DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI

DE NGAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, MENTER! HUKUM DAN HAM,

MENTER! KEUANGAN, DAN MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL {RANCANGAN UNDANG·UNDANG TENTANG KEARSIPAN)

Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Rapat Ke Sifat Rapat Deng an

Hari I Tanggal Pukul Tempat Rapat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Anggota

Nama Anggota

2008-2009 IV Rapat Kerja {RAKER)

Terbuka 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 2. Menteri Hukum dan Ham {diwakili) 3. Menteri Keuangan {diwakili) 4. Menteri Pendidikan Nasional {diwakili) Senin, 29 Juni 2009 10.00 WIS - selesai Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. Ill/Gd Nusantara) E. E. Mangindaan, S.IP {Ketua Komisi II DPR RI Dra. Nurani Bodroini/Kabagset Komisi II DPR-RI 1. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Kearsipan; dan 2. Pandangan dan Pendapat Fraksi-Fraksi atas RUU tentang

Kearsipan. 22 dari 52 orang Anggota Komisi II DPR RI 30 orang ljin

Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. E.E. Mangindaan, S.IP (F.PD/Ketua) 2. Ir. Sayuti Asyathri {F·PAN/Wakil Ketua) 3. Ora. Hj. Ida Fauziah (F·KB/Wakil Ketua)

Fraksi Partai Golkar : 4. H. Andiwahab DT. Majokayo, SH, HK 5. H. Abdul Nurhaman, SIP, S.Sos, M.Si

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 6. Ora. Eddy Mihati, M.Si 7. Drs. Soewarno 8. Hj. Tumbu Saraswati, SH 9. Ganjar Pranowo

Fraksi Kebangkitan Bangsa : 18. Drs. H. Saifullah Ma'shum 19. A Ch. Saifuddin Zuhri Alhadi, S.IP 20. Pieter Wona 21. H. M. Khaidir M. Wafa

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 22. Ir. Untung Wahono, M.Si

ARSIP D

PR RI

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi : 10. H. Djuhad Mahja, SH, M.Kn 11. DR. H. Romzi Nihan, S.IP, M.Si 12. Ors. Hadimulyo, M.Sc 13. Ors. H. A. Chozin Chumaidy

Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Partai Bintang Reformasi : 14. Sugiyardi 15. Ors. Barnstein Samuel Tundan

Fraksi Partai Amanat Nasional : Fraksi Partai Damai Sejahtera : 16. H. Hermansyah Nazirun, SH 17. Hj. Nidalia Djohansyah Makki

Anggota yang berhalangan hadir (ljin) : 1. ldrus Marham (F-PG/Wakil Ketua) 2. Ors. Eka Santosa(F-PDIP/Wakil Ketua) 3. Ors. Ferry Mursyidan Baldan 4. Ors. Made Suwendha 5. Ors. H. Sulaeman Effendi 6. Ors. H. Priyo Budi Santoso 7. Mustokoweni Murdi, SH 8. Prof. Ors. H. Rustam E. Tamburaka, MA 9. N. Nehen, S.Pd, MM 10. Hj. Nurhayati Yasin Limpo 11. dr. H. Abdul Gafur 12. DR. Yasona. H. Laoly, SH, MA 13. H. Fachruddin 14. Ir. Sutjipto 15. Ors. Agustinus Clarus

16. Alexander Litaay 17. Ora. Lena Maryana Mukti 18. Tgk. H. Muhammad Yus 19. Bambang Sutjipto Syukur, SH 20. Ignatius Mulyono 21. H.AnwarYunus,SH 22. DR. IR. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. 23. Ors. H. A. M. Fatwa 24. Agus Purnomo, S.IP 25. H. Jazuli Juwaini, MA 26. Ors. Mahfudz Siddiq, M.Si 27. Jamaluddin Karim, SH 28. Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA 29. Ors. Zulhendri Chaniago 30. Pastor Saut M. Hasibuan

KETUA RAPAT/E.E. MANGINDAAN, SIP/F·PD: Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara beserta seluruh

jajarannya. Berikut Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili; Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakili. Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang kami cintai.

Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hari ini atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka tugas konstitusional di bidang legislasi yaitu pembahasan RUU tentang Kearsipan. Kiranya semuanya berada dalam keadaan sehat wal afiat.

Laporan sekretariat telah ditanda tangani 19 orang dari 52. 6 fraksi dari 10 fraksi. Karena belum terpenuhi, izinkan saya buka terlebih dahulu kemudian saya skors berapa menit? 5 menit. Kemudian akan kami lanjutkan. Kami buka selanjutnya kami skors five minutes.

T erima kasih.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.30 WIB UNTUK KEMUDIAN DI SKORS 5 MENIT)

Skors Hrna menit saya cabut. Apakah kita lanjutkan?. Baik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional atau yang mewakili atas kesediaannya memenuhi undang-undang dalam Rapat Kerja hari ini, begitu pula teman-teman Anggota Komisi II DPR RI, kami perlu informasikan bahwa sesuai dengan Surat Presiden No. R.28/PRES/6/2009 tanggal 8 Juni 2009, Pemerintah menyampaikan

ARSIP D

PR RI

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta"ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terucarah kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi II, Para Menteri serta Hadirin yang terhormat. Agenda Rapat Kerja Komisi II pada kesempatan kali ini adalah untuk mendengarkan

Penjelasan Pemerintah dan Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Kearsipan. Setelah mendengarkan dan mencermati Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Kearsipan, dalam mengawali pendapat Fraksi PKS, perkenankan kami menggambarkan urgensi dan nilai strategis arsip bagi sebuah bangsa dalam ungkapan sebagai berikut:

"Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Arsip memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Dunia tanpa kearsipan akan menjadi dunia tanpa ingatan, tanpa kebudayaan, tanpa hak-hak yang sah, tanpa pengertian akar sejarah dan ilmu, serta tanpa indentitas kolektif."

Pimpinan dan Anggota Komisi II, Para Menteri, serta Hadirin yang terhormat. Ungkapan di atas menunjukkan peranan vital arsip bagi sebuah bangsa atau bahkan bagi

sebuah peradaban. Namun sayang, dan harus kita akui dengan jujur, soal arsip ini belum menjadi perhatian serius kita sebagai bangsa. Lemahnya sistem kearsipan di negara kita bukan rahasia lagi. Dari contoh yang paling kecil, masih sering kita jumpai instansi yang kacau dalam menangani arsip-arsipnya sehingga sulit ditemukan, hilang atau lebih parah lagi sengaja dibuang atau dimusnahkan karena tidak memahami kebutuhan arsip. Padahal lemahnya sistem kearsipan diasadari atau tanpa disadari berdampak pada jati diri bangsa dan menunjukkan betap lemahnya sistem manajemen di negara kita.

Oleh karena itu sudah saatnya kita memperhatikan secara serius manajemen dan kelembagaan kearsipan di negara ini. Sudah saatnya kita mengubah paradigma dalam memandang arsip, yaitu sebagai hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara dan bukan sekedar arsip, yaitu sebagai hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara dan bukan sekedar sebagai tumpukan kertas atau material yang berdebu, barang tak berguna, yang tidak perlu mendapatkan perhatian serius.

Pimpinan dan Anggota Komisi II, Para Menteri, serta Hadirin yang terhormat. Pemerintah telah mengambil inisiatif Rancangan Undang-undang tentang Kearsipan

sebagai revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan karena undang-undang ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, khususnya perkembangan dalam ketatanegaraan dan sistem pemerintahan, munculnya berbagai aturan terkait kearsipan, serta perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Fraksi PKS berpendapat bahwa Undang-undang Kearsipan sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus terus dikritisi dan direvisi agar keberadaannya mampu secara maksimal memberikan kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan informasi, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini harus pula didukung oleh kebijakan negara melalui penyiapan SOM kearsipan dan pendanaan yang memadai bagi terwujudnya arsip yang profesional, akurat dan akuntabel.

Atas dasar pandangan tersebut, Fraksi PKS memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap inisiatif Pemerintah dalam mengajukan RUU tentang Kearsipan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS DPR RI, menyatakan SETUJU terhadap RUU Tentang Kearsipan untuk dibahas bersama di Komisi II DPR RI.

Fraksi PKS berharap agar Komisi II DPR RI bersama Pemerintah segera menyusuan agenda dan menetapkan target pembahasan sehingga Pembahasan RUU dapat terlaksana secara efektif dan optimal di akhir masa jabatan DPR DI periode ini.

ARSIP D

PR RI

Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan yang terdiri dari 7 Bab dan 83 Pasal. Pemerintah menugaskan dalam pembahasan RUU tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional baik secara sendiri­sendiri maupun bersama-sama. Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 11 Juni yang lalu menugaskan atau memutuskan kepada Komisi II DPR RI untuk melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah.

Selanjutnya dalam rapat intern Komisi II kami menjadwalkan rencana ini dan lnsya Allah teman-teman berusaha untuk bisa menyelesaikan RUU Kearsipan ini pada masa periode jabatan Komisi DPR kali ini sampai dengan akhir September 2009, insya Allah. Masih lnsya Allah. Semoga kita bisa selesaikan dengan alasan ini revisi dari undang-undang yang ada. yang kedua, secara politis saya kira semuanya mendukung dan ketiga, meskipun waktunya sempit tetapi kita membuat over lapping sambil kita mempelajari tapi teman-teman atau fraksi sudah bisa membuat DIM sehingga pada waktu kita selesai nanti reses, kita langsung pada pembahasan. lni pertimbangan di Rapat Komisi II DPR RI mudah-mudahan ini dapat berjalan. Jadi pada waktu masa reses, harapan saya fraksi sudah membuat DIM sehingga selesai reses kita bicara DIM. Bisa disetujui? Setuju ya.

Masuk pada sebelum kita masuk selesai reses, tapi sudah harus masuk DIM nya. Setuju ya?

(KETOK PALU 1X).

Setuju semua. DIM masuk sebelum selesai reses. Pada akhir reses sehingga pada awal masa sidang pertama nanti kita sudah bisa bicara pembahasan. Setuju?. Saya takut saya ketok nanti ada yang interupsi lagi. Tidak bapak? lnsya Allah.

(KETOK PALU 1X).

Jangan dipolitisir. Maju terus. Baik. Saya ingin tawarkan sekaligus minta persetujuan Rapat Kerja hari ini selain pengantar dari saya, kita akan dengarkan penjelasan pemerintah atas RUU tentang Kearsipan ini kemudian kita lanjutkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Kearsipan. Kemudian akan saya tutup. Rapat kita akhiri pukul 13.00 WIB.

(KETOK PALU 1X).

Kalau disetujui, mempersingkat waktu kami persilahkan penjelasan pemerintah atas RUU ten tang Kearsipan. Kami persilahkan.

MENPAN/T AUFIQ EFFENDI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan para anggota Komisi II DPR RI, serta hadirin yang saya

hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan bimbingannya kita dapat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dalam rangka menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU Kearsipan.

Sesuai dengan Surat Presiden No. R-28 PRES/6/2009, maka Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri HAM, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional secara sendiri maupun bersama-sama akan mewakili Pemerintah.

Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sebagaimana kita ketahui bersama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia berkehendak membangun negara yang bersifat demokratis, sehingga setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi agar mereka menyalurkan aspirasinya dengan benar. Kebebasan mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagai salah satu wujud bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan hal itu perlu diatur dalam Undang-Undang Kearsipan yang mencerminkan asas demokratisasi, baik

ARSIP D

PR RI

dalam hubungan antara individu dengan negara dan hubungan institusional dalam sistem kenegaraan.

Disamping itu, Tujuan Negara sebagaimana tertuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa negara berkehendak mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tujuan negara ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan dan Pemerintahan. Sebagai negara berdaulat, lembaga negara dan badan pemerintahan yang dibentuk ini berjalan dalam pengendalian negara, sehingga seluruh kinerja lembaga negara dan badan pemerintahan harus berorientasi pada tercapainya tujuan negara.

Dalam upaya pengendalian pelaksanaan fungsi kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan agar senantiasa berorientasi ke arah pencapaian tujuan nasional maka setiap gerak langkah kinerja lembaga negara dan badan pemerintahan, harus direkam (recorded) dengan baik dan benar. Perekaman kegiatan secara sistematik, tertib, dan benar - sebagaimana fakta yang ada - akan menciptakan arsip yang lengkap, autentik, dan terpecaya. Arsip yang lengkap, autentik dan terpecaya ini menjadi bahan bukti yang sah dengan akurasi dan obyektivitas tinggi atas pelaksanaan berbagai fungsi kenegaraan, pemerintahan dan pembangunan.

Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI.

Karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kepulauan (archipelago state) menempatkan arsip sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip menggambarkan dan mencerminkan jati diri bangsa dan sekaligus sebagai simpul pemersatu bangsa. Oleh karena itu, disadari atau tidak, arsip telah berada dan bersama­sama dalam setiap kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. Bahkan keberadaan arsip tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Secara esensial, arsip adalah informasi yang terlahir dari setiap kegiatan administratif, namun bukan sekedar informasi yang berfungsi secara administratif. Satu hal mendasar yang membedakan arsip dengan informasi lain adalah bahwa arsip merupakan sumber primer dan mempunyai nilai kebuktian yang sangat diperlukan bagi setiap kehidupan mulai dari orang­perorangan sampai dengan kehidupan negara dan pemerintahan.

Sebagai negara berdaulat, lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan dibentuk dan berjalan dalam pengendalian negara, karena lembaga dan badan tersebut dibentuk untuk menjalankan seluruh fungsi negara. Oleh karena itu sewajarnya apabila seluruh kinerja lembaga negara dan badan pemerintahan harus berorientasi pada tercapainya Tujuan Negara. Dengan pertimabangan seperti itulah maka negara berhak mengatur pengelolaan arsip di setiap lembaga negara dan bad an pemerintah.

Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyusun RUU Kearsipan sebagai pengganti Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsian, antara lain adalah:

a. Dinamika penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan pasca-amandemen Undang­Undang Dasar Tahun 1945, telah membawa implikasi perubahan sistem dan mekanisme administrasi negara yang mengharuskan adanya kedisiplinan dan ketertiban kearsipan guna menyelamatkan sebagai bahan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan melestarian memori kolektif bangsa;

b. Meningkatnya kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, lembaga swasta dan lembaga ilmiah yang memiliki spesifikasi urusan dan berhubungan dengan kepentingan umum telah melahirkan karya inovatif dan berbobot ilmiah yang memiliki peran utama pembentukan kecerdasan bangsa perlu didukung dengan sistem mekanisme kearsipan yang memadai.

c. lntensitas hubungan antarnegara tetangga yang seringkali menimbulkan sengketa batas wilayah memerlukan asas effective occupation yang dibuktikan dengan keberadaan arip yang autentik dan reliabel, bukan sekedar bukti fisik, seperti tanda, patok, tugu atau sungai;

d. Transparansi setiap aktivitas instansi atau lembaga negara dan pemerintahan serta pihak yang menggunakan anggaran negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) akan terwujud melalui pengelolaan arsip yang tercipta dari kegiatan itu.

ARSIP D

PR RI

e. Seluruh dinamika perjalanan bagnsa Indonesia dapat terkomunikasikan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi melalui tersedianya arsip yang benar, tanpa rekayasa, yang dikelola dengan baik dan sistimatis, yang menjadi sumber pembelajaran segenap elemen bangsa.

f. Tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat tentang arti penting arsip yang mempunyai nilai kesejarahan telah menjadikan lembaga kearsipan, baik pusat maupun daerah, memiliki tugas dan kewajiban menyelamatkan dan melestarikan arsip yang diserahkan oleh masyarakat.

g. Sebagai negara yang berpotensi terjadi bencana alam atau bencana lain, prioritas penyelamatan kearsipan mutlah diperlukan setelah penanggulangan terhadap penanganan manusia dan harta benda yang keberadaannya sangat tergantung pada faktor administrasi, registrasi, sertifikasi dan sejenisnya.

h. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 hanya menekankan pada penyelenggaraan arsip statis, belum memberikan landasan untuk pengelolaan arsip dinamis yang secara langsung berfungsi dalam penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menyebabkan bukti penyelenggaraan administrasi dan pembangunan menjadi tidak terselamatkan;

i. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1971 memiliki substansi yang tidak sesuai dengan keadaan masa kini, karena bersifat sentralistik dan bertentangan dengan nuansa desentralisasi;

j. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1971 memiliki tujuan hanya untuk kepentingan pemerintah. Pengabaikan peran serta masyarakat dan kegunaan arsip bagi masyarakat, mengakibatkan pengkerdilan fungsi arsip yang sesungguhnya.

k. Penyelenggaraan administrasi dan kehidupan kebangsaan telah mengalami perubahan yang luar biasa dari yang bersifat manual menjadi bersifat otomatik dan elektronis. Aktivitas organisasi atau individu . yang dilakukan secara elektronik menghasilkan arsip elektronik yang harus diatur secara jelas oleh negara, sehingga hak-hak warga negara tetap terjamin dengan aman;

I. Terjadinya banyak kasus hukum (sengketa tanah, sengketa perbatasan wilayah, warisan, dan lain-lain) di kalangan masyarakat meningkatkan kesadaran intelektual akan pentingnya kedisiplinan dan ketertiban kearsipan yang dapat menjamin hak-hak keperdataan, keamanan serta perlindungan hukum.

m. Sistem kearsipan dalam tataran teoritis dan praktis yang telah berlangsung dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 belum mampu menjamin arsip dapat berfungsi maksimal.

Adapun alasan yang dijadikan dasar penyusunan RUU Kearsipan sebagai pengganti Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1971 adalah sebagai berikut:

1. Alasan Filosofis a. Arsip sebagai memori kolektif adalah pusat ingatan bangsa yang dapat menjadi

kekuatan sentrifugal pemersatu bangsa; b. Arsip sebagai bukti akukntabilitas kinerja pejabat dan organisasi adalah landasan

substansial menuju pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis; c. Arsip sebagai pembentuk hak dan kewajiban institusi negara dan warga negara

adalah dasar pembentukan negara kesejahteraan (welfare state).

2. Alasan Sosiologis a. Secara empiris arsip dinamis dibutuhkan oleh individu atau organisasi dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, demikian pula arsip statis dibutuhkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa serta seabgai sumber penelitian;

b. Orientasi tujuan kearsipan yang hanya untuk kepentingan pemerintah merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat yang berkaibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

c. Arsip sebagai sumber kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya bangsa membutuhkan teori dan metodologi yang dapat berkaselerasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

ARSIP D

PR RI

3. Alasan Yuridis a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sudah tidak harmonis lagi/disharmoni dengan

undang-undang lain yang terkait; b. Beberapa substansi materi dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1971, misalnya PP 34 Tahun 1979, seharusnya masuk dalam materi undang­undang sehingga memiliki daya atur yang lebih kuat;

c. Perlu pengaturan yang lebih detail dan jelas untuk mengurangi ambiguitas.

Dari kerangka tersebut, konstruksi undang-undang yang dipersiapkan, dibangun dalam suatu paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sehingga diharapkan hasil dari pengaturan ini di masa depan akan memperoleh manfaat tumbuhnya;

a. Rasa aman dan saling kepercayaan antar masyarakat dan negara yang dilakukan melalui kelembagaan arsip;

b. Kepercayaan atas pengelolaan kenegaraan dan pemerintahan karena tercipta arsip yang mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas;

c. Jaminan bagi setiap kepentingan publik karena terlindungi melalui mekanisme kearsipan yang mampu menjaga rekaman yang berkaitan dengan status sosial, mulai dari akta kelahiran sampai dengan sertifikasi pendidikan, maupun perlindungan atas hak kepemililkan tanah dan hak kebendaan lainnya;

d. Kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara karena tercipta arsip atau dokumen yang memiliki akurasi data dan otensitas;

e. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum karena tercipta arsip yang mampu mewujudkan pelayanan sebagaimana diharapkan publik.

Guna mewujudkan konsepsi kearsipan dengan pendekatan paradigma sebagaimana kami sampaikan diatas, penyusunan rancangan undang-undang tentang kearsipan dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikut sertakan semua instansi pemerintah, antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, Departemen Komunikasi dan lnformasi, Sekretariat Negara, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Sandi Negara, dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI

Selama ini masyarakat memahami arsip sebagai naskah-naskah yang khususnya berbentuk kertas, namun sesungguhnya hakikat dan konsep arsip telah mengalami perubahan paradigma. Sesuai dengan perkembangan paradigma tersebut, arsip merupakan informasi terekam danlatau direkam atau dokumen dalam berbagai bentuk dan media, seperti kertas, audio visual, komputer atau e/ektronik, dan sebagainya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima o/eh Jembaga negara, Jembaga pemerintah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Pengertian Arsip dalam RUU ini mengacu pada rumusan beberapa referensi publikasi internasional, yakni ISO 15489 mengenai Records Management dan International Council on Archieves, pendapat-pendapat para pakar kearsipan internasional mengenai hakikat dan fungsi arsip.

Demikian juga, istilah-istilah dalam RUU ini dirumuskan dengan mempertimbangkan konsep ataupun peristilahan yang terdapat dalam Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan informasi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara norma-norma yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Disamping itu, tidak kalah pentingnya, definisi di atas juga pertimbangan nilai kemanfaatan arsip bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

ARSIP D

PR RI

Selanjutnya, secara garis besar RUU Kearsipan memuat substansi sebagai berikut: a. Tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan

Tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan (Pasal 4 s/d Pasal 22) mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan (Pasal 5).

b. Pengelolaan arsip dinamis Pengelolaan arsip dinamis yang dimaksudkan meliputi: penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arisp; dan penyusutan arsip.

c. Pengelolaan arsip statis Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi: akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis.

d. Organisasi profesi Arsiparis dan peran serta masyarakat dalam kearsipan Organisasi profesi Arsiparis dan peran serta masyarakat dalam kearsipan (Pasal 65-73). Penyelenggaraan kearsipan haruslah didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Oleh karena itu, RUU ini mengatur masalah organisasi profesi Arsiparis dalam satu bab tersendiri. Untuk memperkuat pengembangan kapasitas Arsiparis, perlu pengaturan mengenai pembentukan organisasi profesi Arsiparis, pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta pentingnya perumusan Kode Etik Arsiparis.

e. Sanksi administrasi Sanksi administrasi dikenakan terhadap beberapa pelanggaran, antara lain terhadap Lembaga Pencipta Arsip yang tidak mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat dan Lembaga Pencipta Arsip yang tidak menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip. Sanksi adminstrasi yang dituangkan dalam RUU ini dapat berupa peringatan lisan; dan peringantan tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Ketentuan pidana Mengingat kejahatan Arsip sudah menimbulkan kerugian dan bahaya bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maka uraian mengenai tujuan politik kriminal serta penentuan jenis dan unsur sanksi pidana untuk suatu tindakan pidana, dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan kearsipan.

Ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kearsipan ini diberlakukan terhadap setiap orang yang: • Memiliki arsip tanpa hak; • Menyimpan dan menyebarluakan informasi arsip tanpa hak; • Memusnahkan arsip dengan cara melawan hukum; • Mengekspor arsip kewenangan luar wilayah negara; • Membocorkan arsip yang masih dalam status rahasia untuk diakses publik; • Memberikan arsip yang masih dalam status rahasia kepada pihak yang tidak

berwenang; • Dan lain-lain sepanjang dimungkinkan.

Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI,

Akhirnya, atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur Pimpinand an Anggota Dewan yang terhormat atas kerja sama yang baik selama ini, dan semoga hubungan baik ini senantiasa terjaga dan terpelihara bahkan lebih meningkat di masa yang akan datang.

ARSIP D

PR RI

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rancangan Undang­Undang tentang Kearsipan, untuk dapat kiranya mendapat pertimbangan dari Anggota Dewan yang terhormat dalam melakukan pembahasan bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semoga Allah senantiasa menuntun dan meridhoi seluruh langkah kita dalam upaya meningkatkan peran kearsipan dalam rangka mempupuk persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sekian dan terima kasih. Wassa/amu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n Pemerintah Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara,

T AUFIQ EFFENDI

KETUA RAPAT: Terima kasih. Pemerintah telah menyampaikan penjelasannya sesuai dengan jadwal kami lanjutkan saja

yah, mari kita dengarkan pandangan dan pendapat fraksi atas RUU tentang Kearsipan tersebut. Pendapat dan Pandangan Fraksi mulai dari Fraksi Partai Golkar kami persilahkan.

H. ANDIWAHAB OT. MAJOKAYO, SH, HK/F-PG:

PENDAPAT FRAKSI GOLONGAN KARY A DPR-RI

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG KEARSIPAN

DISAMPAIKAN oleh H. Andiwahab OT Majokayo, SM Hk. Anggota DPR RI Nomor A-432

Assalaamualaikum Warachamutullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua

Yang Terhormat Saudara Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI, Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI, Yang Terhormat Saudara Menteri Pendidikan Nasional RI, Yang Terhormat Saudara Pimpinan Rapat Komisi II DPR-RI, Yang Terhormat Para Anggota Komisi II DPR-RI, dan hadirin yang saya muliakan

Mengawali pendapat fraksi ini, kami ingin mengajak kita sekalian, untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI dalam keadaan sehat, sejahtera lahir dan batin.

Selanjutnya perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat mengenai RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN.

Untuk kepentingan pertanggungjawaban nasional kepada generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada khususnya, baik mengenal masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Penyelematan bahan-bahan bukti tersebut merupakan masalah yang termasuk bidang Kearsipan dalam arti yang seluas-luasnya.

ARSIP D

PR RI

Dewasa ini, informasi menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Salah satu sumber informasi panting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip. Sebagai rekaman informasi dari seluruh aktivitas dan sejarah bangsa, arsip berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, bukti eksistensi organisasi dan untuk kepentingan bangsa yang lainnya. Berdasarkan fungsi arsip yang sangat penting tersebut, maka Fraksi Golkar memandang panting adanya manajemen atau pengelolaan arsip yang baik sejak penciptaan sampai dengan penyusutan.

Fraksi Partai Golkar berpendapat dengan penguasaan dasar kearsipan, perkembangan teknologi informasi tidak akan meredusir peran kearsipan bahkan seharusnya justru menunjang pengembangannya. Perkembangan tekonologi informasi tersebut merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. lmbas dari perkembangan tersebut menyeruak ke segala bidang termasuk kearsipan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan perlu direvisi mengikuti jiwa dan semangat zaman.

Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Menteri dan Rekan-Rekan yang kami muliakan

RUU tentang Kearsipan yang disampaikan Pemerintah beserta Penjelasannya, diposisikan oleh Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari upaya untuk membuat pengaturan kearsipan nasional secara keseluruhan.

Bagi Fraksi Partai Golkar membahasa RUU ini tidak saja dipahami sebagai pelaksanaan fungsi legislasi semata, akan tetapi merupakan upaya bersama dengan fraksi-fraksi lain dan pemerintah dalam membangun sistem kearsipan nasional pad masa mendatang di atas landasarn hukum yang komprehensif sebagai sebuah bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya.

Berkaitan dengan susbtansi pokok RUU tentang Keasipan ini, setelah mendengarkan penjelasan dna mempelajari draft yang disampaikan oleh Pemerintah, maka Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RUU Kearsipan ini merupakan upaya untuk mewujudkan ketersediaan arsip bagi pemenuhan kebutuhan publik dan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan.

Terhadap keseluruhan penjelasan dan keterangan serta naskah RUU tentang Kearsipan maka Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar fungsi kearsipan benar-benar bisa diwujudkan yakni kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban/akuntabilitas nasional. rekaman budaya nasional sebagai memori kolketir dan prestasi intelektual bangsa, dan bukti sejarah.

Disamping itu, supaya undang-undang ini tidak tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, maka FPG berharap agar dalam pembahasannya disinkronkan dan diharmoniskan dengan undang-undang terkait seperti undang-undang perpustakaan dan Undang-undang yang terkait lainnya.

Akhirnya Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang mendalam terhadap Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atas rampungnya naskah RUU tentang Kearsipan ini. Fraksi Partai Golkar bersama Fraksi-fraksi lainnya akan berusaha semaksimal mungkin di dalam membahas RUU ini.

Pimpinan Rapat Komisi II DPR RI, Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Pendidikan Nasional, Para Anggota Komisi II DPR RI, dan hadirin yang kami muliakan

Atas dasar pandangan dan catatan tersebut di muka, mengingat pentingnya Undang­undang yang mengatur tentang Keistimewaan Yogyakarta, maka Fraksi Partai Golkar dengan mengucap Bismilahirrahmanirrahim, menyatakan setuju dan siap untuk membahas RUU tentang Kearsipan.

ARSIP D

PR RI

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan Iman dan mencurahkan Rahmat dan Hidayah­Nya kepada kita semua dan di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Jakarta, 29 Juni 2009

Pimpinan Komisi II Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI

Prof. Ors. H. Rustam E Tamburaka, MA. Ph.D Wakil Ketua

KETUA RAPAT: Kami ucapkan terima kasih pak Andi Wahab Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, mari kita

dengarkan selanjutnya pandangan dan pendapat Fraksi PDIP, juru bicara lbu Tumbu kami persilahkan.

HJ. TUMBU SARASWATI, SH/F-PDIP:

KEARSIPAN

PANDANGAN DAN PENDAPAT FRAKSI PART Al DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG

Disampaikan Oleh : Hj.Tumbu Saraswati, SH Anggota Nomor : A-383

Assalamualaikum Warrahamatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Merdekal!!

Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Yang Terhormati Saudara Menteri yang mewakili pemerintah beserta jajarannya, Dan hadirin sekalian.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, segenap masyarakat Bangsa Indonesia, terlebih lain bagi kita Anggota Komisi II DPR RI, sehingga pada hari ini dapat bertemu, dengan agenda penyampaian Pandangan dan Pendapat Fraksi, atas RUU tentang Kearsipan.

Fraksi PDIP Perjuangan DPR RI menyampaikan sambutan baik dan hangat, terhadap upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan, terhadap hal-hal yang berkenaan dengan masalah kearsipan. Fraksi POI Perjuangan DPR RI melihat, dengan diajukannya RUU Kearsipan, merupakan upaya untuk memberikan dasar hukum yang kuat, dalam menata kembali persoalan kearsipan, untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman yang terus berubah secara dinamis, sehingga arsip sebagai sumber informasi harus dan akan terus dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan.

ARSIP D

PR RI

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II, Saudara Menteri Beserta hadirin yang

berbahagia, Juga disadari bahwa, ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan,

masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri, dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundangan terkait, khususnya yang terbit belakangan, yang menjamin akses publik, terutama untuk mendapatkan pelayanan dibidang data dan informasi.

Selain sebagai dasar hukum yang kuat dalam suatu pengaturan yang terintegrasi, penyusunan RUU Kearsipan juga dirasakan penting. Yakni sebagai salah satu upaya, untuk mewujudkan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD RI 1945: "Melindungai segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, arsip adalah bagian dari identitas bangsa, yang dapat berguna sebagai saran penyelematan wilayah negara serta mampu berperan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Oleh karena itu, perlu diselamatkan bukti penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan kebangsaan yang terekam dalam arsip, sehingga dapat bemakna sebagai simpul pemersatu bangsa, dan menjadi bagian dari identitas bangsa.

Keadaan tersebut dapat dicapai hanya melalui tata pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintahan yang bersih (Clean Governance), serta pemerintahan yang kuat (Strong Governance), yang didukung oleh administrasi publik yang handal, yakni melakukan pengelolaan kearsipan yang baik, rapi dan benar. Tanpa arsip, tidak ada aturan hukum dan akuntabilitas. Kekacauan sistem penyimpanan arsip, akan mengantarkan kepada sulitnya mencari pertanggungjawaban, terhadap suatu tindakan, serta meminta pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan.

Indonesia dengan kekayaan alam, sejarah dan budaya, serta jumlah penduduk yang besar, masih ketinggalan dalam tata-pamong informasi, yang berbasis pada manajemen arsip yang baik. Kasus "hilangnya" naskah asli Supersemar, sebagai salah satu mata rantai sejarah perjalanan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia, atau pernah memiliki pulai Sipadan dan Ligitan, tapi karena salah satu faktornya, yakni arsip yang memperkuat kepemilikan pulau tersebut kurang kuat, akhirnya Mahkamah lnternasional (International Court of Justice), memutuskan bahwa kepemilikan kedaulatan atas Pulau Sipadan-Ligitan lepas dari pangkuan.

Dua contoh kasus tersebut, harus menjadi pelajaran berharga, bahwa arsip adalah vital pada semua aspek proses pemerintahan dan kedaulatan suatu negara.

Tidaklah berlebihan apabila dikatakan, bahwa dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. la merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara, dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaan suatu bangsa, dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya. Pemerintah tanpa arsip, ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Dunia tanpa arsip akan menjadi dunia tanpa ingatan, tanpa kebudayaan, tanpa hak-hak yang sah, tanpa pengertian dan akar sejarah dan ilmu, serta tanpa identitas kolektif.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II, Saudara Menteri Beserta hadirin yang

berbahagia, Mendasarkan pada hal-hal diatas, Fraksi POI Perjuangan DPR RI menyatakan

mendukung usulan untuk melakukan pembahasan terhadap RUU, dengan berbagai klausul pengaturan, yakni: cakupan keberadaan arsip yang perlu diperluas, mengingat adanya perubahan sistem administrasi, hukum dan tenologi, bentuk baru badan pemerintahan, undang-undang lnformasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE) dan undang-undang Kebebasan lnformasi Publik (KIP} keduanya tercakup dalam keberadaan arsip elektronik; Terselenggaranya manajemen arsip yang efektif di semua lembaga, atau badan pemerintahan dan swasta; Terciptanya standar dan petunjuk pengelolaan yang wajib dilaksanakan; Terbukanya akses yang lebih luas terhadap informasi pada arsip; Terbentuknya aturan mengenai disposal yaitu transfer pengawasan arsip, penyimpanan, perkembangan, pemusnahan dan penarikan arsip: Kejelasan kewenangan instansi pengelola Arsip Nasional, serta kemungkinan pembentukan Semacam Dewan Arsip Nasional; dan

ARSIP D

PR RI

Tersedianya hak publik untuk melakukan inspeksi dan komentar, mengenai kewenangan pengelola

kearsipan. Dengan menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu dan memori kolektif bangsa,

keseluruhan substansi materi tersebut, disusun untuk menjadi standar baku kebijakan kearsipan secara nasional, tanpa mengesampingkan potensi keberagaman daerah, yang diperlukan untuk pelaksanaan kearsipan di daerah, berdasar kewenangan otonomi yang dimiliki.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II, Saudara Menteri ..... Beserta hadirin yang

berbahagia, Demikian Pandangan dan Pendapat Fraksi PDIP Perjuangan DPR-RI atas RUU tentang

Kearsipan. Fraksi POI Perjuangan DPR RI siap untuk melakukan pembahasan dan diskusi lebih lanjut berkaitan dengan RUU tersebut.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Om Santi Santi Santi Om Merdeka I

PIMPINAN FRAKSI

Jakarta, 29 Juni 2009

PART Al DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

T JAHJO KUMOLO A-340

SEKRET ARIS,

BAMBANG WURYANTO A-344

KETUA RAPAT: Terima kasih lbu Tumbu, kita lanjutkan juru bicara dari Fraksi PPP.

DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY/F-PPP:

PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG KEARSIPAN

Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi II DPR-RI, 29 Juni 2009 Oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR-RI : Ors. H.A. Chozin Chumaidy Anggota Nomor ; A-38

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II, Yang terhormat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Yang terhormat Menteri Keuangan RI, Yang terhormat Menteri Pendidikan Nasional RI, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI, Yang terhormati rekan-rekan Anggota Komisi II, dan hadirian sekalian yang berbahagia.

ARSIP D

PR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II untuk menjalankan tugas konstitusional memulai pembahasan RUU Kearsipan dan keadaan sehat walaftat. Selanjutnya sholat teriring salam kita haturkan keharibaan junjungan alam rasul akhir zaman Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa setia menjalankan seluruh sunnahnya, hingga kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari.

Rapat Kerja Komisi II yang terhormat, Setelah mengikuti penjelasan Pemerintah yang menghantarkan disampaikannya RUU

tentang Kearsipan, FPPP menyambut baik diajukannya RUU Kearsipan yang terdiri atas VII Bab dan 83 pasal selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan pandangan dan pendapat FPPP sebagai

berikut: 1. Arsip Merupakan memori kolektif, dan dalam konteks nasional menjadi pusat ingatan

bangsa, karena itu arsip mampu menjadi kekuatan sentrifugal pemersatu bangsa. Arsip menjadi milik komunitasnya dan bagi kita bangsa Indonesia, maka arsip merupakan warna dan "identitas bangsa" dan dalam konteks budaya kehidupan masyarakat, maka arsip menjadi bagian dari warisan budaya bangsa. Pandangan dan persepsi tentang arsip seperti ini, harus kita letakkan sebagai dasar awal dalam membahas RUU kearsipan, agar kita betul-betul menempatkan arsip pada posisi yang sangat penting dan strategis: tidak hanya dalam kaitan administrasi Pemerintahan semata, tapi juga dalam tata hubungan antar negara dan antara bangsa. Banyak masyarakat yang masih salah memahami (keliru) tentang arsip, bahkan cenderung arsip dimaknai sebagai sesuatu barang yang sudah tidak diperlukan lagi, seperti ungkapan "arsipkan saja", untuk suatu barang/sunat yang sudah tidak berguna atau tidak dipergunakan lagi.

2. Dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan negara kesatuan RI, arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang berguma sebagai sarana penyelematan wilayah

negara. Konflik-konflik perbatasan wilayah dengan negara tetangga, dapat dihindari manakala kita memiliki data yang akurat dan sistem kearsipan yang baik: khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan pemerintahan. Kasus pulau Sipadan dan Ligitan dan saat in persoalan Blok Ambalat, semakin menyadarkan kita betapa kita harus lebih serius lagi mendata batas-batas kewilayahan Negara dan menyelamatkan arsip nasional yang berkaitan dengan kewilayahaan negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mencermati bahwa dinamika perkembangan masyarakat yang semakin well informed membutuhkan pelayanan yang lebih baik dari penyelenggara pemerintahan negara. Ketersediaan arsip yang mudah diakses, eftsien, cepat dan akurat terutama dalam bentuk media elektronik semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan tekonologi informasi yang sangat progresif dan semakin terjangkau oleh masyarakat, harus dijawab dengan semakin meningkatkan kemampuan pengelolaan kearsipan nasional baik secara kelembagaan, sumber daya manusia maupun teknologi informasi kearsipan. Esensi dari kearsipan adalah informasi, keunggulan dari arsip sebagai suatu informasi adalah bahwa arsip memiliki nilai kebuktian. Dengan telah lahirnya undang-undang tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (ET), diperlukan kesepahaman kita agar ketentuan tentang arsip juga mengatur transaksi elektronik sebagai pembuatan hukum baru yang memiliki nilai kebuktian hukum dan barangkali dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk arsip. Hal ini harus diatur dalam Undang-undang Kearsipan.

4. Oalam penyelenggaran pemerintahan negara yang semakin kompleks dan dinamis serta diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, menuntut dilakukannya restrukturisasi organisasi kearsipan nasional dan kejelasan kewenangan pengelolaan arsip daerah maupun nasional. Sistem ogranisasi kearsipan nasional diharapkan

ARSIP D

PR RI

dapat menyajikan arsip yang lengkap dan terpercaya bagi penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah, yang berguna untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan peningkatan efisiensi, serta pelayanan terhadap masyarakat.

5. Kelengkapan arsip menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas lembaga negara dan pemerintah, terutama terkait dengan penghitungan penerimaan negara dan sumbers-sumber penerimaan sangat tergantung pada akurasi data dan otensitas setiap arsip yang ada. Upaya ini dilakukan dalam rangka semakin mempercepat terwujudnya clean government and good governance juga akan menambah kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Pemerintah.

6. Untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan nasional sebagaimana yang diharapkan memerlukan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelembgaan Perguruan Tinggi sebagai salah satu institusi yang kaya akan hasil penelitian dan sebagai lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader bangsa, adalah sangat wajar apabila arsip-arsip Universitas yang mengandung nilai-nilai kesejarahan yang berguna bagi generasi ke generasi diselamatnya, dikelola dengan baik dan dapat disinergikan dengan arsip nasional. Adanya sanksi bagi siapa yang menyalahgunakan pengelolaan dan pemanfaatan arsip baik untuk dirinya sendiri atau pihak lain harus diatur secara tegas, Pengaturan sanksi ini sangat penting agar berbagai ketentuan dalam RUU ini dapat dijalankan secara efektif.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II, Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Yang terhormat Menteri Keuangan RI, Yang terhormat Menteri Pendidikan Nasional RI, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI, Yang terhormat rekan-rekan Anggota Komisi II, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Kami telah mempelajari dengan seksama RUU ini dan telah menginventarisasi berbagai catatan penting yang lnsya Allah akan diajukan dalam bentuk DIM. Selanjutnya Fraksi PPP menyatakan siap melakukan pembahasan atas RUU ini pada tahapan pembicaraan selanjutnya.

Demikianlah Pengantar Musyawarah ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamithariq, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 Juni 2009 Juru Bicara

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ors. H.A. Chozin Chumaidy Nomor Anggota : A-038

ARSIP D

PR RI

DRS. BARNSTEIN SAMUEL TUNDAN/F·PD: Atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita pengemban amanah rakyat, masih dapat

menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota dewan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi­Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari ini.

Fraksi Partai Demokrat senantiasa mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kualitas perundang-undangan kita dalam rangka supaya setiap perundang-undangan kita dalam rangka upaya setiap perundang-undangan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Republiki Indonesia, dan menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Juga setiap perundang-undangan seyogyanya memiliki nilai tambah bagi penguatan sistem ketatanegraan kita. Oleh karena itu, dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan kelak tidak akan menimbulkan multi tafsir.

Dalam rangka untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita cita-citakan {seperti yang tersebut diatas), maka taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar diupayakan yang dapat dimulai dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang benar, dan yang bersih. Dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yang benar, dan yang bersih ini, harus tercipta transparansi kerja dan akuntabilitas kerja. Sedangkan untuk mencipatakan transparansi kerja dan akuntabilitas kerja yang baik dan benar, maka harus tersusun dasn terkelola suatu sistem kearsipan yang

benar.

Oleh karenanya, sistem atau tata kelola kearsipan yang benar, adalah menjadi suatu keharusan. Karena tata kelola kearsipan yang benar, dapat merupakan identitas bangsa.

Sdr. Pimpinan, sdr. Menteri, sdr. Kepala Arsip Nasional, Para Anggota Komisi II DPR RI, dan hadirin yang kami hormati.

Kami memandang bahwa pembahasan tentang RUU Kearsipan ini pada saat ini meski agak terlambat penyampaian untuk pembahasannya di akhir masa jabatan DPR RI ini, tetap paling tidak masih ada keinginan kita di akhir masa jabatan kita ini untuk tetap setia melaksanakan salah satu tugas ktia sebagai anggota DPR RI di bidang legislasi. Karena itu, meski pembahasan ini tidak dapat diputuskan pada akhir masa jabatan kita, kita harus tetap cermat membahas RUU ini berdasarkan Undang-Undang tentang Kearsipan yang telah ada.

Masalah kearsipan pada saat ini adalah masalah yang cukup strategis, karena kearsipan merupakan dokumen atau data yang maha penting yang harus terpelihara dengan baik. Pengertian terpelihara dengan baik mengandung makna bahwa kearsipan harus direncanakan untuk tersusun dan tertata dengan benar dan baik berdasarkan kategori-kategori atau jenis-jenis

data.

Jika kita ingin menata maupun menyusun kearsipan dengan baik, maka perlu sarana dan prasarana penunjang kearsipan. Sarana dan prasarana ini, sangat panting bagi upaya kita mencari dokumen maupun data yang sekalipun telah berusia lama. Harus diakui, selama ini, di lapangan, kita kesulitan untuk mendapatkan data atau dokumen-dokumen yang telah berusia lama, padahal data atau dokumen-dokumen yang telah berusia lama, padahal data atau dokumen-dokumen tersebut adalah bukti atau fakta yang sebenarnya yang maha penting yang seharusnya mendapat perlindungan yang baik dan benar.

Selain sarana dan pra sarana seperti tersebut di atas, maka perlindungan terhadap data maupun dokumen-dokumen {kearsipan), yang perlu menjadi sorotan kita adalah lembaga maupun institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kearsipan baik untuk tingkat nasional

maupun untuk tingkat lokal.

Kita harus dapat memperkuat kerja lembaga atau institusi kearsipan kita yang bukan saja sebagai tempat penyimpanan data atau dokumen, tetapi lebih dari itu, lembaga atau institusi itu

ARSIP D

PR RI

harus mampu memberikan layanan informasi yang benar dan akurat berdasarkan fakta-fakta

sejarah.

Oleh karena kearsipan menyangkut kepada data atau dokumen fakta-fakta, maka seyogyanya kearsipan dilepaskan dari kepentingan politis. Kelak kita tidak mengingingkan adanya pengaburan sejarah oleh karena pengelolaan kearsipan yang dimasuki oleh ranah politik seperti pada kasus data Supersemar yang asli, yang sampai dengan saat ini belum dapat terjawab, dan juga data-data sejarah bangsa Indonesia lainnya atau arsip kenegaraan yang masih menjadi tanda tanya bagi kita semua.

Sdr. Pimpinan, Sdr. Menteri, Sdr. Kepala Arsip Nasional, Para Anggota Komisi II DPR RI, dan hadirin yang kami hormati.

Masalah kearsipan ini sangatlah vital oleh karena menjadi tumpuan bagi orang-orang yang ingin mencari keadilan dan kebenaran. Karenanya, pengelolaan dan penataan kearsipan yang baik dan benar menjadi sangat panting.

Dalam kaitan itu, sumber-sumber keuangan bagi penataan dan pengelolaan kearsipan yang baik dan benar harus benar-benar diwujudkan dan pengelolaan keuangannya harus dapat dipertanggung jawabkan. Kelak juga kita tidak menginginkan data atau dokumen-dokumen yang rusak atau terbakar atau apapun namanya yang akhirnya data atau dokumen tidak ada.

Masalah lain adalah, mesti ada sanksi tegas yang harus dikenakan kepada para pelaku yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan maupun merusak data atau dokumen kearsipan. Sanksi yang tegas ini harus menjadi pendidikan dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana penghilangan atau perusakan data atau dokumen kearsipan. Selain itu, sanksi ini secara tidak langsung memberikakn penghormatan kepada data atau dokumen-dokumen yang

baik dan benar.

Hal-hal seperti itulah diantaranya yang harus kita bahas di dalam RUU tentang Kearsipan ini. Karenanya, untuk dan demi memberi keadilan, kenyamanan, dan keamanan bagi kearsipan kita, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui untuk membahas lebih lanjut RUU tentang Kearsipan ini sesuai dengan mekanisme persidangan kita.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Kearsipan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita untuk dapat segera menyelesaikan RUU ini.

Terima kasih pada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Sdr. Menteri, Keapla Arsip Nasional, serta hadirin sekalian atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami.

Wassalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 29 Juni 2009

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Ttd.

DR. SYARIEF HASAN, SE, MM, MBA A-94

Sekretaris,

Ttd.

Ors. WAYAN SUGIANA, MM A-122

ARSIP D

PR RI

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Tundan dari Juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat. Kita lanjutkan juru

bicara Fraksi PAN, lbu Nida.

HJ. NIDALIA DJOHANSYAH MAKKl/F·PAN:

PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI

TERHADAP RUU TENTANG KEARSIPAN

Dibacakan oleh: Hj. Nidaliaa Djohansyah Makki

Assa/amu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Saudara Menteri Pendidikan Nasional yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM yang terhormat,

No. Anggota: A-146

Saudara Menteri Keuangan yang terhormat, Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang terhormat, dan Anggota Dewan yang terhormat;

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita terus dikaruniai kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-

baiknya.

Sidang Dewan yang kami hormati; Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan dalam

hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk informasi dan komunikasi, tentu saja, hal ini berpengaruh sangat signifikan pada pelaksanaan administrasi yang secara langsung berpengaruh juga kepada bidang kearsipan.

Penyelenggaraan negara tidak bisa dilepaskan dari administrasi. Sementara administasi tidak bisa dilepaskan dari arsip. Sebab, kegiatan-kegiatan administrasi selalu membutuhkan dan secara bersamaan juga menghasilkan arsip. Karena itu, keduanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang harus ada secara bersamaan.

Dalam konteks inilah, diperlukan perubahan paradigma mengenai arsip dan kearsipan. Perubahan ini perlu dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Kearsipan sudah tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi zaman. Sebab, dalam undang-undang tersebut, hanya diatur mengenai arsip dalam format tercetak. Sedangkan, saat ini, telah berkembang arsip dalam bentuk non-cetak, yaitu dalam format elektronik. Karena itu, diperlukan undang-undang baru yang berparadigma kontemporer, sehingga mampu secara optimal memberikan kontribusi dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Undang-Undang tentang Kearsipan memiliki arti penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, pemerintahan yang baik harus memenuhi setidaknya lima hal, yaitu efisiensi dalam manajemen sektor publik, akuntabilitas publik, infrastruktur hukum, sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berisi kebijakan, dan transparansi dari berbagai kebijakan. Setidaknya, saat ini, kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (KIP) yang menjadi landasan hukum bagi publik untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dalam beberapa hal juga terkait erat

dengan masalah kearsipan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu dukungan sistem administrasi yang

efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam konteks inilah administrasi dan arsip menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut. Selain itu, secara faktual, arsip

ARSIP D

PR RI

memiliki dua fungsi yang sangat panting, yaitu fugnsi masa depan dan fungsi masa lampau. Dalam konteks fungsi masa depan, arsip menjadi alat persetujuan, nasehat, laporan, harapan, instruksi, perintah, dan pemberitahuan. Sedangkan dalam konteks fungsi masa lampau, arsip dapat menjawab persoalan masa lampau, pertanggungjawaban pemikiran/pengetahuan masa lampau, bukti pelaksanaan kegiatan, serta informasi. Karena itu, urusan arsip membutuhkan manajemen yang baik dan tepat.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Namun, selama ini bidang kearsipan belum memperoleh perhatian yang proporsional sebagai bidang yang memiliki peran strategis. Belum ada kesadaran yang kuat mengenai pentingnya bidang kearsipan. Kesadaran bidang kearsipan baru dipandang sebagai urusan wajib hanya sekedar karena amanat PP 41 Tahun 2007. Paradigma mengenai signifikansi bidang kearsipan belum tertanam dengan baik pada penyelenggara negara. Akibat paradigma yang tidak tepat tersebut, banyak daerah yang tidak memiliki lembaga kearsipan.

Sebelum ada PP 41 Tahun 2007, kearsipan bahkan hanya dipandang sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan. lni terjadi karena arsip hanya dipandang dari aspek fisik, bukan informasi yang ada di dalamnya. Selain itu, organisasi kearsipan yang ada selama ini belum mampu berperan sebagai penggerak dalam pengembangan kearsipan, baik dalam konteks pembinaan, pengembangan, maupun penyelamatan informasi-informasi yang panting bagi negara. Hal ini diperparah dengan minimnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kearsipan dan lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam mengelola arsip.

Undang-Undang tentang Kearsipan ini nantinya harus benar-benar memberikan paradigma mengenai arsip, sehingga arsip tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna, karena dianggap sekedar tumpukan kertas yang menjadi penghasilan tambahan bagi para penunggunya. Undang-Undang ini harus memberikan paradigma baru mengenai arsip sebagai aset yang sangat berguna bagi negara dan bangsa.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, menyetujui RUU tentang Kearsipan ini dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Billahitaufiq wal hidayah. Fatabiq al-khairat. Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Juni 2009

Ttd.

Nidalia Djohansyah Makki No. Anggota: A-146

KETUA RAPAT: Terima kasih lbu Nida, Juru Bicara dari Fraksi PAN. Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa.

ARSIP D

PR RI

A.Ch. SAIFUDIN ZUBRI ALHADI, S.IP/F·KB:

Bismillahirrahmanirrahim.

PENDAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

TERHADAP USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN

Dibacakan oleh juru bicara FKB DPR RI: A.Ch. Saifudin Zubri Alhadi, S.IP Anggota Nomor: A-198

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Rapat, Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan Nasional, Yang terhormat Saudara Kepala Arsip Nasional RI Yang terhormat Anggota Dewan Serta Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas kedewanan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing ummat manusia kewenangan jalan yang benar dan terang benderang.

Pimpinan Rapat Yang kami Hormati,

Dalam era globalisasi, diperlukan kecepatan akses informasi baik dalam jaringan internal maupun eksternal. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang kita hadapi dewasa ini dan di masa yang akan datang, tentu mensyaratkan perubahan paradigma kearsipan, pembaharuan sistem kearsipan dan peningkatan kompetensi SDM.

Faktanya, kearsipan baik di pusat maupun di daerah, saat ini sebagian masih dilakukan secara manual. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya banyak kendala yang dihadapi dengan sistem manual antara lain keterbatasan ruangan penyimpanan arsip, kualitas fisik arsip dan lambatnya atau sulit ditemukan kembali arsip. Sehubungan dengan itu perlu adanya perubahan sistem dan peningkatan kompetensi kearsipan. Modernisasi sistem kearsipan, menurut pendapat kami akan mampu meningkatkan efisienesi dan efektifitas kinerja aparatur. Sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengelolaan administrasi dan membantu memperbaiki kearsipan yang belum tersusun agar sistem pengelolaannya sistematis.

Terdapat 3 (tiga) aspek dalam model sistem kearsipan modern, yakni Prosesnya meliputi unsur penciptaan, kapture, kelasifikasi arsip, keamanan arsip, indentifikasi penyusutan, penyimpanan dan penggunaan. Kedua, terdapat ketentuan yang bersifat fungsional yang meliputi unsur pembuatan dokumen, penciptaan arsip, penilaian, registrasi, klasifikasi, pengaturan, penyimpanan, preservasi, dan penggunaan. Dan ketiga, sarana yang dimiliki meliputi proses bisnis, metadata, klasifikasi keamanan dan akses, sistem penyusunan file, task dan sistem dokumen. Kesemuanya itu dinilai mampu meningkatkan pola kerja yang semua didasarkan pada fisik dokumen menjadi imaging system yaitu pola kerja yang menggunakan citra sebagai bahan

dasar.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang kami Hormati,

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara prinsip, sebuah sistem kearsipan yang baik harus mampu mendokumentasikan secara lengkap dan akurat keseluruh arsip yang ada, sehingga

ARSIP D

PR RI

memungkinkan untuk dapat mengkontrol ketika dilakukannya penyebaran dari lokasi simpanannya, walaupun terjadi perubahan tempat, tetap dapat menjaga keontetikan dan keterpercayaan serta kemanfaatan arsip. Dan tidak kalah pentingnya adalah sistem kearsipan modern mampu memfasilitasi dan melaksanakan keputusan penentuan retensi dan pemusnahan arsip.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sistem kearsipan modern, dalam penerapannya memerlukan political will yang sungguh-sungguh dari semua pimpinan instansi atau lembaga dimana sistem tersebut diterapkan, memerlukan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta memerlukan SDM yang handal.

Dengan sistem yang sedemikian itu, Sistem kearsipan akan mampu memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan administrasi kearsipan baik itu arsip aktif maupun arsip in aktif guna mewujudkan pengelolaan kearsipan yang akuntabel. Sesuatu yang pada akhirnya mampu menjamin dan melindungi hak warga negara untuk mengakses secara mudah semua data yang dibutuhkan, baik untuk kepentingan yang bersifat pribadi, maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi.

Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Akhirnya, dengan mempertimbangkan arti penting dan strategisnya dilakukan reformasi pada regulasi di bidang kearsipan, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan menyetujui RUU tentang Kearsipan ini untuk dibahas pada pembicaraan tingkat pertama. Semoga Allah SWT meridhoi. Amien.

Wal/ahu/ Muwafiq ilaa aqwamith thorieq Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Juni 2009

PIMPINAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

Ora. Hj. Ida Fauziyah Ketua

KETUA RAPAT: Kita lanjutkan Juru Bicara Fraksi PKS.

UNTUNG WAHONO/F·PKS: PENDAPAT FRAKSI

Marwan Ja'far, SH, SE Sekretaris

PART Al KEADILAN SEJAHTERA DPR RI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN

Disampaikan Oleh:Untung Wahono, M.Si Nomor Anggota : a-259

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Serta hadirin yang berbahagia.

ARSIP D

PR RI

Pimpinan dan Anggota Komisi II, Para Menteri, serta Hadirin yang terhormat. Demikian Pendapat Fraksi PKS, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan

kepada kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 Juni 2009 M

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

MAHFUDS SIDDIQ, M.Si No. Angg. : A-265

Sekretaris,

MUSTAFA KAMAL, SS No. Angg. : A-248

KETUA RAPAT: Terima kasih pak Untung, juru bicara Fraksi PKS, selanjutnya saya perlu laporkan bahwa

Fraksi BPD telah menyampaikan kepada kami secara tertulis, beliau juga tidak bisa datang begitu pula laporan dari Fraksi PBR dan Fraksi PDS, mereka sampaikan akan disusulkan dan prinsipnya mendukung untuk dibahas. Dengan demikian maka sepuluh fraksi sudah menyampaikan pandangan dan pendapatnya melalui juru bicaranya pada dasarnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut. Berapa catatan tentunya sudah kami dengar bersama yang jelas arsip ini mempunyai nilai strategis dan harapannya agar kita serius untuk membahas masukan juga, peran serta masyarakat bukan hanya pemerintah termasuk lembaga pendidikan, saran-saran dari beberapa fraksi, menonjolkan transparansi, akuntabel dan ada juga usulan supaya berpikir di zaman modern ini dimanfaatkan tehnologi dan sebagainya, ada yang menyampaikan baik horzontal maupun vertikal, komprehensif, nasional maupun daerah secara lintas sektoral harus mencakup semuanya sehingga benar-benar menjadi lebih strategis, penyimpanan arsip atau data dokumen sesuai tingkatnya ada yang salah diberikan sangsi yang tegas, pelaku-pelaku perusak atau menghilangkan dokumen data juga ada yang menyarankan ini sebagai sarana pendidikan. Oleh karenanya SOM, Kearsipan harus profesional, ketentuan di pasal-pasal ingat hasilnya nanti adalah kearsipan merupakan alat pemersatu dan merupakan memori kolektif. Saran terakhir adalah agenda berikutnya oleh karena semuanya sudah dan saya berikan kesimpulan-kesimpulan sedikit, agenda berikutnya tanggapan pemerintah atas pendapat Fraksi-Fraksi sebagaimana diamanatkan pada pasal 137 ayat 1 Huruf B nanti akan kita agendakan pada Rapat Kerja yang akan datang, waktunya belum nanti kita akan sampaikan agenda berikutnya namun kesepakatan kita jangan paralel sambil menunggu tanggapan pemerintah Komisi II juga sudah mengagendakan RDP, kita dengarkan dari beberapa tenaga ahli, pakar antara lain besok siang karena temyata Paripuma tidak ada sedangkan kami sudah mengundang siang. Jadi besok selamat istirahat dulu pagi sampai siang, siang kalau boleh saya mohon Komisi II hadir dalam RDP dengan Pakar dari UGM dan dari UI. Saya mohon kehadiran teman-teman sekalian untuk besok siang Pukul 14.00 maka agenda sementara kita nanti akan agendakan Rapat Kerja dengan pemerintah tentang tanggapan atas pendapat fraksi.

Kami ucapkan terima kasih bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan HAM yang mewakili, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional yang mewakili dan seluruh anggota Komisi II yang saya cintai.

Kami persilahkan.

MENPAN/T AUFIQ EFFENDI: Pertama kami ucapakan terima kasih satu hal yang menggembirakan bahwa kita terdapat

adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan ekstend terhadap Rancangan Undang-undang ini dan kedua kita sama-sama menyadari bahwa siklus ..... warning mengingatkan kita kembali agar kita siaga dengan arsip ini kita tidak mau kehilangan tongkat dua kali, peristiwa Sipadan dan Ligitan itu pelajaran yang sangat mahal bagi kita karena sesungguhnya kita punya

ARSIP D

PR RI

data-data yang sangat kuat, Sipadan dan Ligitan itu. Kita punya mengenai batas-batas dalam versi Belanda dan Malaysia punya dalam versi lnggris, kita jauh lebih kuat tetapi kelemahan kita dibidang care karena tidak perduli pada pulau-pulau itu. lni kebetulan kita sudah membuat kontens disitu, manusia punya pendataan tentang Penyu, Malaysia punya pendaataan tentang penduduk, punya Mercu Suar, kita punya tindakan-tindakan tetapi tidak dilanjuti, hingga ada bukti-bukti itu. Jadi wajar itu sangat mahal dan tidak boleh terulang lagi.

Kedua, untuk persiapan kedepan kami sudah mengirimkan enam orang leiden untuk belajar Arsip, satu orang Dokter dan lima orang untuk master. Kami sudah mengirim beberapa .................. untuk belajar di tempat-tempat lain. Demikian saya kira kedepan kita harus lebih siap.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Sudah pulang pak yang dari luar pak? Belum, kalau sudah pulang suruh

mereka mengerjakan saja dulu karena ada data komparatifnya. Baik, terima kasih pak Menteri maka syukur alhamdulilah kita sudah mendengarkan

semuanya dan tentu tindak lanjutnya kita seriusi karena semuanya menganggap ini penting dan mempunyai nilai strategis. lzinkan saya tutup Rapat Kerja ini, Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamuaialkum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2009 a. n Ketua Rapat

Sekretaris

ORA. NURANI BODROINI NIP.196007031988032001

ARSIP D

PR RI

secepatnya tetapi kapan-kapan kita minta datang siap-siap untuk kawal ini draft menjadi undang­undang dari Komisi II anggarannya, harus kita berusaha. Setuju yah? Cukup.

Saya kira cukup sekian syukur alhamudilah kita sudah banyak masukan. Saya atas nama seluruh anggota Komisi II menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pakar, nara sumber yang kami kasihi, kami cintai. Kami doakan bapak kembali ke tempat masing-masing selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga tentunya akan diridhoi oleh Tuhan untuk bisa mewujudkan Undang-undang yang lebih baik.

Terima kasih, izinkan saya tutup RDPU ini. Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warrahamatulahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

Jakarta, 29 Juni 2009 a. n Ketua Rapat

Sekretaris

ORA. NURANI BODROINI NIP.196007031988032001

ARSIP D

PR RI