Upload
dangthu
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Kras.
الرحمن الرحيم بسم هللا
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sibangkaja 14 September 1992, agama
Islam, pendidikan Diploma III Kebidanan, AMd.Keb., pekerjaan
Bidan kontrak pemerintah di Puskesmas Abiansemal II, tempat
tinggal di Jln. Gajah Mada, Lingkungan KodokDarsana,
Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 24 Desember 1988, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Bank BPR Lestari
Denpasar, tempat tinggal di Jln. Gajah Mada, Lingkungan
KodokDarsana, Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karangasem,, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;
2
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2017
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Karangasem dengan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Kras.
tanggal19 September 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor 104/06/XI/2014, tanggal 27 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jln.
Gajah Mada, Lingkungan Kodok Darsana, Kelurahan Karangasem,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selama 1 tahun,
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Jalan Melati, Banjar
Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali selama 2 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama
terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak bernama Anak, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut tinggal
bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak 14 september 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran yang
disebabkan :
3
• Bahwa pada tanggal 14 September 2014 Tergugat dan Penggugat
pergi untuk mengahadiri pernikahan saudara sepupu Penggugat di
Jalan Melati, Banjar Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung tetapi ibu kandung Tergugat salah
paham dengan kepergian kami lalu Penggugat dianggap sebagai anak
yang tidak bisa menghargai orang tua, tidak tahu diri, dan kata-kata lain
yang sangat menyakitkan bagi Penggugat, padahal Penggugat telah
meminta izin pergi jauh-jauh hari sebelumnya;
• Bahwa keadaan pada saat tanggal 14 September 2014 sangatlah sulit
bagi Penggugat dan Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap
sehingga masih meminta penghidupan dari orang tuanya. Keadaan
Penggugat yang sehabis melahirkan pun tidak bisa berbuat apapun
karena juga belum mampu bekerja;
• Bahwa karena situasi pada saat tanggal 14 September 2014,
Penggugat dan Tergugat memutuskan bersama untuk tinggal di rumah
ibu kandung Penggugat yaitu di Jalan Melati, Banjar Bindu, Desa Mekar
Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sampai saat ini;
• Bahwa semakin hari karena keadaan ekonomi yang kurang mumpuni,
Tergugat memutuskan untuk mencari pekerjaan di Denpasar.
Penggugat juga mendapatkan pekerjaan di Denpasar dan masih tinggal
bersama dengan Tergugat;
• Bahwa semakin hari orang tua Tergugat selalu menuntut Penggugat
untuk menjadi menantu yang mereka harapkan mulai dari pintar dalam
segala hal dalam rumah tangga dan juga ibadah. Penggugat yang
4
seorang mualaf membutuhkan waktu untuk mempelajari agama Islam
dengan baik dan karena Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan
non muslim, jadi menyulitkan Penggugat untuk belajar serta
keterbatasan waktu karena bekerja dan juga mengurus anak;
• Bahwa Penggugat tidak memahami sama sekali sebelum menikah
tentang bagaimana menjalankan agama Islam yang dilaksanakan oleh
keluarga Tergugat, sehingga sangat minim pemikiran dan kematangan
Penggugat untuk memutuskan menikah. Penggugat yang hanya
bersaudara 2 orang perempuan yang saat ini saudara Penggugat
sedang menjalankan kuliah di Provinsi Yogyakarta dan tidak memiliki
ayah, tidak mampu meninggalkan ibu kandung Penggugat sendiri
karena bila Penggugat tidak mau berpisah dengan Tergugat, maka
Penggugat wajib meninggalkan rumah ibu kandung Penggugat dan
memutus hubungan dengan leluhur dan membatasi diri dalam
bermasyarakat di rumah Penggugat serta benar-benar melaksanakan
apa yang diinginkan oleh orang tua kandung Tergugat;
• Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan lain selain perpisahan,
tetapi Tergugat tidak berkenan;
• Bahwa saat ini Penggugat telah terikat kontrak kerja dengan
pemerintah Kabupaten Badung dan tidak bisa begitu saja berhenti
bekerja karena permintaan Tergugat dan bila Penggugat memutuskan
untuk rujuk kembali, maka Tergugat tidak bisa mendukung karir
Penggugat lagi termasuk keinginan Penggugat untuk menempuh
pendidikan lagi;
5
• Bahwa Tergugat dan Ayah kandung Tergugat mencabut begitu saja
kartu identitas (KTP) Penggugat di Kabupaten Badung tanpa
sepengetahuan Penggugat padahal Kartu Identitas tersebut Penggugat
gunakan untuk syarat bekerja sehingga status pekerjaan Penggugat
dipertanyakan oleh atasan;
• Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah
yang sama yaitu tempat tinggal dan pekerjaan yang tidak dapat
diselesaikan lagi dan Penggugat khawatir hal ini akan berdampak pada
kesehatan mental anak dan kesehatan mental Penggugat karena
Penggugat merasa sangat tertekan dengan keadaan serta tekanan dari
keluarga Tergugat;
• Bahwa Penggugat masih menghargai keinginan orang tua Tergugat
yang ingin memiliki menantu seperti yang mereka inginkan selama ini
tetapi tidak mereka dapatkan pada diri Penggugat sehingga Penggugat
dan Tergugat sepakat memutuskan berpisah.
• Bahwa Tergugat mengamanahkan kepada Penggugat untuk mengurus
semua hal yang berkaitan dengan perceraian di Pengadilan Agama
sendiri.
5. Bahwa puncak awal Juli 2017 pertengkaran Penggugat dan Tergugat
adalah ketika paman Penggugat mempertanyakan status tinggal dari
Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan ketersinggungan dari
Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
selama 2 bulan Penggugat tinggal di Jalan Melati, Banjar Bindu, Desa
6
Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sedangkan
Tergugat tinggal di kos-kosan di Denpasar;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sudah sulit diwujudkan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak orangtua dari Penggugat telah berusaha menasihati
Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak
Ketua Pengadilan Agama Karangasem cq. Majelis Hakim segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bai’in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai hukum;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
7
Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan
mediator (Hakim Mediator), sebagaimana laporan mediator tanggal 7
November 2017, namun tidak berhasil;
Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara tertulis tertanggal 20 November 2017sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor 104/06/XI/2014, tanggal 27 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jln.
Gajah Mada, Lingkungan Kodok Darsana, Kelurahan Karangasem,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Denpasar karena
Penggugat tidak mau tinggal bersama mertua. Tergugat mengikuti
keinginan Penggugat walaupun harus meninggalkan usahanya berupa
warung, rental play station dan potong rambut;
4. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal sementara dirumah ibu
kandung Penggugat di Jln. Melati, Banjar Bindu, Desa Mekar Bhuana,
8
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sampai Tergugat
mendapatkan pekerjaan tetap di Denpasar;
5. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan pekerjaan tetap di Denpasar,
Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dari rumah ibu kandung
Penggugat karena Tergugat tidak mau tinggal bersama mertua, tetapi
Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat dan tetap ingin tinggal
dirumah ibunya. Selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
ibu kandung Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak merasa nyaman karena semakin hari Penggugat
tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mu’alaf, tidak mau
sholat dan tidak ikut berpuasa. Penggugat lebih sering berpakaian adat
Bali, berfoto dan mengunggahnya ke media sosial;
7. Mengetahui hal tersebut orangtua Tergugat merasa sudah menjadi
kewajiban sebagai orangtua harus mengingatkan dan menasehati anak-
anaknya agar selalu berada dijalan Allah SWT, namun Penggugat tidak
bisa menerima dan merasa tersinggung dengan nasehat dari orangtua
Tergugat;
8. Bahwa Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Penggugat dengan
pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa perbedaan keyakinan adalah alasan utama Tergugat dan
Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sangat kecewa karena Penggugat melanggar
komitmen pernikahan;
9
- Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Penggugat terbukti telah
melakukan persembahyangan secara hindu;
- Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk pidah ke Denpasar agar
Penggugat dapat kembali belajar dan beribadah sesuai dengan agama
yang dianutnya saat ini, tetapi Penggugat tidak mau menuruti nasehat
Tergugat dantetap ingin tinggal dirumah ibunya;
- Bahwa Tergugat telah berusaha mencari jalan lain selain perpisahan
tetapi Penggugat mengajak Tergugat untuk menjalani keyakinan
masing-masing tanpa harus berpisah;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar bapak Ketua
Pengadilan Agama Karangasem cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 1
Desember 2017 yang isinya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita
10
acara sidang perkara ini dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan duplik;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa:
A. Surat
1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/06/XI/2014, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem tanggal 27 November 2014 atas nama
Penggugat dan Tergugat,telah bermaterai cukup, dinazzegelen dan
cocok dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor
5103035409920005, dikeluarkan di Karangasem tanggal 27 April
2015,telah bermaterai cukup, dinazzegelen dan cocok dengan aslinya
yang diberi tanda P.2;
B. Saksi
1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Badung, 18 Pebruari 1965, agama
Hindu, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Banjar Bindu, Desa Mekar
Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ibu
kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah 3 tahun lalu;
11
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan
sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orangtua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat
pindah rumah dan tinggal bersama dengan saksi di Banjar Bindu,
Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
setelah anaknya umur 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 5
bulan yang lalu keduanya sering berselisih satu sama lain saling
mendiamkan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
karena masalah tempat tinggal, Penggugat berkeinginan tetap
tinggal dengan saksi dengan alasan karena tempat kerja Penggugat
dekat dengan rumah saksi sementara Tergugat ingin pindah dan
tinggal di kos;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, Tergugat pergi dan tinggal di kos di Denpasar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang sekali mengunjungi
Penggugat dan menginap;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Badung, 03 Januari 1995, agama
Hindu, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Banjar Bindu, Desa
12
Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adik
kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah 3 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan
sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
dirumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal bersama
dengan orangtua Penggugat di Banjar Bindu, Desa Mekar Bhuana,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwasaksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat karena saksi masih kuliah di Jogyakarta;
- Bahwa menurut cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat ingin pindah dan tinggal di kos namun Penggugat
tidak mau karena tempat kerja Penggugat dekat dengan rumah
oarangtua Penggugat;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, Tergugat pergi dan tinggal di kos di Denpasar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang sekali mengunjungi
anaknya;
13
- Bahwa keluarga saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat
untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak
akan mengajukan alat bukti, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugatdi setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan melalui
mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
14
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan
yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak tanggal 14
September 2015 yang disebabkan antara lain karena masalah tempat tinggal
Penggugat ingin tetap tinggal dengan orangtuanya sementara Tergugat
berkeinginan untuk tinggal di kos dan pertengkaran tersebut mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan sampai
sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah
memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil
gugatan Penggugat kecuali yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat telah mengakui sebagian
dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain;
Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang
sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap,
namun demikian perkara a quo merupakan perkara perceraian yang didasarkan atas
alasan perselisihan dan pertengkaran, khusus mengenai perkara a quo undang-undang
telah menentukan bahwa sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut
sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975,
maka Penggugat tetap harus membuktikannya sesuai maksud pasal tersebut;
15
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat(P.1, P.2) dan 2 orang saksi;
Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karangasem, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk Kabupaten Karangasem yang merupakan wilayah Yuridiksi
Pengadilan Agama Karangasem sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg;
Menimbang, bahwa saksi 1 melihat sendiri perselisihan Penggugat dan
Tergugat begitu juga dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
16
Menimbang, bahwa saksi kedua 2 Penggugat tidak menyaksikan sendiri
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi
tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
pertengkaran dan perselisihan tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik,
perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga serta perselisihan dan
pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, bahkan seringkali
orang tidak mengetahui sama sekali adanya pertengkaran suami isteri yang
terjadi di sebelah rumahnya bahkan dalam satu rumah, dan seringkali orang
hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam
perkara a quo, perpisahan tempat tinggal sudah merupakan petunjuk adanya
pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga keterangan saksi yang
mengetahui perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara
Penggugat dan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor
1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai telah
adanya usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;
17
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh
keluarga namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim
berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak
ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah
terabaikan,oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar
yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim
berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang
sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21
sangat sulit diwujudkan;
Menimbang, bahwa perselisihan secara terus menerus hingga akhirnya
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai
sekarang membuktikan rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak
kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan
18
berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar
dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan
tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat
bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits
Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-
Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:
الضرروالضرار
Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;
dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir
halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
sebagai berikut:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat
beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon
dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini
adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu
macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2)
19
huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak
satu ba’in shughra;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara exofficio Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk menyampaikan
satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap
tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 3 maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
20
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem
Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami AHMAD RIFA’I,S.Ag.,
M.H.I., sebagai Ketua Majelis, ABDURRAHMAN,S.Ag. dan NURUL
LAILY,S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh SYAMSURRIJAL,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat.
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ABDURRAHMAN,S.Ag. AHMAD RIFA’I,S.Ag.,M.H.I.
Hakim Anggota,
21
NURUL LAILY,S.Ag.
Panitera Pengganti,
SYAMSURRIJAL,S.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)