Upload
vuonghanh
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemilihan Umum atau Pemilu adalah proses orang untuk mengisi jabatan jabatan politik tertentu.
Jabatan tersebut beragam-ragam, mulai dari presiden, wakil presiden di berbagai tingkat
pemerintahan sampai kepala desa. Dan Pemilu usaha untuk mempengaruhi rakyat tanpa paksaan.
Kami dalam penyusunan makalah ini mempunyai latar belakang yaitu dalam pemilihan pelimu
1955 pemilu masih dilakukan hanya para DRP dan para pejabat sedangkan dalam pemilu 2004
pemilu sudah berdasarkan pada pemilihan para rakyat sehingga rakyat mempunyai hak untuk
memlih siapa yang akan dijadikan pemimpin negaranya.
Pemilu 2004 yang diguakan hingga sekarang merupakan pemilu yang realita karena warga
negara atau rakyat yang memilih secara demokrasi. Pemilu di Indonesia jg menganut azas
“luber” langsung umum bebas dan rahasia serta juga pada masa era reformasi menganut azas
“jurdil” jujur adil. Dengan ini kami khusunya bisa mengetahui perbedaan yang ada dalam pemilu
1994 dan pemilu 2011
Rumusan Masalah
1. Apa perbandingan pemilu tahun 1955 dengan 2009?
2. Apakah banyak pengaruh yang timbul akibat perbedaan pelaksanaan pemilu tersebut?
3. Apakah ada hubungan pemilu 1955 dengan 2009?
BAB II
TINJAUAN TEORI
Dasar teori
Peraturan perundang-undangan tentang pemilu
Untuk memenuhi Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009.
Dalam Pasal 40 dalam peraturan KPU tersebut dinyatakan perihal aturan mengenai cara
mencontreng pada Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, yang tertulis sebagai berikut:
Pasal 40
Suara pada surat suara Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota,
dinyatakan sah apabila :
1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;
3. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada
kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai
politik, walaupun ujung garis tanda centang (√) melewati garis kolom nama partai politik;
atau sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon
atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (√) atau sebutan
lainnyamelampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon.
Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila:
a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;
c. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada
kolom foto salah satu calon anggota DPD;
d. Sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom foto salah satu
calon Anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (√) atau sebutan lain melewati
garis kolom foto salah satu Anggota DPD
Berbagai sumber Undang Undang tentang Pemilu :
1. Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan
pemilihan umum, beserta penjelasannya.
2. Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, beserta
penjelasannya.
3. Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan
rakyat daerah, beserta penjelasannya.
4. Undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum
presiden dan wakil presiden, beserta penjelasannya.
5. Peraturan presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2009 tentang bantuan dan fasilitas
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009.
6. Surat edaran mahkamah agung republik indonesia nomor 07-a tahun 2008 tentang
petunjuk hakim khusus perkara pidana pemilu.
7. Surat edaran mahkamah agung republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang gugatan
yang berkaitan dengan partai politik.
8. Surat edaran mahkamah agung republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang petunjuk
pelaksanaan proses persidangan pelanggaran pidana pemilu.
9. Peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 03 tahun 2008 tentang penunjukan
hakim khusus perkara pidana pemilu.
10. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan terhadap
peraturan komisi pemilihan umum nomor 09 tahun 2008 tentang tahapan, program dan
jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan
perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2009.
11. Kesepakatan bersama antara jaksa agung ri, kepala kepolisian negara ri, ketua badan
pengawasan pemilu nomor 055/a/vi/2008, pol. B/06/vi/2008, 01/bawaslu/kb/vi/2008
tentang sentra penegakan hukum terpadu dan pola penanganan perkara tindak pidana
pemilu legislatif tahun 2009.
12. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan
rakyat daerah.
BAB III
PEMBAHASAN
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan
politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di
berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat
juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk
ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa)
dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain
kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam
kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para
kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para
peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.
Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan
oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan
disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang
menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan
perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang
partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati
bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan
pemerintah.
Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota
parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari
satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti
jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem
politik yang tengah berlangsung.
KATEGORI SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan partai atau calon legislatif yang
memperoleh suara terbanyak. Calon legislatif atau partai dengan suara yang kalah
otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem Mayoritas/Plularitas adalah First Past
The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.
Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural
ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon
legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah
pemilihan lain, sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem
Proporsional adalah Proporsional Daftar dan Single Transverable Vote.
Sistem Mixed (campuran) merupakan pemaduan antara sistem Proporsional dengan
Mayoritas/Pluralitas. Kedua sistem pemilu tersebut berjalan secara beriringan. Hal yang
diambil adalah ciri-ciri positif dari masing-masing sistem. Varian dari sistem ini adalah
Mixed Member Proportional dan Parallel.
Sistem Other/Lainnya adalah sistem-sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3
sistem sebelumnya. Varian dari sistem lainnya ini adalah Single No Transferable Vote
(SNTV), Limited Vote, dan Borda Count.
SEJARAH PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA
Indonesia yang merdeka tahun 1945 cukup sering menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu-
pemilu yang pernah terjadi adalah 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.
Jadi, Indonesia telah mengadakan sekitar 9 kali pemilihan umum dalan perjalanan politiknya.
Masing-masing pemilihan umum memiliki karakteristik masing-masing, bergantung pada tipe
sistem politik yang berlangsung. Sistem Demokrasi Liberal menaungi pemilu 1955, 1999, dan
2004. Pemilu-pemilu lainnya terjadi di masa sistem politik rezim otoritarian kontemporer Orde
Baru.
Dalam makalah ini,kami hanya membatasi pembahasan tentang perbedaan pelaksanaan pemilu
pada tahun 1955 dengan pemilu tahun 2009, dan untuk lebih jelasnya, dibawah ini terdapat
beberapa karakteristik dari pelaksanaan kedua pemilu tersebut.
PERBEDAAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 1955 DENGAN TAHUN 2009
Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan
pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.
Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR
yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat
kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.
Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun,
Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan
kemudian dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan
pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini
diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Sistem Pemilu
Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan
bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan
pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara
dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan
untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.
Asas Pemilu
Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas :
a. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan
yang berlaku.
b. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam
usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
c. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih
mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara.
d. Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui
oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.
e. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya,
tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
f. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya,
tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.
Dasar Hukum Penyelenggaraan
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan
Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang
Pemilu.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan
DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pemberhentian
berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut,
maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.
Badan Penyelenggara Pemilu
Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23
April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu:
a. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan
anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
b. Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan
dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan
keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7
(tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam
Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan
pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota
Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara.
Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya
menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan
diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.
Peserta Pemilu 1955
Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi
kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante di
ikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29
perorangan. Partai politik tersebut antara lain :
a. Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh Moh.Yusuf
Sarjono
b. Partai Islam Masjumi, berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh dr. Sukirman Wirjosardjono
c. Partai Buruh Indonesia, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Nyono
d. Partai Rakyat Djelata, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Sutan Dewanis
e. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh DS.
Probowinoto
f. Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh Mr. Amir Syarifudin
g. Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember 1945 diketuai oleh Sutan Syahrir
h. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), berdiri 8 Desember 1945, diketuai oleh J.
Kasimo
i. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) diketuai oleh JB. Assa
j. Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis
pada 17 Desember 1945, diketuai oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Oei Hwee
Goat
k. Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia menjadi
Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946, diketuai oleh Sidik Joyosuharto.
Hasil Pemilu 1955
Peserta pemilu 1955 yang berjumlah 29 partai memperoleh kursi masing-masing sebagai
berikut :
5 besar dalam Pemilu ini adalah
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi
Konstituante (22,3 persen)
2. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 57 kursi DPR dan 112 kursi
Konstituante (20,9 persen)
3. Nahdlatul Ulama (NU) 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4
persen)
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante
(2,89 persen).
Partai-partai lainnya, mendapat kursi DPR di bawah 10. Yaitu PSII (Partai Syarikat Islam
Indonesia) 8 kursi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, Partai
Sosialis Indonesia (PSI) 5 kursi. Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI / Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia dan Perti / Pergerakan Tarbiyah Islamiyah). 6 partai mendapat 2 kursi
(PRN / Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, GPPS / Gerakan Pembela Panca Sila, PRI / Partai
Rakyat Indonesia, PPPRI / Persatuan Pegawai Polisi RI, dan Murba). Sisanya, 12 partai,
mendapat 1 kursi (Baperki, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Wongsonegoro, PIR (Persatuan
Indonesia Raya) Hazairin, Grinda, Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), Partai
Persatuan Dayak, PPTI (Partai Politik Tarikat Islam), AKUI, PRD (Persatuan Rakyat Desa),
PRIM (Partai Republik Indonesis Merdeka), ACOMA (Angkatan Comunis Muda) dan R.
Soedjono Prawirisoedarso.
DEKRIT PRESIDEN
Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini
dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang
membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.
Kemudian pada tanggal 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah
sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno
secara sepihak melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan
MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.
PEMILU DI INDONESIA TAHUN 2009
Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan
secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota
DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia
periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk
masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).
Sistem Pemilu
Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon
terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total
suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada
pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan.
Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota
DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi,
dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.
Asas Pemilu
Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD;
4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Badan Penyelenggara Pemilu
UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat
nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi,
ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang
bersifat sementara (adhoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan
Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan
Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
(KPPSLN).
Peserta Pemilu
1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai
merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh. Partai-partai
tersebut adalah :
1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republika Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera.
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Aceh Aman Seujahtra (PartaiLokal)
36. Partai Daulat Aceh (Partai Lokal)
37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh(Partai Lokal)
38. Partai Rakyat Aceh (Partai Lokal)
39. Partai Aceh (Partai Lokal)
40. Partai Bersatu Aceh (Partai Lokal)
41. Partai Merdeka
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
43. Partai Sarikat Indonesia
44. Partai Buruh
2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :
a) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai
Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai
Kedaulatan, PSI, PPNUI)
b) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat,
PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN,
Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI)
c) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP
(didukung oleh Partai Golkar, dan Partai Hanura)
TAHAPAN PEMILU TAHUN 2009
Berdasarkan Keputusan KPU No. 9 Tahun 2008, inilah jadwal Pemilihan umum tahun 2009 :
1. TAHAP PENDAFTARAN PEMILIH
− Penyerahan Data Kependudukan 5 April 2008
− Pemuktahiran Data Pemilih 6 April – 6 Juli 2008
− Penyusunan dan Pengesahan DPS 7 Juli 7 Agustus 2008
− Pengumuman DPS 8 -14 Agustus 2008
− Penyusunan dan Penetapan DPT 11 – 30 September 2008
2. TAHAP PENCALONAN
PARTAI POLITIK
− Pengumuman Pendaftaran Peserta Pemilu 5 – 6 April 2008
− Pendaftran Parpol Peserta Pemilu 7 April – 12 Mei 2008
− Penelitian Administrasi dan Pengumuman 10 April – 30 Mei 2008
− Verifikasi Faktual 3 Juni – 2 Juli 2008
− Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009 29 Juni – 3 Juli 2008
− Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 2009 5 Juli 2008
DPR/DPRD
− Pengambilan Formulir Calon Anggota DPR, DPRD 5 – 9 Agustus 2008
− Pengajuan Bakal Calon oleh Parpol 10 – 15 Agustus 2008
− Verifikasi kelengkapan Administratif 11 Agustus -3 Sept 2008
− Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol 12 Agustus – 5 Sept 2008
− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008
− Pengumuman DCT anggota DPR/DPRD 27 Oktober 2008
DPD
− Pendaftaran Calon Anggota DPD 27 Juni – 10 Juli 2008
− Penelitian Administratif 2 – 15 Juli 2008
− Verifikasi Faktual 18 Juli – 18 Agustus 2008
− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008
− Pengumuman DCT anggota DPD 27 Oktober 2008
3. TAHAP KAMPANYE
− Persiapan Kampanye 2 Januari – 28 Feb 2009
− Pelaksanaan Kampanye 8 Juli – 1 April 2009
− Masa Tenang 2 – 4 April 2009
4. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
− Pemungutan Suara 5 April 2009
− PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS 6 – 7 April 2009
− Rekapitulasi di PPK 7 – 11 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Kab./Kota 11 – 15 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Provinsi 15 – 20 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Pusat 22 April – 5 Mei 2009
5. TAHAP PENETAPAN HASIL
− Penetapan Hasil Pemilu 15 April – 8 April 2009
− Penetapan dan pengumuman calon terpilih 13 – 20 Mei 2008
− Peresmian keanggotaan DPRD Kab./Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD Juni
– September 2009
− Pengucapan sumpah/janji Juli – 1 Oktober 2009
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
SARAN
1. Sistem pemilu di Indonesia pada tahun – tahun berikutnya haruslah lebih tertata
2. Azas awal seperti LUBER JUDIL haruslah diimplementasikan secara nyata
kedalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, seperti pada saat tahun 1955, sehingga
menjadi pemilu yang paling demokratis.
3. Undang – undang yang mengatur tentang pemilu jika perlu harus dikaji ulang,
karena dengan UU Pemilu yang dapat mengatur jalannya pelaksanaan pemilu
dengan baik, sangatlah diperlukan.
LAMPIRAN
GAMBAR 1. BUNGKARNO SEDANG MEMASUKKAN
KERTAS SUARA KE KOTAK SUARA PADA PEMILU
TAHUN 1955
GAMBAR 2. SUASANA KAMPANYE PEMILU 1955
GAMBAR 3. PROSES PENCOBLOSAN PEMILU TAHUN 1955