31
* VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

* VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

* VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

Page 2: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

2http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

VISI DAN MISI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan

berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk

mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara berbasis hasil riset dan inovasi

1

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

*sesuai dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024

Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan

2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi

3

Page 3: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

3http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara berbasis hasil riset dan inovasi

1

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan

2Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang baik dan bersih. (T2)

Terwujudnya temuan, terobosan dan pembaharuan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ,dan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim. (T1)

TUJUAN

MISI DAN TUJUAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Terwujudnya sumber daya manusia dan Prasarana riset dan inovasi yang unggul.(T3)Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dan prasarana riset dan inovasi3

Page 4: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

4http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Page 5: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

5http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Page 6: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

6http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Baseline 2024

Arah Kebijakan 1:Peningkatan Kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim berbasis hasil riset dan inovasi

Strategi 1: Meningkatkan keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan (SS1)

Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional

3.690 (5thn)1.070 (2019)12.063 (5thn)

7.500 publikasi25.000 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan - 100 lisensi

Strategi 2: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan (SS2)

Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan

1.070 (5 thn) 200 policy paper/

rekomendasi yg ddimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat

100 inovasi 200 inovasi yg dimanfaatkan

Indikator 3: Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina

- 500 inovasi dari tenant

Page 7: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

7http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Baseline 2024Arah Kebijakan 1:Peningkatan Kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta iklim berbasis hasil riset dan inovasi

Strategi 1: Meningkatkan keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan (SS1)

Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional

3.690 (5thn)1.070 (2019)12.063 (5thn)

7.500 publikasi25.000 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan - 100 lisensi

2024 2020IPH Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional di bidang ilmu pengetahuan Hayati 1.875 publikasi

6.250 sitasi375 publikasi

1.250 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan di bidang ilmu pengetahuan Hayati 25 lisensi 5 lisensi

IPK Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional di bidang ilmu pengetahuan Kebumian

1.500 publikasi5.000 sitasi

300 publikasi1.000 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan di bidang ilmu pengetahuan Kebumian 20 lisensi 4 lisensi

IPT Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional di bidang ilmu pengetahuan Teknik 2.250 lisensi7.500 sitasi

450 lisensi1.500 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan di bidang ilmu pengetahuan Teknik 30 lisensi 6 lisensi

IPSK Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional di bidang ilmu pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

1.125 publikasi3.750 sitasi

225 publikasi750 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan di bidang ilmu pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

15 lisensi 3 lisensi

JASIL Indikator 1: Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional di bidang Jasa Ilmiah 750 publikasi2.500 sitasi

150 publikasi500 sitasi

Indikator 2: Produk Riset dan Inovasi yang dilisensikan di bidang Jasa Ilmiah 10 lisensi 2 lisensi

Page 8: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

8http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Baseline 2024Strategi 2: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan (SS2)

Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan

1.070 (5 thn) 200 policy paper/ rekomendasi yg ddimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat

100 inovasi 200 inovasi yg dimanfaatkan

Indikator 3: Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina

- 500 inovasi dari tenant

2024 2020IPH Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan di bidang ilmu pengetahuan

Hayati60 dokumen dimanfaatkan

12 dokumen dimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Hayati

40 inovasi yang dimanfaatkan

8 inovasi yang dimanfaatkan

IPK Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan di bidang ilmu pengetahuan Kebumian

25 dokumen dimanfaatkan

5 dokumen dimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Kebumian

40 inovasi yang dimanfaatkan

8 inovasi yang dimanfaatkan

IPT Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan di bidang ilmu pengetahuan Teknik

5 dokumen dimanfaatkan

1 dokumen dimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Teknik

60 inovasi yang dimanfaatkan

12 inovasi yang dimanfaatkan

IPSK Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan di bidang ilmu pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

80 dokumen dimanfaatkan

16 dokumen dimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

10 inovasi yang dimanfaatkan

2 inovasi yang dimanfaatkan

JASIL Indikator 1: Jumlah policy paper/ rekomendasi kebijakan/ keputusan yang dimanfaatkan di bidang Jasa Ilmiah 30 dokumen dimanfaatkan

6 dokumen dimanfaatkan

Indikator 2: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan pemerintah/ pemerintah daerah / masyarakat di bidang Jasa Ilmiah 50 inovasi yang dimanfaatkan

10 inovasi yang dimanfaatkan

Page 9: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

9http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Baseline 2024

Strategi 3: Meningkatkan penerapan teknologi dan model sosial untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim (SS3)

Indikator 1: Penerapan teknologi dan model sosial untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana

20 teknologi dan model

sosial implementasi

Indikator 2: Kawasan konservasi (Kebun Raya) yang dikelola oleh LIPI dan/atau pemerintah daerah

12 kebun raya

Indikator 3: Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)

5 Spesies TSL

Arah Kebijakan 2:Implementasi Reformasi Birokrasi LIPI sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (AK2)

Strategi 1: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan dan Hasil Reformasi Birokrasi LIPI (SS1)

Indikator 1: Indeks Reformasi Birokrasi LIPI 77.07 86

Indikator 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja 72.84 78

Indikator 3: Opini Keuangan BPK RI WTP WTP

Arah Kebijakan 3: Penguatan dan Peningkatan sumber daya riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif (AK3)

Strategi 1: Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LIPI (SS2)

Indikator 1: Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3

70%

Indikator 2: Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan

3 10

Rasio perolehan dana eksternal (bersumber dari non-pemerintah) terhadap anggaran yang bersumber dari pemerintah

30%

Page 10: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

10http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Baseline 2024

Strategi 3: Meningkatkan penerapan teknologi dan model sosial untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim (SS3)

Indikator 1: Penerapan teknologi dan model sosial untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana

20 teknologi dan model

sosial implementasi

Indikator 2: Kawasan konservasi (Kebun Raya) yang dikelola oleh LIPI dan/atau pemerintah daerah

12 kebun raya

Indikator 3: Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)

5 Spesies TSL

2024 2020

IPH Indikator 1: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana di bidang ilmu pengetahuan Hayati

3 teknologi

Indikator 3: Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis) 3 TSL

IPK Indikator 1: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana di bidang ilmu pengetahuan Kebumian

8 teknologi

Indikator 2: Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis) 2 TSL

IPT Indikator 1: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana 6 teknologi

IPSK Indikator 1: Penerapan model sosial untuk pencegahan dan mitigasi pascabencanadi bidang ilmu pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

2 model

JASIL Indikator 1: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana 1 teknologi

Page 11: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

11http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA Baseline 2024

Arah Kebijakan 2:Implementasi Reformasi Birokrasi LIPI sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (AK2)

Strategi 1: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan dan Hasil Reformasi Birokrasi LIPI (SS1)

Indikator 1: Indeks Reformasi Birokrasi LIPI 77.07 86

Indikator 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja 72.84 80

Indikator 3: Opini Keuangan BPK RI WTP WTP

2024 2020

IPH Indikator 1: Nilai PMPRB Deputi Bidang Hayati 86 86

Indikator 2: Nilai SAKIP Deputi Bidang Hayati 80 80

IPK Indikator 1: Nilai PMPRB Deputi Bidang Kebumian 86 86

Indikator 2: Nilai SAKIP Deputi Bidang Kebumian 80 80

IPT Indikator 1: Nilai PMPRB Deputi Bidang Teknik 86 86

Indikator 2: Nilai SAKIP Deputi Bidang Teknik 80 80

IPSK Indikator 1: Nilai PMPRB Deputi Bidang IPSK 86 86

Indikator 2: Nilai SAKIP Deputi Bidang IPSK 80 80

JASIL Indikator 1: Nilai PMPRB Deputi Bidang Jasil 86 86

Indikator 2: Nilai SAKIP Deputi Bidang Jasil 80 80

Page 12: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

12http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PRIORITAS RISETLEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Page 13: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

13http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

HASIL PENGUNGKAPAN DAN PEMANFAATAN BIODIVERSITAS NUSANTARA

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003, No. 25/Kpts I/1994 dan No. 62/Kpts II/1999.

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL NILAI EKONOMI

1.pengembangan produk pangan (pangan fungsional, produk fortifikasi, pakan ternak, ikan, dan lainnya).

2.Produk untk mitigasi permasalahan lingkungan: pupuk hayati, produk biomaterial untuk mengurangi limbah organik, pakteri yang digunakan untuk pengkayaan dalam upaya perbaikan lingkungan

3.Industri yang memakai bahan baku hayati: TSL dengan meningkatkan nilai tambah dengan menggunakan produk ramah lingkungan.

1.Pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

2.Penguatan informasi dan updating kehati, informasi di kawasan esensial (Gambut, Karst, Koridor) dan pulau kecil (3 kawasan essential dan 3 kawasan Pulau kecil)

3.Pengelolaan kawasan yang efektif untuk peningkatan populasi species terancam punah, endemik dan jenis lindungan in – situ dan ex-situ

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 475 475 545 545 595 2,090

BARU TERDANAI: Rp. 7,5 M

Rp. 2,090 MKEBUTUHAN PENDANAAN

LIPI S.D 2024

Page 14: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

14http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

TEKNOLOGI PANGAN INOVATIF BERBASIS MIKRO ALGA LAUT STRAIN INDONESIA (MALSAI)

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;1. Peraturan Presiden No 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (Roadmap)

pengembangan industri rumput laut nasional tahun 2018-2021 Rp.250.7M

KEBUTUHAN PENDANAANLIPI S.D 2024

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 40 41.6 56 56.1 57 250.7

BARU TERDANAI: Rp. 8 M

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL NILAI EKONOMI

1. Sumber daya hayati laut mengandung komponen biokimia ekonomis untuk mendukung kehidupan manusia, baik sektor pangan, kesehatan, energi, kosmetik, dan komoditas industri lainnya;

2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi industri berbasis alga, terutama rumput laut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2019.

1. Database nutrisi dan fungsional algae meliputi proksimat, kadar asam amino, asam lemak, potensi antioksidan, anti mikrobia, anti depresan, anti alergi, dan karakterisasi molekuler algae;

2. Indonesia masih berperan sebagai pemasok bahan baku biomassa dalam pengembangan industri berbasis alga laut. Hal ini masih memiliki kekurangan terkait nilai ekonominya yang relatif rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar di tingkat global.

Page 15: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

15http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;1. Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 8 14 16 18 21 77

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL NILAI EKONOMI

1. Penyediaan vaksin dalam negeri mampu mengurangi kebutuhan impor dalam bidang kesehatan.

2. Meminimalisir anggaran operasional untuk supply vaksin di sejumlah provinsi

1. Meciptakan kemandirian dalam penyediaan vaksin HPV dari dalam negeri.

2. P reven t i f da n r e p r e s i f s e b a g a i u p a y a penanganan masa lah kanker serviks

VAKSIN REKOMBINAN DAN HPV

BARU TERDANAI: Rp. 6 M

Page 16: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

16http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

OBAT BERBASIS OHT DAN FITOFARMAKA

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;1. Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas

Obat dan Makanan

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL NILAI EKONOMI

1. Menghasilkan produk yang efektif dan efisien yang berasal dari dalam negeri.

2. Mengurangi tingginya angka ketergantungan impor bahan baku obat dan kebutuhan obat di Indonesia

Mendukung potensi sumber daya alam dalam program

percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka untuk

penanggulangan hipertensi, sebagai adjuvant kanker dan

sebagai hepatoprotektor

(dalam Milyar Rupiah)2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

LIPI 15 6,4 6,4 7,1 7,9 42,8BARU TERDANAI: Rp. 4 M

Page 17: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

17http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENELITIAN PERUBAHAN MASYARAKAT DALAM REVOLUSI DIGITAL

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 15 15 15 15 15 75

BARU TERDANAI: Rp. 2 M

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL KONTIBUSI

1. Rekomendasi kebijakan khususnya pada ranah legislatif dan eksekutif terkait dengan pengelolaan perangkat digital dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik;

2. Penggunaan Internet berhasil memendekkan jalur distribusi barang dari produsen ke konsumen;

3. Perkembangan teknologi keuangan (fintech), mulai dari moda pembayaran non-tunai sampai mata uang digital.

1. Penguatan Ekosistem Teknologi Digital untuk Tata Kelola Pemerintahan;

2. Cybersecurity dan Penanganan Disinformasi;

3. Pelembagaan Nilai Toleransi dan Multikultur dalam Masyarakat Digital;

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Digital

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;1. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)2. Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019

Rp.75M

KEBUTUHAN PENDANAANLIPI S.D 2024

Page 18: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

18http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENELITIAN TENTANG PENGUATAN PERAN INDONESIA DI TINGKAT REGIONAL DAN GLOBAL

BARU TERDANAI: Rp. 3 M

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL KONTRIBUSI

1. Meningkatkan kesadaran bahwa perubahan cepat

lanskap politik dan ekonomi global akan mempengaruhi

tatanan pembangunan Indonesia;

2. Indo-Pasifik memiliki makna strategis secara ekonomi

sebagai media bagi jaringan produksi dan distribusi global;

3. Diplomasi ekonomi Indonesia untuk perluasan pasar non-

tradisional penting dilakukan menuju perwujudan Indonesia

sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia

pada tahun 2050.

1) Poros Maritim Dunia, Indo- Pasifik, Diplomasi Ekonomi Strategis, dan

Pemanfaatan Diaspora; 2) ASEAN Community; 3)

Resolusi Konflik, Keamanan dan Perdamaian Dunia,

dan Penguatan Perbatasan; 4) HAM,

Demokrasi, dan Pembangunan Berkelanjutan.

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan Rp.50 M

KEBUTUHAN PENDANAANLIPI S.D 2024

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 10 10 10 10 10 50

Page 19: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

19http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1 M

HASIL PENELITIAN TENTANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI INKLUSIF DAN MARITIM

LIPI 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

30 35 40 45 30 180

Anggota : BI Institute, Balitbang Kemkominfo,Balitbang Kementan, Balitbang Kemenaker, Balitbang Kemenperin, Balitbang KemKKP, Balitbang Kemendag, KLHK, KemkopUMK, Kemendes PDTT, OJK, BSSN, Puslitbang Kementerian ATR/BPN, BSN, LD dan UMKM Center UI, SEMERU, Sajogyo Institute, CEDS UNPAD, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

Target Output :- Regulasi dan Kebijakan

yang Mengacu Pada Evidence-Based Policy;- Decentralized action

plan spesifik lokasi;- Model Penerapan

Inovasi

BARU TERDANAI: Rp. 5 M

Kebutuhan pendanaan LIPI s.d. 2024Rp. 180 M

PRIORITAS RISET

NASIONAL

Page 20: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

20http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2 M

HASIL PENELITIAN TENTANG PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA

LIPI 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

13 16.5 24.5 15 12.5 81.5Produk Inovasi Nasional :

Penguatan Kedaulatan Rakyat Menuju Terciptanya Proper

Governance

PENGUATAN DEMOKRASI DAN IDENTITAS KEBANGSAAN (LIPI, Balitbang Kemdikbud, Badan Bahasa, Untirta, INFID)

Target Utama

1. Konsep demokrasi substansial di Indonesia dan rekomendasi penguatan demokrasi

2. Rekomendasi kebijakan penguatan demokrasi di Indonesia

3. Jaringan dan kerja kolaboratif stakeholders untuk penguatan demokrasi di Indonesia

PEMBENAHAN DAN PELEMBAGAAN SISTEM DAN INSTITUSI DEMOKRASI(LIPI, Pusakapol UI, INFID)

PENGUATAN HAK KEWARGANEGARAAN DAN BUDAYA BERDEMOKRASI(LIPI, Pusakapol UI, Badan Bahasa, INFID)

KONSOLIDASI DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY(LIPI, Pusakapol UI, INFID, Prakarsa)

DESENTRALISASI DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI LOKAL(LIPI, PolGov UGM, CSIS)

Kebutuhan pendanaan LIPI s.d. 2024Rp. 81.5 M

BARU TERDANAI: Rp. 4 M

PRIORITAS RISET

NASIONAL

Page 21: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

21http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

TEKNOLOGI PENGEMASAN MAKANAN OLAHAN

Rp.70,175M

KEBUTUHAN PENDANAANLIPI S.D 2024

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

LIPI 5,75 7,025 3,4 26 28 70,175

PRIORITAS RISET

NASIONAL

BARU TERDANAI: Rp. 2.532,5 M

ISU STRATEGIS NASIONAL NILAI EKONOMI

q Keterlibatan zeolit alam sebagai penunjang menjadi nilai tambah dalam konsep biorefinery pemanfaatan bahan alam lokal untuk mendukung ketahanan pangan.

q Pnelitian teknologi biorefinery dalam pemanfaatan bahan alam lokal untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

q Permasalahan utama makanan tradisional adalah masa simpan yang rendah sehingga pengemasan menggunakan teknologi termal dilakukan untuk memperpanjang masa simpan produk tersebut.

q Diperlukan produk dengan kualitas yang baik dan ramah lingkungan sehingga produk-produk di Indonesia tidak kalah bersaing ketika menghadapi hadirnya pasar bebas/MEA

Page 22: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

22http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

TEKNOLOGI KENDARAAN LISTRIK (BUS SEDANG DAN MENENGAH)

Rp.1,103.5M

KEBUTUHAN PENDANAANLIPI S.D 2024

PENGGUNA POTENSIAL

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL

Agenda Riset Nasional (ARN) tahun 2016-2019 di dalam Bidang Transportasi yaitu Tema 2:

Teknologi Sarana Transportasi pada topik riset Pengembangan Desain dan Rekayasa Mobil Listrik untuk Angkutan Umum dengan target

output desain mobil listrik untuk angkutan umum, ramah lingkungan, yang menghubungkan

terminal bus, stasiun kereta api atau bandara dengan titik-titik wilayah perkotaan.

SKEMA PENCAPAIAN SASARAN RISET 2020 – 2024

Desain Bus Listrik Rancang bangun prototipe bus listrik

Uji prototipe bus listrik

Optimasi desain prototipe bus listrik

Trial produksi bus listrik

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 170,6 106,5 150,5 225,5 420,4 1,103.5

BARU TERDANAI: Rp. 20,042 M

Page 23: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

23http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

REVITALISASI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI(PENANGANAN STUNTING)

Catatan: Kegiatan ini diamanatkan dalam;Peraturan Presiden No 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Rp. 414.1M

KEBUTUHAN PENDANAANLIPI S.D 2024

(dalam Milyar Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL LIPI 91,3 90,4 93,5 92,8 45,9 414,1

BELUM TERDANAI: Rp. 0 M

PRIORITAS RISET

NASIONAL

ISU STRATEGIS NASIONAL NILAI EKONOMI

1. Pengembangan produk pangan bernutrisi tinggi (kaya protein, EPA, dan DHA) dari teripang dan ikan laut untuk penanganan stunting.

2. Inovasi pangan berbasis teripang dan ikan laut yang diarahkan untuk pengembangan produk pangan yang bernutrisi tinggi, dengan cita rasa yang bisa diterima, mudah disajikan dan harga yang terjangkau.

1. Diperlukan upaya penurunan prevalansi stunting untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan tidak langsung (intervensi gizi sensitif) akibat stunting

2. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan memerlukan pelibatan multi sektor dalam upaya penanganannya

3. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan sebagai upaya memengaruhi kebijakan dan program yang komprehensif dalam pencegahan stunting

Page 24: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

24http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1. Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat di Indonesia

2. Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional3. Radar Pertahanan Udara Nasional4. Baterai Lithium Berlisensi Indonesia5. Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi Untuk Produksi Greenfuel 6. Hasil pengembangan dan aplikasi alat kesehatan: clip anuarisma untuk implan bedah otak,

implan tulang, dan karteter diagnostik jantung

7. Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian untuk Ekosistem Perairan Darat dan Laut8. Konservasi & Manajemen Pengelolaan SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis

Integritas Fungsi Ekosistem Sungai untuk Mendukung Pembangunan Daerah9. Teknologi Konservasi DAS : Decision Support System (DSS) & Konsep Pengelolaan untuk

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai (DAS)10.Penguatan Riset Samudra Nasional11.Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan Multimedia yang Terdiseminasi kepada Stakeholder

KEGIATAN PRIORITAS RISET NASIONAL

Page 25: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

25http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

12.Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary Ecoregion13.Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat 14.Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan Biosimilar Insulin15.Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern dan teknologi pendukung VUB Padi produktivitas tinggi16.Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung potensi hasil tinggi17.Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai potensi hasil tinggi18.Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan dan produksi benih cabai berproduksi tinggi

19.Riset dan Inovasi Perbanyakan massal umbi bawang varietas unggul untuk penyediaan benih20.Riset dan Inovasi Bioteknologi modern bibit sapi potong unggul21.Riset dan Inovasi Bioteknologi modern untuk pembentukan galur ayam lokal unggul22.Riset dan Inovasi Mikrostruktur Komponen Rumah Tahan Gempa dan Tahan Api23.Hasil Penelitian tentang Pengembangan Risk Culture Melalui Peningkatan Pengetahuan

Kebencanaan yang Terintegrasi

KEGIATAN PRIORITAS RISET NASIONAL

Page 26: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

26http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS RISET UNTUK BIDANG ILMU STRATEGIS: SDM UNGGUL INDONESIA MAJU

PROGRAM MASTER DAN DOKTOR RISET (2020 – 2024)

500DOKTOR RISET

620MASTER RISET

PENAMBAHAN KERJASAMA PENDIDIKAN BY RISET

Program pasca doctoral dalam & luar Negeri

PERLUASAN PROGRAM BY RISET

Magang industri & riset

Insentif Pemakalah Seminar Nasional dan Internasional dan Publikasi Ilmiah

Program Manajemen Talenta Riset & Inovasi Nasional

2020 2021 2022 2023 2024

24 M 26,4 M 33 M 38,5 M 55 M

Page 27: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

27http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IPTEK STRATEGIS LIPI 2020 - 2024

Page 28: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

28http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pembangunan Fasilitas Kawasan Geodiversitas Indonesia di

Karangsambung (Jawa Tengah)

Pengembangan Fasilitas Riset Bioindustri laut Mataram (NTB)

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pangan Tradisional Terintegrasi Berstandar current Good Manufacturing Practices (cGMP) – Gunung Kidul (DIY)

• Pembangunan Fasilitas Pusat Genomik, Biodiversitas Tropika, dan Lingkungan Nasional Terintegrasi

• Pengembangan Pusat Repositori Nasional Bidang Keanekaragaman Hayati Dan Kekayaan Intelektual

• Pembangunan Rumah Kaca Biodiversitas Tropika Nasional Terpadu (National Integrated Greenhouse for Tropical Biodiversity)

• Bandung Advanced Sciences and Creative Engineering Space (BASICS)

• Penyediaan Fasilitas Laboratorium Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Penerapan Konsep Precission Engineering

Pembangunan Fasilitas Laboratorium

Pengolahan Mineral Lokal Strategis Berbasis

Teknologi Low-Cost dan Zero Waste

Pembangunan Infrastruktur Laboratorium Material Terintegrasi

Pembangunan Fasilitas Riset dan Eksplorasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Darat dan Laut Secara Lestari Di Kawasan Indonesia Timur

150M

250M100M

150M

300M

200M

150M

125M

Pembangunan Armada Kapal Riset Indonesia & Kawasan Riset Kelautan Terpadu

1.4 T3 T

Page 29: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

29http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pusat Kekayaan Hayati dan Kekayaan Intelektual (2020 - 2022)

Fasilitas Pengolahan Pangan Tradisional Terintegrasi Berstandar cGMP dan Halal

(2020 - 2021)

Fasilitas Pusat Genomik, Biodiversitas Tropika dan Lingkungan Nasional Terintegrasi

(2020 - 2021)

Pembangunan infrastruktur produktif Cibinong Science and Technology Park (2019 - 2020)

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR IPTEK STRATEGIS (SBSN, PHLN & KPBU)

Pembangunan Armada Kapal Riset Indonesia & Kawasan Riset Kelautan Terpadu

Page 30: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

30http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR IPTEK STRATEGIS (SBSN, PHLN & KPBU) - 2

RUMAH KACA BIODIVERSITAS TROPIKA NASIONAL TERPADU (2021 - 2022)

KAWASAN RISET KELAUTAN TERPADU – AMBON

LABORATORIUM NASIONAL TEKNOLOGI MODERN TERINTEGRASI

FASILITAS KAWASAN GEODIVERSITAS INDONESIA - KARANG SAMBUNG

Page 31: * VERSI PERUBAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR … · 2020. 2. 25. · PP 7 tahun 1999, PP 8 tahun 1999, PP 60 tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/ Kpts II/2003,

31http://www.lipi.go.id Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LABORATORIUM MATERIAL TERINTEGRASI UNTUK PENGUATAN TEKNOLOGI KUNCI

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL

PEMBANGUNAN FASILITAS LABORATORIUM PENGOLAHAN MINERAL LOKAL STRATEGIS BERBASIS TEKNOLOGI LOW-COST

DAN ZERO WASTE

FASILITAS LABORATORIUM TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK PENERAPAN KONSEP PRECISSION ENGINEERING DALAM

MENGHASILKAN PERALATAN TTG UNGGUL

PENGEMBANGAN FASILITAS RISET BIOINDUSTRI LAUT MATARAM