14

oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Download PDF Report

Upload
others
View
11
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 2: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 3: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 4: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 5: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 6: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 7: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 8: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 9: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 10: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 11: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 12: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 13: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

Page 14: oygabusmi.files.wordpress.com...pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. BAB 11 RI-JANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan

oygabusmi.files.wordpress.com · kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal perbendaharaan gedung prijadi praptosuhardjo i lanta il jai-an lapangan banteng timur

oygabusmi.files.wordpress.com · kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal perbendaharaan gedung prijadi praptosuhardjo i lanta il jai-an lapangan banteng timur

Documents

UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBENDAHARAAN …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/uu_01_2004.pdfdalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBENDAHARAAN …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/uu_01_2004.pdfdalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

Documents

Documents

TEORI PERBENDAHARAAN

TEORI PERBENDAHARAAN

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · Struktur Organisasi untuk Agen Layer 1 (satu) ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan; ... pada Kantor Vertikal DJPBN

oygabusmi.files.wordpress.com · Struktur Organisasi untuk Agen Layer 1 (satu) ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan; ... pada Kantor Vertikal DJPBN

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · 5. 6. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sampai saat ini belum terdapat setoran penerimaan Perhitungan Fihak

oygabusmi.files.wordpress.com · 5. 6. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sampai saat ini belum terdapat setoran penerimaan Perhitungan Fihak

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/ Lembaga. Daftar Isian Pelaksanaan

oygabusmi.files.wordpress.com · mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/ Lembaga. Daftar Isian Pelaksanaan

Documents

INFORMASI APBN 2017RUU APBN 2017 November 2016 Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2017 2020 Pelaksanaan APBN Januari-Desember 2017 Pemerintah bersama Dewan …

INFORMASI APBN 2017RUU APBN 2017 November 2016 Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2017 2020 Pelaksanaan APBN Januari-Desember 2017 Pemerintah bersama Dewan …

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk SEBAGAI BANK

oygabusmi.files.wordpress.com PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk SEBAGAI BANK

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · F. 4. 5. 6 8. Statistisi sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan

oygabusmi.files.wordpress.com · F. 4. 5. 6 8. Statistisi sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan

Documents

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · segmen akun dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 157 PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

oygabusmi.files.wordpress.com · segmen akun dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 157 PB/2015 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

Documents

Postur APBN Negara Kapitalis dan Problem Anggaran APBN Indonesia

Postur APBN Negara Kapitalis dan Problem Anggaran APBN Indonesia

Documents

Konsep Slide Makalah Ketua - UNAIR - · PDF fileUUD 1945 Memajukan kesejahteraan ... UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ... Risiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN

Konsep Slide Makalah Ketua - UNAIR - · PDF fileUUD 1945 Memajukan kesejahteraan ... UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ... Risiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN

Documents

PEKELILING PERBENDAHARAAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN

Documents

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA - djppr.kemenkeu.go.id SBN/YARSI... · Keterangan (triliun Rp) 2017 2018 APBN APBN-P Outlook Selisih APBN-P thd. APBN 1H Realisasi % Realisasi ... Front

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA - djppr.kemenkeu.go.id SBN/YARSI... · Keterangan (triliun Rp) 2017 2018 APBN APBN-P Outlook Selisih APBN-P thd. APBN 1H Realisasi % Realisasi ... Front

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor

oygabusmi.files.wordpress.com · KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor

Documents

Per-37 PB 2016 - oygabusmi.files.wordpress.com · kementerian keuangan republik indonesia peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor tentang petunjuk teknis sertifikasi bendahara

Per-37 PB 2016 - oygabusmi.files.wordpress.com · kementerian keuangan republik indonesia peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor tentang petunjuk teknis sertifikasi bendahara

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Ditetapkan di Jakarta 2015 pada tanggal 15 Desember DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN , MARWA TO HARJOWIRYONO

oygabusmi.files.wordpress.com · Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Ditetapkan di Jakarta 2015 pada tanggal 15 Desember DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN , MARWA TO HARJOWIRYONO

Documents

Apbn, Apbn-p, Dan Rapbn (Pertemuan Keempat)

Apbn, Apbn-p, Dan Rapbn (Pertemuan Keempat)

Documents

· PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN NON APBN-P a. b. C. d. 2. 3. ... UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU tentang APBN PP 90/2010 tentang Penyusunan

· PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN NON APBN-P a. b. C. d. 2. 3. ... UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU tentang APBN PP 90/2010 tentang Penyusunan

Documents

SITUS - oygabusmi.files.wordpress.com · Lampiran II Surat Setditjen Perbendaharaan No. S-5920 /PB.1/2016 Tanggal J November 2016 PETUNJUK PELAKSANAAN SiyflVEyTINGKAT KEPUASAN USER

SITUS - oygabusmi.files.wordpress.com · Lampiran II Surat Setditjen Perbendaharaan No. S-5920 /PB.1/2016 Tanggal J November 2016 PETUNJUK PELAKSANAAN SiyflVEyTINGKAT KEPUASAN USER

Documents

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG … · Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. ... Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ... APBN APBN-P LKPP % APBN APBN-P Selisih % prbhn

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG … · Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang 4. ... Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ... APBN APBN-P LKPP % APBN APBN-P Selisih % prbhn

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 15 /PB/2014 ... penggunaan anggaran pada Kemen terian

oygabusmi.files.wordpress.com · KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 15 /PB/2014 ... penggunaan anggaran pada Kemen terian

Documents

ArAhAn PerbendAhArAAn - JKR SELANGORselangor.jkr.gov.my/files/arahan_perbendaharaan.pdf · v pendAhULUAn Arahan Perbendaharaan ini diterbitkan bagi menggantikan Arahan Perbendaharaan

ArAhAn PerbendAhArAAn - JKR SELANGORselangor.jkr.gov.my/files/arahan_perbendaharaan.pdf · v pendAhULUAn Arahan Perbendaharaan ini diterbitkan bagi menggantikan Arahan Perbendaharaan

Documents

PERBENDAHARAAN NEGARA

PERBENDAHARAAN NEGARA

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · DANA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2 Jalan Lapangan Banteng Timur

oygabusmi.files.wordpress.com · DANA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2 Jalan Lapangan Banteng Timur

Documents

oygabusmi.files.wordpress.com · Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-279/PB.7/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Penatausahaan segmen akun Dana Perhitungan Fihak Ketiga

oygabusmi.files.wordpress.com · Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-279/PB.7/2016 tanggal 23 Februari 2016 hal Penatausahaan segmen akun Dana Perhitungan Fihak Ketiga

Documents

JURNAL PERBENDAHARAAN

JURNAL PERBENDAHARAAN

Documents

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN · Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara spesifik

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN · Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara spesifik

Documents