- 1 - BUPATI BADUNG - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_68_2012.pdf · Surat Pemberitahuan Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

- 1 -

BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame erat kaitannya dengan estetika, penataan

ruang disamping merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di

Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

- 2 -

`

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4488);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI

KABUPETEN BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan

Agung Kabupaten Badung.

5. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.

6. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit

Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung.

7 Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkrnalkan,

menganjurkan, memperomosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadapa barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklame.

9. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMBR

adalah Ijin Mendirikan Bangunan Reklame bagi Reklame yang berukuran

di atas 10 m2

(sepuluh meter persegi).

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang.

11. Kawasan Penyelenggaraaan Reklame adalah kawasan yang memungkinkan

penempatan/pemasangan reklame.

12. Kawasan Reklame Kendali Ketat adalah kawasan penyelenggaraan reklame

yang titik lokasi, jenis dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan dengan

batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukuran.

- 3 -

`

BAB II

POLA PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME

Pasal 2

(1) Pola penyebaran perletakan Reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang

terdiri dari :

a. kawasan Penyelenggaraan Reklame;

b. kawasan Reklame Kendali Ketat;

(2) Kawasan Penyelenggaraan Reklame Kendali Ketat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. dari Jalan Sunset Road Barat hingga Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua

(Gerbang BTDC Nusa Dua);

b. dari Patung Ngurah Rai Jalan By Pass Ngurah Rai ke arah Bandara

Ngurah Rai ;

c. sekitar Patung Gatot Kaca Sraya ;

d. sepanjang pantai di Daerah dan penyelenggaraan reklame hanya untuk

event-event tertentu serta dipasang di sekitar tempat event berlangsung;

e. kawasan Catus Pata Desa Mengwi dan Kawasan Taman Ayun; dan

f. seputar Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan akses jalan menuju

Pusat Pemerintahan Daerah.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Reklame

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi :

a. Penyelenggaraan Reklame Non Insidentil;

b. Penyelenggaraan Reklame Insidentil.

(2) Setiap Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki izin Bupati.

Pasal 4

Dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame :

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang berjumlah 1 (satu) buah,

dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 m² (satu koma lima meter

persegi) yang dipasang pada persil atau menempel pada bangunan;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

e. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

f. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin

keselamatan umum;

g. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum

yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

- 4 -

`

h. reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial

tidak untuk mencari keuntungan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 6

m² (enam meter persegi).

Bagian Kedua

Proses Penerbitan Persetujuan Prinsip Reklame

Pasal 5

(1) Permohonan persetujuan prinsip Penyelenggaraan Reklame, diajukan secara

tertulis kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui UPT

dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini, dalam rangkap 2 (dua).

(2) Permohonan persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. photo dan gambar produk yang akan disajikan;

b. surat kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau bangunan;

c. foto copy identitas diri pemohon (KTP);

d. foto copy NPWPD;

e. surat kuasa apabila proses permohonan dikuasakan;

f. foto copy IMB jika Reklame diselenggarakan menempel dan/atau di atas

bangunan;

g. denah lokasi rencana pemasangan Reklame;

h. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00- (enam ribu rupiah);

i. Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) bagi Reklame berukuran di

atas 10 m² (sepuluh meter persegi);

j. gambar konstruksi bangunan Reklame yang ditandatangani oleh

penanggungjawab untuk pengurusan IMBR; dan

k. rencana anggaran biaya pemasangan Reklame.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diisi dengan jelas, benar

dan lengkap diberi tanggal serta ditandatangani oleh pemohon Reklame/produk

atau yang dikuasakan.

Pasal 7

Terhadap permohonan yang benar dan lengkap dilanjutkan dengan pengecekan

lapangan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, dan hasil pengecekan dituangkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan lapangan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan Bupati ini, serta ditandatangani oleh tim.

Pasal 8

(1) Terhadap permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat :

a. menerbitkan surat persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame bagi

permohonan Reklame yang dapat dipertimbangkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

b. menolak permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV Peraturan Bupati ini disertai alasan yang jelas;

(2) Penerbitan keputusan persetujuan prinsip atau penolakan permohonan

disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak

pengecekan lapangan oleh Tim, dan pemohon melengkapi kekurangan-

kekurangan pada saat pengecekan lokasi tersebut.

- 5 -

`

(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak

melengkapi kekurangan-kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi, maka

permohonan dianggap batal.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Kepala Dinas Pendapatan

Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap

dikabulkan.

Pasal 9

(1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a,

bukan sebagai izin penyelenggaraan reklame, tetapi sebagai dasar untuk

permohonan IMBR di Dinas Cipta Karya bagi Reklame yang berukuran di

atas 10 m² (sepuluh meter persegi).

(2) Bagi Reklame yang berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi),

setelah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (1) huruf a, dapat dilanjutkan untuk proses permohonan Izin

Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga

Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)

Pasal 10

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip Penyelenggaraan Reklame sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan

IMBR ke Dinas Cipta Karya beserta kelengkapan persyaratan permohonan

IMBR.

(2) Proses penerbitan IMBR mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 11

Permohonan yang dikecualikan untuk melengkapi IMBR :

a. reklame yang 1 (satu) mukanya berukuran di bawah 10 m² (sepuluh meter

persegi), walaupun apabila dijumlahkan kedua sisi mukanya melebihi dari 10

m² (sepuluh meter persegi).

b. reklame yang menempel/berdiri di atas bangunan yang sudah memiliki IMB.

c. reklame insidentil.

Bagian Keempat

Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 12

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a, dan IMBR yang diterbitkan Dinas Cipta Karya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, pemohon mengajukan permohonan perizinan

penyelenggaraan reklame ke UPT.

(2) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a, petugas melanjutkan proses permohonan perizinan

penyelenggaraan reklame bagi Reklame yang berukuran sampai dengan 10 m²

(sepuluh meter persegi).

- 6 -

`

Pasal 13

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas

Pendapatan Daerah menerbitkan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.

(2) Sebelum diterbitkan izin Penyelenggaraan Reklame, pemohon melampirkan

surat persetujuan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran

Pajak Reklame paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal surat penyataan

dibuat sekaligus akan diterbitkan SKPD sebagai dasar untuk melakukan

pembayaran.

Bagian Kelima

Perpanjangan Izin Reklame

Pasal 14

Setiap perpanjangan izin Reklame, Dinas Pendapatan Daerah akan menerbitkan

Surat Pemberitahuan Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Bupati ini, dan diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum tanggal

jatuh tempo.

Pasal 15

(1) Proses penerbitan izin Reklame perpanjangan, adalah berlaku sebagaimana

proses penerbitan izin Reklame baru, tetapi tidak berlaku untuk IMBR.

(2) Persyaratan untuk izin perpanjangan, pemohon cukup melampirkan copy izin

dan SKPD tahun sebelumnya.

Bagian Keenam

Proses Penerbitan Izin Reklame Insidentil

Pasal 16

Proses penerbitan Izin Reklame Insidentil :

a. mengajukan permohonan melalui UPT;

b. diregister, dicek lokasi, diterbitkan Persetujuan Prinsip, diterbitkan izin

Penyelenggaraan Reklame;

c. diberi Nomor Izin Pemasangan sebelum dipasang.

Bagian Ketujuh

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 17

Izin dibatalkan apabila :

a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena

perubahan tata ruang.

b. keinginan sendiri penyelenggara Reklame.

Pasal 18

(1) Pencabutan Izin Reklame dilakukan apabila :

a. pada Reklame terdapat perubahan antara lain ukuran dan bentuk reklame,

penyajian dan pesan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang

diterbitkan;

- 7 -

`

b. pada saat penyelenggaraan Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat

tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum,

kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;

c. penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik

sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;

d. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan

Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi

kewajiban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan

diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pemilik/pemegang izin belum memenuhi kewajibannya, maka kepada yang

bersangkutan akan dilakukan proses Penertiban Reklame.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 19

(1) Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk

menguji kepatuhan Penyelenggaraan Reklame dalam melaksanakan

kewajibannya.

(3) Kewajiban Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :

a. membayar pajak Reklame;

b. memasang tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan Bupati;

c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame

agar selalu berada dalam keadaan baik;

d. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah

berakhirnya izin dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)

jam; dan

e. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame

yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian Kedua

Penertiban Reklame

Pasal 20

(1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap Reklame terpasang yang :

a. tanpa izin;

b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;

c. tanpa pelunasan pajak.

(2) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah memberikan teguran

tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh)

hari kerja dan disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

- 8 -

`

(3) Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Bupati berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame

beserta bangun-bangunan reklame tanpa ada ganti rugi kepada penyelenggara

reklame yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Bangun-bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lama 14 (empat belas)

hari sejak tanggal pembongkaran.

(5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui,

maka bangun-bangunan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Permohonan izin Reklame yang masuk dan dalam proses sebelum Peraturan

Bupati ini berlaku, proses perizinannya berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Izin Penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan

Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung

Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati

Badung Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung

Nomor 61 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 4 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 4 September 2012

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 62.

`

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2012

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012

TENTANG : PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN

BADUNG.

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP REKLAME

BUPATI BADUNG,

ttd.


Nomor Seri : Mangupura, ................

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip

Kepada

Yth. Bupati Badung

up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/

Sedahan Agung Kab. Badung

di -

Mangupura

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Perusahaan :

4. Alamat :

5. Telepon : Faximile :

Mengajukan permohonan persetujuan prinsip, dengan data sebagai berikut :

1. Judul reklame :

2. Jenis Reklame : Megatron / Videotron, Papan Bercahaya, Papan, Kain/Layar, Tempel /

Sticker, Selebaran, Berjalan / Kendaraan, Udara / Layang, Suara, Film / Slide, Peragaan, dan

Reklame Apung

3. Lokasi :

4. Kelas Jalan : Kelas Utama Kelas I Kelas II

5. Ukuran : Panjang =............m, Lebar = ............m, Jumlah Sisi = ........muka

Luas = ..........m2, Lembar, Lembar Folio, Roll, Satuan, Tiap Kali Siaran,

Tiap Peragaan.

6. Jumlah :

7. Ketinggian :

Berikut ini terlampir copy surat-surat yang diperlukan :

1. Photo dan gambar produk yang akan disajikan

2. Copy identitas pemohon (KTP)

3. Surat Kuasa apabila proses permohonan dikuasakan

4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000

5. Surat kesepakatan dengan pemilik Tanah dan / bangunan (Asli)

6. Copy IMB jika Reklame diselenggarakan menempel dan/atau di atas bangunan

7. Denah lokasi rencana penyelenggaraan reklame.

8. Gambar Konstruksi reklame yang ditandatangani oleh penannggung jawab

9. RAB (rencana anggaran biaya) penyelenggaraan reklame

10. Foto copy NPWPD

11. IMBR bagi Reklame di atas 10 m2

Atas perkenan dan persetujuan yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon

...................................................

Tembusan :

- Arsip

`

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG




BADUNG.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

BUPATI BADUNG,

ttd.


BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bahwa pada hari ini.................Tanggal .................. Tahun ................., Tim Reklame Kabupaten Badung

mengadakan pemeriksaan ke lokasi pemasangan Reklame terhadap permohonan Persetujuan Prinsip dari

......................................, Alamat .................................., Lokasi pemasangan ..........................., Kelurahan/Desa

............................. Kecamatan .......................... dengan hasil sebagai berikut :

I. SARAN TIM REKLAME :

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ...............................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ...............................

II. KESIMPULAN TIM REKLAME

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

NAMA INSTANSI TANDA TANGAN

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894

`

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG




BADUNG.

SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

BUPATI BADUNG,

ttd.


Nomor : Mangupura, ......................

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Prinsip Kepada

Penyelenggaraan Reklame Yth. Pemilik Reklame ...............

............................................... di -

Tempat

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Tim Reklame Kabupaten Badung, maka

terhadap permohonan Saudara dapat disetujui. Persetujuan ini bukan berlaku sebagai Ijin

Reklame, tetapi hanya sebagai dasar untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan Reklame.

Demikian Persetujuan Prinsip ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah /

Sedahan Agung Kabupaten Badung,

NIP.




`

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG




BADUNG.

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

BUPATI BADUNG,

ttd.


Mangupura,

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) gabung K e p a d a

Perihal : Penolakan Yth. Pemilik Reklame........................

di -

Tempat

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh tim Reklame Kabupaten

Badung pada Hari / Tanggal : .............................., maka permohonan saudara tidak dapat kami

pertimbangkan karena: ......................................................................................................................

.................................................................................................................................... .......................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Demikian Surat Penolakan ini disampaikan untuk maklum, dan atas perhatiannya kami

ucapkan terimakasih.

Mangupura,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah /


NIP.




`

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG




BADUNG.

SURAT IZIN REKLAME

BUPATI BADUNG,

ttd.


SURAT IZIN REKLAME

NOMOR :

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Reklame Nomor…… tanggal ……. dan hasil

pemeriksaan Tim Reklame Pemerintah Kabupaten Badung ke Lokasi, permohonan yang

bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN/PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA

1. N a m a : N P W P D :

2. J a b a t a n :

3. Perusahaan :

4. A l a m a t : Kode Pos :

5. Telepon : Faximile :

Untuk memasang Reklame :

1. Isi Reklame :

2. Jenis Reklame :

3. Lokasi :

4. Kelas Jalan :

5. Jumlah :

6. Ukuran : 1. Panjang : m 2. Lebar : m 3. Jumlah Sisi : Muka

4. Luas : m2 5. Tinggi : m

7. Lama Izin :

8. Masa Berlaku : Awal Izin Tanggal……… Akhir Izin Tanggal……..




Dikeluarkan di Mangupura

pada tanggal

a.n. Bupati Badung

Kepala Dinas Pendapatan Daerah/


NIP.

`

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BADUNG




BADUNG.

SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN IZIN REKLAME

BUPATI BADUNG,

ttd.


Mangupura,

Nomor : K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) gabung Yth. Pemilik Reklame ..........

Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan di -

Izin Reklame Tempat

Berdasarkan database reklame pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung, maka dengan ini disampaikan bahwa, reklame saudara :

Isi Reklame :

Jenis :

Lokasi / Jalan :

No. Izin :

Masa berlakunya Izin sampai dengan tanggal :

Untuk itu agar segera memberi konfirmasi kepastian paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa

berlaku izin reklame tersebut berakhir, apakah akan melanjutkan izin reklame tersebut, atau tidak

melanjutkannya. Apabila tidak melanjutkan izin reklame tersebut, agar segera membongkar

sendiri reklame beserta bangun-bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam, terhitung dari saat berakhirmya Izin Reklame.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Mangupura,

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah /

Sedahan Agung Kabupaten Badung

Kepala Bidang Penetapan,

NIP.




Documents

- 1 - BUPATI BADUNG - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_68_2012.pdf · Surat Pemberitahuan Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI