PROSPEK DAN KENDALA

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SECARA TERPADU

(MAKALAH TUGAS HUKUM LINGKUNGAN)

OLEH:

T H O M A S A R I A C I P T A

NPM : 1420011011

PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

PASCA SARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................. 2

BAB I. PENDAHULUAN ........................ 3

BAB II. PEMBAHASAN ........................ 11

BAB III. KESIMPULAN ....................... 31

DAFTAR PUSTAKA ............................ 32

BAB I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya tujuan adanya negara adalah untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat negara yang bersangkutan.

Agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud perlu dilakukan

pembangunan, namun praktek pembangunan yang tampak

cendrung berupa pembangunan ekonomi dan fisik, sementara

dampak dari pembangunan sering diabaikan. Pembangunan

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia untuk

menciptakan keadaan hidup yang lebih baik. Pembangunan

merupakan proses yang pada umumnya direncanakan dengan

sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup

yang lebih baik. 1

Untuk merealisasikan pembangunan pasti memanfaatkan

sumber daya alam sebagai bagian dari sumber daya

1. Soerjono Soekanto. Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan diIndonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, 1976. hal.1.

lingkungan. Pemanfaatan atau eksploitasi terlihat ada

yang berupa pemanfaatan sumber daya alam yang langsung,

dan ada yang melalui proses pengolahan atau pengubahan

bahan mentah menjadi bahan jadi serta menghasilkan

benda-benda atau barang konsumsi yang bisa digunakan

untuk pemenuhan kehidupan manusia yang mempunyai nilai

ekonomis.

Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi

akan menimbulkan dua macam akibat yaitu disatu pihak

memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa

tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian, dilain

pihak terdapat dampak negatif bagi kehidupan manusia yang

berupa pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya

alam. Pencemaran lingkungan menyebabkan timbulnya

gangguan kesehatan dan kurang nyamannya kehidupan.

Sedangkan berkurangnya persedian sumber daya alam akan

mengurangi kemudahan dalam penyedian barang dan jasa bagi

pemenuhan kebutuhan manusia.2

2 . M. Suparmoko. Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. SuatuPendekatan Teoritis. Penerbit BPFE Yokyakarta. 1997. hal. 17.

Kemajuan pesat yang telah dicapai dalam pembangunan untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

ternyata diiringi oleh kemunduran kemampuan sumber daya

alam seperti air, tanah, hutan dan terkurasnya sumber

daya alam seperti perikanan, tambang minyak dan mineral

lainnya seperti air tanah.3 Pelaksanaan Pembangunan yang

semangkin beragam juga menghasilkan produk sampingan

seperti limbah, sampah dan buangan baik dalam wujud

padat, cair, gas maupun tingkat tekanan dan kebisingan.

Hasil sampingan tersebut perlu dijaga agar tidak

melampaui ambang batas dan daya tampung lingkungannya

dalam hal kemampuan lingkungan menerima, dan daya dukung

bahan-bahan yang mencemari lingkungan dalam batas yang

belum membahayakan ekosistemnya dan makhluk hidup. Jika

daya tampung lingkungan di lampaui, struktur dan fungsi

dasar ekosistem penunjang kehidupan akan rusak dan

keberlanjutan fungsi lingkungan akan terganggu.4

3 Aca Sugandhy. Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999. hal. 20.

4 . Ibid. . hal. 21.

Melaksanakan pembangunan supaya dapat dicegah dan

ditanggulangi gangguan keseimbangan lingkungan (dampak

lingkungan) seminimal mungkin, maka diperlukan secara

konsisten dan konsekuen melaksanakan prinsip pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini

hukum lingkungan mempunyai peran strategis dalam

mewujudkan pembangunan berkelanjutan, karena substansi

hukum lingkungan mengutamakan pencegahan dibanding

penindakan. Karakter hukum lingkungan yang demikian

relevan dengan perujudan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan yang menghendaki pencegahan

dibanding penanggulangan.

Pembangunan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak

mengganggu keseimbangan ekosistem yakni pembangunan yang

berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam

sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya.

Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup

berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi

dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang

berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

5

Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan menurut

Lonergan seperti yang dikutip oleh Addinul Yakin 6 ada

tiga dimensi penting yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Dimensi ekonomi yang menghubungkan antara

pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan

mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana

sumberdaya alam diperlakukan dalam analisis

ekonomi.

2. Dimensi politik yang mencakup proses politik yang

menentukan penampilan dan sosok pembangunan,

pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan pada

semua negara. Dimensi ini juga termasuk peranan

agen masyarakat dan struktur sosial dan

pengaruhnya terhadap lingkungan.

5 . Moh. Askin. Penegakan Hukum Lingkungan & Pembicaraan di DPR RI.Penerbit Yarsif Watampone. Jakarta. 2003. hal. 33.

6 Addinul Yakin , Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Teori dan KebijakanPembangunan Berkelanjutan. Akademika Presindo, Jakarta. 1977. hal.2.

3. Dimensi Sosial Budaya yang mengaitkan antara

tradisi atau sejarah dengan dominasi ilmu

pengetahuan barat, serta pola pemikiran dan tradisi

agama. Ketiga dimensi ini berintegrasi satu sama

lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang

berwawasan lingkungan

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam

konvensi Stockholm di Swedia 1972 telah menindaklanjuti

komitmen pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam

peraturan perundang-undangan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi

dasar hukum bagi penyelenggaraan lingkungan hidup dan

bertujuan untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup

agar tetap dapat menunjang kesejahteraan dan mutu hidup

generasi mendatang.7 Penjabaran lebih lanjut tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, dan diperbaharui dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan7 . Andi Hamzah (2005). Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika.

Jakarta, hal 30.

Lingkungan Hidup (UUPLH). Dewasa ini pembangunan nasional

diselenggarakan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan melalui visi, misi dan program pembangunan

nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan sekaligus

merupakan program Presiden selama 5 (lima) tahun

mendatang. RJPMN berisikan Strategi Pokok Penjabaran

Agenda Pembangunan Nasional yang memuat sasaran pokok,

arah kebijakan dan program-program pembangunan yang harus

dicapai, termasuk persoalan mengenai lingkungan hidup.8

Salah satu instrumen yang sangat penting dalam pencegahan

perusakan dan pencemaran lingkungan adalah Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan. Pembangunan yang diperkirakan

menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan

wajib memiliki dokumen AMDAL, yang di dalamnya terdapat

prosedur atau mekanisme yang wajib ditempuh oleh

pemrakarsa/penanggung jawab usaha/kegiatan sebelum

mendapat keputusan dari komisi AMDAL atau instansi yang8 Bapenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

bertanggung jawab dalam bentuk keputusan kelayakan

lingkungan.

Usaha dan/atau kegiatan kemungkinan dapat menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

meliputi : 9

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui

maupun yang tak terbarui

3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya

alamdalam pemanfaatan

4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat

mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,

serta lingkungan social dan budaya

5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber

daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya

9 Siswanto Sunarso. Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan StrategiPenyelesaian Sengketa. Rineka Cipta. 2005. hal. 76.

6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan

jasad renik

7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non

hayati

8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai

potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau

mempengaruhi pertahanan negara.

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha

dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :

10

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak

2. Luas wilayah penyebaran dampak

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena

dampak

5. Sifat kulatif dampak

10 Ibid. hal. 77.

6. Berbalik (reversible) atau tidak berberbaliknya (irrrever-

sible) dampak

Kualitas lingkungan hidup yang terus menurun ditunjukkan

dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan atmosfer.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke

dalam sistem, organisasi, maupun program kerja pemerintah

baik di pusat maupun di daerah masih belum berjalan

dengan baik.11

Gerakan lingkungan hidup yang didominasi oleh lembaga-

lembaga non pemerintah di negara kita hampir selalu

menumpuk pada persoalan penegakan hukum yang lemah, tidak

konsisten, dan tidak strategis, sehingga merupakan

penyebab penurunan kualitas lingkungan. 12 Deskripsi

demikian memberi indikasi bahwa penegakan hukum

lingkungan di Indonesia menemui berbagai kendala.

Kendala dalam penegakan hukum lingkungan dapat disebabkan

oleh beberapa faktor, diantaranya materi hukum itu

11 RJPMN . Op. Cit. hal. 15.12 Serasi (Media Informasi Lingkungan Hidup, edisi April

2004), “ Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan, Artikel , hal. 9.

sendiri, keseriusan aparat penegak hukum yang ada, sarana

dan fasilitas dalam penegakan hukum, serta tingkat

kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.13 Disamping

beberapa faktor tersebut, kendala dalam penegakan hukum

lingkungan juga terletak dalam persoalan ekonomi. Alasan

ekonomi kerap jadi batu sandungan.14

13 Ibid, hal 53-56.14 Serasi, Op. cit. hal. 13.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem

terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai

subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan

fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem

yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung

lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan

yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan

meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem yasng

berarti juga menigkatkan ketahanan subsistem. 15

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup

diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan

pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati,15. Harun M. Husein,Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan Penegakan

Hukumnya, Sinar Grafika, Jakarta,t, hal. 48 .

dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan

manusia. Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup

sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup

dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang

terdapat dalam alam. 16

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan menurut

Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah

upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola

sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Mengacu pada The World Commission on Enveronmental and

Development menyatakan bahwa pembangunan berwawasan

lingkungan adalah proses pembangunan yang dapat memenuhi

kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengesampingkan

atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam

memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Holdren dan Erlich

dalam Zul Endria (2003) menyebutkan tentang pembangunan

berkelanjutan dengan terpeliharanya Total Natural Capital Stock

16. Harun. M. Husein .Ibid, hal 7.

pada tingkat yang sama atau kalau bisa lebih tinggi

dibanding dengan keadaan sekarang.

Pembangunan berkelanjutan yang dikonsep oleh Stren,

While, dan Whitney sebagai suatu interaksi antara tiga

sistem : Sistem biologis dan sumber daya , sistem ekonomi

dan sistem sosial, yang dikenal dengan konsep trilogi

keberlanjutan; ekologi-ekonomi,sosial. Konsep

keberlanjutan tersebut menjadi semangkin sulit

dilaksanakan terutama di negara berkembang. Pembangunan

berwawasan lingkungan memerlukan tatanan agar sumber daya

alam dapat secara berlanjut menunjang pembangunan, pada

masa kini dan mendatang, generasi demi generasi dan

khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup

pemikiran aspek lingkungan hidup sedini mungkin dan pada

setiap tahapan pembangunan yang memperhitungkan daya

dukung lingkungan dan pembangunan dibawah nilai ambang

batas.

Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972, masalah-

masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas

dari berbagai bangsa. Sebelumnya sekitar tahun 1950-an

masalah-masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian

dari kalangan ilmuan. Sejak saat itu berbagai himbauan

dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu

tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang

disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup.17 Masalah lingkungan timbul pada dasarnya karena :

a. Dinamika penduduk

b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang

bijaksana

c. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu

pengetahuan dan teknologi maju

d. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan

ekonomi yang seharusnya posistif

e. Benturan tata ruang

17 . Harun. M. Husein, Ibid, hal. 1.

Dengan adanya Stockholm Declaration, perkembangan hukum

lingkungan memperoleh dorongan yang kuat. Keuntungan yang

tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian

dan bahasa diantara para ahli hukum dengan menggunakan

Stockhlom Declaration sebagai referensi bersama.

Perkembangan baru dalam pengembangan kebijaksanaan

lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja World

Commission on the Enveronment and Development (WCED). 18

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari

enam sudut pandang, yaitu; 19 :

a. Keterkaitan (interdependency)

Sifat perusakan yang kait mengkait (interdependent)

diperlukan pendekatan lintas sektoral antar

negara.

b. Berkelanjutan (sustainability)

Berbagai pengembangan sektoral memerlukan sumber

daya alam yang harus dilesterikan kemampuannya untuk

menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan.18. Ibid 19 . Ibid

Untuk itu perlu dikembangkan pula kebijaksanaan

pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.

c. Pemerataan (equity)

Desakan kemiskinan bisa mengakibatkan eksploitasi

sumber daya alam secara berlebihan, untuk itu perlu

diusahakan kesempatan merata untuk memperoleh sumber

daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok.

d. Sekuriti dan resiko lingkungan (securiry and environmental

risk)

Cara-cara pembangunan tanpa memperhitungkan dampak

negatif kepada lingkungan turut memperbesar resiko

lingkungan. Hal ini perlu ditanggapi dalam

pembangunan berwawasan lingkungan.

e. Pendidikan dan komunikasi (education and communication)

Penduduk dan komunikasi berwawasan lingkungan

dibutuhkan untuk ditingkatkan di berbagai tingkatan

penduduk dan lapisan masyarakat.

f. Kerjasama Internasional (international cooperation)

Pola kerjasama internasional dipengaruhi oleh

pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan

pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan,

karena itu perlu dikembangkan pula kerjasama yang

lebih mampu menanggapi pembangunan yang berwawasan

lingkungan.

Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam

pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dapat

digunakan keenam segi penglihatan tersebut di atas.

masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut; (1)

perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi

dan lingkungan; (2) pengembangan energi berwawasan

lingkungan, termasuk masalah C02, polusi udara, hujan

asam, kayu bakar, dan konversi sumber energi yang bisa

diperbaharui dan lain-lain; (3) pengembangan industri

berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya masalah

pencemaran kimia, pengelolaan limbah dan daur ulang; (4)

pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk

erosi lahan, diversivikasi, hilangnya lahan pertanian,

terdesaknya “habitat wildlife”, (5) kehutanan, pertanian dan

lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi;

(6) hubungan ekonomi internasional dan lingkungan,

termasuk disini bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter,

kebijaksanaan perdagangan, dan internasional

externalities; dan (7) kerjasama internasional.20

Selanjutnya dalam World Summit on sustainable Development (WSSD)

yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan

tanggal 26 Aguatus-4 Sepetember 2002 ditegaskan kembali

kesepakatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

(Sustainable Development) dengan menetapkan “The

Johannesburg Declaration on Sustainable Development” yang terdiri

atas; 21

a. From our Origin to the future

b. From Stockholm to Rio de Janeiro Johannesburg

c. The Challenge we Face

20 . R.M. Gatot P. Soemartono, Op. Cit, hal 35.21. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan

Lingkungan Nsional, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya,2005. hal. 59.

d. Our Commitment to Sustainable Development

e. Making it Happen

Sebagai tindak lanjut ditetapkan pula World Summit

Sustainable Development, Plan of Implementation yang mengedepankan

integrasi tiga komponen pembangunan berkelanjutan yaitu

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan

lingkungan sebagai tiga pilar kekuatan. Pada konfrensi

Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di

Yokyakarta tanggal 21 Januari 2004, Kesepakatan Nasional

dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan diterima

oleh Presiden RI dan menjadi dasar semua pihak untuk

melaksanakannya.22

Dalam kaitannya dengan hal diatas, menurut Emil Salim

terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan

dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan

yang berwawasan lingkungan, yaitu : 23

22. Ibid . hal. 60 .23. R.M. Gatot P. Soemartono, Op. Cit. hal 200.

a. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling

membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat

lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait

mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara satu

sektor dengan sektor lainnya, antara satu negara

dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang

dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan

sikap kerjasama dengan semangat solidaritas

b. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan

sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.

Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu

dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan

sumber alam secara bijaksana.

c. Mengembangkan sumberdaya manusia agar mampu

menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak

lingkungan

d. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan

masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.

e. Menumbuhkan lembaga lembaga-lembaga swadaya

masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk

menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai

tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

2.2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan dilakukan dilakukan oleh setiap negara, baik

negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk

mensejahterakan warganya. Tetapi yang menjadi

keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras

untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama

di negara berkembang disebabkan oleh pertambahan penduduk

yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan

yang cukup parah.24

Untuk mempertahankan fungsi keberlanjutan dalam

meningkatkan kualitas hidup manusia maka ada beberapa

prinsip kehidupan yang berkelanjutan yang seharusnya

24. Imam Supardi. Lingkungan Hidup & Kelestariannya, Alumni Bandung 2003, hal.209

diadopsi kedalam pembangunan. Imam Supardi merinci

prinsip tersebut sebagai berikut :

a. Menghormati dan memelihara komunitas

kehidupan.

Prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada

orang lain dan kepada bentuk-bentuk kehidupan lain,

sekarang dan dimasa datang.

b. Memperbaiki kualitas hidup manusia

Tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah

memperbanyak mutu hidup manusia. Ini sebuah proses

yang memungkinkan manusia menyadari potensi mereka,

membangun rasa percaya diri mereka dan masuk kehidupan

yang bermanfaat dan berkecukupan

c. Melestarikan daya hidup dan

keanekaragaman bumi

Prinsip ini menuntut kita untuk :

1) Melesterikan sistem-sistem

penunjang kehidupan

2) Melestarikan keanekaragaman hayati

3) Menjamin agar penggunaan sumber

daya yang dapat diperbaharui berkelanjutan

d. Menghindari sumber daya yang tidak

terbarukan.

Sumber daya yang tidak terbarukan adalah bahan-bahan

yang tidak dapat digunakan secara berkelanjutan.

Tetapi umur mereka dapat diperpanjang dengan cara daur

ulang, penghematan atau dengan gaya pembuatan suatu

produk pengganti bahan-bahan tersebut

e. Berusaha untuk tidak melampaui

kapasitas daya dukung bumi.

Kapasitas daya dukung ekosistem bumi mempunyai batas-

batas tertentu. Sampai tingkat tertentu ekosistem bumi

dan biosfer masih bertahan terhadap gangguan atau

beban tanpa mengalami kerusakan yang membahayakan

f. Mengubah sikap dan gaya hidup orang

perorang

Guna menerapkan etika baru untuk hidup berkelanjutan,

kita harus mengkaji ulang tata nilai mensyarakat dan

merubah sikap mereka. Masyarakat harus memperkenalkan

nilai-nilai yang mendukung etika baru ini dan

meninggalkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan

falsafah hidup berkelanjutan

g. Mendukung kreatifitas masyarakat untuk

memelihara lingkungan sendiri

h. Menyediakan kerangka kerja nasional

untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian. Dalam

hal ini diperlukan suatu program nasional yang

dimaksud untuk menciptakan kehidupan yang

berkelanjutan

i. Menciptakan kerjasama global

Untuk mencapai keberlanjutan yang global, maka harus

ada kerjasama yang kuat dari semua negara. Tingkat

pembangunan di setiap negara tidak sama. Negara-negara

yang penghasilannya rendah harus dibantu agar bisa

membangun secara berkelanjutan

Kesembilan prinsip diatas, sebetulnya bukan merupakan hal

yang baru. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan

pertanyaan – pertanyaan yang telah sering muncul dalam

berbagai pemberitaan mengenai perlunya persamaan hak,

pembangunan yang berkelanjutan, dan pelestarian alam.

Selanjutnya Sudharto P. Hadi mengemukakan empat prinsip

pembangunan berkelanjutan, yaitu:25

a. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-

materi.

Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena

kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil

dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan

menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas

hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya

alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan.

Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana

keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang

merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa

25. Sudharto P. Hadi, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2001 , hal . 44.

mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang

mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat

akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena

sesungguhnya mayarakat adalah para pakar lokal dalam arti

lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar

tempat tinggal mereka, adanya kesempatan menyampaikan

pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai part of process.

b. Pemeliharaan lingkungan.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ada dua prinsip

penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi.

Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait

dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika

kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam

Eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika

dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan

lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi

manusia (HAM). Oleh karena itu konservasi dimaksudkan

untuk perlindungan lingkungan. Sedangkan prinsip

mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi

konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan

pola konsumsi energi yang besar, yang menyebabkan

terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan.

Kedua , perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang

ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik di

negara maju maupun di negara berkembang agar mengurangi

beban bumi.

c. Keadilan Sosial

Berkaitan dengan keadilan , prinsip keadilan masa kini

menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip

pembangunan. Keadilan masa kini berdimensi luas termasuk

di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah

dan pusat. Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya

solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perlunya

pengakuan akan adanya keterbatasan (limitations) sumber daya

alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak

mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

d. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya

masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi.

Masyarakat mandiri (self relient community) adalah masyarakat

yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang

berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini

termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam.

Sedangkan prinsip partisipasi demokrasi adalah adanya

keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam

setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib

mereka, maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari

proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya

bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di

sekitar mereka.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, akan

bisa terwujud jika didukung oleh pemerintah yang baik

(good governance). Dari uraian tentang prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan di atas, nampak bahwa konsep

ini menghendaki suatu transformasi dalam pola kehidupan

dan kelembagaan.

Jika interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan

termasuk mengurangi konsumsi dari negara-negara industri,

maka agendanya akan meliputi perubahan perilaku dan gaya

hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mendorong

konsumsi barang-barang non material dan jasa dari pada

energi dan barang-barang konsumtif.

2.3. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN

Hukum lingkungan dalam pengertiannya yang sederhana dapat

diterangkan sebagai hukum yang mengatur tatanan

lingkungan (lingkungan hidup) dengan tujuan untuk

memelihara dan melindungi lingkungan hidup agar dapat

berlangsung secara teratur dan diikuti serta ditaati oleh

semua pihak. Oleh karena itu tujuan tersebut dituangkan

kedalam peraturan-peraturan hukum dengan demikian

lahirlah apa yang disebut hukum lingkungan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa

hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang

dan semua benda, daya dan keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lainnya.

St. Munadjat Danusaputro seperti yang dikutip oleh

Mohammad Taufik Makarao membedakan antara hukum

lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan

atau environment law dan hukum lingkungan klasik yang

berorientasi pada penggunaan lingkungan use-oriented law.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-

norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan

tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan

kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya

agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh

generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya hukum klasik menetapkan ketentuan dan norma-

norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin

penggunaan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan

dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai

hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang

sesingkat singkatnya. Hukum lingkungan modern

berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan

wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan

dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka hukum

lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau

komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan

sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya hukum

lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar

berubah.26

Indonesia mempunyai sejarah perkembangan Hukum Lingkungan

ditinjau dari segi perangkat perundang-undangannya, baik

dari zaman Hindia Belanda, zaman Jepang dan zaman

Kemerdekaan. Pada zaman-zaman tersebut telah banyak

terlahir peraturan perundang-undangan yang mengatur26 Mohammad Taufik Makarao. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Pt. Indek

Kelompok Gramedia. Jakarta. 2006. hal. 3

mengenai lingkungan, tapi sifatnya hukum lingkungan

klasik. Namun semangkin berkembang teknologi dan

globalisasi mengharuskan Indonesia melakukan perubahan –

perubahan atau perbaikan-perbaikan mengenai peraturan

lingkungan atau hukum lingkungan yang sifatnya modern.

Setelah melalui periode yang cukup panjang, maka masalah

lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam UU Nomor 4

Tahun 1982 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok

Pengelolaan lingkungan hidup (UULH), yang memuat

ketentuan-ketentuan pokok dan mempunyai ciri sebagai

berikut :27

a. Sederhana tapi mencakup kemungkinan perkembangan

dimasa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat

b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar

bagi peraturan pelaksanaan lebih lanjut

c. Mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup agar

dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut

27 . Niniek Suparni. Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan HukumLingkungan. Sinar Grafika. Jakarta. 1994. hal. 56

masing-masing segi yang akan dituangkan dalam bentuk

peraturan sendiri

UU Nomor: 4 Tahun 1982 terdiri dari 10 Bab, 24 Pasal yang

di dalam memuat instrumen penegakan hukum lingkungan

yaitu, administrasi, perdata dan pidana. Kemudian UU

Nomor : 4 Tahun 1982 ini disempurnakan menjadi UU Nomor :

23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPLH), yang terdiri dari 11 Bab, 52 Pasal yang memuat

mengenai segala macam aspek mengenai hukum lingkungan

termasuk Baku Mutu Lingkungan, Amdal, Izin, dan

sebagainya. UU ini merupakan pembaharuan dan

penyempurnaan dari pengaturan lingkungan Indonesia,

sehingga pengelolaan lingkungan memiliki landasan yang

pokok. UUPLH mendasari kebijaksanaan lingkungan di

Indonesia dan memberi fokus dalam pengelolaan lingkungan

Penegakan hukum tidak hanya dapat diandalkan pada

ketegasan atau kerasnya penegakan hukum tersebut,

penegakan hukum yang dikendaki ialah penegakan hukum yang

tegas, tetapi arif dan bijaksana. Dalam penegakan hukum

lingkungan teknik pendekatan terhadap masalah pelanggaran

ketentuan pengelolaan lingkungan harus menggunakan teknik

pendekatan yang komprehensif – integral. Dalam corak

pendekatan yang demikian itu penegakan hukum yang

dilaksanakan guna menunjang terlanjutkannya pembangunan

berwawasan lingkungan.

Peningkatan usaha pembangunan sejalan dengan peningkatan

penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan

timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan

manusia. Pembangunan merupakan proses dinamis yang

terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem yang akan

mempengaruhi seluruh bagian. Kita tahu bahwa pada era

pembangunan dewasa ini, suber daya bumi harus di

kembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan

cara-cara yang baik dan seefisien mungkin. 28

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan komponen yang

penting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi

28. Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelesteriannya. Alumni, Bandung 2003. hal. 73

manusia. Dalam pembangunan sumber alam tadi hendaknya

keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Acapkali

meningkatnya kebutuhan proyek pembangunan, keseimbangan

ini bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan

kehidupan umat. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan

terhadap lingkungan perlu diperhitungkan, dengan

keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu

pembangunan. Itulah sebabnya dalam setiap usaha

pembangunan, ongkos-ongkos sosial untuk menjaga

kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan. Sedapat

mungkin tidak memberatkan kepentingan umum masyarakat

sebagai konsumen hasil pembangunan tersebut.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil

keputusan-keputusan demikian, antara lain adalah kualitas

dan kuantitas sumber daya alam yang diketahui dan

diperlukan ; akibat-akibat dari pengambilan sumber

kekayaan alam termasuk kekayaan hayati dan habisnya

deposito kekayaan alam tersebut. Bagaimana cara

pengelolaannya, apakah secara tradisional atau memakai

teknologi modern, termasuk pembiayaannya dan pengaruh

proyek pada lingkungan, terhadap memburuknya lingkungan

serta kemungkinnan menghentikan pengrusakan lingkungan

dan menghitung biaya-biaya serta alternatifnya.

Hal-hal tersebut di atas hanya merupakan sebagian dari

daftar persoalan, atau pertanyaan yang harus

dipertimbangkan bertalian dengan setiap proyek

pembagunan, juga sekedar menggambarkan masalah lingkungan

yang masih harus dirumuskan kedalam pertanyaan-pertanyaan

kongkrit yang harus dijawab. Setelah ditemukan jawaban-

jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka

disusun pedoman-pedoman kerja yang jelas bagi pelbagai

kegiatan pembangunan baik berupa industri atau bidang

lain yang memperhatikan faktor perlindungan lingkungan

hidup.

Dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber

alam yang dapat diperbaharui, hendaknya selalu diingat

dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut ; 29

29. Ibid. hal. 77

a. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu

alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat

memberi kehidupan kepada mereka

b. Tetap adanya keseimbangan dinamis diantara unsur-

unsur yang terdapat di alam

c. Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap

dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan

hasil tidak sampai merusak terjadinya autoregenerasi

dari sumber alam tersebut.

d. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan

lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik,

ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spritual.

Selain itu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek

pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk

kehidupan harus disertai dengan :

1. Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan

lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-

kecilnya.

2. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan

mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia

yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang

(kalau mungkin untuk selamanya)

3. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan

kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan

prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya

autoregenerasinya

4. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi

kebutuhan penghidupan hendaknya dengan tujuan

mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan

hinggga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi,

sosial dan spritual.

5. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat

dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan

akibat proyek pembangunan, dalam rangka menjaga

kelestarian lingkungan

6. Pemakaian sumber alam tidak dapat diganti, harus

sehemat dan seefisien mungkin.

BAB III. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui

penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan

pidana dan penegakan hukum lingkungan harus lebih

terfokus kepada penegakan hukum lingkungan

administrasi oleh aparatur administrasi instansi

pengelola lingkungan hidup.

2. Adanya beberapa hambatan yang ditemui dalam penegakan

hukum lingkungan, terutama faktor belum selarasnya

Peraturan Daerah dangan Undang-Undang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Faktor penegakan hukum (aparatur

administrasi) serta faktor sarana/fasilitas

(keterbatasan dana).

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Askin, Moh. Penegakan Hukum Lingkungan & Pembicaraan di DPR.2003. Jakarta. Penerbit Yarsif Watampone

Ahmad, Ali. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dansosiaologis). Jakarta. Gunung agung. tbk

Aria Zurnetti, Neng Sarmida, Nilma Suryani. 2002. “HukumPidana” Diktat. Padang : Fakultas HukumUniversitas Andalas

Fajriani, Lia. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Yang BerkaitanDengan AMDAL, UKL dan UPL di Kota Padang. 2005.Tesis. Pascasarjana Universitas AndalasPadang

Hamzah. Andi. 1995. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta.Arikha Media Cipta

-------, 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta .SinarGrafika

Husin, Sukanda. 2001. “ Hukum Lingkungan Internasional dan ISO14001 “ Jurnal Hukum Yustisia. Padang FakultasHukum Jurnal Universitas Andalas

Husen, M.Harun. Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan PenegakanHukumnya. Jakarta. Sinar Grafika

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. Hukum Tata Lingkungan.Edisi kelima, Cetakan ketujuh.Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Hadi. P. Sudarto. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan.2001. Yogyakarta. Gajahmada UniversityPress

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. 2006. PT.Raja Grafindo

Keraf, D. Sonny. 2000. Etika Lingkungan. Jakarta. Penerbit.Kompas.

Makarao. Moh. Taufik. Aspek-aspek Hukum Lingkungan.2006.Jakarta. PT Indek Kelompk Gramedia.

Rangkuti, Siti Sundari. 2000. Hukum Lingkungan danKebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya.Airlangga University Press.

Rahmadi, Takdir. Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya DanBeracun. Surabaya. 2003. AirlanggaUniversity Press.

Silalahi, M. Daud. 1992. Hukum Lingkungan Dalam SistemPenegakan Hukum Lingkungan. Bandung . MandarMaju

-------, 1995. AMDAL Dalam Sistem Penegakan Hukum LingkunganIndonesia. Bandung. Mandar Maju

Santosa, Mas Ahmad. 2001. Good Governance Hukum Lingkungan.Jakarta . ICEL

-------, 1997. Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian SengketaLingkungan. Jakarta. Indonesian Center ForEnvironmental Law.

-------, 1999. Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (ClassAction). Jakarta. ICEL, PIAC, YLBHI.

Suparni. Niniek. 1992. Pelestarian, Pengelolaan dan PenegakanHukum Lingkungan. Jakarta. Sinar Grafika

Supardi, Imam. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. 2003 .Alumni Bandung

Soemarwoto, Otto. 1994. Ekologi Lingkungan dan Pembangunan,Edisi Revisi. Jakarta. Djambatan.

-------, 1997. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta.Gaja Mada University Press

Sugandhy, Aca. 1999. Penataan Ruang dalam Pengelolaan LingkunganHidup. Jakarta. Gramedia

Soejono Soekanto. 2003. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta.Rineka Cipta.

Simon, Esther, Sigit Reliantoro dan Dadang Purnama. 2004.Tanya Jawab AMDAL, Menjawab Berbagai PertanyaanUmum Tentang AMDAL. Jakarta . KemeterianLingkungan Hidup

Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Jakarta. BinaCipta.

Soemartono, P. Gatot. Hukum Lingkungan Indonesia. JakartaSinar Grafika

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang PengelolaanLingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis RencanaUsaha dan/atau Kegiatan Yang WajibDilengakapi dengan Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun2006 Tentang Pedoman Penyusunan AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun2002 Tentang Pelaksanaan UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor23/MPP/Kep/1998 Tentang Lembaga-LembagaUsaha Perdagangan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPadang Nomor 18 Tahun 2002 TentangPersetujuan Rencana Pengembangan 16 (enambelas) Pasar

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Tata Bangunan

3. Makalah

Frenadin Adegustara, 2005. “ Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL)” Makalah. Padang

Sukanda Husin. 2005. “Teori dan Praktek GugatanPerwakilan (Class Action) di Indonsia”Makalah. Padang. Fakultas HukumUniversitas Andalas

Rangkuti, Siti Sundari. 1991. “ Inovasi Hukum Lingkungandari Ius Contitutum ke Ius Constituendum”Pidato ilmiah Pengukuhan Guru besarUniversita Airlangga.