PERTAHANAN KEAMANAN

BAB XXIV

PERTAHANAN KEAMANAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pertahanan keamanan negara dalam Repelita VI, sesuai petunjuk GBHN 1993 diarahkan pada pembangunan segenap komponen pertahanan keamanan negara (hankamneg), sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, untuk memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa mewaspadai perkembangan lingkungan strategis. Dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang dilandasi keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan pertahanan keamanan meliputi upaya pertahanan dan upaya keamanan. Upaya pertahanan adalah untuk

XXIV/3

dapat meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dalam bentuk dan wujud apapun secara defensif aktif, sedangkan upaya keamanan adalah untuk dapat meniadakan setiap ancaman dari dalam negeri dalam bentuk dan wujud apapun secara preventif aktif. Kedua upaya tersebut ditempuh dengan cara memperkuat daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara secara berlanjut.

Pelaksanaan pembangunan seluruh komponen kekuatan hankamneg dalam Repelita VI diupayakan untuk dilakukan secara serasi berdasarkan kernampuan keuangan negara dan menurut skala prioritas sesuai perkembangan dan tuntutan kebutuhan, dengan mengutamakan kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan jiwa dan semangat pengabdian, peningkatan kesejahteraan, dan penerapan manajemen modern.

Pembangunan rakyat terlatih (ratih) sebagai komponen dasar hankamneg dan perlindungann masyarakat (linmas) sebagai komponen hankamneg belum dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Hal ini disebabkan berbagai keterbatasan dalam penyediaan perangkat lunak dan sumber daya yang diperlukanya. Sampai dengan tahun kelima Repelita VI dapat dicapai pelatihan dan pengorganisasian ratih sekurang-kurangnya satu satuan setingkat kompi (SSK) masing-masing di dua kompartemen strategis di Jawa yang bersumber dari hansip, wankamra, dan satpam. Sementara itu, pembentukan sistem dan satuan linmas sebagai inti penanggulangan bencana di tingkat paling bawah sedang dalam proses penataan. Untuk itu, masih diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur ratih dan linmas.

XXIV/4

Pembangunan ABRI sebagai inti kekuatan hankamneg diarahkan kepada perwujudan postur ABRI yang profesional, efektif, efisien, dan modern yang dilaksanakan pertama-tama dengan meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai upaya pembinaan. Kekuatan personel ABRI, sampai tahun keempat Repelita Vl telah tercapai 93,76 persen dari sasaran kekuatan yang ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan terus ditingkatkan antara lain melalui perbaikan fasilitas pendidikan; serta peningkatan intensitas latihan yang dikembangkan secara terus menerus dalam bentuk latihan perseorangan, latihan satuan, latihan gabungan, maupun latihan bersama dengan negara lain.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan personel, kebutuhan panggon adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap prajurit ABRI. Untuk itu, sejak awal Repelita VI telah dilaksanakan program rehabilitasi rumah dan asrama tidak layak huni di seluruh Indonesia. Sernentara itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ABRI dan keluarganya terus dilanjutkan antara lain melalui, peningkatan fasilitas kesehatan ABRI dan peralatannya. Sampai tahun keempat Repelita VI kegiatannya masih memprioritaskan peningkatan beberapa Rumah Sakit ABRI di kota -kota besar yang secara bertahap diharapkan dapat diselesaikan pada Repelita VII. Rumah Sakit ABRI juga melayani masyarakat umum.

Pembangunan dan pengadaan peralatan utama (alut) Hankam/ABRI selama Repelita VI dilaksanakan sesuai tuntutan operasional dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan lainnya dan keterbatasan keuangan negara. Prioritas utama dalam pembangunan alut Hankam/ABRI adalah untuk : (l) mengganti alut yang sudah tua, (2) melengkapi jumlah kekuatan

XXIV/5

yang belum standard, dan (3) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis serta kondisi perekonomian Indonesia pada beberapa bulan terakhir ini telah mengakibatkan diperlukannya berbagai penyesuaian dalam rencana pengadaan alut Hankam/ ABRI pada dua tahun terakhir Repelita VI.

Dalam pembangunan ABRI, upaya yang penting pula adalah meningkatkan kualitas peran sosial-politik ABRI dan kemampuan pembinaan teritorial dalam rangka pembangunan nasional. Peningkatan kualitas peran sosial-politik ABRI dalam Repelita VI. diarahkan untuk secara aktif mendorong kehidupan masyarakat yang makin demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut ditempuh melalui penciptaan kondisi yang mendukung, keterbukaan melalui dialog, dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten. Kegiatan pembinaan teritorial ABRI diupayakan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menjadi ruang, alat, dan kondisi juang yang handal dalam upaya bela negara. Disamping itu, telah pula dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat menunjang upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan serta pengembangan kualitas manusia, melalui program-program ABRI Manunggal, rehabilitasi wilayah terpadu (RWT), dan bhakti ABRI lainnya.

Pembangunan komponen pendukung dilaksanakan guna mendukung kepentingan hankamneg secara lebih efektif dan terpadu sehingga sasaran kemandirian hankamneg dapat dicapai secara bertahap. Industri hankam dan industri strategis lainnya telah mampu mendukung kebutuhan berbagai peralatan dan sistem senjata Hankam/ABRI baik berupa pesawat terbang, kapal patroli,

XXIV/6

senjata dan amunisi, peralatan komunikasi, peralatan untuk deteksi, dan berbagai peralatan berat. Untuk menata wilayah negara, telah dilakukan pengaturan tata ruang pada semua tingkatan sehingga pelaksanaan pembangunan hankam dapat dilaksanakan secara serasi dalam kerangka pembangunan nasional, dan tercipta keseimbangan yang serasi pula antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan perkuatan Ketahanan Nasional.

Pembangunan hankam juga diarahkan untuk secara aktif ikut menciptakan stabilitas regional yang makin baik. Kerjasama dalam bidang hankam dilakukan berdasarkan kepentingan timbal balik, atas dasar penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing, baik dengan negara-negara yang telah maju maupun dengan sesama negara berkembang. Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk latihan militer bersama, patroli daerah perbatasan, dan kerjasama logistik dengan negara-negara tetangga khususnya ASEAN yang terus ditingkatkan kualitas dan intensitasnya. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam proses perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan sebagai penjaga perdamaian dan pengamat militer yang disprakarsai PBB ke beberapa kawasan di dunia yang sedang mengalami konflik.

B. SASARAN, KEBIJAKSANAAN, DAN PROGRAM REPELITA VI

1. Sasaran Repelita VI

Sasaran bidang hankam dalam Repelita VI sebagaimana diamanatkan GBHN 1993 ialah mantapnya penataan kemampuan segenap komponen hankamneg dalam sishankamrata sesuai

XXIV/7

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mulai penataan perangkat dan perwujudan ratih dan linmas secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; pembangunan ABRI yang lebih efisien, efektif, dan modern agar berkemampuan optimum, baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik, yang didukung oleh makin mantapnya kemanunggalan ABRI-rakyat, serta makin meningkatnya keterpaduan pembinaan dan penyiapan komponen pendukung hankamneg.

a. Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat

Dalam Repelita VI dilaksanakan proyek perintisan pelatihan dan pengorganisasian ratih sekurang-kurangnya satu satuan setingkat kompi masing-masing di dua kompartemen strategis di Jawa yang bersumber dari pertahanan sipil (hansip)/perlawanan keamanan rakyat (wankamra), resimen mahasiswa (menwa), dan satuan pengamanan (satpam) dalam komponen sesuai dengan struktur sistem hankamneg. Disamping itu, dapat tersusun suatu sistem dan satuan linmas sebagai inti penanggulangan awal bencana di tingkat kecamatan dan lingkungan pekerjaan/proyek vital serta terbentuknya ruang data pusat pengendali operasional penanggulangan bencana alam di tingkat pusat. Untuk mendukung pembangunan ratih dan linmas, dalam Repelita VI undang-undang tentang ratih dan undang-undang tentang linmas sudah diundangkan.

Dalam Repelita VI diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan perangkat Iunak yang berkaitan dengan pelaksanaan PPBN di lingkungan pendidikan, terutama untuk tahap awal yaitu sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)

XXIV/8

serta tahap lanjutan yaitu kewiraan di perguruan tinggi. Kebutuhan perangkat lunak pelaksanaan PPBN di lingkungan permukiman dan lingkungan pekerjaan juga diharapkan dapat diselesaikan. Sementara itu, pelaksanaan PPBN di lingkungan pekerjaan terutama bagi generasi muda mulai dirintis serta dilaksanakan PPBN bagi sejumlah guru sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), guru SLTA, dan pengurus organisasi siswa intrasekolah (OSIS) SLTA.

Pelaksanaan pembinaan administrasi veteran dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, sedangkan pembinaan penderita cacat akibat perang atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hankamneg lebih ditingkatkan.

Sasaran pemasyarakatan doktrin hankamneg di lingkungan pendidikan direncanakan minimum 30 persen dari jumlah sekolah yang ada dengan titik berat SLTA dan perguruan tinggi; di lingkungan permukiman 5 persen dari seluruh jumlah desa di Indonesia, khususnya di daerah rawan/perbatasan; di sektor pemerintahan 40 persen dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang masih dinas aktif, sedangkan di sektor perindustrian dan pertanian minimum 10 persen dari jumlah pekerja.

b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Sasaran kemampuan ABRI pada Repelita VI tetap mengacu pada enam kemampuan pokok ABRI.

Sasaran kemampuan intelijen strategik adalah meningkatnya kemampuan deteksi dini, identifikasi serta evaluasi gejala dan perkembangan lingkungan strategik, di samping melaksanakan

XXIV/9

kegiatan lawan intelijen, lawan infiltrasi, dan lawan subversi.

Kemampuan pertahanan mencakup kemampuan pertahanan udara nasional, pemukul laut dan udara strategik, pemukul darat strategik, pertahanan wilayah, dan dasar peperangan elektronika. Sasaran kemampuan pertahanan udara nasional dapat melaksanakan deteksi dini dan mengatasi kemungkinan pelanggaran kedaulatan ataupun serangan musuh secara memadai, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Kemampuan pemukul laut dan udara strategik dapat menahan laju invasi selama mungkin di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai batas dalam medan penyanggah, serta dapat mengatasi dua daerah krisis sekaligus. Kemampuan pemukul darat strategis dapat diproyeksikan dalam waktu relatif singkat ke dua daerah krisis sekaligus untuk membantu pertahanan wilayah, dan menyelenggarakan bantuan secara berlanjut ke wilayah tersebut. Kemampuan pertahanan kewilayahan minimum dapat menindak infiltrasi dan menahan serta melokalisasi invasi musuh yang mengancam wilayahnya, serta mampu menanggulangi segala bentuk gangguan dalam negeri dalam rangka pemeliharaan stabilitas nasional. Kemampuan dasar peperangan elektronika dapat menjamin secara memadai efektivitas pancaran gelombang elektro-magnetik sendiri, baik untuk kepentingan komunikasi maupun pengendalian sistern senjata.

Sasaran kemampuan keamanan adalah meningkatnya kemampuan pengamatan wilayah dan yuridiksi nasional, khususnya daerah rawan, serta mencegah dan menindak setiap gejala yang dapat mengganggu keamanan. Sementara itu, kemampuan kamtibmas juga meningkat untuk dapat lebih menjamin dan melindungi rakyat dari gangguan keamanan dan ketertiban, serta

XXIV/10

pelanggaran hukum sehingga rakyat akan lebih merasa aman dan tenteram serta terjamin rasa keadilannya.

Sasaran kemampuan pembinaan teritorial adalah meningkatnya kemampuan membina potensi dan kekuatan teritorial darat, membina potensi maritim dan dirgantara secara lebih mantap. Di samping itu, telah meningkat pula pemanfaatan ruang wilayah untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan, serta kemampuan mengerahkan potensi dan kekuatan wilayah untuk kepentingan hankamneg.

Sasaran kemampuan sospol ABRI mencakup kemampuan umum dan kernampuan khusus. Sasaran kernampuan umum sospol ABRI adalah meningkatnya kemampuan pembinaan dan pengerahan potensi dan kekuatan sosial politik untuk mendukung pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sasaran kemampuan khusus sospol ABRI adalah meningkatnya kemampuan peran sebagai dinamisator dan pelopor, serta peran sebagai stabilisator.

Sasaran kemampuan dukungan umum ABRI adalah terselenggaranya manajemen ABRI secara modern yang didukung oleh sistem Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi (K3I) yang memadai. Di sarnping itu, meningkat pula kemampuan survei dan pemetaan antara lain dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh (inderaja).

Sasaran kekuatan personel ABRI pada akhir Repelita VI direncanakan mencapai sekitar 518 ribu. Dari jumlah tersebut, personel TNI-AD mencapai sekitar 248 ribu, TNI-AL sekitar 48 ribu, dan TNI-AU sekitar 24 ribu, serta sasaran kekuatan personel

XXIV/11

Polri sekitar 198 ribu untuk dapat mencapai 1 : 1.000 terhadap jumlah penduduk Indonesia. Adapun pegawai negeri sipil (PNS) ABRI pada akhir Repelita VI diharapkan mencapai sekitar 126 ribu. Sejalan dengan itu, kualitas dan kesejahteraan personel meningkat.

Sasaran kekuatan satuan TNI-AD adalah makin mantapnya kekuatan terpusat Komando Strategis TNI-AD (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan kekuatan kewilayahan yaitu Komando Daerah Militer (Kodam). Sasaran kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI-AD adalah meningkatnya kemampuan dan kesiapan berbagai senjata infanteri, artileri, kavaleri, serta peralatan lainnya seperti kendaraan tempur, pesawat udara dan alat angkut air.

Sasaran kekuatan TNI-AL adalah meningkatnya alutsista TNI-AL serta terpenuhinya norma perbandingan jumlah kapal yang beroperasi dan dalam pemeliharan/perbaikan dengan perbandingan 50 persen : 50 persen.

Sasaran kekuatan TNI-AU didasarkan atas pemantapan dan pembulatan satuan-satuan kekuatan TNI-AU. Sasaran kekuatan tersebut didukung dengan peningkatan kemampuan dan kesiapan alutsista TNI-AU berbagai jenis pesawat udara, radar, dan peluru kendali.

Sasaran kekuatan Polri adalah meningkatnya status beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil) menjadi Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Kota Besar (Poltabes) menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), Kepolisian Sektor (Polsek) menjadi Kepolisian Resor (Polres) dan penambahan jumlah Polsek. Sasaran

XXIV/t 2

XXIV/12

kekuatan materiil adalah meningkatnya kemampuan dan kesiapan kendaran bermotor (ranmor), peralatan khusus kepolisian, peralatan komunikasi dan elektronika (komlek), kapal patroli, pesawat udara, senjata dan amunisi dari berbagai jenis.

c. Pendukung

Sasaran kemampuan pendukung hankamneg adalah terselenggaranya manajemen hankamneg yang modern dan meningkatnya kemampuan pembinaan dan pendayagunaan wilayah negara, survei dan pemetaan nasional, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, iptek dan industri strategis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama internasional bidang hankam. Bersamaan dengan itu, berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan hankamneg dan tata ruang wilayah pertahanan sebagai bagian dari tata ruang nasional telah dapat tersusun.

2. Kebijaksanaan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan bidang hankam dalam Repelita VI, ditempuh kebijaksanaan pembangunan bidang hankam yang mencakup ratih dan linmas, ABRI, dan pendukung.

a. Ratih dan Linmas

1) Memantapkan konsepsi tentang ratih dan linmas dengan memperhatikan struktur sistem hankamneg sesuai dengan doktrin hankamneg, di samping memantapkan konsepsi dan penyelenggaraan PPBN, baik di lingkungan pendidikan,

XXIV/13

pekerjaan maupun permukiman terutama bagi generasi muda.

2) Memasyarakatkan pemahaman dan penghayatan doktrin hankamneg di lingkungan pendidikan, pekerjaan dan permukiman.

3) Menyempurnakan metode pembinaan tenaga rakyat dalam rangka ratih dan linmas serta tenaga rakyat produktif.

b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

1) Meningkatkan kesejahteraan prajurit ABRI, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil.

2) Meningkatkan kualitas kejuangan dan profesionalisme prajurit ABRI sesuai dengan perkembangan masyarakat serta iptek, baik dalam rangka mengemban fungsi sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sospol.

3) Membangun kekuatan ABRI sebagai inti kekuatan hankamneg yang diarahkan untuk mewujudkan kekuatan yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan mobilitas dan daya gempur tinggi yang mampu diproyeksikan dalam waktu relatif singkat ke segenap penjuru tanah air.

4) Memantapkan konsepsi hankamneg di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan, dengan membangun kemampuan dan kekuatan ABRI yang mampu menjamin tetap tegaknya kedaulatan RI di darat, di laut, dan di udara.

XXIV/14

5) Melanjutkan pembangunan kekuatan cadangan TNI dengan memantapkan pelatihan keprajuritan dalam rangka ratih yang secara selektif akan menjadi cadangan TNI, di samping cadangan TNI yang berasal dari anggota TNI dan Polri yang telah menyelesaikan masa bakti secara sukarela. Cadangan TNI yang meliputi peralatan, fasilitas dan jasa juga akan dibina agar dapat diikutsertakan sebagai pengganda kekuatan ABRI sewaktu-waktu diperlukan.

6) Menempatkan peran sospol ABRI sebagai keikutsertaan ABRI bersama-sama kekuatan sospol lainnya dalam penentuan kebijaksanaan nasional yang diwujudkan melalui peran serta aktif dalam mengembangkan dan membangun kehidupan demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945.

7) Meningkatkan kemampuan sospol ABRI yang dititikberatkan pada peran sebagai dinamisator dan pelopor pembangunan dengan tetap mempertahankan peran sebagai stabilisator dalam pembangunan bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

8) Bersama-sama dengan komponen pembangunan lainnya mengupayakan terselenggaranya gerakan nasional tentang disiplin nasional yang diawali dari suprastruktur politik, serta mendorong terselenggaranya penghayatan dan pengamalan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar nasional.

9) Memantapkan kemanunggalan ABRI-rakyat melalui pengembangan kemitraan dan dialog antara ABRI dan rakyat. Meningkatkan keikutsertaan ABRI dalam penanggulangan

XXIV/15

kemiskinan yang diselenggarakan antara lain melalui program AMD dan operasi bakti ABRI.

10) Meningkatkan kemampuan kamtibmas melalui peningkatan kemampuan personel dan peralatan aparat kamtibmas sehingga dapat lebih menjamin keamanan, ketertiban, serta keadilan masyarakat. Di samping itu pembinaan siskamtibmas swakarsa ditingkatkan dengan mengutamakan pencegahan dan penangkalan serta partisipasi rakyat dalam masalah keamanan dan ketertiban.

11) Memantapkan dan meningkatkan pembinaan kemampuan hankamneg dan upaya pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan hankamneg.

12) Meningkatkan kerja sama internasional di bidang hankam berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara khususnya dan kawasan Asia-Pasifik umumnya, serta dalam rangka meningkatkan peran serta ABRI dalam mewujudkan ketahanan regional yang bertumpu pada ketahanan nasional.

13) Meningkatkan kerja sama internasional di bidang hankam dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia.

14) Meningkatkan kerja sama internasional di bidang kepolisian dalam menanggulangi kejahatan internasional, saling tukar informasi, dan peningkatan kualitas personel Polri.

XXIV/16

c. Pendukung

1) Meningkatkan dan memantapkan pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, iptek dan tata ruang wilayah negara untuk mendukung penyelenggaraan hankamneg.

2) Meningkatkan pembinaan industri nasional, khususnya industri strategis untuk mendukung kepentingan hankamneg.

3) Mendorong peningkatan kerja sama lintas departemental dan lintas sektoral dalam rangka peningkatan efisiensi pendayagunaan sumber daya nasional dan dalam rangka pengaturan tata ruang wilayah pertahanan.

4) Mendorong berkembangnya riset, terutama riset terapan, dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, serta menciptakan kondisi dan peluang kerja sama dalam bidang iptek dan industri hankam.

5) Melengkapi dan menata peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan hankamneg.

3. Program Pembangunan

Berdasarkan sasaran dan kebijaksanaan tersebut di atas, program pembangunan hankam dalam Repelita VI disusun sebagai berikut:

XXIV/17

a. Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat

1) Program Kesadaran Bela Negara

Penyelenggaraan sedini mungkin PPBN yang ditempuh dengan kegiatan penyempurnaan perangkat lunak PPBN, peningkatan penyelenggaraan PPBN di lingkungan pendidikan, perintisan di lingkungan pekerjaan dan dilingkungan permukiman dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara, bekerja sama dengan departemen dan instansi terkait. PPBN dilaksanakan secara terintegrasi dalam paket-paket kegiatan P4 dan dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, di samping peningkatan kualitas dosen kewiraan dan pembentukan tenaga inti penatar PPBN.

2) Program Penyiapan Kekuatan Rakyat

Pembinaan kemampuan ratih ditujukan pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara dengan mewujudkan undang-undang tentang ratih dan undang-undang tentang linmas beserta peraturan perundang-undangan jabarannya, serta penataan ratih yang bersumber dari hansip/wankamra, menwa, dan satpam. Pengorganisasian dan pelatihan ratih untuk mewujudkan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan departemen dan instansi terkait.

Pembinaan linmas ditujukan pada terwujudnya kemampuan dan ketahanan masyarakat serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya aktif menanggulangi akibat malapetaka yang

XXIV/18

ditimbulkan oleh perang, bencana alam dan bencana lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan konsepsi linmas dan penataan linmas yang bersumber dari PMI, Basarnas dan Bakornas PB melalui kerja sama dengan departemen dan instansi terkait. Di samping itu, dilaksanakan pembinaan administrasi veteran dan cacat veteran. Veteran dapat dijadikan cadangan TNI, sedangkan pembinaan cacat veteran dimaksudkan untuk membina dan memberikan bekal keterampilan agar tetap dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Untuk mewujudkan terbentuknya ratih dan linmas tersebut, undang-undang tentang ratih dan undang-undang tentang linmas harus sudah dapat diselesaikan.

b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

1) Program Kewilayahan

Program kewilayahan meliputi kegiatan penyempurnaan doktrin, petunjuk lapangan, dan pengorganisasian sospol ABRI serta peningkatan profesionalisme melalui penguasaan iptek. Di samping itu, dilaksanakan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan sospol ABRI dengan metode sistem pembinaan pelatihan ABRI serta pemasyarakatan dwifungsi ABRI dan dialog antara ABRI dan masyarakat, khususnya generasi muda dan cendekiawan secara berjenjang dan berlanjut. Untuk meningkatkan kualitas peran sospol ABRI, dilakukan penyiapan kader sedini mungkin, Penyempurnaan sistem seleksi, dan pembinaan secara terus menerus terhadap karyawan ABRI, terutama para anggota fraksi ABRI pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan fungsi sospol ABRI

XXIV/19

diarahkan agar senantiasa mengikuti dan menampung dinamika perkembangan dan tuntutan serta aspirasi masyarakat.

Pembinaan kemampuan teritorial ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatan aparatur teritorial melalui penyempurnaan perangkat lunak, peningkatan kuantitas dan kualitas personel teritorial darat, khususnya koramil di tingkat kecamatan dan bintara pembina desa (babinsa) di tiap desa. Di samping itu, dilaksanakan peningkatan penyelenggaraan bakti ABRI secara lebih luas dan lebih dalam untuk ikut menunjang pembangunan nasional dan mendorong pembangunan daerah serta penanggulangan kemiskinan dalam rangka memelihara kemanunggalan ABRI rakyat yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terpadu dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan penyelenggaraan pembinaan potensi maritim dan dirgantara dilaksanakan secara lebih intensif melalui kegiatan pemantapan konsepsi dan pembinaan potensi daerah bersama-sama dengan unsur teritorial darat. Sedangkan pembinaan kamtibmas dilaksanakan lebih intensif dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan siskamtibmas swakarsa.

2) Program Kekuatan

Program pembangunan kekuatan ABRI mencakup intelijen strategis, bala pertahanan keamanan terpusat (balahankampus), bala pertahanan keamanan wilayah (balahankamwil), dan bala cadangan (balacad).

XXIV/20

Pembangunan kekuatan intelijen strategik meliputi pendidikan dan pelatihan personel, pengadaan dan rehabilitasi peralatan untuk penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan. Pembangunan kekuatan balahankampus mencakup pertahanan udara nasional dan satuan-satuan strategis. Dalam rangka pembangunan pertahanan udara nasional kegiatannya menitikberatkan pada pengembangan sistern deteksi dini dan sistem senjata pertahanan udara. Sementara itu, pembangunan kekuatan PPRC mencakup pembulatan dan pemantapan satuan PPRC TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU. Program pembangunan kekuatan balahankamwil meliputi pembulatan dan pemantapan satuan operasi kewilayahan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan Polri. Program bala cadangan mencakup pembentukan bala cadangan TNI di delapan Kodam.

a) TNI-AD

TNI-AD menyelenggarakan pengadaan personel militer sekitar 54 ribu orang dan PNS sekitar 28 ribu orang sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pembangunan materiil TNI-AD mencakup pengadaan kaporlap, alat penddikan huru hara (aldakhura), serta penggantian/pengadaan dan rehabilitasi peralatan senjata, sejumlah kendaraan tempur, radar, materiil artileri dan zeni, pesawat udara, alat angkut air, kendaraan bermotor, payung udara, peralatan komunikasi dan elektronika (komlek), dan peralatan optik.

Pembangunan sarana clan prasarana pendukung, baik untuk menunjang kegiatan operasional maupun dalam rangka kesejahteraan prajurit, ditingkatkan.

XXIV/21

b) TNI-AL

TNI-AL menyelenggarakan pengadaan personel militer sekitar 23 ribu orang dan penyesuaian jumlah PNS untuk dapat mencapai sasaran kekuatan sekitar 18 ribu orang.

Pembangunan materiil TNI-AL meliputi pengadaan dan rekondisi kapal berbagai jenis KRI dan pengadaan KAL, serta penghapusan kapal yang sudah berusia tua. Di samping itu, pemeliharaan/perbaikan kapal-kapal KRI dan KAL diupayakan rata-rata enam kapal per tahun dari berbagai jenis, serta dilaksanakan pula pengadaan dan pemeliharaan sejumlah pesawat udara patroli maritim.

Kecuali hal tersebut di atas diupayakan pembentukan satu BTP marinir dan beberapa satuan setingkat batalyon (SSY) satuan pertahanan darat pangkalan (sathanratlan) serta dilaksanakan pula pengembangan beberapa pangkalan TNI-AL termasuk berbagai fasilitas sehingga dapat mendukung kegiatan operasional alutsista TNI-AL.

c) TNI-AU

TNI-AU menyelenggarakan pemantapan dan pembulatan satuan-satuan TNI-AU, baik mencakup personel, materiil maupun fasilitasnya. Pengadaan personel TNI-AU diprogramkan sekitar 6 ribu orang militer dan 5 ribu PNS sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

XXIV/22

Pembangunan materiil TNI-AU mencakup pengadaan sejumlah pesawat udara untuk menggantikan pesawat yang sudah tua dan melengkapi skadron, serta melaksanakan Service Life Extention Program (SLEP) pesawat C-130. Untuk meningkatkan kemampuan sishanudnas, diprogramkan pengadaan radar GCI/EW dan Multi Role Operation Center (MROC), serta rudal pertahanan udara (hanud).

Untuk mendukung penggelaran kekuatan TNI-AU ke luar Jawa, dikembangkan sejumlah pangkalan TNI-AU dan ditingkatkan fasilitas pemeliharaan pesawat.

d) PoIri

Polri menyelenggarakan pengadaan personel Polri sekitar 50 ribu orang dan PNS sekitar 5 ribu sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

Pembangunan materiil Polri mencakup pengadaan kendaraan umum dan kendaraan khusus, peralatan khusus kepolisian dari berbagai jenis, sejumlah pesawat udara, serta senjata dan amunisi berbagai ukuran dan pengadaan sejumlah satwa.

Untuk keperluan komunikasi yang sangat vital bagi Polri, direncanakan pengadaan sejumlah peralatan komunikasi dari berbagai jenis/tipe. Sementara itu, untuk pengamanan di laut masih diperlukan pengadaan sejumlah kapal patroli dari kelas A, B, C, dan kelas yang non standar. Di samping itu, pembangunan pangkalan dalam rangka menunjang kegiatan operasional serta kesejahteraan prajurit ditingkatkan.

XXIV/23

c. Program Dukungan Umum

Program dukungan umum ABRI meliputi pembangunan sumber daya manusia, sistem K31, fasilitas pendidikan dan pelatihan, survai dan pemetaan ABRI, serta administrasi umum.

Pembangunan sumber daya manusia ABRI diawali dengan pengkajian mendalam untuk dapat mengembangkan sistem dan metode pendidikan serta pelatihan bagi personel ABRI yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan iptek. Untuk itu, pembangunannya dilaksanakan dengan mengutamakan pengembangan kemampuan lembaga pendidikan dan pelatihan ABRI serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri.

Pembangunan sistern K31 meliputi pengadaan peralatan sistem K31 untuk melengkapi kebutuhan ruang operasi pusat komando dan pengendalian (rupuskodal) Mabes ABRI, angkatan dan Polri serta komando utama dan satuan operasi ABRI.

Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan menambah kapasitas agar mampu menampung masukan personel sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengembangan sistem manajemen ABRI meliputi administrasi personel dan logistik.

Peningkatan kesejahteraan prajurit, terutama menyangkut perumahan/permukiman prajurit, perlengkapan perseorangan (kapor), dan perlengkapan perseorangan lapangan (kaporlap), serta sarana dan prasarana kesehatan.

XXIV/24

d. Pendukung

1) Program Pembinaan Sumber Daya Alam, Buatan, dan Wilayah Negara

Berbagai kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam mencakup sumber energi dan mineral, hutan dan tanaman pangan, dan sumber daya alam lain, dilaksanakan untuk mendukung kepentingan hankamneg. Selain itu, dilaksanakan pula pembinaan sumber daya buatan untuk kepentingan hankamneg mencakup pembangkit tenaga listrik, bendungan, dan sebagainya. Pembinaan sumber daya alam dan buatan, di samping untuk mendukung terwujudnya logistik wilayah dan bahan cadangan materiil strategis, juga ditujukan untuk keperluan hal-hal strategis lainnya melalui suatu sistem pembinaan yang terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait.

Tata ruang wilayah pertahanan keamanan negara disiapkan dan disusun yang mencakup wilayah pertahanan darat, laut, dan dirgantara secara serasi sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat Kodim. Sedangkan survei dan pemetaan nasional dalam rangka penentuan batas-batas wilayah kedaulatan negara diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan peta-peta, dan dalam rangka membina sistem informasi geogratis (SIG) nasional.

2) Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendukung Hankamneg

Kemampuan iptek hankamneg ditingkatkan melalui kerja sama litbang dengan departemen, lembaga Pemerintah non

XXIV/25

departemen dan industri strategis, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang kebutuhan Hankamneg sesuai perkembangan iptek.

Pembinaan terhadap sarana dan prasarana nasional lainnya, seperti jalan raya, sarana angkutan darat/laut/udara, fasilitas pelabuhan udara dan laut, fasilitas pemeliharaan, telekomunikasi, dan media massa adalah dalam rangka kepentingan hankamneg.

Menyelenggarakan pembinaan manajemen hankamneg melalui pengkajian, penerapan, dan evaluasi serta kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hankamneg agar dapat dicapai hasil yang optimum.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang disiapkan antara lain RUU Keselamatan Nasional, RUU Ratih, RUU Linmas, RUU Mobilisasi dan Demobilisasi, RUU Survei dan Pemetaan Nasional, RUU Wilayah Negara, RUU Peradilan dan Keodituriatan Militer, dan RUU Disiplin Prajurit ABRI. Di samping itu, juga dilaksanakan pembinaan aparatur hukum melalui pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan sarana dan prasarana hukum terutama yang berkaitan dengan peradilan militer.

Kerja sama internasional dalam bidang pertahanan keamanan diselenggarakan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional dan ketertiban dunia serta dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

XXIV/26

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN KEEMPAT REPELITA VI

Pembangunan segenap komponen hankamneg pada Repelita VI sebagai awal PJP II yang mencakup komponen ratih dan linmas, ABRI, dan pendukung dilaksanakan dengan lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen hankamneg tersebut diawali dengan penataan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran UU Nomor 20 Tahun 1982 dan beberapa peraturan yang terkait. Selanjutnya untuk komponen dasar dan khusus telah dirintis pembentukan satuan-satuan ratih dan linmas yang bersumber dari unsur-unsur yang telah ada di masyarakat. Untuk komponen inti yaitu ABRI dilakukan pemantapan satuan-satuan yang belum standard dan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk komponen pendukung yang rnencakup spektrum yang lebih luas dititikberatkan pada upaya inventarisasi/ pendataan dan penyiapan berbagai perangkat lunak. Dengan demikian pembangunan hankam telah mencakup segenap komponen kekuatan hankamneg, dengan bobot intensitasnya pada pembangunan komponen inti yaitu ABRI.

Pelaksanaan program-program pembangunan bidang hankamneg sampai dengan tahun keempat Repelita VI yang mecakup kemampuan dan kekuatan masing-masing komponen hankamneg pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Ratih dan Linmas

Pembangunan ratih dan linmas dilaksanakan melalui dua pro-gram, yaitu prograrn kesadaran bela negara dan program penyiapan

XXIV/27

kekuatan rakyat. Sejak awal Repelita VI melalui kerjasama dengan depatemen dan instansi terkait, telah dirintis penyusunan perangkat lunak PPBN dalam bentuk materi P-4 dan mulai tahun 1995/96 telah masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Sejak tahun 1996/97 telah dimulai pelaksanaan PPBN di lingkungan pendidikan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: penyiapan modul penataran PPBN bagi pelajar dan mahasiswa di luar negeri; penyusunan buku pedoman PPBN bagi pramuka; penataran tenaga inti PPBN bagi guru-guru SD, SLTP, dan SLTA yang telah mencapai 3.300 orang; peningkatan penyelenggaraan gerakan disiplin nasional; penyebarluasan penyelenggaraan penghayatan dan pengamalan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar nasional; serta penyediaan personel sebagai tenaga inti penatar PPBN dan dosen kewiraan. Khususnya bagi pelajar di Timor Timur dalam rangka meningkatkan rasa berbangsa dan bernegara diberikan penataran khusus bagi tenaga guru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lemhannas.

Pelaksanaan PPBN di lingkungan pekerjaan dilakukan antara lain melalui penyempurnaan berbagai perangkat lunak PPBN yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Penataran PPBN di berbagai departemen/instansi, ormas, dan orsospol telah diberikan kepada lebih dari 1000 orang. Disamping itu, dilaksanakan pula uji coba pedoman PPBN serta lomba karya tulis tentang bela negara di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA dan Pramuka. Pelaksanaan PPBN di lingkungan permukiman dilakukan antara lain melalui penyebarluasan PPBN melalui TVRI, penggandaan buku pedoman AMD bidang bela negara, dan penataran kader bela negara di perdesaan yang telah diselenggarakan di seluruh Kodam.

XXIV/28

Ratih sebagairnana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Sampai tahun keempat Repelita VI pelaksanaan pelatihan dan pengorganisasian ratih minimal satu SSK di dua kompartemen strategis di Jawa belum dapat terwujud. Namun demikian hansip/wanra termasuk Menwa sebagai unsur calon ratih telah terbina cukup merata di seluruh daerah. Secara terbatas hansip/wanra telah rnemiliki kemampuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi ratih, sehingga dapat dijadikan cikal-bakal ratih di masa mendatang.

Dalam rangka pembangunan linmas, beberapa aspek kemampuan linmas yang telah ada dan berfungsi dengan baik di masyarakat, belum dikoordinasikan dalam satu sistem linmas yang utuh. Hal ini disebabkan antara lain karena perangkat peraturan perundang-undangannya sendiri belum siap sehingga masih menggunakan pola dan sistem pembinaan sendiri-sendiri. Organisasi kemasyarakatan seperti Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PB), PMI dan rumahrumah sakit merupakan unit kegiatan yang dapat dipadukan sebagai suatu kesatuan linmas. Mulai tahun 1995/96 telah selesai dilaksanakan pelatihan kernampuan linmas dilingkungan departemen/instansi melalui paket pendidikan dan pelatihan fungsional. Sejak tahun 1994/95 dalam rangka pembinaan kekuatan Linmas dilaksanakan pemberian asistensi oleh Dephankam/ABRI kepada Depdagri untuk penyusunan konsep penataran serta kurikulum pendidikan dan pelatihan Linmas.

XXIV/29

Dalam rangka pembinaan ratih dan linmas yang lebih mantap, sejak Repelita V dan dilanjutkan dalam Repelita VI telah diupayakan penyelesaian peraturan perundang-undangan tentang ratih dan linmas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pada tahun 1996/97 mulai dilaksanakan pendataan calon ratih yang bersumber dari hansip/wanra. RUU Ratih telah sampai pada tahap pembahasan akhir, sedangkan konsep penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan masih terus diupayakan. Sementara itu, RUU linmas sudah dalam tahap penyelesaian pokok-pokok pikiran dan naskah akademiknya.

Penyelenggaraan pembinaan administrasi veteran dan cacat veteran dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pendataan dan komputerisasi serta pembinaan administrasi veteran dan cacat veteran. Veteran dapat dijadikan cadangan TNI, sedangkan pembinaan cacat veteran dimaksudkan untuk membina dan memberikan bekal ketrampilan agar tetap dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Disamping itu, telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan peraturan-peraturan lain sebagai jabaran dari UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi sebagai penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1967 dan PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran. Sementara itu, sejak tahun 1995/96 telah dilaksanakan penelitian dan penyaringan administrasi veteran serta pemberian gelar dan tanda penghargaan kepada mantan anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) di pusat dan daerah, pemberian gelar kehormatan veteran RI kepada pejuang perintis integrasi Timor Timur, serta peningkatan fasilitas perawatan bagi para penyandang cacat veteran. Kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun 1998/99.

XXIV/30

Dalam rangka meningkatkan disiplin nasional, sejak beberapa tahun terakhir dilaksanakan adanya suatu gerakan disiplin nasional (GDN) yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Gerakan yang semula difokuskan pada kota-kota besar, mulai tahun 1997/98 dan 1998/99 lebih ditingkatkan intensitasnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diharapkan kesadaran dan disiplin masyarakat meningkat khususnya dalam rangka menghadapi berbagai perkembangan dan pengaruh globalisasi. Dalarn tahun terakhir Repelita VI untuk menunjang gerakan ini sampai di daerah-daerah disediakan dana dalam Inpres Dati I dan Dati II.

2. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pembangunan ABRI sebagai inti kekuatan hankamneg diarahkan kepada pembentukan postur ABRI yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan kualitas dan mobilitas tinggi serta mampu dalam waktu relatif singkat diproyeksikan (ditugaskan) ke seluruh penjuru tanah air dan dalam keadaan darurat kemampuan dan kekuatannya dapat cepat dikembangkan.

Pembangunan ABRI ditujukan kepada peningkatan 6 kemam-puan pokok ABRI dalam rangka perwujudan sishankamrata dan peningkatan kualitas peran sosial politik. ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pencapaian 6 kemampuan pokok tersebut di atas, ditempuh melalui program kewilayahan, program kekuatan, dan program dukungan umum.

Modernisasi ABRI dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas personel ABRI serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, pertama-tama kesejahteraan personel ditingkatkan yang diiringi dengan

XXIV/31

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta dengan pemenuhan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras sesuai dengan perkembangan iptek dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar prajurit ABRI, telah dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi rumah dan asrama tidak layak huni. Sampai tahun keempat Repelita VI secara keseluruhan mencapai 27.613 KK atau sekitar 88,0 persen dari sasaran (31.213 KK) dengan luas bangunan 1.294.672 rn2 atau sekitar 90,0 persen dari sasaran ( 1.438.959 m2) (Tabel XXIV-1). Sedangkan untuk tahun 1998/99 direncanakan akan dilaksanakan sekitar 8.091 KK dengan luas bangunan sekitar 230.000 rn2. Dengan demikian pelaksanaan sampai akhir Repelita VI diperkirakan dapat melampaui sasaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu lebih dari 35.000 KK (114,0 persen dari sasaran) dan luas bangunan sekitar 1.500.000 m2 (106,0 persen dari sasaran).

a. Program Kewilayahan

Program kewilayahan dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu sosial politik ABRI dan teritorial. Dalam pelaksanaan kegiatan sosial politik ABRI tetap berpijak pada upaya peningkatan peran sebagai dinamisator dan pelopor dalarn pembangunan serta tetap mempertahankan peran sebagai stabilisator dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan majemuk serta dalam proses transisi menuju masyarakat modern, menuntut peran sosial politik ABRI yang makin berkualitas. Lebih-lebih lagi dengan makin derasnya arus

XXIV/32

globalisasi, keterbukaan, dan pengaruh demokratisasi, maka berbagai pemikiran mengenai perubahan dalam paradigma pembangunan muncul baik yang konstitusional maupun yang radikal, sehingga memerlukan kewaspadaan dalam strategi pelaksanaan sosial politik ABRI.

Untuk meningkatkan kualitas peran sosial politik ABRI dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: pemantapan konsep sospol ABRI, peningkatan kualitas SDM, penciptaan kondisi yang mendukung melalui keterbukaan dan mekanisme dialog antara ABRI dan masyarakat, serta pengembangan kemampuan yang semakin peka untuk mengantisipasi berbagai perkembangan di masyarakat. Disamping itu, diupayakan pula pemenuhan dan penyempurnaan perangkat lunak, pelaksanaan pengkajian tentang peran ABRI dalam tatanan politik nasional, strategi kaderisasi calon anggota legislatif dan karyawan ABRI, serta penyempurnaan kurikulum pendidikan di bidang sosial, politik, dan budaya pada setiap jenis pendidikan di lingkungan ABRI.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kemajuan dalam pembangunan politik, telah dilakukan penyesuaian jumlah anggota Fraksi ABRI DPR-Rl dari 100 orang menjadi 75 orang. Sementara itu, kekaryaan ABRI sebagai salah satu bentuk implementasi dari fungsi sosial-politik ABRI diupayakan terus meningkat kualitasnya. Sampai tahun keempat Repelita V1 jumlah karyawan ABRI yang bertugas di lingkungan non Hankam/ABRI mencapai sekitar 12.000 orang, baik yang bertugas di Pusat maupun di Daerah (Tabel XXIV-2). Jumlah tersebut diperkirakan tidak akan terlalu jauh berbeda sampai akhir Repelita VI.

XXIV/33

Pelaksanaan program teritorial sampai tahun keempat Repelita VI diupayakan terus meningkat. Dalam upaya menjaga terpeliharanya ruang, alat, dan kondisi (RAK) juang dalam rangka sishankamrata, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain tugas pembimbingan terhadap masyarakat khususnya masyarakat perdesaan dalam program pengentasan kemiskinan dan berbagai operasi bhakti dalam rangka kemanunggalan ABRI-rakyat.

Sampai dengan tahun.keempat Repelita VI telah dilaksanakan 78 kali kegiatan ABRI Manunggal yang meliputi : AMD, Manunggal KB, Manunggal Aksara, operasi bakti lainnya, dan Surya Bhaskara Jaya dari rencana 96 kali atau mencapai 81,25 persen (Tabel XXIV-3). Untuk tahun 1998/99 direncanakan akan dilaksanakan kegiatan AMD skala besar yaitu di daerah Aceh, Bengkulu, Lampung, DKI, Jawa Timur, Kalimantan Barat/ -Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah; serta AMD yang berskala kecil di 10 Kodam dan 6 kali Operasi Surya Baskara Jaya. Sehingga sampai akhir Repelita VI jumlah kegiatan AMD menjadi sebanyak 101 kali atau 105 persen dari sasaran yang ditetapkan.

Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan operasi teritorial di beberapa daerah rawan yang menunjukkan hasil baik terutama di daerah Timor-Timur, Irian Jaya, dan Aceh sehingga aktivitas gangguan pengacau keamanan (GPK) makin terbatas. Kegiatan ini direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 1998/99 dan tahun-tahun selanjutnya sampai tercipta kondisi sosial politik dan keamanan yang sama dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Kegiatan tersebut juga mencakup upaya peningkatan peran ABRI dalam pembangunan khususnya dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta upaya pengentasan kemiskinan.

XXIV/34

Dalam rangka pemantapan pembinaan dan pengembangan segenap kekuatan nasional, pada tahun 1995 telah dilaksanakan kegiatan Arung Samudera dan pada tahun 1996 sebagai tahun kedirgantaraan juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain Pelangi Nusantara dan berbagai lomba keterampilan bidang kedirgantaraan, serta partisipasi aktif dalam pameran kedirgantaraan (Indonesia Airshow 1996).

b. Program Kekuatan

Pembangunan kekuatan ABRI mencakup pembangunan kekuatan intelijen strategik, bala pertahanan keamanan terpusat (balahankampus), bala pertahanan keamanan kewilayahan (balahankamwil), dan bala cadangan (balacad).

Kemampuan intelijen strategik, telah berkembang cukup baik meskipun masih terbatas. Intelijen strategik dititikberatkan pada kegiatan evaluasi kondisi lingkungan strategik secara terus menerus sebagai upaya untuk melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mendukung kegiatan tersebut, antara lain telah dilaksanakan peningkatan kualitas personel dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan pembinaan kondisi sospol melalui penyempurnaan perangkat lunak dan pemenuhan berbagai perangkat keras. Sejak awal Repelita VI telah dilakukan penataan organisasi intelijen ABRI dan dilengkapi berbagai perangkat terutama peralatan komunikasi dan peralatan khusus intelijen, termasuk di dalamnya pemanfaatan jaringan internet untuk kegiatan penangkalan berita-berita negatif tentang Indonesia.

XXIV/35

Gejolak ekonomi dan moneter yang terjadi menjelang berakhirnya tahun keempat Repelita VI, mengakibatkan Hankam/ABRI perlu melakukan berbagai penyesuaian dan melakukan penjadwalan kembali pengadaan peralatan utama Hankam/ABRI baik yang telah terkontrak maupun yang dalam proses pengadaan seperti kapal selam, pesawat terbang, kendaraan tempur, kendaraan taktis, senjata, dan peralatan lainnya. Namun demikian, tetap diupayakan semaksimal mungkin kesiapan operasional alut Hankam/ABRI yang telah dimilikinya. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1997/98 dilakukan berbagai penyesuaian yang berkaitan dengan pengeluaran pembangunan dan rutin, seperti mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang perlu dan bersifat seremonial, perjalanan dinas seminar dan sejenisnya. Mulai tahun 1998/99 direncanakan akan dilakukan upaya optimasi dalam kegiatan intelijen khususnya menyangkut pengurangan pos-pos Atase Pertahanan (Athan) di luar negeri.

Pembangunan balahankampus oleh Mabes ABRI dilaksanakan dengan menyempurnakan sistem pembinaan kemampuan pertahanan udara nasional dalam rangka pemantapan pola operasi pertahanan dan petunjuk operasi pertahanan udara nasional. Kegiatan lain yang dilaksanakan selama Repelita VI adalah penyempurnaan sistem pembinaan dan penggunaan kekuatan pemukul strategis, peperangan elektronika, dan pembangunan sistem K31 yang dapat menjangkau Mabes Angkatan/Polri dan komando-komando utama operasional ABRI.

Pembangunan balahankampus TNI-AD terutama ditujukan untuk meningkatkan kesiapan serta kemampuan Kostrad dan Kopassus. Dalam Repelita VI telah dilakukan pengembangan organisasi Kopassus dengan penataan kekuatan terpusat antara lain

XXIV/36

pengisian personel, perlengkapan, dan peralatan untuk 5 Grup Kopassus. Untuk meningkatkan kemampuan satuan-satuan Kostrad, telah dilaksanakan pengadaan kendaraan-kendaraan tempur seperti jenis Scorpion dan Panhard. Untuk mendukung kemampuan Penerbad, telah ditambah kekuatan pesawat terbang dan sedang diproses pengadaan helikopter jenis MI-17-1V dari Rusia. Sementara itu, untuk meningkatkan mobilitas pasukan sampai tahun keempat Repelita VI telah diadakan kendaraan taktis dari Jerman dan mulai diproses pengadaan kendaraan taktis dari Korea Selatan. Demikian pula diupayakan pengadaan berbagai peralatan khusus Kostrad/Kopassus, alat angkut air, payung udara orang (PUO), dan peralatan lainnya. Disamping itu, juga telah dilaksanakan pembangunan berbagai fasilitas pangkalan berupa pembangunan perurnahan prajurit dan fasilitas lapangan tembak guna meningkatkan kemampuan satuan-satuan tempur infanteri TNI-AD. Pada tahun 1998/99 kegiatan tersebut akan dilanjutkan terutama dengan melengkapi peralatan perseorangan untuk keperluan operasi dan latihan, baik yang menyangkut senjata, amunisi, kendaraan taktis, dan peralatan khusus lainnya, disamping pengadaan pesawat Casa C-212 dari PT.IPTN.

Pembangunan balahankampus TNI-AL terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Marinir dengan peralatannya, kapal-kapal perang, dan pesawat udara. Dalam rangka mengoptimalkan upaya hankamneg di laut, sampai tahun keempat Repelita VI secara keseluruhan (39 buah) kapal yang berasal dari pengadaan eks Jerman telah masuk dalam jajaran TNI-AL. Pengadaan kapal- kapal patroli cepat hasil produksi PT PAL Indonesia juga telah memperkuat armada TNI-AL. Diharapkan pada tahun 1998/99 kekuatan tersebut akan bertambah dengan akan selesainya proses pengadaan 4 kapal patroli cepat jenis FPB-57 dari

XXIV/37

PT PAL Indonesia. Untuk meningkatkan kemampuan kapal-kapal selam, telah dilaksanakan overhaul KRI Cakra di PT PAL Indonesia sedangkan pelaksanaan overhaul KRI Nanggala direncanakan akan selesai pada akhir tahun 1998/99, juga sedang disiapkan pengadaan 4 kapal selam jenis U-206 dari Jerman.

Untuk meningkatkan kemampuan angkutan Iogistik, patroli maritim dan intai taktis, pada tahun 1997/98 telah diterima 2 unit pesawat Casa C-212 produksi PT IPTN dan dilanjutkan proses pengadaan 6 unit pesawat patroli maritim jenis Casa C-212 MPA dan 3 unit BO-105 dari PT IPTN yang direncanakan akan dapat diserahkan pada akhir tahun 1998/99. Disamping itu, telah dilaksanakan pengadaan 20 pesawat Nomad eks Australia. Pada tahun 1998/99 TNI-AL merencanakan untuk melanjutkan berbagai proyek pengadaan/perbaikan kapal dan pesawat terbang untuk meningkatkan kesiapan operasional, seperti melengkapi peralatan komunikasi kapal, overhaul kapal selam, overhaul kapal atas air, serta melanjutkan pengadaan kapal jenis Caraka Jaya III hasil produksi dalam negeri.

Pembangunan balahankampus TNI-AU ditujukan untuk peningkatan kemampuan satuan-satuan operasi dan pertahanan udara serta Pasukan Khas TNI-AU. Dalam rangka itu ditingkatkan upaya pemantapan satuan-satuan TNI-AU yang mencakup skadron-skadron udara antara lain pesawat C-130 Hercules, A-4 Skyhawk, F-5 Tiger 11, Fokker F-27, helikopter, satuan-satuan pemeliharaan, dan satuan-satuan radar pertahanan udara. Sebagai kelanjutan dari rencana pemantapan kemampuan ternpur taktis pada tahun. 1997/98 telah diterima pada tahap pertama 24 pesawat Hawk 100/200 dari Inggris. Pesawat-pesawat tempur jenis ini akan ditempatkan di Lanud Pakan Baru dan Pontianak. Untuk meningkatkan

XXIV/38

kemampuan pemukul strategis dan pertahanan udara, telah dijajaki kemungkinan pengadaan peralatan untuk pertahanan udara dan peralatan lainnya antara lain dari negara Rusia. Dalam upaya memperpanjang usia pakai pesawat-pesawat terbang TNI-AU, dilaksanakan kegiatan SLEP (Service Life Extention Program), upgrading, dan sejenisnya untuk pesawat-pesawat: F-5E/F Tiger II, A-4 Sky Hawk, dan C-130 Hercules. Pada tahun 1998/99 mulai diproses program perbaikan (Falcon Up) terhadap 10 pesawat tempur F-16 dan helikopter Puma SA-330 dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mencegah terjadinya kerusakan yang fatal. Pada tahun 1998/99 sebanyak 16 pesawat Hawk 100/200 hasil pengadaan tahap II akan masuk dalam jajaran TNI -AU, sedangkan proses pengadaan pesawat-pesawat hasil produksi dalam negeri seperti CN-235 MPA dan Super Puma AS-332 dilanjutkan dalam upaya mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan keamanan.

Pembangunan balahankampus Polri mencakup peningkatan kemampuan satuan-satuan Brimob, Korps Reserse, Satuan Polisi Air dan Udara. Untuk meningkatkan kemampuan Brimob, telah dilaksanakan pemekaran satuan Brimob dan melengkapinya dengan berbagai peralatan khusus Brimob seperti kendaraan huru-hara, peralatan penjinak bahan peledak, persenjataan khusus, dan peralatan lainnya. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan Reserse, telah dilaksanakan penarnbahan jumlah peralatan laboratorium kriminal (labkrim), crime detection devices, dan peralatan khusus lainnya. Kemampuan Satuan Polisi Air juga ditingkatkan dengan pengadaan kapal-kapal patroli cepat jenis baru baik dari Perancis, produksi PT. PAL Indonesia jenis FPB-28, dan produksi galangan kapal dalam negeri lainnya. Disamping itu, telah pula dilaksanakan pengadaan beberapa pesawat jenis : BO

XXIV/39

105 dan Casa C-212 dari PT IPTN dalam rangka meningkatkan kemampuan satuan Polisi Udara. Pada tahun 1998/99 direncanakan untuk melanjutkan pengadaan beberapa peralatan produksi dalam negeri seperti halnya kapal patroli jenis FPB-28, pesawat terbang jenis Casa C-212, senjata, kendaraan bermotor dan kendaraan taktis, serta pengadaan kendaraan pengendalian huru-hara khususnya jenis BTR-40 eks TNI-AD hasil retrofit.

Pembangunan balahankamwil oleh Mabes ABRI yang merupakan instansi pembina dan pengguna kekuatan ABRI, dilaksanakan melalui kegiatan pemantapan pola-pola operasi keamanan dan penyiapan perangkat lunak yang berkaitan dengan petunjuk operasi keamanan, khususnya di kawasan barat Indonesia.

Pembangunan balahankamwil TNI-AD mencakup pemba-ngunan satuan-satuan kewilayahan di 10 Kodam, baik pembangunan materiil maupun pembangunan fasilitas pangkalan, fasilitas pendidikan dan latihan, serta sarana dan prasarana lainnya. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah dilaksanakan pengadaan materiil antara lain kendaraan bermotor berbagai jenis yang meliputi roda dua dan roda empat, alat angkut air, dan peralatan lainnya yang meliputi perlengkapan perseorangan dan satuan. Berbagai fasilitas pangkalan juga telah dibangun antara lain mencakup konstruksi berbagai tipe perumahan/kantor seluas lebih dari 100 ribu meter persegi dan telah dilanjutkan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 14.446 KK dengan luas bangunan 601.908 m2, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Pada tahun 1998/99 kegiatan rehabilitasi akan dilanjutkan dengan sasaran sekitar 3.000 KK dengan luas bangunan sekitar 110.000 m2.

XXIV/40

Pembangunan balahankamwil TNI-AL terutama dilaksanakan dalam upaya melengkapi dan memantapkan penyelenggaraan perta -hanan keamanan wilayah laut, baik di kawasan barat maupun timur Indonesia. Sejak tahun 1992/93 TNI-AL telah berhasil menangkap kapal-kapal nelayan asing sebanyak 359 buah yang tidak hanya berasal dari negara-negara tetangga dan Asia, akan tetapi ada juga yang berasal dari Arnerika Selatan (Tabel XXIV-4). Upaya penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan keamanan wilayah laut dilaksanakan dengan melengkapi berbagai perangkat lunak. Untuk itu, dalam tahun keempat Repelita VI telah diadakan penambahan kendaraan air dan kapal motor untuk patroli lengkap dengan peralatannya dan ditempatkan di pangkalan-pangkalan TNI-AL. Disamping itu telah dilakukan rehabilitasi fasilitas pangkalan yang meliputi Lanal klas A, Lanal klas B, Lanal klas C, dan Lanudal serta pengerukan alur di Surabaya seluas 128.000 m3. Pembangunan Lantamal Teluk Ratai yang dimulai sejak tahun 1982 dilanjutkan dengan pembangunan kawasan inti sehingga pada akhir Repelita VI dapat menampung kapal-kapal jenis fregat dan kapal -kapal patroli lainnya. Sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun 1995/96, maka dalam rangka menampung kegiatan operasi kapal-kapal PFK (Parchim, Frosch, dan Kondor) eks Jerman sejak tahun 1996/97 dilaksanakan perbaikan dan rehabilitasi 10 Lanal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1997/98 dilaksanakan penataan perangkat lunak untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi pada badan pelaksana pusat dan badan pelayanan pusat. Kegiatan rehabilitasi perumahan yang tidak layak huni sampai tahun keempat Repelita VI mencapai 2.450 KK dengan luas bangunan 140.908 m2. Pada tahun 1998/99 kegiatan rehabilitasi dilanjutkan dengan sasaran sekitar 600 KK dengan luas bangunan sekitar 22.000 m2.

XXIV/41

Pembangunan balahankamwil TNI-AU meliputi Komando Operasi TNI-AU I (Barat) dan 11 (Timur) serta Kohanudnas. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pertahanan keamanan wilayah udara, sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah dilaksanakan berbagai kegiatan pemantapan satuan-satuan untuk meningkatkan kesiapan satuan-satuan yang berada di bawah komando utama tersebut, antara lain telah dilakukan penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan keamanan wilayah udara. Kegiatan perbaikan dan rehabilitasi 15 Lanud dilanjutkan termasuk diantaranya Lanud Supadio (Pontianak) dan Pakanbaru yang akan dijadikan sebagai pangkalan pesawat-pesawat Hawk 100/200, serta penataan Lanud Husein Sastranegara yang dimulai sejak tahun 1995/96 dalam rangka mendukung kepentingan pengembangan fasilitas produksi PT.IPTN. Disamping itu, telah dilaksanakan pula berbagai kegiatan perbaikan dan rehabilitasi satuan-satuan radar pertahanan udara. Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, pada tahun 1997/98 dilaksanakan pemantapan 15 Skadron Udara, 6 Skadron Fasharkan, 4 Skadron Pendidikan, 16 Satuan Radar, 14 Sathar, dan peningkatan 2 Skadron Avionik menjadi 1 Depo serta pengembangan Lanud Supadio menjadi Lanud lnduk dan Lapter Tarakan menjadi Lanud Klas C. Kegiatan penataan perangkat lunak dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi pada badan pelaksana pusat dan badan pelayanan pusat. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI kegiatan perbaikan/rehabilitasi perumahan dinas dan asrama yang kurang layak huni telah mencapai 2.574 KK dengan luas bangunan sekitar 196.151 m2 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Pada tahun 1998/99 kegiatan rehabilitasi ini dilanjutkan dengan sasaran sekitar 260 KK dengan luas bangunan sekitar 42.000 m2.

XXIV/42

Pembangunan balahankamwil Polri ditujukan untuk pemantapan tugas-tugas operasional Polri dalam rangka menghadapi berbagai tantangan di bidang kamtibmas. Angka- angka kejahatan, pelanggaran, dan gangguan sejak tahun 1993/94 menunjukkan kenaikan rata-rata pertahun 13,5 persen sampai tahun 1996/97, dan cenderung menurun pada tahun 1997/98 (Tabel XXIV-5). Pada tahun 1996/97 telah dilaksanakan pengembangan satuan-satuan kewilayahan Polri, yaitu dari 19 Polda menjadi 27 Polda serta peningkatan status satuan kewilayahannya. Berbagai perangkat lunak telah dijabarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah penugasan. Pada tahun 1997/98 dilaksanakan penataan perangkat lunak sebagai akibat validasi organisasi pada badan pelaksana pusat. Selain itu dilanjutkan pemantapan 27 Polda, 2 Polwiltabes, 20 Polwil, 4 Poltabes, 292 Polres/Ta/Metro, 3.415 Polsek/Ta/Metro dan 123 kompi Brimob. Untuk memperlancar tugas-tugas satuan kewilayahan, dilaksanakan pembangunan materiil dengan melengkapi berbagai kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, serta kendaraan air (kapal/perahu kecil) berbagai ukuran untuk satuan Polisi Air, serta berbagai peralatan komunikasi. Sarnpai tahun keempat Repelita VI telah dilakukan perbaikan/rehabilitasi beberapa fasilitas yang termasuk didalamnya perbaikan rumah/asrama tidak layak huni untuk 8.143 KK dengan luas bangunan 355.705 m2 serta perbaikan berbagai fasilitas pendidikan. Pada tahun 1998/99 kegiatan rehabilitasi ini dilanjutkan dengan sasaran sekitar 4.000 KK dengan luas bangunan sekitar 60.000 m2.

Pembangunan bala cadangan (balacad) TNI dititikberatkan pada kegiatan evaluasi lanjutan mengenai komponen sistem cadangan TNI dan pemantapan rancangan organisasi kesatuan cadangan TNI (prajurit cadangan sukarela) sesuai ketentuan

XXIV/43

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Proyek perintisan pembentukan 2 kompi cadangan TNI-AD dilanjutkan dengan penyempurnaan buku petunjuk tentang sistem latihan dan organisasi tugas kompi cadangan. Diharapkan pada tahun 1998/99 dapat dimulai proses rekrutmen pembentukan kompi-kompi cadangan tersebut.

c. Program Dukungan Umum

Program dukungan umum dimaksudkan untuk mendukung program utama lainnya. Kegiatan penyempurnaan administrasi dan pembinaan personel, sistem pemeliharaan alat utama sistem senjata, dan sistem K31 hankamneg dilanjutkan.

Pengembangan sumber daya manusia ABRI dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pengadaan personel terutama untuk Perwira yang berasal dari Akademi ABRI yang meliputi Akademi Militer (Akmil), Akademi TNI-AL (AAL), Akademi TNI-AU (AAU), dan Akademi Kepolisian (AKPOL). Kebutuhan personel yang profesinya tidak bisa dipenuhi dari AKABRI, pemenuhannya dilakukan melalui hasil didik dari perguruan tinggi (sarjana) sesuai profesinya. Masukan Perwira dari AKABRI sampai tahun keempat Repelita VI jumlahnya mencapai 3.836 orang, sedangkan dari perguruan tinggi sebanyak 4.662 orang (Tabel XXIV-6). Sementara itu, upaya pengembangan sumber daya manusia ABRI juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri seperti pengiriman perwira-perwira ABRI untuk program pendidikan lanjutan dan pelatihan yang diselenggarakan sendiri maupun atas dasar perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat. Dalam mendukung upaya menciptakan kemitrasejajaran pria-wanita, maka ABRI mulai tahun

XXIV/44

1998/99 merencanakan mulai menerima calon taruna AKABRI wanita.

Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, kekuatan personel (militer) ABRI secara keseluruhan mencapai 485.593 orang dari rencana sasaran Repelita VI (yang telah direvisi) sebanyak 518.000 orang atau 93,74 persen (Tabel XXIV-7). Pada tahun 1998/99 direncanakan pengadaan personel ABRI dilanjutkan untuk memenuhi sasaran Repelita VI.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para prajurit, dilaksanakan peningkatan beberapa rumah sakit ABRI antara lain : RS Gatot Subroto, RS DR Mintohardjo, RS DR Ramelan, RS Halim P., RS Kramatjati, Lakespra Saryanto, Ladokgi, dan Lakesla melalui pemenuhan sarana kesehatan dan peralatan khusus kesehatan yang sangat diperlukan. Khusus untuk peningkatan RS Polri mulai tahun 1998/99 direncanakan dilaksanakan peningkatan 6 rumah sakit dengan memanfaatkan bantuan luar negeri. Rumah Sakit ABRI juga melayani masyarakat umum.

Untuk mendukung kesiapan tempur ABRI, maka pengadaan senjata dan amunisi dalam skala yang lebih besar dilaksanakan secara terpusat, disarnping pengadaan lainnya seperti: peralatan komunikasi, kendaraan bermotor berbagai jenis, alat angkut air dan perbaikan berbagai fasilitas lainnya.

Pernbangunan telekomunikasi untuk pertahanan keamanan dalam Repelita VI diutarnakan pada : (I) peningkatan dan pemantapan sistern komunikasi satuan (siskornsat) yang mencakup 5 stasiun bumi: (2) melanjutkan pembangunan sistem K31 ABRI

XXIV/45

untuk keperluan komunikasi data dan pusat komando dan pengendalian (puskodal); dan (3) pemantapan sistern K31 Kohanudnas yang mencakup pembangunan jaring komunikasi antar Posek (Pusat Operasi Sektor) dan Pusat Operasi Komando Pertahanan Udara Nasional (Posko Hanudnas). Disamping itu, telah dibangun beberapa fasiltas pendukung yang meliputi sistem komunikasi untuk keperluan PPRC (Pasukan Pernukul Reaksi Cepat), pernantauan daerah perbatasan, pengamanan kota, pasukan pengamanan Presiden (Paspampres), serta untuk keperluan Angkatan dan Polri.

Dalam rangka pembangunan dukungan umum TNI-AD dalam Repelita VI telah dilaksanakan penyusunan berbagai perangkat lunak yang berupa petunjuk induk, petunjuk pembinaan/operasi, petunjuk administrasi/ lapangan dan petunjuk teknik. Untuk memenuhi keperluan berbagai operasi telah dilakukan pengadaan berbagai senjata jenis pistol, pistol mitraliur, SPR (Senjata Penembak Runduk), dan senapan otornatis. Disamping itu, telah pula dilaksanakan pengadaan berbagai jenis kendaraan, serta peralatan lainnya seperti alat komunikasi, helm two in one, dan payung udara orang (PUO). Dalam rangka memperpanjang usia pakai peralatan TNI-AD, telah dilaksanakan peremajaan (retrofit) kendaraan tempur jenis BTR-40 sebanyak 40 unit dari rencana 119 unit. Pembangunan perumahan dinas untuk satuan-satuan Koramil, Kodim, dan Batalyon yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 1998/99 dilanjutkan dalam upaya memenuhi kebutuhan prajurit. Sementara itu, sampai tahun keempat Repelita VI jumlah personel TNI-AD mencapai sekitar 234 ribu orang militer dan sekitar 66 ribu orang PNS, sehingga secara keseluruhan telah mencapai sebesar 94,3 persen untuk personel militer (dari rencana 248 ribu orang) dan 86,49 persen untuk PNS (dari rencana 76 ribu orang).

XXIV/46

Direncanakan pada akhir Repelita VI sasaran personel TNI-AD akan dapat tercapai.

Pembangunan dukungan umum TNI-AL antara lain mencakup upaya pengembangan kemampuan dalam pengolahan data dan informasi, penyediaan berbagai sarana olah raga, dan pengembangan pendidikan S-1 hankam. Sementara itu, sampai tahun keempat Repelita VI jumlah personel TNI-AL adalah sebanyak 43 ribu orang personel militer dan 15 ribu orang PNS, sehingga secara keseluruhan mencapai 89,6 persen untuk personel militer (dari rencana 48 ribu orang) dan 83,3 persen untuk PNS (dari rencana 18 ribu orang). Direncanakan pada akhir Repelita VI sasaran personel TNI-AL akan dapat tercapai.

Pembangunan dukungan umum TNI-AU dalam Repelita VI meliputi kegiatan pemantapan satuan-satuan TNI-AU baik satuan pendidikan dan satuan pemeliharaan (skadron teknik dan bengkel -bengkel pemeliharaan). Disamping itu, dilaksanakan kegiatan ujicoba teknologi peralatan hankam, pengembangan S-1 hankam, pengembangan sistem pengolahan data, perbaikan beberapa landasan pesawat terbang, rehabilitasi dan renovasi asrama prajurit, dan kegiatan sertifikasi peralatan sistem senjata udara. Untuk meningkatkan kemampuan SDM khususnya awak pesawat dilaksanakan pengadaan 1 unit full mission simulator pesawat F-16 pada TA 1995/96 yang direncanakan akan tiba di Indonesia pada tahun 1998/99, sedangkan 1 unit full flight simulator pesawat C130 Hercules hasil pengadaan tahun 1996/97 direncanakan akan mulai dioperasikan tahun 1999. Sementara itu, sampai tahun keempat Repelita VI jumlah personel TNI-AU mencapai sekitar 21 ribu orang personel militer dan sekitar 7,800 orang PNS, sehingga secara keseluruhan telah mencapai sebesar 89,0 persen untuk

XXIV/47

personel militer (dari rencana 23.663 orang) dan 98,0 persen untuk PNS (dari rencana 8.700 orang). Direncanakan pada akhir Repelita VI sasaran personel TNI-AU akan dapat tercapai.

Pembangunan dukungan umum Polri dilaksanakan antara lain dengan melanjutkan kegiatan penyusunan naskah penelitian/ bahan kajian, buku petunjuk, serta berbagai perangkat lunak. Disamping itu, telah pula dilaksanakan pengembangan sistem informasi, peningkatan sarana kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi berbagai sarana perkantoran, dan pengkajian SDM Polri dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pada tahun 1998/99 kegiatan tersebut akan dilanjutkan, dalam rangka mencapai sasaran Repelita VI. Sementara itu, jumlah personel Polri sampai tahun keempat Repelita VI mencapai sekitar 188 ribu orang personel militer dan sekitar 22.000 orang PNS, sehingga secara keseluruhan tercapai 95,0 persen untuk personel militer (dari rencana 198.000 orang) dan 96,0 persen untuk PNS (dari rencana 23.239 orang). Sasaran ideal jurnlah personel Polri yaitu perbandingan jumlah personel Polri terhadap jumlah penduduk Indonesia adalah 1:500, namun demikian dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, maka sasaran akhir Repelita VI ditetapkan 1: 1.000. Sampai tahun keempat Repelita VI perbandingan tersebut baru mencapai sekitar 1: 1.200 disebabkan keterbatasan dana dan belum terpenuhinya kualitas input. Direncanakan pada akhir Repelita VI sasaran personel Polri akan dapat tercapai.

Dalam rangka survei dan pemetaan (surta), ABRI bekerjasama dengan Dephankarn melanjutkan pembangunan pusat informasi geografi nusantara (PIGN) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang surta nasional dan pembuatan berbagai peta untuk keperluan hankam dan non-

XXIV/48

hankam. Kegiatan surta TNI-AD dalam Repelita VI antara lain adalah melanjutkan pemetaan kawasan sekitar Pulau Batam. TNI - AL melaksanakan kegiatan surta laut/hidrooseanografi yang didukung dengan pengadaan berbagai peralatan surta dan pengadaan kapal hidrooseanografi antara lain dari Rusia. Kegiatan surta TNI-AU adalah melanjutkan kegiatan pemantapan antara lain dengan pemenuhan pengadaan alat pemotretan dan pemetaan udara. Untuk tahun 1998/99 direncanakan berbagai kegiatan survei dan pemetaan khususnya untuk daerah perbatasan antara RI - Malaysia dan RI-Papua Nugini.

3. Pendukung Hankamneg

Pembangunan pendukung hankamneg dalam Repelita VI dilaksanakan melalui dua program, yaitu: (1) program sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), dan wilayah negara (wilneg); dan (2) program pembinaan sarana dan prasarana pendukung hankamneg.

Program pembinaan SDA antara lain meliputi pengembangan sistem informasi dalam upaya pendataan, inventarisasi, dan evaluasi potensi sumber daya alam yang bersifat strategis sebagai upaya mewujudkan logistik wilayah. Sedangkan pembinaan SDB antara lain meliputi kegiatan inventarisasi dan evaluasi penggunaan SDB, sarana dan prasarana naional dalam rangka penyelenggaraan pembinaan mobilisasi dan demobilisasi. Pembinaan wilneg mencakup antara lain kegiatan pengkajian penyusunan pola dasar pembinaan segenap potensi nasional dan penyusunan rencana umum tata ruang wilayah pertahanan darat, laut, dan dirgantara.

XXIV/49

Program pembinaan sarana dan prasarana pendukung hankamneg mencakup: pembinaan iptek dan industri strategis; pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan; peningkatan kerja sama internasional; dan pembinaan manajemen hankamneg.

Pelaksanaan program pembinaan iptek dan industri strategis antara lain meliputi : pengkajian tentang iptek melalui kerjasama litbang dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen dan industri strategis; pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembangunan SDM di bidang iptek; sertifikasi produksi industri strategis/hankam.

Dalam upaya penjabaran lebih lanjut UU No.20 Tahun 1982, beberapa perangkat hukum dan perundang-undangan sedang disusun. Sampai dengan TA 1997/98 telah diselesaikan Undang-Undang : Nomor 26 Tahun 1997 (Hukum Disiplin Prajurit ABRI), Nomor 27 Tahun 1997 (Mobilisasi dan Demobilisasi), Nomor 28 Tahun 1997 . (Kepolisian RI), serta PP Nomor 32 Tahun 1997 tentang Administrasi Prajurit ABRI, Penyusunan UU Ratih diharapkan dapat dituntaskan pada tahun 1998/99 atau akhir Repelita VI, sedangkan kegiatan penyusunan UU Linmas akan berlanjut pada Repelita VII karena adanya perkembangan selama Repelita VI sehingga terjadi perubahan prioritas penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyelenggaraan hankamneg.

Berbagai kerja sama bilateral, regional, dan internasional telah dilakukan di bidang pertahanan keamanan. Indonesia juga aktif ikut dalam misi-misi perdamaian yang diprakarsai oleh PBB (Tabel XXIV-8). Pada tahun 1997/98 telah dilaksanakan tindak lanjut kerja sama keamanan antara Indonesia dengan Australia

XXIV/50

sebagai upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan regional dalam bentuk latihan militer bersarna, kerja sama di bidang pendidikan, dan kerja sarna dalarn rangka pengamanan daerah perbatasan.

Program pembangunan hankarn dengan mengupayakan keter-paduan seluruh komponen kekuatan hankamneg, baik komponen dasar, komponen khusus, kornponen inti, maupun komponen - pendukung memerlukan sumber daya yang cukup besar. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI kekuatan sumber daya manusia hankamneg diperkirakan akan mencapai lebih dari 66,0 juta orang (Tabel XXIV-9).

Sementara itu, penyediaan anggaran untuk pembangunan hankam selalu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan keuangan negara berdasarkan prioritas yang ada. Sejak akhir Repelita 1 (1973/74) sampai akhir Repelita V (1993/94) yang lalu anggaran hankam secara nominal selalu mengalami kenaikan meskipun kecil, namun demikian dilihat dari prosentase terhadap PDB dan APBN terlihat cenderung menurun (Tabel XXIV-10). Hal ini juga disebabkan karena kenaikan PDB kita cenderung lebih tinggi bila dibanding dengan kenaikan anggaran untuk kepentingan hankam. Untuk kurun waktu 4 tahun pertarna Repelita V1 prosentase anggaran hankam terhadap APBN mengalami kenaikan dari 7,18 persen pada tahun 1994/95 menjadi 7,69 pada tahun 1995/96, 7,74 persen pada tahun 1996/97, dan 7,48 persen pada tahun 1997/98 (Tahel XXIV-11). Untuk tahun 1998/99 direncanakan anggaran pembangunan sekitar Rp. 1,87 triliun yang diarahkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, pendidikan dan pelatihan,dan pengadaan berbagai peralatan utama dan peralatan lain yang sebagian besar masih harus diimpor.

XXIV/51

D. PENUTUP

Pembangunan bidang Hankam selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun terakhir Repelita V sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan personel, pengadaan peralatan, peningkatan 6 kemampuan pokok ABRI maupun dalam pengembangan program pendukung hankamneg. Antisipasi perkembangan lingkungan strategis telah pula diupayakan dengan penataan organisasi termasuk pengembangan organisasi Polri yang masih berlanjut.

Dalam rangka memantapkan Ratih dan Linmas telah dipersiapkan tatanannya, dan untuk dapat mewujudkannya masih perlu penjabaran Undang Undang Nomor 20 tahun 1982, dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Kesadaran Bela Negara merupakan hal yang menentukan dalam memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dalam Repelita VI telah ditingkatkan pemasyarakatannya.

Dalam Repelita VI situasi keamanan senantiasa terkendali, dan stabilitas nasional terpelihara dengan mantap, meskipun gangguan senantiasa ada bahkan mulai menjelang pemilihan umum sampai sidang umum MPR pada bulan Maret 1998 ini intensitasnya terus meningkat. Kondisi demikian dimungkinkan oleh karena ABRI telah dapat menjalankan kedua fungsinya, sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik dengan baik. Pembangunan ABRI meskipun dengan dukungan dana yang sangat terbatas, telah berhasil mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ABRI untuk menjalankan kedua fungsi tersebut sesuai

XXIV/52

tanggungjawabnya sebagai angkatan bersenjata dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ABRI menyelenggarakan berbagai kegiatan bhakti ABRI dan berbagai program ABRI Manunggal seperti AMD, Manunggal KB, Manunggal Aksara, dan Surya Bhaskara Jaya.

Peran sosial politik ABRI telah ditingkatkan melalui peningkatan kualitas SDM, penciptaan kondisi yang mendukung keterbukaan dan dialog antara ABRI dan masyarakat, serta peningkatan kepekaan terhadap berbagai perkembangan dan aspirasi masyarakat. Perkembangan demokrasi dan kemajuan politik telah memungkinkan pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI DPR-RI dari 100 menjadi 75 orang. Bersamaan dengan itu, kekaryaan ABRI juga terus berperan dalam mendukung upaya pembangunan serta kebutuhan SDM di berbagai bidang. ABRI terus menerus meningkatkan kualitas kekaryaan ABRI sehingga benar-benar dapat rnemenuhi kebutuhan, seperti apa yang diharapkan dari kekaryaan tersebut.

Dalam rangka pembangunan kekuatan ABRI, khususnya dalam pengadaan berbagai alat utama, sebagai akibat dari adanya krisis moneter telah dilakukan penjadwalan kembali dan perencanaan ulang. Dalam tahun keempat Repelita VI telah dilakukan berbagai upaya penghematan dan penundaan pengadaan berbagai peralatan utama yang semula direncanakan, baik untuk penggantian peralatan yang sudah tua maupun dalam rangka mengantisipasi perkernbangan teknologi militer. Diharapkan setelah situasi ekonomi pulih, rencana tersebut dapat dilanjutkan.

XXIV/53

Sementara itu, menghadapi dampak negatif dari krisis moneter tersebut maka untuk tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan kesiagaan ABRI, yang berarti pula kualitas SDM-nya, serta kemampuan pemanfaatan dan pemeliharaan Alut Sista dan peralatannya agar dapat memperpanjang usia pakainya. Mengantisipasi meningkatnya kerawanan Kamtibmas, fungsi, peran dan kemampuan Polri harus makin ditingkatkan.

Memasuki era keterbukaan dan era global peranan hankamneg tidak akan makin berkurang, tetapi justru akan makin besar. Oleh karena tantangan dan ancaman pada stabilitas nasional dan keamanan, diperkirakan tidak akan makin kecil. Oleh karena pembangunan hankamneg perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan serta diselenggarakan secara.optimal dalam menggunakan sumber daya yang dapat disediakan oleh negara, serta memanfaatkan otensi yang ada dimasyarakat.

XXIV/54

TABEL XXIV - 1REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LINGKUNGAN ABRI

TAHUN 1994/95 - 1998/99NO. UNIT

ORGANISASISASARAN

RE P EL IT A VIPELAKSANAAN REPELITA VI %

THD REP VIRENCANA

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 JUMLAH

1998/99

1. TNI-AD- JumIah KK (bh) 21.014 3.749 5.355 2.722 14.446 68,74 3.056- Luas Bangunan (m2) 838289 138.816 199.740 149.476 601.908 71,80 110.1- Biaya (Rp. m) 151,50 26,40 39,00 25, 24, 114,80 75,78 25,

2 TNI-AL- Jumlah KK (bb) 1.039 235 430 1.170 615 2.450 235,80 6

22- Luas Bangunan (m2) 40.609 18.033 18.183 40.164 140.905 346,99 22.8- Biaya (Rp. m) 7,60 3,25 4,00

14,009,80 31,05 408,55 10,

003 TNI-AU

- Jumlah KK (bh) 1.123 879 1.012 683 2.574 229,21 266- Luas Bangunan (m2) 77305 33.360 52.092 67.256 43.443 196.151 253,74 42.1

- Biaya (Rp. m) 12,40 5,25 7,00

11,00

7,70

30,95 249,60 7,50

4 POLRI- Jumlah KK (bh) 8.037 2.239 2.602 1.951 1.351 8.143 101,32

4.147- Luas Bangunan (m2) 482.756 76.056 114.480 105.746 59.423 355.705 73,68 59.5- Biaya (Rp. m) 280,10 40,10 50,

00 50,00

28,00

168,10 60,01 27,50

Total Jumlah KK (bh) 31.213 6.223 9.266 6.855 5.269 27.613 88,47 8.091Jumlah Luas (m2) 1.438.959 266.265 384.495 397.006 256.906 1.294.67 89,97 234.8Jumlah Biaya (Rp. m) 451,60 75,0

0 100,0

0 100,00

69,90

344,90 76,37 70,00

Catatan : - Untuk Polri berupa pembangunan baru.- Untuk TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU berupa rehabilitasi

XXIV/55

TABEL XXIV - 2JUMLAH ANGGOTA TUGAS KARYA

SAMPAI DENGAN TAHUN KE-4 REPELITA VI(orang)

KARYAWAN ABRI SELURUH INDONESIANO. MATRA PUSAT JUMLAH DAERAH

JUMLAHJUMLAH

PUS & DAERAH

O

O N

1. TNI-AD 672 566 1.238

3.602 3.191 6.793

8.031 2. TNI-AL 316 274 590 433 281

7141.304

3. TNI-AU 767 196 963 414 152566

1.529 4. POLRI 95 48

143 747 681

1.4281.571

JUMLAH 1.850 1.084 2.934

5.196 4.3059.501

12.435

Catatan :1. Yawan Pusat TNI-AU Mayoritas di PT Angkasa Pura (Sat Pam BandaRa), IPTN dan PT Dahana.2. Yawan Pusat TNI-AD Mayoritas di PT Angkasa Pura (Sat Pam Bandara), (Sat Pam

Bandara), Pindad, IPTN, dan Satpam Pertamina.3. Yawan Pusat TNI-AL Mayoritas di PT PAL

O = OrganikN = Non - Organik

XXIV/56

TABEL XXIV – 3PELAKSANAAN KEGIATAN ABRI MANUNGGAL

DAN SURYA BHASKARA JAYATAHUN 1992/93 – 1998/99

Keterangan :1) Angka diperbaiki

XXIV/57

TABEL XXIV - 4PENANGKAPAN KAPAL-KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

DI PERAIRAN INDONESIA

TAHUN 1992/93 - 1997/98

No. ASAL KAPAL 1992/93

AkhirRepelita V

1993/94

Repelita VI

JUMLAH1994/95 ¹) 1995/96 ¹) 1996/97 ¹) 1997/98 ²)

1 JEPANG 1 12 TAIWAN 11 3 15 27 8 50

3 THAILAND 7 19 43 5 48 3 99

4 VIETNAM 7

5 PHILIPINA 4 12 5 53 30 100

6 SINGAPURA 2 4 13 1 18

7 HONDURAS 1 1

8 HONGKONG 1 1 2

9 MALAYSIA 5 9 9 4 22

10 BELIZE

11 KAMBOJA

2 2

1

12 KOREA SELATAN 3 1 2

JUMLAH 29 73 26 151 55 305

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara

XXIV/58

TABEL XXIV - 5ANGKA TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA

TAHUN 1992/93 - 1998/99

No. JENISKETAHATAN 1992/93

AkhirRepelita V

1993/94

Repelita VI

JUMLAH1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

1 KEJAHATAN KUHP 156.083 146.008 149.038 141.352 130.452 53.014 473.856

2

(Pencurian, Pembunuhan, Peng-gelapan dan Pengorganisasian, dll)

PELANGGARAN KUHP 5.204 5.941 5.425 4.708 3.789 1298 15.220

3

(Ketertiban umum, dll)

KEJAHATAN/PELANGGARAN 1.476.293 1.186.908 1.663.423 1.786.750 1.766.294 676.861 5.893.328

4

NON KUHP(I.ingkungan hidup, dll)

GANGGUAN 3290 8.193 8.102 7.747 7.075 2.593 25.517(Bencana alam)

JUMLAH 1.640.870 1.347.050 1.825.998 1.940.557 1.907.610 733.766 6.407.921

XXIV/59

TABEL XXIV – 6MASUKAN PERWIRA ABRI DARI AKADEMI ABRI

DAN PERGURUAN TINGGITAHUN 1993/94, 1994/95 – 1997/98

(Orang)

XXIV/60

TABEL XXIV – 7KEKUATAN PERSONIL ABRI (KUMULATIF)

TAHUN 1992/93 – 1998/99(Orang)

XXIV/61

TABEL XXIV - 8PENUGASAN KONTINGEN GARUDA INDONESIA

KE LUAR NEGERI NO. NAMA NEGARA

TUJUAN

TAHUN STATUS JUMLAH

(ORANG)

KETERANGAN

1 . KONGA I GAZA, SINAI 1957 UNEF *) -

2. KONGA II KONGO 1960-1961 UNOC MENCEGAH PERANG SAUDARA DIKONGO

3. KONGA III KONGO 1962-1963 UNOC

4. KONGA IV VIETNAM 1973 ICCS *) -

5. KONGA V VIETNAM 1973-1974 ICCS *) -

6. KONGA VI TIMUR TENGAH 1973-1974 UNEF II - MENJAGA STABILITAS DI TERUSAN SUEZ

7. KONGA VII VIETNAM 1974-1975 ICCS *) -

8. KONGAVIII TIMUR TENGAH 1974-19A UNEF II - MENIAGA STABILITAS DI TERUSAN SUEZ

9. RONGA IX IRAN/IRAK 19B8-1990 UNASOG 14 PENINJAUAN MILITER (MILOBS)

10. KONGA X NAMIBIA,AFSEL 1989-]99D UNTAG 50 TRANSISI KEMERDEKAAN

11. KONGA XI IIiAK/KUWAIT 1991S/DSERARANG UNIROM 43 PENINJAUAN MILITER (MILOBS)

12. KONGA XII (A-D) KAMBOJA 1992-1993 UNTAG, CIVPOL,UNTAG 3.914 PENGUASAAN TRANSISI 4 KONTINGEN

13. KONGA XIII SOMALIA 1992-1994 UNOSOMII 15 PENINJAUAN MILITER

14. KONGA XIV (A-D) BOSNIAHERZE- 1993 S/D SEKARANG UNPROFOR, UNIPF, CIVPOL 1.202 PENINJAUAN MILITER, CIVPOL (POL SIPIL) &GOVINA PINGIRIMAN PASURAN

15. KONGA XV PHILIPINA 1994 S/D SEKARANG PGS 31 PENINJAUAN MILITER

16. KONGA XVI MOZAMBIQUE 1994 UNUMOZ/CNPOL 15 PENGAWAS GINCATAN SENJATA, PERSIAPANPEMILU, ASISTENSI KEMANUSIAAN

17. KONGA XVII GEORGIA 1994 S/D SEKARANG UNIMOG 12 PENINJAU MILITER

Catatan : *) Data terbaru dari Dephankam/ABRI

XXIV/62

TABEL XXIV - 9KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA HANKAMNEG

S/D TAHUN KE-4 REPELITA VI

NO. UNIT ORGANISASI KEKUATAN JUMLAH

1 . BALA SIAP (ABRI) 517.901TNI AD 248.205TNI AL 48.033TNI AU 23.663POLRI 198.000

2 . CADANGAN TNI/DDA *) 421 421

3 . TENAGA RAKYAT 2.883.820SATPAM 193.935POLSUS 32.519MENWA/ALUMNI MENWA 116.938HANSIP 2.095.259WANRA 233.868KAMRA 207.079LAIN-LAIN 4.222

4. LAYAK MOBILISASIPenduduk usia 20-49 th.

63.343.788

JUMLAH TOTAL 66.745.930

Keterangan*) Terdiri dari cadangan militer wajib dan cadangan militer sukarela yang merupakan

proyek perintisan 2 kompi cadangan. **) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat pelatihan PPBN.

XXIV/63

TABEL XXIV - 10PERKEMBANAN ANGGARAN SEKTOR HANBAM

TAHUN 1973/74 (Akhir Rep I) - 1993/94 (Akhir Rep V)(Triliun Rp.)

URAIAN

AkhirRepelita I

1973/74

Akhir AkhirRepelita

III1983/84

AkhirRepelita

IV1988/89

AkhirRepelita V

1993/94Repelita II

1978/79

PDB 10,70 32,02 87,53 145,03 221,79

APBN ¹) 1,98 8,08 19,38 38,16 58,17

Anggaran Hankam ²) 0,294 0,916 2,164 2,737 3,742

% PDB 2,75 2,86 2,47 1,89 1,69

% APBN 14,85 11,34 11,17 ³) 7,17 ³) 6,43 ³)

1) Pengeluaran Pemerintah2) Anggaran Rutin + Pembangunan 3) Patokan harga konstan 1983

XXIV/64

TABEL XXIV-IIPERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR HANKAM

Tahun 1993/94-1998/99(Miliar Rp.)

URAIAN

Akhir Repelita IV Repelita V 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 4)

PDB 221.790,00 330.636,80 ³) 367.006,80³) 394.532,30³) 433985,50 -

APBN 58.170,00 69.749,10 78.024,20 90.616,40 101.086,70 147210,00 2)

Anggaran Hankam ¹) 3.792,000 5.008,100 5.996,710 7.009,500 7.559,130 9.648,160 ²)

% PDB 1,69 1,51 1,63 1,78 1,71 -

% APBN 6,43 7,18 7,69 7,74 7,48 6,55

1) Anggaran Rutin + Pembangunan 2) Kurs 1 USD = Rp. 5.000,-3) Angka diperbaiki 4) RAPBN 1998/99

XXIV/65