Embed Size (px)
Citation preview
Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumenpost by Arif Poetra Yunar on 9 April 2013
Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen - Menurut pengertian Pasal 1 angka2 UU PK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalammasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhlukhidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali."
Menurut Arif Poetra Yunar Blog, Anda tentu memahami bahwa tidak semua barang setelahmelalui proses produksi akan langsung sampai ke tangan pengguna. Terjadi beberapa kalipengalihan agar suatu barang dapat tiba di tangan konsumen. Biasanya jalur yang dilaluioleh suatu barang adalah:
Produsen > Distributor > Agen > Pengecer > Pengguna
Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konsumen, yakni konsumen antara dankonsumenakhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukanuntuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan pengguna barang adalah konsumenakhir.
Yang dimaksud di dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai Konsumen Cerdas PahamPerlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Karena konsumen akhir memperoleh barangdan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagikepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan KonsumenKonsumen manakah yang ingin dilindungi oleh UU ini? Pengertian Konsumen Menurut UUPerlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:
1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barangdan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasauntuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau untukmemperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara inisama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasakonsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dantidak untuk diperdagangkan kembali.
Konsumen (akhir) inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UU PerlindunganKonsumen tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen dalam UU dan makalah
ini, yang dimaksudkan adalah konsumen akhir. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen(pasal 1 angka 2) sebagai berikut:
Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untukdiperdagangkan.”
Orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami dan bukanbadan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/ataujasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hiduplain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia. Bandingkan dengankerajaan Belanda yang juga memberikan pengertian pada istilah bersamaan(konsument). Pengertian konsumen dalam perundang-undangan Belanda menegaskannya sebagai“een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedriif” (orang alami yangbertindak tidak dalam profesi atau usahanya).
Termasuk pengertian konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ini antara lain adalah:pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelangganatau nasabah, pasien dsb. (perhatikan beda pengetian istilah-istilah ini dalam UUperlindungan konsumen dengan dalam KUHPerdata, KUHPidana., UU No. 5 Tahun 1999 danperaturan perundang-undangan lain yang bersifat umum).
Dan Anda tentu mengetahui bahwa ada dua cara untuk memperoleh barang, yakni:
Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibatdengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukummelalui perjanjian tersebut.
Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumentidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumentidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukanperlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen,dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen.
Lalu muncul pertanyaan, bagaimana bila saya membeli barang, kemudian sayamenghadiahkannya kepada teman saya. Siapakah yang disebut konsumen? Menurut saya yangpatut untuk disebut sebagai konsumen hanyalah penerima hadiah. Sedangkan pemberi hadiahbukan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK. Pemberi hadiah dapat dikatakansebagai konsumen perantara.
Lalu mengapa di ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PK disebutkan “… baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain…”? Ketentuan ini dimaksudkan bila Anda menggunakansuatu barang dan/atau jasa dan bukan hanya Anda yang merasakan manfaatnya, melainkan jugakeluarga Anda, orang lain, dan makhluk hidup lain. Contohnya bila Anda membeli sebuah ACuntuk dipasang di ruang tamu rumah Anda. Tentu bukan hanya Anda yang merasakan hawa sejukdari AC tersebut. Istri/suami, anak, tamu dan hewan peliharaan Anda tentu ikut merasakankesejukan AC tersebut
Maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen adalah:
Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma
Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
Tidak untuk diperdagangkanSemoga informasi Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen ini dapatbermanfaat untuk Anda.
http://arifpoetrayunar.blogspot.com/2013/04/pengertian-konsumen-
menurut-uu.html
Disperindagkop Anambas Sosialisasi UU Konsumen
TAREMPA (HK)- Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan sosialisasi undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen. Kegiatan yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan, Norman tersebut digelar di ruang pertemuan Hotel Tarempa Beach, Selasa (30/4).
Sosialisasi UU Nomor 8 tahun 1999 tersebut disejalankan dengan pembukaan pelatihan konveksi jahit menjahit bagi ibu rumah tangga, serta pelatihan manajeman pengelolaan pasar.Kegiatan tersebut dihadiri puluhan peserta berasal 7 kecamatan di Anambas.
Asisten I Pemkab Anambas, Norman dalam sambutannya berharap agar peserta pelatihan mendapatkan ilmu pengetahuan terhadap sejumlah materi yang diberikan, sesuai dibidangnya masing-masing.
"Terkait sosialisasi tetang UU perlindungan konsumen, diharapkan peserta mampu memahami tentang pentingnya hak-haknya sebagai konsumen terhadap pembelian sejumlah barang kemasan yang terdapat dipasaran, apakah barang tersebut sudah kadaluarasa atau belum," ucap Norman.
Disampaikan, selama ini mungkin sebagian masyarakat belum memahami tentang adanya lebel kadaluarsa yang sudah tertera pada kemasan salah satu produk
RABU, 01 MAY 2013 00:00
makanan.
"Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan peserta mampu memahaminya, kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat sekitarnya," pinta Norman.
Selain itu, Norman juga menyebutkan tentang pentingnya keberadaan Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YPKI) di wilayah ini. Hal dimaksud, guna lebih memberikan pemahaman yang lebih maksimal terhadap pengawasan barang maupun perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan masalah di lapangan,"ucapnya.
Lebih lanjut Norman juga berharap kepada peserta pelatihan konveksi jahit menjahit bagi ibu-ibu rumah tangga, agar bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan keterampilan yang diberikan sebaik-baiknya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari.
"Selama ini mungkin ada dikalangan ibu-ibu rumah tangga, yang hanya sekedar untuk menjahitkan buah baju anaknya saja, diserahkan kepada tukang jahit dengan mengeluarkan sedikit biaya yang seharusnya biaya tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan lain," ungkap Norman.
Menyangkut pelatihan manajeman pengelolaan pasar, asisten I Pemkab Anambas ini menjelaskan tentang kondisi perekonomian masyarakat di Anambas yang daritahun ketahun berdasarkan pantauan serta data yang diterimanya selama ini telah mengalami peningkatan yang berarti.
"Peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, juga sejalan dengan peningkatan manajeman pasar yang baik. Untuk itu, melalui pelatihan ini, peserta setidaknya dapat mengetahui bagaimana cara pengelolaan pasar dalam usahanya sehari-hari," harapnya (nel).
http://www.haluankepri.com/anambas/46045-disperindagkop-anambas-sosialisasi-uu-konsumen.html
PENJELASANATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN
I. UMUMPembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidangperindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasibarang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi danperdaganan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi daninfomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasamelintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang,ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karenakebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhiserta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitasbarang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkankedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen beradapada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraupkeuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, sertapeneraoan perjanjian standar yang merugikan konsumen.Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumenakan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikankonsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkanmenjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat unluk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melaluipembinaan dan pendidikan konsumen.Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelakuusaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntunganyang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangatpotensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidaklangsung.Atas dasar kondisi sebagamana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaankonsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingankonsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secaraefektif di masyarakat;Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan unluk mematikan usahapara pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapatmendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong, lahirnya perusahaan yangtangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yangberkualitas.Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalampelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil danmenengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi ataspelanggarannya.Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu padafilosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunanhukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangkamembangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraanRepublik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukanmerupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen,sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen initelah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen,seperti:
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentana Kesehatan;j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Ataa Undang-undang Hak
Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga kerjaan;t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaanintelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang PerlindunganKonsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentangHak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undangNomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diaturdalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalamUndang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyenaikewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidupserta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yangpada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengandemikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yangmengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah
konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.
Angka 3
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain lain.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional.
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Pasal 2Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
1. Asas rnanfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaatsebesar-besamya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumendan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraanperlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pelaku usaha dilarang rnembeda-bedakan konsurnen dari memberikanpelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barangyang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 8Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat 2
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 3
Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 4
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.
Pasal 9Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Ayat 1
Cukupjelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Cukup jelas
Pasal 17Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 18Ayat 1
Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 19Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 22Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 25Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Pasal 30Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
Ayat 3
Pengawasan silang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan. pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaandalam praktik dunia usaha.
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkansikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wiseconsumerism).
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 35Ayat 1
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 36Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
Huruf e
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.
Pasal 37Cukup jelas
Pasal 38Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanaka tugasnya.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 39Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 40Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Yang dirnaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
Pasal 41Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
Pasal 42Cukup jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44Ayat 1
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dandiakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 45Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihakyang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakanpenyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilanatau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangandengan Undang-undang ini.
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 46Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumenyang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 47Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.
Pasal 48Cukup jelas
Pasal 49Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Pasal 50Cukup jelas
Pasal 51Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 52Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwadalam badan sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 55Cukup jelas
Pasal 56Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Pasal 57Cukup jelas
Pasal 58Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 59Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 60Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 61Cukup jelas
Pasal 62Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 63Cukup jelas
Pasal 64Cukup jelas
Pasal 65Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821
http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/penjelasan_uu_8.htm
