• Home

  • Documents

  • (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10...
10

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 2: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 3: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 4: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 5: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 6: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 7: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 8: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 9: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak
Page 10: (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebetum Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur pendataan dan pendaftaran wajib pajak

Oknum Dokter Hewan Dituntut Lima Tahun · 2016. 1. 13. · langgar pasal 3 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal

Oknum Dokter Hewan Dituntut Lima Tahun · 2016. 1. 13. · langgar pasal 3 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

Documents
I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

Documents
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … ·  · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … ·  · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal

Documents
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_2005.pdfPasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_2005.pdfPasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Documents
KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

Documents
eE,l-' DisdikporaDalam perkara ini, ter-dakwa dijerat Pasal 3 jo oasal 18 UU No. 31 Tahun i999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke

eE,l-' DisdikporaDalam perkara ini, ter-dakwa dijerat Pasal 3 jo oasal 18 UU No. 31 Tahun i999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke

Documents
PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode

Documents
I R~•berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190731-091552-2811.pdflah pasal 29 UUD 1945 beserta penjelasannya ditambah dengan preambule, ma ka karena itupula apabila diserahkan

I R~•berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190731-091552-2811.pdflah pasal 29 UUD 1945 beserta penjelasannya ditambah dengan preambule, ma ka karena itupula apabila diserahkan

Documents
WALIKOTA YOGYAKARTA - hukum.jogjakota.go.id No 37 Tahun 2016 ttg Petunjuk Pelaksanaan... · berupa Puskesmas, memuat hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan ditambah dengan profil

WALIKOTA YOGYAKARTA - hukum.jogjakota.go.id No 37 Tahun 2016 ttg Petunjuk Pelaksanaan... · berupa Puskesmas, memuat hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan ditambah dengan profil

Documents
ppdb kadisjatim - sman2kediri.sch.idsman2kediri.sch.id/wp-content/uploads/2019/04/ppdb_kadisjatim.pdf · yang diterbitkan minimal 6 butan sebetum pelaksanaan PPDB. ... atau Surat

ppdb kadisjatim - sman2kediri.sch.idsman2kediri.sch.id/wp-content/uploads/2019/04/ppdb_kadisjatim.pdf · yang diterbitkan minimal 6 butan sebetum pelaksanaan PPDB. ... atau Surat

Documents
civitas.uns.ac.id · Web viewDATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN Data Pengamatan No Perlakuan Hasil Pengamatan 1. Memasukkan 10,25ml Anilin ditambah 10,75ml asam asetat anhidrat ditambah

civitas.uns.ac.id · Web viewDATA PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN Data Pengamatan No Perlakuan Hasil Pengamatan 1. Memasukkan 10,25ml Anilin ditambah 10,75ml asam asetat anhidrat ditambah

Documents
3 PEMERASAN DAN PENGANCAMAN.ppt - Fachrizal Afandi · bentuk kedua merupakan delik aduan semua unsur pemerasan (pasal 368 kuhp) dan semua unsur pengancaman (pasal 369 kuhp) ditambah

3 PEMERASAN DAN PENGANCAMAN.ppt - Fachrizal Afandi · bentuk kedua merupakan delik aduan semua unsur pemerasan (pasal 368 kuhp) dan semua unsur pengancaman (pasal 369 kuhp) ditambah

Documents
DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,

DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,

Documents
Subjek Pendidikan Moral ditambah baik

Subjek Pendidikan Moral ditambah baik

Documents
PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

Documents
Laporan Anestesi Lokal Udah Ditambah

Laporan Anestesi Lokal Udah Ditambah

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......2017/11/09  · kebidanan ditambah pendidikan profesi. (4) Program pendidikan setara sarjana kebidanan ditambah pendidikan profesi

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......2017/11/09  · kebidanan ditambah pendidikan profesi. (4) Program pendidikan setara sarjana kebidanan ditambah pendidikan profesi

Documents
peraturan.bpk.go.id€¦ · Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2015. 2. Ketentuan Pasal 25 ditambah ayat (2) dan ayat (3),

peraturan.bpk.go.id€¦ · Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2015. 2. Ketentuan Pasal 25 ditambah ayat (2) dan ayat (3),

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

Documents
APLIKASI PEMBERIAN ROTIFERA YANG DITAMBAH VITAMIN C DENGAN …

APLIKASI PEMBERIAN ROTIFERA YANG DITAMBAH VITAMIN C DENGAN …

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

Documents
PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4(2), dan PPN

Documents
PENGARUH ABU BATANG PISANG DITAMBAH SIKACIM …

PENGARUH ABU BATANG PISANG DITAMBAH SIKACIM …

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

Documents