Upload
nguyenkiet
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN
A. Gambaran Umum
Sesuai dengan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dalam pengelolaan
keuangan negara, setiap satker wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi
anggaran belanja masing-masing. Tujuan pertanggungjawaban realisasi anggaran
belanja ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam
periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada para pengguna laporan
tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :
1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
2. telah dilaksanakan sesuai dengan APBN.
3. telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas tersebut perlu diselenggarakan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang merupakan serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuanganPemerintah Pusat. Berdasarkan PMK Nomor. 171/PMK 05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAPP memiliki 2 (dua)
subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI).
SA-BUN dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (Chief Financial Officer) sedangkan SAI dilaksanakan oleh Menteri/Ketua
Lembaga Teknis/Satker selaku Chief Operational Officer (COO).
SAI memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
103 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
KERANGKA UMUM SAI
Gambar 7 : Kerangka Umum SAI
Penjabaran secara rinci diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk
melaksanakan SAI, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk unit akuntansi
yang terdiri dari :
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat Kementerian
Negara/Lembaga;
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang pada tingkat Eselon I
(UAPPA/B-E1);
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang pada tingkat wilayah
(UAPPA/B-W);
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat
satuan kerja.
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh setiap
satker ini juga diiringi dengan kewajiban pertanggungjawaban setiap Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Prosedur pertanggungjawaban Bendahara
ini telah diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.
104 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
SAI
Sistem Akuntansi Keuangan(SAK)
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN
B. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian SAI yang digunakan oleh
Kementerian Negara/Lembaga untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya,
sehingga menghasilkan Laporan Keuangan. Selanjutnya SAK yang akan dibahas
adalah SAK pada UAKPA. Pelaksanaan akuntansi Keuangan dibantu dengan
perangkat lunak (software) SAK yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses
manual dan mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error) dalam
pelaksanaannya.
UAKPA melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas
pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Satuan kerja selaku
UAKPA berkewajiban membentuk struktur organisasi Unit Akuntansi sebagaimana
gambar berikut :
Gambar 8: Struktur Organisasi UAKPA
Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi
keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagaimana berikut :
1. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,
2. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
3. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
105 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran oleh UAKPA sebagai entitas akuntansi terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan
belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
UAKPA yang menggunakan Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain,
disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga
wajib menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja
Lain-Lain secara terpisah.
SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari
pemerintah pusat wajib menyampaikan laporan keuangan yang merupakan satu
kesatuan/tidak terpisah dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga terkait.
Selanjutnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA disampaikan kepada
UAPPA-W/UAPPA-E1.
1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan
Dokumen sumber yang digunakan di tingkat satuan kerja guna penyusunan
laporan keuangan adalah sebagai berikut :
a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari:
1) Estimasi Pendapatan yang dialokasikan: Pajak, PNBP dan Hibah pada DIPA
dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA;
2) Realisasi Pendapatan: Bukti Penerimaan Negara yang didukung oleh
dokumen penerimaan seperti SSBP, SSPB, SSP, SSBC, dan dokumen lain
yang dipersamakan.
b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari:
106 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
1) Alokasi Anggaran DIPA, Revisi DIPA, SKPA, dan dokumen lain yang
dipersamakan;
2) Realisasi Pengeluaran: SPM beserta SP2D, Surat Perintah Pengesahan dan
Pembukuan (SP3), dan dokumen lain yang dipersamakan.
c. Dokumen Piutang antara lain: kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar
umur piutang.
d. Dokumen Persediaan antara lain: kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan
persediaan.
e. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) antara lain: kartu KDP, laporan
KDP, dan lembar analisis SPM/SP2D.
f. Memo Penyesuaian (MP) yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi
dan jurnal aset.
g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian
negara/lembaga seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa, SK
Penghapusan, dan lain sebagainya.
Setiap bulan UAKPA melakukan pengiriman ADK, LRA, dan Neraca ke tingkat
UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berikut Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR). Sedangkan untuk UAKPA kantor pusat hanya melakukan
pengiriman ke UAPPA-E1.
Selanjutnya setiap semester UAKPA menyusun laporan keuangan lengkap terdiri
LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) disertai dengan Pernyataan
Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh KPA/kepala satker.
Dalam rangka penerapan prinsip check and balance, terdapat prosedur
rekonsiliasi (proses pencocokan informasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan
dari dokumen yang sama namun diproses oleh dua unit pemroses data yang berbeda)
yang harus dilakukan berupa :
a. Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan UAKPA dengan Laporan Barang Milik
Negara yang dihasilkan oleh UAKPB;
b. Rekonsiliasi antara data keuangan UAKPA dengan data keuangan pada KPPN;
c. Rekonsiliasi antara data Barang Milik Negara UAKPB dengan data Barang Milik
Negara pada KPKNL
Pada proses rekonsiliasi antara data keuangan pada UAKPA dengan data
keuangan pada KPPN, hasil rekonsiliasinya dituangkan dalam BAR beserta lampiran
107 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
hasil rekonsiliasi. Terhadap UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir diberikan
sanksi berupa Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). Jika
sampai dengan lima hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK KPA tidak menyampaikan
laporan keuangan bulanan dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas
SPM yang diajukan (SPM-UP/TUP/GUP maupun SPM-LS kepada bendahara
pengeluaran).
Hal dimaksud sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian
Laporan Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Jadwal Pengiriman Laporan Keuangan
Jadwal penyampaian laporan keuangan UAKPA kepada UAPPA-W
selambatlambatnya pada tanggal :
a. Triwulan I : 12 April 2XX0
b. Semester I : 10 Juli 2XX0
c. Triwulan III : 12 Oktober 2XX0
d. Tahunan : 20 Januari 2XX1
C. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
SIMAK-BMN adalah sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual
dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung
penyusunan neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN juga menghasilkan Daftar Barang,
Laporan Barang, dan berbagai kartu kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi
pengelolaan BMN. Selanjutnya SIMAK-BMN yang akan dibahas adalah SIMAK-BMN
pada UAKPB.
Pelaksanaan akuntansi BMN dibantu dengan perangkat lunak (software) SIMAK-
BMN yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi
tingkat kesalahan manusia (human error) dalam pelaksanaannya.
Laporan BMN yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
1. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomtabel
3. Laporan Kuasa Pengguna – Kontruksi Dalam Pengerjaan
108 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
4. Laporan Kuasa Pengguna – Persediaan
5. Laporan Kuasa Pengguna – Aset Tak Berwujud
6. Catatan atas Laporan BMN (CalBMN)
Selanjutnya laporan BMN yang dihasilkan oleh UAKPB disampaikan kepada
UAPPBW)/UAPPB-E1.
1. Klasifikasi BMN
Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara
tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999
tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara membagi
BMN dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub
kelompok.
Gambar 9 : Klasifikasi BMN
Golongan BMN meliputi: Barang Tidak Bergerak; Barang Bergerak; Hewan, Ikan
dan Tanaman, Barang Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud
dan Golongan Lain-lain. Dari masing-masing Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi
ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan
demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada di level Sub-sub kelompok.
2. Pengkodean BMN
Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, BMN selain diberikan
identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode. Pemberian
kode BMN sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Untuk
memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut
pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).
109 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
Semakin Global
Semakin Rinci
Kelompok
Bidang
Golongan
Sub Kelompok
Sub-sub Kelompok
Skema kode identifikasi barang adalah sebagai berikut :
X . XX . XX . XX . XXX
Sub-sub Kelompok
Sub Kelompok
KelompokBidang
Golongan
Sedangkan kode lokasi, diskemakan sebagai berikut:
XXX . XX . XX . XXXXXX . XXX
UAPKPBUAKPB
UAPPB-WUAPPB-E1
UAPB
Pembuatan label BMN dilakukan dengan menggabungkan kode lokasi (ditambah
dengan tahun perolehan) dan kode barang (ditambah dengan nomor urut pendaftaran.
Skema label BMN digambarkan sebagai berikut:
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
110 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
UAKPB
UAPKPB Tahun Perolehan
XXX . XX . XX . XXXXXX . XXX XXX
X . XX . XX . XX . XXX XXXXXX
Sub-sub Kelompok
Nomor Urut Pendaftaran
Sub Kelompok
KelompokBidang
Golongan
3. Tabel Kode Barang
Setiap BMN dibukukan dengan mengacu pada kode BMN yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Berikut adalah contoh kode BMN pada PMK
tersebut :
GOL BID KEL SUB KEL SUB-SUB KEL URAIAN
1 00 00 00 000 BARANG TIDAK BERGERAK
1 01 00 00 000 TANAH
1 01 01 00 000 Tanah Persil
1 01 01 01 000 Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal
1 01 01 01 001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I
1 01 01 01 002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II
1 01 01 01 003 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III
1 01 01 01 004 Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan
1 02 00 00 000 JALAN DAN JEMBATAN
1 02 01 00 000 Jalan
111 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
1 02 01 01 000 Jalan Nasional
1 02 01 01 001 Jalan Nasional Arteri
1 02 01 01 002 Jalan Nasional Kolektor
1 02 01 01 003 Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional
1 03 00 00 000 BANGUNAN AIR
1 03 01 00 000 Bangunan Air Irigasi
1 03 01 01 000 Bangunan Waduk Irigasi
1 03 01 01 001Waduk dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Banjir dan Terowongan Pengelak
1 03 01 01 002 Waduk dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan
1 03 01 01 003 Waduk dengan Menara Pengambilan
1 03 01 01 004 Waduk dengan Tanggul dan Pintu Air/Menara Pengambilan
1 04 00 00 000 INSTALASI
1 04 06 00 000 Instalasi Gardu Listrik
1 04 06 01 000 Instalasi Gardu Listrik Induk
1 04 06 01 001 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil
1 04 06 01 002 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang
1 04 06 01 003 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar
4. Kondisi BMN
Kondisi BMN dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: baik, rusak ringan,
dan rusak berat. Tabel berikut ini menyajikan indikasi yang menentukan 3 kondisi BMN
tersebut :
Jenis Barang Kondisi IndikasiBarang Bergerak Baik (B) Apabila kondisi barang tersebut masih dalam
keadaan utuh dan berfungsi dengan baik
Rusak Ringan (RR) Apabila kondisi barang tersebu masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
Rusak Berat (RB) Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan /rehabilitasi.
Barang Tidak Bergerak : Tanah Baik (B) Apabila kondisi tanah tersebut siap
112 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Rusak Ringan (RR) Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
Rusak Berat (RB) Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
Barang Tidak Bergerak : Jalan dan Jembatan
Baik (B) Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
Rusak Ringan (RR) Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
Rusak Berat (RB) Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
Barang Tidak Bergerak : Bangunan
Baik (B) Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin
Rusak Ringan (RR) Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
Rusak Berat (RB) Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Proses Penyusunan Laporan BMN
a. Petugas akuntansi memproses dokumen sumber transaksi BMN untuk
menghasilkan data transaksi BMN, Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan
Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah, Laporan Barang Kuasa Pengguna
Barang Persediaan, Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam
Pengerjaan, Laporan Kondisi Barang, Kartu Identitas Barang, Daftar Barang
Ruangan, dan Daftar Barang Lainnya. Register Transaksi Harian diverifikasi
dengan dokumen sumber, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah
diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Laporan Barang Kuasa
Pengguna beserta ADK setiap semester dan tahunan dikirim ke tingkat UAPPB-
W/UAPPB-E1 untuk dilakukan penggabungan data.
b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I dan II disusun berdasarkan proses
perekaman transaksi barang semester I dan II termasuk saldo awal.
113 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
c. Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I
dan II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang semester I dan II
termasuk saldo awal yang dananya bersumber dari dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan.
d. UAKPB yang memiliki Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang
(UAPKPB) menggabungkan Laporan Barang Kuasa
Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAKPB bersama
UAKPA melakukan rekonsiliasi internal.
6. Rekonsiliasi Data BMN
Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPB dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). UAKPB setiap semester melakukan rekonsiliasi dan
pemutakhiran data BMN dengan KPKNL selaku kuasa Pengelola Barang. KPKNL harus
memonitor perkembangan BMN dan menjaga saldo awal BMN yang telah ditetapkan
tidak mengalami perubahan dan laporan BMN yang disampaikan oleh satuan kerja
sudah sesuai dengan nilai BMN pada laporan Neraca.
7. Jadwal Pengiriman Laporan BMN
Jadwal penyampaian laporan keuangan UAKPB kepada UAPPB-W selambat-
lambatnya pada tanggal :
a. Semester I : 05 Juli 2XX0
b. Semester II : 10 Januari 2XX1
D. Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 73/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja, Bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas pengelolaan
uang dan surat berharga dalam rangka pelaksanaan APBN.
Bendahara penerimaan menerima bukti setor maupun uang atas penerimaan
bukan pajak (PNBP) dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja.
Atas penerimaan yang dikelolanya, Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran atas
penerimaan.
Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran atas belanja negara selama
satu tahun anggaran dengan menggunakan Uang Persediaan. Bukti-bukti pengeluaran
114 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
oleh Bendahara Pengeluaran harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, di mana
bukti-bukti belanja tersebut merupakan transaksi yang juga dilaporkan oleh Sistem
Akuntansi Instansi. Pembayaran belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
merupakan kegiatan realisasi anggaran yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran. Pencatatan atas transaksi dilakukan dengan menggunakan basis kas, yaitu
basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Pencatatan dilakukan pada saat terjadinya
penerimaan kas atau pada saat terjadinya pengeluaran kas sehingga suatu transaksi
belum dicatat apabila tidak diikuti dengan terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas.
Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan dengan azas bruto yaitu suatu
prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah
dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan
pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dengan
pengeluaran. Asas ini menekankan apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan
penerimaan sekaligus pengeluaran maka pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan
secara terpisah yaitu mencatat penerimaan sebesar jumlah penerimaan dan mencatat
pengeluaran sebesar jumlah pengeluaran dan tidak hanya mencatat selisih lebih besar
antara penerimaan dengan pengeluaran meskipun kas riil yang diterima atau yang
dikeluarkan hanya sebesar selisihnya, sehingga transaksi masing-masing dicatat
sebesar nilai brutonya.
1. Dokumen Sumber
Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti pencatatan untuk menghasilkan
data pelaporan. Dokumen sumber yang menjadi dasar dalam pembukuan Bendahara
penerimaan adalah :
a. Surat Bukti Setor (SBS) sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara;
b. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum sebagai bukti
pembukuan penerimaan sekaligus pengeluaran bendahara;
c. SSBP yang dinyatakan sah sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara
atas setoran ke Kas Negara.
Dokumen sumber yang menjadi dasar pembukuan atas penerimaan kas atau
pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran, adalah sebagai berikut :
115 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
a. SPM-UP/TUP yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti atas penerimaan kas;
b. SPM-GUP yang telah terbit SP2D-nya, sebagai bukti penerimaan kas dan bukti
pengesahan;
c. SPM-LS Bendahara atas Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas yang kasnya
diterima melalui Bendahara Pengeluaran, sebagai bukti penerimaan kas dan bukti
pengurangan anggaran;
d. Faktur Pajak dan/atau bukti potongan pajak yang dipungut/dipotong oleh
Bendahara Pengeluaran, sebagai bukti penerimaan kas;
e. Kwitansi/bukti pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan/Tambahan
Uang Persediaan, sebagai bukti pengeluaran kas dan bukti pengurangan
anggaran;
f. Bukti pembayaran kas yang dananya berasal dari SPM-LS Belanja Pegawai atau
SPM-LS Belanja Perjalanan, sebagai bukti pengeluaran kas;
g. SSP, SSBP dan SSPB, sebagai bukti pengeluaran kas;
h. Dokumen-dokumen transaksi lainnya yang dipersamakan dengan dokumen di
atas.
Sedangkan dokumen bukti transaksi yang tidak mempengaruhi jumlah kas, namun
harus dicatat oleh Bendahara Pengeluaran karena terkait dengan transaksi sebelumnya
atau mempengaruhi anggaran, yaitu :
a. SPM-LS kepada pihak ketiga yang telah diterbitkan SP2D-nya, sebagai bukti
pengurangan anggaran;
b. SPM-GUP Nihil yang merupakan pengesahan oleh KPPN atas belanja dengan
Tambahan Uang Persediaan atau Uang Persediaan yang tidak akan diberikan
penggantian, sebagai bukti pengesahan;
c. Bukti penarikan kas dari bank (misal Cek), bukti setor kas ke bank, bukti terima
persekot oleh Pemegang Uang Muka/BPP, bukti pengembalian persekot, sebagai
bukti perpindahan kas;
d. Dokumen/Bukti lain yang dipersamakan dengan dokumen di atas.
2. Jenis dan Fungsi Buku
Setiap Bendahara pada satuan kerja wajib menyelenggarakan pembukuan yang
dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. Pembukuan tersebut dicatat dalam
Buku Kas Umum, Buku Pengawasan Anggaran dan buku-buku pembantu sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka pertanggungjawaban manajerial.
a. Buku Kas Umum (BKU).
116 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
BKU merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi
penerimaan dan pengeluaran. Bendahara harus mengetahui posisi kas baik dalam
jumlah maupun peruntukannya masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan bentuk BKU
yang dapat memberikan informasi mengenai saldo kas setiap saat
b. Buku Pembantu
Sementara itu untuk penatausahaan terhadap masing-masing sumber kas sesuai
dengan peruntukannya dapat digunakan buku pembantu, terdiri dari :
1) Buku Pembantu Kas (Tunai dan Bank);
Bagi Bendahara Penerimaan Buku Pembantu Kas (tunai dan bank)
merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan
atas penerimaan setoran tunai dari orang/badan hukum dan transaksi
penyetoran ke Kas Negara, sedangkan bagi Bendahara Pengeluaran Buku
Pembantu Kas ini digunakan untuk mencatat transaksi arus kas yang
bersumber dari SPM yang ditujukan kepada Bendahara dan telah terbit
SP2D-nya.
2) Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan dinas;
Buku ini mencatat dana uang muka yang bersumber dari Uang Persediaan
yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang melaksanakan
perjalanan dinas dalam negeri.
3) Buku Pembantu BPP/PUM;
Dalam melakukan pembayaran atas belanja, Bendahara Pengeluaran dapat
dibantu oleh satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/PUM.
Untuk itu, Bendahara Pengeluaran menyerahkan Uang UP/Uang yang
bersumber dari LS Bendahara dimana pelaksanaan pembayarannya
dilaksanakan oleh BPP/PUM.
Uang yang diserahkan kepada BPP merupakan tanggungjawab BPP,
sedangkan uang UP/LS Bendahara yang diserahkan kepada PUM tetap
merupakan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran (PUM hanya sebagai
juru bayar). Atas penyerahan UP/LS Bendahara yang pelaksanaan
pembayarannya dilaksanakan BPP/PUM dibutuhkan Buku Pembantu
BPP/PUM ini.
4) Buku Pembantu Uang Persediaan;
117 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
Dalam pengelolaan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat
mencatatnya dalam Buku Pembantu Uang Persediaan sehingga jumlah
Uang Persediaan dapat diketahui saldonya guna perencanaan penggunaan
selanjutnya maupun untuk kepentingan penggantian.
Pada saat melakukan pembayaran belanja dengan menggunakan Uang
Persediaan maka jumlah Uang Persediaan akan berkurang dan hal ini harus
dicatat di Buku Pembantu Uang Persediaan. Sementara itu pada saat
memperoleh penggantian UP dari pengajuan SPM-GUP maka UP akan
bertambah sebesar pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dan
disahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara/KPPN sehingga pengisian
kembali UP (Revolving) harus dicatat dalam Buku Pembantu Uang
Persediaan.
5) Buku Pembantu LS Bendahara;
Bendahara Pengeluaran selain membayar pengeluaran belanja dengan
menggunakan Uang Persediaan juga melakukan pembayaran atas belanja
yang proses pencairannya melalui mekanisme LS akan tetapi Kuasa
Bendahara Umum Negara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran
untuk diteruskan kepada pihak yang akan menerima. Penerimaan kas yang
demikian disebut dengan LS Bendahara sehingga diperlukan
penatausahaan dan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran.
Atas penerimaan dan pembayaran kas dari LS ini Bendahara Pengeluaran
mencatatnya pada Buku Pembantu LS Bendahara.
6) Buku Pembantu Pajak,
Atas pembayaran belanja dengan menggunakan Uang Persediaan,
Bendahara Pengeluaran selaku wajib memungut/memotong pajak apabila
dalam transaksi tersebut ditetapkan terutang pajak. Pajak yang telah
dipungut/dipotong wajib disetor ke kas negara. Untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan kas atas kewajiban memungut/memotong pajak
dan penyetorannya, Bendahara Pengeluaran mencatat pada Buku
Pembantu Pajak.
7) Buku Pembantu lain-lain;
Buku Pembantu Lain-lain ini digunakan untuk menampung kemungkina
terdapat transaksi keuangan atau penerimaan kas yang dilakukan oleh
118 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
Bendahara di luar aktivitas atau transaksi yang dicatat dalam buku-buku
pembantu di atas.
c. Buku Pengawasan Anggaran
Sesuai fungsinya, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas belanja
dengan menggunakan Uang Persediaan. Pembayaran belanja ini mengakibatkan
terjadinya pengurangan anggaran. Oleh karena itu, Bendahara Pengeluaran harus
mengetahui posisi anggaran sebelum melakukan pembayaran belanja dan
mencatat terjadinya pengurangan anggaran pada saat membayar belanja.
Untuk kegiatan pengendalian dan pengurangan terhadap anggaran ini dibutuhkan
buku yaitu Buku Pengawasan Anggaran. Buku ini berisi pagu anggaran belanja
atau yang disebut allotment belanja (penjatahan belanja), realisasi belanja dan
saldo anggaran belanja. Allotment belanja dicatat di Buku Pengawasan Anggaran
berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima pada awal
tahun anggaran untuk satuan kerja yang bersangkutan.
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun laporan
pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada
Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan. Laporan pertanggungjawaban
bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang :
Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,
penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;
Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan
saldo di rekening bank/pos;
Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan
Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.
a. Tata Cara Penyusunan LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan
buku kas umum, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang
telah direkonsiliasi dengan UAKPA. Disamping itu juga perlu ditambahkan bahwa
LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP
dengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri.
119 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga
LPJ BPP juga disusun berdasarkan buku kas umum, buku-buku pembantu dan
buku pengawasan anggaran
b. Penyampaian LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada :
1) Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya;
2) Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing;
3) Badan Pemeriksa Keuangan.
Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos.
LPJ BPP dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5
(lima) hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan rekening koran dari
bank/pos bulan berkenaan.
120 | Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satker Kementerian Negara/Lembaga