FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KAJIAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PERUBAHAN IKLIM DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN 2013

Focus Group Discussion (FGD) Kajian Pembangunan Transportasi dan Perubahan Iklim dalam Mendukung Konektivitas dan

Pembangunan Berkelanjutan di Unit Kerja Sahli Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim telah dilaksanakan dua kali

yaitu FGD I pada 11 Juni 2013 dan FGD II pada 26 September 2013.

Focus Group Discussion (FGD) I

FGD I diadakan di SS 1 & 2 Bappenas, pada tanggal 11 Juni 2013, pukul 09.00-13.00 WIB. FGD I diawali dengan pidato pembuka

dari bapak Dedy Supriadi Priatna, dan dilanjutkan dengan pembukaan oleh ibu U. Hayati Triastuti, dan dihadiri oleh Bpk. Bambang

Prihartono (Wakil Ketua PRK), anggota TPRK, dan tenaga ahli kajian. Agenda FGD I berisi dari paparan dan diskusi oleh: 1) Dr.Tri

Wahyu Hadi (Narasumber Meteorologi, ITB); 2) Ir.R. Jachrizal Sumabrata M.Sc (Eng), Ph.D (Narasumber Planologi, UI); 3)

Prof.Dr.Tech.Ir. Danang Parikesit M.Sc (Narasumber Transportasi, UGM); 4) Prof. Dr. Ir. Suyono Dikun M.Sc. (Pembahas); 5) Drs. Petrus

Sumarsono, MA (Pembahas); 6) Indra Ni Tua, ST, M.Com (Pembahas) Peserta Focus Group Discussion (FGD) kajian ini antara lain dari

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian,Kementerian Pekerjaan

Umum, Kementerian Perhubungan, Kementeran PPN/Bappenas, PT Kereta Api Indonesia, BMKG, PELINDO, Angkasa Pura, PT ASDP

Indonesia Ferry, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Universitas, dan NGO.

Hasil FGD I antara lain Sustainable transportation bukan hanya bermakna berkelanjutan, tetapi juga keberlanjutan transportasi.

Kelembagaan di bidang transportasi meliputi 5 lembaga, yaitu:1) Perhubungan; 2) Polisi; 3) Perindustrian; 4) Pekerjaan Umum; 5)

BPPT. Selain lembaga-lembaga tersebut, dibutuhkan pula forum untuk mewadahi kesemuanya, serta dibutuhkan asosiasi pengguna jasa

dan pelaku jasa transportasi, dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi banyak aspirasi. Perubahan pola pikir

menjadi tidak linier dalam perumusan kebijakan sangat dibutuhkan agar target yang ingin dicapai lebih realistis dan implementatif. PP

61/2011 masih memungkinkan untuk direvisi.

Focus Group Discussion (FGD) II

FGD II yang telah diadakan di SG 4 & 5 Bappenas, pada tanggal 26 September 2013, pukul 09.00-13.00 WIB. Tujuan dari FGD II

tersebut antara lain: (1) Mengintegrasikan isu strategis antara pengembangan wilayah dan ekonomi terhadap pengembangan sistem

transportasi wilayah/nasional dan perubahan iklim; (2) Mengkaji kebijakan, strategi dan regulasi pengembangan transportasi wilayah

dalam kaitannya terhadap pengembangan wilayah dan perubahan iklim; (3) Menganalisis tentang kebijakan subsidi BBM di sector

transportasi yang memperhatikan upaya mitigasi perubahan iklim; (4) Memetakan regulasi dan kebijakan manajemen transportasi yang

dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan RAN GRK; (5) Memetakan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan di sektor transportasi

yang mendukung pengembangan wilayah untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi secara umum dalam rangka penanganan perubahan

iklim. FGD II diawali dengan sambutan oleh Wakil Ketua TPRK selaku Ketua dalam Pelaksanaan FGD II yaitu Bapak Direktur

Transportasi Bappenas, kemudian dilanjutkan keynote speech dari Bapak Wakil Menteri Negeri PPN/Waka Bappenas, dan beberapa

paparan panel yang dipimpin oleh moderator yaitu bapak Mubariq Ahmad (Dosen UI).

Dalam diskusi terfokus tersebut mengundang beberapa narasumber antara lain: 1) Bapak Wendy Aritenang ( Sahli Perubahan

Iklim Kementerian Perhubungan sekaligus Plt Ka Badan Litbang Perhubungan) dalam paparan tersebut menyampaikan materi

mengenai Isu Strategis, Kebijakan, dan Program terkait Integrasi Penanganan Perubahan Iklim dalam Sistem Transportasi Nasional; 2)

Ir. Chay Asdak M.Sc., Ph.D (Universitas Padjadjaran) menyampaikan materi tentang Isu Strategis, Kebijakan, dan Program terkait

Greening MP3EI dan Pembangunan Rendah Karbon; 3) Bapak Sulistyo Wimbo S.Hardjito (Direktur Komersial PT KAI) menyampaikan

materi mengenai Tantangan, Peluang, Inovasi dan Peran Lintas Pelaku Pembangunan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah

Karbon di Bidang Perkeretaapian; 4) Bapak Sulistio Wijayadi perwakilan dari Bapak Salahudin Rafi (Direktur Pengembangan

Kebandarudaraan dan Teknologi Angkasa Pura II) menyampaikan materi mengenai Tantangan, Peluang, Inovasi dan Peran Lintas

Pelaku Pembangunan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah Karbon di Bidang Kebandaudaraan; serta 5) Bapak Ferialdy

Noerlan (Direktur Teknik PT Pelindo II) menyampaikan materi mengenai Tantangan, Peluang, Inovasi dan Peran Lintas Pelaku

Pembangunan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah Karbon di Bidang Kepelabuhan.

Peserta Focus Group Discussion (FGD) kajian ini antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementeran

PPN/Bappenas, PT Kereta Api Indonesia, BMKG, PELINDO, Angkasa Pura, PT ASDP Indonesia Ferry, Tim Penyusun Rekomendasi

Kebijakan (TPRK), Universitas, dan NGO. Beberapa informasi yang perlu diperhatikan dan dapat digunakan sebagai masukan adalah

sebagai berikut: RPJMN merupakan bagian dari Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang RPJP yang berarti merupakan amanah yang

didalam kerangka pembangunannya mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sustainable transportation ada dimensi

kesinambungan, greening, adaptive. Sustainability bukan hanya dongeng, tetapi dapat dipraktekkan, melalui beberapa indikator untuk

memastikan sustainability dapat tercapai. Good governance perlu untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Transportasi tidak

dapat berdiri sendiri, diperlukan kebijakan lintas sektor. Kita jangan mengorbankan salah satunya. Terkait isu adaptasi, perlu ada

ukuran untuk mengukur kemampuan dalam beradaptasi. Jika terdapat pulau yang tenggelam akibat dampak perubahan iklim,

permasalahannya bukan pulau yang hilang, tetapi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi akibat perubahan iklim yang perlu

diperhatikan. Ke depan, perlu adanya perspektif adaptasi untuk perusahaan swasta maupun BUMN khususnya yang terkait jasa

transportasi. Kovergensi kebijakan antar sektor terkait transportasi diperlukan untuk sustainable development. Kebijakan yang tidak

koheren melibatkan banyak kepentingan perlu diwaspadai dan dikaji secara mendalam. Dalam transportasi perlu dilihat persoalan

antar moda, belum ada kebijakan antar moda yang konkret. Isu keseimbangan pembangunan wilayah dan transportasi terkait carrying

capacity dan adaptasi mitigasi perubahan iklim perlu diintegrasikan. Kebijakan teknologi dan bahan bakar transportasi perlu

diperhatikan kesinambungannya secara sistem agar berkelanjutan. Selain itu, kelembagaan dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim perlu dipetakan ulang.