• Home

  • Documents

  •  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk...
13

 · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 2:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 3:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 4:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 5:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 6:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 7:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 8:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 9:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 10:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 11:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 12:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh
Page 13:  · dengan tata cara yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak mengisi SPT dalarn bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh

KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30063/1/CHAIDAR... · bukti elektronik dalam hukum perdata belum ditetapkan menjadi

KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30063/1/CHAIDAR... · bukti elektronik dalam hukum perdata belum ditetapkan menjadi

Documents
banten.bpk.go.id · Cara Taksasi (Official Assesment) adalah cara penghitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditetapkan langsung oleh

banten.bpk.go.id · Cara Taksasi (Official Assesment) adalah cara penghitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditetapkan langsung oleh

Documents
Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress · Setiap wajib pajak membayar berdasarkan : ... 5 PAJAK ROKOK - 10% **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah

Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc Isqodrin.wordpress · Setiap wajib pajak membayar berdasarkan : ... 5 PAJAK ROKOK - 10% **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah

Documents
Faktur Pajak Gabungan dan Dokumen Tertentu yang · PDF fileFaktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang Ditetapkan sebagai Faktur Pajak FAKTUR PAJAK 04 seri PPN Faktur

Faktur Pajak Gabungan dan Dokumen Tertentu yang · PDF fileFaktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang Ditetapkan sebagai Faktur Pajak FAKTUR PAJAK 04 seri PPN Faktur

Documents
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ...€¦ · Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun;

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ...€¦ · Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun;

Documents
PAJAK · 2015. 8. 30. · Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak a. Pajak Daerah Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya

PAJAK · 2015. 8. 30. · Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak a. Pajak Daerah Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya

Documents
Penyampaian SPT Elektronik O Direktorat Jenderal Pajak · 2020. 9. 22. · direktorat jenderal pajak bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota

Penyampaian SPT Elektronik O Direktorat Jenderal Pajak · 2020. 9. 22. · direktorat jenderal pajak bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota

Documents
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ELEKTRONIK - amsyong.com · SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ELEKTRONIK [BILLING SYSTEM] Bayar pajak gak harus keluar rumah/kantor !

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ELEKTRONIK - amsyong.com · SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ELEKTRONIK [BILLING SYSTEM] Bayar pajak gak harus keluar rumah/kantor !

Documents
Beranda | Direktorat Jenderal Pajak - 41.PJ... · 2019. 3. 26. · Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dicabut dan dinyatakan

Beranda | Direktorat Jenderal Pajak - 41.PJ... · 2019. 3. 26. · Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dicabut dan dinyatakan

Documents
saburaijuakab.go.id · dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDes. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyetor

saburaijuakab.go.id · dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDes. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyetor

Documents
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN … · objek pajak yang penerimaanya jauh darai target yang telah ditetapkan. (3) Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN … · objek pajak yang penerimaanya jauh darai target yang telah ditetapkan. (3) Penerimaan pajak hotel dan restoran kota Surakarta secara

Documents
bpjsketenagakerjaan.go.idbpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/PERATURAN/... · media elektronik dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan

bpjsketenagakerjaan.go.idbpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/PERATURAN/... · media elektronik dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Documents
PENDAHULUAN D - pustaka.ut.ac.id · pembebasan pajak sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa itu ditetapkan sebagai desa yang bebas pajak dan dibeperdikan rikan kepada ... langsung

PENDAHULUAN D - pustaka.ut.ac.id · pembebasan pajak sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa itu ditetapkan sebagai desa yang bebas pajak dan dibeperdikan rikan kepada ... langsung

Documents
PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN ...repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7298/1/502016077...pajak restoran di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN YANG DITETAPKAN ...repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7298/1/502016077...pajak restoran di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Documents
Penyampaian SPT Elektronik DirektoratJeuderal Pajak

Penyampaian SPT Elektronik DirektoratJeuderal Pajak

Documents
13. "Formulir Gratifikasi 'adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam bentuk elektronik ata non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi. 14. "Laporan Gratifikasi"

13. "Formulir Gratifikasi 'adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam bentuk elektronik ata non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi. 14. "Laporan Gratifikasi"

Documents
23 Insideregulation Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Secured

23 Insideregulation Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Secured

Documents
adalah layanan pembayaran pajak 3 Cara Pembayaran3 …pajak.go.id/sites/default/files/leaflet billing system.pdf · adalah layanan pembayaran pajak secara elektronik yang memudahkan

adalah layanan pembayaran pajak 3 Cara Pembayaran3 …pajak.go.id/sites/default/files/leaflet billing system.pdf · adalah layanan pembayaran pajak secara elektronik yang memudahkan

Documents
Nomor Pokok Wajib Pajak Sistem dan Cara Pemungutan Pajak · PBB Surat Pemberitahuan PajakTerutang/ATM b. ... keterangandan/atau dokumen yang ditetapkan 3. Surat pernyataanyang menyatakan

Nomor Pokok Wajib Pajak Sistem dan Cara Pemungutan Pajak · PBB Surat Pemberitahuan PajakTerutang/ATM b. ... keterangandan/atau dokumen yang ditetapkan 3. Surat pernyataanyang menyatakan

Documents
UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PAJAK HOTEL DI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/131601-T 27553-Analisis pajak-HA.pdf · ANALISIS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BADUNG TESIS ... Ditetapkan

UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PAJAK HOTEL DI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/131601-T 27553-Analisis pajak-HA.pdf · ANALISIS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BADUNG TESIS ... Ditetapkan

Documents
EVALUASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2013 - theprakarsa.orgtheprakarsa.org/.../4-201312-EVALUASI-PENERIMAAN-PAJAK-TAHUN-2013.pdfyang ditetapkan dalam APBN-P 2013, terendah dalam tiga tahun

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2013 - theprakarsa.orgtheprakarsa.org/.../4-201312-EVALUASI-PENERIMAAN-PAJAK-TAHUN-2013.pdfyang ditetapkan dalam APBN-P 2013, terendah dalam tiga tahun

Documents
JANJI TEMU ELEKTRONIK (eAppointment) PAJAK GADAI-i

JANJI TEMU ELEKTRONIK (eAppointment) PAJAK GADAI-i

Documents
- - CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal P@jak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda Nama N pvvp Tahun Pajak Masa

- - CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal P@jak Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda Nama N pvvp Tahun Pajak Masa

Documents
PENGARUH SPPT, SANKSI, PENDAPATAN WAJIB PAJAK …eprints.dinus.ac.id/17167/1/jurnal_15648.pdf · ditetapkan oleh aparat [pajak atau fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat

PENGARUH SPPT, SANKSI, PENDAPATAN WAJIB PAJAK …eprints.dinus.ac.id/17167/1/jurnal_15648.pdf · ditetapkan oleh aparat [pajak atau fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat

Documents
ASPEK HUKUM PERLAKUAN PAJAK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128...ASPEK HUKUM PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK

ASPEK HUKUM PERLAKUAN PAJAK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128...ASPEK HUKUM PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PAJAK …€¦ · Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; b. bahwa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PAJAK …€¦ · Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; b. bahwa

Documents
25 InsideREGULATION Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

25 InsideREGULATION Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Documents
PUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK...PUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA Skripsi Diaajukan

PUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK...PUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA Skripsi Diaajukan

Documents
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEFICIT SPENDINGeprints.ums.ac.id/71576/13/NASKAH PUBLIKASSI-B300.pdf · kebijakan diantaranya: Paket kebijakan pajak untuk barang mewah, pajak untuk elektronik

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEFICIT SPENDINGeprints.ums.ac.id/71576/13/NASKAH PUBLIKASSI-B300.pdf · kebijakan diantaranya: Paket kebijakan pajak untuk barang mewah, pajak untuk elektronik

Documents
peraturan.bkpm.go.id · lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; ... Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam

peraturan.bkpm.go.id · lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; ... Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam

Documents