Embed Size (px)
Citation preview
~~~&ARIS DAERAH PROVINSIWABARAT,
Nemer 6 Tahun 2016Seri ~
Tan99al 22 Novemb3r 2016
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Previnsi Jawa Barat
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARATNOMOR: 6 TAHUN 2016
, Nomer 6Seri 3Nomor ..fr. Tahun 2016
LEMBARAN DAERAH PROVlNSI JAWA BARAT
._
bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraruran DaerahProvinsi Jawa Barat tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;2. Uodang-Undang Nomor 11 Tabun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republikindonesia tanggal4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya(lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara RepublikLndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembeotukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teJahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
GUBERNURJAWABARAi,. ~
GUBERNURJAWABARAT
PERATURANDARRAHPROVINSIJAWABARATNOMOR 6 TAHUN2016
TENTANG
Mengingat
Menimhang
I~1BENTUKAN DANSUSUNANPERANGKATDARRAHPROVlNSIJAWABARAT
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA
BASIKETENTUANUMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubemur adalah Gubernur Jawa Barat.4. Waltil Gubemur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jawa Barat.
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAHPROVINSIJAWABARAT.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHPROVlNSIJAWABARATdan
GUBERNURJAWABARAT
Dengan Perserujuan Bersarna
5. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentangAdministrasi Pemerinrahan (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2014 No.mor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara ~epublik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPetunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun2012 tentang Pembenrukan Peraturan Daerah (LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor117), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan PeraturanDaerah (Lembaran Daerah Provinsi JawBrBaratTahun 2015Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 183);
2
BAB ITPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH
Pasal2Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerahdengan susunan sebagai berikut:a. Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat
Daerah Tipe A;b. Sekretariat DPRDProvinsi, merupakan Sekretariat DPRD
Tipe A;c. Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat
Tipe A;d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
1) Dinas Pendidikan Tipe A mcnyelenggarakan urusanpemerintahan bidang pendidikan;
2) Dinas Kesehatan Tipe A mcnyelenggarakan urusanpemerintahan bidang kesehatan;
•
Provinsi Jawa Barat,10. Sekretariat Dewan Perwakilan RaI<yat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJawa Barat.
11. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat ProvinsiJawa Barat.
12. Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas Daerah ProvinsiJawa Barat.
13. Badan Daerah Provinsi adalah Badan Daerah ProvinsiJawa Barat.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkatUPfD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas DaerahProvinsi yang melaksanakan kegiatanl teknis operasionaldanj atau kegiatan teknis penunjang tertenru,
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkatUPTB adalah unsur pe1aksana rugas teknis BadanDaerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknisoperasional danj atau kegiatan teknis penunjangtertentu.
Dewandalam
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsisebagai unsur pembantu Gubemur danPerwakilan Rakyat Daerah provinsipenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah Provinsi.
9. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Barat.
7. Daerah Kabupaten /Kota adalah Daerah Kabupaten/Kotadi Daerah Provinsi Jawa Barat.
3
. .
Olahraga Tipe Apemerintahan bidang
15)Dinas Pemuda danmenyelenggarakan urusankepemudaan dan olahraga;
•16)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahanperpustakaan dan bidang kearsipan;
Tipe Abidang
9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyclenggarakanurusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe Amenyelenggarakan urusan bidang pemerintahanpemberdayaan masyarakat dan desa;
11) Dinas Pcrhubungan Tipe Amenyelenggarakan urusanpemerintahan bidang perhubungan;
12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkomunikasi dan informatika, bidang persandian, sertabidang statistik;
13) Dinas Koperasi dan Usaha Keeil Tipe Amenyelenggarakan uru.san pemerintahan bidangkoperasi, usaha kecil, dan menengah;
14)Dinas Peoanamao Modaldan Pelayanan Terpadu SaruPintu TipeAmenyelenggarakan urusan pernerintahanbidang penanaman modal dan fungsi pelayananterpadu saru pintu unruk perizinan meliputi izin dannon izin;
3) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpekerjaan umum dan penataan ruang, pada suburusan bangunan gedung, penataan bangunan danlingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataanruang;
4) Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang pekeIjaan umum danpenataan ruang pada sub urusan sumber daya air dandrainase;
5) Dinas Perwnahan dan Permukiman Tipe Amenyeleoggarakan urusan pemerintahan bidangperumahan dan kawasan permukimao, serta bidangpertanahan;
. , 6) Saruan PolisiPamong Praja Tipe Amenyelenggarakanurusan pemerintahan bidang ketenteraman danketertiban umurn serta perlindungan masyarakat;
7) Dinas Sosial Tipe A meoyelenggarakan urusanpemerintahan bidang sosial;
8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang pemberdayaanperempuan, bidang perlindungan anak, bidangpengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4
21) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintaban bidangpertanian pada sektor tanaman pangan danhortikultura:
22) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang pertanian pada sub bidangperkebunan;
23) Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintaban bidang kehutanan;
24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangenergi dan sumber daya mineral; dan
25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe Amenyeleoggarakan urusan pemerintahan bidangperindustrian dan bidang perdagangan;
26) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe Cmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangadrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. Badan Daerah Provinsi,terdiri atas:1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;2) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang kepegawaian;3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang pendidikan danpelatihan;
4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe Amelaksanakao fungsi penunjang penelitian danpengembangan;
5) Badan PengelolaanKeuangandan AsetDaerah TipeAmelaksanakan fungsi penunjang keuangan danpengelolaan barang rnilik daerah;
6) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakanfungsi keuangan;
7) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasipelaksanaan Urusan Pemerintahan danpembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan
Tipe Abidangbidang
Tipe Abidang
17)Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasimenyelenggarakan urusan pemerintahantenaga kerja dan bidangtransmigrasi;
18)Dinas Ketahanan Pangan dan Petemakanmenyelenggarakan urusan pemerintahanpangan dan bidang pertanian pada subpeternakan;
19)Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpariwisata dan bidang kebudayaan;
20) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkeJautan dan perikanan;
5
,
Pasal7(1)Selain UPTD sebagaimana climaksud dalam Pasal 6,
terdapat UPTDpada Dinas Pendidikan, berupa satuanpendidikan daerah provinsi.
(2)Satuan penelidikan daerah provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (I), berbentuk satuan pendidikanformal.
•
BABIVUNIT PELAKSANATEKNIS DINAS/BADAN
Pasal6(1)Pada Dinas Daerah Provinsi dan Badan Daerah Provinsi
dapat dibentuk UPTDdan UPTB.(2)UPTDdan UPTBsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknisoperasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentuperangkat daerah induknya.
Pasal5star Ahli bertugas memberikan rekornendasi terhadap isustrategis kepada Guberriur sesuai keahliannya.
BABInSTAF AHLTPasal4
[I}Gubemur dalam meTaksanakan tugasnya dapat dibantuStaf AhlL
(2)Staf Ahli berada elibawah dan bertanggungjawab kepadaGubemur dan secara administratif dikoordinasikan olehSekretaris Daerah.
(3)stat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berjumlahpaling banyak 3 (tiga)Staf Ahli,
(4)Staf Ahli diangkat dari Pcgawai Negeri Sipil yangmemenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Stat Ahli olehGubemur.
Pasal3Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas, dan fungsiserta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana climaksuddalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Gubemur.
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
6
BABVIPEMBIAYMN •
Pasal 11Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaantugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli bersumberdan:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; danb. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BABV
CABANGDrNASPasallO
(1) Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Kehutanan, serta Dinas Energi dan Sumber DayaMineral. dapat dibentuk Cabang Dinas di DaerahKabupaten/Kota.
(2) WUayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksudpada ayat (1). dapat meliputi satu atau lebih DaerahKabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi.
(3) Jabatan terendah pada Cabang Dinas di DaerahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I)dan ayat (2) setingkat Administrator, dikecualikan padaSekretariat.
Pasal9Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur dengan PeraturanGubemur.
Pasal8(I) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan, berupa rurnahsakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifatfungsional dan unit layanan yang bekerja secara'Profesional.
(2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraantata kelola rumah sakit dan tata kelola teknis sertamenerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah (PPK-BLUD),sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
7
•
Pasal15
Pejabat Struktural eselon Il, eselon Ill, dan eselon IV eliIingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, tetapmelaksanakan rugas pokok dan fungsi sampai dengandilantikoya Pejabat danj'atau berfungsinya PerangkatDaerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 14UPTDdan UPTByang dibentuk sebelum Peraturan Daerahini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsi, sampaidengan dibentuknya UPTD dan UPTB berdasarkanPeraturan Daerah ini.
Pasai13Perangkat Daerah tetap melaksanakan fungsi pembinaandan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota sampaidengan terbentuknya perangkat Gubemur sebagai wakilPemerintab Pusat.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHANPasal12
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusanpernerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yangdibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetapmelaksanakan tugas dan fungsi sampai denganditetapkannya peraturan peruodang-undanganmeogenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusanpemerintaban bidang kesatuan bangsa dan politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergabung denganurusan pemerintahan.lain, mak-a urusan pemerintabanbidang kesaruan bangsa dan politik menjadi rugas pokokdan fungsi bagian atau bidang pada Perangkat Daerah.
(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahanbidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dibebankan pada AnggaranPendapatan dan BcJanjaDaerah Provinsi, sampai denganelitetapkannya peraturan perundang-undangan .mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
8
Pasal19Pada saat Peraturan Daerah inimulai berlaku:a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SekretariarDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor54);
b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor21 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahProvinsi Jawa Barat Lembaran Daerab Provinsi JawaBarat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor22 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, LembagaTeknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja ProvinsiJawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), kecuali Pasal 3angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, Pasal8, Pasal 9, Pasal 19, Pasa! 20, Pasa! 21, Pasa! 22, Pasal23;
d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor23 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah SakitDaerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 Seri D. TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor57);
Pasal 18Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil,perlengkapan dan dokumentasi harus sudab diselesaikanpaling lambat pada akhir bulan Desember 2016.
Pasal 17Pelantikan pejabat struktural dengan jabatan PimpinanTinggi Pratama, jabatan Administrator, dan jabatanPengawas pada Perangkat Daerah berdasarkan PeraturanDaerah ini dilaksanakan paling lambat pada bulanDesember 2016.
. BAB VII
KE1'ENTUAN PENUTUPPasal16
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerab ini, rnaka RumahSakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Paru ProvinsiJawa Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah AI lhsanProvinsi Jawa Barat menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawahDinas Keschatan,
9
,r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik.Indonesia Provinsi Jawa Barat (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri DTambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor95);
g. Peraruran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah danSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat TahUD 2011Nomor 15 Sen E. Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor107);
h. Peraruran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 16Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011Nomor 16 Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor108);
I. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tabun2014 tentang Perubahan atas Peraruran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerab Provinsi Jawa Barat Tahun 2014Nomor 1 Sen D. Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 161);
J. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiJawa Sarat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014Nomor 2 Sen D. Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 162);
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga TeknisDaerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi JawaBarat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun2014 Nomor 3 Sen D. Tambahan Lembaran DaerahProvinsiJawa Barat Nomor163);
e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga LainProvinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi JawaBarat Tahun 2008 Nomer 23 Sen D. TambahanLembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor57);
10
A KARNfWA
LElm/®.N DAERAHPROVlNSIJAWABARATTAHUN2016 NOMOR 6 SERl sIiCIRE,G PERATURANDAERAHPROVlNSIJAWABARAT: 12/289/2016
AN
JAWABARAT
tillimldanglran di Bandung22 
Disamping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan1IDnkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahanI!ImlUD Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagaiRpala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologiPancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945, Bhinneka TunggalIka. menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan
Peoye1enggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD6a bopala daerah. DPRDdan kepala daerah berkedudukan sebagai unsurp S • «&bra pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk
, , s&'wlmn urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.D & ,cScmikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai? »wjajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRDmempunyai fungsi
E • ","Jean Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan" ' dauah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan"1 ' ali Daerah, Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,..menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRDdan kepala daerah dibanru.. Pba!jgtmt Daerah.
Scbagaj konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara• Mnahsn Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban,7 £ •wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang
hugnamun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014• Ig Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan, g ""annya secara terintegrasi.
Sebagalmana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara., ""6k Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang, -dwya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan
.' b urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan, , 1HiUl..
Uru.san pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan7 dim wusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
n ....Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan pemerintahan wajibn J dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait peJayanan dasar dan.,_IDII pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk__ ~Ii pemerintahan wajibyang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar", 5 iwn Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional-II!S,u' akat..
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi• & n Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama,pu'edaaonya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan,- lie rintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan DaerahEahxpaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahari masing-rnasing yangZ '"ya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara"iirli"tah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam..... lrsanaannya dengan mengacu pada NSPKyang dibuat oleh PemerintahI'U:sat
TENTANG,
PENJELASANATAS
PERIJURAN DAERAH PROVlNSI JAWA BARATNOMOR 6 TAHUN2016
12
PlISal2HuruIa
Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A terdiri atas 3 (tiga) asisten, setiapasisten membawahkan 3 (tiga)biro, setiap biro membawahkan 3 (tiga)bagian, dan setiap bagian membawahkan 3 (tiga)subbagian.
HurufbSekretariat DPRD Provinsi Tipe A terdiri atas 4 (empat) bagian dansetiap bagian membawahkan 3 [riga]subbagian.
Hurufc
Istilah-istilah dalarn pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnyasalah tafsir dan salah pengertian dalarn memahami dan melaksanakanpasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
.alar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bemegara sertanrmrllsilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusani iM rintahan umum di daerah melimpahkan kepada Gubemur sebagailacpala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai kepalaP""""rintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Setiap daeralr sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritasprag berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalarn upayaaeoyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifatesVn'Ctris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang.mas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akanb::tbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis darip"""ekatan asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas1Jrusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnyaasuai dengan karakter daerah dan keburuhan masyarakatnya.
8esaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk.....,gakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan PemerintabanPiIihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasanwiIayah, beban kerja, dan kemarnpuan keuangan daerah. UntuklIII:Dgllkomodasivariasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yangbcrbeda-beda pada setiap daerah, maka besaran organisasi perangkat daerahjuga tidak sarna antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari argumentIr!rSebut dibentuk tipelogi dinas atau badan daerah sesuai denganbcsarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektifdan efisien.
Untuk menciptakan sinergi dalarn pengembangan potensi unggulanCltara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembagapemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pernetaan darimnenterian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untukme:ngetabuidaerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas-=suai dengan bidang rugas kementerianjlembaga pemerintahaonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke daerah.
Dari hasil pemetaan tersebut kementerianj lembaga pemerintaboonkementerian akan mengetahui daerah-daerah mana saja yangmempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. daerah tersebutyang kemudian akan menjadi stakelwlder utama dari kemenrerianj lembagapemerintah nonkementerian terkait.
13
P..MallO
Cukup jelas.
asal9Cukup jelas.
Cukup jelas.
"'.'7Cukup jelas.
".-1'6Odcnp jelas.
5Qrttuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubemur, dapat,Vclltuk 1 (satu) Subbagian Tata Usahapada Bagian yang membidangi..usan umum/tata usaha.
"'4O. lip jelas.
Ct. '')' jelas.
Ilisic1ctorat Daerah Provinsi TipeA terdiri atas 1 (satu) sekretariat danpaling banyak 4 [empat] inspektur pembantu, yang didukung olebpjabet fungsional.
n _dDinas Daerah Provinsi Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4ftmpat) bidang. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian dan8diap bidang membawahkan 3 (tiga) seksi.Uaruk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas 1 (satu)sduetariat dan 5 (lima) bidang. Sekretariat membawahkan 3 (tiga)-H.agian dan setiap bidang membawahkan 3 (tiga) seksi.Unmk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri atas 1 (satu)sekretariat dan 5 (lima) bidang. Sekretariat membawahkan 3 (tiga)subbagian dan setiap bidang didukung pejabat fungsional.Dinas Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dual bidang.Sc:betariat membawahkan 2 (dua) subbagian dan setiap bidangmcmhawahkan 3 (tiga) seksi .
• areBedan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.Sckretariat membawahkan 3 (riga) subbagian dan setiap bidangmembawahkan 3 (tiga) seksi.
14
•
;:::5~:5:'~'dcngan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusanUT:nnn, pembinaan dan pengawasan umum dan teknis1IP1~tm!1!!!m1!-rintdh Daerah Kabupaten/Kota adalah Badan Koordinasi
!~!~~~~~~da=nPembangunanWilayah (BKPPW)IProvinsi Jawa Barat,• P.owiusi Jawa Barat, BKPPWm Provinsi Jawa Barat dan BKPPWP_C!UA Jawa Barat, sampai dengan ditetapkannya Peraturan
"a!!:2mlbb trnlang Susunan organisasi , Tugas, Dan Fungsi Perangkathegai Wakil Pemerintah Pusat.
pcmhinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati/Wali Kota dilaksanakan oleh Biro
danHakAsasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
c· , jcIas.
,Tz::c c:5:::::l:aksud dengan Perangkat Daerah yang melaksanakanco...... P ! •.mntahan eli bidang kesatuan bangsa dan politik.adalahB '!a ,Krsantan Bangsa dan Politik.Provinsi Jawa Barat.
CC!~.b,~~p '0
15
