Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) memerlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung
jawab. Dalam rangka mendorong hal tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dari sistem
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi kinerja dan kegiatan yang
kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
Hal tersebut juga berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres)
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PerMen PAN dan RB) No. 12 Tahun 2015 mengenai petunjuk teknis perjanjian
kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
seluruh sumber dayanya, meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana
serta anggaran yang digunakan. Selain itu, LAKIP juga disusun untuk memperoleh
ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, Rumah
merupakan salah satu hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap warga negara
berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, sehat,
nyaman, dan aman. Selain berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal,
Rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga yang mendukung peri
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 2
kehidupan, sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyiapan
generasi muda serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan
taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.
Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang
memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketimpangan antara pasokan
(supply) dan kebutuhan (demand) masih menjadi persoalan utama dalam
penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan
rendah MBR), terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, pedalaman,
dan perbatasan negara dimana prasarana, sarana, dan utilitas masih sangat
terbatas. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan
menciptakan permukiman kumuh.
Dalam penanganan hal ini perlu peran serta semua stakeholder terkait di bidang
perumahan diantaranya peran Pemda, peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah
dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan,
pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh,
pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan
prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan
pemerintah daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan
daerah.
Di sisi lain, terdapat tantangan penyediaan perumahan, yaitu: 1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum
memadai;
2. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal; 3. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum
optimal;
4. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan
perumahan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan Negara;
5. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan
perumahan masih kurang maksimal;
6. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan; dan 7. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan
perlu dikembangkan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
3
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
1. Kedudukan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Rumah Khusus merupakan
unit kerja di bawah unit organisasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
2. Tugas
Sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Rumah
Khusus bertugas :
Tugas Direktorat Rumah Khusus tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke
dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rumah
tapak khusus;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah
tapak khusus;
c. Penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan
rumah tapak khusus;
d. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di
bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah
tapak khusus;
f. Pelaksanaan pengelolaan rumah tapak khusus;
g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah tapak khusus;
h. Pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus;
i. Pelaksanaan tata usaha Direktorat.
Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan di
Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Rumah Tapak Khusus,
Perencanaan Teknik, Penyusunan Standard dan Pedoman,
Pengelolaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Tapak
Khusus, serta Penyediaan Rumah Tapak Khusus.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
4
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Direktorat Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu kepada
Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Untuk
melaksanakan tugas pokok fungsi berdasarkan peraturan tersebut, Direktur Rumah
Khusus dibantu oleh 3 (tiga) Satuan Kerja, yaitu:
1. Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
Pada Tahun 2018, Direktur Rumah Khusus juga merangkap sebagai
Kepala Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus.
Struktur Organisasi Direktorat Rumah Khusus adalah sebagai berikut:
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SUB BAGIANTATA USAHA
SUB DIREKTORAT PERENCANAAN
TEKNIS
SEKSI ANALISA TEKNIS
SEKSI PENYUSUNAN
RENCANA
SUB DIREKTORATSTANDAR DAN
PEDOMAN
SEKSI PENYUSUNAN
STANDAR
SEKSI BIMBINGAN
TEKNIS
SUB DIREKTORATPENYEDIAAN
RUMAH TAPAK KHUSUS
SEKSI PENYEDIAAN
RUMAH TAPAK KHUSUS
WILAYAH I
SEKSI PENYEDIAAN
RUMAH TAPAK KHUSUS
WILAYAH II
SUB DIREKTORATPENGELOLAAN RUMAH TAPAK
KHUSUS
SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAPAK
KHUSUS WILAYAH I
SEKSI PENGELOLAANRUMAH TAPAK
KHUSUSWILAYAH II
SUB DIREKTORATPEMANTAUAN DAN EVALUASI
SEKSI PEMANTAUAN
SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Direktorat Rumah Khusus
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015
Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus terdiri dari lima (5) Sub Direktorat dan
satu (1) Sub Bagian.
a. Subdirektorat Perencanaan Teknis
Mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknik di
bidang menyelenggarakan fungsi yaitu penyiapan analisis teknik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
5
penyediaan rumah tapak khusus dan penyiapan penyusunan rencana
penyediaan rumah tapak khusus. Subdirektorat Perencanaan Teknis
terdiri atas:
1) Seksi Analisa Teknis
Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan analisis teknik penyediaan rumah tapak khusus.
2) Seksi Penyusunan Rencana
Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana penyediaan rumah tapak
khusus.
b. Subdirektorat Standar dan Pedoman
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma,
standar, pedoman, dan kriteria serta penyiapan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.
Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi yaitu
penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di
bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus dan penyiapan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
rumah tapak khusus. Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:
1) Seksi Penyusunan Standar
Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan
kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.
2) Seksi Bimbingan Teknis.
Seksi Bimbingan Teknis mempunyai melakukan penyiapan bahan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan rumah tapak khusus.
c. Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan di bidang penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
6
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak
khusus. Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus
menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang
penyediaan rumah tapak khusus, penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus dan penyiapan
pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus. Subdirektorat
Penyediaan Rumah Tapak Khusus terdiri atas:
1) Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I
Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara
Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak
khusus serta penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus
dan rumah tapak negara di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa
Tenggara.
2) Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II.
Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak
NegaraWilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan
rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan penyediaan
rumahtapak khusus dan rumah tapak negara di wilayah Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua.
d. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset, pemeliharaan dan
perawatan bangunan rumah khusus. Subdirektorat Pengelolaan Rumah
Tapak Khusus menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan pengelolaan aset
di bidang rumah khusus dan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan
rumah khusus. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus terdiri atas:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
7
1) Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I
Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengelolaan di bidang rumah Tapak khusus
di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
2) Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II
Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II mempunyai tugas
melakukan penyiapanbahan pengelolaan di bidang rumah Tapak khusus
di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi
Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
penyediaan rumah khusus. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi
menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan pedoman evaluasi kinerja
penyediaan rumah khusus, pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan
rumah khusus, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah
khusus, pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah
khusus, fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus dan
penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus. Subdirektorat
Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:
1) Seksi Pemantauan
Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah
khusus.
2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
penyelenggaraan penyediaan rumah khusus.
f. Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah
dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan
kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan
melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
8
2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satker Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Kerja di Lingkungan Rumah
Khusus (Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Nomor 01/SE/Dr/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:
Struktur Organisasi Satuan Kerja Pusat
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Satuan Kerja Pusat
a. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Pusat
a. Tugas :
1). Melakukan Pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala
Satuan Kerja Pusat, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja yang
telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Selaku Pengguna Anggaran/Barang
DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN Selaku Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
KEPALA SATUAN KERJA PUSAT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
PP-SPM BENDAHARA
PENGELUARAN PPK PEJABAT
PELAPORAN
PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU UAKPA UAKPB E-MONITORING
PETUGAS GUDANG DAN PERSEDIAAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
9
2). Melaporkan Hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang melalui Direktur Jenderal selaku Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam rangka mencapai tujuan
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Renstra Kementerian PUPR)
3). Menetapkan struktur organisasi dan pembantu Pejabat Inti Satuan
Kerja Pusat
b. Tanggung Jawab :
1). Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas Kepala
Satuan Kerja Pusat.
2). Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di
bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis
Kementerian dan Menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan.
3). Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang melalui Direktur Jenderal selaku Atasan Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang atas keberhasilan Kinerja Satuan Kerja Pusat
b. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)
a) Tugas :
1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di website
Kementerian PUPR;
3. Menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan;
4. Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
5. Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai DIPA;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
8. Mengawasi penyimpanan & pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan
Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
dilampiri dokumen laporan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy;
9. Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Ahli untuk pelaksanaan bila
diperlukan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
10
10. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
11. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan
dan dituangkan dalam DIPA;
12. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti
Satuan Kerja di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
13. Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja yang
dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh
Pejabat Eselon I terkait;
14. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang
melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM
15. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
(dalam Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen);
16. Dalam hal kepala Satuan Kerja Pusat tidak merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen, Penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah
Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
17. Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk
dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna hal
Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Tahunan Satuan Kerja yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
b). Tanggung Jawab :
1. Bertanggung Jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja
yang tertuang dalam DIPA.
2. Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja
yang membebani APBN
3. Bertanggung Jawab atas kebenaran material setiap Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta
akibat yang timbul dari SK/SPK.Kontrak tersebut. (Dalam hal Kepala
Satuan Kerja Pusat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)
4. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
11
keluaran/Output yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan Pemeliharaan Barang
Milik/ Kekayaan Negara Satuan Kerja
6. Bertanggung Jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan
jasa yang dialokasikan kepada Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan
Langsung/Penanggung jawab Program
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a). Tugas:
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi; Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), dan Rencana Kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/Jasa;
3. Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja;
4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kepala Satuan Kerja;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala
Satuan Kerja dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran &
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Satker setiap
triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksa-
naan pengadaan Barang/Jasa;
10. Mengusulkan kepada Kepala Satker mengenai perubahan paket pe-
kerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan bila diperlukan;
11. Menetapkan tim pendukung termasuk panitia peneliti kontrak,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan,
Konsultan Pengawas, & Tim Pelaksanaan Swakelola apabila diperlukan;
12. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwijer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
13. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
12
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyiapkan menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak
denga pihak penyedia barang/jasa;
15. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kepala Satuan Kerja;
16. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satuan
Kerja dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
17. Menandatangani Pakta Integritas;
18. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
19. Menyusun Draft Kontrak untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA
dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan secara swakelola;
20. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan
kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
21. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta
dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat
yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
22. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran
untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;
23. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja; ditanda-
tangani oleh Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja
24. Membuat pertanggungjawaban terhadap segala penggunaan anggaran
belanja;
25. Melakukan monitoring kontraktual;
b). Tanggung Jawab :
1. Bertanggung Jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang
ditandatanganinya
2. Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/Output
kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan
dalam DIPA.
3. Bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
13
d. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (PP-SPM)
Tugas:
1. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen;
2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan
berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
3. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran;
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
3. Jadwal Waktu pembayaran (Kesesuaian dengan jadwal penarikan
dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap
jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang
harus dibayar belum kadaluwarsa).
6. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai
dengan kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7. Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan
ketentuan:
1. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN
pembayar;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada pejabat yang melakukan
pengujian dan perintah pembayaran;
3. Lembar keempat disampaikan kepada petugas akuntansi/verifikasi
keuangan
4. Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Lembar keenam disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
14
8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN;
9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja;
10). Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti
asli pembayaran
b. Tanggung Jawab :
1). Bertanggung jawab secara administratif terhadap hasil pengujian
meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan
pengeluaran
2). Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat
e. Bendahara Pengeluaran
a) Tugas :
1).Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang
dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu,
Buku Tambahan, serta Buku-Buku Tambahan Lainnya.
2). Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan (SPP-GUP) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3). Menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan
Pengujian dan Perintah Pembayaran
4). Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang
pembayarannya melalui Rekening Bendahara
5). Melakukan pengamanan kas serta Surat-Surat berharga lainnya yang
berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya
kerugian negara
6).Menguji kebenaran tagihan pembayaran uang persediaan meliputi
kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan Keuangan yang berlaku
sebelum dilakukan pembayaran.
7). Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat
Pembuat Komitmen untuk belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja lain-
lain
8).Menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila
persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
9).Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
15
penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk
dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-
masing instansi yang terkait.
10).Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti
pembukuan.
11).Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara
Kepada :
●KPPN
●BPK RI;
●Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b) Tanggung Jawab :
1). Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.
2). Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang
berada dalam pengurusannya
3). Bertanggung jawab kepada Kepala Stuan Kerja Pusat
f). Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan
a). Tugas
1) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :
1). Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
2). Menetapkan Dokumen Pengadaan
3). Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran
4).Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
Kementerian PUPR dan papan Pengumuman resmi untuk masyarakat.
5).Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi.
6). Melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk.
7). Khusus untuk ULP ;
a). Menjawab sanggahan.
b). Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk :
1).Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah); atau
2). Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
16
(Sepuluh Milyar Rupiah);
c). Menyerahkan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PPK
d). Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/Jasa
8).Khusus Pejabat Pengadaan ;
a). Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
1).Penunjukkan langsung atau pengadaan langsung untuk paket
pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan/atau
2).Penunjukkan Langsung atau pengadaan langsung untuk paket
pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.
50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
b). Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada
PA/KPA
9).Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri;
dan
10). Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada PA/KPA
2). Selain tugas pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan, dalan hal
diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusuikan kepada PPK :
1). Perubahan HPS; dan/atau
2). Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
3).Anggota ULP/Pejabat pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari
instansi sendiri maupun instansi lainnya.
4). Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan
keahlian khusus, ULP/Pajabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli
yang berasal dari pegawai negeri atau swasta
b). Tanggung jawab
1). Tercapainya sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;
2). Mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan persaingan yang tidak sehat
dalam pengadaan barang/jasa;
3). Menjamin tidak terjadi pertentangan antara pihak yang terkait dalam proses
pengadaan barang/jasa;
4). Menjamin tidak terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
17
5). Mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan merugikan negara;
6). Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa diterapkan secara efisien, efektif
dan transparan.
7). Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada
PPK; dan
8). Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
g). Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
a) Tugas Pokok Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
1).Melakukan pemeriksaan setiap tahapan hasil pekerjaan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2).Menerima Hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian;
3).Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
b). Tanggung jawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak
h). Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
a). Tugas :
1). Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SNVT sesuai
dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
2). Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait.
3).Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
4).Menyampaikan LRA dan Neraca Kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta arsip Data Komputer
(ADK) secara tepat waktu.
b). Tanggung Jawab :
1). Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2). Bertanggung Jawab Kepada Kepala Satuan Kerja
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
18
i) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
a). Tugas :
1). Menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang
(LKB) SNVT sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
2). Menyampaikan Laporan BMN dan LKB Kepada Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk
penyusunan neraca secara tepat waktu.
3). Menyampaikan Laporan BMN dan LKB Kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer (ADK)
4). Menyampaikan Laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) beserta Arsip Data Komputernya.
b). Tanggung Jawab :
1). Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah
2). Bertanggung Jawab Kepada Kepala Satuan Kerja
j). Petugas e-Monitoring
a) Tugas :
1). Mengumpulkan dan Mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi :
a). Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
b). Rencana Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
c). Data Pelaksanaan Kegiatan (Rencana dan Capaian Progress Fisik dan
Realisasi Keuangan)
d). Data Rencana dan Realisasi penyerapan tenaga kerja
e). Permasalahan dan tindak Lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
2). Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali
ada perubahan dan informasi, serta mengirim back up data melalui e-
Monitoring on-line.
3). Melakukan pemuthakiran aplikasi e-Monitoring off-line.
4). Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara
periodik sesuai ketentuan
5). Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
sesuai ketentuan.
b). Tanggung Jawab :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
19
1). Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan
(Back Up data maupun cetakan).
2). Bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
2. Satuan-kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
Struktur Organisasi Satuan-kerja Non Vertikal Tertentu (Berdasarkan Surat
Edaran Dari Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/SE/Dr/2017 Tentang Penetapan Struktur
Organisasi Dan Uraian Tugas Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat) adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT)
Gambar 1.3.
Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT):
a. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
a. Tugas :
1).Melakukan Pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Selaku PA/B
DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN Selaku Pembantu PA/B
DIREKTUR RUMAH KHUSUS Selaku Atasan Langsung KPA/B
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR
Selaku Pembantu Aatasan Langsung KPA/B
KEPALA SNVT Selaku KPA/B
PP-SPM BENDAHARA PENGELUARAN PPK
PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU
PEJABAT PELAPORAN
UAKPA UAKPB
E-MONITORING
PETUGAS
GUDANG
DAN
PERSE-
DIAAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
20
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), dalam rangka pelaksanaan
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2).Melaporkan Hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang melalui Direktur Jenderal selaku Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam rangka mencapai tujuan
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Renstra Kementerian PUPR)
3).Menetapkan struktur organisasi dan pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja
Non Vertikal Tertentu (SNVT)
b. Tanggung Jawab :
1). Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas Kepala
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
2). Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di
bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis
Kementerian dan Menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan.
3). Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang melalui Direktur Jenderal selaku Atasan Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang atas keberhasilan Kinerja Satuan Non Vertikal
Tertentu (SNVT)
b). Pembantu Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)
1).Membantu Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT) dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Atasan Langsung
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Daerah Lingkungan Unit
Kerjanya.
2).Membantu Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT) dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan
permasalahan prinsip yang timbul pada SNVT di daerah lingkungan unit
kerjanya.
3).Memberikan masukan kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu (SNVT) untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Satuan
Kerja di daerah Lingkungan unit Kerjanya.
b) Tanggung Jawab :
1).Bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan selaku
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
21
Penanggung Jawab Program/Pembantu Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang unit Kerja yang bersangkutan dalam mewujudkan outcome sesuai
Renstra.
2).Bertanggung Jawab kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu (SNVT) dalam membantu penyusunan Program yang
mengacu kepada Renstra dalam rangkamewujudkan rencana outcome.
3).Bertanggung Jawab atas terlaksananya program dan kegiatan SNVT sesuai
DIPA.
C Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) /Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)
b) Tugas :
1). Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2). Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di
website Kementerian PUPR;
3). Menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil
Pekerjaan;
4). Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
5). Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai DIPA;
6). Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan
lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
7). Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
8). Mengawasi penyimpanan & pemeliharaan seluruh dokumen
Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk Hardcopy dan
Softcopy;
9). Mengirimkan Dokumen Laporan Hasil Pekerjaan dalam bentuk
Softcopy kepada sekretaris Jenderal melalui Pusdatin dan dalam
bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing unit
kerja Eselon I
10). Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Ahli untuk pelaksanaan bila
diperlukan;
11). Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT) terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan
dan dituangkan dalam DIPA;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
22
12). Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan
dan dituangkan dalam DIPA;
13). Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat
Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di bawahnya untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output
yang telah ditetapkan;
14). Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu (SNVT) yang dipimpinnya sesuai kebutuhan
yang selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Eselon I terkait;
15). Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang
melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM
16). Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
(dalam Kepala Satuan KerjaNon Vertikal Tertentu (SNVT)
merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
17). Dalam hal kepala Satuan Kerja Pusat Non Vertikal Tertentu (SNVT)
tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,
Penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
18). Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk
dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna
hal Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19). Menyusun usulan Rencana Kegiatan Tahunan Satuan Kerja yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
b). Tanggung Jawab :
1. Bertanggung Jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja
yang tertuang dalam DIPA.
2. Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja
yang membebani APBN
3. Bertanggung Jawab atas kebenaran material setiap Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta
akibat yang timbul dari SK/SPK.Kontrak tersebut. (Dalam hal Kepala
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
23
4. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian
keluaran/Output yang telah ditetapkan.
5. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan Pemeliharaan Barang
Milik/ Kekayaan Negara Satuan Kerja
6. Bertanggung Jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan
jasa yang dialokasikan kepada Satuan Kerja yang dipimpinnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan
Langsung/Penanggung jawab Program
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a). Tugas:
1). Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi; Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), dan Rencana Kontrak;
2). Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/Jasa;
3). Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja;
4). Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
5). Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6). Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kepala Satuan Kerja;
7). Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala
Satuan Kerja dengan Berita Acara Penyerahan;
8). Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran &
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Satker setiap triwulan;
9). Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksa-naan
pengadaan Barang/Jasa;
10). Mengusulkan kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT) mengenai perubahan paket pe-kerjaan, dan/atau perubahan
jadwal kegiatan pengadaan bila diperlukan;
11). Menetapkan tim pendukung termasuk panitia peneliti kontrak,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan,
Konsultan Pengawas, & Tim Pelaksanaan Swakelola apabila diperlukan;
12). Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwijer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
24
13). Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14). Menyiapkan menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak
dengan pihak penyedia barang/jasa;
15). Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kepala Satuan Kerja;
16). Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala Satuan
Kerja dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
17). Menandatangani Pakta Integritas;
18). Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
19). Menyusun Draft Kontrak untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA
dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan secara swakelola;
20). Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan
kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
21). Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta
dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada
Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
22). Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran
untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;
23). Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu (SNVT); ditandatangani oleh Pejabat yang melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
24). Membuat pertanggungjawaban terhadap segala penggunaan anggaran
belanja;
25). Melakukan monitoring kontraktual;
b). Tanggung Jawab :
1. Bertanggung Jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang
ditandatanganinya
2. Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/Output
kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan
dalam DIPA.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
25
3. Bertanggung Jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT)
e. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (PP-SPM)
a. Tugas:
1). Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
2). Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan
berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
3). Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4). Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
5). Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1). Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2). Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak berkenaan);
3).Jadwal Waktu pembayaran (Kesesuaian dengan jadwal penarikan dana
yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu
pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum
kadaluwarsa).
6). Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan
kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis
yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7). Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan ketentuan:
1). Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN
pembayar;
2). Lembar ketiga sebagai pertinggal pada pejabat yang melakukan
pengujian dan perintah pembayaran;
3). Lembar keempat disampaikan kepada petugas akuntansi/verifikasi
keuangan
4). Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
5). Lembar keenam disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
26
8) Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN;
9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja;
10). Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti asli
pembayaran
b. Tanggung Jawab :
1). Bertanggung jawab secara administratif terhadap hasil pengujian meliputi
aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran
2). Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT)
f. Bendahara Pengeluaran
a) Tugas :
1).Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan
Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Tambahan,
serta Buku-Buku Tambahan Lainnya.
2).Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
(SPP-GUP) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3). Menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian
dan Perintah Pembayaran
4). Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang
pembayarannya melalui Rekening Bendahara
5). Melakukan pengamanan kas serta Surat-Surat berharga lainnya yang berada
dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian
negara
6). Menguji kebenaran tagihan pembayaran uang persediaan meliputi kesesuaian
dengan akun, DIPA dan peraturan Keuangan yang berlaku sebelum
dilakukan pembayaran.
7). Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat
Pembuat Komitmen untuk belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja lain-
lain
8). Menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan
pembayaran tidak terpenuhi.
9). Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
27
lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang
telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang
terkait.
10). Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti
pembukuan.
11). Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara
Kepada :
● KPPN
● BPK RI;
● Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
b) Tanggung Jawab :
1). Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.
2). Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang
berada dalam pengurusannya
3). Bertanggung jawab kepada Kepala Stuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT)
g). Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
SNVT
a). Tugas :
1).Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SNVT sesuai
dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
2). Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait.
3).Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
4).Menyampaikan LRA dan Neraca Kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta arsip Data Komputer
(ADK) secara tepat waktu.
b). Tanggung Jawab :
1). Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2). Bertanggung Jawab Kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT)
h) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) SNVT
a). Tugas :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
28
1). Menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang
(LKB) SNVT sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
2). Menyampaikan Laporan BMN dan LKB Kepada Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk
penyusunan neraca secara tepat waktu.
3). Menyampaikan Laporan BMN dan LKB Kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer (ADK)
b). Tanggung Jawab :
1). Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah
2). Bertanggung Jawab Kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT)
i). Petugas e-Monitoring SNVT
a) Tugas :
1). Mengumpulkan dan Mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi :
a). Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
b). Rencana Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
c). Data Pelaksanaan Kegiatan (Rencana dan Capaian Progress Fisik dan
Realisasi Keuangan)
d). Data Rencana dan Realisasi penyerapan tenaga kerja
e). Permasalahan dan tindak Lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
2). Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali
ada perubahan dan informasi, serta mengirim back up data melalui e-
Monitoring on-line.
3). Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.
4). Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara
periodik sesuai ketentuan
5). Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
sesuai ketentuan.
b). Tanggung Jawab :
1). Bertanggung Jawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan
(Back Up data maupun cetakan).
2). Bertanggung Jawab kepada Kepala SNVT.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
29
1.4. Isu Strategis Direktorat Rumah Khusus
Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) masih menjadi
persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar bidang perumahan,
terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, pedalaman, dan
perbatasan negara dimana prasarana, sarana, dan utilitas masih sangat
terbatas. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman
dan menciptakan permukiman kumuh.
Isu Strategis Direktorat Rumah Khusus adalah:
1. Nawacita Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019 : membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan dan meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
2. Keterbatasan Alokasi Anggaran untuk pembangunan rumah khusus
dalam mencapai target yang sudah di tetapkan dalam RPJMN.
3. Amanat Reformasi Birokrasi terkait pentaan dan penguatan organisasi
serta penataan tata laksana dalam rangka peningkatan efektifitas dan
efisiensi kegiatan pemerintahan serta peningkatan kualitas
pengambilan kebijakan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
30
1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Direktorat Rumah Khusus ini terdiri atas 5 bab yaitu:
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas, fungsi dan
struktur organisasi, serta isu strategis unit organisasi dan sistematika
penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018.
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini akan menjelaskan rencana strategis Direktorat Rumah Khusus,
Indikator Utama Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Bab III Kapasitas Organisasi
Menjelaskan tentang SDM yang ada pada Direktorat Rumah Khusus
beserta dukungan Manajemen Sarana dan Prasarana serta DIPA.
Bab IV Akuntabilitas Kinerja
1) Capaian kinerja Direktorat Rumah Khusus
2) Perbandingan Kinerja Direktorat Rumah Khusus
3) Analisis Kinerja Direktorat Rumah Khusus
4) Efisiensi dan Efektifitas
5) Evaluasi Manfaat
Bab V Penutup
Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Rumah
Khusus serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat
Rumah Khusus untuk peningkatan kinerja.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
31
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT RUMAH KHUSUS 2015-2019
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) setiap Kementerian/Lembaga
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra
K/L). Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat antara lain: strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan
bersifat indikatif. Renstra digunakan sebagai dokumen perencanaan dan
acuan penganggaran K/L untuk periode 5 (lima) tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara, Kementerian Negara mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Fungsi dari
masing-masing Kementerian Negara adalah melakukan:
Rumah Khusus Nelayan Korban Kebakaran, Desa Pulo Bajo, Kabupaten Bima, NTB
1. perumusan, penetapan dan pe-
laksanaan kebijakan di bidangnya;
2. pengelolaan barang milik / keka-
yaan negara yang menjadi tang-
gung jawabnya;
3. pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya;
4. pelaksanaan bimbingan teknis
atas pelaksanaan urusan
Kementerian di daerah;
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang
berskala nasional.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
32
Dalam rangka menjalankan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, maka disusun Renstra Kementerian, yang diikuti dengan
penyusunan Renstra pada unit kerja di bawahnya, antara lain Renstra
Direktorat Rumah Khusus. Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan
kebijakan pemerintah lainnya, antara lain RPJMN 2015-2019, Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan.
Renstra merepresentasikan hasil suatu proses sistematis yang berkelanjutan
dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis kemana organisasi
hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan, mengorganisasi secara sistematis upaya-
upaya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula.
Selanjutnya, dalam bab ini akan diuraikan Perencanaan Jangka Menengah
yang didetailkan dalam Dokumen Renstra, Perencanaan Tahunan yang
dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan perencanaan
jangka pendek yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan,
serta Perjanjian Kinerja antara Direktorat Rumah Khusus dan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Renstra Direktorat Rumah Khusus
Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen berisi program dan komitmen, yang
menjadi pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Rumah
Khusus dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Berbagai tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan Rumah Khusus
merupakan masalah yang kompleks dan perlu disusun pedoman perencanaan
yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan rumah khusus di Indonesia.
Identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis serta capaian kinerja
terkait penyelenggaraan rumah khusus perlu dilakukan oleh pemerintah,
sehingga dapat dihasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi terbaik dalam
rangka mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi organisasi.
Renstra tersebut memuat: visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi
(kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
33
fungsi Direktorat Rumah Khusus, dengan mempertimbangkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
a. Visi adalah pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Rumusan visi
yang baik hendaknya :
- mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi,
- memberikan arah dan strategi yang jelas,
- mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan ndicator
yang terdapat dalam organisasi,
- memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran harus
berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi,
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi,
- mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
b. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang ditetapkan. Misi harus jelas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi, terkait dengan
kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan
atau dari penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang dipilih.
Rumusan misi yang baik hendaknya:
- melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi,
- memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai,
- memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh
instansi pemerintah, dan
- memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.
c. Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahunan, yang mengacu kepada
pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif
tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai, serta didasarkan pada isu-
isu dan analisis.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
34
d. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah dirancang indikator
sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk
diwujudkan pada tahun bersangkutan, dan disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (target). Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dalam
renstra. Catatan : Untuk kegiatan penelitian yang multi years (lebih satu
tahun) agar dalam sasaran dijabarkan rencana tingkat capaiannya secara
realistis pada setiap tahunnya, sehingga pada periode renstra (5 tahunan)
dapat diukur apakah kegiatan penelitian multi years tersebut telah
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
e. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke
dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
1) Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang
untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam
pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan untuk memadukan
dan melancarkan kegiatan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi, dan
misi instansi.
2) Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat,
guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan
sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi, sehingga perlu
diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan dan program yang ditetapkan
sebelum diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan. Dengan
demikian Renstra akan lebih fleksibel karena tidak lagi mengandung
kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun mendatang,
tetapi kegiatan ditentukan pada tahun yang akan berjalan setiap tahun
sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan pada tahun tersebut.
Pada Renstra mulai ditetapkan indikator sasaran yang mengindikasikan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
35
sejauh mana sasaran dapat dinilai kinerjanya melalui indikator dimaksud
dan melihat sejauh mana sasaran terkait dengan tujuan. Untuk
mempermudah merumuskan Renstra digunakan formulir RS (Rencana
Strategis)
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi
Untuk mewujudkan pembangunan nasional 2015-2019, arahan
kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan
akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang
layak, aman, dan terjangkau serta di dukung oleh penyediaan
prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Salah satu target
program pengembangan perumahan sesuai RPJMN 2015-2019 adalah
terbangunnya 50.000 unit Rumah Khusus di daerah pasca bencana/
konflik dan perbatasan negara.
Selaras dengan Renstra PUPR 2015-2019 (Permen PUPR
No.13.1/PRT/M/2015) serta Visi Kementerian PUPR 2015-2019 yaitu
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” yang
kemudian dijabarkan ke dalam visi Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan yaitu “Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia
Menempati Rumah Yang Layak Huni”, maka Direktorat Rumah
Khusus menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas
dan fungsinya, serta dengan memperhatikan potensi dan permasalahan,
tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan.
Berdasarkan hal-hal diatas, Visi Direktorat Rumah Khusus Tahun 2015
– 2019 adalah: “Terwujudnya Penyediaan Perumahan Khusus bagi
Daerah Pasca Bencana/Konflik, Maritim, Pulau Terluar, Daerah
Terpencil, Daerah yang Terkena Dampak Pembangunan dan
Perbatasan Negara dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Rumah
bagi Kelompok Masyarakat di Kawasan Khusus Seluruh
Indonesia”.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
36
Misi Direktorat Rumah Khusus yang merupakan rumusan upaya-upaya
yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam
rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target
pembangunan nasional, dan berdasarkan indikator yang diemban oleh
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum
di dalam Renstra PUPR 2015-2019. Untuk mewujudkan Visi tersebut,
dirumuskan Misi Direktorat Rumah Khusus yaitu :
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan
perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang
layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
2. Membangun rumah khusus yang meliputi kawasan dampak pasca
bencana/konflik, pulau terluar, daerah terpencil, daerah yang terkena
dampak pembangunan dan perbatasan Negara;
3. Meningkatkan good governance dalam rangka mendukung fungsi
manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian
yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
Mengacu pada Nawa Cita (Agenda III) yaitu ”Membangun Indonesia
dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam
Kerangka Negara Kesatuan” maka penerima manfaat bantuan rumah
khusus tahun anggaran 2018 terdistribusi ke seluruh provinsi dengan
proporsi sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
37
Tabel 2.1. Sebaran Penerima Manfaat Rumah Khusus tahun anggaran 2018
NELA-
YAN
MBR/
NUSP
BEN-
CANA
PERBATA
SAN
PETU-
GAS
TERTING
GALJUMLAH
NELA-
YAN
MBR/
NUSP
BEN-
CANA
PERBATA
SAN
PETU-
GAS
TERTING
GALJUMLAH
1 Aceh 50 50 50 50 100
2 Sumatera Utara 50 50 124 124 174
3 Sumatera Barat 1) 290 290 50 25 75 365
4 Riau 2) 50 50 3 3 53
5 Kepulauan Riau 50 50 0 50
6 Jambi 50 80 130 0 130
7 Bengkulu 140 140 50 50 190
8 Bangka Belitung 50 50 0 50
9 Sumatera Selatan 0 50 50 50
10 Lampung 100 100 0 100
11 Banten 0 0 0
12 Jawa Barat 50 50 37 37 87
13 DKI Jakarta 0 0 0
14 Jawa Tengah 50 28 78 50 50 128
15 DI Yogyakarta 0 0 0
16 Jawa Timur 100 100 0 100
17 Bali 0 0 0
18 N T B 50 40 91 181 40 50 90 271
19 N T T 40 1 41 10 11 7 28 69
20 Kalimantan Barat 50 50 7 7 57
21 Kalimantan Tengah 50 50 50 50 100
22 Kalimantan Selatan 50 50 0 50
23 Kalimantan Timur 50 50 0 50
24 Kalimantan Utara 50 50 0 50
25 Sulawesi Barat 100 60 160 0 160
26 Sulawesi Selatan 100 70 170 0 170
27 Sulawesi Tenggara 150 146 296 0 296
28 Sulawesi Tengah 60 50 110 100 100 210
29 Sulawesi Utara 100 100 50 2 52 152
30 Gorontalo 100 100 50 50 150
31 Maluku Utara 100 100 200 0 200
32 Maluku 50 50 0 50
33 Papua 35 270 305 40 20 189 249 554
34 Papua Barat 275 275 84 84 359
1490 355 140 290 298 803 3376 461 190 50 18 107 323 1149
NO PROVINSI
1) 22 unit rumah di SNVT Provinsi Sumbar tidak terlaksana
P E N E R I M A M A N F A A T
JUMLAH
2) 3 unit rumah di Provinsi Riau, Satker Pengembangan Perumahan tidak terlaksana
JUMLAHS N V T SATKER PENGEMBANGAN PERUMAHAN
3376 11494525
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
38
Gambar 2.1. Proporsi Penerima Manfaat Satker Pengembangan Perumahan dan SNVT Tahun 2018
Gambar 2.2. Proporsi Penerima Manfaat Satker Pengembangan Perumahan Tahun 2018
Gambar 2.3. Proporsi Penerima Manfaat Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Tahun 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
39
Gambar 2.4. Peta Sebaran Rumah Khusus Satker Pengembangan Perumahan dan SNVT Tahun 2018
Gambar 2.5. Peta Sebaran Rumah Khusus pada Satker Pengembangan Perumahan 2018
Gambar 2.6. Peta Sebaran Rumah Khusus pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
40
Gambar 2.7. Diagram Sebaran Rusus Satker Pengembangan Perumahan dan SNVT Tahun 2018
Tujuan Direktorat Rumah Khusus merupakan rumusan kondisi yang hendak
dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi serta
dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai. Tujuan
Direktorat Rumah Khusus yaitu menyelenggarakan penyediaan pembangunan
rumah khusus layak huni bagi masyarakat kawasan khusus pasca bencana/
konflik, pulau terluar, daerah terpencil, daerah yang terkena dampak
pembangunan dan perbatasan negara. Penerima manfaat Rumah Khusus
sesuai Permen PUPR No 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus,
yaitu :
1. Petugas atau masyarakat di wilayah perbatasan Negara;
2. Masyarakat nelayan;
3. Prajurit dan/atau petugas Negara yaitu prajurit TNI/POLRI, PNS;
4. Masyarakat dalam kawasan cagar budaya;
5. Masyarakat korban bencana;
6. Pekerja kawasan;
7. Pekerja di kawasan pariwisata;
8. Masyarakat yang bertempat tinggal di pulau terluar, terpencil atau
pedalaman;
9. Masyarakat yang memerlukan penanganan khusus antara lain masyarakat
yang terkena program pembangunan pemerintah, masyarakat di lokasi
rawan resiko /politik.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
41
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Direktorat Rumah Khusus
dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi
dalam memenuhi visi/misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan
Direktorat Rumah Khusus untuk mengukur sejauh mana visi/misi organisasi
telah dicapai.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, maka Direktorat Rumah Khusus
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah menjabarkan
Tujuan Strategis. Adapun yang menjadi tujuan pembangunan rumah khusus,
yaitu antara lain:
1. Tersusunnya perencanaan dan strategis, program dan penganggaran,
pengelolaan data serta sosialisasi kebijakan rumah khusus;
2. Terlaksananya fasilitasi penyediaan rumah khusus;
3. Terlaksananya fasilitasi standarisasi rumah khusus;
4. Terlaksananya fasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah khusus;
5. Tersusunnya laporan evaluasi rumah khusus.
Sasaran strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan diatas, untuk itu dalam
rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Rumah Khusus 2015-2019
adalah sebagai berikut :
1. Teridentifikasinya kawasan-kawasan rumah khusus yang layak huni
2. Terbangunnya rumah khusus yang layak huni berupa pembangunan rumah
baru atau rehabilitasi bangunan rumah yang dilengkapi dengan DED
3. Meningkatnya pembangunan Rumah Khusus sebanyak 50.000 unit sampai
dengan Tahun 2019 mencakup rumah khusus untuk nelayan, kawasan
perbatasan, rumah pasca bencana dan rumah khusus untuk daerah
terpencil dan daerah tertinggal
4. Terlaksananya kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan
rumah khusus
Strategi yang akan dilaksanakan Direktorat Rumah Khusus 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
42
1. Target pembangunan rumah khusus 2015-2019 di daerah paska
bencana/konflik, dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU
pendukung adalah sebanyak 50.000 Unit.
a. Dalam pembangunan rumah khusus, Direktorat Rumah Khusus
menerima permohonan bantuan pembangunan rumah khusus sesuai
dengan pedoman yang telah disusun
b. Pembangunan Rumah Khusus oleh Direktorat Rumah Khusus
diharapkan kerjasama dari Pemerintah Daerah dengan menyediakan
dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota
c. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan
pembangunan rumah khusus.
2. Menyusun rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah khusus:
a. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah khusus yang dilengkapi
dengan DED;
b. Penyusunan Dokumen DED mengacu pada tipologi kawasan serta
indikator rumah khusus yang telah dibuat;
c. Dalam pembangunan rumah khusus baru memiliki luas lantai memiliki
ukuran minimal 36 m2 dan menggunakan bahan bangunan lokal; dan
d. Untuk rehabilitasi bangunan rumah khusus adalah memperbaiki
komponen rumah supaya memenuhi persayaratan rumah layak huni
atau mengembalikan rumah sesuai dengan bentuk aslinya.
3. Menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria penyelenggaraan
rumah khusus
4. Memberikan bimbingan teknis penyediaan rumah khusus berupa
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dalam menyelenggarakan
rumah khusus
5. Melaksanakan pengelolaan rumah khusus yang terdiri dari pengelolaan,
pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah khusus.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rumah khusus terdiri dari :
a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
b. pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
c. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah khusus;
d. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah khusus;
e. fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus; dan
f. penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
43
7. Melaksanakan pembangunan fisik rumah khusus
8. Melaksanakan tata usaha Direktorat
a. Terciptanya tata laksana administrasi yang baik
b. Terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Rumah Khusus
2.1.2 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, Direktorat
Rumah Khusus telah menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan
Rumah Khusus, dengan memperhatikan Arah Kebijakan dan Strategi
Nasional, sebagai berikut:
a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 –
2025 menyebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan
dan permukiman adalah : terpenuhinya kebutuhan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh
masyarakat yang didukung oleh indikator pembiayaan perumahan
jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
Untuk mencapai sasaran strategis yang direncanakan dalam Renstra
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memerlukan komitmen
dari pemangku kepentingan di bidang perumahan mengingat
kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Direktorat Rumah
Khusus sebagai salah satu unit kerja eselon II yang bertanggung
jawab atas capaian kinerja yang diharapkan dapat membangun
rumah khusus sebanyak 50.000 unit rumah dan revalitasi rumah
khusus sebanyak 5.000 unit dalam rangka menurunkan angka
backlog.
Berikut merupakan target program/kegiatan Direktorat Rumah Khusus
Tahun 2015-2019.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
44
Tabel 2.2. Rencana Penanganan Rumah Khusus Tahun 2015-2019
Berdasarkan RPJMN
N0 KEGIATAN TARGET JUMLAH
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
1. Rumah Khusus 7.320 5.000 10.000 12.680 15.000 50.000
2. Rumah Khusus direvitalisasi
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
JUMLAH 8.320 6.000 11.000 13.680 16.000 55.000
Untuk mencapai target yang maksimum sebagaimana yang ditetapkan
dalam RPJMN maka diperlukan langkah-langkah untuk
bekerjasama/koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait
dengan perumahan sehingga dapat melampaui target yang sudah
direncanakan dalam RPJMN. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi
nasional kegiatan Direktorat Rumah Khusus selama 5 (lima) tahun
kedepan:
1. Pelaksanaan Kebijakan
2. Pelaksanakan Kebijakan Strategis
3. Bantuan Pembangunan Rumah Khusus melalui SNVT (Satuan Non
Vertikal Tertentu) yang berada pada 33 provinsi.
Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat diatas akan dicapai melalui program pengembangan rumah
khusus yang dilaksanakan oleh masing-masing sub direktorat sesuai
tugas dan fungsinya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat
kaitannya dengan kebijakan instansi, sehingga perlu diidentifikasi
keterkaitan antara kebijakan dan program yang ditetapkan sebelum
diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang
ada pada sub direktorat di lingkungan Direktorat Rumah Khusus yaitu
sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
45
Tabel 2.3. Kegiatan Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AWAL REVISI
11 Program Pengembangan Perumahan 30,350.000 29,550,000 5582 Penyediaan Rumah Khusus 30,350,000 29,550,000
5582.001 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Rumah Khusus 23,700,000 22,900,000
K1 001 Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Khusus 5,800,000 5,800,000 051 Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Rumah Khusus 1,200,000 1,200,000 B Penyusunan Standar Harga Satuan Rumah Khusus 1,000,000 1,000,000 052 Penyusunan Prioritas Lokasi Penyediaan Rumah Khusus 3,600,000 3,600,000 A Verifikasi Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus 2,800,000 2,800,000 B Pengembangan Sistem Informasi Penyediaan Rumah Khusus 800,000 800,000 K2 002 Standar dan Pedoman Penyediaan Rumah Khusus 4,250,000 2,450,000 051 Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus 3,000,000 1,200,000
A Penyusunan Konsep NSPK Penyelenggaraan Rumah Khusus TA 2018
3,000,000 1,200,000
052 Sosialisasi NSPK Penyediaan Rumah Khusus 1,250,000 1,250,000 A Bimbingan Teknis NSPK Penyelenggaraan Rumah Khusus 1,250,000 1,250,000 K3 003 Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Penyediaan Rumah
Khusus 1,500,000 1,500,000
A Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus TA. 2018 1,500,000 1,500,000 K4 004 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Khusus 3,500,000 4,000,000 051 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Khusus 3,500,000 4,000,000
A Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah I
1,000,000 1,300,000
B Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah II
1,250,000 1,900,000
C Mekanisme Pengurusan IMB dan Sertifikat Tanah dalam rangka Penyelesaian Serah Terima Aset Rumah Khusus
1,250,000 800,000
K5 005 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus (051&053) 4,900,000 4,400,000 051 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus 4,100,000 4,100,000
A Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus TA 2018 Wilayah I 1,100,000 1,100,000
B Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus TA 2018 Wilayah II 1,500,000 1,500,000
C Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Khusus TA 2018
1,500,000 1,500,000
K3 052 Penyusunan Data Rumah Khusus yang Telah Dibangun 2,750,000 4,750,000 A Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah I 750,000 750,000 B Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II 1,000,000 1,000,000 C Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan
Menggunakan Kearifan Lokal untuk Daerah Perbatasan 1,000,000 1,000,000
D Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan Menggunakan Kearifan Lokal untuk Masyarakat Nelayan
1,000,000
E Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan Menggunakan Kearifan Lokal untuk Daerah Tertinggal
1,000,000
K5 053 Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus 800,000 300,000 TU 5582.951 Layanan Internal (Overhead) 2,550,000 1,550,000
001 Layanan Internal (Overhead) 2,550,000 1,550,000 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 400,000 400,000 053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 150,000 150,000 059 Penatausahaan Direktorat Rumah Khusus 2,000,000 1,000,000
A Penatausahaan Direktorat Rumah Khusus 1,000,000 1,000,000 B Dukungan Audiensi & Kunjungan Kedinasan Direktorat Rumah
Khusus 1,000,000
OP 5582.994 Layanan Perkantoran 5,100,000 5,100,000
Dengan adanya revisi pengurangan pagu DIPA, efisiensi dilakukan berupa penyiapan kegitan yang lebih responsive terutama terhadap diskresi pimpinan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
46
b. Arah Kebijakan Pembangunan Rumah Khusus
1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendukung penyeleng-
graan pembangunan;
2) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan;
3) Meningkatkan sinergitas kapasitas serta kemitraan antar pelaku
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
4) Meningkatkan ketersediaan rumah khusus yang layak huni bagi
MBR;
5) Mendorong peningkatan kualitas perumahan dan kawasan
permukiman; dan
6) Mewujudkan tata kelola rumah khusus yang baik.
c. Strategi Pembangunan Rumah Khusus
1) Target pembangunan rumah khusus 2015-2019 di daerah paska
bencana/konflik dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan
PSU pendukung adalah sebanyak 50.000 Unit.
a) Dalam pembangunan rumah khusus, Direktorat Rumah
Khusus menerima permohonan bantuan pembangunan
rumah khusus sesuai dengan pedoman yang telah disusun
b) Pembangunan Rumah Khusus oleh Direktorat Rumah
Khusus diharapkan kerjasama dari Pemerintah Daerah
dengan menyediakan dana pendamping bantuan
pembangunan rumah khusus dalam APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota
c) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan
pembangunan rumah khusus.
2) Menyusun rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah
khusus
a) Bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah khusus yang
dilengkapi dengan DED
b) Penyusunan Dokumen DED mengacu pada tipologi kawasan
serta rumah khusus yang telah dibuat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
47
c) Dalam pembangunan rumah khusus baru memiliki luas lantai
ukuran minimal 36 m2 dan menggunakan bahan bangunan
d) Untuk rehabilitasi bangunan rumah khusus adalah
memperbaiki komponen rumah supaya memenuhi
persyaratan rumah layak huni atau mengembalikan rumah
sesuai dengan bentuk aslinya
3) Menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria penyeleng-
garaan rumah khusus
4) Memberikan bimbingan teknis dan penyediaan rumah khusus
berupa penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dalam
menyelenggarakan rumah khusus
5) Melaksanakan pengelolaan rumah khusus terdiri dari pengelolaan
, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah khusus
6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rumah khusus terdiri
atas:
a) penyusunan pedoman evaluasi kinerja penyediaan rumah
khusus;
b) pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
c) pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah
khusus;
d) pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah
khusus;
e) fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus; dan
f) penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus.
7) Melaksanakan pembangunan fisik rumah khusus
8) Melaksanakan tata usaha Direktorat
a) Terciptanya tata laksana administrasi yang baik
b) Terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat
Rumah Khusus
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
48
d. Upaya Pembangunan Rumah Khusus
1) Mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman yang
memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan, dan
keterjangkauan, dengan mempertimbangkan kearifan lingkungan
dan budaya, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan;
2) Mendorong sinergitas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah dalam pembangunan rumah khusus; dan
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelembagaan baru
dalam penyelenggaraan pembangunan rumah khusus;
e. Program Penyediaan Rumah Khusus
Program utama penyediaan rumah khusus adalah pembangunan
rumah khusus berbentuk rumah tunggal, rumah kopel, atau rumah
deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung.
f. Penyelenggaraan Program Penyediaan Rumah Khusus
Gambar 2.8. Alur Penyelenggaraan Program Penyediaan Rumah Khusus
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
49
g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Penyediaan Rumah Khusus
1) SOP Direktorat Rumah Khusus adalah sebuah panduan yang
dikemukakan secara jelas tentang apa yang diharapkan dan
diisyaratkan dari semua karyawan Direktorat Rumah Khusus
dalam menjalani kegiatan sehari-hari. SOP Direktorat Rumah
Khusus menggambarkan langkah kegiatan yang harus dijalankan
oleh semua karyawan di lingkungan Direktorat Rumah Khusus
dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, SOP Direktorat Rumah
Khusus dibuat dengan tujuan memberikan kemudahan dan
menyamakan presepsi semua karyawan di lingkungan Direktorat
Rumah Khusus yang berkepentingan sehingga dapat lebih
dipahami dan dimengerti serta dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik.
2) SOP Direktorat Rumah Khusus dibuat dengan maksud dan tujuan
tertentu, sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang
bersangkutan. Berikut beberapa manfaat dari SOP Direktorat
Rumah Khusus:
a) Menjelaskan secara detail semua kegiatan dari proses yang
dijalankan di dalam lingkungan Direktorat Rumah Khusus;
b) Standarisasi semua aktifitas yang dilakukan karyawan di
lingkungan Direktorat Rumah Khusus;
c) Membantu untuk menyederhanakan semua syarat yang
diperlukan dalam proses pengambilan keputusan;
d) Dapat mengurangi waktu pelatihan bagi karyawan baru
karena kerangka kerja sudah distandarkan;
e) Membantu menganalisa proses yang berlangsung dan
memberikan feedback bagi pengembangan SOP Direktorat;
f) Dapat meningkatkan konsistensi pekerjaan karena sudah ada
arah yang jelas;
g) Dapat meningkatkan komunikasi antar pihak-pihak yang
terkait di dalam Direktorat Rumah Khusus;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
50
3) Ruang lingkup SOP Direktorat Rumah Khusus ini, hanya kegiatan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Direktorat Rumah
Khusus; baik dari pemerintah pusat sampai pihak terkait, dalam
hal ini adalah SNVT, maupun konsultan pengawas dan penyedia
jasa konstruksi. SOP tersebut antara lain :
1. SOP Penyusunan RENSTRA Direktorat Rumah Khusus
2. SOP Pengajuan Bantuan Pembangunan Rumah Khusus
Kepada Kementerian PUPR
3. SOP Verifikasi Administrasi Usulan Bantuan Pembangunan
Rumah Khusus
4. SOP Perubahan Lokasi Sebelum SK Penetapan Lokasi
5. SOP Penyusunan NSPK Penyelenggaraan Rumah Khusus
6. SOP Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Rumah Khusus
7. SOP Verifikasi Teknis Usulan Bantuan Pembangunan Rumah
Khusus
8. SOP Pra Konstruksi Rumah Khusus SOP Konstruksi Rumah
Khusus
9. SOP Konstruksi Rumah Khusus
10. SOP Pasca Konstruksi Rumah Khusus
11. SOP PHO Rumah Khusus
12. SOP Verifikasi Pemeliharaan Rumah Khusus Terbangun
13. SOP Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah
Khusus
14. SOP Pengelolaan Rumah Khusus
15. SOP Serah Terima Aset Rumah Khusus
16. SOP Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Rumah
Khusus
17. SOP E-monitoring Pembangunan Rumah Khusus
18. SOP Kunjungan dan Peresmian Rumah Khusus oleh Menteri
ke Daerah
19. SOP Bebas Korupsi
20. SOP Pelayanan Publik (SOP Pengaduan Masyarakat dengan
Surat dan SOP Pengaduan Masyarakat Secara Langsung).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
51
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberan-tasan
Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/M.PAN/12/ 2004
tentang Penetapan Kinerja, di awal tahun Direktorat Rumah Khusus, telah
membuat Penetapan Kinerja yang tertuang dalam Dokumen Penetapan
Kinerja. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) ini merupakan pernyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji Direktorat Rumah Khusus,
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu yaitu periode tahun 2018, dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dialokasikan.
Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018 ini terdiri dari
5 (lima) Indikator kinerja, yaitu jumlah pengembangan rumah khusus, jumlah
pembangunan rumah khusus, jumlah pemeliharaan rumah khusus, jumlah
layanan internal (overhead), dan jumlah layanan perkantoran dengan total
anggaran Rp 749.973.500.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar,
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan
Lampiran sebagai berikut :
Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
52
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
2.3. METODE PENGUKURAN
Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada Indikator kinerja yang berupa
Indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Penilaian
tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan
kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam
pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
% Pencapaian Target = Realisasi x 100% Rencana
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
53
Pengukuran kinerja Direktorat Rumah Khusus mengacu pada Permen PAN-RB
Nomor 12 Tahun 2015 yang disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.5 Pengukuran Kinerja
NO KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI
1. AA >90 -100 Sangat Memuaskan
2. A >80 – 90 Memuaskan
3. BB >70 – 80 Sangat Baik
4. B >60 – 70 Baik
5. CC >50 – 60 Cukup (Memadai)
6. C >30 - 50 Kurang
7. D 0 - 30 Sangat Kurang
Metode pengukuran Kegiatan Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai sasaran program Direktorat Rumah Khusus. Penetapan Indikator ini
mengacu pada Sasaran Program Direktorat Rumah Khusus yaitu “Menurunnya
kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni”.
Indikator Kinerja ditetapkan dengan memfokuskan indikator-indikator kinerja
yang dimiliki oleh bagian-bagian yang ada di bawah Direktorat Rumah Khusus
yaitu Subdit Perencanaan Teknik, Standar dan Pedoman, Penyediaan
Perumahan, Penghunian dan Pengelolaan, serta Pemantauan dan Evaluasi.
Direktorat Rumah Khusus sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan periode tahun 2015 – 2019 sesuai
dengan periode Renstra adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
2015 2016 2017 2018 2019 Total
Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni
1
Persentase penurunan
kekurangan tempat tinggal
(backlog) berdasarkan
perspektif menghuni
0,63 2,01 2,75 2,83 2,96 11,18
2 Persentase penurunan rumah tidak layak huni
1,47 5,15 13,24 12,5 11,76 44,12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
54
Indikator Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
Sumber : Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
55
2.4. TARGET DIREKTORAT RUMAH KHUSUS TAHUN 2018
Berikut Target Direktorat Rumah Khusus berdasarkan pada Renstra Direktorat
Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019.
Tabel 2.8. Target Direktorat Rumah Khusus Tahun 2015 – 2019
Sasaran/Indikator Kinerja Satuan T A R G E T
2015 2016 2017 2018 2019
1.
Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Khusus
Dokumen 5 3 3 4 4
2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Kebijakan Pembinaan
Dokumen 5 7 8 7 8
3. Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus
Dokumen 2 2 2 2 2
4. Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus
Dokumen 7 4 4 4 4
5. Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran dan Penghunian Rumah Khusus
Dokumen 5 2 2 2 2
6. Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian Rumah Khusus
Dokumen 6 6 6 6 6
7. Jumlah Laporan Penghunian Rumah Khusus
Dokumen 3 3 3 3 3
8. Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah Khusus
Dokumen 2 2 2 2 2
9. Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Khusus
Dokumen 5 5 5 5 5
10. Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12
Total (Dokumen) 40 34 35 35 36
Total (Laporan) 12 12 12 12 12
2.
Rumah Khusus di daerah Pasca Bencana/Konflik, Maritim dan Perbatasan Negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung
1. Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta PSU dan Meubelair
Unit 7.320 5.000 10.000 12.680 15.00
0
2. Jumlah Rumah Khusus
yang Direvitalisasi Unit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3. Laporan Layanan
Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12
Total (Unit) 55.000 8.320 6.000 11.000 13.680 16.000
Total (Laporan) 12 12 12 12 12
Total (Agaran/Rp.Juta)
12.451.961 1.499.240 1.383.430 2.657.224 3.235.849 3.676.218
Sumber : Renstra Rumah Khusus Tahun 2015-2019
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
56
Sesuai dengan Renstra Direktorat Rumah Khusus Tahun 2015 – 2019, Target
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Khusus pada Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.9 Realisasi Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Khusus Tahun
2018
NO JENIS KEGIATAN JUMLAH (Unit)
1. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU dan Meubelair
4.525
2. Jumlah Pemeliharaan Rumah Khusus 559
JUMLAH 5.084
Berikut adalah target Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Khusus Tahun
2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.10. Target Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Khusus Tahun
2018 Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO JENIS KEGIATAN JUMLAH (Unit)
1. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU dan Meubelair
4.550
2. Jumlah Pemeliharaan Rumah Khusus 742
JUMLAH 5.292
Tabel 2.11. Target Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2018
NO JENIS KEGIATAN JUMLAH (Unit)
1. Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) 3.998
2. Satker Pengembangan Perumahan 1.152
JUMLAH 4.550
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
57
BAB III KAPASITAS ORGANISASI
3.1. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat
berharga karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya
lainnya. Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai
faktor produksi, seperti halnya faktor produksi yang lainnya, merupakan
masukan (input) yang perlu diolah lebih lanjut oleh organisasi/lembaga
sehingga menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan.
Rumah Khusus Suku Anak Dalam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
Sumber daya manusia aparatur
merupakan bagian dari administrasi
publik yang berperan sangat penting
dalam pencapaian target-target
pembangunan infrastruktur Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat khususnya Rumah
Khusus. Sejalan dengan paradigma
good governance, kondisi yang
diharapkan dari SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat adalah terampil, berintegritas, berorientasi pada hasil (outcome), bersih
dari KKN, dan berjiwa melayani masyarakat.
Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan
tugasnya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 76 (tujuh puluh enam)
orang per 31 Desember 2018, dengan perincian sebagai berikut:
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
58
Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia di Direktorat Rumah Khusus
STATUS PEGAWAI
JENJANG PENDIDIKAN SD SLTP SLTA D3 S1 S2 TOTAL
PNS 0 0 1 0 14 20 35 Non PNS 1 0 14 0 28 2 45
TOTAL 1 0 15 0 42 18 76
Subdirektorat Perencanaan Teknis mempekerjakan seorang
Konsultan Individual berpendidikan S2.
Tabel 3.2 SDM PNS dan NON PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
No JenisKelamin Jumlah
01 Laki-laki 48 Orang
02 Perempuan 32 Orang
Jumlah 80 Orang
Tabel 3.3 SDM PNS dan NON PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
01 < SMA 16 Orang
02 D3 0 Orang
03 Sarjana/ S1 42 Orang
04 Master/S2 22 Orang
Jumlah 80 Orang
Tabel 3.4. SDM Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
01 IV 12 Orang
02 III 22 Orang
03 II 1 Orang
Jumlah 35 Orang
Tabel 3.5. SDM Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
01 Eselon II 1 Orang
02 Eselon III 5 Orang
03 Eselon IV 11 Orang
04 Fungsional 3 Orang
Jumlah 20 Orang
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
59
Tabel 3.6. Nama Pejabat dan Pegawai Direktorat Rumah Khusus
No NAMA GOL JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR
1. Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc IV/c
DIREKTUR RUMAH KHUSUS (Kepala Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus)
S2 (Urban Intrastruc-ture Management)
NIP. 19650325 199203 1 003
2. Putri Wulandari, S.Pd III/a Staf Direktur S1 Pendidikan
3. Saiful Imron II/a Staf Direktur SLTA
4. Agus Pambudi II/a Pengemudi SLTA
SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS
5. Ariandini Jektiningsih, ST, MSi IV/b Kepala Subdit Perencanaan Teknis S2 (Magister Perkotaan)
NIP. 19710409 199803 2 002
6. Maria Yosepha Atiani Lestari, S.S, M.Si III/a Sekretaris Subdit PerencanaanTeknis S2 Adm Publik
7. Agung Sumasetiadji, S.Pi, MT, MA III/c Kasi Penyusunan Rencana S2 Magister Teknik
NIP. 19810930 200912 1 001
8. Achmad Hendrico Irwan, SE.MM III/b Staf Seksi Penyusunan Rencana
NIP. 19780524 201012 1 001
9. Maria Handayani Setyaningrum, ST III/b Staf Seksi Penyusunan Rencana S1 Teknik Arsitektur
NIP. 19860302 201402 2 002
10. Nofi Arpandadi, S. Kom III/a Staf Seksi Penyusunan Rencana S1 Komputer
11. Andrian Irwansyah, SE, M.Si III/a Staf Seksi Penyusunan Rencana S2 Ilmu Ekonomi
12. Ditto Ferakhim, ST III/c Kasi. Analisa Teknis S1 Teknik Sipil
NIP. 19850227 200802 1 003
13. Purwadi Ari Minanto, ST, M.Ars III/c Staf Seksi Analisa Teknis S2 Arsitektur
NIP. 19810227 200912 2 002
14. Chairul Anwar, ST III/a Staf Seksi Analisa Teknis S1 Teknik Sipil
15. Febrian Nahari, S Kom III/a Staf Seksi Analisa Teknis S1 Komputer
16. Rezhi Dika Indra, ST III/a Staf Seksi Analisa Teknis S1 T. Lingkungan
17. Dian Fajar Pramana II/a Pramubakti SMA
SUBDIT STANDAR DAN PEDOMAN
18. Ir. Efendi Manurung, M.Si IV/b Ka Subdit.Standar & Pedoman S1 Teknik Sipil
NIP. 19600905 199403 1 001 (Pensiun TMT 1 Oktober 2018)
19. Hasrizal, HB, ST, MT III/d Kasi. Penyusunan Standar S2 Teknik Sipil
NIP. 19770313 200604 1 003
20. Mega Candra, ST, MT III/d Staf Seksi Penyusunan Standar S2 Teknik Sipil
NIP. 1960106 199903 1 004
21. Irma Juwita Luthan, S.S III/a Staf Seksi Penyusunan Standar S1 Sastra Inggris
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
60
NIP. 19830510 201402 2 001
22. Luthfi Bramansetyo, ST III/a Staf Seksi Penyusunan Standar S1 Teknik Sipil
23. Istiqomah Dwi Setianingrum, SH III/a Staf Seksi Penyusunan Standar S1 Hukum
24. Mulyadi II/a Staf Seksi Penyusunan Standar SMA
25. Siti Ridawiyah, SE, MM IV/a Kasi. BimbinganTeknis S2 Manajemen
NIP. 19861213 201402 2 001
26. Fredlie Simanjuntak, ST, MSc III/c Staf Seksi BimbinganTeknis S2 Teknik Sipil
NIP.19791017 201001 1 014
27. Wiscanaastri Prabaswari, S.Si III/b Staf Seksi BimbinganTeknis S1 Sosial
NIP. 19861213 201402 2 001
28. Amalia Nurul Hidayah, S.Psi, M.Si III/a Staf Seksi BimbinganTeknis S1 Psikologi
29. Tuti Susilowati Aditama, SH III/a Staf Seksi BimbinganTeknis S1 Hukum
30. Ahmad Miko II/a Pramubakti SMA
SUBDIT PENYEDIAAN RUMAH TAPAK KHUSUS
31. Teddy Paul H Siagian, ST, MT IV/a Ka.Subdit Penyediaan Rumah Tapak Khusus S2 Teknik Sipil
NIP. 19600813 198301 1 001
32. Cicih Nurnaningsih II/c Sekretaris Subdit Penyediaan Rumah Tapak Khusus SMA
NIP. 19631007 200701 2 001
33. Oki Riyartono, ST III/c Kasi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I S1 Teknik Sipil
NIP. 19781005 200802 1 003
34. Wulan Nurindah Sari, S. Ars III/a Staf Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I S1 Teknik Arsitektur
NIP. 19900825 201502 2 001
35. Nisurali Intaro Gan-go Tarigan, S.Kom III/a Staf Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I S1 Komputer
36. Ir. Arma Abdullah, MT III/d Kasi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II S2 Teknik Sipil
NIP. 19660702 199403 1 004
37. Masdiar Uzir, ST III/c Staf Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II S1 Teknik Sipil
NIP. 19720503 200504 1 001
38. Heru Santoso, SE III/b Staf Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II S1 Ekonomi
NIP. 19791017 201001 1 014
39. Rusdi Yulianto, ST III/a Staf Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II S1 Teknik Industri
40. Sarmiyarno, SPd III/a Staf Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II S1 Pendidikan
SUBDIT PENGELOLAAN RUMAH TAPAK KHUSUS
41. Julin Fiftina, ST, MM IV/b Ka Subdit Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
S2 Manajemen Bidang Keuangan
NIP. 19710715 199603 2 005
42. Akbar Pandu Pratamalistya, S Sos, M.Si III/b Kasi. Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I
S2 Ilmu Sosial
NIP. 198440822 200901 1 002
43. Nur Fitriastin Larasati, ST, MT III/a Staf Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I
S2 Teknik
NIP. 19920225 201502 2 001
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
61
44. Martdiyan Puspita Dewi, S.Sos. M.Si III/a Staf Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I
S2 Ilmu Sosial
45. Ryanita Arrini, S.I.Kom III/a Staf Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah I
S1 Komputer
46. Triwi Umi Martati, S.Sos. M.Si IV/a Kasie. Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II
S2 Adm. Publik
NIP. 19700327 199103 2 001
47. H. Sofian, ST. MM IV/a Staf Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II
S2 Manajemen
NIP. 19741207 200212 1 014
48. Junita Kartika Sari, ST. M.Si III/a Staf Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II
S1 Planologi
49. Fourancy Noveria, S.Pd, MM III/a Staf Seksi Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Wilayah II
S2 Manajemen
50. Dedi Supriyatna II/a Pramubakti SD
SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
51. Ir. Suko Wiyono, M.Si IV/b Ka.Subdit Pemantauan & Evaluasi
Teknik Sipil
NIP. 19640423 199403 1 001
52. Nurbaeti II/a Sek Pemantauan dan Eval SMA
53. Wahyu Widayati, ST. M.Si IV/a Kasi Evaluasi & Pelaporan S2 Ilmu Administrasi
NIP. 19650128 199203 2 001
54. Eka Setyardi, SE III/a Staf Seksi Evaluasi & Pelaporan
S1 Ekonomi
55. Seto Kuncoro, S.Si III/a Staf Seksi Evaluasi & Pelaporan
S1 Matematika
56. Rizki Aryono, SE III/a Staf Seksi Evaluasi & Pelaporan
S1 Ekonomi
57. Reixko Exgie Danasakti II/a Staf Seksi Evaluasi & Pelaporan
SMA
58. Ismail Abdul Muttalib, ST, MT III/d Kasi Pemantauan S2 Magister Teknik
NIP. 19790804 200604 1 012
59. Desti Ayu Setia Hidayati, ST III/a Staf Seksi Pemantauan S1 Arsitektur
NIP. 19900609 201502 2 001
60. Ni Putu Widnyani, ST III/a Staf Seksi Pemantauan S1 Teknik Sipil
61. Rozi Pramuntaha II/a Staf Seksi Pemantauan SMA
SUB BAGIAN TATA USAHA
62. Mahendra Dewantara, ST III/c Kasubbag Tata Usaha S1 Teknik
NIP. 19810307 200912 1 002
63. Mutia Wahyuningsih, SE,MM III/a Staf Tata Usaha Direktorat Rumah Khusus
S2 Magister Manajemen
64. Fajri Nur, S.Kom III/a Staf Tata Usaha Direktorat Rumah Khusus
S1 Komputer
65. Ilham Yazid II/a Staf Tata Usaha Direktorat Rumah Khusus
SMA
66. Meixko Verrous Setyawan II/a Staf Tata Usaha Direktorat Rumah Khusus
SMK
67. Harmain II/a Pengemudi SMK
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
62
BENDAHARA SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
68. Tian Susilowati, SE III/c Bendahara Satuan Kerja S1 Ekonomi
NIP. 19821001 200912 2 001
69. Deddi Setyawan, SE III/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
S1 Ekonomi
70. Arry Septiana, S.AP III/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
S1 Adm. Pem.
71. Metta Dwi Pravitasari, SE III/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
S1 Ekonomi
72. Risca Permata Sari, SE III/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
S1 Ekonomi
73. Gasiyah, S.Kom III/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
S1 Komputer
74. Elsa Saputri, S.Psi III/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
S1 Psikologi
75. Priantiana Ernawaty II/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
SMA
76. Iwan Wahyudin II/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
SMA
77. Mochamad Husin II/a Staf Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus
SMA
PEMBINA JASA KONSTRUKSI (JFT)
78. Drs. Ismail Datau, MM IV/d Pembina Jasa Konstruksi Madya
Magister Administrasi Publik
NIP. 19610308 198109 1 002
79. Drs. Rohmatu, MM IV/b Pembina Jasa Konstruksi Madya
Magister Manajemen
NIP. 19590606 199003 1 002
80. Noely Ardya Paramitha, ST, MT, M.Sc III/d (Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN))
Magister Perencanaan Wilayah dan kota, Magister Environmental and Infrastructure Planning
NIP. 19810425 200802 2 003
3.2. SARANA DAN PRASARANA
Direktorat Rumah Khusus Berkantor di Gedung G Komplek Kantor
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lantai 6 yang
bersebelahan dengan Direktorat Rumah Susun.
Sementara itu untuk Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus Berkantor di
Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Rumah Khusus dan Satuan Kerja
Non Vertikal Tertentu (SNVT) berada di bawah koordinasi Direktorat Rumah
Khusus berkantor di luar komplek PUPR.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
63
Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung bagi produktifitas kinerja
suatu organisasi. Dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kerja
maka diharapkan dapat memaksimalkan produktifitas kinerja pegawai suatu
organisasi. Sumber daya sarana dan prasarana sebagai alat-alat pendukung
kinerja pegawai yang ada di Direktorat Rumah Khusus dan tercatat pada BMN
TA 2018 Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus antara lain sebagai berikut :
Tabel 3.7. Daftar Alat Pendukung pada BMN TA 2018
No No. Seri BMN Jenis dan Jumlah Keterangan
1 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang:7 -
Tablet 5 Unit
Ipad Pro 9,7 Inch 128 gb Rose Gold
2 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang: -
Scanner 1 Unit Scanner Avision AV-121
3 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang:-
Projector 1 Unit
Viewsonic Projector (PJD6352)
4 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang: -
Komputer Desktop 1 Unit
HP Prodesk 600 G3 SFF i7 Nvidia 2GB Graphic 8 GB 2 TB DVDRW 20in WinPro (PD60178G20-WP) (Y3F34AV)
5 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang: -
Tripod 1 Unit
Atanta Tripod (HA-254)
6 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang:
Kamera 3 Unit
Sony Compact Camera DSC-W630 With Memori 16 GB-Black (W830/B)
7 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang: -
Handycam 1 Unit
Panasonic (HC-VXF 990)(Handycam)
8 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi: 033.07.0199.400762.000 Kode Barang: -
Komputer Desktop 1 Unit
HP Prodesk 600 G3 SFF i7 Nvidia 2GB Graphic 8 GB 2 TB DVDRW 20in WinPro (PD60178G20-WP)(Y3F34AV)
9 Direktorat Rumah Khusus Kode Organisasi 033.07.0199.400762.000
Papan Tulis Elektrik
Plus Copyboard C-20S Semi-Interactive + Lan-Port (C-20S)
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
64
3.3. DIPA Tahun 2018
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA–
033.07.1.400762/2018 Tanggal 24 Mei 2018 (Revisi ke I) alokasi pagu
anggaran Satuan Kerja Direktorat Rumah Khusus Rp 29.550.000.000,00
dengan output sebagai berikut :
Gambar 3.1. DIPA Satker Direktorat Rumah Khusus TA 2018
Gambar 3.2. DIPA Satker Pengembangan Perumahan TA 2018
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
65
Tabel 3.8. DIPA Satker Non Vertikal Tertentu TA 2018
No Provinsi Pagu Realisasi 1 Aceh 10,569,000,000 10,402,031,000 2 Sumatera Utara 5,814,000,000 5,768,685,000 3 Riau 6,841,000,000 6,836,742,000 4 Kepulauan Riau 7,106,000,000 6,919,765,000 5 Jambi 17,090,000,000 16,803,022,000 6 Sumatera Barat 40,711,558,000 25,517,066,000 7 Kep. Bangka Belitung 5,621,000,000 5,616,560,000 8 Bengkulu 17,023,500,000 17,022,938,000 9 Lampung 11,146,000,000 11,130,593,000
10 Jawa Barat 6,576,750,000 5,947,839,000 11 Jawa Tengah 11,618,000,000 11,508,081,000 12 Jawa Timur 11,964,000,000 11,492,827,000 13 Kalimantan Barat 6,345,000,000 6,314,497,000 14 Kalimantan Tengah 5,924,000,000 5,826,748,000 15 Kalimantan Utara 7,559,000,000 7,492,040,000 16 Kalimantan Timur 6,424,000,000 6,306,539,000 17 Kalimantan Selatan 5,717,000,000 4,498,651,000 18 Sulawesi Utara 11,951,000,000 11,855,029,000 19 Gorontalo 11,672,000,000 9,504,186,000 20 Sulawesi Barat 18,538,000,000 17,108,953,000 21 Sulawesi Tengah 12,707,000,000 11,606,523,000 22 Sulawesi Tenggara 36,541,300,000 36,535,214,000 23 Sulawesi Selatan 18,818,450,000 18,700,407,000 24 Nusa Tenggara Barat 20,441,400,000 20,317,450,000 25 Nusa Tenggara Timur 7,759,000,000 6,239,825,000 26 Maluku Utara 36,192,206,000 36,103,994,000 27 Maluku 11,860,000,000 11,048,692,000 28 Papua Barat 69,039,722,000 68,841,257,000 29 Papua 105,756,082,000 105,515,249,000
Jumlah Keseluruhan: 545,325,968,000 518,781,403,000
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
66
Tabel 3.9. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Paket Pekerjaan TA 2018
PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PAKET TARGET PAGU
(Rp Ribu)
REALISASI
(Rp Ribu)
PROGRES
FISIK (%)
PROGRES
KEU.(%)
11 Program Pengembangan Perumahan 29,550,000 24,385,414 93.72 82.52
5582 Penyediaan Rumah Khusus 29,550,000 24,385,414 93.72 82.52
5582.001 Pembinaan & Pengembangan Kebijakan Rumah Khusus 22,900,000 18,583,629 93.04 81.15
K1 001 Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Khusus 5,827,780 4,461,643 95.00 76,56
051 Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Direktorat Rumah
Khusus TA 2018 -2019 1 Dok 1,239,940 1,091,997 98.00 88.07
B Penyusunan Standar Harga Satuan Rumah Khusus 1 Dok 1,000,000 957,583 100.00 95.76
052 Penyusunan Prioritas Lokasi Penyediaan Rumah Khusus 3,587,840 2,412,063
A Verifikasi Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus 1 Dok 2,787,840 1,742,933 85.00 62.52
B Pengembangan Sistem Informasi Penyediaan Rumah
Khusus 1 Dok 800,000 669,130 97.00 83.64
K2 002 Standar dan Pedoman Penyediaan Rumah Khusus 2,422,220 1,661,988 87.96 68.61
051 Penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus 1,172,220 748,456
A Penyusunan Konsep NSPK Penyelenggaraan Rumah
Khusus TA 2018 1 Dok 1,172,220 748,456 86.00 63.85
052 Sosialisasi NSPK Penyediaan Rumah Khusus 1,250,000 913,532
A Bimbingan Teknis NSPK Penyelenggaraan Rumah Khusus 1 Dok 1,250,000 913,532 89.93 73.08
K3 003 Penyiapan & Pendampingan Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus 5,750,000 4,293,605 74,06 75.13
A Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus TA 2018 1 Dok 1,500,000 861,097 78.31 57.41
052 Penyusunan Data Rumah Khusus yang Telah Dibangun 4,250,000 3,432,508
A Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus
Wilayah I 1 Dok 750,000 329,321 67.00 43.91
B Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus
Wilayah II 1 Dok 500,000 391,599 93.25 78.32
C Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan
Menggunakan Kearifan Lokal untuk Daerah Perbatasan 1 Dok 1,000,000 961,459 73.19 96.15
D Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan
Menggunakan Kearifan Lokal untuk Masyarakat Nelayan 1 Dok 1,000,000 798,848 60.38 79.88
E Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan
Menggunakan Kearifan Lokal untuk Daerah Tertinggal 1 Dok 1,000,000 951,281 72.22 95.13
K4 004 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Khusus 4,000,000 3,826,709 98.92 95.67
051 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Khusus 4.000,000 3,826,709
A Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset
Rumah Khusus Wilayah I 1 Dok 1,300,000 1,276,445 100.00 98.19
B Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset
Rumah Khusus Wilayah II 1 Dok 1,900,000 1,818,546 100.00 95.71
C Mekanisme Pengurusan IMB & Sertifikat Tanah dalam
rangka Penyelesaian Serah Terima Aset Rumah Khusus 1 Dok 800,000 731,718 96.77 91.46
K5 005 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus 4,900,000 4,339,683 94.34 88.56
051 Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Khusus 4,600,000 3,826,709
A Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Rumah Khusus TA 2018 Wilayah I 1 Dok 1,350,000 1,214,616 98.39 89.97
B Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Rumah Khusus TA 2018 Wilayah II 1 Dok 1,750,000 1,506,955 97.77 86.11
C Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah
Khusus TA 2018 1 Dok 1,500,000 1,437,050 100.00 95.80
K5 053 Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus 1 Dok 300,000 181,062 81.21 60.35
TU 5582.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Lap 1,550,000 1,192,539 89.49 76.94
001 Layanan Internal (Overhead) 1,550,000 627,461 52.52 40.48
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12 Bulan 400,000 358,773 97.78 89.69
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Bulan 150,000 25,994 50.00 17.33
059 Penatausahaan Direktorat Rumah Khusus 12 Bulan 1,000,000 807,771 92.09 80.78
A Penatausahaan Direktorat Rumah Khusus 12 Bulan 1,000,000 807,771 92.09 80.78
OP 5582.994 Layanan Perkantoran (Layanan) 1 Lap 5,100,000 4,609,246 88.00 78.46
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
67
4.1 Capaian Kinerja Direktorat Rumah Khusus
Direktorat Rumah Khusus yang merupakan salah satu unit Eselon II
di bawah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertanggung jawab penuh dan
langsung melaporkan seluruh kegiatannya kepada Menteri cq. Dirjen
Penyediaan Perumahan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
diharapkan dapat melaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi
dan capaian kinerja yang baik.
Penguatan akuntabilitas kinerja
merupakan salah satu program
yang dilaksanakan dalam rangka
reformasi birokrasi untuk mewu-
judkan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari KKN, meningkat-
nya kualitas pelayanan publik ke-
pada masyarakat, dan mening-
katnya kapasitas dan akuntabi-
litas kinerja birokrasi
Rumah Khusus Nelayan, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplemen-
tasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya,
serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi
pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.
Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan
daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya
dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang
diamanahkan dalam RPJMN/ RPJMD.
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
68
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus merupakan instrumen
manajemen kinerja, perencanaan strategis langkah untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi
pemerintah diperlukan agar dapat dan mampu menjawab tuntutan
perkembangan, lingkungan strategis, baik yang berskala nasional atau
global, serta memastikan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen
nasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan
bahwa Kementerian/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai
dokumen perencanan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima)
tahunan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan
suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis
menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan
harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi
pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat
dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan
disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
69
Pedoman penyusunan LAKIP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan
Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akunta-
bilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disempurnakan dengan
terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010. Surat
Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tersebut masih berlaku
hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri
PAN dan RB tersebut.
Berdasarkan Rencanaan Strategis Direktorat Rumah Khusus
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 telah
ditetapkan sasaran “Teridentifikasinya kawasan-kawasan rumah khusus
yang layak huni, pembangunan rumah khusus yang layak huni berupa
pembangunan rumah baru atau rehabilitasi bangunan rumah yang
dilengkapi dengan DED, meningkatnya pembangunan rumah khusus
sebanyak 50.000 unit sampai dengan Tahun 2019 mencakup rumah
khusus untuk nelayan, kawasan perbatasan, rumah pasca bencana dan
rumah khusus untuk daerah terpencil dan daerah tertinggal, dan
bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan rumah
khusus”.
Proses seperti pada Tabel berikut:
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
No Sasaran Program
Indikator Kinerja Satuan Target PK
Tahun 2018
Realisasi 2018
Capaian terhadap PK Tahun 2018
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
Penyediaan Rumah Khusus
Jumlah Pengembangan Rumah Khusus (AA)
Dokumen 20 20 100,00
Jumlah Pembangunan Rumah Khusus (AA)
Unit 4.550 4.525 99,45
Jumlah Pemeliharaan Rumah Khusus (BB)
Unit 742 559 75,33
Jumlah Layanan Internal (Overhead) (A)
Layanan 2 2 88,00
Jumlah Layanan Perkantoran (A)
Bulan 12 12 89,49
* Jumlah rata-rata layanan internal (overhead) Satker Pengembangan Perumahan (94,67%) dan Satker Direktorat Rumah Khusus (88,00%)
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
70
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi
Untuk capaian kinerja pembangunan rumah khusus tahun 2015 – 2019
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pembangunan Rumah Khusus Th 2015-2018
Total Target RPJMN sampai 2018
:
44.500 Unit
Total Target RenStra sampai 2019 : 35.000 Unit
Realisasi s/d 2018 : 22.006 Unit
Deviasi Realisasi terhadap RPJMN s/d 2018 (44.500 Unit) : 22.994 Unit
Deviasi Realisasi terhadap RenStra s/d 2018 (35.000 Unit) : 12.994 Unit
Perbandingan realisasi dengan Renstra Direktorat Rumah Khusus untuk
pembangunan Rumah Khusus sampai dengan tahun 2017 baru mencapai
78,32 % dari target. Sementara itu, realisasi sampai dengan tahun 2018
baru mencapai 62,87 % target Renstra Direktorat Rumah .
Tabel 4.3. Perjanjian Kinerja 2018
REVIEW RPJMN TARGET JUMLAH
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
R P J M N (Unit) 4.500 10.000 15.000 15.000 5.500 50.000
RenStra Direktorat (Unit) 7.320 5.000 10.000 12.680 15.000 50.000
Anggaran RenStra (Juta Rp) 1.499.240 1.383.430 2.657.224 3.325.849 3.676.217 12.451.961
D I P A (Juta Rp) 1.479.240 1.383.430 1.160.900 749.424 680.330 5.493.900
Realisasi (Unit) 6.402 6.042 5.037 4.525 2.130 24.136
Deviasi atas RenStra (Unit) - 918 + 1.042 - 4.963 - 8.155 - 12.870 - 25.864
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
71
Tabel 4.4. Perjanjian Kinerja 2017
Tabel 4.5. Perjanjian Kinerja 2016
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REVISI (1) (2) (3) (4)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan Rumah Khusus (Rp. Ribu) 576.578.900 576.578.900 1. Perencanaan, Pembinaan, dan
Penyediaan Rumah Khusus 1. Jumlah NSPK penyediaan
rumah khusus 7 NSPK 5 NSPK
2. Jumlah rencana teknis penyediaan rumah khusus
75 lokasi 75 lokasi
3. Jumlah layanan manajerial 6 laporan 6 laporan 4. Jumlah layanan teknis 25 pemda 25 pemda
2. Rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung
1. Jumlah layanan manajerial 1 laporan 1 laporan 2. Jumlah rumah khusus yang
dibangun 2.350 unit 5.910 unit
3. Jumlah rumah khusus yang dipelihara
1.173 unit 1.173 unit
Tabel 4.6. Perjanjian Kinerja 2015
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
72
4.3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 - 2018 yaitu :
a. Target 20 NSPK tercapai 20 (100 %), pada tahun 2016 terdapat
kegiatan penyusunan NSPK Penyediaan Rumah Khusus sedangkan
pada tahun 2017 menjadi kegiatan penyusunan dokumen
Pengembangan Perumahan Khusus, pada tahun 2018 berupa
kegiatan penyusunan dokumen Pengembangan Perumahan Khusus;
b. Capaian pembangunan rumah khusus tahun anggaran 2015 sebesar
4.615 unit, target pembangunan rumah khusus pada tahun 2016
sebesar 5.910 unit, pada tahun 2017 target pembangunan rumah
khusus sebesar 5.084 unit, sedangkan pada tahun 2018 target
pembangunan rumah khusus sebesar 4.550 unit.
c. Target revitalisasi pada tahun 2015 sebesar 1000 unit, target
pemeliharaan rumah khusus pada tahun 2016 sebesar 1.173 unit,
pada tahun 2017 sebesar 2.600 unit, sedangkan pada tahun 2018
sebesar 742 Unit.
4.4. Analisis Kinerja Organisasi
Di bawah ini disajikan alokasi anggaran seluruh Direktorat Rumah Khusus yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya, baik melalui satker Direktorat Rumah Khusus, satker Pengembangan Perumahan, maupun SNVT Penyediaan Perumahan di provinsi-provinsi yang diuraikan sebagai berikut :
Tabel 4.7. Pelaksanaan Anggaran Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018.
No Satker/Output/Rincian Pekerjaan Anggaran
Pagu Efektif Realisasi (Rupiah) (Rupiah) %
1 Direktorat Rumah Khusus 29.550.000.000,- 24.385.414.000,- 82,52 2 Satker Pengembangan Perumahan 545.325.968.000,- 518.781.403.000,- 95,13 3 SNVT Penyediaan Perumahan 260.124.032.000,- 245.402.314.000,- 94,34
Total Penyediaan Perumahan 835.000.000.000,- 788.569.131.000,- 94,44
Tabel 4.8. DIPA Penyediaan Tahun Anggaran 2018 Rumah Khusus
No Satker/Out-put/Rincian Pekerjaan Semula
(X Rp.1.000,-) Menjadi
(x Rp. 1.000,-) Efektif
(x Rp. 1.000,-) 1. Satker Direktorat Rumah Khusus 30.350.000,- 29.550.000,- 29.550.000,- 2. Satker Pengembangan Perumahan 221.942.000,- 260.124.032,- 260.124.032,- 3. SNVT Penyediaan Perumahan 497.708.000,- 545.325.968,- 545.325.968,-
Total Penyediaan Rumah Khusus 750.000.000,- 835.000.000,- 835.000.000,-
Dana DIPA tahun 2018 yang semula sebesar Rp. 750.000.000.000,-bertambah sebesar Rp. 85.000.000.000,- menjadi Rp. 835.000.000.000,- yang disebabkan oleh direktif presiden untuk penanganan KLB di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dan pemenuhan target Renstra Direktorat Rumah Khusus Tahun Anggaran 2018 serta Verikasi Usulan, Manajemen Konstruksi dan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan di SNVT Provinsi.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
73
4.4.1. Analisis Kendala Capaian Kinerja Tahun 2018
Beberapa kendala capaian penyusunan rancangan peraturan,
pembangunan, pemeliharaan dan penghunian rumah khusus
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan NSPK/
Rapermen lebih kecil daripada kebutuhan sesungguhnya;
2. Terjadi perubahan anggaran DIPA 2018 sebanyak 1 kali;
3. Pembangunan fisik rumah Khusus yang dilaksanakan oleh
Satker Pengembangan Perumahan maupun SNVT sebagian ada
yang terlambat karena berbagai macam kendala yang ada
misalnya lahan yang belum clear dan clean perlu, pemindahan
lokasi, kinerja penyedia jasa kurang maksimal, masalah sosial;
4. Akses ke lokasi pembangunan rumah khusus masih sulit dicapai;
5. Pelaksanaan terkendala peralatan, bahan, tenaga kerja, SDM
pelaksana dan tenaga dari pengawas yang masih kurang dari
segi jumlah dan profesional.
4.4.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya
Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat didukung oleh sumber daya manusia 76 orang per 31
Desember 2017 untuk mencapai tujuan penyelesaian tugas-tugas
dalam pencapaian IKU Direktorat Rumah Khusus. Namun, dalam
pelaksanaan, terdapat beberapa permasalahan pada optimalisasi
sumber daya manusia pada Direktorat Rumah Khusus, yaitu :
a. Terdapat 5 PNS yang tugas belajar Pendidikan S2;
b. Pergeseran berupa rotasi, mutasi dan pergantian pejabat mulai
eselon III, eselon IV dan staf.
4.4.3. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
a. Verifikasi Administrasi
- SDM, jaringan internet yang belum optimal di beberapa daerah.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
74
- Masalah kelengkapan dokumen.
- Sasaran penerima manfaat
- Masalah lokasi
b. Verifikasi Teknis
- Ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi lapangan
c. Manajemen pengawasan dan pengendalian dari Direktorat, Satker, KMP, dan MK belum optimal,
d. Pemda kurang dilibatkan terutama dalam pengawasan pembangunan.
e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap rumah khusus
memanfaatkan tenaga ahli individual untuk menunjang
kekurangan staf. Hal ini sangat membantu dalam rangka ikut
mengendalikan efisiensi dan efektifitas kerja Konsultan
Manajemen Konstruksi baik Pusat maupun Wilayah;
f. Dengan adanya Penyusunan prototype dan DED pembangunan
rumah khusus dapat membantu mempercepat proses pelelangan
pembangunan rumah khusus;
g. Pelaksanaan lelang dini pada periode T-1 sangat membantu
penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan rumah
khusus secara tepat waktu, biaya dan kualitas;
h. Kesiapan mitra rumah khusus seperti Pemerintah Daerah atau
K/L dalam menyediakan lahan yang sudah clear and clean,
dukungan perijinan, kelengkapan dokumen yuridis dan
penetapan calon penghuni secara lebih awal sangat mendukung
kelancaran proses pembangunan, pemeliharaan, pemindah-
tanganan BMN, dan penghunian rumah khusus;
i. Ketersediaan sistem dan jaringan on-line yang handal sangat
mendukung kelancaran kegiatan wasdal dan monev untuk
mengantisipasi terjadinya masalah secara lebih awal sehingga
dapat dilakukan tindakan turun tangan yang diperlukan.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
75
4.4. Efisiensi dan Efektivitas
Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di
lingkungan Direktorat Rumah Khusus, sejak TA 2015 Direktorat Rumah
Khusus telah menetapkan IKU. Hal ini dimaksudkan bahwa pencapaian
atas pelaksanaan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi realisasi
penyerapan anggaran saja, akan tetapi juga terkait dengan pencapaian
output yang dijanjikan. Hal ini sejalan dengan prinsip Performance Based
Budgeting, di mana pengukuran atas ketercapaian output mutlak
dilakukan, mengingat hal ini dapat lebih menunjukkan kinerja pelaksanaan
anggaran tahun berjalan. Berdasarkan hal tersebut dan untuk lebih
meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam
pencapaian output, pada tahun 2018 implementasi IKU ini diperbaiki
dengan memasukkan unsur nilai efisiensi.
Pencapaian keluaran adalah pencapaian atas barang/jasa yang
dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan. Pengertian
efisiensi disini adalah hasil lebih yang diperoleh setelah pelaksanaan
dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan, yang target
sasarannya telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama
dengan 100%). Sedangkan pengertian efektifitas adalah adanya
kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang ingin
dicapai. Efektifitas pada dasarnya menekankan tercapainya hasil
sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil
yang dicapai dengan membandingkan antara input dan outputnya.
Beberapa kegiatan penyelenggaraan rumah khusus yang dapat
dikategorikan dalam aspek efisiensi antara lain:
- Pelaksanaan kebijakan self blocking atau pengurangan anggaran
dengan tidak mengurangi output utama kegiatan;
- Pelaksanaan pengadaan jasa yang menghasilkan sisa pagu anggaran
kegiatan dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas output yang
akan dicapai;
- Pelaksanaan penghunian rumah khusus sesegera mungkin setelah
dibangun guna mewujudkan aspek pemanfaatan hasil (outcome) dan
sekaligus dapat menjaga terjadinya kerusakan dini rumah khusus.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
76
Sedangkan beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan dalam
aspek efektifitas terkait dengan pencapian IKU antara lain:
- Pelaksanaan lelang dini untuk memberikan waktu yang memadai terha-
dap pelaksanaan fisik di lapangan untuk mengantisipasi permasalahan
tak terduga, sehingga dapat dicapai kualitas output yang diharapkan;
- Penyediaan PSU lingkungan perumahan rumah khusus dan pengadaan
meubelairnya guna mewujudkan rumah dan lingkungan yang layak huni;
- Pelaksanaan pemindahtanganan BMN untuk pemenuhan aspek yuridis
formal yang dapat mendukung kepastian status dan kenyamanan
penghuni. Berikut adalah perbandingan antara target indikator kinerja 2018
dalam Renstra dengan kegiatan rumah khusus 2018.
Tabel 4.9. Indikator Kinerja 2018 dalam Rencana Strategis
SASARAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2018 1 Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Khusus Dokumen 5 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian
Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Khusus Dokumen 4
3 Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus
Dokumen 5
4 Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus
Dokumen 1
5 Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran dan Penghunian Rumah Khusus
Dokumen 1
6 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian Rumah Khusus Dokumen 1 7 Jumlah Laporan Penghunian Rumah Khusus Dokumen 1 8 Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah Khusus Dokumen 1 9 Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Khusus Dokumen 1 10 Layanan Perkantoran Laporan 12
Total (Dokumen) 20 Total (Laporan) 12
Total (Anggaran/Rupiah) 29.550.000.000 2 Rumah Khusus di daerah Pasca Bencana/Konflik, Maritim dan Perbatasan Negara yang Dilengkapi
dengan PSU Pendukung 1 Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta PSU dan
Meubelair Unit 4.525
2 Jumlah Rumah Khusus yang Direvitalisasi Unit 559 3 Laporan Layanan Perkantoran Laporan 12
Total (Unit) 5.084 Total (Laporan) 12
Total (Anggaran/Rupiah) 805.450.000.000 Strategi atau road map untuk pencapaian target RPJMN antara lain:
- Sosialisasi ke Pemda dan K/L guna menyiapkan lahan siap bangun Rumah Khusus
yang clear and clean;
- Upaya menerapkan PMK No. 111/PMK/06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN;
- Pemanfaatan teknologi pembangunan rumah instan (misal Risha) untuk
percepatan pembangunan rumah khusus;
- Peningkatan Quality Control pembangunan agar tercapai kualitas yang
diharapkan.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
77
Tabel 4.10. Kegiatan Per Sub Direktorat
PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PAKET
TARGET PAGU
(Rp Ribu) REALISASI (Rp Ribu)
Program Pengembangan Perumahan 20 Dok 29,550,000 24,385,414 I. Penyediaan Rumah Khusus (Sub Program) 29,550,000 24,385,414
A. Pembinaan & Pengembangan Kebijakan Rumah Khusus (Kegiatan) 22,900,000 18,583,629 1. Sub Direktorat Perencanaan Teknis 4 Dok 5,841,650 4,461,643
a. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Direktorat Rumah Khusus TA 2018 -2019 (Kasi 1) 1 Dok 1,239,940 1,091,997
b. Penyusunan Standar Harga Satuan Rumah Khusus (Kasi 1) 1 Dok 1,000,000 957,583
c. Verifikasi Usulan Bantuan Penyediaan Rumah Khusus (Kasi 2) 1 Dok 2,787,840 1,742,933
d. Pengembangan Sistem Informasi Penyediaan Rumah Khusus (Kasi 2) 1 Dok 800,000 669,130
2. Sub Direktorat Standar dan Pedoman 2 Dok 2,422,220 1,661,988 a. Penyusunan Konsep NSPK Penyelenggaraan
Rumah Khusus TA 2018 (Kasi 1) 1 Dok 1,172,220 748,456
b. Bimbingan Teknis NSPK Penyelenggaraan Rumah Khusus (Kasi 2) 1 Dok 1,250,000 913, 532
3. Sub Direktorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus 6 Dok 5,750,000 4,293,605
a. Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus TA 2018 (Kasi 1) 1 Dok 1,500,000 861,097
b. Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah I (Kasi 2) 1 Dok 750,000 329,321
c. Pemutakhiran Data Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kasi 1) 1 Dok 500,000 391,599
d. Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan Menggunakan Kearifan Lokal untuk Daerah Perbatasan (Kasi 1) 1 Dok 1,000,000 961,459
e. Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan Menggunakan Kearifan Lokal untuk Masyarakat Nelayan (Kasi 2) 1 Dok 1,000,000 798,848
f. Design Alternatif Rumah Khusus Sehat & Murah dengan Menggunakan Kearifan Lokal untuk Daerah Tertinggal (Kasi2) 1 Dok 1,000,000 951,281
4. Sub Direktorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus 3 Dok 4,000,000 3,826,709
a. Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah I (Kasi 2) 1 Dok 1,300,000 1,276,445
b. Bantuan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset Rumah Khusus Wilayah II (Kasi 1) 1 Dok 1,900,000 1,818,546
c. Mekanisme Pengurusan IMB & Sertifikat Tanah dalam rangka Penyelesaian Serah Terima Aset Rumah Khusus (Kasi 2) 1 Dok 800,000 731,718
5.Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi 4 Dok 4,900,000 4,339,683
a. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pemba- ngunan Rumah Khusus TA 2018 Wilayah I (Kasi 1) 1 Dok 1,350,000 1,214,616
b. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pemba- ngunan Rumah Khusus TA 2018 Wilayah II (Kasi 2) 1 Dok 1,750,000 1,506,955
c. Konsultan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Khusus TA 2018 (Kasi 1) 1 Dok 1,500,000 1,437,050
d. Penyusunan Laporan Kinerja Penyediaan Rumah Khusus (Kasi 2) 1 Dok 300,000 181,062
6.Sub Bagian Tata Usaha 12 Lap 6,650,000 5,801,785
a. Layanan Internal (Overhead) 12 Lap 1,550,000 1,192,539
Pengadaan Perangkat Pengolah Data & Komunikasi 12 Bln 400,000 358,773
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Bln 150,000 25,994
Penatausahaan Direktorat Rumah Khusus 12 Bln 1,000,000 807,771
b. Layanan Perkantoran 1 Dok 5,100,000 4,609,246
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
78
Direktorat Rumah Khusus tidak mengelola Rumah Negara yang dikelola
oleh Ditjen Cipta Karya dan total laporan kegiatan Subdit Rumah Khusus
2018 sejumlah 20 dokumen, sesuai target PK awal sejumlah 20 dokumen
sesuai dengan target Indikator Kinerja dalam Renstra.
Secara umum, beberapa isu utama yang terkait dengan pelaksanaan
anggaran yang optimal di Direktorat Rumah Khusus antara lain terdapat
beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Untuk
itu, beberapa tindakan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Rumah
Khusus dalam rangka memitigasi isu tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Melaksanakan updating rencana penarikan dana (disbursement plan);
2. Monitoring rencana umum pengadaan secara berkala;
3. Melakukan revisi anggaran; serta
4. Evaluasi atas pelaksanaan RKA K/L.
Direktorat Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat berperan aktif dalam mewujudkan Pembangunan Rumah Khusus.
Berdasarkan Renstra 2015 - 2019, target pembangunan Rumah Khusus
tahun 2018 adalah sebanyak 10.000 unit. Rumah Khusus Tahun 2018
ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
pengungsi/korban konflik, nelayan, petugas negara, masyarakat
perbatasan, dan masyarakat daerah tertinggal. Berdasarkan Surat
Keputusan Direktorat Rumah Khusus, pembangunan Rumah Khusus
Tahun 2018 terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :
1. Rumah Khusus TA 2018 Satker SNVT Provinsi
2. Rumah Khusus TA 2018 Satker Pengembangan Perumahan
Realisasi pembangunan Rumah Khusus Tahun 2018 sebesar 99,45%
yang mencapai 4.525 unit rumah yang belum mencapai target PK awal
sebesar 4.550 unit rumah, dengan lokasi tersebar di hampir seluruh
provinsi (lihat Gambar 2.4, Gambar 2.5, dan Gambar 2.6.).
Target penyediaan rumah khusus di dalam Renstra 2015-2019 adalah
sebanyak 50.000 unit. Pada tahun anggaran 2018, realisasi jumlah rumah
khusus yang terbangun adalah 4.525 unit, hampir mencapai target
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
79
dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018 sebesar
4.550 unit.
0 20,000 40,000 60,000
Target Renstra 2015-…
Target th 2018 Renstra
Target DIPA th 2018
Realisasi th 2018
50,000
12,680
4,550
4,525
PE
NC
AP
AIA
N K
INE
RJA
JUMLAH RUMAH KHUSUS DIBANGUN (Unit)
Gambar 4.1. Diagram Pencapaian Kinerja Pembangunan Rumah Khusus 2018
Data kepenghunian rumah khusus (outcome) dan Status Serah Terima
Aset Rumah Khusus ada dalam lampiran.
Tabel 4.11. Kepenghunian Rumah Khusus TA 2006 – 2017
Sumber: Data base Subdit Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Status 31 Desember 2018
Permasalahan penghunian rumah khusus:
1. Perlakuan laporan keuangan TA 2015, aset mulai tahun 2006 s/d 2015
sudah dikeluarkan dari neraca, mengakibatkan aset rumah khusus TA
2006 s/d 2015 tidak dapat diserahkan kepada penerima bantuan.
2. Proses seleksi calon penghuni rumah khusus oleh pemerintah daerah
membutuhkan waktu yang lama.
3. Pemerintah daerah belum menyiapkan sambungan listrik dan air minum.
TAHUN TERBANGUN TERHUNI PERCEPATAN
2006 564 unit 486 unit 86,00 % 78 unit 14,00 %
2007 570 unit 463 unit 81,00 % 107 unit 19,00 %
2008 526 unit 378 unit 72,00 % 148 unit 28,00 %
2009 477 unit 367 unit 77,00 % 110 unit 23,00 %
2010 1.006 unit 935 unit 93,00 % 71 unit 7,00 %
2011 750 unit 705 unit 94,00 % 45 unit 6,00 % 2012 882 unit 423 unit 48,00 % 459 unit 52,00 % 2013 1.774 unit 1.234 unit 69,00 % 540 unit 31,00 %
2014 1.978 unit 1.495 unit 75,00 % 483 unit 25,00 %
2015 6.400 unit 5.764 unit 90,00 % 636 unit 10,00 % 2016 6.043 unit 5.830 unit 96,50 % 213 unit 3,50 % 2017 5.037 unit 3.656 unit 72,60 % 1.381 unit 27,40 %
TOTAL 26.007 unit 21.736 unit 79,51 % 4.271 unit 20,49 %
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
80
Tindak lanjut penyelesaian permasalahan penghunian:
1. Klinik konsultasi serah terima aset dengan penerima bantuan dan Satker pelaksana;
2. Mengidentifikasi kasus tiap lokasi dengan rapat koordinasi dengan penerima bantuan; dan
3. Melakukan prioritas penanganan revitalisasi rumah khusus.
Gambar 4.2. Progres Serah Terima Rumah Khusus
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
81
4.5. Evaluasi Manfaat
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2012, setiap
tahun AKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kementerian PUPR) dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, dan hasil
evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut telah
disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam LHE tersebut, Kementerian PAN dan RB memberikan beberapa
rekomendasi untuk menyempurnakan penerapan tata kelola yang
berorientasi hasil (result governance oriented) di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menindak-
lanjutinya sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:
1. Menyempurnakan dokumen perencanaan, terutama penyempurnaan
indikator kinerja yang menjawab peran dan tanggung jawab Direktorat
Rumah Khusus dalam pelaksanaan mandat yang diemban, misalnya
peran terkait pelaksanaan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
dalam mewujudkan tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga,
cerminan harkat dan martabat penghuni serta asset bagi pemiliknya.
Tindak Lanjut:
Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa langkah perbaikan sejalan
dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dituntut untuk senantiasa melakukan
penyempurnaan atas dokumen perencanaan, terutama
penyempurnaan indikator kinerja yang menjawab peran dan tanggung
jawab Direktorat Rumah Khusus dalam pelaksanaan mandat yang
diemban. Penyempurnaan dokumen perencanaan dilakukan pada
dokumen Rencana Strategis (lima tahunan) dan dokumen Rencana
Kerja (dokumen tahunan). Rencana Strategis (Renstra) Direktorat
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
82
Rumah Khusus tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Bappenas nomor 5/2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019 dan Perpres
nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019.
Sebagai penentu keberhasilan implementasi ini adalah adanya rencana
strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik
krusial berupa penentuan hasil (outcome) dan keluaran (output) pada
level strategis. Namun, dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap
kinerja program-program yang dilaksanakan Kementerian
Negara/Lembaga, ditemukan bahwa selain dari sisi kuantitas jumlah
output sangat banyak, dari sisi kualitas, dinilai masih perlu untuk
disempurnakan.
Oleh karena itu, melalui PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga diamanatkan adanya penataan
Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2018, baik dalam
penyusunan RKAK/L maupun dalam pembuatan Kerangka Acuan
Kerja/Term Of References (KAK/TOR) atas inisiatif baru. ADIK ini
merupakan gambaran ringkas mengenai suatu program sebagai
respon/ tanggapan terhadap suatu situasi / permasalahan / kebutuhan
pemangku kepentingan dengan
menunjukan hubungan logis antara sumber daya (input) yang
digunakan,
kegiatan yang dilaksanakan, keluaran (output) yang dihasilkan dan
manfaat atau perubahan yang diinginkan atau dihasilkan (outcome)
dengan adanya program tersebut. Penataan ADIK dalam RKA-K/L
bukanlah membuat suatu jenis dokumen baru atau menambah
berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang
selama ini sudah ada, melainkan merupakan penajaman isi RKA-K/L
guna menghasilkan cara pandang yang ringkas atas suatu program
agar dapat terlihat dari perspektif yang utuh, terlihat jelas relevansinya,
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
83
dan mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Sebagai
langkah selanjutnya, pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat akan melakukan kegiatan penyempurnaan
ADIK sehingga kualitas dokumen perencanaan terutama terkait dengan
informasi kinerja Direktorat Rumah Khusus dapat terus ditingkatkan.
Dengan berbagai upaya di atas diharapkan implementasi
penganggaran berbasis kinerja dapat dijalankan dengan lebih baik.
2. Melakukan penataan kembali terkait arsitektur indikator kinerja. Agar
level indikator kinerja sesuai dengan tingkatan struktur organisasi.
Misalnya, indikator kinerja eselon II tidak boleh lebih tinggi daripada
indikator kinerja Kementerian, bahkan indikator kinerja eselon I.
Sehingga indikator kinerja eselon II merupakan upaya/ strategi untuk
mencapai indikator kinerja eselon I, dan seterusnya.
Tindak lanjut :
Penetapan IKU di lingkungan Direktorat Rumah Khusus pada setiap
tahunnya diawali dengan proses review dan refinement yang dilakukan
sejak bulan November tahun sebelumnya. Dengan proses refinement
tersebut, diharapkan IKU yang ditetapkan berkualitas sesuai dengan
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab pada setiap unit/
pegawai dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Proses tersebut dilaksanakan untuk menyesuaikan strategi, IKU, dan
targetnya sesuai dengan kondisi dan dinamika internal dan eksternal
Direktorat Rumah Khusus. Perumusan sasaran strategis dan IKU
disesuaikan dengan fokus dan prioritas organisasi pada tahun yang
bersangkutan sehingga sasaran strategis dan IKU yang ditetapkan
setiap unit pada tahun berjalan dapat berbeda dengan tahun
sebelumnya.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data
realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun
berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target
kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja.
Tindak Lanjut:
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
84
Dalam penyusunan target kinerja di Direktorat Rumah Khusus telah
menggunakan hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya.
Hal
ini dilakukan untuk menjamin indikator dan target kinerja yang
dirumuskan untuk tahun berikutnya bersifat menantang. Penentuan
target untuk tahun berikutnya tidak harus selalu lebih tinggi dari tahun
sebelumnya, namun
disesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut. Selain memperhatikan
baseline anggaran, penentuan target ini juga memperhatikan estimasi
kondisi internal yang ada (SDM, anggaran, dll.) dan eksternal pada
tahun yang direncanakan. Pada tahun berjalan, Direktorat Rumah
Khusus secara rutin telah melakukan pemantauan capaian indikator
kinerja, output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai
early warning system atas pencapaian target kinerja di tahun anggaran
berjalan, serta bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan tahun berikutnya.
4. Renstra Direktorat Rumah Khusus masih perlu disempurnakan dan
disesuaikan dengan kondisi dan dinamika internal dan eksternal
Direktorat Rumah Khusus, termasuk diantaranya dengan adanya
beberapa permintaan dan aspirasi dari Pusat dan daerah.
Tindak lanjut:
Penyusunan Renstra Unit Eselon II di Lingkup Direktorat Rumah
Khusus berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan dengan tujuan untuk memastikan Renstra Unit Kerja
tersebut selaras dengan Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan pada level yang strategis dan teknis.
Salah satu substansi yang harus dicantumkan oleh Direktorat Rumah
Khusus pada Renstranya adalah melaksanakan pemantauan dan
evaluasi kinerja pembangunan rumah khusus. Apabila dikaitkan dengan
tujuan dan capaian keberhasilan pembangunan, pada dasarnya peran
strategis masing-masing sub direktorat lingkup Direktorat Rumah
Khusus di dalam mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
85
tercemin dari penentuan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) masing-masing subdirektorat, yang telah
tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Rumah Khusus tersebut.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, Direktorat
Rumah Khusus melakukan kegiatan Reviu Kontrak Kinerja.
Reviu KK merupakan kegiatan evaluasi/penelaahan terhadap KK pada
suatu satuan kerja di lingkungan Direktorat Rumah Khusus. Tujuan
pelaksanaan reviu adalah menjaga kualitas pengelolaan kinerja,
meningkatkan tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja
organisasi dan memperbaiki budaya kinerja organisasi. Adapun ruang
lingkup reviu mencakup dokumen terkait perencanaan strategi,
perencanaan kegiatan terkait pencapaian sasaran strategis/inisiatif
strategis, eksekusi strategi, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut
hasil monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan
validasi capaian IKU untuk menilai akurasi penghitungan realisasi IKU
sesuai manual IKU.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini secara berkala diharapkan
seluruh sub direktorat akan meningkat kesadaran dan kepatuhannya
terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan kinerja. Beberapa hal
yang masih menjadi perhatian dan perlu dilakukan penyermpurnaan
adalah kualitas monitoring dan evaluasi kinerja perlu ditingkatkan agar
pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana-rencana aksi
yang mendukung pencapaian target IKU. Selain itu, rencana aksi yang
dihasilkan dari keputusan rapat evaluasi kinerja harus ditindaklanjuti
oleh masing-masing subdirektorat dan dimonitor secara berkala.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
86
BAB V PENUTUP
5.1. PERMASALAHAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja(LAKIP) Direktorat Rumah Khusus -
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan - Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 ini sebagai
pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan menyusun LAKIP ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja
Direktorat Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan dalam
menjalankan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan
perumahan dan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) dapat diukur. LAKIP tahun 2018 ini memberikan gambaran
atas hasil kinerja Direktorat Rumah Khusus.
Rumah Nelayan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Capaian kinerja Direktorat Rumah
Khusus Ditjen Penyediaan
Perumahan adalah 99,45 % da-lam
pelaksanaan kegiatan fisik yaitu
terbangunnya 4.525 unit rumah
Khusus dan tersusunnya dokumen-
dokumen yang menja-di target dan
sasaran tahun 2018
, sedangkan total realisasi anggaran Direktorat Rumah Khusus mencapai
95,23%. Pada TA 2018 target tidak terpenuhi, karena pelaksanaan kegiatan
mempunyai kendala. Kendala dan permasalahan yang ada diantaranya
adalah koordinasi dengan pelaksana dan konsultan manajemen konstruksi
pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan perumahan rumah khusus serta terbatasnya jumlah staf yang
ada untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sehingga masih
dijumpai pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan lembur di luar jam kerja.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
87
Tabel 4.12. Permasalahan dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah
P E R M A S A L A H A N TINDAK LANJUT PEMECAHAN MASALAH
I. Umum 1. Renstra Direktorat Rumah Khusus 2015-2019 sebesar
50,000 unit pada akhir tahun 2019 diperkirakan tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan kemampuan pendanaan APBN dalam pembangunan rumah khusus yang dari tahun ketahun cenderung menurun.
1. Penyiapan perjanjian kinerja tahun-tahun mendatang memperhatikan resource-envelope kemampuan anggaran yang realistis, sehingga penyusunan rencana kinerja dapat memberikan kepastian dan ketepatan pencapaian kinerja unit kerja.
2. Tahapan pra konstruksi dan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
2. Seyogyanya lelang dini diberlakukan kembali, sehingga cukup waktu untuk penyiapan lahan
II. Tahap Pra Pembangunan Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tahap pra pembangunan rumah khusus antara lain:
Usulan rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan:
1. Pelaksanaan verifikasi. Kendala yang dihadapi antara lain tebatasnya sumber daya untuk melakukan verifikasi rumah khusus baik jumlah SDM, kapasitas, waktu dan anggaran yang tersedia;
1. Bimbingan teknis verifikasi administrasi perlu diintensifkan dan diperluas serta dilengkapi aplikasi yang menu-driven, sehingga dapat dikomunikasikan secara on-line.
2. Penetapan penerima penyediaan. Lambatnya proses penetapan lokasi oleh karena berbagai faktor;
2. Diperlukan pendelegasian manajemen verifikasi administrasi dan teknis kepada PPK Rumah Khusus pada SNVT Provinsi dilengkapi dengan NSPK yang sesuai.
3. Lahan untuk jalan akses belum dibebaskan oleh pemda
3. Mengingatkan kembali bahwa proposal bantuan rumah khusus termasuk penyiapan jalan akses oleh Pemda, sehingga perlu dipastikan dalam verifikasi administrasi.
4. Lokasi rumah khusus cukup jauh dari tempat cari nafkah.
4. Apabila terpaksa, perlu jaminan Pemda tentang transport-tasi umum yang menjangkau calon penerima bantuan
III. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus 1. Pembangunan Rumah Khusus tidak tepat waktu atau
terlambat cukup signifikan sehingga kinerja Satker/ PPK menurun disebabkan antara lain:
1. Perlu perbaikan mekanisme kerja Satker/PPK dengan mempertajam aspek manajemen proyek antara lain:
a. keterlambatan dalam pelaksanaan lelang; a. Percepatan waktu pelelangan/lelang dini b. kurangnya koordinasi dengan pemda; b. Peningkatkan hubungan kerja dengan pemda c. kondisi lahan yang tidak siap bangun; c. Penajaman kualitas dokumen pertanahan dan
kesiapan lapangan lahannya (clean and clear) d. lokasi pembangunan rumah khusus karena berbagai
alasan akhirnya terpaksa dipindah ke tempat lain; d. Pemastian kondisi kesiapan lingkungan sekitar lahan,
khususnya penerimaan masyarakat, sehingga tidak terjadi pemindahan lokasi.
e. karena faktor force major seperti terjadinya bencana alam gempa;
e. Penyiapan perencanaan resiko, apabila terjadi force-major antisipasi darurat dapat dilakukan.
f. adanya gangguan keamanan lingkungan sosial; f. Peningkatan komunikasi dengan lembaga keamanan setempat untuk mencegah gangguan keamanan
g. terlambatnya suplai material dan mobilisasi tenaga kerja;
g. Peningkatan kualitas early warning system oleh konsultan supervisi, khususnya manajemen tenaga kerja dan bahan bangunan.
h. kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian oleh unsur Satker/ PPK, direksi teknis/ pemda, dan konsultan MK.
h. Peningkatan frekuensi dan kualitas pengawasan dan pengendalian dari Direktorat Rumah Khusus, serta peningkatan dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
2. Bangunan rumah khusus tidak tepat mutu atau kurang sempurna kualitasnya dan disebabkan oleh:
2. Agar dipastikan bangunan rumah khusus tepat mutu kalitasnya perlu dilakukan:
a. Dokumen desain proptotipe belum optimal karena desain prototipe rumah khusus kurang bervariasi sehingga kurang sesuai dengan kondisi lokal yang rawan gempa;
a. Pengkayaan prototipe DED paling tidak untuk bangunan di atas tanah rawa/lunak dan bangunan tahan gempa;
b. Koordinasi yang minim dengan pihak penerima penyediaan pada saat penyusunan DED;
b. Peningkatan kualitas DED dengan melibatkan calon penerima manfaat;
c. Perancangan terhadap penataan lingkungan yang kurang dimana DED masih fokus pada bangunan rumah sehingga perencanaan PSU minim;
c. Peningkatan kualitas koordinasi dengan OPD/SKPD bidang PUPR guna memperoleh pendampingan perencanaan PSU apabila masih terdapat kekurangan;
d. Review desain kurang optimal dilakukan oleh Satker dan PPK karena keterbatasan sumber daya dan waktu, dan gambar desain yang kurang nyambung dengan RKS;
d. Pelibatan konsultan MK dalam review DED agar kualitas sesuai RKS & peningkatan kualitas & inten sitas & pengendalian oleh unsur Satker/PPK Rumah Khusus terhadap kesesuaian dengan gambar kerja.
3. Pelaksanaan pembangunan rumah khusus tidak tepat prosedur:
3. Agar kualitas prosedur kerja kontraktor semakin baik perlu dilakukan:
a. tidak sesuai SOP seperti tidak adanya: fasilitas K3, buku tamu, dan gambar kerja di Direksi Kit.
a. Pemberian teguran kepada konsultan supervisi atas kekurang cermatan terhadap prosedur kerja
b. pelaksanaan pembangunan rumah khusus sebagian berpotensi tidak berjalan sesuai dengan gambar kerja,
b. Peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan & pengendalian oleh unsur Satker/PPK Rumah Khusus terhadap kesesuaian dengan gambar kerja
c. tidak terdokumentasi dengan baik proses dan ma-sukan-masukan terhadap pelaksanaan pemba-ngunan, serta rawan terhadap keselamatan jiwa.
c. Peningkatan kualitas dan intensitas monitoring dan evaluasi oleh unsur Direktorat Rumah Khusus
d. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) belum dilibatkan oleh Satker/PPK SNVT karena tidak ada masalah hukum.
d. Pelibatan unsur TP4D pada sosialisasi pra konstruksi pada waktu mendatang sebagai upaya preventif.
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
88
IV. Tahap Paska Konstruksi/Pemanfaatan Beberapa masalah yang umum terjadi dalam tahap pemanfaat-an:
Percepatan penghunian sebagai out-come pembangunan Rumah Khusus:
1. Rumah Khusus tidak tepat manfaat atau belum /ter-lambat dihuni sebab
1. Peningkatan kualitas proses penghunian dengan:
a. Serah terima hasil pekerjaan selesai (PHO & FHO) terlambat dilaksanakan;
a. Pengawasan dan pengendalian proses PHO dan FHO baik unsur teknis fungsional Satker PPK maupun struktural Direktorat Rumah Khusus
b. Bangunan rumah khusus tidak segera diselesaikan pada tahun berikutnya;
b. Segera mengidentifikasi unit rumah khusus yang bermasalah sebelum masa pemeliharaan oleh kontraktor selesai (6 bulan setelah PHO)
c. Sumber daya listrik dan air minum belum tersedia; c. Koordinasi dengan instasi terkait dalam fasilitasi sumber daya listrik dan air minum
d. SK calon penghuni dari Bupati/ Walikota belum ada/ di tanda tangani;
d. Koordinasi dalam rangka penerbitan SK Penghunian oleh Bupati/Walikota.
e. Pemda belum bersedia menerima bangunan rumah khusus karena menunggu proses serah terima selesai;
e. Pemantauan ketat proses akhir serah terima aset di tingkat Setjen PUPR
f. Pemda belum siap mengelola rumah khusus karena belum ada bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pembentukan badan pengelola, dan lain-lain;
f. Intensifikasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan rumah khusus kepada OPD/SKPD bidang PUPR oleh Direktorat Rumah Khusus
g. Karena faktor “politis” seperti pergantian kepala daerah akan menyebabkan pergantian calon peneri ma manfaat sehingga perlu proses dan waktu lagi;
g. Memperbaiki mekanisme verifikasi perikatan penghunian agar tidak terjadi ekses akibat pergantian Bupati/ Walikota
h. Jumlah bangunan rumah khusus lebih sedikit dari calon penerima manfaat yang membutuhkan;
h. Mendorong Pemda untuk memfalitasi penyediaan rumah khusus.
i. Terdapat permasalahan yang belum diselesaikan seperti upah pekerja belum dibayarkan meskipun bangunan rumah khusus sudah lama selesai.
i. Pemastian kinerja konsultan supervisi agar selalu cepat menyampaikan peringatan kepada kontraktor pelaksana tentang logistik upah dan bahan.
2. Bangunan rumah khusus yg baru dibangun mengalami kerusakan karena
2. Pencegahan kerusakan paska konstruksi dengan:
a. Tidak segera dihuni sehingga tidak ada yang menjaga terhadap pencurian komponen-komponen bangunan;
a. Pemantauan percepatan proses serah terima terutama sejak PHO/FHO dan memasukkan komponen pengamanannya pada kesepakatan dengan Pemda
b. Karena faktor di luar kemampuan manusia seperti terjadinya bencana alam seperti gempa.
b. Segera dilakukan mitigasi bencana khususnya kerusakan struktur utama bangunan untuk dapat dilakukan retrofit struktural.
5.2. LANGKAH KE DEPAN
Kiranya LAKIP Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas
dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan
bagi peningkatan kinerja Direktorat Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan
Perumahan di masa mendatang. Bagi Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan, LAKIP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan),
Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan),
dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada tahun-tahun mendatang.
Demikian Laporan Kinerja Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Tahun 2018. Semoga penyusunan laporan ini
dapat mewakili dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah
dilakukan, dan semoga laporan capaian kinerja ini dapat menjadi bahan
evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta menjadi landasan dalam
merumuskan dan menentukan arah kebijakan di bidang penyediaan
perumahan pada tahun-tahun mendatang.