Upload lammien
View 275
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI - semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/18...peraturan daerah kabupaten pati nomor 18 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah
LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAbptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-daerah-khusus...Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA - semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/Perda_2014_06.pdf1 lembaran daerah kota salatiga nomor 6 tahun 2014 peraturan daerah
Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu
Pola tata Kelola.Perbup6 - semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/perbup72015.pdf · Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat
semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/Perda-No.5-thn-2009... · 3. Undang-Undang Nor-nor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbarari-
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...- 3 - 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
PROVINSI JAWA TENGAH - semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/peraturan-daerah-2014-7.pdf · salinan para provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang
Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
TENTANG - semarang.bpk.go.idsemarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/12-TH-2009-RETRIBUSI...Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah