BAB 24PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NASIONAL

BAB 24PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NASIONAL I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dan selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional.

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian, tetapi terlebih lagi mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya. Hanya dalam suasana kehidupan dunia yang damai dan dalam suasana negara yang merdeka dan berdaulat itu, memungkinkan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha pembangunan.

Upaya pertahanan dan keamanan nasional haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Hal-hal yang langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional, adalah gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan integritas RI, sedangkan hal-hal yang bersifat tidak langsung adalah keamanan dunia umumnya dan keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ditentukan oleh keberhasilan pembangunan na-sionalnya, Ancaman dan gangguan oleh lawan dari dalam dan luar negeri, merupakan hal yang

tidak dapat begitu saja diserahkan kepada nasib, ataupun dipercayakan kepada kekuatan-kekuatan lain di dunia. Oleh karena itu upaya dan cara penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional ditentukan dalam kebijaksanaan Hankamnas.

299

Perang sebagai jalan pemecahan terakhir hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, daya upaya untuk memperoleh dan mempertahankan keadaan aman dan damai harus selalu dilakukan oleh segenap rakyat bersama ABRI.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini merupakan dasar dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pelaksanaannya diatur dengan memenuhi keadilan dan pemerataan dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan nasional. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, ABRI yang tumbuh dari rakyat serta bersama dalam kemanunggalan dengan rakyat menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa, menjadi inti dalam sistem tersebut.

Pertahanan dan keamanan nasional yang disusun berdasarkan sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta akan mampu mensukseskan perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan nasional pada khususnya dan mengamankannya dari setiap ancaman, sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional dapat berlangsung dalam suasana damai, aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Pembinaan pertahanan dan keamanan nasional diusahakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, di laut, di udara, penertiban dan penyelamatan masyarakat, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan nasional sesuai de-ngan keperluan dan tantangan yang dihadapi

300

oleh negara dan bangsa Indonesia.Kekaryaan Angkatan Bersenjata RI sebagai

kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan mem-perjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar Angkatan Bersenjata RI dalam kemanunggalannya dengan rakyat,

mampu secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasio-nal, serta dapat meningkatkan peranannya dalam memperkokoh ketahanan nasional. Di samping itu, operasi Bakti ABRI meru- pakan peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada masyarakat.

II. KEADAAN DAN MASALAHStrategi nasional bangsa Indonesia yang

mengutamakan pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, meru- pakan kepentingan nasional yang utama. Oleh karena itu segenap upaya nasional, baik ke dalam maupun ke luar harus menunjang. suksesnya pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional berkewajiban mendukung usaha pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat yang damai, aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan masyarakat dari suatu keadaan tertentu menuju suatu keadaan baru yang lebih baik dan lebih maju. Dan setiap perubahan akan selalu menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan, sehingga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keseimbangan yang lahir dari proses perubahan ini akan merupakan suatu perubahan keadaan yang harus dihadapi dan diatasi secara terus menerus.

Kondisi fisik bumi Indonesia serta letak geografisnya di dunia mengandung faktor-faktor penentu strategis yang relatif permanen. Garis-garis pantainya yang panjang, laut teritorial beserta selat-selatnya, dan wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan

301

internasional. Wilayah perbatasan yang belum berkembang, mewujudkan suatu pola permasalahan tersendiri. Perkembangan sosial-ekonomi dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi di daerah-daerah tertentu, mengandung pula permasalahan yang relatif permanen. Semua itu memerlukan perhatian dari segi pertahanan dan keamanan nasional.

Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia yang luas, perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia dihadapkan kepada kepentingan bangsa lain. Dalam keadaan demikian, bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. Tetapi, karena tidak ada jaminan bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang sebagai cara penyelesaian, maka bangsa Indonesia harus menjalankan upaya untuk membela dirinya terha-dap berbagai bentuk perang yang mungkin dilancarkan terhadapnya oleh bangsa lain.

Walaupun perang umum dapat diharapkan tidak akan terjadi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang, namun perang terbatas tetap merupakan ancaman yang sukar untuk dapat dice-gah, sedang kegiatan subversi senantiasa akan merupakan bahaya laten yang akan memanfaatkan setiap keadaan dalam negeri bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Oleh karena itu upaya pertahanan dan keamanan haruslah dapat mewujudkan kemampuan untuk dapat menghadapi dan menanggulangi ancaman perang terbatas, dan mencegah serta mengatasi kegiatan subversi dalam berbagai bentuknya.

Dalam pengkajian masalah pertahanan dan keamanan nasional diketemukan banyak ketidak-pastian. Ketidak pastian masa depan menuntut tersedianya jaminan dalam berbagai bentuk. Pertama, perkembangan keadaan yang dapat melahirkan ancaman harus dapat diketahui segera. Suatu kemampuan intelijen harus dimi-liki agar dapat mewujudkan jaminan tersedianya waktu peringatan yang maksimum. Kedua, persiapan pertahanan dan keamanan nasional tidak dapat ditunda sampai munculnya suatu 302

ancaman secara pasti. Perkembangan-perkembangan yang mendadak menuntut tersedianya kekuatan siap yang cukup, yang jika perlu dalam waktu yang singkat masih dapat diperbesar lagi dengan mengaktifkan kekuatan cadangan. Ketiga, berbagai peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul kemudian. Pengkajian harus senantiasa dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, tetapi dapat merupakan bentuk peristiwa yang dapat saja timbul di masa depan.

Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia perlu diamankan terhadap ancaman perang dan segala bentuk gangguan keamanan. Kepentingan nasional yang demikian tinggi nilai-nya, harus dijamin kelangsungannya oleh Bangsa Indonesia sendiri dan tidak boleh disandarkan kepada kekuatan bangsa lain. Ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu persekutuan atau pakta pertahanan, memperkuat keharusan untuk selalu bersandar pada kemampuan sendiri. Di samping itu, kepentingan Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya keamanan di kawasan Asia Tenggara, mewajibkan bangsa Indonesia untuk turut serta dalam upaya internasional maupun regional untuk memelihara keamanan dan perdamaian. Beban kewajiban ini dapat berupa suatu kekuatan pemelihara perdamaian, sebagai salah satu sahamnya dalam kerjasama internasional. Sebagai suatu bangsa yang cinta damai, Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian pertentangan melalui jalan kebijaksanaan politik dari pada jalan militer. Meskipun demikian dalam keada-an tertentu, kemampuan Hankamnas yang berdiri di belakangnya, sexing berguna untuk mendukung kebijaksanaan politik. Oleh karena itu bagi Indonesia adalah penting untuk menampakkan dirinya sebagai suatu negara yang menangani setiap permasalahan Hankamnas secara bersungguh-sungguh serta untuk menunjukkan bahwa kekuatan yang dimilikinya mempunyai kemampuan yang harus diperhitungkan.

Kepentingan-kepentingan nasional lainnya menuntut dijalankannya politik bebas dan aktif oleh Negara Republik Indonesia, yang diabdikan kepada kepentingan nasional. Politik bebas dan

aktif juga bertujuan turut serta dalam usaha mencapai dan memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tengga-ra yang sangat besar pengaruhnya terhadap segenap upaya pembangunan nasional.

Sebagai suatu negara yang belum dapat menghasilkan sendiri segala keperluannya, Indonesia, berkepentingan untuk dapat me -

langsungkan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di dunia. Suasana aman dan damai di seluruh dunia akan memung-

303

kinkan Indonesia memasarkan hasil-hasil produksinya ke segenap penjuru dunia, dan sebaliknya memperoleh segenap keperluan yang belum dapat dihasilkan sendiri dari negara yang dapat menyediakannya. Sehubungan dengan kepentingan itu, bangsa Indonesia merasa wajib untuk turut serta dalam setiap usaha mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia.

Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia sebagai suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya serta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara menjadi kepentingan Hankamnas, di satu pihak untuk dapat menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta eksploitasinya, serta di lain pihak untuk menunjukkan kemampuan Hankamnas dalam menegakkan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Suatu hal yang sangat panting yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah posisi yang diambil oleh Bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan wilayah Hankamnas.

Hankamnas pada hakekatnya merupakan hasil upaya total yang mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer bagi kepentingan nasional Setiap manusia Indonesia segara perorangan akhirnya akan merupakan subyek maupun obyek yang utama, sehingga karenanya harus dibekali dan diperkuat untuk dapat menjalankan peranan-nya baik sebagai pelaku maupun sebagai benteng keamanan nasional. Dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai nasional lainnya sebagai bekal yang tangguh, serta dilengkapi dengan

304

pengetahuan dan ketrampilan, diharapkan spontanitas dan militansi segenap rakyat Indonesia dapat dikerahkan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan, hidup bangsa, tanpa mengenal menyerah.

III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAHPokok-pokok kebijaksanaan dalam Repelita III

berlandaskan pada :

Pertama : KEPENTINGAN HANKAMNAS adalah mengamankan jalannya Pembangunan Nasional.

Kedua : TUJUAN HANKAMNAS adalah menjamin keamanan dalam negeri dan turut serta memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Ketiga : KEBIJAKSANAAN HANKAMNAS adalah mencegah dan menangkal gangguan terhadap keamanan dalam negeri; menangkal perang dalam berbagai bentuk dan perwujudannya yang mungkin ditujukan terhadap Negara Republik Indonesia, termasuk perang terbatas; dan apabila penangkalan tidak berhasil, mengatasi gangguan terhadap keamanan dalam negeri, menghalau atau menghancurkan musuh dengan mendasarkan pada kemampuan sendiri.

Keempat: STRATEGI yang ditempuh .adalah membangun kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan meniadakan kerawanannya dengan membangun ABRI dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup, serta Polri yang mampu membina ke-amanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pembangunan Hankamnas berpedoman pula pada prinsip-prinsip sebagai berikut :1. Prinsip ekonomi dan efisiensi.

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional secara keseluruhan harus dikaitkan dengan pembangunan dalam bidang

305

kesejahteraan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Setiap investasi harus menunjukkan kemanfaatan yang nyata dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran, serta harus memiliki waktu kegunaan yang cukup panjang. Suatu kegunaan tambahan hendaknya diusahakan apabila mungkin.

Meskipun pertahanan dan keamanan nasional merupakan suatu upaya yang tidak bisa diabaikan, prioritas pembangun-

an nasional akan harus diletakkan pada pembangunan bidang kesejahteraan, sehingga alokasi sumber daya nasional juga akan harus mengutamakan yang terakhir ini. Upaya perta-hanan dan keamanan harus menyesuaikan segenap rencanarencananya dengan sumber yang disediakan untuknya, dan kemampuan kemampuan harus dibangun dengan menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai secara bertahap.

Prinsip ekonomi perlu diterapkan sebaik mungkin dalam usaha pertahanan dan keamanan; di samping itu efektivitas untuk menghadapi keadaan darurat harus tetap terjamin. Dalam keadaan aman dan damai dipelihara kekuatan pertahanan dan keamanan yang relatif kecil tetapi efisien, yang dalam keadaan darurat harus dapat dikembangkan dengan cepat. Keperluan akan kemampuan pengembangan kekuatan ini menghendaki agar dirumuskan suatu sistem cadangan, yang mencakup kekuatan lapangan beserta segenap unsur, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukungnya.

2. Mencukupi kebutuhan sendiriDalam rangka modernisasi penyelenggaraan

pertahanan dan keamanan nasional hendaklah digunakan perlengkapan yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi bangsa Indonesia. Hasil produksi dalam negeri harus diutamakan. Keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri menuntut dibangunnya industri pertahanan dan keamanan nasional ataupun industri umum yang dapat digunakan untuk itu, setidak-tidaknya untuk memproduksi perlengkapan dan bekal yang paling vital.

306

Suatu penelitian nasional perlu dilaksanakan untuk membuat inventarisasi kemampuan industri dalam negeri guna mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan dan direncanakan cara-cara pemanfaatannya dalam keadaan darurat.

Pemeliharaan dan perawatan mempunyai peranan yang sangat panting dalam menjamin kesiapan peralatan yang juga

menentukan tingkat kemampuan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu kemampuan pemeliharaan yang tinggi meliputi keahlian, bahan-bahan dan alat-alat pemeliharaan, perlu mendapat perhatian. Keterbatasan jumlah peralatan yang dimiliki agar diimbangi dengan kemampuan pemeliharaan yang tinggi.

3. Dislokasi kekuatanKekuatan-kekuatan lapangan menurut sifat

dan tugas khasnya masing-masing, harus direncanakan menempati posisi strategis yang memungkinkan dilakukannya reaksi yang cepat terhadap ancaman yang datang. Daerah-daerah perbatasan, alur-alur pelayaran dan selat-selat yang penting, perlu dinilai tingkat kemungkinan menjadi arah pendekat potensiil bagi berbagai bentuk ancaman, untuk kemudian digunakan sebagai dasar penentu dislokasi kekuatan atau pangkalan yang sesuai.

Perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada kekuatan pemukul, yang perlu memperoleh latihan-latihan terus-menerus dengan dukungan fasilitas yang sebaik mungkin. Daerah-daerah latihan yang cukup luas di luar Jawa yang sekaligus dijadikan pangkalan bagi satuan-satuan, perlu memper -

oleh prioritas yang tinggi dalam pembangunan pertahanan dan keamanan nasional.

4. Perundang-undanganHak, kewajiban dan kehormatan turut serta

dalam pembelaan negara dari setiap warganegara Indonesia, harus dilaksanakan dalam bentuk keadilan dan pemerataan menjalankan tugas pertahanan dan keamanan. Peranan rakyat sebagai sasaran maupun pelaku dalam perang total,

307

menghendaki pembinaan mental dengan mendapatkan prioritas yang tinggi. Ideologi Pancasila dan nilai-nilai bangsa harus tertanam dengan teguh dalam alam pikiran, sehingga mewujudkan sua-tu ketahanan mental yang tangguh. Keahlian dan ketrampilan melakukan pekerjaan harus dibina agar setiap orang dapat menjalankan .

tugasnya dengan sempurna.

Berbagai hal dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak dan rakyat banyak, harus diatur melalui undang-undang atau per-aturan pemerintah. Undang-undang Pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional yang menetapkan aturan-aturan pokok yang dilandasi oleh falsafah bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, perlu segera diwujudkan.

5. Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan TeknologiPenelitian dan pengembangan yang tertuju

pada perwujudan perlengkapan, umumnya memerlukan dana, daya dan waktu yang sangat banyak.

Penghematan dalam bidang ini dapat dicapai melalui kerjasama yang erat dengan lembaga lain di luar ABRI. Hendak-nya selalu dicegah kegiatan-kegiatan yang bersifat duplikasi; pengalihan pengetahuan dan teknologi dari luar negeri melalui berbagai cara dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penguasaan dan usaha pengembangan.

Keberhasilan tugas pertahanan dan keamanan nasional banyak tergantung pada dukungan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional harus dapat memanfaatkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. KekaryaanHubungan timbal balik yang sangat erat

antara bidang keamanan dan kesejahteraan nasional, menghendaki agar pembangunan ABRI tidak semata-mata diarahkan kepada pembentukan kekuatan pertahanan dan

308

keamanan. Pembangunan ABRI hendaknya juga diarahkan agar memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai kekuatan sosial, yang bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya dapat menanggapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan nasional seba-gai suatu kebulatan, sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional yang utuh.

Pembinaan kemampuan ABRI sebagai kekuatan sosial diarahkan agar ABRI mampu untuk bersama-sama kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional serta meningkatkan peranannya secara aktif dalam memperkokoh ketahanan nasional.

Kekaryaan ABRI yang merupakan penjelmaan jiwa dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sosial, bersama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan mem-perjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Menejemen HankamMenejemen pertahanan dan keamanan, yang

mencakup sumber daya, Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan dan Keamanan, haruslah bisa dilaksanakan secara efektif dan dengan efisiensi yang tinggi. Untuk itu agar selalu diusahakan pengembangan dan penerapan menejemen yang mutakhir.

8. Pemanfaatan PeluangPemanfaatan peluang pada hakekatnya adalah

suatu usaha untuk memperkecil atau meniadakan pertentangan yang sering terjadi antara tuntutan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional. Perencana-perencana pada semua ting-kat harus selalu waspada untuk mengidentifikasikan setiap peluang yang muncul, serta siap memanfaatkan semua kesempatan yang bisa menghemat penggunaan sumber daya, memperkecil kerugian, atau menghasilkan kegunaan tambahan.

Pembangunan pertahanan dan keamanan 309

hendaknya diusahakan agar memanfaatkan setiap peluang untuk turut serta memecahkan permasalahan-permasalahan nasional maupun daerah. Setiap rencana pembangunan kekuatan dan prasarana Hankamnas hendaknya ditinjau kaitannya dengan usaha-usaha memecahkan masalah-masalah kependudukan, pemukiman, kesempatan kerja, pengembangan daerah, kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Sebaliknya upaya pertahanan dan

keamanan hendaknya juga dapat memberikan pandangan dan saran bagaimana upaya dalam bidang pembangunan kesejahteraan dapat memanfaatkan peluang untuk turut serta meme-cahkan permasalahan-permasalahan dalam bidang keamanan nasional, termasuk pertahanan dan keamanan.

Peluang untuk turut serta mengurangi kepadatan penduduk daerah yang satu, dan menambah di daerah yang lain, harus dimanfaatkan secara bersungguh-sungguh dalam upaya pertahanan dan keamanan. Pemindahan satuan-satuan dari Jawa ke pangkalan-pangkalan baru yang permanen di daerah-daerah yang kurang penduduknya, harus segera dapat dimulai. Pangkalan-pangkalan baru tersebut agar diusahakan dapat berfungsi sebagai pusat-pusat perkembangan daerah.

Peluang untuk turut serta mendorong usaha perkembangan industri nasional dan perluasan kesempatan kerja, harus diusahakan secara bersungguh-sungguh dengan sebanyak mungkin melaksanakan pengadaan periengkapan pertahanan dan keamanan pada industri di dalam negeri.

Permasalahan Hankamnas yang sangat luas dan rumit yang harus dihadapi ABRI, menyebabkan bahwa sebagai suatu organisasi, ia memiliki kemampuan menanggapi permasalahan-permasalahan yang luas, baik dalam bidang keamanan maupun bidang kesejahteraan nasional.

Kemampuan ini hendaknya dimanfaatkan untuk menunjang upaya pembangunan nasional, dengan turut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan, meneruskan

310

tradisinya sebagai salah satu kekuatan sosial yang dinamis.

Peluang untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan-ke-giatan pembangunan, hendaknya selalu dimanfaatkan oleh ABRI. Kemampuan-kemampuan produktif yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan kesejahteraan nasional, hendaknya dimanfaatkan pada setiap kesempatan yang muncul. Operasi Bakti hendaknya dijadikan suatu tradisi bagi ABRI, di masa damai maupun di masa perang, sebagai perwujudan dari kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

IV. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN HANKAMNAS 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Hankamnas

Tujuan Pembangunan Hankamnas adalah pertama-tama mewujudkan daya tangkal; yaitu kekuatan yang memberikan keyakinan kepada setiap pihak, baik yang mempunyai maksud memusuhi Negara dan Bangsa Indonesia maupun yang merencanakan agresi dengan cara apapun juga, bahwa mere-ka tidak akan dapat mencapai tujuan atau maksudnya. Daya tangkal demikian terutama akan harus bersandar pada kekuatan rakyat Indonesia seluruhnya, yang harus memiliki ketahanan ideologis dan mental yang tangguh untuk menolak serta melawan setiap usaha yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia, ideologi Pancasila, nilai-nilai nasional lainnya dan integritas wilayah Negara Republik Indonesia.

Daya tangkal ini kemudian harus dibulatkan dengan membangun kekuatan-kekuatan yang nyata maupun potensiil, yang secara integral mewujudkan kemampuan-kemampuan yang sanggup melaksanakan berbagai tugas umum yang terkandung dalam kebijaksanaan pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus menegakkan hak serta kedaulatan negara atas wilayahnya berdasarkan Wawasan Nusantara.Adapun sasaran Pembangunan Hankamnas adalah :

a. Kekuatan rakyat terlatih yang merata di seluruh wilayah Negara dan nyata dapat dirasakan, berwujud masa rakyat yang militan, spontan, didasari ketahanan ideologi Pancasila dan rasa cinta terhadap

tanah air, untuk menentang setiap usaha atau gejala yang membahayakan, melawan musuh yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia, tanpa mengenal menyerah.

b. Angkatan Perang dengan kekuatan siap kecil dan cadangan yang cukup, yang sanggup menghadapi situasi yang dapat timbul di masa depan, dan menjalankan berbagai

311

tugas lainnya yang dapat dibebankan kepadanya, termasuk pelaksanaan hak serta kedaulatan negara atas seluruh wilayahnya.

c. Polri yang sanggup menjalankan tugas pengamanan dan penertiban masyarakat; penyelamatan jiwa-raga dan hartabenda; mencegah dan menindak penyimpangan hukum; serta menjalankan berbagai tugas lainnya yang dapat dibebankan kepadanya.

2. Program Hankamnas

Pembinaan pertahanan dan keamanan nasional diusahakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, di laut, di udara, penertiban dan penyelamatan masyarakat, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia.

Untuk dapat mencapai sasaran kemampuan tersebut maka dalam Repelita III akan dilaksanakan program-progam seba- gai berikut:a. Program Utama Kekuatan Pertahanan.b. Program Utama Kekuatan Keamanan c. Program Utama Kekuatan Keamanan.d. Program Utama Dukungan Umum.e. Program Utama Bakti ABRI.a. Program Utama Kekuatan Pertahanan

Program Utama Kekuatan Pertahanan menjadi titik perhatian utama dari segenap upaya pembinaan pertahanan di masa yang akan datang. Pertimbangan segi

312

ekonomi dan efisiensi, dihadapkan pada efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum, menuntut agar TNI-AD memberikan perha-tian yang lebih besar terhadap peningkatan kemampuan Bala Pertahanan Wilayah, sedangkan TNI-AL dan TNI AU meningkatkan kemampuan Bala Pertahanan Terpusat Dan Angkutan Terpusat. Peningkatan kemampuan Kekuat-

an Pertahanan ini disertai upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antar Angkatan. Untuk seluruh Kekuatan Pertahanan ini perlu dibangun atau ditingkatkan fasilitas-fasilitas pangkalan, baik yang berupa pangkalan operasi maupun asrama kesatuan, yang lokasinya sedapat mungkin disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah. Program Utama ini terdiri dari Program Bala Pertahanan Wilayah, Program Bala Pertahanan Terpusat, Program Angkutan Terpusat, Pro-gram Bala Cadangan dan Program Intelijen, dan Komunikasi Terpusat.1) Program Bala Pertahanan Wilayah

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada peningkatan pembinaan teritorial sampai ke pelosok-pelosok wilayah Nasional untuk dapat menciptakan kondisi teritorial yang mantap serta dapat menumbuhkan desa sebagai pangkal kekuatan per tahanan rakyat semesta; meningkatkan kemampuan kekuatan pemukul wilayah termasuk kemampuan pembekalan dan pemeliharaan wilayah serta me-ningkatkan kemampuan aparatur intelijen dari tingkat Kodam sampai dengan tingkat Koramil, sehingga dapat melaksanakan penginderaan sedini mungkin, menghambat, melokalisasikan dan menetralisasikan setiap gangguan dan ancaman.

b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkatan pengendalian laut dan peningkatan pembinaan perlawanan

rakyat di laut guna mendukung kemampuan pengamatan laut teritorial dalam rang-ka mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan meningkatkan sistem dukungan administrasi dan logistik yang mampu menunjang operasi-operasi, baik yang dilaksanakan oleh Kekuatan Wilayah maupun Kekuatan Terpusat.

c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan komando dan pengendalian operasi udara dalam rangka membantu pelaksanaan operasi-operasi darat dan laut; peningkatan ke-mampuan pengamatan udara dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada dalam wilayah seperti organisasi penerbangan sipil dan rakyat; mening-katkan sistim dukungan administrasi dan logistik yang mampu menunjang operasi-operasi, baik yang dilaksanakan .oleh kekuatan wilayah maupun oleh kekuatan terpusat.

2) Program Bala Pertahanan TerpusatProgram ini meliputi kegiatan sebagai berikut:a) Pembinaan TNI-AD diprioritaskan pada

peningkatan kekuatan pemukul yang memiliki daya tem-pur dan kesiapan yang tinggi, mobilitas darat dan lintas udara yang memadai, beserta perlengkapan yang lebih baik.

b) Pembinaan TNI-AL diprioritaskan pada peningkat-an kemampuan peperangan di taut dan peningkatan kemampuan pengamatan taut dengan mengem-bangkan kekuatan-kekuatan tempur laut yang tergabung dalam Eskader TNI-AL.

c) Pembinaan TNI-AU diprioritaskan pada peningkatan kemampuan pengamatan udara, penyerangan udara dan pertahanan udara.

314

3) Program Angkutan Terpusat

Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan pemindahan strategis pasukan, perlengkapan dan perbekalan keseluruh wilayah Nusantara, dengan membentuk dan atau menyempurnakan satuan-satuan angkutan strategis, terutama taut dan udara.

4) Program Bala CadanganProgram ini meliputi kegiatan

pembentukan satuansatuan tempur cadangan untuk meningkatkan kekuat-an bala pertahanan wilayah, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan peperangan wilayah; satuan-satuan angkutan darat, taut dan udara cadangan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan strategis; serta personil militer cadangan dalam rangka membangun satuan-satuan, cadangan. Untuk itu, perlu segera disiapkan ketentuan-ketentuan serta petunjuk-petunjuk tentang bala cadangan.

5) Program Intelijen dan Komunikasi Terpusat. Program ini meliputi kegiatan:

a) Peningkatan kemampuan intelijen strategis melalui peningkatan kemampuan personil yang ada dan penambahan tenaga-tenaga ahli, serta meningkat-kan penginderaan dan apresiasi terhadap lingkungan strategis di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, psychologi dan militer, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat diidentifikasikan dengan teliti dan cermat serta dapat memberikan cukup waktu untuk bertindak.

b) Peningkatan pelaksanaan kegiatan

b.

topografi dan hidrografi untuk melengkapkan data bumi dan perairan wilayah Nusantara, yang punya arti penting bagi upaya pertahanan dan keamanan maupun kesejahteraan nasional.

c) Peningkatan kemampuan komunikasi strategis yang meliputi pendayagunaan segenap peralatan modern yang sudah ada.

Program Utama Kekuatan Keamanan 1) Program Kepolisian Daerah

Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kepolisian daerah untuk dapat memelihara ke-amanan dan ketertiban masyarakat, mampu memberikan pelayanan dan penyelenggaraan penyelamatan masyarakat, penanggulangan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan penegakan hukum yang dapat menindak, membuktikan di depan pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan atas perbuatan penyimpangan terhadap hukum.

2) Program Kepolisian PusatProgram ini meliputi kegiatan,

peningkatan kemampuan untuk penanggulangan gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat khusus, berintensitas tinggi dan memerlukan pencegahan serta penindakan secara khusus.

3) Program Angkutan TerpusatKebutuhan pemindahan strategis Polri

dipenuhi oleh Angkutan Terpusat dari Program Utama Kekuatan Pertahanan.

4) Program Bantuan Keamanan Masyarakat

Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan menyelenggarakan upaya keamanan oleh rakyat sendiri, dan peningkatan kemampuan dari berbagai kepolisian khusus yang dibentuk dalam badan-badan pemerintah tertentu.

5) Program Intelijen Kepolisian316

Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan penginderaan gejala atau kecenderungan yang dapat mengarah kepada timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan tata hidup masyarakat di dalam negeri dan masyarakat dunia umumnya, sehingga pencegahan dapat dilaksanakan sedini dan secepat mungkin.

c. Program Utama Dukungan Umum

1) Program Penelitian dan PengembanganProgram ini meliputi kegiatan peningkatan

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dengan meni- tik beratkan pada perwujudan dan penyempurnaan doktrin pertahanan dan keamanan nasional, sehingga menghasilkan tatanan dengan hirarki yang tepat, kait-mengkait dan merupakan satu kebulatan. Dalam bidang perlengkapan dan peralatan, diadakan kerja-sama yang erat dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan yang ada, dengan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil -hasil yang dicapai oleh lem -baga tersebut.

2) Program Pembekalan dan Pemeliharaan Terpusat

Program ini meliputi kegiatan peningkatan kemam- puan yang diprioritaskan pada peningkatan atau per- wujudan kemampuan produksi senjata ringan, amu- nisi, bahan-bahan peledak dan pendorong serta alat- alat perhubungan; pembentukan persediaan bekal pe- rang yang memadai untuk menghadapi keadaan- keadaan darurat, dan peningkatan kemampuan per- baikan besar dan modifikasi alat tempur utama, serta peningkatan kemampuan produksi suku cadang dalam rangka swadaya di bidang pemeliharaan.

3) Program Pendidikan, Kesehatan dan Kegiatan Umum Personil

Program meliputi kegiatan peningkatan pembi- naan personil baik militer/polisi maupun sipil untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Di bidang personil militer/polisi diprioritaskan pada peningkat- an keahlian/kejuruan jabatan melalui pengadaan yang tepat, pendidikan

pembentukan dan pendidikan keah-lian/ke juruan yang seba ik -ba iknya, seh ingga mengha -

317

silkan pejuang yang terdukung oleh kemampuan profesional yang sesuai dengan jabatan dan kepangkatan. Di bidang personil sipil meningkatkan penggunaan pegawai sipil dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional sehingga menjadi komplemen dari pada personil militer/polisi untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan kwalifikasi militer/polisi. Peningkatan perawatan personil terutama pada bidang subsistensi dan kesehatan. Peningkatan usaha penyaluran personil yang habis masa dinasnya atau memberikan bantuan agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan setelah selesai menjalankan dinas sehingga dapat menjadi pendorong dan penggerak pembangunan.

4) Program Administrasi dan ManajemenProgram ini meliputi kegiatan

peningkatan administrasi dan manajemen yang terutama diprioritaskan pada fungsionalisasi dan efisiensi segenap badan pertahanan dan keamanan; menyempurnakan sistem ma-najemen sehingga mewujudkan suatu pembinaan partisipatif di semua tingkat, dengan menyusun sistem administrasi dan manajemen yang memadai, lengkap dan menyeluruh, yang mampu menjamin efisiensi penggunaan segenap sumber daya.

d. Program Utama Bakti ABRI Program Bakti ABRI31

8

Program ini meliputi pemanfaatan kemampuan ABRI guna menyelenggarakan operasi bakti pada setiap kesempatan yang muncul untuk menunjang pembangunan nasional, penanggulangan bencana alam dan sebagainya.

TABEL 24 — 1

PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA,1979/80 — 1983/84

(dalam jutaan rupiah)

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

1979/80 —1979/80

NomorKode SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM (Anggaran

Pemba-ngunan)

1983/84(Anggaran

Pemba-ngunan)

13. SEKTOR PERTAHANAN DAN 254.300,0 1.483.600,0KEAMANAN NASIONAL

13.1. Sub Sektor Pertahanan dan 254300,0 1.483.600,0

13.1.1.

Keamanan Nasional

Program Utama Kekuatan Pertahan- 220.879,8 912.600,0

13.1.2an

Program Utama Kekuatan Keaman- 1.150,0 68.000,0

13.1.3an

Program Utama Dukungan Umum 32.270,2 503.000,0

13.1.4 Program Utama Bakti ABRI

319