800.000 39.586.867 39,27KeluaranJumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik serta telapon yang tersedia
bulan 12 12 100
HasilTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta telepon yang menunjang kegiatan
bulan 12 12 100
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
MasukanDana Rp. 7.400.000 6.569.200 88,77KeluaranJumlah kendaraan dinas yang dapat dioperasionalkan
Unit 23 23 100
HasilTerpelihara nya kendaraan dinas yang diperasional kan.
Unit 23 23 100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
MasukanDana Rp. 12.000.000 11.966.000 99,72KeluaranJumlah bahan kebersihan yang tersedia
bulan 12 12 100
HasilTersedianya jasa kebersihan kantor
bulan 12 12 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
MasukanDana Rp. 80.000.000 79.971.868 99,96KeluaranJumlah perbaikan peralatan kerja kantor
bulan 12 12 100
HasilTersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja
bulan 12 12 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor
MasukanDana Rp. 180.000.000 179.868.842 99,93KeluaranJumlah ATK yang tersedia
bulan 12 12 100
HasilTersedianya ATK yang menunjang kegiatan
bulan 12 12 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
MasukanDana Rp. 150.000.000 149.533.050 99,69KeluaranJumlah barang cetakan/buku
bulan 12 12 100
HasilTersedianya barang cetakan dan buku
bulan 12 12 100
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
MasukanDana Rp. 15.000.000 14.642.625 97,62KeluaranJumlah peralatan dan perlengkapan kantor
bulan 12 12 100
HasilTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
bulan 12 12 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
MasukanDana Rp. 80.600.000 80.595.000 99,99KeluaranJumlah peralatan dan perlengkapan kantor
bulan 12 12 100
HasilTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
bulan 12 12 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 49
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
MasukanDana Rp. 45.000.000 26.718.500 59,37KeluaranJumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Eksp 200 200 100
HasilTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Eksp 200 200 100
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
MasukanDana & SDM Rp/Org 1.045.000.000 1.043.964.100 99,90KeluaranJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan
Kegiatan 70 70 100
HasilTerselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan 70 70 100
Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke dalam daerah
MasukanDana & SDM Rp/Org 1.156.800.000 1.109.744.250 95,93KeluaranJumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerahn yang dilaksanakan
Kegiatan 40 40 100
HasilTerselenggaranya rapat, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Kegiatan 40 40 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 50
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
MasukanDana $ SDM Rp/Org 113.400.000 108.000.000 95,24KeluaranJumlah tenaga tertentu/kontrak
Orang 7 7 100
HasilTersedianya tenaga tertentu/kontrak
Orang 7 7 100
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
MasukanDana Rp. 480.000.000 425.554.000 88,66KeluaranJumlah kendaraan dinas yang diadakan
Unit 1 1 100
HasilTersedianya kendaraan dinas roda 4
Unit 1 1 100
Pengadaan mebeleur
MasukanDana Rp. 84.500.000 81.800.000 96,80KeluaranJumlah mebeleur yang diadakan
Paket 1 1 100
HasilTersedianya mebeleur
Paket 1 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
MasukanDana Rp. 5.000.000 4.413.500 88,27KeluaranJumlah pemeliharaan yang dilaksanakan
Bulan 12 12 100
HasilTerpelihara nya rumah jabatan
Buah 1 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
MasukanDana Rp. 10.000.000 9.915.000 99,15KeluaranJumlah pemeliharaan yang dilaksanakan
Bulan 12 12 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 92. Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
HasilTerpelihara nya gedung kantor
Unit 1 1 100
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
MasukanDana Rp. 52.8000.000 52.517.445 99,31KeluaranJumlah mobil jabatan yang dipelihara
Buah 3 3 100
HasilTerpelihara nya mobil jabatan
Buah 3 3 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / oprasional
MasukanDana Rp. 320.200.000 317.791.214 99,25KeluaranJumlah kendaraan dinas
Unit 22 22 100
HasilDioperasionalkannya kendaraan dinas
Unit 22 22 100
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
MasukanDana Rp. 3.750.000 3.432.000 91,52KeluaranJumlah mesin /kartu absensi yang diadakan
Buah 1 1 100
HasilTersedianya mesin absensi
Buah 1 1 100
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
MasukanDana Rp. 31.260.000 28.180.000 90,15KeluaranJumlah pakaian dinas dan perleng kapannya
Stel 72 72 100
HasilTersedianya pakaian dinas
Stel 72 72 100
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
MasukanDana Rp. 64.600.000 58.707.000 90,88KeluaranJumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Stel 152 152 100
HasilTersedianya pakaian batik dan olahraga
Stel 152 152 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 94. Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
MasukanDana & SDM Rp/Org 120.000.000 106.300.900 88,58KeluaranJumlah pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan 2 2 100
HasilMeningkatnya mutu SDM Aparatur Pengawasan
Orang 4 4 100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
MasukanDana & SDM Rp/Org 334.200.000 303.127.000 90.70KeluaranJumlah kegiatan sosialisasi yang diikuti dan dilaksanakan
Kegiatan 3 3 100
HasilTerselengga ranya kegiatan sosialisasi
Kegiatan 3 3 100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
MasukanDana & SDM Rp/Org 204.200.000 187.388.000 91,77KeluaranJumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti
Kegiatan 4 4 100
HasilTerselengga ra dan dan dikikutinya Bimtek
Kegiatan 4 4 100
5. Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
MasukanDana & SDM Rp/Org 271.300.000 270.457.600 99,69KeluaranJumlah Laporan yang dibuat
Laporan 11 11 100
HasilTersusunnya laporan kinerja dan keuangan SKPD
Laporan 11 11 100
6. Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen pengelolaan keuangan daerah
MasukanDana & SDM Rp/Org 235.200.000 223.400.000 94,98KeluaranJumlah pengelola keuangan
Orang 17 17 100
HasilMeningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah
% 100 100 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 97. Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
MasukanDana & SDM Rp/Org 2.485.950.000 2.484.900.500 99,96KeluaranJumlah pengawasan internal secara berkala
Laporan 150
HasilTerselengga ranya kegiatan pengawasan secara berkala
% 100 100 100
Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
MasukanDana & SDM Rp/Org 391.800.000 391.196.200 99,85KeluaranJumlah kasus pengaduan yang ditangani
Laporan 10 8 80
HasilTertangani nya kasus pengaduan
Laporan 10 8 80
Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
MasukanDana & SDM Rp/Org 108.000.000 107.786.200 99,80KeluaranJumlah kegiatan inventarisasi yang dilakukan
Laporan 6 6 100
HasilTersedianya data hasil inventarisasi temuan pengawasan
Laporan 6 6 100
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
MasukanDana & SDM Rp/Org 51.000.000 50.983.800 99,97KeluaranJumlah kegiatan evaluasi dilaksanakan
Kegiatan 4 4 100
HasilTerselengga ranya kegiatan evaluasi
Kegiatan 4 4 100
Koordinasi pengawasan yang komprehensif
MasukanDana & SDM Rp/Org 25.000.000 22.901.400 91,61KeluaranJumah koordinasi pengawasan
Kegiatan 4 4 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9HasilTerselenggaranya kegiatan koordinasi pengawasan
Kegiatan 4 4 100
Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan
MasukanDana & SDM Rp/Org 412.550.000 412.004.200 99,87KeluaranJumlah kegiatan evaluasi hasil pengawasan
Kegiatan 4 4 100
HasilTerselenggaranya kegiatan evaluasi hasil pengawasan
Kegiatan 4 4 100
8. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
MasukanDana & SDM Rp/Org 891.000.000 888.514.612 99,72KeluaranJumah pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kegiatan 4 4 100
HasilTerselenggaranya kegiatan pelatihan pengembangan aparatur pengawasan
Kegiatan 4 4 100
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
MasukanDana & SDM Rp/Org 50.000.000 40.819.500 81,64KeluaranJumlah pelatihan teknis pengawasan yang diikuti
Kegiatan 3 3 100
HasilTerselenggaranya pelatihan Pengawasan dibidang teknis pengawasan
Kegiatan 3 3 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 55
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 99. Penataan dan
Penyempurna an Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
MasukanDana & SDM Rp/Org 19.600.000 19.429.000 99,13KeluaranJumlah penyusunan kebijakan Sisdur pengawasan
SOP 31 31 100
HasilTersedianya SOP kegiatan pengawasan
SOP 31 31 100
10. Mengintensif kan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
MasukanDana Rp. 119.300.000 119.026.000 99,77KeluaranJumlah kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan 1 1 100
HasilTertangani nya pengaduan masyarakat
Kegiatan 1 1 100
11. Penyelenggara an SPIP Diling kungan Pemprov Kaltim
Penyusunan Grand Design SPIP di Provinsi Kaltim
MasukanDana & SDM Rp/Org 41.300.000 41.105.000 99,53KeluaranJumlah Grand Design SPIP yang disusun.
Laporan 1 1 100
HasilTersedianya laporan Grand Design SPIP di Pemrpov Kaltim
Buku 1 1 100
Sosialisasi SPIP
MasukanDana & SDM Rp/Org 55.000.000 46.574.500 84,68KeluaranJumlah Sosialisasi yang dilaksanakan
Kegiatan 1 1 100
HasilTerselengga ranya kegiatan Sosialisasi
Kegiatan 1 1 100
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 56
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Program
Uraian Persentase Pencapaian Rencana Tk
Capaian (target %)
KetKegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tk
Capaian (target) Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9Bimbingan Teknis SPIP
MasukanDana & SDM Rp/Org 479.200.000 459.021.475 95,79KeluaranJumlah Bimtek SPIP yang dilaksanakan
Kegiatan 1 1 100
HasilTerselengga ranya Bimtek SPIP
Kegiatan 1 1 100
Pilloting SPIP MasukanDana & SDM Rp/Org 70.810.000 70.471.000 99,52KeluaranJumlah kegiatan Pilloting SPIP
Kegiatan 1 1 100
HasilTerselenggaranya kegiatan pilloting SPIP
Kegiatan 1 1 100
12. Penerapan SPIP dilingkungan Inspektorat Provinsi Kaltim
Penyusunan Infrastruktur SPIP Dilingkungan Inspektorat Provinsi Kaltim
MasukanDana & SDM Rp/Org. 40.000.000 40.000.000 100KeluaranJumlah Infrastruktur yang dibuat
Kegiatan 1 1 100
HasilTersusunnya infrastruktur SPIP dilingkungan Inspektorat
Laporan 1 1 100
Diagnostik Assesment
MasukanDana Rp. 17.200.000 17.197.000 99,98KeluaranJumlah Diagnostik Assesment
Kegiatan 1 1 100
HasilTersedianya data Diagnostik Assesment.
Laporan 1 1 100
Dari pengukuran capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada
tahun 2012 berdasarkan penetapan kinerja, maka dicapai realisasi sesuai
program dan kegiatan secara fisik dapat dicapai 100,00 % dengan
penyerapan anggaran tsebesar 96,85 %.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 57
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
4. Kegiatan – Kegiatan Pengawasan Tahun 2012.
Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) dan Non PPKT
Tahun Anggaran 2012, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan
program kerja pengawasan dan non pengawasan yang telah dilaksanakan pada
periode tahun 2012, hal ini dapat disampaikan pada uraian berikut ini.
a. Pemeriksaan Serentak
Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap realisasi
pelaksanaan kegiatan fisik pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh
SKPD pada tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012, yang meliputi
pengujian terhadap realisasi penyelesaian pekerjaan dengan laporan yang
disampaikan. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Tabel 11
Pemeriksaan Serentak Tahun 2012 untuk kegiatan SKPD Tahun 2011
No. Nama SKPD Jumlah Kegiatan Hasil Pemeriksaan Keterangan
1. Dinas Peternakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 %
2. Dinas Keluatan dan Perikanan
9 Kegiatan 9 Kegiatan 100 %
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
5 Kegiatan 5 Kegiatan 100 %
4. Dinas Perkebunan 6 Kegiatan 5 Kegiatan 100 %
1 Kegiatan 74 %
5. Dinas Kehutanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %
6. Dinas Pekerjaan Umum
78 Kegiatan 76 Kegiatan 100 %
1 Kegiatan 95 %
1 Kegiatan 0 %
7, Dinas Perhubungan
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 %
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 58
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
8. Dinas Pendidikan 16 Kegiatan 13 Kegiatan 100 %
1 Kegiatan 83 %
1 Kegiatan 45 %
1 Kegiatan 27 %
9. Dinas Pendapatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 100 %
10. Dinas Tenaga Kerja dan Trans
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %
11. Badan Ketahanan Pangan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %
Pemeriksaan Serentak Tahun 2012 untuk kegiatan SKPD Tahun 2012
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No. Nama SKPD Jumlah Kegiatan Hasil Pemeriksaan Keterangan
1. Dinas Peternakan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 100%
2. Dinas Keluatan dan Perikanan
25 Kegiatan 25 Kegiatan 100%
3. Dinas Perkebunan 11 Kegiatan 11 Kegiatan 100%
4. Biro perlengkapan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100%
5. Dinas Pekerjaan Umum
57 Kegiatan 52 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 60,06%
1 Kegiatan 59,62%
1 Kegiatan 56,90%
1 Kegiatan 37,10%
1 Kegiatan 36,26%
6, Dinas Perhubungan
11 Kegiatan 8 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 46,52%
1 Kegiatan 31,14%
1 Kegiatan 11,98%
No. Nama SKPD Jumlah Kegiatan Hasil Pemeriksaan Keterangan
7. Dinas Pendidikan 19 Kegiatan 18 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 37,69%
8. Dispora 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17 Kegiatan 17 Kegiatan 100%
10 Dinas Sosial 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100%
11 Distamben 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
12 RSUD Dr.Kanujoso 13 Kegiatan 12 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 0 %
13. Dinas Kesehatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100%
14. Dinas Pendapatan 26 Kegiaran 25 Kegiatan 100%
1 Kegiatan 0%
59
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
b. Reviu Laporan Keuangan SKPD.
Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan yang
disajikan oleh SKPD berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai
dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ). Laporan yang
disajikan meliputi Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas
Laporan Keuangan. Hasil reviu atas laporan keuangan SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 13 SKPD terdapat 63
simpulan dan 66 rekomendasi dengan pernyataan paragraph penjelasan.
c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan yang
disajikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan TImur berdasarkan ssstem
pengendalian intern dalam menyajikan laporan dan kesesuaian laporan
keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu yang
dilaksanakan terdapat 8 simpulan dan 3 rekomendasi dengan penyataan
paragraf penjelasan.
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) SKPD.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
15. Dinas Tenaga Kerja dan Trans
13 Kegiatan 13 Kegiatan 100%
16. Disperindagkop 11 Kegiatan 11 Kegiatan 100%
17 RSUD AWS 21 Kegiatan 21 Kegiatan 100%
18 BKD 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100%
19 Bandiklat 8 Kegiatan 8 Kegiatan 100%
60
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang
implementasi Sistem AKIP, dan menilai akuntabilitas kinerja SKPD serta
memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas SKPD. Evaluasi ini merupakan akumulasi penilaian terhadap
seluruh komponen manajemen kinerja yang ada pada SKPD, yang masing-
masing komponen mempunyai bobot penilaian, antara lain meliputi : (a).
Perencanaan Kinerja target 35 %, rata-rata capaian 21,83% , (b). Pengukuran
Kinerja target 20 %, rata-rata capaian 10,93 %, (c). Pelaporan Kinerja target 15
%, rata-rata capaian 9,87%, (d).Monitoring dan Evaluasi target 10 %, rata-rata
capaian 2,96%, (e). Pencapaian Kinerja target 20%, rata-rata capaian 7,95%.
Hasil evaluasi mencapai 52,18% dengan kategori/interprestasi CC/Cukup Baik.
Hasil evaluasi yang dilaporkan ini adalah hasil evaluasi yang dilaksanakan
pada tahun 2012 terhadap laporan akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP)
SKPD Tahun 2011. Adapun hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2012
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2012
No. Instansi
Komponen
Hasil Evaluasi
Kategori/
Interprestasi
Perencanaan Kinreja (35%)
Pengukuran Kinerja (20%)
Pelaporan KInerja (15%)
Monitoring dan Evaluasi (10%)
Pencapaian KInerja (20%)
1. Sekretariat Daerah 27,03 12,54 11,00 4,00 9,15 63,72 CC/Cukup Baik
2, Sekretariat DPRD 17,95 10,86 10,75 0,50 7,00 46,43 C/Agak Kurang
3. Dinas Pendidikan 17,95 9,08 8,75 2,67 10,09 48,54 C/Agak Kurang
4. Dinas Pemuda & 20,45 9,76 10,50 5,75 4,98 51,43 CC/Cukup
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 61
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Olahraga Baik
5. Dinas Kesehatan 22,42 8,42 10,75 3,25 7,02 51,86 CC/Cukup Baik
6. Dinas Sosial 22,30 13,85 10,25 3,00 11,04 60,43 CC/Cukup Baik
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24,14 11,60 10,00 4,17 6,57 56,48 CC/Cukup Baik
8. Dinas Perhubungan 22,52 12,37 8,50 0,00 9,51 52,91 CC/Cukup Baik
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
17,16 9,82 9,25 2,75 11,70 50,68 CC/Cukup Baik
10. Dinas kebudayaan dan Pariwisata
16,30 10,82 9,00 4,25 10,11 50,44 CC/Cukup Baik
11. Dinas Pekerjaan Umum 23,33 11,59 8,75 3,00 12,00 63,95 CC/Cukup Baik
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKMM
30,44 13,82 12,00 4,17 8,29 68,71 B/Baik
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
20,05 14,05 10,50 5,00 6,00 55,59 CC/Cukup Baik
14. Dinas Peternakan 26,20 11,13 10,50 2,17 8,43 58,43 CC/Cukup Baik
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
24,89 11,00 12,25 0,50 6,58 55,22 CC/Cukup Baik
16. Dinas Perkebunan 21,87 12,11 8,75 2,58 9,75 55,31 CC/Cukup Baik
17. Dinas Kehutanan 21,13 10,35 9,75 2,00 4,76 48,00 C/Agak Kurang
18. Dinas Pertambangan dan Energi
22,12 10,12 9,25 2,00 8,20 51,69 CC/Cukup Baik
19. Dinas Pendapatan Daerah
21,53 13,69 8,25 3,92 6,60 53,99 CC/Cukup Baik
20. Inspektorat Provinsi 23,30 12,66 10,50 4,75 9,51 61,84 CC/Cukup Baik
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21,56 11,21 11,00 3,00 14,40 61,17 CC/Cukup Baik
22. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
14,38 9,24 8,25 0,00 12,00 43,87 C/Agak Kurang
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14,47 9,96 8,75 0,50 11,40 45,08 C/Agak Kurang
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 62
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
24. Badan Lingkungan Hidup 20,39 8,83 8,00 0,25 10,00 47,47 C/Agak Kurang
25. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
25,06 13,69 9,25 1,25 2,61 51,87 CC/Cukup Baik
26. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
25,24 11,88 9,50 5,00 8,00 59,30 CC/Cukup Baik
27. Badan Perpustakaan 24,65 9,37 10,50 5,43 7,00 56,62 CC/Cukup Baik
28. Badan Kearsipan 27,12 12,72 11,75 5,00 7,82 64,40 CC/Cukup Baik
29. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PD
25,66 12,92 10,75 3,00 4,95 58,13 CC/Cukup Baik
30. Badan Kepegawaian Daerah
26,45 11,37 11,75 3,75 8,20 61,51 CC/Cukup Baik
31. Badan Pendidikan dan Pelatihan
19,98 9,58 10,75 5,00 6,14 51,45 CC/Cukup Baik
32. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
21,54 7,67 9,25 2,00 4,95 45,51 C/Agak Kurang
33. Kantor Penghubung Jakarta
20,95 10,56 8,25 2,25 8,50 50,50 CC/Cukup Baik
34. RSUD AW Syahrani 21,16 13,34 11,50 6,00 8,61 60,21 CC/Cukup Baik
35. RSUD Kanujoso Bpp 21,84 13,34 11,50 6,00 10,33 63,02 CC/Cukup Baik
36. RSUD Tarakan 22,98 13,28 10,50 3,25 5,10 55,11 CC/Cukup Baik
37. RSK Atma Husada Mahakam
20,76 10,20 10,00 7,67 8,88 57,50 CC/Cukup Baik
38. Satuan Polisi Pamong Praja
14,91 6,00 6,75 1,83 1,04 30,54 C/Agak Kurang
39. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
18,60 9,68 11,75 0,75 4,33 45,11 C/Agak Kurang
40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23,4 9,49 8,75 2,00 11,83 53,47 CC/Cukup Baik
41. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
25,96 6,42 9,25 3,00 2,50 47,13 C/Agak Kurang
42. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil
17,35 7,96 8,50 0,00 7,31 40,88 C/Agak Kurang
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 63
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Jumlah Rata-Rata 21,83 10,93 9,87 2,96 7,95 52,18 CC/Cukup Baik
e. Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Kab/Kota.
Pada tahun 2012 disamping melakukan evaluasi AKIP SKPD, Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur juga mendapat kepercayaaan dari Kementerian
PAN-RB untuk melakukan evaluasi AKIP Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten
PPU, Kota Tarakan dan Kota Bontang sesuai surat Deputi Menteri PAN dan
reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Nomor :
B/2045/D.V/PAN-RB/07/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Permohonan Bantuan
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 oleh APIP. Tujuan dari
evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem
AKIP, dan menilai akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota serta memberikan
saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas
Kabupaten/Kota. Evaluasi ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen manajemen kinerja yang ada pada Kabupaten/Kota, yang masing-
masing komponen mempunyai bobot penilaian, antara lain : (a). Perencanaan
Kinerja target 35 %, rata-rata capaian 19,76 % , (b). Pengukuran Kinerja target
20 %, rata-rata capaian 9,29%, (c). Pelaporan Kinerja target 15 %, rata-rata
capaian 8,10%, (d).Monitoring dan Evaluasi target 10 %, rata-rata capaian
4,18, (e). Pencapaian Kinerja target 20%, rata-rata capaian 11,74%. Hasil
evaluasi mencapai 53,08% dengan kategori/interprestasi CC/Cukup Baik.
Tabel 13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2012
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Kabupaten/Kota
Komponen
Hasil Evaluasi
Kategori/
Interprestasi
Perencanaan Kinreja (35%)
Pengukuran Kinerja (20%)
Pelaporan Kinerja (15%)
Monitoring dan Evaluasi (10%)
Pencapaian Kinerja (20%)
1. Kota Tarakan 17,44 5,81 6,59 4,68 11,72 46,27 C/Kurang
2. Kota Bontang 20,78 11,09 8,43 4,61 11,44 56,35 CC/Cukup Baik
2, Kabupaten PPU 21.05 10,98 9,28 3,24 12,07 56,62 CC/Cukup Baik
Jumlah Rata-Rata 19,76 9,29 8,10 4,18 11,74 53,08 CC/Cukup Baik
f. Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan Kasus.
Penanganan pengaduan masyarakat yang diterima langsung oleh Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2012 dari kasus yang masuk sebanyak
10 kasus dan telah ditangani / ditindaklanjuti sebanyak 10 kasus. Dari Laporan
hasil penanganan pengaduan masyarakat tersebut sebanyak 8 pengaduan
dikatagorikan terbukti (T), sedangkan 2 pengaduan dikategorikan tidak terbukti
(TT). Sedangkan untuk pengaduan masyarakat yang diterima/limpahkan dari
Kementerian PAN-RB, Sekretaris Negara dan Inspektorat Kementerian Dalam
Negeri belum diterima.
g. Pengawasan Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini sesuai dengan Program Kerja
Pengawasan Tahunan pada tahun 2012 ini direncanakan pada 15 SKPD, dan
sampai dengan saat ini telah terealisasi dilaksanakan pada 15 SKPD, Laporan
Hasil Pemeriksaan yang telah diterbitkan sebanyak 15 Laporan dan. Dari hasil
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 65
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
laporan yang telah diterbitkan ditemukan 128 temuan, 137 saran/rekomendasi.
Dari temuan tersebut terdapat temuan kerugian daerah sebesar Rp.
64.490.500,00 dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp.
20.678.500,00 dan masih terdapat sisa setoran sebesar Rp. 43.812.000,00.
h. Pemeriksaan Khusus/Tertentu.
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan khusus/tertentu dilaksanakan berdasarkan
hasil temuan/rekomendasi dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah( LKPD) Tahun 2012, dan sesuai saran/rekomendasi dari BPK-RI
tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan uji petik terhadap 7
SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan
temuan/rekomendasi tersebut.
i. Evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan kegiatan evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 8 Kab/Kota, yaitu: Kabupaten
Malinau, Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara
dan Kota Balikpapan.
j. Pemantauan Tindak Lanjut APIP.
Pemantauan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) adalah :
1. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011,
dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 97,50 % dan
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 66
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
pengembalian ke kas negara/daerah sebesar Rp. 121.256.600,00
dengan perincian :
Temuan : 92
Saran : 120
Nilai : Rp. 149.814.000,00
Selesai : 117
Dalam Proses : 0
Belum : 3
Setoran : Rp. 121.256.600,00
Sisa : Rp. 28.557.400,00
2. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012,
dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 32,85 % dan
pengembalian ke kas negara/daerah sebesar Rp. 20.678.500,00
dengan perincian :
Temuan : 128
Saran : 137
Nilai : Rp. 64.490.500,00
Selesai : 45
Dalam Proses : 92
Belum : 0
Setoran : Rp. 20.678.500,00
Sisa : Rp. 43.812.000,00
3. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur
Tahun 2011, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 53,10 %
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 67
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
dan pengembalian ke kas negara/daerah sebesar
Rp.77.746.814.049,97, dengan perincian :
Temuan : 3.543
Saran : 3.812
Nilai : Rp. 82.772.588.958,21
Selesai : 2.024
Dalam Proses : 503
Belum : 1.285
Setor : Rp. 77.468.814.049,97
Sisa : Rp. 5.303.774.908,24
4. Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2011, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 98,36 %,
dengan perincian :
Temuan : 79
Saran : 122
Nilai : Rp. 0,-
Selesai : 120
Dalam Proses : 2
k. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sebanyak 2
kali dalam setahun, yaitu semester I dan II pada tahun berikutnya. Pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yang dalam hal Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 68
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
bersama-sama Tim BPK-RI adalah terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d
2011. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut sebagai berikut :
Jumlah temuan : 269
Nilai : Rp. 223.390.496.568,31
Rekomendasi/Saran : 581
Nilai : Rp. 223.390.496.568,31
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut :
Sesuai dengan Rekomendasi : 270
Nilai : Rp. 180.367.453.981,94
Belum Sesuai dan Dalam Proses
Tindak Lanjut : 271
Nilai : Rp. 39.264.739.098,83
Belum Ditindak Lanjuti : 40 saran
Nilai : Rp. 389.157.649,81
Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alas an yang sah : -
Nilai penyerahan asset atau penyetoran uang ke kas Negara/Daerah sebesar Rp. 180.367.453.981,94
l. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagai langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan
dalam kerangka mendukung pelaksanaan SPIP sesuai Peraturan Gubernur
Nomor 89 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyelenggaraan
SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 69
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
kegiatan dan Sosialisasi dan Bimtek yang berkenaan dengan SPIP,
pembuatan Grand Design SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan pembuatan Infrastruktur SPIP berupa Pedoman Kode Etik Pegawai
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pelaksanaan
kegiatan Diagnostik Assesment (DA) terhadap 4 SKPD terpilih yaitu Bappeda,
Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan.
m. Pelaksanaan KORMONEV INPRES No 5 Tahun 2004.
Pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi sebagai aplikasinya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku
Sekretaris Tim Kormonev telah melaksanakan pembuatan Laporan
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantsan Korupsi sesaui surat pengantar yang ditujukan kepada Bapak
Presiden melalui Menteri PAN-RB Nomor : 700/109/Itprov/2013 tanggal 10
Januari 2013.
n. Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya
Manusia.
Kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang
menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan antara lain dengan
melaksanakan dan mengikuti Bimbingan Teknis / pelatihan dan Sosialisasi /
Workshop, yaitu sebagai berkut :
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 70
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. Bimtek/Pelatihan/ Sosialisasi
Penyelenggara Tempat Pelaksanaan
Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta
1. Reviu Keuangan Itprov Balikpapan 09-13 Pebruari 2012 20 Org
2. Reformasi Birokrasi
Menpan Balikpapan 10-11 Maret 2012 1 Org
3. Auditor Internal Asosiasi AAI Jakarta 12-14 Maret 2012 1 Org
4. AKIP Itprov Balikpapan 14-17 Maret 2012 37 Org
5. Jabatan Fungsional Auditor
BPKP Kaltim Balikpapan 18-20 April 2012 3 Org
6. Workshop Reformasi Birokraso Pemda
Menpan Makassar 24-27 April 2012 2 Org
7. Penyusunan Dokumen Lelang
BPKP Prov. Sulsel
Bali 25-28 April 2012 3 Org
8. Diklat P2UD Mendagri Jakarta 23 April – 8 Mei 2012 2 Org
9. Bimtek Kepegawaian
Mendagri Surabaya 03-06 Mei 2012 2 Org
10. Manajemen Terapi
Bandiklat Kaltim
Samarinda 06-10 Mei 2012 1 Org
11. Bendarahara Keuangan
Mendagri Jakarta 06-13 Mei 2012 2 Org
12. Perpres 55, 10 dan Perpres 35 Tahun 2011 ttg PBJ
PU Balikpapan 20-24 Mei 2012 11 Org
13. Program Pengendalian Gratifikasi(PPG)
Itprov Samarinda 23-24 Mei 2012 6 Org
No. Bimtek/Pelatihan/ Sosialisasi
Penyelenggara Tempat Pelaksanaan
Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta
14. Penilaian Angka Kredit Jafung P2UPD
Mendagri Jakarta 21-26 Mei 2012 3 Org
15. Penyusunan Produk Hukum
Biro Hukum Setda Prov.
Balikpapan 30-31 Mei 2012 1 Org
16. Renstra, Renja dan Permendagri No. 54 tahun 2010
Menpan Balikpapan 30-31 Mei 2012 3 Org
17. Sosialisasi UU Biro Keuangan Balikpapan 30-31 Mei 2012 2 Org
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 71
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
No. 43 tahun 2009
Setda Prov.
18. Sosialisasi Permendagri No. 37 Tahun 2012
Biro Keuangan Setda Prov.
Balikpapan 30-31 Mei 2012 2 Org
19. Diklat SPIP BPKP Kaltim Samarinda 11-15 Juni 2012 5 Org
20. Sosialisasi Manual EKPPD
Mendagri Jakarta 26-28 Juni 2012 2 Org
21. Sosialisasi dan Workshop Audit Pengadaan Barang Jasa dengan Pendekatan Probity
Itprov Balikpapan 25-28 September 2012
59 Org
22. Audit Kinerja Itprov Surabaya 08-12 Oktober 2012 40 Org
23. Rakorwsada dan Workshop PMPRB Itprov dan Kab/Kota
Itprov Balikpapan 01-02 Nopember 2012
Itprov dan Kab/Kota
24. Bimtek PMPRB di Lingkungan SKPD Pemprov Kaltim dan Kota Samarinda
Itprov Samarinda 20-21 Nopember 2012
SKPD Pemprov
Kaltim dan SKPD Kota
Samarinda
25. Evaluasi dan Sosialisasi JFA P2UPD
Itprov Samarinda 22 Nopember 2012 Itprov Prov dan
Kab/Kota
No. Bimtek/Pelatihan/ Sosialisasi
Penyelenggara Tempat Pelaksanaan
Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta
26. Sosialisasi Grand Design SPIP
Itprov Samarinda 06 Desember 2012 53 SKPD Pemprov
Kaltim
27. Finalisasi Grand Design SPIP dan Etika PNS Dilingkungan Pemprov. Kaltim
Itprov Balikpapan 07 Desember 2012 11 Org
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 72
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
1. Realisasi Keuangan.
Alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun
anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 18.209.774.000,00 yang terdiri dari
Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.729.774.000,00 dan
Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.480.000.000,00 dan anggaran ini
sudah termasuk anggaran perubahan sebagai berikut :
a. Anggaran Urusan Wajib.
No. Urusan Wajib
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Realisasi
Persenta se
%
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
1. Inspektotrat Provinsi kaltim
7.729.774.000 1.610.510.000 8.226.640.000 642.850.000 15.832.007.757 86,94
b. Realisasi Anggaran
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun pada tahun anggaran
2012 menerima alokasi dana sebesar Rp. 18.209.774.000,00 yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.729.774.000,00 dan Belanja Langsung
setelah perubahan sebesar Rp. 10.480.000.000,00 dengan realisasinya adalah
Rp 15.832.007.757,00 ( 86,94 %) . dengan perincian sebagai berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 73
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
JENIS BELANJA TARGET REALISASI %
Belanja Tidak Langsung
7.729.774.000,00 5.682.183.909,00 73,51
Belanja Langsung 10.480.000.000,00 10.149.823.848,00 96,85
JUMLAH 18.209.774.000,00 15.832.007.757,00 86,94
Adapun realisasi rincian dari belanja tidak langsung dan belanja langsung
tersebut adalah sebagai berikut :
c. Belanja Tidak Langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 7.729.774.000,00 dengan
realisiasinya adalah Rp 5.682.183.909,00 ( 73,51 %), dan capaian
kinerja 100 % yang meliputi :
1) Belanja Pegawai Rp 4.273.474.000,00, yang terdiri dari :
Gaji pokok PNS/Uang Representasi Rp 2.696.870.300,00 dengan
realisasi Rp 2.170.495.040,00 (80,48 %), dan capaian kinerja 100 %.
Tunjangan Keluarga Rp 386.444.740,00 dengan realisasi Rp
241.892.528,00 (62,59 %), dan capaian kinerja 100 %.
Tunjangan Jabatan Rp 267.550.000,00 dengan realisasi Rp
145.700.000,00 (54,46 %), dan capaian kinerja 100 %.
Tunjangan Fungsional Rp. 313.225.000,00 dengan realisasi Rp
161.450.000,00 (51,54 %), dan capaian kinerja 100 %.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 74
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Tunjangan Umum Rp. 218.350.000,00 dengan realisasi Rp
71.495.000,00 (32,74 %), dan capaian kinerja 100 %.
Tunjangan Beras Rp. 220.046.000,00 dengan realisasi Rp
139.112.120,00 (63,22 %), dan capaian kinerja 100 %.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp 119.381.660,00 dengan
realisasi Rp 81.098.319,00 (67,93 %), dan capaian kinerja 100 %.
Pembulatan gaji Rp 63.300,00 dengan realisasi Rp 39.809,00
(62,89 %) dan capaian kinerja 100% .
Iuran Asuransi Kesehatan Rp. 51.543.000,00 dengan realisasi Rp.
44.531.093,00 (86,40) dan capaian kinerja 100 %.
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp 3.456.300.000,00 yang terdiri
dari :
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Rp
3.131.300.000,00 dengan realisasi Rp 2.373.650.000,00 (75,80 %),
dan capaian kinerja 100 %.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp 21.600.000.00
dengan realisasi Rp 9.600.000,00 (44,44 %) dan capaian kinerja 100
%.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek lainnya Rp.
303.400.000,00 dengan realisasi Rp. 243.120.000,00 ( 80,13 %), dan
capaian kinerja 100 %.
d. Belanja Langsung
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 75
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Jumlah Belanja Langsung adalah Rp 10.480.000.000,00 dengan
realisiasinya adalah Rp 10.149.823.848,00 ( 96,85 %) dan capaian kinerja
100 % yang meliputi belanja untuk 12 program dengan 43 kegiatan dengan
realisasi sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranAnggaran : Rp 3.005.200.000,00
Realisasi : Rp 2.864.909.802,00 ( 95,33 % )
Sisa : Rp 140.290.198,00
Meliputi kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran : Rp 19.200.000,00
Realisasi : Rp 13.749.500,00 (71,61 %)
Sisa : Rp 5.450.500,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
Listrik dan Telepon
Anggaran : Rp 100.800.000,00
Realisasi : Rp 39.586.867,00 ( 39,27 %)
Sisa : Rp 61.213.133,00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Anggaran : Rp 7.400.000,00
Realisasi : Rp 6.569.200,00 ( 88,77 %)
Sisa : Rp 830.800,00
4. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 76
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Anggaran : Rp 12.000.000,00
Realisasi : Rp 11.966.000,00 ( 99,72 %)
Sisa : Rp 34.000,00
5. Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja
Anggaran : Rp 80.000.000,00
Realisasi : Rp 79.971.868,00 ( 99,96 %)
Sisa : Rp 28.132,00
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran : Rp 180.000.000,00
Realisasi : Rp 179.868.842,00 ( 99,93 %)
Sisa : Rp 131.158,00
7. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Anggaran : Rp 150.000.000,00
Realisasi : Rp 149.533.050,00 ( 99,69 %)
Sisa : Rp 466.950,00
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan
Kantor
Anggaran : Rp 15.000.000,00
Realisasi : Rp 14.642.625,00 ( 97,62 %)
Sisa : Rp 357.375,00
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Anggaran : Rp 80.600.000,00
Realisasi : Rp 80.595.000,00 ( 99,99 %)
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 77
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Sisa : Rp 5.000,00
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran : Rp 45.000.000,00
Realisasi : Rp 26.718.500,00 ( 59,37 %)
Sisa : Rp 18.281.500,00
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Anggaran : Rp 1.045.000.000,00
Realisasi : Rp 1.043.964.100,00 ( 99,90 %)
Sisa : Rp 1.035.900,00
12. Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah
Anggaran : Rp 1.156.800.000,00
Realisasi : Rp 1.109.744.250,00 ( 95,93 %)
Sisa : Rp 47.055.750,00
13. Penyediaan Jasa Non PNS / PTT
Anggaran : Rp 113.400.000,00
Realisasi : Rp 108.000.000,00 ( 95,24 %)
Sisa : Rp 5.400.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturAnggaran : Rp 952.580.000,00
Realisasi : Rp 891.991.159,00 ( 93,64 %)
Sisa : Rp 60.588.841,00
Meliputi kegiatan :
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 78
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Anggaran : Rp 480.000.000,00
Realisasi : Rp 425.554.000,00 ( 88,66 %)
Sisa : Rp 54.446.000,00
2. Pengadaan Mebeleur
Anggaran : Rp 84.500.000,00
Realisasi : Rp 81.800.000,00 ( 96,80 %)
Sisa : Rp 2.700.000,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Anggaran : Rp 5.000.000,00
Realisasi : Rp 4.413.500,00 ( 88,27 %)
Sisa : Rp 586.500,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Anggaran : Rp 10.000.000,00
Realisasi : Rp 9.915.000,00 ( 99,15 %)
Sisa : Rp 85.000,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Anggaran : Rp 52.880.000,00
Realisasi : Rp 52.517.445,00 ( 99,31 %)
Sisa : Rp 362.555,00
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Anggaran : Rp 320.200.000,00
Realisasi : Rp 317.791.214,00 ( 99,25 %)
Sisa : Rp 2.408.786,00
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 79
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
3. Program Peningkatan Disiplin AparaturAnggaran : Rp 99.610.000,00
Realisasi : Rp 90.319.000,00 (90,67 %)
Sisa : Rp 9.291.000,00
Meliputi kegiatan :
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Anggaran : Rp 3.750.000,00
Realisasi : Rp 3.432.000,00 ( 91.52 %)
Sisa : Rp 318.000,00
2. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Anggaran : Rp 31.260.000,00
Realisasi : Rp 28.180.000,00 ( 90,15 %)
Sisa : Rp 3.080.000,00
3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
( Batik dan Olahraga)
Anggaran : Rp 64.600.000,00
Realisasi : Rp 58.707.000,00 ( 90,88 %)
Sisa : Rp 5.893.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturAnggaran : Rp 658.400.000,00
Realisasi : Rp 596.815.900,00 ( 90,65 %)
Sisa : Rp 61.584.100,00
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 80
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Meliputi kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Anggaran : Rp 120.000.000,00
Realisasi : Rp 106.300.900,00 ( 88,58 %)
Sisa : Rp 13.699.100,00
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran : Rp 334.200.000,00
Realisasi : Rp 303.127.000,00 ( 90,70 %)
Sisa : Rp 31.073.000,00
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Anggaran : Rp 204.200.000,00
Realisasi : Rp 187.388.000,00 ( 91,77 %)
Sisa : Rp 16.812.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Anggaran : Rp 271.300.000,00
Realisasi : Rp 270.457.600,00 ( 99,69 %)
Sisa : Rp 842.400,00
Meliputi kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 81
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Anggaran : Rp 271.300.000,00
Realisasi : Rp 270.457.600,00 ( 99,69 %)
Sisa : Rp 842.400,00
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahAnggaran : Rp 235.200.000,00
Realisasi : Rp 223.400.000,00 ( 94,98 %)
Sisa : Rp 11.800.000,00
Meliputi kegiatan :
1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggaran : Rp 235.200.000,00
Realisasi: Rp 223.400.000,00 ( 94,98 %)
Sisa : Rp 11.800.000,00
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHAnggaran : Rp 3.474.300.000,00
Realisasi : Rp 3.469.772.300,00 ( 99,87 %)
Sisa : Rp 4.527.700,00
Meliputi kegiatan :
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
Anggaran : Rp 2.485.950.000,00
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 82
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Realisasi : Rp 2.485.950.000,00 ( 99,96 %)
Sisa : Rp 1.049.500,00
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Anggaran : Rp 391.800.000,00
Realisasi : Rp 391.196.200,00 ( 99,85 %)
Sisa : Rp 603.800,00
3. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
Anggaran : Rp 108.000.000,00
Realisasi : Rp 107.786.200,00 ( 99,80 %)
Sisa : Rp 213.800,00
4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
Anggaran : Rp 51.000.000,00
Realisasi : Rp 50.983.800,00 ( 99,97 %)
Sisa : Rp 16.200,00
5. Koordinasi Pengawasan Yang Komprehensif.
Anggaran : Rp 25.000.000,00
Realisasi : Rp 22.901.400,00 ( 91,61 %)
Sisa : Rp 2.098.600,00
6. Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan.
Anggaran : Rp 412.550.000,00
Realisasi : Rp 412.004.200,00 ( 99,87 %)
Sisa : Rp 545.800,00
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 83
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Anggaran : Rp 941.000.000,00
Realisasi : Rp 929.334.112,00 ( 98,76 %)
Sisa : Rp 11.665.888,00
Meliputi kegiatan :
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
Pengawasan.
Anggaran : Rp 891.000.000,00
Realisasi : Rp 888.514.612,00 ( 99,72 %)
Sisa : Rp 2.485.388,00
2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja.
Anggaran : Rp 50.000.000,00
Realisasi : Rp 40.819.500,00 ( 81,64 %)
Sisa : Rp 9.180.500,00
9. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Anggaran : Rp 19.600.000,00
Realisasi : Rp 19.429.000,00 ( 99,13 %)
Sisa : Rp 171.000,00
Meliputi kegiatan :
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 84
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Anggaran : Rp 19.600.000,00
Realisasi : Rp 19.429.000,00 ( 99,13 %)
Sisa : Rp 171.000,00
10.Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Anggaran : Rp 119.300.000,00
Realisasi : Rp 119.026.000,00 ( 99,77 %)
Sisa : Rp 274.000,00
Meliputi kegiatan :
1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Anggaran : Rp 119.300.000,00
Realisasi : Rp 119.026.000,00 ( 99,77 %)
Sisa : Rp 274.000,00
11.Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Anggaran : Rp 646.310.000,00
Realisasi : Rp 617.171.975,00 ( 95,49 %)
Sisa : Rp 29.138.025,00
Meliputi kegiatan :
1. Penyusunan Grand Design SPIP di Provinsi Kalimantan Timur
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 85
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Anggaran : Rp 41.300.000,00
Realisasi : Rp 41.105.000,00 ( 99,53 %)
Sisa : Rp 195.000,00
2. Sosialisasi Penerapan SPIP
Anggaran : Rp 55.000.000,00
Realisasi : Rp 46.574.500,00 ( 84,68 %)
Sisa : Rp 8.425.500,00
3. Bimbingan Teknis Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Anggaran : Rp 479.200.000,00
Realisasi : Rp 459.021.475,00 ( 95,79 %)
Sisa : Rp 20.178.525,00
4. Pilloting SPIP
Anggaran : Rp 70.810.000,00
Realisasi : Rp 70.471.000,00 ( 99,52 %)
Sisa : Rp 339.000,00
12.Program Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
Anggaran : Rp 57.200.000,00
Realisasi : Rp 57.197.000,00 ( 99,99 %)
Sisa : Rp 3.000,00
Meliputi kegiatan :
1. Penyusunan Infrastruktur SPIP di Lingkungan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 86
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Anggaran : Rp 40.000.000,00
Realisasi : Rp 40.000.000,00 ( 100 %)
Sisa : Rp 0,00
2. Diagnostik Assesment
Anggaran : Rp 17.200.000,00
Realisasi : Rp 17.197.000,00 ( 99,98 %)
Sisa : Rp 3.000,00
2. Alokasi Anggaran
Total anggaran yang dikelola Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
pada Tahun 2012 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 18.209.774.000,00
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.729.774.000,00 yang
yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.682.183.909,00 ( 73,51 %) dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 10.480.000.000,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp. 10.149.823.848,00 ( 96,85 %).
Apabila kita bandingkan dengan total belanja Provinsi Kalimantan Timur
yang berkisar antara Rp. 13 triliun, maka alokasi anggaran yang ada pada
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar Rp.
18.209.774.000,00 berbanding 13 triliun sangat kecil yaitu sekitar : 0,14 %.
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. Permasalahan
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 87
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat serta untuk mencapai efisiensi dan efektivitas
guna mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, peranan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparat Pengawasan, masih
menemui beberapa permasalahan diantaranya adalah :
a. Belum optimalnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah.
b. Kurangnya pengetahuan dan wawasan Aparat Pengawasan terhadap
Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
c. Kurang sinerginya program kerja pengawasan yang dilakukan antara
Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
d. Terjadinya perubahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan
yang lebih mengoptimalkan peranan Inspektorat sebagai quality
inssurance dan counsulting (mitra kerja).
e. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh
entitas/obrik.
2. Solusi.
Dari beberapa permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai
yaitu :
a. Optimalisasi program kerja pengawasan yang telah ditetapkan, khususnya
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kebijakan
Kepala Daerah.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 88
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP) 2012BAB III
b. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor / aparatur pengawasan
ataupun calon auditor pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugas masing – masing.
c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi
dibidang pengawasan.
d. Meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin
mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
e. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian
tindak lanjut.
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 89