digilib.uns.ac.id... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh commit to user i HUBUNGAN ANTARA TINGKAT

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT,

BIAYA SERTA JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENDAFTARAN

TANAH DENGAN MINAT MENSERTIPIKATKAN TANAH DI

KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Fransiska Phuda Yusana

NIM. E0008155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

SURAT

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Nama : Fransiska Phuda Yusana

NIM : E0008155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :




KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO adalah betul-betul

karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum skripsi ini

diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Juni 2012

Yang Membuat Pernyataan

Fransiska Phuda Yusana

NIM. E0008155


commit to user

v

ABSTRAK

Fransiska Phuda Yusana, E0008155. 2012. HUBUNGAN ANTARA

TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT, BIAYA SERTA JANGKA

WAKTU PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN MINAT

MENSERTIPIKATKAN TANAH DI KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN PONOROGO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara

(1) tingkat pengetahuan masyarakat dengan minat untuk mensertifikatkan tanah,

(2) biaya pendaftaran tanah dengan minat untuk mensertifikatkan tanah dan (3)

jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah dengan minat untuk

mensertifikatkan tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosio legal research)

bersifat eksplanatif. 60 responden dipilih secara acak dari 3 desa di Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Kedung Banteng, Desa Prajegan dan

Desa Sukorejo. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan wawancara. Untuk

menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, data ditulis dengan tabulasi

silang berdasarkan hipotesis yang telah disusun. Untuk menguji hubungan nyata

antar variabel digunakan uji statistik Chi Kuadrat ( ) dengan tingkat signifikansi

0,05. Hipotesis yang terbukti berhubungan nyata atau dapat diterima, dilakukan

pengukuran derajat hubungan antar variabel bersangkutan dengan uji

statistik Koefisien Kontingensi (C).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai

berikut : (1) ada hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan minat

untuk mensertifikatkan tanah dengan derajat hubungan rendah yaitu 0,34 (2) tidak

ada hubungan antara biaya pendaftaran tanah dengan minat untuk

mensertifikatkan tanah dan (3) tidak ada hubungan antara jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dengan minat untuk mensertifikatkan tanah.

Hipotesis spesifik yang menyatakan adanya hubungan antara tingkat pendidikan

dengan tingkat pengetahuan ditolak atau tidak terbukti.

Pendaftaran tanah seyogyanya lebih diperhatikan. Koordinasi, kerjasama

dan komunikasi yang baik dari semua pihak menjadi salah satu faktor penting.

Program-program revolusioner yang ditujukan untuk membantu percepatan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia hendaknya dapat

direalisasikan dengan baik.

Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Biaya, Jangka Waktu, Minat, Pendaftaran

Tanah


commit to user

vi

ABSTRACT

Fransiska Phuda Yusana, E0008155. 2012. RELATIONSHIP BETWEEN THE

LEVEL OF KNOWLEDGE, THE COST AND DURATION OF

REGISTRATION OF LAND SETTLEMENT WITH INTERESTS IN LAND

CERTIFICATION SUB DISTRICT IN SUKOREJO PONOROGO CITY. Faculty

of Law of Sebelas Maret University.

This study aimed to determine whether there is a relationship between (1)

The level of knowledge of the community with an interest in land certification, (2)

The cost of land registration with an interest in land certification and (3) The

settlement period of land registration with an interest in land certification.

This study is an empirical legal research (socio legal research) that use

explanative. 60 respondents were randomly selected from three villages in the

district Sukorejo, Ponorogo City. They are Kedung Banteng Village, Prajegan

Village and Sukorejo Village. Research instruments were questionnaires and

interviews. To explain the relationship between variables of the research, the data

is written to the cross tabulation based on hypotheses that have been prepared. To

test the real relationship between the variables used statistical test Chi Square

( ) with a significance level of 0.05. Hypothesis is shown to be associated real or

acceptable, measured the degree of relationship between variables related to the

statistical test of Contingency Coefficient (C).

Based on the results of research and discussion generated the following

conclusions: (1) there is a relationship between the level of knowledge of the

community with an interest in land certification with a low degree of relationship

is 0.34 (2) there is no relationship between the cost of land registration with an

interest in land certification and (3) there is no relationship between the

settlement period of land registration with an interest in land certification.

Specific hypothesis that suggested a link between level of education to the level of

knowledge is rejected or not proven.

Land registration should be emphasized. Coordination, cooperation and

good communication from all parties would be one of an important factor.

Revolutionary programs aimed that helping the acceleration of land registration

in the entire territory of the Republic of Indonesia should be realized as well.

Keywords: level of knowledge, cost, Term, Interest, Land Registry.


commit to user

vii

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai

penolongmu, sesungguhnya alloh beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah : 153)

“Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Alloh mengetahui

apa yang kamu kerjakan”

(Al-Mujadalah:11)

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat

menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika

kesempatan bertemu dengan kesiapan”

(Thomas A. Edison)

“Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana

bertanding dengan baik”

(Baron Pierre De Coubertin)

“Keberanian yang sebenarnya ibarat layang-layang. Sentakan angin yang

menentangnya bukan melemparkannya ke bawah, sebaliknya menaikkannya”

(John Petitsen)

“Kemenangan diri adalah saat kita berangkat dalam niat yang tulus, bergiat

dalam usaha dan bertekun dalam doa”

(Penulis)

“I struggle and emerge”

(penulis)

“New life, next life to get the best life”

(Penulis and Sari’)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud bakti, cinta,

dan terima kasihku kepada :

Allah SWT yang telah memberikan rahmad serta

hidayah-NYA

Ayahanda, Ibunda tercinta dan tersayang yang

senantiasa memberikan nasihat-nasihat bijak

serta segala bentuk pengorbanan dan kasih

sayang yang tak ternilai

Adekku tercinta dan tersayang, Raditya Frando

Galaxy,engkaulah semangat terbesar kakak

Raziv Ahmad Bintoro yang hingga saat ini masih

menemani sebagai kekasih hati yang penulis

sayangi, 7 tahun kebersamaan kita semoga

diberkahi Alloh SWT

SHADIRA (Dinda Dhindhud, Icha (Caca

Hoo),Uji’, Agasta, d’Tya, d’Diana dan d’Fajar)

buat semangat dan waktu-waktu yang sangat

berkesan bersama kalian

Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di

Fakultas Hukum UNS Angkatan 2008 (Alfitri

Setyaningsih, Atika Diah Nastiti, Fauziah Iffah,

Ardani Nirwesti, Dwi Murniningsih, Maya

Hapsari, Cori Pardosi, Dyah Nur Ariyani, Maria

Novita Sari, Sinta Ayu, Norma, Mega) yang

senantiasa berbagai suka duka dengan penulis

Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan

2008 terima kasih untuk segala dukungan,

persahabatan dan bantuannya

Almamater


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum

(skripsi) ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul:




KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.

Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum

(skripsi) ini tanpa bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Maka dari itu, penulis

menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu Tercinta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan telah bekerja keras memberikan

yang terbaik untuk penulis;

2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta, beserta seluruh Pembantu Rektor;

3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret, beserta seluruh Pembantu Dekan;

4. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi

ijin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum

ini.

5. Purwono Sungkowo Raharjo, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah

banyak memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada

penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya penulis tujukan kepada beliau;

6. Lego Karjoko, SH.,MH selaku dosen yang memberikan bimbingan, banyak

masukan dan inspirasi bagi penulis untuk melaksanakan penelitian hukum ini,

terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada beliau;


commit to user

x

7. Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di

Fakultas Hukum UNS;

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal

ilmu selama masa perkuliahan dan semoga dapat penulis amalkan selepas

menjadi mahasiswi Fakultas Hukum UNS;

9. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama masa studi;

10. Kepala KesbangPol dan Linmas Kabupaten Ponorogo serta Suwarno, Kepala

Bidang Kesbang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis;

11. Sukamto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) Kantor Pertanahan Kabupaten

Ponorogo yang telah memberikan bimbingan kepada penulis;

12. Camat Sukorejo dan Siti Hanifah, S.STP,M.Si, sekretaris camat yang telah

memberikan ijin penelitian di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan

telah memberikan bimbingannya;

13. Dames Suharto, Sunaryo, Bambang, Timbul, Suwarno, Supriyanto dan

Slamet, segenap perangkat desa yang telah memberikan ijin penelitian dan

memberikan bimbingan kepada penulis selama masa penelitian di Desa

Kedung Banteng, Desa Prajegan dan Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo;

14. Adek tersayang, Raditya Frando Galaxy yang menjadi motivasi bagi penulis

untuk segera menyelesaikan studi dan meraih impian penulis demi

memberikan kebahagiaan bersama. Senyum dan kelucuan adek tersayang

menjadi kekuatan yang besar dan ketegaran bagi penulis;

15. Raziv Ahmad Bintoro yang telah mendampingi penulis selama kurang lebih 7

tahun dan memberikan support serta semangat bagi penulis di saat suka

maupun duka di dalam penyusunan penulisan hukum ini;

16. Sahabat-sahabat “ Shadira Kost ”, Dinda Dhindudh Dinda’o, Faricha Hasinta

(Caca Hoo), Uji’Ayuningtyas Utami, Agasta Ika Wulandari, Aditya Praswuri

(dek Tya’), dek Fajar dan dek Diana yang telah luar biasa memberikan

motivasi bagi penulis dan telah berbagi suka maupun duka di dalam


commit to user

xi

penyusunan skripsi masing-masing dan Tugas Akhir, subhanalloh kalian kado

sahabat terindah dalam hidup penulis.

17. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum, Alfitri Setyaningsih, Atika Diah

Nastiti, Ardani Nirwesti, Fauziah Iffah, Dwi Murniningsih, Maya Hapsari

DK, Cori Pardosi, Dyah Nur Ariyani, Maria Novita Sari, Sinta Ayu, Norma,

Mega, Dkk, terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan selama kuliah di

Fakultas Hukum, Semoga kita meraih impian dan kesuksesan. Amien;

18. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari

sempurna seperti kata pepatah “tiada gading yang tak retak”, oleh karena itu,

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan

penulisan hukum (skripsi) ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, almamater, serta bagi para

pembaca yang budiman.

Surakarta, 28 Juni 2012

Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………… .............. ii

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... … iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

HALAMAN ABSTRAK ……………………………………………………. v

HALAMAN MOTTO ..................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... viii

KATA PENGANTAR ........................................................................... …….. ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. xiv

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………… xvi

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………… xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 8

E. Metode Penelitian ............................................................................. 9

F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................................... 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka………………………………............................. 22

1. Pendaftaran Tanah ……………………………………………… 22

a. Pengertian Pendaftaran Tanah………………………………… 22

b. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah…………………………….. 25

c. Objek Pendaftaran Tanah……………………………………... 27

d. Tujuan Pendaftaran Tanah……………………………………. 27

e. Asas-Asas Pendaftaran Tanah………………………………… 29

f. Sistem Pendaftaran Tanah…………………………………….. 32


commit to user

xiii

g. Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah…………………. 33

h. Prosedur Pendaftaran Tanah…………………………………. 35

i. Badan Pertanahan Nasional (PBN)…………………………… 38

j.Standarisasi dan Penetapan Prosedur Pelayanan…………....... 39

k. Persyaratan Administratif…………………………………… . 40

l. Biaya Pendaftaran Tanah……………………………………... 42

m.Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat……………………….. 44

n. Pelaksana Pendaftaran Tanah………………………………… 44

2. Minat Masyarakat ........................................................................ 45

a. Pengertian Minat………………………………………………. 45

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat……………………. 46

c. Teori Pengambilan Keputusan………………………………… 47

3. Sertifikat Tanah. .…........…………………………...................... 48

a. Pengertian Sertipikat Tanah…………………………………… 48

b. Manfaat Sertipikat Tanah……………………………………… 48

c. Penerbit Sertipikat Tanah……………………………………... 48

d. Macam-Macam Sertipikat tanah……………………………… 49

e. Kekuatan Pembuktian……………………………………......... 49

B. Kerangka Pemikiran ……………………………………….............. 53

C. Hipotesis ……………………………………………………............ 54

D. Pembatasan Masalah.…………………………………………......... 54

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian……………………………………………………. 59

B. Pembahasan………………………………………………………... 74

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan…………………………………………………………... 102

B. Saran …………………………………………………………........ 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data dan Teknik

Pengolahan Data yang Digunakan dalam Penelitian ..................... 19

Tabel 2. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedung Banteng ............ 60

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kedung Banteng Tahun 2012 61

Tabel 4. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Prajegan ......................... 62

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Prajegan Tahun 2012 ........... 63

Tabel 6. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukorejo ......................... 64

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2012 .......... 65

Tabel 8. Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Responden ................................ 66

Tabel 9. Rekapitulasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat ............................. 67

Tabel 10. Rekapitulasi Persepsi tentang Biaya Pendaftaran Tanah ............... 69

Tabel 11. Rekapitulasi Persepsi tentang Jangka Waktu Penyelesaian

Pendaftaran Tanah ......................................................................... 70

Tabel 12. Persepsi Ideal Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran Tanah..... 71

Tabel 13. Rekapitulasi Minat Mensertifikatkan Tanah .................................. 72

Tabel 14. Tabel Silang Mengenai Hubungan antara Tingkat Pengetahuan

Masyarakat ( ) dengan Minat untuk Mensertifikatkan Tanah (Y) 75

Tabel 15. Hasil Perhitungan Chi Kuadrat Faktor Tingkat Pengetahuan ........ 78

Tabel 16. Tabel Silang Mengenai Hubungan antara Tingkat Pendidikan ( )

dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat ( ) .............................. 80

Tabel 17. Hasil perhitungan Chi Kuadrat Faktor Tingkat Pendidikan.......... 83

Tabel 18. Tabel Silang Mengenai Hubungan antara Persepsi Biaya

Pendaftaran Tanah (X2) dengan Minat untuk Mensertifikatkan

Tanah(Y) ........................................................................................ 84

Tabel 19. Hasil Perhitungan Chi Kuadrat Persepsi tentang Biaya

Pendaftaran Tanah ......................................................................... 87


commit to user

xv

Tabel 20. Tabel Silang Hubungan antara Persepsi Jangka Waktu

Penyelesaian Penyelesaian Pendaftaran Tanah (X3) terhadap

Minat Mensertifikatkan Tanah (Y) ................................................ 88

Tabel 21. Hasil perhitungan Chi Kuadrat Faktor Persepsi tentang Jangka

Waktu Penyelesaian Pendaftaran Tanah........................................ 91


commit to user

xvi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran……………………... 53


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Kecamatan Sukorejo

Lampiran 2. Ijin Penelitian di Kesbang Kabupaten Ponorogo

Lampiran 3. Ijin Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ponorogo

Lampiran 4. Ijin Penelitian di Kecamatan Sukorejo

Lampiran 5. Ijin Penelitian di Desa Kedung Banteng

Lampiran 6. Ijin Penelitian di Desa Prajegan

Lampiran 7. Ijin Penelitian di Desa Sukorejo

Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian dari Kesbang Kabupaten

Ponorogo

Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian di Kecamatan Sukorejo

Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian di Desa Kedung Banteng

Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian di Desa Prajegan

Lampiran 12. Surat Keterangan Penelitian di Desa Sukorejo

Lampiran 13. Surat Keterangan Penelitian di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo

Lampiran 14. Validitas Item Pertanyaan Tingkat Pengetahuan

Masyarakat

Lampiran15. Validitas Item Pertanyaan Persepsi tentang Biaya

Pensertifikatan Tanah

Lampiran 16. Validitas Item Pertanyaan Minat Mensertifikatkan Tanah

Lampiran 17. Reliabilitas

Lampiran 18. Kuesioner Uji Coba dan Kuesioner Penelitian

Lampiran 19. Daftar Pertanyaan Wawancara di BPN

Lampiran 20. Data Tingkat Pendidikan Responden

Lampiran 21. Data Tingkat Pengetahuan Responden

Lampiran 22. Data Persepsi tentang Biaya Pendaftaran Tanah

Lampiran 23. Data Persepsi tentang Jangka Waktu Penyelesaian

Pendaftaran Tanah


commit to user

xviii

Lampiran 24. Data Minat Responden untuk Mensertifikatkan Tanah

Lampiran 25. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment

Lampiran 26. Tabel Nilai-Nilai Chi Kuadrat

Lampiran 27. Pasal-Pasal dalam UUPA Terkait dengan Penelitian

Lampiran 28. Pasal-Pasal dalam PP. Nomor 24 Tahun 1997 Terkait dengan

Penelitian

Lampiran 29. Pasal-Pasal dalam PMNA Nomor 3 Tahun 1997 Terkait dengan

Penelitian

Lampiran 30. Lampiran PP.Nomor 13 tahun 2010

Lampiran 31. Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2010

Lampiran 32. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 33. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia Tuhan

Yang Maha Esa. Tanah sebagai salah satu unsur pendukung utama bagi

kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran bangsa sepanjang masa karena

sebagian besar aktivitas masyarakat berlangsung di atas tanah. Tanah disebut

memegang peranan sentral dalam tata kehidupan bermasyarakat karena

masyarakat sangat membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal, sumber mata

pencaharian sehari-hari, misalnya penggunaan tanah sebagai gedung perkantoran,

lahan pertanian, perkebunan, ladang, peternakan serta berbagai usaha strategis lain

yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat. Di lain pihak,

pembangunan juga membutuhkan tanah sebagai sarana dari pembangunan itu

sendiri, sehingga nilai tanah menjadi semakin meningkat seiring dengan

kebutuhan masyarakat.

Ter Haar yang dikutip dalam Sri Susyanti menjelaskan bahwa tanah

merupakan tempat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, tanah

dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat religius-magis (Sri

Susyanti, 2010 : 1). Menurut Herma Yulis yang dikutip dalam Achmad Rubaie,

tanah memiliki arti penting karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social

asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat

kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan.

Sedangkan sebagai capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam

pembangunan dan tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat

penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi (Achmad Rubaie,

2007 : 1). Tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan

masyarakat karena kompleksitas fungsinya.

Ketergantungan manusia demikian besar pada tanah, baik untuk kebutuhan

tempat permukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan

persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan tidak


commit to user

2

bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidakseimbangan antara

jumlah dan luas tanah yang tersedia dengan kebutuhan penggunaan yang semakin

meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga

campur tangan negara dan aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan

hal yang mutlak (Hambali Thalib, 2009 : 1).

Urgensi keberadaan tanah sebagaimana telah disebutkan diatas,

menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai atas tanah sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi,air dan termasuk kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak menguasai dari negara tersebut

meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang

tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan (Boedi

Harsono, 1999 : 262).Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang,

kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai

tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang

merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur

pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah

(Aminuddin Salle dkk, 2010 : 95).

Persoalan di dalam masyarakat terkait dengan berbagai benturan

kepentingan yang berlangsung di atas suatu bidang tanah sering kali muncul.

Negara dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pemegang hak menguasai atas

tanah perlu menciptakan suatu produk hukum yang mengatur tentang pendaftaran

tanah dengan produk akhir berupa sertipikat untuk menghindari berbagai benturan

kepentingan dan menjamin kepastian hukum atas suatu bidang tanah.

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk mengatur berbagai

kebijakan di bidang pertanahan. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) telah menggariskan kepada pemerintah agar menyelenggarakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah kemudian

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang


commit to user

3

Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997 tanggal 8 Juli

Tahun 1997 yang berlaku pada 8 Oktober 1997 dan ditindaklanjuti dengan

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-

wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan

rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,

termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya. Arti kata terus-menerus

dalam pengertian pendaftaran tanah yaitu sekali dimulai suatu pendaftaran tanah

maka tidak akan ada akhirnya karena adanya peralihan-peralihan hak atas tanah

(Boedi Harsono, 1999 : 72).

Sistem hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan berkenaan

dengan hubungan-hubungan hukum terutama dalam pemberian atau penetapan

hak-hak atas tanah yang merupakan wewenang negara yang diselenggarakan oleh

pemerintah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjuk untuk mengemban tugas

tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini tidak dimungkinkan lagi tugas tersebut dilakukan oleh

lembaga lain seperti lembaga peradilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 584,

Pasal 610 dan Pasal 1010 KUH Perdata yang dikenal dengan uitwijzings

prosedure, karena Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak lagi mengenal

lembaga yang dimaksud (Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2009 : 3).

Pelaksanaan pendaftaran tanah memberikan manfaat yang besar karena

suatu bidang tanah dapat mempunyai bukti mengenai kepastian hukumnya yaitu

berupa sertipikat tanah. Pengertian sertipikat berdasarkan Pasal 1 angka 20

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu

sertipikat adalah bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c

UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan


commit to user

4

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam

buku tanah yang bersangkutan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga

sekarang, pendaftaran tanah di Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan

karena pemegang hak atas tanah belum secara teratur melaksanakan kewajibannya

untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan. Menurut Menteri Negara

Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikutip dalam

Tanjung Nugroho, disebutkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 sampai dengan tahun 1997, kurang lebih 17,2 juta bidang

tanah yang telah didaftarkan dari prediksi sekitar 85 juta bidang tanah yang ada di

wilayah Republik Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1961 sampai dengan

tahun1988 atau sampai sebelum lahirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN),

bidang tanah yang telah disertipikatkan diperkirakan sebanyak kurang lebih 10

juta bidang. Pada masa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai tahun 1997

telah dicapai pensertipikatan tanah sekitar 7,2 juta bidang (Tanjung Nugroho,

2006 : 1).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam wawancaranya dengan

majalah Tempo edisi Desember 2006 menyatakan bahwa baru 30% dari 85 juta

bidang tanah yang sudah disertipikatkan. Jika skema lama organisasi Badan

Pertanahan Nasional (BPN) masih dipertahankan, maka akan butuh waktu 100

tahun untuk menyelesaikan pensertipikatan tanah di Indonesia.Pemerintah

berupaya menanggulangi ketidaklancaran pendaftaran tanah tersebut, antara lain

melalui suatu program yang disebut Proyek Nasional Agraria (PRONA), yang

salah satu kegiatannya adalah memproses pensertipikatan tanah secara massal.

Pelaksanaan Proyek Nasional Agraria (PRONA) memberikan harapan bahwa

dalam jangka waktu 25 hingga 30 tahun semua bidang tanah di wilayah Republik

Indonesia telah didaftar semua. Pemerintah meningkatkan kegiatan ajudikasi,

sertipikat massal swadaya dan program khusus untuk merespon pemerintah pusat

dan pemerintah daerah di kabupaten atau propinsi untuk lebih mempercepat

kembali kegiatan pensertipikatan tanah yang targetnya ada tiga juta bidang tanah

yang akan disertipikatkan pada tahun 2007. Apabila program tersebut terus


commit to user

5

dilaksanakan atau mulai bertambah maka Badan Pertanahan Nasional (BPN)

membutuhkan waktu 18 tahun untuk melakukan pensertipikatan tanah (Joyo

Winoto, 2006 : 50).

Pada tahun 2008, pemerintah kembali mengembangkan pola pengelolaan

pertanahan di Indonesia dengan melaksanakan program layanan rakyat untuk

sertipikat tanah (Larasita). Pelaksanaan program Larasita dilakukan oleh Kantor

Pertanahan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai

Kantor Pertanahan yang bergerak (mobile service) yang mendekatkan layanan

pertanahan agar masyarakat dapat melakukan pengurusan tanahnya dengan lebih

mudah, lebih cepat dan tanpa perantara. Program ini diharapkan dapat

memberikan hasil yang optimal terhadap percepatan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia (Mangara EPM. Larasita Menjangkau yang Tidak

Terjangkau.http://www.bpn.go.id/Beranda/BeritaArtikel/Artikel/Larasita-

Menjangkau-yang-Tidak-Terjangkau.aspx).

Pada kenyataannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat baru

sekitar 49% tanah di Indonesia yang bersertipikat pada tahun 2010 (Hans

Henricus. Baru 49% Tanah di Indonesia yang Bersertipikat.

http://nasional.kontan.ci.id/v2/real/1263438725/28194/Baru-49-Tanah-di-

Indonesia-yang-Bersertipikat). Hal ini tentu saja menjadi catatan wajib dan tugas

dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta peran serta dari masyarakat untuk

terus berupaya keras melaksanakan pensertipikatan tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia.

Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa untuk mengurus

sertipikat tanah secara rutin dirasakan sangat sulit, membutuhkan biaya yang

mahal, proses yang berbelit-belit dan waktu yang lama. Dengan keadaan tersebut

maka inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan

pun terasa kurang (Sudjito, 1987 : 5). Pada umumnya, di luar lokasi Proyek

Nasional Agraria (PRONA) masih terdapat keengganan masyarakat untuk

mendaftarkan bidang tanahnya akibat persepsi yang sudah melekat pada

masyarakat mengenai kendala-kendala sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini

mendorong masyarakat untuk lebih memilih menunggu program pemerintah

http://nasional.kontan.ci.id/v2/real/1263438725/28194/Baru-49-Tanah-di-Indonesia-yang-Bersertifikat

http://nasional.kontan.ci.id/v2/real/1263438725/28194/Baru-49-Tanah-di-Indonesia-yang-Bersertifikat


commit to user

6

seperti PRONA, untuk mensertipikatkan tanahnya dibandingkan mengurus sendiri

kepada instansi atau pihak-pihak yang berwenang atas pendaftaran tanah sehingga

seolah menjadi kebiasaan atau kecenderungan masyarakat untuk bersikap apatis

terhadap permasalahan pendaftaran tanah yang sebenarnya masih menjadi

permasalahan panjang di masyarakat.

Sebagian besar tanah-tanah yang belum terdaftar, berada di daerah

pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dimana tanah

dimanfaatkan sebagai sumber pokok pendapatan mereka, artinya bahwa tanah

hanya dimanfaatkan masyarakat secara fisik saja. Masyarakat tidak menempatkan

manfaat tanah yang lebih luas cakupannya baik ditinjau dari aspek hukum, aspek

ekonomi, aspek keamanan atau aspek-aspek lain yang bersifat non fisik (Suharno,

1999 : 96).

Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten

Ponorogo dengan struktur sosial masyarakat agraris karena sebagian besar

penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani sehingga sumber

pokok pendapatan sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut berasal dari

pertanian. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh masyarakat di Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum diikuti dengan antusiasme yang tinggi

untuk mensertipikatkan tanahnya kepada Kantor Pertanahan. Hal ini dapat dilihat

dari masih banyaknya tanah yang belum bersertipikat di Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo. Pemilik bidang-bidang tanah di Kecamatan Sukorejo yang

belum mensertipikatkan bidang tanah miliknya kemungkinan disebabkan karena

beberapa faktor.

Masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya sertipikat,

keengganan untuk mensertipikatkan tanahnya mungkin dipengaruhi oleh

kekurangpahaman mereka terhadap pendaftaran tanah. Masyarakat yang sudah

memahami arti pentingnya sertipikat, besarnya biaya dan lamanya jangka waktu

yang diperlukan untuk penyelesaian pendaftaran tanah, mungkin merupakan

faktor yang berpengaruh terhadap minat untuk mensertipikatkan tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan

mengkaji lebih dalam terkait dengan hal tersebut dalam sebuah penulisan


commit to user

7

penelitian hukum dengan judul : “HUBUNGAN ANTARA TINGKAT

PENGETAHUAN MASYARAKAT, BIAYA SERTA JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN MINAT

MENSERTIPIKATKAN TANAH DI KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis

merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang

akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan minat

mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

2. Adakah hubungan antara biaya pendaftaran tanah dengan minat

mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

3. Adakah hubungan antara jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah dengan

minat mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data-data hukum yang akurat

dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat

mendatangkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke

dalam kelompok tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pengetahuan

masyarakat dengan minat mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo;

b. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara biaya pendaftaran tanah

dengan minat mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo; dan


commit to user

8

c. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dengan minat mensertipikatkan tanah di

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis di

bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya mengenai

hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat, biaya serta jangka

waktu penyelesaian pendaftaran tanah dengan minat mensertipikatkan

tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Ponorogo;

b. Melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu hukum,

mengembangkan, dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan

yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan pensertipikatan tanah; dan

c. Memperoleh bahan dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai

bahan untuk menyusun penulisan hukum, guna memenuhi persyaratan

akademis dalam mencapai gelar Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan

memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang terkait dengan penulisan

hukum ini, yaitu bagi penulis, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Ponorogo, masyarakat maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara (HAN)

pada khususnya;

b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Administrasi

Negara (HAN) mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan

masyarakat, biaya serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah


commit to user

9

dengan minat mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo; dan

c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran

membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan

penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data secara

lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari

penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah

sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu

gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran

dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam

penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat dioalah dan dikembangkan

secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian

yang dirumuskan. Metode dalam penulisan hukum ini dapat dirinci sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hubungan

antara tingkat pengetahuan masyarakat, biaya serta jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah dengan minat mensertipikatkan tanah di Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah penelitianempiris (non doktrinal).

Penelitian yang dilakukan akan mengambil sampel dari satu populasi dan

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok sehingga


commit to user

10

penelitian penulis termasuk ke dalam penelitian survei. Menurut Kerlinger

yang dikutip dalam Ridwan, penelitian survei adalah penelitian yang

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan

kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis

maupun psikologis ( Ridwan, 2004 : 49).

Penelitian penulis tidak hanya bertujuan memberikan gambaran

tentang fakta-fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi

kepustakaan, tetapi juga setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di

lapangan, diadakan analisa untuk memperoleh kesimpulan mengenai

hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat, biaya serta jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dengan minat mensertipikatkan tanah di


2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, menurut sifatnya

merupakan penelitian eksplanatif (menerangkan).Penelitian eksplanatif

bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada atau tidaknya

hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti (Amiruddin dan

Zainal Asikin, 2008 : 26). Penelitian eksplanatif (explanatory research) dalam

penelitian hukum ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara

variabel bebas atau variabel pengaruh (independent variable) yaitu tingkat

pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, biaya serta jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dengan variabel terikatnya atau variabel

terpengaruh (dependent variable) yaitu minat untuk mensertipikatkan tanah

melalui pengujian hipotesisnya di lapangan, yaitu di Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Ponorogo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan berbentuk angka atau data

kualitatif yang diangkakan (scoring) yang mudah dikualifikasi ke dalam

kategori-kategori. Pendekatan kuantitatif jauh lebih mampu memperlihatkan


commit to user

11

hasil-hasil yang cermat, tidak berarti mengecilkan arti pentingnya pendekatan

kualitatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 168).

4. Lokasi Penelitian

Daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Ponorogo dimana mayoritas penduduknya mempunyai

aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dengan mata pencaharian sebagai

petani. Pemilihan lokasi penelitian oleh penulis dengan pertimbangan bahwa

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mempunyai karakteristik pedesaan

sehingga ada indikasi kesadaran untuk melaksanakan program pensertipikatan

tanah relatif rendah.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian hukum ini adalah masyarakat di Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo diambil 3 desa secara random, yakni Desa Sukorejo, Desa Prajegan

dan Desa Kedung Banteng. Sampel diambil dengan probabilitas atau random

yaitu denganteknik multi stage random sampling(Amiruddin dan Zainal

Asikin, 2008 : 102).Pengambilan jumlah sampel dilakukan sampai batas

minimal sampel yang ditentukan menurut persyaratan pengambilan jumlah

sampel dalam suatu metode penelitian. Dalam penelitian ini jumlah sampel

yang diambil adalah 60 responden. Untuk memperoleh data yang cukup

lengkap dan relevan dengan pokok masalah yang dibahas, maka cara yang

dipakai untuk mengumpulkan data tersebut menurut persyaratan pengambilan

jumlah sampel dalam suatu metode penelitian.

Bila data dianalisa dengan statistic non parametric misalnya

test statistik Chi Kuadrat yang tidak memerlukan distribusi normal

maka sampel yang dibutuhkan tidak besar.Meskipun belum ada

pedoman untuk menentukan jumlah setiap sel tabel silang sekiranya

dapat ditentukan sekitar 20 kasus dalam setiap sel. Hal ini disebabkan

karena perhitungan persentase dengan kasus kurang dari 20,

kesimpulan yang diambil dari data tersebut kurang reliable

(Singarimbun dan Effendi, 1995 : 171).


commit to user

12

Dalam penelitian hukum ini, dipilih juga 5 informan yang terdiri dari

camat (1 orang), kepala desa (3 orang) dan pejabat dari Kantor Pertanahan

(Kepala hak atas tanah dan pendaftaran tanah, 1 orang). Pemilihan 5 informan

tersebut dilakukan untuk memperoleh dan melengkapi data penelitian penulis.

6. Variabel

Variabel adalah suatu fenomena yang ditarik dengan

menggeneralisasikan suatu objek penelitian dimana terhadap objek tersebut

dapat dilakukan suatu pengukuran. Variabel dalam penelitian ini dibagi

menjadi 2 (dua) yaitu variabel bebas atau variabel pengaruh (independent

variable) yang disebut variabel (X) dan variabel terikat atau variabel

terpengaruh (dependent variable) yang disebut variabel (Y). Variabel bebas

adalah variabel yang memberikan pengaruh pada variabel lain. Variabel

tersebut meliputi :

a. Tingkat pengetahuan tentang pendaftaran tanah;

b. Persepsi tentang biaya pendaftaran tanah;

c. Persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah.

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang

mendapatkan pengaruh dari variabel bebas (independent variable). Variabel

terikat dalam penelitian hukum ini adalah minat untuk mensertipikatkan tanah.

7 Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 30). Dalam penelitian ini

data primer diperoleh dari sumber data atau responden dan informan baik

melalui kuesioner maupun wawancara. Data yang diperlukan yaitu data

yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat

dalam pensertipikatan tanah meliputi data identitas responden dan

informan yaitu nama, umur, pekerjaan, alamat responden, tingkat

pengetahuan, tingkat pendidikan, biaya serta jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah dan keterangan-keterangan lain yang mendukung data

primer.


commit to user

13

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 30). Penelitian ini menggunakan

data sekunder yang diambil dari bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri

dari :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan

Pertanahan Nasional (BPN);

e) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan

Pertanahan Nasional;

f) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah; dan

g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, yaitu:

a) Buku-buku dan literatur lain mengenai pendaftaran tanah dan

faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk mensertipikatkan

tanah;

b) Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

minat untuk mensertipikatkan tanah; dan

c) Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.


commit to user

14

8. Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin yang mengutip pendapat dari

Soerjono Soekanto, alat-alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Studi dokumen atau bahan pustaka;

b. Pengamatan atau observasi;

c. Wawancara atau interview;

d. Kuesioner (Questionnaire); dan

e. Alat-alat pengumpul data lainnya (seperti projective methods, disguised

method, substitute measure) (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 67).

Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan

tergantung pada variabel yang akan diamati. Dengan kata lain, alat yang

dipergunakan harus sesuai dengan variabelnya. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

1) Kuesioner (questionnaire)

Daftar pertanyaan (questionnaire) adalah suatu daftar yang

berisikan rangkaian pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang

(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 89). Untuk memperoleh data,

kuesioner disebarkan kepada responden. Dalam penelitian penulis

kuesioner dibuat berdasarkan Skala Guttman dimana penulis menyebarkan

kuesioner kepada 60 (enam puluh) orang yang dijadikan sampel.

Kuesioner terdiri dari 5 bagian, yang meliputi pertanyaan tentang latar

belakang responden, pengetahuan tentang pendaftaran tanah, persepsi

tentang biaya pendaftaran tanah, persepsi tentang jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dan minat untuk mendaftarkan tanah.

Pertanyaan yang berkenaan dengan pengetahuan tentang

pendaftaran tanah dikembangkan berdasarkan elemen-elemen pokok

pendaftaran tanah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 (UUPA) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, sedangkan pertanyaan mengenai persepsi tentang

biaya pendaftaran tanah dikembangkan berdasarkan data-data sesuai


commit to user

15

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, sedangkan pertanyaan yang

menyangkut persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah dikembangkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan dan pertanyaan tentang minat mensertipikatkan

tanah dikembangkan berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil diskusi

dengan dosen pembimbing.

Kuesioner diujicobakan pada 20 responden yang tinggal di

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, di luar responden terpilih. Hal

ini dimaksudkan untuk menjamin validitas dan reliabilitas item

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner penulis dan tentunya penulis

lengkapi dengan analisis SPSS versi 16 serta perhitungan manual dengan

menggunakan rumus korelasi point biseral untuk mengetahui validitas

item pertanyaannya. Penyempurnaan kuesioner didasarkan pada diskusi

dengan responden uji coba dan dosen pembimbing.

2) Wawancara atau Interview

Dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin yang mengutip pendapat

dari Fred N.Kerlinger yaitu “wawancara (interview) adalah situasi peran

antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada seseorang responden” (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 82).

Dalam penelitian ini, wawancara (interview) dilakukan terhadap para

informan yaitu Camat Sukorejo , Kepala Desa Kedung Banteng, Kepala

Desa Prajegan, Kepala Desa Sukorejo dan pejabat dari Kantor Pertanahan

(Kepala hak atas tanah dan pendaftaran tanah).

3) Studi Dokumen

Studi dokumen ditujukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum ini, studi


commit to user

16

dokumen penulis menggunakan buku-buku yang relevan, peraturan

perundang-undangan, foto-foto serta data-data yang relevan dengan

penelitian penulis (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 : 68).

9. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk

yang lebih mudah dibaca dan lebih mudah diinterpretasikan (Singarimbun dan

Effendi, 1995 : 263).Penulis menggunakan analisis kuantitatif untuk

menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Statistik Chi Kuadrat( )

Uji statistik Chi Kuadrat ( ) digunakan untuk menguji hubungan

nyata antar variabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini,

uji Chi Kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis tentang distribusi dari

ukuran-ukuran variabel penelitian yaitu minat yang merupakan variabel

terpengaruh (dependent variable) dan tingkat pengetahuan, tingkat

pendidikan, biaya serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah atau

variabel pengaruh (independent variable). Rumus Chi Kuadrat yaitu :

=

= nilai Chi Kuadrat

Fo = frekuensi yang diamati

= frekuensi yang diharapkan

Prosedur uji Chi Kuadrat adalah sebagai berikut :

1) Rumuskan hipotesis ;

2) Tentukan kategori ;

3) Buat tabel kontingensi ;

4) Tentukan level signifikan

5) Hitung harga Chi Kuadrat;

6)Tentukan daerah penolakan hipotesis dengan mencari harga Chi Kuadrat

pada tabel distribusi Chi Kuadrat, pada level signifikan yang telah


commit to user

17

ditentukan dengan degree of freedom atau derajat kebebasan dk = (k-1)

(b-1), yaitu : tabel dk = (k-1)(b-1) ;

7) Tolak terima jika : ≥ tabel dk = (k-1)(b-1)

Dengan kata lain data menunjukkan ada pengaruh yang signifikan

antara variabel pengaruh (independent variable) yaitu tingkat

pengetahuan, biaya serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah

terhadap variabel terpengaruh (dependent variable) yaitu minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah;

8) Terima tolak jika : ≤ tabel dk = (k-1)(b-1)

Dengan kata lain data menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan

antara variabel pengaruh (independent variable) yaitu tingkat

pengetahuan, biaya serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah

terhadap variabel terpengaruh (dependent variable) yaitu minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah; dan

9) Perumusan kesimpulan.

b. Analisa tabulasi silang

Teknik analisa tabulasi silang atau teknik elaborasi digunakan

untuk menganalisa data, yaitu suatu metode yang cukup sederhana tetapi

mempunyai kemampuan yang besar untuk mengungkapkan hubungan

yang hendak diteliti (Singarimbun dan Effendi, 1995 : 225). Hubungan

antar variabel digambarkan dalam bentuk tabel, variabel pengaruh pada

kolom (horizontal) dan variabel terpengaruh pada baris (vertikal), tiap-tiap

kategori dihitung persentasenya.

c. Koefisien Kontingensi

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara tingkat

pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, biaya serta jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah atau variabel pengaruh (independent

variable) dengan minat mensertipikatkan tanah atau variabel terpengaruh

(dependent variable), digunakan uji statistik berupa koefisien kontingensi.

Rumus koefisien kontingensi (C):


commit to user

18

C = koefisien kontingensi

N = besar sampel

Harga C tersebut dibandingkan dengan harga C tabel.

Semakin dekat C hitung dengan C tabel berarti semakin erat hubungan

antara variabel pengaruh (independent variable) dengan variabel

terpengaruh (dependent variable). Harga C berkisar antara 0 sampai

dengan 1,000. Interpretasi nilai koefisien kontingensi dilakukan dengan

cara membandingkan nilai koefisien kontingensi yang didapat terhadap

nilai koefisien kontingensitabel. Dalam hal ini, nilai koefisien kontingensi

tabel menggunakan kriteria (Ridwan, 2004 : 110) sebagai berikut :

1) Antara 0,000 sampai dengan 0,199 hubungan sangat rendah (tidak

valid);

2) 0,200 sampai dengan 0,399 hubungan rendah;

3) 0,400 sampai dengan 0,599 hubungan cukup tinggi;

4) 0,600 sampai dengan 0,799 hubungan tinggi;

5) 0,800 sampaidengan 1,000 hubungan sangat tinggi.


commit to user

19

Tabel 1. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data,

Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data yang Digunakan dalam Penelitian

Jenis Data Teknik

Pengumpulan

Data

Sumber

Data

Data Teknik

Pengolahan

Data

Primer

Kuesioner

Responden

Identitas

Chi

Kuadrat

Tingkat

Pengetahuan

Tingkat

Pendidikan

Persepsi

tentang biaya

Persepsi

tentang jangka

waktu

penyelesaian

pendaftaran tanah

Minat

mensertipikatkan

tanah

Wawancara

R

Responden

&Informan

Data yang

mendukung data

primer

Deskriptif

Sekunder

Dokumentasi

Kantor

Desa

Profil Desa

Deskriptif

Kantor

Pertanahan

1. Peta

Pendaftaran

Jumlah bidang

tanah yang belum

dan sudah

bersertipikat

2. Data yang

relevan

Deskriptif

Kantor

Kecamatan

Peta

administrasi

kecamatan

Deskriptif


commit to user

20

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum semata-mata disajikan untuk memberikan

gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya

ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baku penulisan suatu karya ilmiah.

Adapun penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 4 bab dimana tiap bab terbagi

dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sistematika penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan yang pertama tentang kerangka

teori yang berisi tinjauan pustaka yang menjadi literatur pendukung dalam

pembahasan masalah penulisan hukum ini. Tinjauan pustaka dibagi

menjadi dua (2) yaitu :

1. Kerangka Teori yang Berisikan Tinjauan mengenai :

a. Tinjauan umum tentang pendaftaran tanah, diuraikan mengenai

pengertian pendaftaran tanah, dasar hukum, tujuan, asas, sistem

pendaftaran tanah, sistem publikasi, prosedur pendaftaran tanah,

BPN, standarisasi dan penetapan prosedur pelayanan, biaya, jangka

waktu dan pelaksana pendaftaran tanah;

b. Tinjauan umum tentang minat, diuraikan mengenai pengertian

minat, faktor-faktor yang mempengaruhi, teori pengambilan

keputusan; dan

c. Tinjauan umum tentang sertipikat tanah, diuraikan mengenai

pengertian, manfaat, macam-macam sertipikat dan pejabat

penandatangan sertipikat.


commit to user

21

2. Kerangka Pemikiran, yang berisikan gambaran alur berpikir dari

penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian

dan pembahasan yang menjadi titik temu dari suatu kesenjangan antara

permasalahan penelitian dengan kaidah yang berlaku atau realitas hukum

empiris di lapangan. Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap

penelitian dan pembahasan dari persoalan yang diangkat oleh penulis, maka

bab hasil penelitian dan pembahasan ini dibagi menjadi :

a. Halaman yang mendeskripsikan hasil temuan data yang diperoleh guna

menjawab persoalan pertama mengenai hubungan antara tingkat

pengetahuan masyarakat dengan minat untuk mensertipikatkan tanah di


b. Halaman yang mendeskripsikan hasil temuan data yang diperoleh guna

menjawab persoalan kedua mengenai hubungan antara biaya

pendaftaran tanah dengan minat untuk mensertipikatkan tanah di


c. Halaman yang mendeskripsikan hasil temuan data yang diperoleh guna

menjawab persoalan ketiga mengenai hubungan antara jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dengan minat untuk mensertipikatkan

tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh

dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran yang

relevan yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait

dengan bahasan penulisan hukum iniagar terwujud suatu langkah konkrit

untuk menangani permasalahan yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah

a. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah berasal dari kata cadaster (bahasa belanda

kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu rekaman (record), menunjukkan

tentang luas, nilai dan kepemilikan atau lain-lain alas hak terhadap suatu

bidang tanah. Selain itu, pendaftaran berasal dari bahasa latin capilastrum

yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak

tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian yang tegas,cadaster

adalah record pada lahan-lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang

haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, cadastre

merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi serta

sebagai continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak

atas tanah (A.P. Parlindungan, 1999 : 18-19).

Pendaftaran tanah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam

Pasal 19 ayat (2) yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi:

1) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;

2) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; dan

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Kegiatan yang berupa pengukuran, pemetaan, dan pembukuan

tanah akan menghasilkan peta-peta pendaftaran tanah dan surat ukur. Di

dalam peta pendaftaran tanah dan surat ukur akan diperoleh keterangan

tentang letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan, sedangkan

kegiatan yang berupa pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak

tersebut akan diperoleh keterangan-keterangan tentang status tanahnya,

beban-beban apa yang ada diatasnya dan subyek dari haknya. Kegiatan


commit to user

23

terakhir dari pendaftaran tanah adalah pemberian surat bukti atas tanah

yang lazim disebut dengan sertipikat.

Pengertian pandaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan

teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam

bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun termasuk pemberian surat bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani.

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan

pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, pemetaan dan

pembukuan tanah dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti

hak sebagai alat pembuktian yang kuat (Mhd Yamin Lubis dan Abdul

Rahim, 2006 : 138)

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh negara atau pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa

pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu

yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya

bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian

hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan

pemeliharaannya (Boedi Harsono, 1999 : 72).

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik

suatu kesimpulan yaitu pendaftaran tanah mengandung unsur-unsur

sebagai berikut:

1). Dilakukan secara terus-menerus

Perubahan atas tanah maupun subjeknya harus diikuti dengan

pendaftaran tanah apabila suatu bidang tanah telah didaftarkan. Kata


commit to user

24

terus-menerus menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali

dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan

tersedia harus selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang

kemudian sehingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir (Boedi

Harsono, 1999 : 73).

2).Pengumpulan data tanah

Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi dua macam,

yaitu:

a) Data fisik yaitu data mengenai letak tanahnya dan luasnya

berapa serta, bangunan dan tanaman yang ada di atasnya; dan

b) Data yuridis yaitu mengenai nama hak atas tanah, siapa

pemegang hak tersebut, serta peralihan dan pembebanannya jika

ada.

3). Tujuan tertentu

Pendaftaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian hukum

(legal cadastre) dan kepastian hak atas tanah sebagaimana tercantum

di dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Manfaat

pendaftaran tanah tentunya tidak serta merta dapat menjadi hal yang

dapat diremehkan oleh masyarakat.

4).Penerbitan alat bukti hak atau sertipikat

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk

kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data

fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar

dalam buku tanah (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997). Sertipikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat

data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang

bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen.

Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya

tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak

atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.


commit to user

25

b. Dasar hukum pendaftaran tanah

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), oleh sebab itu

semua kebijakan pemerintah harus ada dasar hukumnya (umbrella act).

Kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan khusunya mengenai

pendaftaran tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini merupakan landasan bagi

pembaharuan hukum agraria guna memberikan jaminan kepastian hukum

bagi masyarakat, sehingga dapat mnencegah sengketa tanah.

Dasar hukum pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-

Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa:

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

(a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;

(b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

dan

(c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat.

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan

negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi serta

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri

Agraria.

4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan

dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut.

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditujukan

kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi untuk melaksanakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat


commit to user

26

rechts-kadaster yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas

tanah yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku

efektif pada tanggal 8 Oktober 1997. Selanjutnya di dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat ketentuan yang ditujukan kepada

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak

atas tanahnya.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agaria (UUPA) yang

menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan,

hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan

menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

2) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agaria (UUPA) menentukan

bahwa hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya,

demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal

19.

3) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agaria (UUPA) menentukan

bahwa hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya,

demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal

19.

Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agaria (UUPA) Bab IV

menegaskan bahwa pendaftaran tanah diwajibkan bagi para pemegang hak

yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan bagi para pemegang hak yang

bersangkutan, maka diadakannya pendaftaran tanah yang terang akan

memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama

sekali (Boedi Harsono, 1999 : 568). Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 mengatur secara teknis penyelenggaraan pendaftaran tanah di

Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional


commit to user

27

(BPN) Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pelaksanaan dari

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

c. Obyek Pendaftaran Tanah

Obyek pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi:

1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak gunausaha,

hak guna bangunan dan hak pakai;

2) Tanah hak pengelolaan;

3) Tanah wakaf;

4) Hak milik atas satuan rumah susun;

5)Hak tanggungan; dan

6) Tanah Negara.

d. Tujuan Pendaftaran Tanah

Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok

Agaria (UUPA) Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 yaitu:

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan haknya;

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum

mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

dan

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan sebagaimana diatur

pula dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 yaitu:

Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 hurufc, setiap bidang tanah dan satuan tanah

dan satuan rumah susun termasukperalihan, pembebanan, dan

hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atassatuan

rumah susun wajib didaftar.


commit to user

28

Ketentuan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan

mendukung pelaksanaan asas mutakhir dalam kegiatan pendaftaran

tanah. Kegiatan pendaftaran tanah diharapkan dapat menciptakan suatu

keadaan (Hasan Wargakusumah, 1995 : 80-81) dimana:

a) Orang-orang dan badan hukum yang mempunyai tanah dengan

mudah dapat membuktikan bahwa merekalah yang berhak atas

tanah itu, hak apa yang dipunyai dan tanah yang manakah yang

dihaki. Tujuan ini dicapai dengan memberikan surat tanda bukti

kepada pemegang hak yang bersangkutan; dan

b) Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh

keterangan yang bersangkutan mengenai tanah-tanah yang terletak

di wilayah pendaftaran yang bersangkutan (baik calon pembeli atau

calon kreditor) yang ingin memperoleh kepastian apakah

keterangan yang diberikan kepadanya oleh calon penjual atau

kreditor itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat

terbuka bagi umum pada data yang disimpan.

Tiga tujuan pokok pendaftaran tanah (Djoko Prakoso dan Budiman

Adi Purwanto, 1985 : 23) yaitu:

1) Memberikan kepastian obyek haknya

Kepastian mengenai bidang teknis (letak, luas, dan batas-batas

tanah yang bersangkutan). Hal ini diperlukan untuk menghindarkan

sengketa di kemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan

maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan.

2) Memberikan kepastian status haknya

Kepastian mengenai status hukum dari tanah yang

bersangkutan diperlukan karena dikenal tanah-tanah dengan berbagai

macam status hukumnya. Masing-masing status hukum suatu bidang

tanah memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban

yang berlainan kepada pihak yang memiliki dan akan berpengaruh

pula terhadap harga tanah.


commit to user

29

3) Memberikan kepastian subyek haknya

Kepastian mengenai siapa yang memiliki diperlukan untuk

mengetahui dengan siapa kita harus berhubungan untuk dapat

melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Ada atau tidaknya

hak-hak dan kepentingan pihak ketiga diperlukan untuk mengetahui

perlu atau tidaknya diadakan tindakan-tindakan tertentu untuk

menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan

secara aman dan efektif.

e. Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Asas diperlukan untuk melahirkan pemikiran dasar dalam

pembuatan hukum (law making), diperlukan juga untuk menghadapi

konflik sebagai tuntutan kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang

saling bertentangan satu sama lain. Asas-asas pendaftaran tanah menurut

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah adalah sebagai berikut:

1) Asas Sederhana

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah menunjukkan agar

ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah dapat

dengan mudah dipahami oleh para pihak yang berkepentingan, terutama

para pemegang hak atas tanah. Asas ini dimaksudkan untuk mendukung

secara tegas para pemegang hak atas tanah di dalam melaksanakan

pendaftaran tanah.

2) Asas Aman

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat

sehingga hasilnya dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini telah

sesuai tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri.

3) Asas Terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-

pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan

dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan


commit to user

30

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau

oleh para pihak yang memerlukan.

4) Asas Mutakhir

Asas mutakhir didefinisikan sebagai kelengkapan yang memadai

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan keseimbangan dalam

pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan

mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan

perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir

menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus

dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di Kantor

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan

masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar

setiap saat (AP.Parlindungan, 1999 : 76-77).

5) Asas Terbuka

Asas terbuka mengisyaratkan agar data pendaftaran tanah yang

tersedia dapat diinformasikan kepada pemegang hak atas tanah atau

kepada pihak lain yang membutuhkan untuk digunakan sesuai dengan

prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, masyarakat dapat memperoleh

keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Asas-asas pendaftaran tanah selain sebagaimana tercantum di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(S.Candra, 2005: 119)yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengisyaratkan agar sertipikat

kepemilikan hak atas tanah yang sudah diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dapat dijadikan sebagai alat bukti

kepemilikan hak atas tanah yang kuat sepanjang tidak terbukti

sebaliknya. Pemegang hak atas tanah mendapatkan perlindungan

hukum dan jaminan kepastian hukum atas pemilikan sertipikat hak atas

tanah tersebut.


commit to user

31

2) Asas Publisitas

Asas publisitas yang digunakan adalah asas negatif yang

mengandung unsur positif. Asas ini mengisyaratkan adanya

keterbukaan bagi pihak yang merasa keberatan terhadap suatu

pembuktian hak atas tanah terdaftar untuk memperkarakannya di

pengadilan selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas

tanah yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak

ada yang memperkarakannya, maka hak atas tanah tersebut tidak

dapat diganggu gugat lagi.

3) Asas Spesialitas

Asas spesialitas mengisyaratkan bahwa hanya daftar tanah saja

yang terbuka untuk umum, sedangkan daftar nama hanya

diperuntukkan khusus untuk yang bersangkutan atau untuk instansi

yang memerlukan karena fungsi dan tugasnya. Hal ini ditujukan untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah.

4) Asas Rechtverwerking

Asas rechtverwerking mengisyaratkan agar pemilik sebidang

tanah tidak menuntut kembali tanah yang ditinggalkannya dalam jangka

waktu tertentu yang telah diusahakan oleh pihak lain dengan iktikad

baik. Asas ini mengindikasikan adanya pelepasan hak atas suatu bidang

tanah karena suatu alasan yang jelas.

5) Asas Contradictoir Delimitatie

Asas contradictoir delimitatie mengisyaratkan agar penentuan

bidang batas tanah yang sedang didaftar dalam penelitian data fisik di

lapangan harus disaksikan kebenarannya oleh pemilik hak atas tanah

yang bersebelahan melalui pemasangan tanda batas bersama. Penetapan

batas tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua

belah pihak yang dimaksudkan untuk menghindari sengketa atau

perselisihan di kemudian hari.


commit to user

32

6) Asas Musyawarah

Asas musyawarah mengisyaratkan agar setiap sengketa atau

perselisihan yang berhubungan dengan pemilikan hak atas tanah

terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya perdamaian yaitu

musyarawah untuk mufakat. Para pihak yang bersengketa diharapkan

dapat menerima hasil musyawarah tersebut sehingga tidak perlu

melanjutkan sengketa atau perselisihan yang terjadi ke meja pengadilan.

f. Sistem Pendaftaran Tanah

Ada dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem

pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak

(registration oftitles, title dalam arti hak). Boedi Harsono merumuskannya

sebagai berikut:

1) Sistem Pendaftaran Akta

Sistem pendaftaran akta dilaksanakan denagn mendaftarkan akta-

akta itu sendiri kepada Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam

sistem pendaftaran akta Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat

pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut

dalam akta yang di daftar. Tiap kali terjadi perubahan, wajib dibuatkan

akta sebagai buktinya. Dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan

harus di cari dalam akta-akta yang bersangkutan. Data yuridis

diperoleh dengan melakukan apa yang disebut title search yang bisa

memakan waktu dan biaya, karena untuk title search diperlukan

bantuan ahli.

2) Sistem Pendaftaran Hak

Sistem pendaftaran hak,setiap penciptaan hak baru dan

perbuatan-perbuatan hukum yangmenimbulkan perubahan kemudian,

harus di buktikan dengan suatuakta. Dalam penyelenggaraan

pendaftaran hak, bukan akta yangdidaftar, melainkan haknya yang

diciptakan dan perubahan-perubahannyakemudian. Akta merupakan

sumber datanya. Akta pemberian hakberfungsi sebagai sumber data

yuridis untuk mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah.


commit to user

33

Akta pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai

sumber data untuk mendaftar perubahan-perubahan pada haknya

dalam buku tanah hak yang bersangkutan. Jika terjadi perubahan tidak

dibuatkan buku baru, melainkan dilakukan pencatatannya pada ruang

mutasi yang disediakan pada buku tanah yang bersangkutan. Sebelum

dilakukan pendaftaran hak dalam buku tanah dan pencatatan

perubahannya, oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dilakukan

pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan.

Berbeda dengan Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dalam sistem

pendaftaran akta, dalam sistem pendaftaran hak ia bersifat aktif.

Sistem yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 adalah sistem pendaftaran hak (registration of title). Hal

ini dapat dilihat dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang

memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta

diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar

(Boedi Harsono, 1999: 76-78).

g. Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah

Pada garis besarnya dikenal dua sistem publikasi yaitu sistem

publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Boedi Harsono

merumuskannya sebagai berikut :

1) Sistem Publikasi Positif

Orang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar umum

yang mempunyai kekuatan bukti merupakan pemegang hak yang sah

menurut hukum, sehingga apa yang terdaftar dalam daftar umum dan

surat-surat bukti yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang

mutlak. Pada sistem ini jaminan lebih kuat diberikan kepada yang

memperoleh hak, orang lain harus percaya bahwa pemegang hak yang

terdaftar dalam daftar umum adalah pemegang hak yang sebenarnya,

meskipun dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan yang

terdaftar di dalamnya adalah tidak benar.


commit to user

34

Keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam daftar umum

apabila kemudian hari diketahui tidak benar, maka kepada yang

dirugikan mendapat ganti rugi dalam bentuk lain. Demikian pula

terhadap batas-batas yang sudah diatur secara kadaster dan terdaftar

dalam daftar umum adalah batas-batas yang benar. Pendaftaran tanah

dengan menggunakan sistem publikasi positif penyelenggaraannya

harus dilaksanakan secara aktif dengan mengadakan pemeriksaan

lebih dahulu seteliti mungkin, oleh sebab itu memerlukan waktu yang

lama dan biaya yang tidak sedikit serta tenaga yang banyak pula.

2) Sistem Publikasi Negatif

Orang atau badan hukum yang terdaftar dalam daftar umum

dan surat-surat tanda bukti hak yang diterbitkan tidak membuktikan

orang atau badan hukum sebagai pemegang hak yang sebenarnya yang

sah menurut hukum. Dalam sistem publikasi negatif, pejabat

pendaftaran tanah mendaftar tanah hak-hak dalam daftar umum secara

prinsip yang berhak atau tidak. Pendaftaran dengan sistem publikasi

negatif dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar. Pada sistem

publikasi negatif ini jaminan perlindungan diberikan kepada

pemegang hak yang sebenarnya, yang berarti pemegang hak yang

sebenarnya dapat menuntut haknya kembali meskipun hak tersebut

sudah terdaftar dalam daftar umum atas nama orang lain.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak menganut sistem publikasi

positif. Meskipun menurut ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Pasal

19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pendaftaran tanah

diadakan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan Pasal 19

ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) huruf c menyatakan

bahwa tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian kata kuat tersebut jelas tidak sama dengan mutlak, dan kata

kuat berarti apa yang tercantum di dalam sertifikat dianggap benar selama

tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.


commit to user

35

Sertipikat hak atas tanah yang memuat pemilik, letak atau lokasi

tanah, luas bidang tanah dan tanda-tanda batasnya masih bisa digugat

melalui pengadilan oleh seseorang yang dapat membuktikan sebaliknya

atas sertipikat itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak memilih sistem publikasi

positif, karena dalam penyelenggaraannya memerlukan banyak waktu,

tenaga dan biaya. Ini tidak berarti bahwa pendaftaran tanah dengan sistem

publikasi negatif yang diperintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

tidak akan dilaksanakan dengan teliti. Rechtkadaster selalu menghendaki

ketelitian dalam penyelenggaraannya, bahkan perlu secermat sistem

publikasi positif (Boedi Harsono, 1999 : 82-83).

Sistem publikasi yang digunakan oleh Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah

sistem negatif yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan negatif

murni,karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c bahwa

pendaftarantanah menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alatpembuktian yang kuat. Dengan ini berarti sertipikat hak atas

tanah adalah alat bukti yang kuat (bukan sempurna). Jadi, selain dapat

dibuktikan sebaliknya, pemegang sertipikat hak atas tanah adalah

pemegang hak atas tanah yang sebenarnya, yang berarti mengandung

unsur positif. Dalam pengertian ini berarti keabsahan sertipikat hak atas

tanah masih dapat digugat, jadi yang terjadi adalah stelsel negatif.

Demikian juga dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 32ayat (2), dan Pasal 38 ayat

(2). Dalam sistem negatif murni tidak akan adapernyataan demikian

(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 90).

h. Prosedur Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 dibagi dalam dua macam kegiatan, yaitu:

1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali, dimana kegiatannya diperinci

dalam hal:

a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;


commit to user

36

b) Pembuktian hak dan pembukuannya;

c) Penerbitan sertifikat;

d) Penyajian data fisik dan data yuridis; dan

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Tahapan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara

garis besar adalah sebagai berikut :

1) Permohonan pendaftaran;

2) Pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan oleh petugas

pengukuran meliputi :

a) penetapan batas bidang tanah;

b) pemasangan tanda batas oleh pemilik;

c) pengukuran dan pemetaan; dan

d) pembuatan surat ukur;

3) Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah;

4) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;

5) Pembukuan hak;

6) Penerbitan sertipikat; dan

7) Penyerahan sertipikat

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dibagi menjadi 2 macam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

1) Pendaftaran tanah secara sistematik

Pendaftaran tanah secara sistematik menurut Pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: “Pendaftaran tanah

secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang

belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa atau

kelurahan”. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas

prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka

panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang


commit to user

37

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan

Pertanahan.

Pendaftaran tanah secara sistematik ditetapkan dengan

ketetapan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan

Nasional (BPN) yang selama ini juga telah dijalankan melalui program

ajudikasi. Ajudikasi sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997adalah kegiatan yang dilakukan

dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan

pendaftarannya.

2) Pendaftaran tanah secara sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik, inisiatif pendaftaran tanah

berasal dari masing-masing pemilik tanah. Pemilik tanah sebagai

pemohon dituntut untuk lebih aktif mengurus permohonan sertipikat

tanahnya karena segala sesuatunya harus diusahakan sendiri. Pemohon

harus melengkapi syarat-syarat guna keperluan permohonan sertipikat

hak atas tanahnya. Pendaftaran tanah yang demikian disebut dengan

pendaftaran tanah individual.

2) Pemeliharaan data pendaftaran tanah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan

pendaftaran perubahan data fisik atau data yuridis objek pendaftaran

tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum.

Kegiatan pemeliharaan data tanah pendaftaran tanah meliputi :

a) Peralihan hak;

b) Pemindahan hak karena lelang;

c) Pewarisan;

d) Penggabungan perseroan atau koperasi;

e) Pembebanan hak;

f) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;

g) Pemisahan, pemecahan atau penggabungan bidang tanah;


commit to user

38

h) Pembagian hak bersama;

i) Hapusnya hak atas tanah;

j) Beralihnya dan hapusnya hak tanggungan;

k) Perubahan nama pemegang hak; dan

l) Putusan pengadilan.

i. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, yang

bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan

administrasi pertanahan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) atau peraturan perundangan lainnya yang meliputi peraturan

penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas

tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan

dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Presiden (Tjahyo Surjono Sigit, 2006 : 26).

Pendaftaran tanah di Indonesia menurut ketentuan Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diselenggarakan oleh Badan

Pertanahan Indonesia (BPN). Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan

bahwa “Badan Pertanahan definisikan sebagai lembaga Pemerintahan non

departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden”. Dalam rangka penyelenggaraan tugas

pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan,

kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau

perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan

Pertanahan Nasional (BPN) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Badan

Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral,

maka diharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan lebih konsisten

dalam melaksanakan pengaturan dan pelayanan di bidang pertanahan.


commit to user

39

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mempunyai

tanggung jawab serta memiliki kewenangan, tugas dan fungsi untuk

mengelola pertanahan di seluruh Indonesia. Badan Pertanahan Nasional

(BPN) mengemban 11 agenda prioritas dalam rangka peningkatan

pembangunan di bidang pertanahan yaitu :

1) Membangun kepercayaan masyarakat (trust building) kepada Badan

Pertanahan Nasional (BPN);

2) Meningkatkan pelayanan, pendaftaran dan pensertipikatan tanah

secara nasional;

3) Penguatan hak-hak rakyat atas tanah;

4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah bencana dan

konflik;

5) Menangani dan menyelesaikan perkara, sengketa dan konflik

pertanahan di seluruh Indonesia;

6) Membangun SIMTANAS dan pengamanan dokumen pertanahan;

7) Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;

8) Membangun database penguasaan atau pemilikan tanah skala besar;

9) Melaksanakan semua peraturan perundang-undangan secara konsisten;

10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN);

11) Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan

pertanahan.

j. Standarisasi dan Penetapan Prosedur Pelayanan

Standarisasi dan penetapan prosedur pelayanan pendaftaran tanah

diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Hal ini

merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat yang mencerminkan adanya efisiensi, transparansi, akuntabilitas,

kesederhanaan, keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam memperoleh

semua jenis-jenis pelayanan pertanahan dengan mencantumkan hal-hal yang

berkaitan dengan biaya, persyaratan dan jangka waktu penyelesaian


commit to user

40

pelayanan (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2010).

k. Persyaratan Administratif

Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, agar pemilik

tanah dapat mendaftarkan objek hak atas tanah yang dikuasai harus

memiliki pembuktian haknya. Pembuktian hak atas tanah tersebut sangat

diperlukan untuk pendaftaran haknya. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

mengatur mengenai pembuktian hak lama. Dalam Pasal 24 ayat (1) diatur

bahwa :

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang

berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat

bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran

tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam

pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk

mendaftar hakpemegang hak,dan hak-hak lain yang

membebaninya.

Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan

fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya

dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian

sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan syarat :

1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka

oleh yang bersangkutan sebagai pihak yang berhak atas tanah, serta

diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan

yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Adapun persyaratan administratif untuk pendaftaran tanah secara

sporadik dimana perolehan tanah berasal dari konversi, yaitu :


commit to user

41

1) Surat permohonan pendaftaran yang ditandatangani pemegang hak atau

kuasanya;

2) Surat pernyataan pemasangan tanda batas;

3) Surat tanda bukti pemilikan tanah yang berupa;

a) Petikan soko register bab wewenang handarbe bumi ngiras laying ukuran

atau ;

b) Petikan soko yatna pustaka bab wewenang handarbe bumi ngiras

laying ukuran atau;

c) Kutipan dari buku daftar Hak Milik dan Surat Ukur atau;

d) Kutipan dari bukudaftar Hak Milik dan Gambar Bagan Istimewa

atau;

e) Gambar Bagan.

4). Bukti identitas pemohon berupa :

a) Fotokopy KTP pemegang hak atau ahli waris yang telah dilegalisir

oleh yang berwenang;

b) Fotokopy KTP saksi 2 (dua) orang bila diperlukan;

c) Surat pernyataan perbedaan nama bila diperlukan;

d) Surat keterangan kematian atau akta kematian bila diperlukan;

e) Surat keterangan waris bila diperlukan;

f) Surat pernyataan pemisahan dan pembagian bila diperlukan;

g) Surat kuasa

5) Fotokopy SPPT PBB tahun terakhir;

6) Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan bila diperlukan;

7) Data pendukung lainnya yaitu :

a) 1 (satu) set Daftar Isian 201 tiap bidang;

b) Lembar penetapan batas dan luas; dan

c) Surat pernyataan menerima hasil ukur bila diperlukan.

Adapun persyaratan administratif untuk pendaftaran tanah secara

sporadik dimana perolehan tanah berasal dari waris (Supartawidjaya, 2005 :

8-9) yaitu :


commit to user

42

1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;

2) Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa;

3) Salinan letter C diketahui kepala desa, Model D asli, Model E asli;

4) Fotokopy buku C desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;

5) Surat pernyataan belum bersertipikat, tidak menjadi agunan bank dan

tidak menjadi sengketa yang diketahui Kepala Desa;

6) Surat pernyataan telah memasang tanda batas permanen yang

diketahui Kepala Desa;

7) Surat pernyataan beda luas dan disetujui pemilik tanah yang bersebelahan

serta diketahui oleh Kepala Desa;

8) Daftar Isian 201( risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas);

9) Surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris;

10) Surat pernyataan pembagian yang dibuat oleh para ahli waris;

11) Surat pernyataan rela tidak menerima pembagian harta warisan bila

ada ahli waris yang tidak ikut menerima waris;

12) Gambar sket pembagian tanah dibuat oleh para ahli waris;

13) Fotokopy surat kematian yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;

14) Fotokopy KTP ahli waris yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang; dan

15) Bukti SSB, BPHTB.

l. Biaya Pendaftaran Tanah

Tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010

tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada

Badan Pertanahan Nasional dihitung berdasarkan rumus:

1) Luas tanah sampai dengan 10 hektar maka dihitung dengan rumus :

Tu = (

2) Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1000 hektar, maka

dihitung dengan rumus :

Tu = (


commit to user

43

3) Luas tanah lebih dari 1000 hektar, maka dihitung dengan rumus :

Tu = (

Tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A berdasarkan Pasal

7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan

Nasional dihitung berdasarkan rumus :

Tpa = 1/5 x (

Tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia B berdasarkan Pasal

7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan

Nasional dihitung berdasarkan rumus:

Tpb = (

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan

Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa jenis penerimaan negara bukan

pajak yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah meliputi :

1) Pelayanan pendafaran tanah untuk pertama kali; dan

2) Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Tarif untuk pelayanan pendaftaran tanah pertama kali meliputi :

a) Pelayanan pendaftaran penegasan konversi atau pengakuan hak per

bidang sebesar Rp. 50.000,00.

b) Pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah untuk :

(1) Perorangan per bidang sebesar Rp. 50.000,00 ; dan

(2) Badan Hukum per bidang sebesar Rp. 100.000,00.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan

Pertanahan Nasional memberikan ketentuan bahwa pihak tertentu

dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dari pelayanan

pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pihak tertentu tersebut terdiri

atas :


commit to user

44

1) Masyarakat tidak mampu;

2) Instansti pemerintah; dan

3) Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan social

yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan dan

panti jompo.

m. Jangka Waktu Penyelesaian Sertipikat

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan telah

ditetapkan mengenai jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah,

dimana diperinci secara jelas jangka waktu untuk semua jenis-jenis

pelayanan pertanahan. Rincian jangka waktu lebih jelasnya dapat dilihat

pada lampiran 31.

n. Pelaksana Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah dipusatkan di tingkat desa. Pendaftaran

tanah dilaksanakan desa demi desa, dengan memperhatikan riwayat tanah

yang akan didaftar atau diukur serta keterangan-keterangan yang diberikan

oleh pihak yang berkepentingan (Gunawan Wiradi dkk, 2001 : 175)

Ada 4 organ yang berperan dalam urusan sebagai penyelenggara

dan pelaksana pendaftaran tanah yakni sebagai berikut:

1).Badan Pertanahan Nasional

Sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA dan Pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni bertindak

sebagaipenyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut.

2). Kepala Kantor Pertanahan

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pendaftaran tanah kecuali

mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat

lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional

atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan.

3). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)


commit to user

45

Pengertian PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kegiatan PPAT adalah membantu

Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan dibidang

pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data

pendaftaran.

4). Panitia Ajudikasi

Tugas dari Panitia Ajudikasi adalah melaksanakan pendaftaran

tanah secara sistematik untuk membantu tugas Kepala Kantor

Pertanahan seperti diatur dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997. Pengertian dari Ajudikasi ini sendiri diatur dalam Pasal 1

Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pada intinya pelaksana pendaftaran tanah adalah Kantor

Pertanahan Kabupaten atau Kota tempat letak tanah yang didaftar.

Adapun yang bertugas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi

Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan

Pemetaan, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala

Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Sub Seksi Penetapan

Hak atas Tanah, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak, Kepala Sub Seksi

Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT, Panitia A, Petugas Pengukur,

Petugas Administrasi serta petugas lain yang berkaitan dengan

kegiatan pendaftaran tanah.

2.Tinjauan umum tentang Minat Masyarakat

Definisi minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu

perhatian, kesukaan atau kecenderungan hati (Suharso dan Ana Retnoningsih,

2009 : 323). Menurut Ensiklopedia yang dikutip dalam laporan penelitian

Maria S.W. Soemardjono, Minat (interest) adalah suatu kecenderungan

bertingkah laku yang terarah terhadap suatu obyek, kegiatan atau pengalaman

tertentu. Kecenderungan ini berbeda dalam intensitasnya pada setiap individu

(Maria S.W. Soemardjono, 1989 : 15).Sedangkan menurutAlex Soburdalam

buku psikologi umum dikemukakan bahwa minat adalah kecenderungan dan


commit to user

46

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat atau

keinginan erat hubungannya dengan perhatian yang dimiliki, karena perhatian

mengarahkan pada timbulnya kehendak pada seseorang, dalam hal ini tentunya

yang dimaksud adalah kehendak untuk mensertipikatkan tanahnya atau tidak

(Alex Sobur, 2009 : 246).

Minat seseorang untuk mensertipikatkan tanahnya dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Individu akan mempunyai minat apabila telah mendapatkan

pengetahuan, baik berasal dari lingkungannya, media massa, maupun

penyuluhan-penyuluhan (faktor eksternal) serta faktor-faktor dalam diri

individu yang bersangkutan (faktor internal) yang meliputi umur, jumlah anak,

jumlah bidang tanah, luas tanah, pendapatan, pendidikan, pengetahuan tentang

fungsi sertipikat tanah dan pekerjaan (Suharno, 2002: 3). Tingkat Pengetahuan

seseorang pada umunya terkait dengan tingkat pendidikan yang mana keduanya

memiliki hubungan positif. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka

semakin tinggi pula pengetahuan serta tingkat kesadarannya.

Minat merupakan kemauan atau keinginan seseorang untuk

melaksanakan pensertipikatan tanah guna mewujudkan jaminan kepastian

hukum hak atas tanah. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi maka

ia akan berperilaku positif terhadap pensertipikatan tanah atau memiliki suatu

kemauan yang kuat untuk segera mensertipikatkan tanahnya atau

sebaliknya.Minat untuk memiliki sertipikat biasanya didasari oleh suatu tujuan

tertentu dimana hal ini yang mendorong seseorang untuk segera

mensertipikatkan tanahnya. Dorongan ini mungkin timbul karena suatu

kebutuhan seseorang akan sertipikat atau biasanya juga dikarenakan seseorang

sangat mengerti akan manfaat jika bidang tanahnya telah bersertipikat. Faktor-

faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah

telah diungkap oleh peneliti sebelumnya antara lain:

a. Dwi Kristiawan (2005), faktor yang paling berpengaruh terhadap minat

masyarakat dalam pensertipikatan tanah adalah faktor pengetahuan akan arti

penting sertipikat.


commit to user

47

b. Yuni (2007), faktor yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat

dalam pensertipikatan tanah adalah faktor tingkat pendapatan dan persepsi

tentang pelayanan pensertipikatan tanah.

Pada prinsipnya minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah

merupakan suatu tindakan untuk melakukan suatu pilihan (choice) atau suatu

tindakan pengambilan keputusan (Kerjasama Badan Pertanahan Nasional

(BPN) dan Fakultas Hukum UGM, 1992 : 54). Tindakan pengambilan

keputusan menurut Simon yang dikutip dalam laporan penelitian Maria S.W.

Soemardjono secara umum diartikan sebagai pemilihan antara berbagai

alternatif yang dalam prosesnya mencakup 3 tahap yakni:

a. Menemukan lingkungan di mana permasalahan itu timbul

b. Menemukan dan menganalisis berbagai alternatif

c. Melakukan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Tindakan pengambilan keputusan menurut Luthans yang dikutip

dalam laporan penelitian Maria S.W. Soemardjono, adalah “tindakan

pengambilan keputusan adalah proses yang dinamis, yang menyangkut waktu

yang lampau, sekarang, dan yang akan datang” (Maria S.W. Soemardjono,

1989 : 15). Sedangkan menurutdengan demikian jelaslah bahwa minat untuk

mensertipikatkan tanah adalah suatu tindakan pengambilan keputusan untuk

melakukan perbuatan hukum tertentu atau tidak melakukan perbuatan hukum

tertentu, dalam hal ini adalah pensertipikatan tanah. Minat seseorang atau

masyarakat untuk mensertipikatkan tanah bisa didasarkan pada informasi

tertentu yang didapatkannya yang dapat mendoronguntuk melakukan

pensertipikatan tanah. Informasi tersebut dalam penelitian ini dibatasi

mengenai tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, persepsi

tentang biaya dan persepsi tentang jangka waktu pendaftaran penyelesaian

pendaftaran tanah, sehingga dari penelitian ini akan dilihat adakah hubungan

antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai manfaat sertipikat tanah,

tujuan pensertipikatan tanah, hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat

dengan tingkat pendidikan, persepsi tentang biaya serta jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah.


commit to user

48

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu

“tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu”(Suharso dan Ana

Retnoningsih, 2009 : 323). Persepsi menurut Pareek yang dikutip dalam Alex

Sobur adalah “proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,

mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra

atau data” (Alex Sobur, 2009 : 446). Menurut Rudolf F. Verderber yang

dikutip dalam Mulyana, “persepsi adalah proses menafsirkan informasi

indrawi”. Persepsilah yang menentukan seseorang memperhatikan atau

mengabaikan suatu hal. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi

antarindividu, semakin mudah dan semakin sering untuk berkomunikasi dan

sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya

atau kelompok identitas (Deddy Mulyana, 2000 : 167-168).

3. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat

tanda bukti hak yang berupa sertipikat. Pengertian sertipikat berdasarkan Pasal

1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah yaitu :

Sertipikat adalah bukti hak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan

hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku

tanah yang bersangkutan.Sertipikat tanah merupakan bukti hak atas

tanah yang mempunyai manfaat yang sangat penting bagi pemilik

tanah.

Sertipikat merupakan alat bukti pemilikan yang sah atas sebidang

tanah yang dapat memberikan manfaat (Suharno, 2002 : 2) yaitu :

a. Dapat memberikan rasa aman kepada pemilik tanah;

b. Dapat terhindarkan dari sengketa pemilikan dan sengketa batas; dan

c. Dapat dibebani dengan hak tanggungan untuk memperoleh kredit di Bank.

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.

Pejabat yang menandatangani sertipikat (Urip Santoso, 2010 : 42-43) adalah :


commit to user

49

a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertipikat ditandantangani oleh

Katua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

atau Kota;

b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual

(perseorangan), sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten atau Kota; dan

c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat massal, sertipikat

ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas

nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.

Ada bermacam-macam sertipikat berdasarkan objek pendaftaran tanah

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 (Urip Santoso, 2010 : 44) yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha;

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara;

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan;

e. Sertipikat Hak Pakai atas tanah negara;

f. Sertipikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan;

g. Sertipikat tanah Hak Pengelolaan;

h. Sertipikat tanah Wakaf;

i. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan

j. Sertipikat Hak Tanggungan.

Sertipikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat kecuali dapat

dibuktikan sebaliknya atas data yuridis dan data fisiknya dan harus diterima

hakim sebagai data-data yang benar, sebagaimana dapat dibuktikan pula dari

data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukurnya. Sebagaimana

diketahui bahwa sertipikat itu adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur

tanah yang bersangkutan (AP. Parlindungan, 1999 : 127). Hal ini berarti

bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai

kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar


commit to user

50

selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Dengan demikian, pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti

mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar, maka

diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya (Urip Santoso,

2010 : 45).

Sertipikat tanah memberikan kekuatan pembuktian bagi subjek hukum

yang tercantum namanya dalam sertipikat tersebut. Kekuatan hukum suatu

sertipikat akan hilang apabila terdapat cacat yuridis yang dapat diakibatkan

oleh kesalahan petugas Kantor Pertanahan sebagai penerbit sertipikat tetapi

juga dapat diakibatkan oleh akta PPAT yang dipergunakan sebagai alat bukti

dan dasar untuk menerbitkan sertipikat tanah. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

Sertipikat merupakan suatu tanda bukti yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang

bersangkutan.

Sertipikat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena

penerbitan sertipikat melalui proses yang merupakan suatu sistem dan

mempunyai standar tertentu dan telah memberikan kesempatan yang cukup

pada pihak yang merasa memiliki hak atas suatu bidang tanah untuk melawan

data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu tertentu yang

cukup lama. Alat bukti yang kuat yang dimaksud diatas harus diartikan dalam

hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka sertipikat hak atas

tanah itu harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, artinya tidak perlu

didukung oleh alat bukti lain kecuali pihak lawan mempunyai alat bukti

sebaliknya yang juga otentik (Tjahyo Surjono Sigit, 2006 : 32-33).

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 mempunyai kelemahan, yakni negara tidak menjamin kebenaran data

fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik

sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak


commit to user

51

lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat. Untuk menutupi

kelemahan tersebut dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada

pemilik sertipikat dari gugatan pihak lain dan menjadikan sertipikat sebagai

tanda bukti yang bersifat mutlak, maka dibuat ketentuan Pasal 32 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertipikat sebagai surat tanda

bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara

kumulatif (Urip Santoso, 2010 : 45-46) yaitu :

a. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;

b. Tanah diperoleh dengan iktikad baik;

c. Tanah dikuasai secara nyata; dan

d. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau

penerbitan sertipikat.

B. Kerangka Pemikiran

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memegang peranan

sentral dalam tata kehidupan bermasyarakat. Berbagai benturan kepentingan

terkait penguasaan dan penggunaan tanah sering kali muncul. Oleh sebab itu,

diperlukan suatu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan

pendaftaran tanah. Pemerintah telahberupaya membentuk Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19

ayat (1) menginstruksikan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka menjamin

kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah juga

mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga dengan peran serta

aktif dari masyarakat pula kegiatan pendaftaran tanah dapat dilaksanakan dengan

baik dan lancar.

Pendaftaran tanah kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian


commit to user

52

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang

ditindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah tersebut penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan

dengan 2 cara yaitu secara sistematik dan sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa

atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran

tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual

atau massal yang dilakukan atas inisiatif dari masing-masing pemilik tanah.

Pemilik tanah sebagai pemohon dituntut untuk lebih aktif mengurus permohonan

pensertipikatan tanahnya karena segala sesuatunya harus diusahakan sendiri.

Pemohon harus melengkapi syarat-syarat guna keperluan permohonan sertipikat

hak atas tanahnya.

Penelitian hukum ini, penulis fokuskan pada pendaftaran tanah secara

sporadik, dimana keberhasilan pendaftaran tanah secara sporadik terkait erat

dengan respon dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki respon positif maka

pendaftaran tanah secara sporadik akan berhasil dan berlaku pula sebaliknya.

Respon masyarakat dalam hal ini berupa minat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Minat seseorang untuk mensertipikatkan tanah biasanya didasari oleh suatu alasan

tertentu. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk segera mensertipikatkan

tanahnya yaitu disebabkan karena kebutuhan seseorang akan sertipikat tanah dan

bisa juga karena seseorang mengerti akan manfaat apabila suatu bidang tanah

telah disertipikatkan. Adapun minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pengetahuan masyarakat, biaya

serta jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah.Produk akhir dari suatu

kegiatan pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti

hak dari suatu bidang tanah, baik dari sisi objek, subjek maupun status haknya


commit to user

53

demi terwujudnya jaminan kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka

penulis dapat membuat suatu kerangka pemikiran yang diwujudkan dalam skema

sebagai berikut:

Gambar 1.

Bagan Alir Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Diteliti

Tidak diteliti

Pasal 19 UUPA

PP No. 24 Tahun 1997

PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997

Percepatan

Pendaftaran

Tanah

Pendaftaran

Tanah Sistematik

Pendaftaran

Tanah Sporadik

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Minat

untukMensertipikatkan

Tanah:

1. Tingkat Pengetahuan

2. Persepsi tentang Biaya

PendaftaranTanah

3. Persepsi tentang

Jangka Waktu

Penyelesaian

Pendaftaran Tanah Pensertipikatan

tanah

Pendaftaran Tanah


commit to user

54

C.Hipotesis

Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori atau dari tinjauan

pustaka. Penulis merumuskan hipotesis sebagaiberikut :

1. Semakin seseorang mengetahui tentang pendaftaran tanah, maka semakin

berminat yang bersangkutan untuk mensertipikatkan tanahnya.

Hipotesis spesifik : Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan tingkat

pengetahuan tentang pendaftaran tanah.

2. Semakin wajar biaya pendaftaran tanah, maka semakin menarik minat

seseorang untuk mensertipikatkan tanahnya.

3. Semakin wajar jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah, maka semakin

menarik minat seseorang untuk mensertipikatkan tanahnya.

D. Pembatasan Masalah

1. Definisi Konsep

a. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan

data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani

(Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

b. Masyarakat adalah pemilik tanah yang sudah maupun yang belum

mensertipikatkan bidang tanahnya di Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo.

c. Responden adalah sampel yang diambil secara random dari populasi,

dalam penelitian hukum ini sampel berasal dari tiga desa yang diambil

secara random yaitu Desa Kedung Banteng, Desa Prajegan dan Desa

Sukorejo yang mewakili masyarakat Kecamatan Sukorejo.

d. Minat mensertipikatkan tanah adalah kecenderungan atau keinginan

masyarakat untuk mensertipikatkan bidang tanah yang dimilikinya.


commit to user

55

e. Pensertipikatan tanah adalah serangkaian proses dari kegiatan pendaftaran

tanah yang dimulai dari proses pengukuran dan pemetaan, pendaftaran hak

dan diakhiri dengan penyerahan sertipikat tanah kepada pemegang hak

atas tanah atau pihak yang berhak menerima sertipikat tanah.

f. Sertipikat adalah bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak

milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing

sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 20

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

g. Pengetahuan tentang pendaftaran tanah adalah pengetahuan tentang

elemen-elemen dalam pendaftaran tanah yang meliputi: pengertian, dasar

hukum, tujuan, asas-asas, sistem, prosedur, persyaratan, institusi pelaksana

dan program pemerintah dalam kegiatan pendaftaran tanah.

h. Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan terakhir responden dari

Tidak sekolah, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

i. Persepsi tentang biaya pendaftaran tanah adalah anggapan masyarakat

tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran tanah.

j. Persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah adalah

anggapan masyarakat tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

sertipikat, yang dimulai dengan pengukuran, pengumuman, diterimanya

berkas-berkas permohonan sertipikat oleh Kantor Pertanahan, dan diakhiri

dengan keluarnya sertipikat.

2. Definisi Operasional

a. Pengetahuan tentang pendaftaran tanah ditentukan berdasarkan jawaban

yang diberikan terhadap 12 indikator. Bagi setiap jawaban yang benar

diberikan skor 2 dan bagi jawaban yang salah diberikan skor 1. Skor

maksimum yang dapat diperoleh adalah 24, skor minimum 12. Selanjutnya

pengetahuan tentang pendaftaran tanah dibagi menjadi 3 kategori sebagai

berikut:

1) Kurang tahu (kode 1);

2) Cukup tahu (kode 2); dan


commit to user

56

3) Tahu (kode 3).

Penentuan termasuk dalam salah satu dari ketiga kategori diatas, diperoleh

berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Interval =

Dimana interval adalah besarnya interval; adalah nilai observasi

maksimum; adalah nilai observasi minimum; K adalah jumlah kategori.

Dari rumus tersebut akan diperoleh :

Interval = = 4

Dengan demikian pengetahuan tentang pendaftaran tanah dibagi menjadi 3

kategori, yakni :

1) Kurang tahu, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh 16;

2) Cukup tahu, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh 17-20; dan

3) Tahu, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh 21.

Tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan dibagi menjadi 3 kategori dengan parameternya adalah

tingkat pendidikan formal meliputi :

1) Tidak sekolah, SD dan SMP : rendah

2) SMA : sedang

3) Perguruan tinggi : tinggi

b. Persepsi tentang biaya pendaftaran tanah dibagi menjadi 3 kategori,

yakni mahal (kode 1), sedang (kode 2) dan murah (kode 3) yang diperoleh

berdasarkan jawaban yang diberikan terhadap 6 indikator atau item.

Jawaban yang bersifat positif, diberikan skor yang lebih besar. Bagi setiap

jawaban “ positif ” diberikan skor 2 dan jawaban “ negatif ” diberikan skor

1. Skor maksimum yang dapat diperoleh adalah 12 dan skor minimum 6.

Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk menentukan persepsi tentang

biaya pendaftaran tanah, yakni:

1) Mahal (kode 1);

2) Sedang (kode 2); dan

3) Murah (kode 3).


commit to user

57

Dengan menggunakan rumus:

Interval =




Interval = = 2

Dengan demikian persepsi tentang biaya pendaftaran tanah ditentukan

sebagai berikut :

1) Mahal, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh ≤ 8

2) Sedang, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh 9-10; dan

3) Murah, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh ≥ 11

c. Persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah dibagi

menjadi 2 kategori, yakni : lama (kode 1) dan wajar (kode 2) yang

diperoleh dari jawaban atas pertanyaan terhadap lamanya jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang berkisar antara

4 bulan sampai 2 tahun.

d. Minat untuk mensertipikatkan tanah dibagi menjadi 2 kategori, yakni

rendah (kode 1) dan tinggi (kode 2) yang diperoleh berdasarkan jawaban

yang diberikan terhadap 10 indikator. Jawaban yang positif diberikan skor

yang lebih besar daripada jawaban yang bersifat negatif. Bagi setiap

jawaban “positif”, diberikan skor 2 dan “negatif” diberi skor 1. Skor

maksimum yang dapat diperoleh adalah 20 dan skor minimum 10. Skor

yang diperoleh dijumlahkan untuk menentukan persepsi tentang biaya

pendaftaran tanah, yakni:

1) Rendah (kode 1); dan

2) Tinggi (kode 2).

Dengan menggunakan rumus:

Int =


commit to user

58




Interval = = 5

Dengan demikian minat untuk mensertipikatkan tanah ditentukan sebagai

berikut :

1) Rendah, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh ≤ 15; dan

2) Tinggi, yakni apabila jumlah skor yang diperoleh ≥16.


commit to user

59

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum tentang Daerah Kecamatan Sukorejo

Lokasi penelitian hukum dengan judul “Hubungan antara Tingkat

Pengetahuan Masyarakat, Biaya serta Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran

Tanah dengan Minat Mensertipikatkan tanah di Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo”mengambil 3 (tiga) desa secara acak (random)dari enam

belas desa yang ada di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ketiga

desa tersebut yaituDesa Kedung Banteng, Desa Prajegan dan Desa Sukorejo,

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Menurut data dari kantor Desa Kedung Banteng, Secara geografis

Desa Kedung Banteng terletak pada batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten

Magetan

Sebelah Selatan : Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo

Sebelah Barat : Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten

Magetan

Sebelah Timur : Desa Ndanyang, Kecamatan Babadan, Kabupaten

Ponorogo

Kondisi topografis Desa Kedung Banteng terletak pada ketinggian

tempat 2000 meter diatas permukaan laut. Sedangkan luas wilayah sebesar

1007,3 Ha yaitu wilayah sawah sebesar 719 Ha, ladang atau tanah kering

sebesar 43 Ha, pemukiman sebesar 238,275 Ha, lain- lain sebesar 7,025 Ha

(Kantor Desa Kedung Banteng, 2012).

Keadaan Penduduk Desa Kedung Banteng

Jumlah penduduk di Desa Kedung Banteng menurut data dalam buku

profil desa tahun 2012 berjumlah 8.371 orang yang terdiri dari penduduk laki

- laki 4.056 orang dan penduduk perempuan 4.215 orang. Penduduk Desa


commit to user

60

Kedung Banteng sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau

buruh tani dengan persentase mencapai 92,55 % atau 5.231 orang. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2.Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedung Banteng

Mata Pencaharian Jumlah

(orang)

Persen (%)

Petani 5.231 92.55

Pegawai Desa 18 0,32

PNS 41 0,73

Pensiunan 19 0,34

Pegawai Swasta 35 0,62

Pegawai

BUMN/BUMD 3

0,05

Jasa Lembaga

Keuangan -

-

Jasa Perdagangan 189 3,34

Jasa Penginapan - -

Jasa Angkutan dan

Transportasi -

-

Jasa Hiburan 5 0,09

Jasa Pelayanan

Hukum dan Nasihat -

-

Jasa Ketrampilan 107 1,89

Jasa Lainnya 4 0,07

Jumlah 5.652 100%

(Sumber : Kantor Desa Kedung Banteng, 2012)

Keadaan penduduk Desa Prajegan berdasarkan tingkat pendidikannya

diuraikan pula dalam data profil desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 3 berikut:


commit to user

61

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kedung BantengTahun 2012

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persen (%)

1 SD 4.972 65,69

2 SMP 1673 22,1

3 SMA 897 11,85

4 Diploma 11 0,15

5 Perguruan Tinggi 16 0,21

Jumlah 7.569 100%

(Sumber : Kantor Desa Kedung Banteng, 2012)

Penduduk Desa Kedung Bantengberdasarkan tingkat pendidikan,

jumlah tamatan sekolah dasar masih mendominasi, hal ini dapat dilihat dari

jumlah penduduk yang tamat sekolah dasar mencapai 4.972 orang atau

65,69%, sedangkan tamatan SMP sebesar1.673 orang atau 22,1%, tamatan

SMA sebesar 897 orang atau 11,85 %, Diploma sebesar 11 orang atau 0, 15%,

Perguruan Tinggi sebesar 16 orang atau 0,21 %. Dapat disimpulkan

bahwamayoritas penduduk Desa Kedung Banteng tergolong dalam kategori

pendidikan rendah.

Menurut data dari kantor Desa Prajegan, Secara geografis Desa

Prajegan terletak pada batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara :Desa KedungBanteng,Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo

Sebelah Selatan : Desa Gelang Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo

Sebelah Barat : Desa Gegeran, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo

Sebelah Timur : Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo


commit to user

62

Kondisi topografis Desa Prajegan terletak pada ketinggian tempat 2000

meter diatas permukaan laut. Sedangkan luas wilayah sebesar 740,41 Ha yaitu

sawah sebesar 521,526 Ha, ladang atau tanah kering sebesar 37,88 Ha,

pemukiman sebesar 145,520 Ha, lain – lain sebesar 5,75 Ha (Kantor Desa

Prajegan, 2012).

Keadaan Penduduk Desa Prajegan

Jumlah penduduk di Desa Prajegan menurut data dalam buku profil

desa tahun 2012 berjumlah 6.145 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki

3.168 orang dan penduduk perempuan 2.977 orang. Penduduk Desa Prajegan

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tanidengan

persentasemencapai5.627 orang atau 96,92 %. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4.Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Prajegan

Mata Pencaharian Jumlah (orang)

5.627

Persen (%)

96,92 Petani

Pegawai Desa 18 0,31

PNS 29 0,5

Pensiunan - -


Pegawai

BUMN/BUMD -

-

Jasa Lembaga

Keuangan 3

0,05


Jasa Penginapan - -

Jasa Angkutan dan

Transportasi -

-

Jasa Hiburan 8 0,14

Jasa Pelayanan Hukum

dan Nasihat -

-


Jasa Lainnya - -

Jumlah 5.806 100

(Sumber : Kantor Desa Prajegan, 2012)


commit to user

63

Keadaan penduduk Desa Prajegan berdasarkan tingkat pendidikannya


Tabel 5.

Tabel 5.Tingkat Pendidikan Penduduk Desa PrajeganTahun 2012

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persen (%)

1 SD 694 30,32

2 SMP 922 40,28

3 SMA 648 28,31

4 Diploma 5 0,22


Jumlah 2.289 100


Penduduk Desa Prajegan berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah

tamatan sekolah menengah pertama mendominasi, hal ini dapat dilihat dari

jumlah penduduk yang tamat sekolah menengah pertama mencapai 922 orang

atau 40,28%. Sedangkan tamatan SD sebesar694 orang atau 30,32%, tamatan

SMA sebesar 648 orang atau 28,31%, Diploma sebesar 5 orang atau 0,22 %,

Perguruan Tinggi sebesar 20 orang atau 0,87 %. Dapat disimpulkan

bahwamayoritas penduduk Desa Prajegan tergolong dalam kategori

pendidikan sedang.

Menurut data dari kantor Desa Sukorejo, Secara geografis Desa

Sukorejo terletak pada batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sidorejo, Desa Gelang Lor, Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur : Desa Nggolan, Desa Bangun Rejo Kecamatan


Sebelah Selatan : Desa Gandu Kepuh, Desa Nggolan, Kecamatan



commit to user

64

Sebelah Barat : Desa Nampan, Desa Lengkong, Kecamatan


Kondisi topografis Desa Sukorejo terletak pada ketinggian tempat

2000 meter diatas permukaan laut.Sedangkan luas wilayah sebesar 540,031

Ha yaitu sawah sebesar 423 Ha, ladang atau tanah kering sebesar 7 Ha,

pemukiman sebesar 105 Ha, lain – lain sebesar 5,031 Ha (Kantor Desa

Sukorejo, 2012).

Keadaan Penduduk Desa Sukorejo

Jumlah penduduk di Desa Sukorejo menurut data dalam buku profil

desa tahun 2012 berjumlah 4.941 orang yang terdiri dari penduduk laki - laki

2.432 orang dan penduduk perempuan 2.509 orang.PendudukDesa Sukorejo

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan

persentasemencapai1.044 orang atau 55,12 % dari persentase jumlah

penduduk yang bekerjasebanyak 1.894 orang. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6.Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukorejo

Mata Pencaharian Jumlah Persen (%)

Petani 1.044 54,83

Pegawai Desa 21 1,1

PNS 136 7,14

Pensiunan 29 1,53


Pegawai BUMN/BUMD 40 2,1

Jasa Lembaga Keuangan - -


Jasa Penginapan - -

Jasa Angkutan dan

Transportasi -

-

Jasa Hiburan - -

Jasa Pelayanan Hukum -

Mata Pencaharian

Jumlah

(orang)

Persen (%)


Jasa Lainnya 4 0,21

Jumlah 1.904 100

(Sumber : Kantor Desa Sukorejo, 2012)


commit to user

65

Keadaan penduduk Desa Sukorejo berdasarkan tingkat pendidikannya


Tabel 7 berikut:

Tabel 7.Tingkat Pendidikan Penduduk Desa SukorejoTahun 2012

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persen

(%)

1 SD 2.473 81,24

2 SMP 344 11,3

3 SMA 149 4,89

4 Diploma 55 1,81


Jumlah 3.044 100


Penduduk Desa Sukorejo berdasarkan tingkat pendidikan,jumlah

tamatan sekolah dasar masih pula mendominasi sebagaimana data jumlah

tamatan sekolah dasar di 2 (dua) desa lain yaitu Desa Kedung Banteng dan

Desa Prajegan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tamat sekolah

dasar mencapai 2.473 orang atau 81,24%, sedangkan tamatan SMP sebesar

344 atau11,83%, tamatan SMA sebesar 149 atau 4,89 %, Diploma sebesar 55

orang atau 1,81 % , Perguruan Tinggi 23 orangatau 0,76%. Dapat disimpulkan

bahwa mayoritas penduduk Desa Sukorejo tergolong dalam kategori

pendidikan rendah.

2. Analisis Deskriptif

a. Pengetahuan tentang Pendaftaran Tanah

Pengetahuan tentang pendaftaran tanah dalam hipotesis spesifik

penulis terkait dengan tingkat pendidikan. Dalam penelitian hukum

penulis, tingkat pendidikan responden dibagi kedalam 3 (tiga) kategori

yaitu : (1) rendah, (2) sedang dan (3) tinggi, yang diperoleh dari jawaban

masing-masing responden. Berdasarkan hasil penelitian hukum penulis,

diperoleh data tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat dalam

tabel berikut dan data perhitungan lengkapnya pada lampiran 20:


commit to user

66

Tabel 8.Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Responden

(

(Sumber : Pengolahan Data Primer, 2012)

Berdasarkan data di atas, dari responden yang berjumlah 60

responden, diketahui bahwa 47 responden atau 78,33% termasuk dalam

kategori tingkat pendidikan rendah, 9 responden atau 15% termasuk dalam

kategori sedang dan 4 responden atau 6,67% tergolong dalam kategori

tingkat pendidikan tinggi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa

mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Pengetahuan tentang pendaftaran tanah dibagi kedalam 3 (tiga)

kategori yaitu : (1) kurang tahu, (2) cukup tahu dan (3) tahu, yang

diperoleh dari jawaban responden terhadap dua belas item pertanyaan yang

meliputi elemen-elemen pokok dalam pendaftaran tanah sebagaimana

yang diuraikan dalam definisi konsep dan operasional.

Berdasarkan skor yang diperoleh oleh masing-masing responden

yang berjumlah 60 responden, diketahui bahwa 26 responden atau 43,33%

termasuk dalam kategori kurang tahu, 22 responden atau 36,67% termasuk

dalam kategori cukup tahu dan 12 responden atau 20% tergolong dalam

kategori tahu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dan data

perhitungan lengkapnya pada lampiran 21:

Tabel 9.Rekapitulasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat

No. Kategori Jumlah Persen (%)

1 Kurang Tahu 26 43,33

2 Cukup Tahu 22 36,67

3 Tahu 12 20

Jumlah 60 100


No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persen (%)

1 Rendah

SD

SMP

47 78,33

2 Sedang (SMA/STM) 9 15

3 Tinggi (Perguruan Tinggi) 4 6,67

Jumlah 60 100


commit to user

67

Pengetahuan tentang pendaftaran tanah responden berasal dari

berbagai sumber, diantaranya yaitu : mendengar informasi dari orang tua,

kerabat, perangkat desa pada saat adanya program sertipikat massal. Dari

total 60 responden atau 100%, tidak ada yang menjawab pernah

mendapatkan informasi tentang pendaftaran tanah melalui suatu program

penyuluhan. Hal ini sangatlah ironis, mengingat penyuluhan merupakan

alternatif yang sudah terbilang konvensional dalam hal pendaftaran tanah.

Namun pada kenyataannya, penyuluhan tersebut justru belum menyentuh

seluruh lapisan masyarakat, yang terbilang urgen untuk menerima

informasi mengenai segala hal terkait dengan pendaftaran tanah, agar

responden memahami atau setidaknya mengetahui elemen-elemen pokok

atau mendasar dari pendaftaran tanah dengan mengingat pula kondisi

mayoritas responden yaitu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ada

responden yang menerangkan bahwa responden mendapatkan informasi

mengenai adanya program sertipikat massal atau yang dikenal dengan

istilah PRONA dari perangkat desa, namun tidak semua masyarakat

mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya program tersebut. Hanya

orang-orang yang dekat atau mengenal dengan baik perangkat desa yang

mendapatkan informasi tersebut. Berdasarkan keterangan responden, hal

ini dikarenakan ada batasan atau jatah jumlah sertipikat yang bisa

dikeluarkan. Ada juga responden yang menerangkan bahwa responden

sudah memiliki sertipikat tanah karena anggota keluarganya ada yang

menjadi perangkat desa, sehingga pengurusan sertipikat tanahnya diurus

oleh anggota keluarga tersebut, sekalipun anggota keluarga lainnya tidak

mengetahui sama sekali prosedur pengurusannya. Hal ini terbukti pada

saat penulis melakukan wawancara dan meminta responden yang

bersangkutan untuk mengisi kuesioner, responden yang bersangkutan

sama sekali tidak memahami prosedur pendaftaran tanah bahkan tidak

mengetahui instansi yang melaksanakan pendaftaran tanah. Hal ini

tentunya dapat menjadi bahan koreksi bagi instansi-instansi terkait untuk

segera merealisasikan program-program yang menjadi bagian dari upaya


commit to user

68

untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dan

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terlihat jelas di masyarakat,

sehingga tidak terjadi ketidakadilan dan kesenjangan di masyarakat terkait

dengan pendaftaran tanah.

b. Persepsi tentang biaya pendaftaran tanah

Persepsi tentang biaya pendaftaran tanah dibagi kedalam 3 (tiga)

kategori yaitu : (1) mahal, (2) sedang dan (3) murah, yang diperoleh dari

jawaban responden terhadap 6 (enam) item pertanyaan yang meliputi

persepsi tentang biaya di Kantor Desa, di Kecamatan, di Kantor

Pertanahan dan total biaya pendaftaran tanah keseluruhan serta kebijakan

pemerintah dalam hal biaya pendaftaran tanah.

Berdasarkan skor yang diperoleh oleh masing-masing responden

yang berjumlah 60 responden, diketahui bahwa 54 responden atau 90 %

termasuk memiliki persepsi bahwabiaya pendaftaran tanah mahal, 4

responden atau 6,67% memiliki persepsi bahwabiaya pendaftaran tanah

sedang dan 2 responden atau 3,33 % memiliki persepsi bahwabiaya

pendaftaran tanah murah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut dan data perhitungan lengkapnya pada lampiran 22:

Tabel 10.Rekapitulasi Persepsi tentang Biaya Pendaftaran Tanah

No. Kategori Jumlah Persen

(%)

1 Mahal 54 90

2 Sedang 4 6,67

3 Murah 2 3,33

Jumlah 60 100


Persepsi tentang biaya pendaftaran tanah didominasi dengan

persepsi biaya mahal. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan,

mayoritas responden menerangkan bahwa responden mengurus sertipikat

ke Kantor Desa, kemudian membayar uang pengurusan pensertipikatan

tanah kepada sekretaris desa atau carik. Ada 1 (satu) responden yang

menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaianpensertipikatan tanah


commit to user

69

tergantung pilihan biaya yang dikehendaki. Artinya bahwa semakin besar

biaya yang dipilih untuk dikeluarkan oleh pemohon pemegang hak atas

tanah di dalam pengurusan pensertipikatan tanah, maka semakin cepat

pula penyelesaian pensertipikatan tanah atau diterimanya sertipikat tanah

oleh pemohon yang bersangkutan. Ada pula responden yang menerangkan

bahwa di awal proses pengurusan pensertipikatan tanah yang responden

lakukan di Kantor Desa, responden sudah dikenai biaya yang bervariasi

antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan biaya yang bervariasi tersebut,

belum ada jaminan keluarnya sertipikat tanah bagi responden yang

tentunya dalam hal ini adalah pemilik sah suatu bidang tanah yang

didaftarkan tersebut. Berdasarkan keterangan responden, banyak

masyarakat yang mengurus pendaftaran tanah dan sudah membayar biaya

pendaftaran tanah, namun tidak menerima sertipikat tanah dan tidak

mendapatkan pengembalian pembayaran sedikitpun.

Hal ini menjadi contoh yang buruk apalagi mengingat minat

masyarakat yang tinggi untuk mendaftarkan tanahnya dan tidak keberatan

untuk membayar sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh perangkat

desa, asalkan sertipikatnya benar-benar diterima. Kepercayaan yang

masyarakat berikan justru menghasilkan suatu kekecewaan, karena tidak

menerima sertipikat tanah yang berhak masyarakat miliki. Seorang

responden menyatakan bahwa sekretaris desa atau carik sudah memungut

biaya yang mahal untuk pengurusan pensertipikatan tanah, namun tidak

juga keluar sertipikat tanahnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada 1 (satu)

orang saja, namun banyak yang sudah menjadi korban. Responden yang

bersangkutan menyatakan bahwa apabila masyarakat mau menggugat

yang bersangkutan, maka bisa saja sekretaris atau carik yang bersangkutan

terkena pidana. Ironis sekali kondisi yang terjadi di masyarakat ini, apabila

kita benar-benar memperhatikannya.

c. Persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah


commit to user

70

Persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah

dibagi kedalam 2 (tiga) kategori yaitu : (1) lama dan (2) wajar, yang

diperoleh dari jawaban responden terhadap item pertanyaan langsung

mengenai persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah.

Data mengenai persepsi masyarakat tentang jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah dapat dilihat dalam tabel 11 berikut:

Tabel 11.Rekapitulasi PersepsiJangka Waktu

Penyelesaian Pendaftaran Tanah

No. Kategori Jumlah Persen(%)

1 Lama 53 88,33

2 Wajar 7 11,67

Jumlah 60 100


Dari tabel di atas, diketahui bahwa 53 responden memiliki persepsi

jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah lama dan 7 responden

memiliki persepsi jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah wajar,data

perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23.Jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah yang ideal menurut responden, dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 12.Persepsi Ideal Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran Tanah

Persepsi Ideal Jumlah Persen (%)

1 bulan 13 21,67

2 bulan 6 10

3 bulan 36 60

4 bulan 1 1,67

6 bulan 4

60

6,67

100 -


Jumlah terbanyak responden yaitu 36 responden atau 60 %

memiliki persepsi bahwa 3 bulan adalah jangka waktu yang ideal untuk

penyelesaian pendaftaran tanah, diikuti dengan 13 responden atau 21,67 %

yang menyebutkan bahwa jangka waktu yang ideal adalah 1 bulan. Hanya

4 responden atau 6,67% dari responden yang menyebutkan bahwa 6 bulan


commit to user

71

adalah jangka waktu yang ideal untuk penyelesaian pendaftaran tanah.

Berdasarkan penelitian penulis terkait jangka waktu ideal penyelesaian

pendaftaran tanah yang dapat dilihat dalam tabel, ternyata responden yang

menyebutkan jangka waktu 3 bulan atau kurang, lebih banyak apabila

dibandingkan dengan responden yang menyebutkan jangka waktu lebih

dari 3 bulan.

d. Minat untuk mensertipikatkan tanah

Minat untuk mensertipikatkan tanah dibagi kedalam 2 (tiga)

kategori yaitu : (1) tinggi dan (2) rendah, yang diperoleh dari jawaban

responden terhadap 10item pertanyaan mengenai minat untuk

mensertipikatkan tanah. Jawaban responden mengenai minat untuk

mensertipikatkan tanah lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dan

data perhitungan lengkapnya pada lampiran 24:

Tabel 13.Rekapitulasi Minat Mensertipikatkan Tanah

No. Kategori Jumlah Persen (%)

1 Tinggi 48 80

2 Rendah 12 20

Jumlah 60 100


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 60 responden, 48

orang atau 80% masuk dalam kategori berminat tinggi untuk

mensertipikatkan tanah, baik yang secara riil sudah mensertipikatkan

tanahnya maupun yang belum mensertipikatkan tanah. Jumlah tersebut

menunjukkan angka yang tinggi meskipun pada kenyataannya mayoritas

responden yang memiliki minat yang tinggi untuk mensertipikatkan tanah

belum disertai kepemilikan sertipikat tanah. Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor. Berdasarkan penelitian penulis, beberapa faktor yang

menyebabkan masih rendahnya pensertipikatan tanah atau kepemilikan

sertipikat tanah berdasarkan keterangan dari responden yaitu :

1) Responden sudah mengurus pensertipikatan tanah ke kantor desa,

namun dengan alasan yang tidak jelas responden tidak menerima

sertipikat tanah, sekalipun sudah membayar sejumlah uang di muka.


commit to user

72

2) Kekurangpahaman responden atas prosedur pensertipikatan tanah,

sehingga minat responden tidak disertai dengan kegiatan

pensertipikatan tanah.

3) Responden menunggu adanya program sertipikat massal, karena lebih

mudah mengurusnya sekalipun belum ada jaminan pasti keluarnya

sertipikat.

Deskripsi jalannya penelitian

Data yang dibutuhkan dari Kantor Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo yaitu :

1)Peta Administrasi Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

2)Surat keterangan benar-benar melaksanakan penelitian di Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan mengambil 3 (tiga) desa dengan

cara acak (random) dengan teknik multistage random sampling yaitu

Desa Prajegan, Desa Kedung Banteng dan Desa Sukorejo

Pada saat mendatangi Kantor Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo dengan tujuan untuk meminta ijin melaksanakan penelitian di 3

(tiga) desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan meminta

data yaitu peta administrasi Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

dengan membawa surat ijin dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang diketahui oleh Pembantu Dekan I, yang ditujukan

kepada Bapak Camat Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ternyata belum

memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin dari Bapak Camat Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan keterangan dari Bapak Camat

Sukorejo, hal ini dikarenakan pelaksanaan penelitian di suatu wilayah

harus mendapatkan surat ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan

Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol dan Linmas) masing-masing

kabupaten. Kecamatan merupakan wilayah dari suatu kabupaten, maka

dari itu kecamatan tunduk pada komando atau instruksi dari kabupaten,

dimana dalam hal permohonan ijin penelitian, wewenangnya berada pada

Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Ponorogo sehingga penulis harus

mengurus kembali surat ijin dari fakultas yang ditujukan kepada Kesbang


commit to user

73

Pol dan Linmas dengan maksud permohonan ijin penelitian di kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan mengambil 3 (tiga) desa yaitu

Desa Prajegan, Desa Kedung Banteng dan Desa Sukorejo untuk diambil

sampel secara acak dengan teknik multistage random sampling dimana

dari masing-masing desa diambil 20 sampel yang representatif.

Penulis mendatangi Kantor Kesbang Pol dan Linmas untuk

mendapatkan surat ijin penelitian. Pelayanan di Kantor Kesbang Pol dan

Linmas dapat dikatakan memuaskan, karena hanya dengan menunggu

selama kurang lebih 30 menit, surat ijin penelitian untuk Kecamatan

Sukorejo, Desa Prajegan, Desa Kedung Banteng dan Desa Sukorejo serta

BPN Kabupaten Ponorogo sudah selesai dan diserahkan kepada Penulis

tanpa dipungut biaya apapun.

Data yang dibutuhkan dari Kantor Desa, yaitu :

a. Daftar Isian Desa atau Profil Desa

b. Surat keterangan benar-benar melaksanakan penelitian di masing-

masing desa, yaitu Desa Prajegan, Desa Kedung Banteng dan Desa

Sukorejo.

Penulis mendatangi Kantor Desa untuk menyerahkan surat ijin

penelitian dari fakultas dan surat ijin penelitian dari Kesbang Pol dan

Linmas bagi masing- masing desa. Terlebih dahulu penulis menyampaikan

langsung kepada Kepala Desa maksud kedatangan penulis, menjelaskan

kemudian meminta data mengenai Daftar Isian Desa atau Profil Desa

dimana yang memegang data tersebut adalah sekretaris desa atau yang

lebih dikenal dengan istilah “carik”. Kepala Desa Prajegan adalah Bapak

Timbul dan sekretaris desanya adalah Bapak Suwarno.Kepala Desa

Kedung Banteng adalah Bapak Dames Suharto yang pada bulan April

2012 habis masa jabatannya dan digantikan oleh Bapak Sunaryodan

sekretaris desanya adalah Bapak Bambang, dan Kepala Desa Sukorejo

adalah Bapak Supriyanto dan sekretaris desanya adalah Bapak Slamet.

Setelah menyerahkan surat ijin penelitian dan mendapatkan ijin dari

perangkat desa, Penulis mulai melaksanakan penelitian di masyarakat


commit to user

74

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 60 responden yang diambil

masing-masing 20 responden dari Desa Prajegan,20 responden dari Desa

Kedung Banteng dan 20 responden dari Desa Sukorejo. Sebelum

responden mengisi kuesioner atau angket sesuai dengan petunjuk yang

telah dicantumkan dalam kuesioner atauangket, penulis terlebih dahulu

menjelaskan maksud penelitian penulis mengingat keberadaan penulis

sebagai orang yang sebagian besar responden tidak kenali sebelumnya dan

menghindari rasa takut maupun kebingungan responden untuk melakukan

pengisian kuesioner.Pada prakteknya, pendampingan pengisian kuesioner

atau angket disertai dengan teknik wawancara terhadap responden perlu

penulis lakukan, mengingat mayoritas responden berpendidikan rendah

sehingga membutuhkan pengarahan dan pendampingan yang perlu

dilakukan dengan pelan-pelan dan sabar.

B. Pembahasan

1. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Pendaftaran

Tanah dengan Minat untuk Mensertipikatkan Tanah

Tabel 14.Tabel Silang Mengenai HubunganantaraTingkat

PengetahuanMasyarakat ( ) dengan Minat Mensertipikatkan Tanah (Y)

XI

Y

Tingkat Pengetahuan

Kurang

Tahu

Persen

(%)

Cukup

Tahu

Persen

(%)

Tahu Persen

(%)

Jumlah

Rendah 9 15 3 5 0 0 12

Tinggi 16 26,67 19 31,67 13 21,66 48

Jumlah 25 41,67 22 36,67 13 21,66 60


Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 60 responden apabila dari

masing-masing kategori tingkat pengetahuan responden dihubungkan dengan

minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah diketahui bahwa terdapat 9

responden atau 15 % dari jumlah keseluruhan responden yang kurang tahu

memiliki minat yang rendah, 3 responden atau 5 % dari jumlah keseluruhan

responden yang cukup tahu memiliki minat yang rendah dan 0 responden atau


commit to user

75

0 %dari jumlah keseluruhan responden yang dalam kategori tahu memiliki

minat yang rendah.16 responden atau 26,67 % dari jumlah keseluruhan

responden yang kurang tahu memiliki minat yang tinggi, 19 responden atau

31,67 % dari jumlah keseluruhan responden yang cukup tahu memiliki minat

yang tinggi dan 13 responden atau 21,66 %dari jumlah keseluruhan responden

dalam kategori tahu memiliki minat yang tinggi.

Dari data tersebut diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan

masyarakat, persentase dari responden dengan minat yang tinggi dalam

pensertipikatan tanah juga semakin meningkat. Dapat disimpulkan bahwa dari

hasil analisa tabulasi silang tersebut bahwa semakin tinggi tingkat

pengetahuan masyarakat maka semakin tinggi pula minat masyarakat dalam

pensertipikatan tanah, dengan kata lain faktor tingkat pengetahuan masyarakat

berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah

Uji Chi Kuadrat pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat ( )

terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah(Y).Dalam kaitannya

dengan tingkat pengetahuan masyarakat, hipotesis pertama penulis adalah

semakin seseorang mengetahui tentang pendaftaran tanah, maka semakin

berminat yang bersangkutan untuk mensertipikatkan suatu bidang

tanahnya.Terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut dapat dibuktikan dengan

menggunakan uji Chi Kuadrat. Keseluruhan jumlah responden atau sampel

dalam penelitian hukum ini adalah 60 orang yang terdiri dari 12 responden

yang memiliki minat yang rendah dan 48 responden yang memiliki minat

yang tinggi seperti terlihat dalam tabel 14 di atas.

Adapun rumusan hipotesisnya adalah :

:Distribusi proporsi tingkat pengetahuan masyarakat tidak

berpengaruhterhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan

tanah.

:Distribusi proporsi tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh

terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah.


commit to user

76

Derajat Kebebasan (dk) untuk menentukan tingkat signifikansi

ditentukan dari tabel kontingensi dengan jumlah kolom (k)= 2 dan baris (b) =

3, dengan derajat kebebasan (dk) yang diperoleh dengan rumus dk = (k-1) (b-

1) yaitu dk = (3-1) (2-1) atau dk = 2, ditentukan tingkat signifikansinya 0,05

atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % untuk dk = 2 dan tingkat

signifikansi 0,05 pada tabel distribusi Chi Kuadrat diperoleh angka 5,991.

Nilai yang diharapkan dari tabel ditentukan dengan menggunakan rumus :

=

Keterangan :

= frekuensi teoritis yang diharapkan pada kotak dengan kolom a pada

baris x

Ka = jumlah pada kolom a

Bx = jumlah pada baris x

T = jumlah sampel total

Nilai dari harga yang diharapkan yaitu :

= = 5

= = 4,4

= = 2,6

= 20

= 17,6

10,4

Nilai pengamatan dan nilai yang diharapkan dapat dilihat dari tabel

distribusi Chi Kuadrat dan perhitungan Chi Kuadrat.Harga Chi Kuadrat

dihitung menggunakan rumus :

=

= nilai Chi Kuadrat

fo = frekuensi yang diamati


commit to user

77

ft = frekuensi yang diharapkan

Analisis data menunjukkan bahwa hipotesissemakin seseorang

mengetahui tentang pendaftaran tanah, maka semakin berminat

yangbersangkutan untuk mensertipikatkan suatu bidang tanahnya terbukti

benar, sebagaimana dapat diamati pada tabel berikut

Tabel 15. Hasil Perhitungan

Chi Kuadrat Faktor Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Sel fo ft fo-ft (fo-ft)2 (fo-

ft)2/ft

1 9 5 4 16 3,2

2 3 4,4 -1,4 1,96 0,44

3 0 2,6 -2,6 6,76 2,6

4 16 20 -4 16 0,8

5 19 17,6 1,4 1,96 0,11

6 13 10,4 2,6 6,76 0,65

7,8


Harga kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang

ada di dalam tabel distribusi Chi Kuadrat dengan tingkat signifikansi 0,05 dan

dk = (3-1) (2-1) yaitu 0,05 dk= 2 atau 0,05 dk= 2 yaitu 5,991. Dari hasil

perhitungan di atas maka daerah penolakannya adalah :

Tolak terima jika : ≥ 0,05 dk=2= 5,991

Terima tolak jika : ≤ 0,05 dk=2= 5,991

Nilai hasil perhitungan adalah 7,8 jadi hasil perhitungan lebih

besar dari tabel atau > 5,991 maka dapat disimpulkan bahwa

diterima. Dengan kata lain, kesimpulan yang diperoleh dari uji Chi Kuadrat

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah atau dapat dikatakan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah. Dengan demikian, maka hipotesis

pertama yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel yaitu tingkat


commit to user

78

pengetahuan masyarakat dengan minat untuk mensertipikatkan tanah di

dukung dalam penelitian ini.

Tingkat keeratan hubungan antara tingkat pengetahuan atau variabel

pengaruh (independent variable) dengan minat untuk mensertipikatkan tanah

atau variabel terpengaruh (dependent variable) dapat diketahui dengan

menggunakan uji statistik berupa uji koefisien kontingensi.

Rumus koefisien kontingensi (C) :

Keterangan :

C = koefisien kontingensi

n = besar sampel

Selanjutnya harga C tersebut dibandingkan dengan harga dengan

rumus :

=

Dimana m dipilih nilai minimum antara banyak kolom

dengan banyak baris. Harga C tersebut dibandingkan dengan harga Ctabel.

Semakin dekat Chitung dengan C tabel berarti semakin erat hubungan antara

variabel pengaruh (independent variable) dengan variabel terpengaruh

(dependent variable). Harga C berkisar antara 0 sampai dengan 1,000.

Interpretasi nilai koefisien kontingensi dilakukan dengan cara

membandingkan nilai koefisien kontingensi yang didapat terhadap nilai

koefisien kontingensi tabel. Dalam hal ini, nilai koefisien kontingensi tabel

menggunakan kriteria (Ridwan, 2004 : 110) sebagai berikut :

1) Antara 0,000 sampai dengan 0,199 hubungan sangat rendah (tidak

valid);

2) 0,200 sampai dengan 0,399 hubungan rendah;

3) 0,400 sampai dengan 0,599 hubungan cukup tinggi;

4) 0,600 sampai dengan 0,799 hubungan tinggi;


commit to user

79

5) 0,800 sampai dengan 1,000 hubungan sangat tinggi.

Tingkat keeratan hubungan antara tingkat pengetahuan atau variabel

pengaruh (independent variable) dengan minat untuk mensertipikatkan tanah

atau variabel terpengaruh (dependent variable) dengan nilai = 7,8 maka

nilai koefisien kontingensi dihitung dengan rumus koefisien kontingensi (C) :

= = 0,115 = 0,339 0,34

Kemudian harga C tersebut dibandingkan dengan dengan rumus :

= = =

Dari hasil perhitungan uji kontingensi dapat diketahui bahwa tingkat

keeratan hubungan antara tingkat pengetahuan atau variabel pengaruh

(independent variable) dengan minat untuk mensertipikatkan tanah atau

variabel terpengaruh (dependent variable) adalah 0,34 sehingga dapat

disimpulkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara tingkat pengetahuan

masyarakat dengan minat untuk mensertipikatkan tanah adalah rendah.

Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Pendaftaran Tanah dan

Tingkat Pendidikan.

Tabel 16. Tabel Silang Mengenai Hubunganantara

Tingkat Pendidikan ( ) dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat ( )

X1

Y1

Tingkat Pendidikan

Rendah Persen

(%)

Sedang Persen

(%)

Tinggi Persen

(%)

Jumlah

Kurang

Tahu

26 43,33 14 23,34 7 11,67 47

Cukup

Tahu

3 5 6 10 0 0 9

Tahu 2 3,33 2 3,33 0 0 4

Jumlah 31 51,66 22 36,67 7 11,67 60


Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 60 responden apabila dari



commit to user

80

tingkat pendidikan diketahui bahwa terdapat 26 responden atau 43,33 % dari

jumlah keseluruhan responden yang kurang tahu memiliki tingkat pendidikan

rendah, 14 responden atau 23,34 % dari jumlah keseluruhan responden yang

cukup tahu memiliki tingkat pendidikan rendah dan 7 responden atau 11,67

%dari jumlah keseluruhan responden yang dalam kategori tahu

memilikitingkat pendidikan rendah.3 responden atau 5 % dari jumlah

keseluruhan responden yang kurang tahu memiliki tingkat pendidikansedang,

6 responden atau 10 % dari jumlah keseluruhan responden yang cukup tahu

memiliki tingkat pendidikansedang dan 0 responden atau 0 %dari jumlah

keseluruhan responden dalam kategori tahu memiliki tingkat

pendidikansedang. 2responden atau 3,33 % dari jumlah keseluruhan

responden yang kurang tahu memiliki tingkat pendidikan tinggi, 2 responden

atau 3,33 % dari jumlah keseluruhan responden yang cukup tahu memiliki

tingkat pendidikantinggi dan 0 responden atau 0 %dari jumlah keseluruhan

responden dalam kategori tahu memiliki tingkat pendidikantinggi.

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat,

tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan tingkat

pendidikan. Berdasarkan penelitian hukum penulis, tingkat pengetahuan

cenderung dipengaruhi oleh pengalaman, informasi dari keluarga maupun

kerabat atau perangkat desa dan bukan berdasarkan tingkat pendidikan, karena

pendidikan yang ditempuh respondenpun belum tentu mempelajari bidang

pertanahan, dalam hal ini khususnya mengenai pendaftaran tanah, sehingga

faktor-faktor di ataslah yang lebih cenderung mempengaruhi tingkat

pengetahuan responden.

Uji Chi Kuadrat hubungantingkat pengetahuan masyarakat ( )

dengan tingkat pendidikan ( ).Dalam kaitannya dengan tingkat pengetahuan

masyarakat, hipotesis spesifik penulis adalah semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan

seseorangtentang pendaftaran tanah.Terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut

dapat dibuktikan dengan menggunakan uji Chi Kuadrat.



commit to user

81

: Distribusi proporsi tingkat pengetahuan masyarakat tidak

berhubungan dengan tingkat pendidikan.

: Distribusi proporsi tingkat pengetahuan masyarakatberhubungan

dengan tingkat pendidikan.







Nilai yang diharapkan dari tabel ditentukan dengan menggunakan rumus :

=

Keterangan :


baris x





= = 24,283

= = 17,233

= = 5,483

= 4,65

= 3,3

1,05

= 2,068

= 1,467


commit to user

82

0,467




=

= nilai Chi Kuadrat



Analisis data menunjukkan bahwa hipotesissemakin seseorang

mengetahui tentang pendaftaran tanah, maka semakin berminat

yangbersangkutan untuk mensertipikatkan suatu bidang tanahnya terbukti

benar, sebagaimana dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 17.Hasil perhitungan Chi Kuadrat Faktor Tingkat Pendidikan

Sel fo ft fo-ft (fo-ft)2 (fo-ft)2/ft

1 26 24,28 1,72 2,9584 0,1218

2 14 17,233 -3,233 10,4523 0,6065

3 7 5,483 1,517 2,3013 0,4197

4 3 4,65 -1,65 2,7225 0,5855

5 6 3,3 2,7 7,29 2,2091

6 0 1,05 -1,05 1,1025 1,05

7 2 2,068 -0,068 0,0046 0,0022

8 2 1,467 0,533 0,2841 0,1937

9 0 0,467 -0,467 0,2181 0,4670

5.6555


Tingkat signifikansi 0,05 dan dk = (3-1)(3-1) yaitu X2 0,05 dk= 4

= 9,488

Dari hasil perhitungan di atas maka daerah penolakannya adalah :



commit to user

83


Nilai hasil perhitungan adalah 5,6555 dibulatkan tiga angka

dibelakang koma menjadi 5,656 jadi hasil perhitungan lebih kecil dari

tabel atau <9,488 maka dapat disimpulkan bahwa ditolak. Dengan kata

lain, kesimpulan yang diperoleh dari uji Chi Kuadrat menunjukkan bahwa

tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengetahuan masyarakat

dalam hal pendaftaran tanah. Hipotesis spesifik antara variabel tingkat

pengetahuan masyarakat dengan tingkat pendidikan, tidak terbukti dalam data

penelitian hukum ini.

2. Hubungan Persepsi tentang Biaya Pendaftaran Tanah dan Minat untuk

Mensertipikatkan Tanah

Tabel 18.Tabel SilangHubungan antara PersepsiBiaya

Pendaftaran Tanah (X2) dengan Minat untuk Mensertipikatkan Tanah(Y)

X2

Y

Persepsi Biaya Pendaftaran Tanah

Mahal Persen

(%)

Sedang Persen

(%)

Murah Persen

(%)

Jumlah

Rendah 11 18,33 0 0 1 1,67 12

Tinggi 42 70 4 6,67 2 3,33 48

Jumlah 53 88,33 4 6,67 3 5 60


Dari tabel diketahui bahwa dari 60 responden terdapat 53 responden

yang memiliki persepsi biaya pensertipikatan tanah mahal, 4 responden yang

memiliki persepsi biaya pensertipikatan tanah sedang dan 3 responden

yangmemiliki persepsi biaya pensertipikatan tanah murah. Apabila dari


minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah diketahui bahwa 11

responden atau 18,33 % dari jumlah keseluruhan responden yang memiliki

persepsi biaya pensertipikatan tanah mahal memiliki minat yang rendah, 0

responden atau 0 % dari jumlah keseluruhan responden yang memiliki

persepsi biaya pensertipikatan tanah sedang dengan minat yang rendah dan 1

responden atau 1,67 %dari jumlah keseluruhan responden yang memiliki


commit to user

84

persepsi biaya pensertipikatan tanah murah memiliki minat yang rendah dalam

pensertipikatan tanah.42 responden atau 70 % dari jumlah keseluruhan

responden memiliki persepsi biaya pensertipikatan tanah mahal memiliki

minat yang tinggi, 4 responden atau 6,67 % dari jumlah keseluruhan

responden yang memiliki persepsi biaya pensertipikatan tanah sedang

memiliki minat yang tinggi dan 2 responden atau 3,33 % dari jumlah

keseluruhan responden memiliki persepsi biaya pensertipikatan tanah murah

memiliki minat yang tinggi.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi biaya

pensertipikatan tanah, persentase dari responden dengan minat yang tinggi

dalam pensertipikatan tanah tidak terpengaruh, persentasenya tetap tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisa tabulasi silang tersebut bahwa

persepsi biaya pensertipikatan tanah tidak berpengaruh terhadap minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah dengan kata lain hipotesis semakin

wajar biaya pensertipikatan tanah, semakin tinggi minat mensertipikatkan

tanah tidak terbukti.

Uji Chi Kuadrat biaya pendaftaran tanah( ) terhadap minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah(Y).Hipotesis kedua dalam

penelitian hukum ini menyatakan bahwa semakin wajar biaya pendaftaran

tanah, maka semakin menarik minat seseorang untuk mensertipikatkan

tanahnya. Hipotesis tersebut terbukti atau tidak dapat dibuktikan dengan

menggunakan rumus uji Chi Kuadrat. Keseluruhan jumlah responden atau

sampel dalam penelitian hukum ini adalah 60 orang yang terdiri dari 12

responden yang memiliki minat yang rendah dan 48 responden yang memiliki

minat yang tinggi seperti terlihat dalam tabel 18 di atas :


: Distribusi proporsibiaya pendaftaran tanahtidak berpengaruhterhadap

minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah.

:Distribusi proporsi biaya pendaftaran tanahberpengaruhterhadap minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah.


commit to user

85







Nilai yang diharapkan dari tabel ditentukan dengan rumus (1) :

=

Keterangan :


baris x





= = 24,283

= = 17,233

= = 5,483

= 4,65

= 3,3

1,05

= 2,068

= 1,467

0,467





commit to user

86

=

= nilai Chi Kuadrat



Analisis data menunjukkan bahwa hipotesiskedua variabel tidak

memiliki pengaruh yang signifikan atau dikatakan tidak berhubungan secara

nyata, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19. Hasil Perhitungan

Chi Kuadrat Persepsi tentang Biaya Pendaftaran tanah




dk = (3-1) (2-1) yaitu 0,05 dk= 2 atau 0,05 dk= 2 yaitu 5,991. Dari hasil

perhitungan di atas maka daerah penolakannya adalah :





tabel atau < 5,991 maka dapat disimpulkan bahwa ditolak. Dengan kata


persepsi tentang biaya pensertipikatan tanah tidak memiliki pengaruh terhadap

minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah. Dengan demikian, Hipotesis


commit to user

87

kedua yang menyatakan bahwa semakin wajar biaya pendaftaran tanah, maka

semakin menarik minat seseorang untuk mensertipikatkan tanahnya tidak

didukung dalam data penelitian hukum ini.

3. Hubungan antara Persepsi tentang Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran

Tanah dengan Minat untuk Mensertipikatkan Tanah

Tabel 20.Tabel Silang Persepsi Jangka Waktu Penyelesaian

Pendaftaran Tanah (X3) Terhadap Minat Mensertipikatkan Tanah (Y)

X3

Y

Persepsi Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran Tanah

Lama Persen

(%)

Wajar Persen

(%)

Jumlah

Rendah 11 18,33 1 1,67 12

Tinggi 42 70 6 10 48

Jumlah 53 88,33 7 11,67 60


Dari tabel diketahui bahwa dari 60 responden terdapat 53 responden

yang memiliki persepsi jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah lama

dan7 responden yang memiliki persepsi jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah wajar. Apabila dari masing-masing kategori jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah dihubungkan dengan minat masyarakat dalam

mensertipikatkan tanah diketahui bahwa 11 responden atau 18,33 % dari

jumlah keseluruhan responden yang memiliki persepsi jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah lama memiliki minat yang rendah dan 1

responden atau 1,67 %dari jumlah keseluruhan responden yang memiliki

persepsi jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah wajar memiliki minat

yang rendah dalam pensertipikatan tanah.42 responden atau 70 % dari jumlah

keseluruhan responden memilikipersepsi jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah lama memiliki minat yang tinggi dan 6 responden atau 10

%dari jumlah keseluruhan responden memiliki persepsi jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah wajar memiliki minat yang tinggi.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin wajar jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah, persentase dari responden dengan minat yang


commit to user

88

tinggi maupun rendah dalam pensertipikatan tanah tidak terpengaruh,

persentasenya tetap tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisa

tabulasi silang tersebut bahwa persepsi jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan

tanah dengan kata lain hipotesis semakin wajar jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah tanah, semakin tinggi minat masyarakat dalam

mensertipikatkan tanah tidak terbukti.

Uji Chi Kuadrat pengaruh jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah( ) terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah

(Y).Hipotesis ketiga penulis yang menyatakan bahwa semakin wajar jangka

waktu penyelesaian pendaftaran tanah, maka semakin menarik minat

seseorang untuk mensertipikatkan tanahnya. Hipotesis tersebut terbukti atau

tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan uji Chi Kuadrat. Keseluruhan

jumlah responden atau sampel dalam penelitian hukum ini adalah 60 orang

yang terdiri dari 12 responden yang memiliki minat yang rendah dan 48

responden yang memiliki minat yang tinggi seperti terlihat dalam tabel 20 di

atas :


: Distribusi proporsi jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah tidak

berpengaruhterhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah.

: Distribusi proporsi jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah

berpengaruhterhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah.







Nilai yang diharapkan dari tabel ditentukan dengan rumus :

=


commit to user

89

Keterangan :

= frekuensi teoritis yang diharapkan dengan kolom a pada baris x





= = 10,6

= = 1,4

= = 42,4

= 5,6


distribusi Chi Kuadrat dan perhitungan Chi Kuadrat. Harga Chi Kuadrat


=

= nilai Chi Kuadrat



Analisis data menunjukkan bahwa kedua variabel tidak berhubungan

artinya hipotesis ketiga yang menyatakan semakin wajar jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah, maka semakin menarik minat seseorang

untuk mensertipikatkan tanahnya tidak memiliki pengaruh, hal ini dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 21.Hasil Perhitungan Chi Kuadrat Faktor

Persepsi tentang Jangka Waktu Penyelesaian Pendaftaran Tanah

Sel fo ft fo-ft (fo-ft)2 (fo-ft)2/ft

1 11 10,6 0,4 0,16 0,015

2 1 1,4 -0,4 0,16 0,114

3 42 42,4 -0,4 0,16 0,00375

4 6 5,6 0,4 0,16 0,029

0,16175



commit to user

90



dk = (2-1)(2-1) yaitu X2 0,05 dk= 1 = 3,841. Dari hasil perhitungan di atas

maka daerah penolakannya adalah :

Tolak terima jika : ≥ 0,05 dk=2=3,841




tabel atau > 3,841 maka dapat disimpulkan bahwa ditolak. Dengan kata


persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah tidak memiliki

pengaruh terhadap minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah. Dengan

demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa semakin wajar

jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah, maka semakin menarik minat

seseorang untuk mensertipikatkan tanahnya tidak didukung dalam penelitian

ini.

Dalam penelitian hukum penulis, hal-hal yang menjadi data penting

yang relevan dengan ketiga hipotesis penulis yaitu penelitian penulis yang

dilaksanakan di 3 (tiga) desa yang dipilih secara random di Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Ponorogo dari data yang terkumpul ternyata responden di

desa yang lebih dekat dengan kecamatan lebih banyak yang memiliki

sertipikat tanah dibandingkan dengan desa yang lebih jauh dari kecamatan. Di

Desa Sukorejo dari 20 responden terdapat 5 responden yang memiliki

sertipikat tanah, sedangkan di Desa Prajegan dari 20 responden terdapat 2

responden yang memiliki sertipikat tanah dan di Desa Kedung Banteng

terdapat 1 responden yang memiliki sertipikat tanah. Berdasarkan data

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa jauh dekatnya letak desa atau

suatu wilayah mempengaruhi tingkat kepemilikan sertipikat tanah. Hal ini

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu :


commit to user

91

a. Tingkat Pengetahuan masyarakat yang lebih tinggi di daerah yang lebih

dekat dengan kecamatan.

b. Akses informasi yang lebih baik, lebih mudah dan memadai bagi

masyarakat di desa atau wilayah yang lebih dekat dengan kecamatan .

c. Tingkat kemajuan desa yang berbeda. Berdasarkan penelitian penulis, desa

yang lebih dekat dengan kecamatan lebih maju dibandingkan dengan desa

yang lebih jauh dari kecamatan. Dari perangkat desanya pun juga terlihat,

mana yang lebih baik dan aktif dan mana yang terlihat lebih malas atau

tidak disiplin, sehingga administrasi di desa berjalan dengan sangat baik

atau biasa-biasa saja, bahkan bisa pula lamban.

Pendaftaran tanah yang diharapkan merupakan pekerjaan yang kontinyu

dan konsisten atashak-hak seseorang sehingga memberikan informasi dan data

administrasiatas bagian-bagian tanah yang didaftarkan.

Land rights are social conventions that regulate the distribution of the

benefits that accrue from specific uses of a certain piece of land. A

number of arguments support public provision of such rights. First, the

high fixed cost of the institutional infrastructure needed toestablish and

maintain land rights favors public provision, or at least regulation.

Second, thebenefits of being able to exchange land rights will be

realized only in cases where such rightsare standardized and can be

easily and independently verified. Finally, without central provision,

households and entrepreneurs will be forced to spend resources to

defend theirclaims to property (Jennifer Link, 2005 : 18)

Responden dengan maksud mensertipikatkan tanah untuk memperoleh

kepastian hukum suatu bidang tanah yaitu dengan memperoleh alat bukti hak

yang sah yang berupa sertipikat tanah, yang dapat dilihat dari item pertanyaan

mengenai minat untuk mensertipikatkan tanah, dari 60 responden terdapat 51

responden dengan maksud tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa minat

mensertipikatkan tanah benar-benar didasari kesadaran akan arti pentingnya

sertipikattanah sebagai alat bukti yang sah. Sertipikat sebagai alat bukti yang

sah disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Di dalam


commit to user

92

jurnal of South Pasific Law diungkapkan bahwa “Moreover, customary land

recording and registration must be encouraged more to ensure certainty of

title. Only then can there be significant reduction in the number of land

disputes, and more positive promotion of development”(Joseph D. Foukona,

2007 : 72).

Pembuktian dengan statistik menunjukkan adanya hubungan antara

tingkat pengetahuan masyarakat dengan minat untuk mensertipikatkan tanah.

Pengetahuan yang rendah dalam arti bukti hak atas tanah berbanding lurus

dengan kemauan untuk memperoleh bukti hak atas tanah. Bukti hak

(perlindungan negara kepada pemiliknya) sangat signifikan dalam mencapai

target pensertipikatan yang dilakukan atas tanah (Muhammad Yamin, 2006

:12). Namun berdasarkan data dari penelitian penulis tidak terdapat hubungan

antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan tingkat pendidikan, persepsi

tentang biaya pendaftaran tanah dan jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah dengan minat untuk mensertipikatkan tanah. Dengan kata lain, 1 (satu)

hipotesis terbukti dan 2 hipotesis yang laen beserta 1 (satu) hipotesis spesifik

tidak terbukti.

Persepsi yang dominan sama akan membentuk suatu kelompok

budaya, tentunya dalam hal ini adalah persepsi yang dominan terkait dengan

pendaftaran tanah akan membentuk budaya masyarakat yang sama dalam

kelompok tersebut, sehingga persepsi sangat berpengaruh terhadap tindakan

perbuatan hukum untuk melakukan pensertipikatan tanah atau tidak.

Responden lebih cenderung untuk menganggap keluar tidaknya sertipikat

tanah sebagai alasan utama belum memulai proses pendaftaran tanah daripada

alasan lain. Hal ini dikarenakan, responden sering mendengar seseorang

melaksanakan pendaftaran tanah dan tidak juga menerima sertipikat tanah,

sekalipun orang yang bersangkutan sudah membayar biaya pendaftaran tanah

yang besarnya bervariasi. Hal ini terlihat pula dari jawaban responden

terhadap 2 (dua) alternatif yang penulis ajukan yaitu :


commit to user

93

a. Bila biaya pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan, meskipun

penyelesaian sertipikat memakan waktu yang lama, maka saya akan tetap

mendaftarkan tanah saya ( n = 11 atau x %)

b. Bila waktu penyelesaian sertipikat tanah tepat atau wajar, meskipun

biayanya cukup mahal, maka saya akan tetap mendaftarkan tanah saya (n

= 49 atau x %)

Dalam hal jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah, banyak faktor

yang menyebabkan jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah tidak pasti.

Faktor- faktor tersebut antara lain:

a. Kelengkapan surat- surat yang diperlukan.

Pada umumnya pemohon ingin segera menyelesaikan

pengurusan pendaftaran tanahnya dengan cepat, namun pemohon tidak

mengurus atau memenuhi persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan

penelitian penulis, hal ini disebabkan oleh berbagai macam alasan, yaitu

ketidakpahaman pemohon untuk mengurus surat-surat yang diperlukan

bahkan tidak mengetahui instansi apa dan dimana pengurusan pendaftaran

tanah dapat dilakukan, sehingga pada umumnya pemohon menyerahkan

urusannya pada Kantor Desa. Pemohon masih banyak yang bingung dan

kesulitan di dalam pengurusan surat-surat yang menjadi syarat pengurusan

pendaftaran tanah, sehingga tentu saja pejabat pendaftaran tanah yang

mengurus tidak dapat menyelesaikan urusan permohonan itu selama surat-

surat yang diperlukan belum dipenuhi pemohon.

b. Birokrasi yang tidak sehat di dalam instansi yang bersangkutan dengan

permohonan itu.

c. Koordinasi yang tidak baik antara instansi yang bersangkutan dengan

permohonan itu.

d. Mental buruk pihak atau pejabat yang berwenang menangani permohonan

itu untuk sengaja memanfaatkan kesempatan meminta sejumlah uang yang

sebenarnya bukan bagian dari biaya pendaftaran tanah, dengan kata lain

meminta uang suap demi kepentingan pribadi.


commit to user

94

Pemohon atau yang mewakilinya, pada umumnya adalah pejabat

Kantor Desa sebaiknya tidak bosan untuk menghubungi pejabat BPN yang

mengurusi bagian pendaftaran tanah. Sebab seringkali apabila tidak aktif

ditanyakan perkembangan pengurusannya, berkas permohonan itu terselip,

hilang atau tidak terurus sebagaimana seharusnya. Keaktifan para pihak

menjadi salah satu langkah yang tepat untuk menghindari ketidakwajaran

jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah bahkan kemungkinan buruk

tidak keluarnya sertipikat tanah pemohon ( Effendi Perangin, 1991 : 39-40)

Mayoritas responden yaitu 49 responden atau 81,66% memberikan

masukan bahwa pendaftaran tanah yang notabene bersifat wajib, sudah

sepantasnya dilaksanakan dengan biaya yang terjangkau dan jangka waktu

yang wajar, demi menghindari terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan di

masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Sekalipun sudah

terdapat peraturan yang menyatakan bahwa bagi masyarakat yang tidak

mampu untuk melakukan pengurusan pendaftaran tanah dapat dikenakan

biaya Rp.0,- (nol rupiah) atau setidaknya mendapatkan subsidi mengingat

kenyataan operasionalnya memang membutuhkan biaya, Berdasarkan Pasal 61

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan pembebasan

biaya pendaftaran tanah dari sebagian atau seluruhnya, jika pemohon dapat

membuktikan bahwa ia tidak mampu membayar biaya pendaftaran tanah

tersebut. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor13 Tahun 2010 Tentang Taris atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada BPN namun pada prakteknya aturan tersebut

memang belum terealisasikan dengan baik di masyarakat. Bahkan pengurusan

pendaftaran tanah, tidak jarang justru seolah menjadi kesempatan atau ladang

basah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau praktek percaloan

untuk memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat luas.Hal ini tentu saja

menjadi hal yang perlu dan wajib dibenahi.

Kelonggaran-kelonggaran yang masih terdapat di dalam Peraturan

Perundang-Undangan yang memberikan celah bagi kemungkinan terjadinya

praktek suap maupun ketidakwajaran jumlah biaya pengurusan pendaftaran


commit to user

95

tanah sebaiknya direvisi. Sebagai contoh Pasal 20 Peraturan Pemerintah

Nomor13 Tahun 2010 Tentang Taris atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada BPN dimana biaya transportasi tidak ditentukan

jumlah nominal atau besarnya, sebaiknya ditetapkan besarnya tentunya

dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor-faktor logis yang

relevan sehingga biaya yang ditetapkan memang sudah sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini terkesan sederhana dan kecil, namun

apabila tidak ditetapkan besarnya tetap akan memberikan celah bagi terjadinya

praktek-praktek yang tidak sehat.

Mayoritas responden yaitu 52 responden atau 86,67% menyarankan

agar diadakannya penyuluhan secara tetap atau berkala mengenai segala hal

yang terkait dengan pendaftaran tanah beserta program-program yang

dilaksanakan sehingga masyarakat tidak awam, mengerti dan memahami

pendaftaran tanah dalam lalu lintas hukum dewasa ini. Masyarakat tidak akan

lagi menjadi sasaran atau korban yang sering dimanfaatkan pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab dalam hal pengurusan pendaftaran tanah atau dikenal

dengan istilah praktek percaloan karena ketidakpahamannya. Sekalipun di

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo memang sudah disediakan loket

tersendiri sebagai loket tambahan untuk memberikan informasi yaitu Loket

Informasi (Loket D), tetap saja sangat dibutuhkan penyuluhan langsung di

desa-desa, mengingat tingkat pengetahuan masyarakat yang masih tergolong

rendah. Masih banyak responden yang belum mengetahui Kantor Pertanahan

baik dari segi keberadaan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)

maupun letak atau keberadaannya. Loket informasi (Loket D) memang sangat

membantu masyarakat serta berbagai pihak, namun arahnya masih cenderung

kepada masyarakat atau pihak-pihak yang sudah mengetahui tupoksi dan

keberadaan Kantor Pertanahan yang mengalami kesulitan atau belum

memahami segala hal terkait dengan kepentingannya di Kantor Pertanahan.

Berdasarkan penelitian penulis, masyarakat mengharapkan

digalakkannya kembali program sertipikat massal swadaya. Hal ini tentu saja

merupakan hal yang positif mengingat lebih efektif dan lebih terjangkaunya


commit to user

96

biaya pendaftaran tanah melalui program ini dibandingkan dengan

mengajukan permohonan sporadik secara perorangan. Berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan Bapak Sukamto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(TU) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo bahwa sertipikat massal

swadaya dapat diajukan dengan permohonan dari masyarakat minimal 30

bidang tanah. Hal ini menjadi hal yang belum diketahui oleh masyarakat di

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, khususnya di 3 (tiga) desa tempat

penelitian penulis sehingga penulis berkeinginan untuk mengajukan

permohonan untuk dilaksanakannya sertipikat massal swadaya ini kepada

perangkat desa terlebih dahulu dan untuk selanjutnya dibuatkan surat

rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo untuk

melaksanakan program tersebut tentunya dengan melampirkan data penelitian

penulis.

Salah satu program BPN yang menjadi bagian dari upaya percepatan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang sudah mulai dicanangkan

pada tahun 2008 yaitu Larasita. Program terkini yang ditujukan untuk

mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia dengan mengembangkan pola pengelolaan

pertanahan yang mendekatkan layanan pertanahan kepada

masyarakat.Kegiatan operasional Larasita adalah menggunakan kendaraan

mobil dan motor dengan dilengkapi seperangkat Teknologi Informasi (IT)

yang dapat menghubungkan secara On Line pelayanan pertanahan dari mobil

Larasita dengan server Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dengan

demikian warga masyarakat pengguna layanan tidak perlu datang ke kantor

pertanahan (statis), cukup dilayani di lokasi masing-masing yang dikunjungi

oleh mobil Larasita sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.

Program Larasita yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Ponorogo dalam operasionalnya menggunakan 1 (satu) mobil dan 2 (dua)

motor Larasita. Pada operasionalnya, program Larasita di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo terdapat kendala utama yaitu sulitnya sinyal Teknologi

Informasi (IT) di wilayah-wilayah tertentu yang seharusnya dapat


commit to user

97

menghubungkan secara On Line pelayanan pertanahan dari mobil Larasita

dengan server Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dalam hal ini tidak

dapat menghubungkan dengan KKP sehingga program Larasita yang

dilaksanakan tidak dilayani langsung di tempat, namun berkas-berkasnya

dibawa ke Kantor Pertanahan dan penyelesaiannya dilaksanakan seperti

pelayanan regular biasanya yaitu diselesaikan di Kantor Pertanahan. Program

Larasita ini di Desa Kedung Banteng, Desa Prajegan dan Desa Sukorejo

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo pada kenyataan berdasarkan data

penelitian penulis, baru diketahui oleh 6responden atau 10% bahkan sisanya

yang justru merupakan mayoritas responden yaitu sejumlah 54 responden atau

90% menerangkan bahwa program tersebut sama sekali belum pernah

didengar maupun diketahui. Padahal Larasita merupakan program yang

ditujukan untuk menjangkau daerah atau wilayah yang tidak terjangkau

dengan cara mobile service, sebagaimana slogan dari Bapak Joyowinoto,

Kepala BPN Republik Indonesia. Program larasita yang revolusioner ini,

sudah seharusnya menjadi program yang benar-benar disosialisasikan dan

direalisasikan dengan baik di masyarakat mengingat sebagai alternatif solusi

percepatan pendaftaran tanah yang dipandang efektif dan efisien, seperti yang

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang menjadi

wilayah percontohan di Indonesia, karena sukses dengan program Larasita ini.

Program Larasita akan lebih efektif apabila keberadaannya sudah

diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat luas. Masyarakat di Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang mayoritas belum mengetahui keberadaan

program ini sudah seharusnya mendapatkan sosialisasi dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo dan instansi-instansi terkait.Hal ini dapat dilaksanakan

dengan cara penayangan secara rutin maupun berkala tentang adanya program

Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita) baik di media massa

misalnya surat kabar, maupun di media elektronik misalnya di televisi maupun

radio-radio, pemasangan spanduk di lokasi-lokasi yang strategis maupun

melalui brosur atau pamflet-pamflet yang bisa ditempel di Kantor Desa,

Kantor Kecamatan maupun Kantor Pertanahan sehingga masyarakat


commit to user

98

mengetahui kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan

melalui program-program yang dilaksanakan. Hal ini juga memberikan

manfaat positif yaitu persepsi masyarakat bahwa prosedur pendaftaran tanah

berbelit-belit dan ketidakpahaman yang menimbulkan rasa bingung sehingga

menjadi salah satu alasan untuk tidak melaksanakan pendaftaran tanah,

berangsur-angsur akan terhapuskan dari masyarakat.

Keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo,yang

dikemukakan oleh Bapak Sukamto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bahwa

program-program Kantor Pertanahan sebenarnya telah berjalan, namun belum

sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan beberapa kendala, misalnya dalam

hal pelaksanaan Program Larasita terdapat kendala yaitu alat komunikasi yang

belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya, sehingga Larasita tetap

berjalan namun tetap dengan sistem pengerjaan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo, tidak dilaksanakan di tempat. Maka dari itu, hal ini juga

menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat kegiatan pendaftaran

tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memang masih rendah.

Berdasarkan keterangan Bapak Sukamto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU)

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogomemang berdasarkan data yang ada,

pendaftaran tanah di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dimana dari

ketiga desa tempat penelitian penulis sangat terlihat bahwa Desa Kedung

Banteng dan Desa Prajegan jumlah pemilik sertipikat tanah masih sangat

rendah, dari ketiga desa tersebut Desa Sukorejo yang notabene memang

terletak paling dekat dengan Kecamatan Sukorejo yang jumlah pemilik

sertipikatnya lebih banyak dibandingkan kedua desa lainnya. Mengingat

Program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita) merupakan

program yang menjadi solusi yang relevan bagi permasalahan hambatan-

hambatan dalam pendaftaran tanah terutama bagi masyarakat di pedesaan,

sehingga implementasi dari program tersebut sangat memberikan pengaruh

bagi percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, khusunya di

daerah-daerah. Program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita)

menjadi alternatif atau terobosan yang harus diimplementasikan dan


commit to user

99

dioptimalkan dengan baik karena menjadi salah satu kunci keberhasilan

percepatan pendaftaran tanah dewasa ini, tentunya dalam menuju cita-cita

tercapainya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia.

Dalam pendaftaran tanah, pembuatan peta dasar atau peta tematik

terutama peta bidang tanah secara digital perlu diperhatikan. Sistem informasi

pertanahan yang ditunjang dengan kegiatan komputerisasi kantor pertanahan

atau Land Office Computeritation (LOC) perlu diteruskan dan dikembangkan

sehingga dapat tercipta suatu sistem pertanahan yang berbasis bidang tanah

dengan memiliki nomor identitas tunggal atau nomor identitas bidang. Suatu

hal yang paling penting dilakukan adalah kegiatan fisik kadaster yaitu suatu

kegiatan pembuatan peta pendaftaran yang dilengkapi data penguasaan dan

pemilikan tanah dalam bentuk daftar tanah yang kegiatannya dimulai dari

perkotaan hingga pedesaan untuk mendapatkan data-data spasial yang

dilengkapi dengan data P4T.

Land administration and cadastral systems are playing a crucial macro-

economicrole in the collection, management, and dissemination of

information aboutland ownership, use and value. Cadastral systems are

documenting land tenurerights and are thus providing crucial

economic, social and environmental benefits.Modern cadastral systems

make extensive use of information technology (IT) supported by

software systems. In developed countries, such systems have been

establishedover the last 20-30 years and became powerful tools in

operating cadastralsystems. In developing and transitional countries,

the need for efficient cadastral systems and the use of IT is as much a

necessity as it is in developed countries, although there are substantial

financial and operational constraints(Steudler Torhonen Pieper, 2010 :

1 )

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, peralatan untuk

pengukuran dan pemetaan suatu bidang tanah masih perlu ditambah

mengingat peralatan-peralatan yang sekarang ada sudah konvensional (tua)

dan baru terdapat 1 (satu) TS dan 1 (satu) GPS. Kurangnya peralatan teknis

juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan

operasional pendaftaran tanah. Peralatan teknis operasional perlu dilengkapi


commit to user

100

dan ditambah jumlahnya agar penyelenggaraan pendaftaran tanah berjalan

dengan baik sebagaimana yang diharapkan, mengingat pula semakin banyak

dan berkembangnya peralatan canggih di bidang pengukuran dan pemetaan

suatu bidang tanah yang dapat memberikan manfaat besar bagi percepatan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Faktor penghambat lainnya adalah faktor tenaga teknis yang juga

merupakan sarana penting dalam mencapai keberhasilan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Republik Indonesia. Kurangnya tenaga teknis membawa

akibat penghambat proses pendaftaran tanah, oleh karena itu penambahan

jumlah tenaga teknis sangat diperlukan khususnya untuk tingkat kabupaten

atau kota dalam rangka menambah kapasitas pemberian sertipikat tanah serta

meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo baru terdapat 4 (empat) tenaga teknis,

padahal idealnya setiap kecamatan harus terdapat minimal 1(satu) tenaga

teknis. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan keberadaan serta

kelengkapan peralatan teknis tentunya terkait dengan jangka waktu

penyelesaian pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

Bapak Sukamto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo, rata-rata penyelesaian sertipikat tanah dalam waktu 1

(satu) bulan adalah sebanyak 250 buah sertipikat. Pada dasarnya, semakin

berkualitas dengan kuantitas yang memadai dari sumber daya manusia dan

memadainya jumlah dan kelengkapan peralatan, maka akan berpengaruh

terhadap jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah dan berpengaruh pula

terhadap rata-rata jumlah penyelesaian sertipikat tanah dalam waktu 1 (satu)

bulan, sehingga pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo memang

diperlukan penambahan tenaga teknis dan peralatan teknis serta pembaharuan

peralatan teknis yang ada mengingat semakin canggihnya Teknologi Informasi

(TI) yang menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah.

The major institutional weaknesses pertaining to property rightsin

transition countries are the absence of property adjudication and land

market institutions. One of the main functions of privatization is to

stimulate the buying, selling, leasing, mortgaging, and inheriting of


commit to user

101

land (the land market). Yet such markets require institutional support

and guidance that does not exist, since market mechanisms were not

supported in the previous regimes. The clarification of property rights

and the resolution of conflicts also have no institutional home in the

transition countries, as problems of this kind were not recognized in

the socialist system(Barnes Standfield Barthel, 2000 : 35)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Perangkat desa menjadi salah

satu sarana yang turut mengambil bagian penting atau memiliki peranan yang

besar pula dalam hal pendaftaran tanah khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Perangkat desa juga dapat dikatakan menentukan kesuksesan percepatan

pendaftaran tanah, karena pada umumnya masyarakat awam memasrahkan

pengurusan pendaftaran tanahnya kepada perangkat desa atau pada umumnya

adalah sekretaris desa atau carik sebagai pihak yang dipercayai mampu

(capable) dan berkompeten (competence) dalam pengurusan pendaftaran

tanah. Melihat banyaknya keluhan responden mengenai kinerja dari perangkat

desa masing-masing dalam hal pengurusan pendaftaran tanah, sudah

seharusnya perangkat desa memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka,

baik dari segi kemampuan maupun operasional pada saat pengurusan

pendaftaran tanah.

Perangkat desa harus lebih aktif didalam memantau perkembangan

pengurusan pendaftaran tanah yang mereka lakukan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo, karena komunikasi yang baik dengan pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Ponorogo tentunya akan memberikan banyak hal

positif, misalnya segera mendapatkan informasi apabila sertipikat tanah sudah

keluar, sehingga dapat dengan cepat diambil oleh perangkat desa yang

bersangkutan, lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pendaftaran

tanah beserta program-programnya sehingga dapat dengan cepat

diinformasikan pula kepada masyarakat. Hal ini jelas akan memberikan

manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat desa, selain juga dengan

jelas dapat meningkatkan kinerja yang baik dan berkualitas dari perangkat

desa itu sendiri, sehingga memberikan feed back yang positifbagi perangkat

desa itu sendiri yaitu apresiasi yang baik (praised) dan kepercayaan dari


commit to user

102

masyarakat sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat

dengan pemangku jabatan dalam hal ini adalah perangkat desa. Pada intinya

pendaftaran tanah memang menuntut pula peningkatan pengetahuan (sumber

daya manusia) serta keaktifan teknis para pelaksana pendaftaran tanah dalam

rangka melayani kepentingan masyarat.


commit to user

103

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan berdasarkan hasil penelitian serta

pembahasan sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat merupakan faktor yang mempunyai

hubungan dengan minat untuk mensertipikatkan tanah. Hal ini terbukti dari

hasil Chi Kuadrat yang menunjukkan nilai dari perhitungan untuk faktor

tingkat pengetahuan = 7,8. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan

nilai tabel distribusi Chi Kuadrat dengan tingkat signifikansi 0,05 dan dk =

2 yaitu sebesar 5,991.Jadi, hipotesis pertama terbukti dalam data penelitian ini.

Tingkat keeratan hubungan antara tingkat pengetahuan atau variabel pengaruh

(independent variable) dengan minat untuk mensertipikatkan tanah atau

variabel terpengaruh (dependent variable) adalah 0,34 (rendah). Tingkat

pengetahuan masyarakat Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tentang

pendaftaran tanah termasuk dalam kategori rendah. Hal ini terkait dengan

masih rendahnya informasi dan penyuluhan mengenai pendaftaran tanah dari

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah Kabupaten

Ponorogo serta perangkat desa.

Hipotesis spesifik yang menyatakan adanya hubungan antara tingkat

pendidikan dengan tingkat pengetahuan tentang pendaftaran tanah tidak

didukung oleh data dalam penelitian ini. Hal ini terbukti dari hasil Chi

Kuadrat yang menunjukkan nilai dari perhitungan untuk faktor tingkat

pendidikan = 5,656. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai

tabel distribusi Chi Kuadrat dengan tingkat signifikansi 0,05 dan dk = 2

yaitu sebesar 9,488. Jadi, hipotesis spesifik tersebut tidak terbukti dalam data

penelitian hukum ini.Tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan tingkat

pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah karena belum tentu bidang


commit to user

104

studi yang diambil mempelajari tentang pendaftaran tanah. Dalam penelitian

hukum ini, pengetahuan tentang pendaftaran tanah berhubungan dengan

informasi yang diperoleh dari keluarga, kerabat dan sebagian dari perangkat

desa.

2. Persepsi tentang biaya pensertipikatan tanah merupakan faktor yang tidak

mempunyai hubungan dengan minat untuk mensertipikatkan tanah. Hal ini

terbukti dari hasil Chi Kuadrat yang menunjukkan nilai dari perhitungan

untuk faktor persepsi tentang biaya pensertipikatan tanah = 1,37. Nilai

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel distribusi Chi Kuadrat

dengan tingkat signifikansi 0,05 dan dk = 2 yaitu sebesar 5,991. Jadi, hipotesis

kedua tidak terbukti dalam data penelitian ini. Biaya pengurusan pendaftaran

tanah yang dilaksanakan melalui perangkat desa dipungut lebih tinggi dari

biaya riilnya. Tidak dapat dipungkiri adanya praktek percaloan di tingkat desa

sehingga seolah pengurusan pendaftaran tanahpun menjadi ladang basah bagi

para pihak yang tidak bertanggung jawab. Biaya pendaftaran tanah yang

dipungut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

3. Persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah merupakan

faktor yang tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat

masyarakat dalam mensertipikatkan tanah. Dengan kata lain, tidak terdapat

hubungan antara persepsi tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah dengan minat untuk mensertipikatkan tanah. Hal ini terbukti dari hasil

Chi Kuadrat yang menunjukkan nilai dari perhitungan untuk faktor persepsi

tentang jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah = 0,162. Nilai

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel distribusi Chi Kuadrat

dengan tingkat signifikansi 0,05 dan dk = 2 yaitu sebesar 3,841. Jadi, hipotesis

ketiga tidak terbukti dalam data penelitian ini.Jangka waktu penyelesaian

pendaftaran tanah yang seharusnya berkisar antara 4 sampai 5 bulan, menjadi

2 tahun bahkan lebih serta banyak pula yang tidak menerima sertipikat tanah.


commit to user

105

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan

Pengaturan Pertanahan. Hal ini terutama karena macetnya proses pengurusan

pendaftaran tanah di tingkat desa, kurangnya kordinasi, komunikasi dan kerja

sama yang baik antara para pihak yang bersangkutan.

B. SARAN

Dengan adanya uraian di atas maka penulis mengemukakan saran sebagai

berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo seharusnya benar-benar

merealisasikan program-program yang sudah dicanangkan sehingga

membantu tercapainya percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Sebagai contoh merealisasikan dengan baik program

Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita) sebagaimana yang telah

berjalan dengan sukses di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan

menggalakkan kembali program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) di desa-

desa.

2. Mengingat apresiasi masyarakat yang tinggi untuk dilaksanakannya

penyuluhan di desa-desa, maka hendaknya dilaksanakan pula program

penyuluhan dan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan melalui Larasita,

namun juga penyuluhan yang rutin atau berkala dan sosialisasi melalui media

massa baik media cetak misalnya surat kabar, pemasangan spanduk di lokasi-

lokasi yang strategis maupun melalui selebaran, brosur atau pamflet-pamflet

yang bisa ditempel di Kantor Desa, Kantor Kecamatan maupun di Kantor

Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan media elektronik misalnya penayangan

informasi di televisi maupun radio-radio. Pada intinya agar tersedia informasi

yang jelas mengenai persyaratan maupun prosedur tentang pendaftaran tanah,

jangka waktu penyelesaian pendaftaran tanah dan transparansi biaya sehingga

masyarakat tidak merasa kesulitan untuk mensertipikatkan tanahnya.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo hendaknya meningkatkan kinerjanya

dalam hal jangka waktu penyelesain pendaftaran tanah, tentunya diharapkan


commit to user

106

sertipikat tanah dapat dikeluarkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yaitu berkisar antara 4

(empat) sampai 5 (lima) bulan sehingga pengurusan pendaftaran tanah dapat

berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan Kantor Pertanahan

juga dapat meningkatkan rata-rata penyelesaian pengurusan pendaftaran tanah

dalam setiap bulan.

4. Perlu dilakukan penambahan tenaga teknis (sumber daya manusia) dan

peralatan teknis serta pembaharuan peralatan teknis di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ponorogo demi tercapainya jangka waktu penyelesaian pendaftaran

tanah yang sesuai dengan ketentuan.

5. Perangkat desa yang berperan sebagai tokoh masyarakat, hendaknya secara

aktif menyampaikan segala informasi yang diketahui atau melaksanakan

penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah. Selain itu,

Perangkat desa juga diharapkan dapat menjadi representasi atau wakil

masyarakat yang benar-benar melayani kepentingan masyarakat dengan baik,

tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan meningkatkan kinerjanya

agar segala urusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

6. Diperlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang lebih baik antara para

pihak, dalam hal ini adalah antara perangkat desa dengan Kantor Pertanahan

Kabupaten ponorogo dan dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi

yang interaktif antara para pihak dan tidak menimbulkan penilaian-penilaian

yang negatif dari masyarakat atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap

perangkat desa terkait dengan pengurusan pendaftaran tanah.

7. Hendaknya masyarakat memilki rasa ingin tahu yang tinggi, tidak apatis dan

bertindak lebih aktif di masyarakat. Dengan demikian, ketidaktahuan

masyarakat tidak akan menjadi faktor yang menghambat minat masyarakat itu

sendiri dan terhindar dari kemungkinan sebagai korban atau sasaran yang bisa

dirugikan oleh kepentingan pihak lain.

Documents

digilib.uns.ac.id... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh commit to user i HUBUNGAN ANTARA TINGKAT