TUTORIAL 7

ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN

Tutor : dr. Hasna Dewi

Oleh:

1. Lia Trisetyani (G1A110004)

2. Sucipno (G1A110005)

3. Zikri Saputra (G1A110006)

4. Abelia Yoanita (G1A110011)

5. Oliffa Salma A (G1A110015)

6. Qoshrina Adenita (G1A110024)

7. Suci Resvi Zulfiani (G1A110040)

8. Eldora Dea Donela (G1A110041)

9. Putry Betani (G1A110042)

10. Purwandari Jimmi G (G1A110063)

11. Resa Pratama Arifin (G1A110068)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

UNIVERSITAS JAMBI

2010/2011

SKENARIO:

Pada suatu kecelakaan kereta api, dua orang pasien, Tn. Manner berumur 55 tahun dan

Nn.Bonny 22 tahun, ditemukan dalam kondisi tertusuk logam besi yang sama sehingga tubuh mereka

saling merapat. Kedua pasien di bawa ke IGD RS dengan kondisi sadar. Hasil pemeriksaan tim dokter,

menemukan bahwa hanya akan ada 1 pasien yang dapat diselamatkan sedang 1 orang lainnya harus

dikorbankan. Tim dokter menghadapi dilema etika dan hukum dalam menyelesaikan kasus kedua pasien

tersebut. Untuk itu, tim dokter berdiskusi dengan menggunakan ethical method of reasoning yang

terdiri dari tiga langkah, yaitu fact deliberation, value deliberation, dan duty deliberation dalam

mengambil keputusan penatalaksanaan yang tepat. Dengan memperhatikan aspek hukum dan prinsip-

prinsip bioetika (harm, health benefit, autonomy, vulnerability) tim dokter akhirnya memutuskan untuk

menyelamatkan Tn.Manner yang memiliki peluang terbesar untuk sembuh dibandingkan Nn. Bonny

yang mengalami kerusakan organ tubuh yang sangat luas. Setelah diterangkan mengenai prosedur dan

resiko operasi, keduanya bersedia menandatangani lembar informed consent. Pada akhirnya Tn.

Manner berhasil diselamatkan sedang Nn. Bonny meninggal dunia.

KLARIFIKASI ISTILAH :

Etika : ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak&kewajiban

moral

Hukum : peraturan atau yang secara resmi dianggap mengikat yagn dikukuhkan oleh

penguasa / pemerintah

Bioetika : Studi interdisipliner yang mempelajari tentang aspek kehidupan makhluk hidup

Informed consent : suatu persetujuan yang diberikan oleh penderita kepada dokter atas tindakan

medis yang akan dilakukan berdasarkan penjelasan awal yang diterima pasien

Ethical methods of reasoning: langkah2 dalam menentukan keputusan suatu kasus / masalah moral

Fact deliberation : suatu tahap dalam menentukan masalah dengan menganalisis fakta2 yang ada

yang dilihat dari segi medis dan segi pasien

Value deliberation : tahap identifikasai dalam menyamakan persepsi mengenai masalah moral dari

suatu kasus dan kemudian dipilih masalah utama

Duty deliberation : tahap dalam mengidentifikasi dan menetukan langkah terbaik untuk

menyeleesaikan masalah konflik

Harm : bahaya/kerugian yang dirasakan pasien terhadap tindakan medis

Health benefit : keuntungan yang diperoleh pasien dari pelayanan kesehatan

Otonomi : hak dalam menentukan keputusan terhadap dirinya sendiri

Vulnerablility : kerentanan seseorang dalam menghadapi penyakit atau ganggguan pada

tubuh yang bisa dibedakan dari aspek biologi, social dan budaya

IDENTIFIKASI MASALAH :

1. Tim dokter menghadapi dilemma etika dan hukum dalam menyelesaikan kasus kedua pasien

tersebut.

2. Tim dokter berdiskusi dengan menggunakan ethical method of reasoning yang terdiri dari tiga

langkah, yaitu fact deliberation, value deliberation, dan duty deliberation dalam mengambil

keputusan penatalaksanaan yang tepat.

3. Dengan memperhatikan aspek hukum dan prinsip-prinsip bioetika (harm, health benefit,

autonomy, vulnerability) tim dokter akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Tn.Manner

yang memiliki peluang terbesar untuk sembuh dibandingkan Nn. Bonny yang mengalami

kerusakan organ tubuh yang sangat luas.

4. Setelah diterangkan mengenai prosedur dan resiko operasi, keduanya bersedia menandatangani

lembar informed consent.

ANALISIS MASALAH:

Masalah pertama:

a. Apakah perbedaan dan persamaan etika dan hukum?

Perbedaan:

Etika kedokteran Hukum kedokteran

Berlaku untuk lingkungan profesi Berlaku untuk umum

Ditentukan oleh kesepakatan profesi Ditentukan oleh kesepakatan pemerintah

Tidak selalu tertulis, tertulis dalam bentuk

kode etik kedokteran

Dalam bentuk tertulis yaitu undang-undang

Memelihara harkat dan martabat profesi Menjaga tata tertib masyarakat luas

Sanksi berupa sanksi moral/pengucilan Sanksi berupa pidana, perdata dan

administrasi

Yang memeriksa MKEK/MKEKG, anggota

profesi

Yang memeriksa pengadilan negri pengadilan

Tata Usaha Negara

Mengatur tentang kewajiban Mengatur hak dan kewajiban

Persamaan:

1. Alat untuk mengatur tata tertib di masyarakat

2. Menggugah kesadaran untuk bersikap menusiawi

3. Sebagai objeknya tingkah laku pada manusia

4. Sumber hasil pemikiran dan pengalaman para pakar

b. Apakah dilemma etika dan hukum yang dialami oleh dokter pada kasus ?

- Menurut hukum, apakah benar seorang dokter menciderai pasiennya?

- Menurut etika apakah benar seorang dokter menciderai pasiennya?

c. Apakah sanksi dari pelanggaran etika dan hukum?

Pelanggaran etika, sanksi berupa sanksi moral/pengucilan

Pelanggaran hukum, sanksi berupa pidana, perdata dan administrasi

d. Apa saja landasan etika dan hukum kedokteran?

Landasan etika kedokteran : KODEKI (Kode Etik Kedokteran)

Landasan HUkum kedokteran : Peraturan Perundang-undangan

Masalah kedua:

a. Jelaskan langkah-langkah dalam ethical methods of reasoning

1. Fact deliberation : menentukan masalah, menganalisis fakta-fakta yang ada

2. Value deliberation : berdiskusi menyamakan persepsi

3. Duty deliberation : pertimbangan tindakan-tindakanyang dilakukan

b. Kesulitan apa yang timbul dalam melaksanakan langkah2 ethical methods of reasoning?

1. Situasi dilematis

2. Menyamakan persepsi

3. Dampak dari tindakan

Masalah ketiga:

a. Jelaskan 4 kaidah dasar bioetika

1. Beneficence (berbuat baik)

2. Non maleficence ( tidak merugikan)

3. Justice( keadilan)

4. Otonomy(hak pasien)

b. Jelaskan prinsip dasar bioetika

15 macam

a. Human dignity and human rights

b. Benefit and harm

c. Autonomy and individual responsibility

d. Consent

e. Persons without the capacity to consent

f. Respect for human vulnerability and personal integrity

g. Privacy and confidentiality

h. Equality, justice and equity

i. Non-discrimination and non-stigmatization

j. Respect for cultural diversity and pluralism

k. Solidarity and cooperation

l. Social responsibility and health

m. Sharing of benefits

n. Protecting future generations

o. Protection of the environment, the biosphere and biodiversity

c. Prinsip-prinsip apa saja yang terkait dalam kasus tersebut ?

1. Benefit and harm : satu pihak bisa diselamatkan sedangkan ada satu pihak yang menjadi

korban

2. Autonomy : kedua pasien setuju atas tindakan medis

3. Vulnerable : pasien perempuan akhirnya meninggal dunia

Masalah keempat

a. Apa saja bentuk dari informed consent ?

tersirat atau dianggap telah diberikan ( implied consent )

a. keadaan normal

b. keadaan darurat

Dinyatakan ( expressed consent )

- lisan

- tulisan

b. Criteria yang berhak memberikan persetujuan dalam informed consent ?

1. pasien 21 tahun atau sudah menikah,jika belum 21 tahun dan belum menikah, maka

orang tua

2. bermental sehat

c. Hal-hal apa saja yang tercantum dalam informed consent?

Prosedur

Risiko yang mungkin terjadi

Manfaat dari tindakan yang akan dilakukan

Alternative tindakan yang dapat dilakukan

d. Apa saja kegunaan dari informed consent ?

- Menghindari pemaksaan

- Pembatasan hak hak otoritas dari

- Dokumentas untuk hukum

e. Apa saja syarat sah informed consent ?

Diberikan secara bebas

Tindakan dilakukan pada saat yang sama

f. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pasien dan dokter dalam pemberian informed consent ?

Pasien masih belum mengerti maksud dari dokter

Pasien dalam keadaan tidak sadar

Tidak mempunyai cukup waktu

Tidak memiliki waktu untuk menjelaskan tindakan yang akan dilakukan

g. Apa saja landasan hukum informed consent ?

Undang-undang

h. Kapan disampaikannya informed consent?

Sebelum melakukan tindakan medis

HIPOTESIS :

Tim dokter memperhatikan aspek hukum dan prinsip-prinsip bioetika dalam pengambilan keputusan

tindakan medis.

ETIKA HUKUMPENGERTIAN

SANKSI

ETHICAL METHOD OF REASONINGLANDASAN BIOETIK LANDASAN

SANKSI

PENGERTIAN

PERSAMAAN

PERBEDAAN

Prinsip

Pengertian

Kaidah Dasar

Informed Consent

Isi Bentuk

Landasan Kendala KegunaanKriteria Pemberi Informed Consent

Pengertian Kriteria sah

Pengertian

Langkah-langkah

Fact deliberation

Value deliberation

Duty deliberation

KERANGKA KONSEP

LEARNING ISSUE

No Topic What I know What I don’t

know

What I have to

prove

How will I

learn

1. Ethical method of

reasoning

Pengertian Kelebihan dan

kekurangan

Langkah-

langkah

kesulitan

Text book

Internet

2. Bioetika Kaidah dasar

bioetika

pengertian 15 prinsip

bioetika

Text book

Internet

3. Etika kedokteran Pengertian

Sanksi

Landasan etika Text book

Internet

KODEKI

4. Hukum kedokteran Pengertian

Sanksi

Aspek-aspek

hukum

kedokteran

Landasan

hukum

kedokteran

Text book

Internet

Undang-

undang praktik

kedokteran

5, Informed consent Pengertian

Bentuk

Criteria yg

menyetujui IC

Landasan

hukum

Yang

tercantum di

dalamnya

Syarat sah

perjanjian

kegunaan

Text book

Internet

ETIKA KEDOKTERAN

Landasan Etika Kedokteran

Sumpah Hiprokates (460-377)

Deklarasi Geneva (1948)

International code of medical ethics (1949)

Lafal sumpah dokter Indonesia (1960)

Kode Etik Kedokteran (1983)

Pernyataan –Pernyataan atau Deklarasi ikatan dokter sedunia (word medical

association)

i. Deklarasi geneva (1940) Lafal sumpah kedokteran

ii. Deklarasi Helsinski (1964) Riset Klinik

iii. Deklarasi Sydney (1968) Saat Kematian

iv. Deklarasi Oslo (1970) Penggugatan Kandungan atas Indikasi Medis

v. Deklarasi Tokyo (1975) Penyiksaan

HUKUM KEDOKTERAN

Landasan hukum kedokteran:

UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran

KepMenKes RI no 434/Menkes/SK/X/1983 tentang KODEKI

Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran

(M. Jusuf dkk : 2008)

INFORMED CONSENT

Syarat sah :

a. Diberikan secara bebas

b. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian

c. Telah dijelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan

d. Mengenai suatu hal yang khas

e. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama

Landasan hukum informed consent :

a. Permenkes 585/menkes/per/IX/1989 tentang persetujuan tindak medis

b. PP no. 32 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 22 ayat 1 isinya meminta persetujuan

terhadap tindakan medis yang akan dilakukan

c. UU no. 23 1992 tentang kesehatan juga memberikan hak pada pasien untuk

memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.

Yang tercantum dalam informed consent :

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan

c. Alternative tindakan lain dan resikonya

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi

e. Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan

Fungsi informed consent:

a. Promosi dari hak otonomi perorangan

b. Proteksi dari pasien dan subjek

c. Mencegah penipuan dan paksaan

d. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional

e. Menimbulkan rangsangan terhadap profesi medis untuk mengadakan introspeksi

terhadap tindakan medis

f. Untuk ketertiban masyarakat.

Elemen informed consent:

1. Threshold elements : pemberi consent harus seorang yang kompeten

2. Information elements: pengungkapan dan pemahaman seberapa baik informasi harus

diberikan kepada pasien.

3. Consent elements : kesukarelaan, kebebasan, dan persetujuan.

Cara menolak Informed Consent:

informed refusal:

- tertulis (dalam bentuk surat)

- tidak tertulis (lisan)

dokter menjelaskan sekali jika tetap menolak pasien tetap menandatanganinya setelah pasien

menandatangani dokter mencatat pada rekam medic pasien.

BIOETIKA

Pengertian studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan akibat perkembagnan

segala aspek kehidupan, baik skala mikro atau makro di masa kini, dan masa yang akan datang

(S. Jacobalis:2005)

15 Prinsip Bioetika:

a. Human dignity and human rights

Hak asasi manusia, martabat manusia, dan kebebasan harus dihormati secara penuh.

Kepentingan individu dalam martabat dan haknya harus diatas atau lebih dipentingkan

dibandingkan kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan sekelompok individu

misalnya di dalam penelitian

b. Benefit and harm

Didalam penerapan suatu penelitian, ilmu kedokteran, dan perkembangan tekhnologi,

secara langsung maupun tidak langsung, harus meminimalisasikan harm (bahaya) dalam

individu dan memaksimalkan benefit (keuntungan) yang akan berpengaruh dalam

individu itu sendiri

c. Autonomy and individual responsibility

Setiap manusia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, namun harus dilandasi

dengan rasa tanggung jawab atas tindakan yang ia pilih, dan dia juga harus

memerhatikan dan menghormati hak autonmy orang lain. Jika ada beberapa individu

yang belum dapat menentukan hak autonmynya maka harus di perhatikan hak-hak nya

dan keinginannnya sendiri

d. Consent

Setiap tindakan medis maupun intervensi medis yang bertujuan mencegah, wawancara

diagnostic, dan intervensi terapeutik yang harus mendapat persetujuan dari objek atau

pasien setelah mendapatkan informasi yang cukup kuat, jika didalam penelitian maka

objek peneliti dapat mundur tanpa dimintai ganti rugi.

e. Persons without the capacity to consent

Orang-orang yang tidak dapat memberikan persetujuannya berdasarkan peraturan yang

terkait. Dan individu itu harus tetap diberikan keamanan yang khusus

f. Respect for human vulnerability and personal integrity

Dalam penerapan ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian, dan perkembangan

tekhnologi, harus memperhatikan kerentanan setiap individu, dan jika ada individu

ataupun kelompok yang memiliki kerentanan khusus harus dilindungi, dan hak-hak

mereka harus dihormati. Kerentanan itu dapat di bagi berdasarkan akibat, yakni factor

biologis, factor social, dan factor budaya

g. Privacy and confidentiality

Kerahasian mengenai informasi seorang individu harus dihormati dan dijaga tidak boleh

disebarluaskan, sesusai dengan hokum internasional

h. Equality, justice and equity

Setiap manusia yang berbeda harus memiliki kesamaan, dan juga harus dihormati

dengan baik, ketika penghormatan atas kesetaraan atau kesamaan terbentuk maka

keadilan dan ekuitas akan terwujud juga

i. Non-discrimination and non-stigmatization

Tidak ada individu maupun sekelompok individu yang di diskriminasi maupun dipandang

jelek dalam penerapan penegakan hak-hak asisi manusia, martabat manusia, dan

kebebasan manusia

j. Respect for cultural diversity and pluralism

Perbedaan dan keanekaragaman budaya harus sepenuhnya di hormati namun tidak

boleh mengesampingkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan orng lain, serta dalam

penerapannya harus dapat memikirkan nilai-nilai yang ada

k. Solidarity and cooperation

Kesolidaritasa antara manusia dan kerjasama setiap negara harus dibangun dengan kuat

dan ditingkatkan kearah yang lebih baik

l. Social responsibility and health

Pada prinsip ini ditekankan kepada tindakan pemerintah dalam mengahadapi kasus-

kasus social dan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah harus mengutamakan

masyarakat didalam berbagai aspek seperti social, budaya, ekonimi, politik

m. Sharing of benefits

Manfaat dari hasil peneletian maupun ilmu kesehatan harus dibagi kepada seluruh

masyarakat, agar dapat meningkatkan kesehatan bagi seluruh penduduk dunia. Manfaat

dari penelitian juga hendaknya tidak dijadikan sebagai bujukan untuk berpartisipasi

dalam sebuah penelitian

n. Protecting future generations

Efek terhadap generasi muda atau generasi masa depan harus diperhatikan, sehingga

dapat menjaga generasi muda dalam segi biologi, fisik, dsb.

o. Protection of the environment, the biosphere and biodiversity

Harus menjaga dan melindungi lingkungan, keanekaragaman hayati dan biosfer di bumi

(UNESCO:2005)

Kaidah dasar bioetika:

1. Beneficence (berbuat baik)

Selain menghormati martabat manusia, dokter juga harus mengusahakan agar pasien yang

dirawatnya terjaga keadaan kesehatannya (patient welfare). Pengertian ”berbuat baik” diartikan

bersikap ramah atau menolong, lebih dari sekedar memenuhi kewajiban.

2. Non maleficence ( tidak merugikan)

Praktik Kedokteran haruslah memilih pengobatan yang paling kecil risikonya dan paling besar

manfaatnya.

3. Justice( keadilan)

Perbedaan kedudukan sosial, tingkat ekonomi, pandangan politik, agama dan faham

kepercayaan, kebangsaan dan kewarganegaraan, status perkawinan, serta perbedaan gender

tidak boleh dan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Tidak ada

pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang menjadi perhatian utama dokter.

4. Otonomy(hak pasien)

Menghormati martabat manusia. Pertama, setiap individu (pasien) harus diperlakukan sebagai

manusia yang memiliki otonomi (hak untuk menentukan nasib diri sendiri), dan kedua, setiap

manusia yang otonominya berkurang atau hilang perlu mendapatkan perlindungan.

(S. Jacobalis: 2005).

KAITAN ANTARA ASPEK HUKUM DAN ETIKA KEDOKTERAN DALAM KASUS INI

HUKUM KEDOKTERAN

Sesuai dengan pasal 45 dalam undang-undang praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004, seorang dokter

yang ingin melakukan tindakan medis yang mengandung resiko tinggi wajib mendapat persetujuan

pasien, yang telah diberikan penjelasan secara lengkap, secara tertulis maupun tidak tertulis, didalam

kasus ini tim dokter telah meminta persetujuan dari nona bonny dan tuan manner dan telah mejelaskan

resiko yang terjadi, yakni besi yang tertancap pada kedua korban harus dilepaskan pada satu pihak

orang, yang mengakibatkan hilangnya nyawa salah satu dari mereka, tim juga telah menjelaskan dampak

yang terjadi jika tuan manner yang diselamatkan maka kemungkinan sehat kembali seperti semula lebih

besar dibandingkan nona bonny yang diselamatkan.

Namun pasal 2 f dalam undang-undang praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004 menyebutkan bahwa

seorang dokter harus memberikan perlindungan dan keslamatan pasien dalam dalam penyelenggaran

peraktik kedokteran dengan memperhatikan peningkatan derajat kesehatan, di dalam kasus ini dokter

tidak memberikan keselamatan bagi nona bonny, namun tim dokter memperhatikan keselamatan tuan

manner, sehingga dokter harus dengan cermat menimbang pasal ini

ETIKA KEDOKTERAN

Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter, juga harus sesuai dengan etika kedokteran. Sesuai dengan

hasil diskusi dokter tentang kasus yang dihadapi Tn.Manner dan Ny.Bonny, jika keputusan untuk

menyelamatkan salah satu pasien yang mempunyai kemungkinan sehat lebih tinggi akan tetapi pasien

lainnya akan mendapatkan kemingkinan buruknya, yaitu tidak dapat diselamatkan.

Pasal 1 dalam Kode Etik Kedokteran : “setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan

mengamalkan sumpah dokter.”

Dalam sumpah dokter, disebutkan bahwa: “saya akan menghormati setiap hidup insane mulai dari saat

pembuahan.

Pasal 7d dalam Kode Etik Kedokteran : “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban

melindungi hidup makhluk insani.”

Dari kedua pasal tersebut menimbulkan suatu dilemma bagi tim dokter untuk mengambil keputusan

tindakan medis yang akan dilakukan. Karena, jika tindakan tersebut diambil, maka salah satu pasien

akan kehilangan kesempatan hidup yang memiliki makna tidak melindungi hidup insane. Sedangkan,

tindakan itu juga merupakan suatu upaya dalam menyelamatkan hidup satu pasien lainnya yang berarti

melaksanakan ke dua pasal itu.

Tindakan medis yang diambil, setelah melalui pertimbangan banyak hal, dan akhirnya keputusan itu

sendiri pasienlah yang menentukan, apakah setuju atau tidak terhadap tindakan medis itu.

DAFTAR PUSTAKA

Chandrawila, W.S . 2001. Hukum Kedokteran. Bandung : Mandar Maju.

Guwandi, J. 2004. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta: FK UI.

Guwandi, J. 2003. Informed Consent dan Informed Refusal ed.III . Jakarta: FK UI.

Guwandi, J. 2004. Informed Consent.Jakarta: FK UI

Jacobalis, S. 2005. Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika. Jakarta : CV Sagung.

Jusuf, M. H ., dan Amir,A. 2008. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC.

Komalawati, V. 2002. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik. Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti.

Sampurna, B., dkk. 2005. Bioetik dan Hukum Kedokteran. Jakarta : Pustaka Dwipar.

Suprapti, R.S. 2001. Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Undang-Undang Kesehatan. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180e.pdf diunduh tanggal:10-02-2011 jam: 20.05 WIB