• Home

  • Documents

  • dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem...
44

dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 2: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 3: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 4: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 5: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 6: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 7: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 8: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 9: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 10: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 11: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 12: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 13: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 14: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 15: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 16: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 17: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 18: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 19: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 20: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 21: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 22: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 23: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 24: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 25: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 26: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 27: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 28: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 29: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 30: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 31: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 32: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 33: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 34: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 35: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 36: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 37: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 38: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 39: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 40: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 41: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 42: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 43: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya
Page 44: dpmptsp.pemkomedan.go.id...Nasional (PP Nomor 50 Tahun 2011), Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres Nomor 26 Tahun 2012), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4

Documents
KEPUTUSAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR … · Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 3. Peraturan Menteri Pendidikan

KEPUTUSAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR … · Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 3. Peraturan Menteri Pendidikan

Documents
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN … · 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN … · 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22

Documents
SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/files... · NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/files... · NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA

Documents
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : … · Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyidik Badan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : … · Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyidik Badan

Documents
SALINAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 …eadm.dindik.jatimprov.go.id/upload/hukum/Nomor_11_Tahun_2009.pdf · PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2009 ... bahwa

SALINAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 …eadm.dindik.jatimprov.go.id/upload/hukum/Nomor_11_Tahun_2009.pdf · PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2009 ... bahwa

Documents
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 63 …luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendiknas63-2009SPMP.pdfPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 63 …luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendiknas63-2009SPMP.pdfPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU

Documents
simpeg.bnn.go.id Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun

simpeg.bnn.go.id Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun

Documents
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK … · Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK … · Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2015 …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/files... · adalah angka persentase perbandingan antara luas ... (seratus)

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2015 …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/files... · adalah angka persentase perbandingan antara luas ... (seratus)

Documents
jdih.bsn.go.idjdih.bsn.go.id/public_assets/file/93c8923a02bdcd297acbc27e5485d1a3.pdf · DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA Nomor urut (1) Nomor Standar Nasional Indonesia

jdih.bsn.go.idjdih.bsn.go.id/public_assets/file/93c8923a02bdcd297acbc27e5485d1a3.pdf · DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA Nomor urut (1) Nomor Standar Nasional Indonesia

Documents
SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/... · salinan peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor 18

SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/... · salinan peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor 18

Documents
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007

Documents
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT NOMOR 43 …

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT NOMOR 43 …

Documents
Cetak Biru TIK Nasional (Kerangka Konseptual)lintang.staff.gunadarma.ac.id/.../45874/Cetak+Biru+TIK+Nasional.pdf · Konsep Nomor Identitas Nasional Nomor yang dapat mengidentifikasikan

Cetak Biru TIK Nasional (Kerangka Konseptual)lintang.staff.gunadarma.ac.id/.../45874/Cetak+Biru+TIK+Nasional.pdf · Konsep Nomor Identitas Nasional Nomor yang dapat mengidentifikasikan

Documents
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 35 TAHUN …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/files... · 4 17. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 35 TAHUN …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file_download/files... · 4 17. Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas

Documents
SURAT EDARAN SATGAS COVID-19 NASIONAL NOMOR 13 …

SURAT EDARAN SATGAS COVID-19 NASIONAL NOMOR 13 …

Documents
peraturan kepala arsip nasional republik indonesia nomor tahun

peraturan kepala arsip nasional republik indonesia nomor tahun

Documents
pid.baznas.go.id · Badan Amil Zakat Nasional SURAT EDARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYEBARLUASAN KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR

pid.baznas.go.id · Badan Amil Zakat Nasional SURAT EDARAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYEBARLUASAN KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR

Documents
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 16 TAHUN ... · Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2012 ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 16 TAHUN ... · Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2012 ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan

Documents
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33

Documents
SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan... · 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ... Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura

SALINAN REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan... · 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ... Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura

Documents
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR ...eprints.walisongo.ac.id/2295/1/73311012_coverdll.pdf · NASIONAL NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ... Skripsi ini membahas implementasi

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR ...eprints.walisongo.ac.id/2295/1/73311012_coverdll.pdf · NASIONAL NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ... Skripsi ini membahas implementasi

Documents
PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK ...dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file...1 Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK ...dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file...1 Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran

Documents
peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor

peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor

Documents
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021

Documents
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL … Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); ... NO. Guru . Guru . Nasional. Nasional. guru: tersebut. dan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL … Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); ... NO. Guru . Guru . Nasional. Nasional. guru: tersebut. dan

Documents
PERATURAN - rosykren.files.wordpress.com€¦ · Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

PERATURAN - rosykren.files.wordpress.com€¦ · Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

Documents
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file...16_LENGKAP.pdf · Hukum dan HAM. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI …dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/file...16_LENGKAP.pdf · Hukum dan HAM. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tanda

Documents
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional · 2019-09-19 · Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional · 2019-09-19 · Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017

Documents