ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA DESENTRALISASI

FISKAL KOTA SURABAYA TAHUN 2010-2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

MUHAMMAD ASEF SAIFUDDIN

NIM. 11140840000004

“PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN“

“FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS“

“UNIVERSITAS ISLAM NEGERI“

“SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA“

“2021M/1442H“

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA DESENTRALISASI

FISKAL KOTA SURABAYA TAHUN 2010-2019

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

Muhammad Asef Saifuddin

11140840000004

Dibawah Bimbingan:

Pembimbing

Rizqon Halal Syah Aji, Ph.D

NIP. 197904052011011005

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021 M

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini, Senin 28 April 2021 telah dilakukan uji komprehensif atas Mahasiswa:

Nama : Muhammad Asef Saifuddin

NIM : 11140840000004

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Kota

Surabaya Tahun 2010-2019.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap ujian

skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 April 2021

1. Zaenal Muttaqin, MPP

NIP. 197905032011011006 (. . . . . . . . . . . . . . . . . .)

Penguji I

2. Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si

NIP. 196806052008011023 (. . . . . . . . . . . . . . . . . .)

Penguji II

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini, Senin 21 Juni 2021 telah dilakukan Ujian Skripsi atas Nama Mahasiswa:

Nama : Muhammad Asef Saifuddin

NIM : 11140840000004

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul :.Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Kota

Surabaya Tahun 2010-2019

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan serta kemampuan yang bersangkutan

selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa diatas tersebut dinyatakan “Lulus”

dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 21 Juni 2021

1. Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si

NIP. 196806052008011023 ( )

Ketua

2. Rizqon Halal Syah Aji, M.Si, Ph.D

NIP. 197904052011011005

Pembimbing

3. Zaenal Muttaqin, MPP

NIP. 197905032011011006 ( )

Penguji

( )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

a. Nama Lengkap : Muhammad Asef Saifuddin

b. Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 15 November 1995

c. Alamat : Jl. Ahmad Yani RT 05 RW 01 Tanggulrejo

Utara, Kecamatan Manyar, Kabupaten

Gresik, 61151.

d. Jenis Kelamin : Laki-laki

e. Agama : Islam

f. Kewarganegaraan : Indonesia

g. Email : ae5roef1511@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIIKAN

a. 2002 – 2003 TK Muslimat 06, Gresik

b. 2003 – 2008 MI Roudlotut Tholibin, Gresik

c. 2008 – 2011 MTs Al-Nahdlah IBS, Depok

d. 2011 – 2014 SMA Assa’adah, Gresik

e. 2014 – sekarang Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

III. PENGALAMAN ORGANISASI

a. 2012 – 2013 : Anggota OSIS SMA Assa’adah

b. 2014 – 2018 : Anggota Ikatan Mahasiswa Gresik (IMAGE)

c. 2016 – 2017: Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

i

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi, rasio

efektivitas serta rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. Desain penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian yang dilakukan berpusat pada Kota

Surabaya tahun anggaran 2010-2019 menggunakan analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: rasio efisiensi memiliki pengaruh

negatif serta signifikan bagi pertumbuhan ekonomi . rasio efektivitas memiliki

pengaruh negatif tetapi tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. rasio

kemandirian memiliki pengaruh negatif serta signifikan bagi pertumbuhan

ekonomi. Terdapat pengaruh positif dan signifikan rasio efisiensi, rasio

efektivitas, dan rasio kemandirian keuangan daerah secara bersama-sama terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas

Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of efficiency ratios, effectiveness

ratios and the ratio of independence of regional financial management to the

economic growth of the city of Surabaya. The design of this research is

descriptive qualitative and quantitative methods. The research was conducted

centered on the city of Surabaya for the 2010-2019 fiscal year using multiple

linear regression analysis. The results showed that: efficiency ratio has a negative

and significant effect on economic growth. the effectiveness ratio has a negative

but not significant effect on economic growth. independence ratio has a negative

and significant effect on economic growth. There is a positive and significant

effect of the efficiency ratio, effectiveness ratio, and regional financial

independence ratio together on economic growth.

ii

Keywords: Economic Growth, Regional Financial Efficiency, Regional

Financial Effectiveness, Regional Financial Independence.

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SwT, atas berkat rahmat

dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan

Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal Kota

Surabaya Tahun 2010-2019” dengan lancar. Penulis menyadari tanpa

bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis Lc, MA. Rektor

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Amilin, SE. Ak., M. Si., CA., QIA., BKP., SRMP selaku

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta

3. Bapak Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si. Ketua Jurusan

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Dr. Fitri Amalia, M.Si. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ijin penelitian untuk

keperluan penyusunan skripsi.

5. Bapak Rizqon Halal Syah Aji, M.Si. Ph.D. Dosen pembimbing yang telah

dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan

skripsi.

6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Isalma Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Abah, ibu, serta keenam saudaraku tercinta yang senantiasa sabar

memberikan dukungan moral dan material dalam penulisan skripsi ini.

8. Kawan pejuang skripsi yang dengan gigih meluangkan waktu dan

berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

iv

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ABSTRACT i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Pembatasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pengelolaan Keuangan Daerah 10

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah 10

2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 12

3. Sumber Keuangan Daerah 12

4. Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah 13

5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 16

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah 16

B. Produk Domestik Regional Bruto 17

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 18

D. Kinerja Keuangan Daerah 20

v

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 21

2. Rasio Efektivitas 22

3. Rasio Efisiensi 23

E. Pertumbuhan Ekonomi 24

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 24

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 26

3. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi 27

4. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 27

5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 28

6. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi 29

F. Desentralisasi Fiskal 30

G. Review Studi Terdahulu 32

H. Kerangka Pemikiran 35

I. Hipotesis Penelitian 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37

A. Ruang Lingkup Penelitian 37

B. Metode Penelitian Sampel 37

C. Metode Pengumpulan Data 37

D. Sumber Data 38

E. Definisi Operasional Variabel 39

F. Metode Analisis Data 41

G. Tenik Analisis Data 42

H. Uji Statistik 41

I. Pengujian Model 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 46

B. Hasil Analisis dan Pembahasan 48

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 48

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 49

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 50

4. Uji Statistik 52

vi

4.1.Uji t Statistik 52

4.1.1. Pengaruh Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 53

4.1.2. Pengaruh Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 54

4.1.3. Pengaruh Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 54

4.2. Uji Kebaikan Model 55

4.2.1. Uji F 55

4.2.2. Pengaruh Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi 56

4.2.3. Koefisien Determinasi (Uji R2) 57

4.3. Pengujian Model 57

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 57

4.3.1.1.Uji Normalitas 57

4.3.1.2.Uji Normalitas Probability Plot 57

4.3.1.3.Uji Multikolinearitas 58

4.3.1.4.Uji Heterokedastisitas 59

4.3.1.5.Uji Autokorelasi 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 68

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 5

Tabel 1.2 5

Tabel 2.1 22

Tabel 2.2 23

Tabel 2.3 24

Tabel 2.4 32

Tabel 4.1 48

Tabel 4.2 50

Tabel 4.3 51

Tabel 4.4 53

Tabel 4.5 59

Tabel 4.6 61

Tabel 4.7 62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 47

Grafik 4.2 58

Grafik 4.3 60

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 35

9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah sebagaimana yang dijelaskan di dalam UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat 2 dimana

pemerintah masing-masing daerah mengurus dan mengatur kepentingan

pemerintahan mereka sendiri sesuai asas otonomi dan tugas perbantuan.

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta

kemampuan bersaing suatu daerah sehingga dapat menjadikan masyarakat

lebih sejahtera.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal bukanlah sebuah konsep baru. Pengaplikasian

desentralisasi fiskal mempunyai maksud guna menumbuhkan tingkat

ekonomi dan menumbuhkan penerimaan daerah. Sudut pandang

peningkatan ekonomi merupakan komponen pokok yang menetapkan

jumlah dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat.

Agar dapat berkembang, pemerintah daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah harus melihat aspek-aspek yang terdapat pada otonomi

daerah .Pertama, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah

menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan

efektivitas Pemerintah Daerah. Kedua, Pemerintah Daerah perlu

mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa

10

wirausaha. Ketiga, prinsip kepatutan dalam pemerintahan yang tidak

terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah

dengan rakyat, antara lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Pemerintah

Daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dapat terwujud secara

maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut didukung dengan

pendapatan yang cukup kepada daerah, merujuk pada UU mengenai

perimbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah,

dengan jumlah pembagian yang sesuai serta selaras kewenangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dijelaskan menurut UU tentang Keuangan Negara, terletak

penekanan pada sektor pengelolaan keuangan, dimana pemerintah memiliki

kuasa atas pengelolaan keuangan. Kekuasaan tersebut diberikan oleh

presiden sebagai kepala pemerintahan pusat kepada gubenur, bupati maupun

walikota sebagai kepala pemerintahan daerah. untuk mengelola keuangan

daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan, ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan

pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota

bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari

kekuasaan pemerintahan daerah.

Potensi sumber pendapatan daerah perlu untuk di gali dengan

sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

11

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi bagian dari unsur yang terdapat pada

APBD. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah segala sesuatu yang menjadi

pendapatan yang didapat oleh daerah yang dikumpulkan sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan (Halim, 2001:96).

Pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan terhadap

anggaran secara ekonomi, efisien dan efektif (value for money) guna

mempertanggung jawabkan kepada publik agar mampu menumbuhkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi adalah memilih dan menggunakan

sumber daya yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan

dengan harga rendah. Efisien adalah menggunakan uang masyarakat (public

money) untuk memaksimalkan hasil output (berdaya guna). Efektif adalah

menggunakan dana yang telah tersedia agar tercapainya semua target dan

kepentingan bersama.

Hal yang terjadi selama ini bias kita lihat bahwa pengelolaan

keuangan daerah cukup memprihatinkan dimana dengan sebagian besar

penerimaan daerah tidak dialokasikan dengan semestinya sehingga

berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah.

Selain itu anggaran yang dialokasikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang

dibutuhkan dan yang menjadi skala utama dapat menjadi cerminan buruk

bagi perspektif ekonomi, efisien dan efektif pengelolaan keuangan daerah.

karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. rendahnya

perencanaan anggaran serta ketidakcukupan pemerintah daerah dalam

menumbuhkan pendapatan daerah secara terus menerus. Di sisi lain

12

Sementara itu pengeluaran daerah terus mengalami peningkatan, yang

nantinya akan muncul fiscal gap. Kondisi tersebut dapat memunculkan

underfinancing atau overfinancing dan pada saatnya mengganggu tingkat

ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. (Mahmudi:

2009:9)

Selain itu, pemerintah pusat menuntut agar pemerintah daerah lebih

mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya. Sesuia

dengan UU No. 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah merupakan

gambaran yang memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mampu

membiayai serta mempertanggungjawaban keuangan daerahnya sebagai

asas desentralisasi. “Kemandirian keuangan daerah menunjukkan

kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah” (Halim,

2007:232).

Dalam rangka pengoptimalan peningkatan ekonomi di daerah yang

merujuk pada UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah,

dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah dituntut untuk

mampu berorientasi secara universal. Sehingga berdampak pada

peningkatan persaingan antar negara yang nantinya juga berdampak bagi

perekonomian Indonesia terutama di daerah-daerah. Oleh sebab itu, otonomi

ataupun desentralisasi bukan lagi menjadi challenge bagi pemerintah namun

13

masing-masing daerah didorong mampu meningkatkan daya saingnya

(Tampilang, Koleangan dan Wauran, 2012).

Tabel 1.1

Kondisi Keuangan Kota Surabaya

Tahun 2010 – 2019

Tahun

Pendapatan

Belanja

Anggaran Realisasi

2010 3,271,421,232,776.00 3,044,124,791,757.37 3,637,069,260,868.48

2011 3,971,688,604,325.00 3,759,034,427,310.72 3,753,710,413,890.80

2012 4,693,361,549,064.00 4,634,301,938,653.61 4,299,150,223,080.63

2013 5,255,244,153,444.00 5,235,293,716,914.17 5,057,279,664,344.95

2014 6,150,194,212,902.80 6,052,441,118,039.47 5,707,378,466,054.09

2015 6,642,257,716,374.00 6,619,031,160,936.97 6,490,359,759,532.00

2016 6,720,301,543,490.00 6,825,754,275,891.53 7,151,661,549,430.48

2017 7,904,894,969,358.00 8,033,573,163,669.67 7,912,409,152,257.09

2018 8,079,142,194,268.00 8,175,219,120,669.10 8,176,929,496,298.63

2019 8,733,224,623,734.00 8,765,153,020,782.67 9,162,655,939,831.57

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2019 (data diolah)

Tabel 1.2

Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2010 – 2019

Tahun PAD Perimbangan Lain Pendapatan

2010 893,437,168,485.00 1,445,554,314,692.00 705,133,308,580.37

2011 1,886,514,301,580.72 963,419,947,354.00 909,100,178,376.00

14

2012 2,279,613,848,832.61 1,433,067,691,897.00 921,620,397,924.00

2013 2,791,580,050,709.51 1,460,891,497,629.00 982,822,168,575.66

2014 3,307,323,863,978.47 1,488,374,891,545.00 1,256,742,362,516.00

2015 4,035,649,478,397.97 1,384,772,424,683.00 1,198,609,257,856.00

2016 4,090,206,769,387.53 1,941,019,526,654.00 794,527,979,850.00

2017 5,161,844,571,171.67 1,965,635,624,698.00 906,092,967,800.00

2018 4,973,031,004,727.10 2,088,869,968,843.00 1,113,318,147,099.00

2019 5,381,920,253,809.67 2,001,327,643,447.00 1,381,905,123,526.00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2019 (data diolah)

“Dari data pada tabel 1.1 di atas“ terlihat pendapatan serta belanja

yang telah terealisasikan“ secara garis besar meningkat dari tahun 2010-2019.

Sedangkan pada tabel 1.2 merupakan“ penjabaran tentang realisasi pendapatan

Kota Surabaya dari tahun 2010-2019. PP No.58 Tahun 2005 mengenai

Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dalam tata kelolanya,

keuangan daerah haruslah tertib dan selalu mentaati peraturan yang telah

ditetapkan.

Kebijakan Anggaran “adalah acuan umum dari Rencana Kerja

Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran

dan alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan“ daerah adalah

kebijakan penyusunan “program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan

pendapatan dan “belanja daerah secara efektif dan efisien. “Untuk

mewujudkan otonomi “daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan

bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis,

15

efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam mempertanggungjawabkan

kepada publik, pemerintah daerah “diwajibkan melakukan optimalisasi

anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, “peneliti sebagai mahasiswa

jurusan ekonomi pembangunan dengan konsentrasi otonomi daerah tertarik

“untuk berpastisipasi dalam melakukan “pengawasan terhadap pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik dengan

melihat bagaimana “pengelolaan keuangan daerah terhadap “pertumbuhan

ekonomi di Kota Surabaya pada era desentralisasi“ fiskal saat ini.

B. Identifikasi Masalah

1. Rasio efisiensi, rasio efektivitas serta rasio kemandirian pengelolaan

keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kota Surabaya.

2. Peranan rasio efisiensi pengelolaan keuangan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kota Surabaya.

3. Peranan rasio efektivitas pengelolaan keuangan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kota Surabaya.

4. Peranan rasio kemandirian pengelolaan keuangan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kota Surabaya.

\

16

C. Pembatasan Masalah

Dari sekian masalah yang peneliti kemukakan dalam Identifikasi

masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada :

a. Rasio efisiensi yang dimaksud adalah hasil pengelolaan keuangan

daerah di Kota Surabaya.

b. Rasio efektivitas yang dimaksud adalah hasil pengelolaan keuangan

daerah di Kota Surabaya.

c. Rasio kemandirian yang dimaksud adalah hasil pengelolaan keuangan

daerah di Kota Surabaya.

d. Objek yang diteliti dibatasi pada satu daerah yaitu Kota Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola perkembangan rasio efisiensi pengelolaan keuangan

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya selama tahun

2010 – 2019 ?

2. Bagaimana pola perkembangan rasio efektivitas pengelolaan keuangan

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya selama tahun

2010 – 2019 ?

3. Bagaimana pola perkembangan rasio kemandirian pengelolaan

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

selama tahun 2010 – 2019 ?

17

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya selama tahun 2010

– 2019.

b. Untuk menganalisis rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya selama tahun 2010

– 2019.

c. Untuk menganalisis rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya selama tahun 2010

– 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi

dalam bidang ilmu keuangan khususnya pengelolaan pendapatan

daerah dan belanja daerah;

b. Bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota

Surabaya dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan

pengelolaan keuangan daerah;

c. Memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama yang

berminat dalam meneliti efisiensi pengelolaan keuangan daerah,

efektifitas pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian

pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada

era desentralisasi fiskal.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan yang dijalaskan pada Undang-Undang No.23

Tahun 2014 Keuangan Daerah merupakan segala bentuk hak dan

kewajiban suatu daerah yang bisa dihargai menggunakan uang serta

semua yang berbentuk barang dan uang yang bisa di dijadikan inventaris

daerah yang mana terdapat hubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban daerah.

Penjelasan undang-undang di atas diperkuat oleh beberapa

sumber hukum, antara lain UU No.23 Tahun 2014 mengenai

Pemerintahan Daerah, UU No.17 Tahun 2003 mengenai Keuangan

Negara, UU No.1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dsb.

Peraturan tersebut disempurnakan agar 3 pilar tata pengelolaan

keuangan daerah yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan

partisipatif dapat terjaga dengan baik.

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan di atas oleh karena

itu Peraturan Pemerintah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan Daerah.

11

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang

kekuasaan, Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah

adalah untuk meningkatkan Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan

sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan

daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah

tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah

juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

12

2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum dipergunakan untuk mengelola keuangan daerah

adalah wujud perencanaan kerja tahunan pemerintah, Adapaun dasar

hukum yang menjadi ketentuan, adapun beberapa dasar hukum, antara

lain:

a. UU No.17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara;

b. UU No.1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara;

c. UU No.32 Tahun 2004 perubahan atas UU No.22 Tahun 1999

mengenai Pemerintahan Daerah;

d. UU No.33 Tahun 2004 perubahan atas UU No.25 Tahun 1999

mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

e. PP No.12 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Sumber Keuangan Daerah

Sumber pendapatan Untuk melaksanakan kekuasaannya, kepala

daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah

kepada perangkat daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-

sumber keuangan, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH)

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

13

4. Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah harus secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam

suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan

dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Empat prinsip pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan

dalam pengelolaan keuangan daerah adalah :

a. Prinsip Kemandirian

Prinsip ini mengacu pada kemampuan daerah agar dapat

meminimalisir kebergantungan pemerintahannya dari pemerintah pusat,

usaha yang dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber yang

menjadi sumber pendapatan asli daerah. Hal ini tentu mampu

meningkatkan produksi daerah sehingga pada akhirnya sehingga pada

akhirnya akan berdampak baik bagi masyarakat daerah tersebut.

b. Prioritas

Prinsip prioritas menjadi salah satu yang utama dimana dalam

pelaksanaan pemerintahannya, pemerintah harus melihat tujuan-tujuan

mana yang harus dicapai terlebih dahulu atau yang diprioritaskan.

c. Efisiensi, Efektivitas dan ekonomis

Efisien adalah keseluruhan pendapatan yang dipergunakan bisa

dioptimalkan dengan baik dan benar, sehingga mampu memangkas

14

pengeluaran, Efektif adalah dapat dicapainya hasil akhir ataupun target

yang sebelumnya telah ditetapkan, sedangkan Ekonomis adalah

penghematan biaya yang dikeluarkan guna memperoleh pendapatan

d. Disiplin anggaran

Anggaran yang digunakan perlu disesuaikan berdasarkan aturan

yang telah ditetapkan, dimaksudkan agar apa yang telah ditentukan dan

diundang-undangkan (Perda) dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai

dengan apa yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (Soleh dan

Rohcmansjah,2010:10) yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan

keuangan daerah adalah :

a. Akuntabilitas

Pemerintah dalam mengambil kebijakan harus memiliki sikap sesuai

dengan amanat yang dipercayakan, dengan demikian hasil pengelolaan

keuangan daerah bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat.

b. Value for money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,

pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah. Dalam konteks otonomi daerah, value for money

15

merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai

good govermance.

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang

memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan

untuk korupsi dapat diminimalkan.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat

kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan

diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi akan menciptakan

horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan

masyarakatnya, sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih, efektif,

efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan

masyarakat.

e. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering

dievaluasi, yaitu dengan cara dibandingkan antara yang dianggarkan

dengan hasil yang telah dicapai. Hal ini bertujuan agar APBD senantiasa

terkontrol dan terkendali, ketika ada penyimpangan dapat diketahui untuk

kemudian diambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang dan

tidak ada kebocoran anggaran.

16

5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terdapat tujuan-tujuan yang

harus tercapai, tujuan tersebut sebagai berikut:

a. Masyarakat lebih sejahtera

b. Lowongan kerja lebih banyak

c. Pengangguran berkurang

d. Layanan bagi masyarakat yang lebih baik

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan yang dijabarkan pada PP No. 58 Tahun 2005

pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan

daerah, sehingga pemerintah daerah diwajibkan membuat laporan yang harus

disampaikan kepada pemerintah pusat begitu juga kepada masyarakat, adapun

laporan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Laporan Arus Kas (LAK)

c. Neraca, dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah juga harus menyusun laporan keuangan tersebut sesuai dengan

standar yang sudah ditentukan yang nantinya setelah laporan terbentuk serta

telah diperiksa oleh badan pengawas keuangan, barulah dapat disampaikan

bagi masyarakat melalui DPRD akan disampaikan (Sumber Kemenkeu RI)

17

B. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah

bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.

Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah

atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang

dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB meliputi:

1. Upah dan gaji

2. Bunga

3. Sewa tanah

4. Pajak tidak langsung

5. Penyusutan

6. Keuntungan

Sesuai konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB

Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain

berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar

keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini

diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan

tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan

pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui

penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya

perbedaan (statistical descrepancy) tersebut.

18

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk

menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses

produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

C. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapat melalui

beberapa sumber pendapatan yang terdapat pada daerah pemerintahannya.

Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud diambil sesuai aturan yang berlaku di

daerah serta sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan di Indonesia.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang

dijabarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 dan 2 bahwasanya

pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota (Kadjatmiko,

2002:77) antara lain: pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan

pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang

atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah

Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung

dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

19

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan

retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya

disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis

pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah:

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar,

retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha

tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/

pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,

dan lain-lain.

c. Output perusahaan milik daerah dan output pengelolaan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan

Pendapatan daerah yang dimaksud bersumber dari output yang

dihasilkan oleh perusahaan milik daerah serta hasil kelola kekayaan milik

daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud sebagai

berikut :

1. Nilai hasil jual kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa giro

3. Bunga yang diperoleh

4. Untung yang didapat dari selisih tukar makat uang

20

5. Bagi hasil, pengurangan nilai jual, maupun bentuk lainnyayang

didapatkan melalui penjualan ataupun saat pemerintah daerah

melakukan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi

keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan tehadap

pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah

yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka

semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul

tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan

terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan

masyarakaat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah

adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor

diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan

fasilita lainnya akan semakin cepat terealisasi dan bisa dinikmati oleh

masyarakat secara umum.

D. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Kinerja adalah

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur”. Jadi Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu

hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja

21

daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu

periode anggaran, berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan

pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Surabaya dalam penelitian ini, dapat

diketahui dengan perhitungan rasio-rasio diantaranya :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian merupakan gambaran seberapa mampu

suatu daerah dalam membiayai agenda pemerintahan mereka sediri.

Perhitungan yang digunakan adalah dengan mengukur jumlah

pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat

dan pinjaman. Semakin kecil hasil perhitungan yang ditunjukkan

menandakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini mampu mandiri

dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Rumus untuk menghitung seberapa besar rasio kemandirian sebagai

berikut:

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛× 100%

Untuk keterangan dari hasil perhitungan akan dijelaskan pada tabel 2.1

dibawah :

22

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap

Dana Perimbangan

Kemandirian Keuangan

Daerah

0,00 – 10,00 Sangat Baik

10,01 – 20,00 Baik

20,01 – 30,00 Cukup

30,01 – 40,00 Sedang

40,01 – 50,00 Kurang

> 50,00 Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas gambaran seberapa besar target capaian yang

berhasil didapat oleh pemerintah daerah Perhitungan yang digunakan

adalah dengan mengukur jumlah realisasi pendapatan terhadap jumlah

target pendapatan. Semakin tinggi hasil perhitungan yang ditunjukkan

maka akan semakin efektif pula pemerintah daerah dalam melakukan

pengelolaan keuangan daerah.

Rumus untuk menghitung seberapa besar rasio efektivitas sebagai

berikut:

23

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛× 100%

Untuk keterangan dari hasil perhitungan akan dijelaskan pada tabel 2.2

dibawah :

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja

Keuangan

Kriteria

>100% Sangat Efektif

90% - 100% Efektif

80% - 90% Cukup Efektif

60% - 80% Kurang Efektif

< 60% Tidak Efektif

>100% Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar Efisiensi

dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan

dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Rasio Efisiensi

adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya

24

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima.

Rumus untuk menghitung seberapa besar rasio efektivitas

sebagai berikut:

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛× 100%

Untuk keterangan dari hasil perhitungan akan dijelaskan pada tabel 2.3

dibawah :

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja

Keuangan

Kriteria

>100% Tidak Efisien

90% - 100% Kurang Efisien

80% - 90% Cukup Efisien

60% - 80% Efisien

< 60% Sangat Efisien

>100% Tidak Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

E. PERTUMBUHAN EKONOMI

25

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan upaya

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output,

yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

(Rahardjo Adisasmita, 2013:1)

Economic growth merupakan peningkatan output per kapita

dalam kurun waktu yang lama. Serta menekankan pada aspek-aspek

yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Tiga aspek tersebut

memperlihatkan dinamika dari sebuah perekonomian, dengan melihat

proses perkembangan suatu perekonomian beserta perubahannya dari

waktu ke waktu. (Boediono, 1999:1)

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu :

a. Akumulasi Modal

Mencakup segala bentuk atau macam investasi baru yang

diinvestasikan atas beberapa hal seperti peralatan fisik, tanah, dan

modal atau sumber daya manusia

b. Pertumbuhan Penduduk

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam beberapa tahun selajutnya

akan memperbanyak jumlah angkatan kerja

c. Kemajuan Teknologi,

26

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi

pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana,

kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara baru atau

mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan

pekerjaanpekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat

pakaian, atau membangun rumah.

Ada tiga macam klasifikasi mengenai kemajuan teknologi yaitu :

kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang

besifat menghambat tenaga kerja, kemajuan teknologi yang bersifat

menghambat modal. (Lincolin Arsyad, 2015:270).

“Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka

panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai

barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut

dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian penyesuaian

teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada”.

(Michael Todaro, 2000:44).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di

kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan

teori pertumbuhan ekonomi modern.

Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan

pada kepercayaan dan Efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini

merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain

27

Adam Smith, David Ricardo. Berbeda dengan teori pertumbuhan klasik,

teori pertumbuhan ekonomi modern menitikberatkan investasi untuk

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian investasi yang tinggi dapan

menjadikan perekonomian semakin membaik. Dalam pandangan lebih

jauh investasi akan menambah stok kapital. Teori pertumbuhan

dicetuskan oleh Harrod-Domar, (Ahmad Ma’aruf dan Latri Wihastuti,

2008:44-45)

3. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Pendapat Prof. Simon Kuznets mengenai ciri-ciri pertumbuhan

ekonomi modern adalah terdapat enam ciri-ciri yang dapat

menggambarkan pertumbuhan ekonomi antara lain:

a. Terdapat arus modal, barang dan manusia di berbagai negara.

b. Negara maju mengekspansi;

c. Tingginya tingkat urbanisasi;

d. Melesatnya pertumbuhan tingkat structural;

e. Produktivitas masyarakat meningkat;

f. Jumlah penduduk dan product perkapita meningkat dengan pesat;

4. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat lima faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi

suatu bisnis, faktor-faktor tersebut adalah

a. Sumber Daya Alam (SDA)

28

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

d. Derajat Inflasi

e. Derajat Suku Bunga

5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Dalam sistem tatanan sebuah negara pertumbuhan ekonomi

dibutuhkan sebagai alat ukur guna melihat seberapa besar kemajuan

ekonomi yang telah dicapai, dimana hasil pengukuran didapatkan dengan

membandingkan besar pertumbuhan atau derajat kesejahteraan

masyarakat suatu wilayah ataupun negara dan memahami macam-macam

pertumbuhan ekonomi. (Lincolin Arsyad, 2015:31)

Indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat

pertumbuhan ekonomi antara lain:

a. Pendapatan PerKapita

Pendapatan Per Kapita merupakan rata-rata penduduk pada suatu

negara dalam periode tertentu, pendapatan perkapita dapat diperoleh

dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang

memiliki pendapatan Perkapita meningkat dari pada periode

sebelumnya

b. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Tenaga kerja merupakan seluruh orang yang memiliki pekerjaan

untuk mewujudkan produk atau jasa guna mencukupi segala sesuatu

29

yang dibutuhkan baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja,

suatu negara dikatkan memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah

tenaga kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat

bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya

beli masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat

juga ditandai dengan pendaparan per kapita yang tinggi dan

kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran economic growth dapat dihasilkan dengan

membandingkan elemen yang bisa dijadikan acuan sebagai kondisi

perekonomian sebuah daerah/negara pada periode atau tahun tertentu

terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang

bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi

pada suatu negara/daerah, yaitu:

a. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto merupakan penerimaan yang didapatkan oleh

sebuah negara berdasarkan pengasilan yang diterima oleh masyarakat

dalam kurun waktu tertentu.

30

Perhitungan pertumbuhan ekonomi memakai PNB adalah dengan

membandingkan PNB tahun tertentu dengan PNB tahun sebelumnya.

b. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic

Product (GDP) jelas tidak sama dengan PNB. Jika PNB menghitung

berdasarkan pengasilan yang diterima oleh masyarakat dalam kurun

waktu tertentu dimanapun mereka berada, maka menghitung PDB

diukur melalui pennerimaan negara sesuai regionalnya.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDB halnya

dengan PNB, diaman perbandingan PDB pada periode tertentu dengan

periode tahun sebelumnya.

F. DESENTRALISASI FISKAL

Sejak diresmikan pada 1 Januari 2001 maka desentralisasi fiscal di

Indonesia telah sah untuk dijalankan. Desentralisasi fiskal merupakan

wewenang yang diberikan oleh pemerintat pusat kepada pemerintah daerah

dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya.

Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis

(Litvack, 1998) :

1. Desentralisasi politik, merupakan pemberian wewenang yang lebih luas

untuk daerah dalam hal mengambil ketetapan, termasuk penetapan

standar dan bermacam aturan

31

2. Desentralisasi administrasi, merupakan pemberian wewenang, tanggung

jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan

3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada

daerah untuk menggali sumbersumber pendapatan, hak untuk menerima

transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja

rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga

dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah

untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan

(Khusaini, 2006).

32

A. REVIEW STUDI TERDAHULU

Tabel 2.4

Review Studi Terdahulu

N

No.

Penulis dan

Tahun Judul

Variabel dan alat

Analisis

Hasil Penelitian

1.

Alfionita Putri

Yuana

(2014)

Analisis Kinerja

Keuangan Daerah

Terhadap

Pertumbuhan

Ekonomi dan

Ketimpangan

Regional di Era

Desentralisasi

Fiskal

(Studi

Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa

Timur Periode

2008-2012)

Variabel : Rasio

Kemandirian Daerah,

Rasio Efektivitas Daerah,

Pertumbuhan Ekonomi,

Ketimpangan Regional,

Analisis : Panel data

dengan Analisis Jalur

(Path Analysis), Metode

Trimming

Rasio Kemandirian daerah

dan Rasio Efektivitas

daerah memiliki pengaruh

positif signifikan

secara langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi,

serta keduanya

berkontribusi sebesar 25%

dan 19% terhadap

pertumbuhan ekonomi di

kabupaten/kota Provinsi

Jawa Timur.

2.

Muhammad

Azhari1, Andria

Zulfa2, Murtala3

Pengaruh Rasio

Keuangan Daerah

Terhadap

Pertumbuhan

Ekonomi

Kabupaten/Kota

Di Provinsi Aceh

Variabel : Rasio

Kemandirian Daerah,

Rasio Efektivitas Daerah,

, Rasio Efisiensi Daerah,

Pertumbuhan Ekonomi.

Analisis data panel

menggunakan Eviews 9

Rasio Kemandirian

memiliki hubungan positif

dengan pertumbuhan

ekonomi. Rasio Efisiensi

memiliki hubungan positif

tetapi tidak signifikan

dengan pertumbuhan

33

ekonomi. Rasio Efektifitas

memiliki hubungan negatif

tetapi tidak signifikan

dengan pertumbuhan

ekonomi.

3.

Indah Yuliani

Mone 1, H.

Rahardjo

Adisasmita 2,

Mediaty 3

(2013)

Analisis

Kemampuan

Kemandirian

Keuangan Daerah

dan Pengaruhnya

Terhadap

Pertumbuhan

Ekonomi

Kabupaten

Wonogiri Tahun

Anggaran 2000-

2009

Variabel : Rasio

Kemampuan dan

Kemandirian Keuangan

Daerah

Analisis: Data Sekunder,

regresi linear berganda

Rasio kemampuan

keuangan daerah memiliki

rata-rata 6,68% yang

tergolong rendah,

sedangkan Kemandirian

keuangan daerah

ditunjukkan dengan angka

rasio rata-ratanya adalah

7,84% masih berada

diantara 0% - 25%

tergolong mempunyai pola

hubungan instruktif.

Kemampuan keuangan

daerah berpengaruh negatif

tetapi tidak signifikan

terhadap pertumbuhan

ekonomi (growth).

4.

Helly Aroza

Analisis Pengaruh

Kinerja Keuangan

Terhadap

Variabel : Kemandirian

Fiskal, Efektifitas

Keuangan Daerah,

Dalam sepuluh tahun

terakhir (2006-

2015)Kemandirian Fiskal

34

Siregar

(2016)

Pertumbuhan

Ekonomi Provinsi

Riau Dengan

Belanja Modal

Sebagai Variabel

Pemoderasi

Efisiensi Keuangan

Daerah

Analisis : Data Sekunder,

Moderated Analysis

Regression (MRA)

dan Efisiensi Keuangan

tidak berpengaruh

signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

sedangkan Efektifitas

Keuangan berpengaruh

signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di

Provinsi Riau. Selain itu,

Rasio Belanja Modal

terhadap Belanja

Daerah tidak dapat

dijadikan variabel moderasi

dalam penelitian ini karena

rasio Belanja Modal ini

tidak dapat memperkuat

hubungan antara

Kemandirian Fiskal,

Efektifitas dan Efisiensi

Keuangan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di

Provinsi Riau.

35

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebuah penelitian lebih mudah jika berdasarkan kepada sebuah

kerangka pikir yang telah disusun terarah. Didalam rumusan masalah telah

peneliti tetapkan akan meneliti tentang Analisis pengelolaan keuangan daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya tahun anggaran 2010-2019

yang penulis sampaikan sesuai dengan gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berfikir

Dari gambar tersebut, menjelaskan bahwasanya kerangka pikir yang

dibuat oleh peneliti untuk mengetahui adanya 3 variabel independent yang

Variabel Dependen:

Pertumbuhan ekonomi (Y)

Variabel Independen:

a. Tingkat Efisiensi keuangan

daerah (X1)

b. Tingkat Efektifitas keuangan

daerah (X2)

c. Tingkat Kemandirian (X3)

36

mempengaruhi 1 variabel dependen, dari semua variabel yang disebutkan

dimaksudkan untuk meneliti kondisi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kota Surabaya.

C. HIPOTESIS PENELITIAN

Dengan mengacu pada dasar pemikiran teoritis dan studi empiris

yang pernah dilakukan dengan penelitian dibidang ini, maka dapat di

rumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh Rasio Efisiensi keuangan daerah secara parsial

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

2. Diduga terdapat pengaruh Rasio Efektivitas keuangan daerah secara

parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

3. Diduga terdapat pengaruh Rasio Kemandirian keuangan daerah secara

parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

4. Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara Rasio

Efisiensi,Efektivitas dan Kemandirian keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

37

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Model penelitian ini menggunakan data time series, Penelitian ini

fokus pada Kota Surabaya, yang merupakan salah satu kota terbesar di

Provinsi Jawa Timur. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data anggaran dari tahun 2010-2019, Variabel terikat menggunakan

pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel bebas adalah tingkat efisiensi,

tingkat efektivitas serta tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Daerah

Kota Surabaya.

B. Metode Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Kota Surabaya.

Kota Surabaya dijadikan sampel oleh penulis karena terdapat fokus objek

yang akan diteliti serta sampel yang dipilih telah melewati pertimbangan

dalam hal pengambilan data yang berdasarkan dengan maksud dan tujuan

tertentu.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang harus dilakukan dalam

penyusunan penelitian ini untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan

penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder

yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi terkait diantaranya Badan Pusat

38

Statistik serta studi kepustakaan baik itu jurnal-jurnal, artikel ataupun skripsi

yang terkait. Serta nantinya bisa dilakukan wawancara guna melengkapi

informasi agar lebih baik dan komprehensif.

1. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak melalui

tangan pertama, melainkan melalui tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Dengan kata lain, sumber data penelitian yang diperoleh dengan secara

tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder dengan periode waktu dari tahun 2010-2019, yang dapat

diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik daerah

provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya serta kementerian ekonomi.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengaKota Surabayan cara mencari

informasi atau data melalui berbagai literature, jurnal dan lain-lain yang

dipublikasikan yang berhubungan erat dengan obyek penelitian ini.

Penulis juga melakukan penelitian ini dengan cara membaca, memahami,

menganalisa dan mengutip berbagai literature yang berkaitan dengan

penelitian ini.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari

beberapa sumber, antara lain :

1. Data Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Tahun 2010-2019. (DPPKA Surabaya)

39

2. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya yang diperoleh

dari PDRB Kota Surabaya Tahun 2010-2019. (BPS Surabaya)

3. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya yang diperoleh dari PAD

Kota Surabaya Tahun 2010-2019. (BPS Surabaya)

4. Data jumlah penduduk Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2010-2019.

(BPS Surabaya)

5. Data gambaran umum Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2010-2019.

(BPS Surabaya)

E. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator beserta variabel-variabel guna

melihat kondisi keuangan daerah suatu Kabupaten/Kota. Definisi operasional

masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 pasal 1 ayat 17)

2. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13)

40

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1

ayat 18)

4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pembangunan daerah. (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

dalam Abdul Halim, 2007)

5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Abdul

Halim, 2007)

6. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 20)

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang-barang

dan jasa-jasa yang diproduksikan di suatu daerah dalam satu tahun

tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut lapangan usaha atas

dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga

konstan yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang

41

seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan

pada tahun-tahun yang lain. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku

adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu daerah

dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada

tahun tersebut. (Sadono Sukirno, 1995)

8. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam mmbiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah. (Abdul Halim, 2004)

9. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul

Halim, 2004)

10. Rasio Keuangan Efisiensi Daerah adalah salah cara membandingkan

total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah

dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya

tinggi (Ardhini,2011).

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (Ordinary

Least Squares) dengan variabel terikat dalam penelitian ini adalah

Pertumbuhan Ekonomi sebagai (Y) sedangkan untuk variabel bebas

42

menggunakan tiga variabel yaitu Rasio Efisiensi (X1), Rasio Efektivitas (X2),

dan Rasio Kemandirian (X3) yang memiliki data lengkap dalam kurun waktu

sepuluh tahun. Kemudian data tersebut memiliki model persamaan yang

diperkirakan dalam penelitian ini yaitu:

𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝜀𝑡

𝒀 = Pertumbuhan Ekonomi

𝜶 = Konstanta

𝜷 = Koefisien Regresi Variabel X1, X2, X3

𝑿𝟏 = Rasio Efisiensi

𝑿𝟐 = Rasio Efektivitas

𝑿𝟑 = Rasio Kemandirian

𝜺 = Error

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik analisis, yaitu :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang

menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan

mengumpulkan, mengelompokkan / memisahkan komponen / bagian

yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan

hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna.

(Mudrajad Kuncoro, 2003) Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan

43

gambaran tentang kondisi keuangan daerah Kota Surabaya terhadap

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

2. Analisis Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas

atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan,

diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kemandirian keuangan

daerah, kualitas efektivitas keuangan daerah, kualitas efisiensi keuangan

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dalam era

desentralisasi fiskal.

3. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono,2017). Analisis ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas

keuangan daerah serta tingkat efisiensi keuangan Kota Surabaya dalam

era desentralisasi fiskal.

44

H. Uji Statistik

1. Uji Hipotesis

- Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel

dependen digunakan uji t. Uji statistik ini bertujuan untuk

mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variable dependen.

2. Uji Kebaikan Model

- Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua

variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat

baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

- Koefisien Determinasi (Uji R2)

Nilai koefisien determinasi R2 menunjukkan prosentase total vasiasi

variable dependen dapat dijelaskan oleh variable independen dalam

model.

I. Pengujian Model

Uji Asumsi Klasik menjadi syarat statistik yang wajib dipenuhi pada

analisis regresi linier berganda. Beberapa uji yang digunakan antara lain Uji

45

Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan uji

Autokorelasi.

46

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dilihat dari aspek demografi, Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa

Timur sekaligus kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kota yang

dikenal dengan lambang patung Sura dan Baya tersebut merupakan kota terbesar

di Provinsi Jawa Timur. Terletak 800 km di sebelah timur Jakarta, atau 435 km di

sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa

bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Jumlah

penduduk Kota Surabaya adalah yang terbesar di Provinsi Jawa Timur.

Memiliki luas 350,5 km2, dengan luas daerah metropolitan sebesar 5.925 km2.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 2,896 juta jiwa

atau 7,3 persen dari total jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur. Dengan

demikian, perkembangan ekonomi dan kependudukan yang terjadi di Kota

Surabaya akan berpengaruh terhadap konstelasi perekonomian Provinsi Jawa

Timur.

47

Grafik 4.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2010-2019

Sumber: BPS, Data Diolah

Sebagai salah satu kontributor terbesar bagi perekonomian Provinsi Jawa Timur,

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak 2010 sampai 2019 tampak

pada grafik 4.1 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu lebih tinggi

dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, kecuali pada tahun 2011

ekonomi Kota Surabaya tumbuh sebesar 7,13 persen selisih 0,09 dengan

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 7,22 persen.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan Ekonomi

Surabaya Jawa Timur

48

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 merupakan hasil

perbandingan realisasi belanja dan realisasi pendapatan di Kota Surabaya, maka

rasio efisiensi keuangan daerah dapat diketahui. Sejak tahun 2010 sampai 2019

rasio efektivitas Kota Surabaya secara berturut-turut 119.48 persen, 99.86 persen,

92.77 persen, 96.60 persen, 94.30 persen, 98.06 persen, 104.77 persen, 98.49

persen, 100.02 persen, 104.54 persen, rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Kota Surabaya adalah berfluktuasi. Berada pada rata-rata rasio 100.89 persen,

secara rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah di Kota Surabaya masih terbilang

tidak efisien dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah karena berada pada

rasio lebih besar dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Tabel 4.1

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2019

(Juta Rupiah)

Tahun Realisasi

Pendapatan

Realisasi

Belanja

Rasio

Efisiensi (%) Keterangan

2010 3,044,124.79 3,637,069.26 119.48 Tidak Efisien

2011 3,759,034.43 3,753,710.41 99.86 Kurang Efisien

2012 4,634,301.94 4,299,150.22 92.77 Kurang Efisien

2013 5,235,293.72 5,057,279.66 96.6 Kurang Efisien

2014 6,052,441.12 5,707,378.47 94.3 Kurang Efisien

49

2015 6,619,031.16 6,490,359.76 98.06 Kurang Efisien

2016 6,825,754.28 7,151,661.55 104.77 Tidak Efisien

2017 8,033,573.16 7,912,409.15 98.49 Kurang Efisien

2018 8,175,219.12 8,176,929.50 100.02 Tidak Efisien

2019 8,765,153.02 9,162,655.94 104.54 Tidak Efisien

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya, Data Diolah

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2 merupakan hasil

perbandingan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan di Kota Surabaya,

Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Surabaya dari tahun 2010 sampai 2019,

yaitu secara berturut-turut 93.05 persen, 94.65 persen, 98.74 persen, 99.62 persen,

98.41 persen, 99.65 persen, 101.57 persen, 101.63 persen, 101.19 persen, 100.37

persen, 104.54 persen, sama halnya dengan rasio efisiensi bahwa tingkat

efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya adalah berfluktuasi.

Berada pada rata-rata rasio 98.89 persen, secara rata-rata rasio efektivitas

keuangan daerah di Kota Surabaya sudah terbilang efektif dalam melakukan

pengelolaan keuangan daerah karena berada pada rasio 90 hingga 100 persen. Hal

ini disebabkan karena pendapatan pemerintah yang diperoleh lebih kecil dari

anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

50

Tabel 4.2

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2019

(Juta Rupiah)

Tahun Anggaran

Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rasio

Efektivitas (%) Keterangan

2010 3,271,421.23 3,044,124.79 93.05 Efektif

2011 3,971,688.60 3,759,034.43 94.65 Efektif

2012 4,693,361.55 4,634,301.94 98.74 Efektif

2013 5,255,244.15 5,235,293.72 99.62 Efektif

2014 6,150,194.21 6,052,441.12 98.41 Efektif

2015 6,642,257.72 6,619,031.16 99.65 Efektif

2016 6,720,301.54 6,825,754.28 101.57 Sangat Efektif

2017 7,904,894.97 8,033,573.16 101.63 Sangat Efektif

2018 8,079,142.19 8,175,219.12 101.19 Sangat Efektif

2019 8,733,224.62 8,765,153.02 100.37 Sangat Efektif

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya, Data Diolah

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 merupakan hasil

perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan realisasi dana

perimbangan di Kota Surabaya, rasio kemandirian keuangan daerah Kota

Surabaya dari tahun 2010 sampai 2019, yaitu secara berturut-turut 61.81 persen,

195.81 persen, 159.07 persen, 191.09 persen, 222.21 persen, 291.43 persen 210.72

persen 262.60 persen 238.07 persen 268.92 persen. Rasio kemandirian

pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya adalah berfluktuasi. Berada pada

51

rata-rata rasio 210.17 persen, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya

sudah sangat tinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah karena dalan

kurun 10 tahun tersebut lebih besar dari 60 persen. Hal ini disebabkan karena

rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah yang diperoleh lebih lebih

besar dari dana yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Tabel 4.3

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2019

(Juta Rupiah)

Tahun Realisasi

PAD

Realisasi

Perimbangan

Rasio

Kemandirian (%) Keterangan

2010 893,437.17 1,445,554.31 61.81 Sangat Tinggi

2011 1,886,514.30 963,419.95 195.81 Sangat Tinggi

2012 2,279,613.85 1,433,067.69 159.07 Sangat Tinggi

2013 2,791,580.05 1,460,891.50 191.09 Sangat Tinggi

2014 3,307,323.86 1,488,374.89 222.21 Sangat Tinggi

2015 4,035,649.48 1,384,772.42 291.43 Sangat Tinggi

2016 4,090,206.77 1,941,019.53 210.72 Sangat Tinggi

2017 5,161,844.57 1,965,635.62 262.6 Sangat Tinggi

2018 4,973,031.00 2,088,869.97 238.07 Sangat Tinggi

2019 5,381,920.25 2,001,327.64 268.92 Sangat Tinggi

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya, Data Diolah

52

4. Uji Statistik

4.1.Uji t Statistik

Uji t bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri)

yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t-statistik sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi < 0,05, atau thitung > ttable artinya terdapat

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

b. Jika nilai signifikansi > 0,05, atau thitung < ttable maka tidak terdapat

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus mencari nilai t tabel:

t table = t (α/2 ; N-k-1)

= t (α /2 ; 10-3-1)

= t (0,025;6)

= 2,447

53

Tabel 4.4

Rangkuman Hasil Uji Regresi dengan SPSS 23.0

Variabel Koefisien Regresi Thitung Sig.

Konstanta 6.154

Rasio Efisiensi 0.018 -3.355 0.015

Rasio Efektivitas 0.059 -1.052 0.333

Rasio Kemandirian 0.003 -2.965 0.025

Fhitung 8.149 0.015b

R Square 0.803

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

4.1.1. Pengaruh Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Secara

Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.4 setelah dilakukan pengujian, hipotesis pertama

menyatakan bahwa “terdapat pengaruh rasio efisiensi pengelolaan keuangan

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi”. Hasil pengujian statistik

menunjukkan rasio efisiensi (X1) memiliki pengaruh negatif serta signifikan

bagi pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar

0,015, nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung -(3,355) > ttabel 2,447. Hasil

ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi memiliki pengaruh negatif serta

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat menurunkan

pertumbuhan ekonomi.

54

4.1.2. Pengaruh Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Secara

Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.4 setelah dilakukan pengujian, hipotesis kedua

yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh rasio efektivitas pengelolaan

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi” Hasil pengujian statistik

menunjukkan rasio efektivitas (X2) memiliki pengaruh negatif serta tidak

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dalam pengujian statistik

secara parsial, nilai signifikansi sebesar 0,333, nilai ini jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan 0,05. Nilai thitung -(1,052) < ttabel 2,447. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara rasio efektivitas dengan

pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ketika rasio efektivitas tinggi, maka dapat

menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang didapatkan searah dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Noni, dkk (2019) yang mana dalam hasil

penilitian bahwa rasio efektivitas memiliki pengaruh negatif serta tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.3. Pengaruh Rasio Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.4 setelah dilakukan pengujian, hipotesis ketiga

yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh rasio kemandirian pengelolaan

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi”, hasil pengujian statistik

menunjukkan rasio kemandirian (X3) memiliki pengaruh negatif serta

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dalam pengujian statistik

55

secara parsial, nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Nilai thitung

-(2,965) > ttabel 2,477. Hal ini “menunjukkan ada hubungan antara“ rasio

kemandirian terhadap “pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan “semakin

tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka akan menurunkan

pertumbuhan ekonomi. “Hasil yang didapatkan searah dengan hasil “penelitian

yang dilakukan oleh Dian (2018) hasil “penelitian menunjukkan adanya

pengaruh negatif serta signifikan rasio kemandirian “bagi “pertumbuhan

ekonomi.

4.2.Uji Kebaikan Model

4.2.1. Uji F Statistik

Uji F dilakukan untuk mengamati seberapa besar pengaruh

keseluruhan variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel

dependen (Y). Dasar-dasar dalam mengambil kesimpulan dalam pengujian F-

statistik sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi < 0,05, atau Fhitung > dari Ftable artinya terdapat

pengaruh maka terdapat pengaruh variabel independen (X) secara

simultan terhadap variabel dependen (Y).

b. Jika nilai signifikansi > 0,05, atau Fhitung < Ftable artinya tidak terdapat

pengaruh variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel

dependen (Y).

56

Rumus mencari nilai Ftabel:

Ftabel = F (k ; n-k)

= F (3 ; 10-3)

= F (2 ; 7)

= 4,35

4.2.2. Pengaruh Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

“Berdasarkan tabel 4.4 telah dilakukan dengan “uji F-statistik,

hipotesis keempat “yang menyatakan bahwa “terdapat “pengaruh rasio

efisiensi, rasio “efektivitas dan rasio kemandirian “pengelolaan keuangan

daerah secara “simultan terhadap pertumbuhan ekonomi” “dalam pengujian

statistik secara“ simultan dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa

nilai signifikansi untuk pengaruh rasio efisiensi, rasio efektivitas serta rasio

kemandirian secara simultan bagi pertumbuhan ekonomi “adalah sebesar

0,015 < 0,05 dan nilai Fhitung 8,149 > Ftabel 4,35, sehingga dapat disimpulkan

bahwa hipotesis keempat “diterima yang berarti terdapat “pengaruh rasio

efisiensi, rasio efektivitas serta rasio kemandirian secara simultan bagi

pertumbuhan ekonomi.

57

4.2.3. “Koefisien Determinasi (Uji R2) “

Berdasarkan “tabel 4.4 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,803,

besaran angka yang terdapat pada R Square ini mengandung “arti bahwa

pengaruh“ rasio efisiensi, rasio “efektivitas serta rasio kemandirian “secara

simultan bagi pertumbuhan“ ekonomi adalah sebesar 80,3 persen, “ sisanya 19,7

persen “dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan“ dalam

perhitungan

4.3.“Pengujian Model“

4.3.1. “Uji Asumsi Klasik“

Uji Asumsi“ Klasik menjadi syarat statistik wajib“ dilakukan dalam

analisis regresi linier berganda. Beberapa pengujian antara lain Uji

Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji “Heteroskedastisitas dan uji

Autokorelasi.

4.3.1.1 Uji Normalitas

“Uji Normalitas “bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi “variabel dependen (Y) dan variabel“ independen (X) “keduanya

memiliki distribusi “normal atau tidak

4.3.1.2. “Uji Normalitas Probability Plot“

Dasar “pengambilann keputusan sebagai berikut:

1. Data dapat dikatakan terdistribusi normal, “apabila data atau

titik yang ada pada “diagram mengikuti arah garis diagonal

dan menyebar disekitar garis diagonal.

58

2. Data perhitungan tidak “terdistribusi normal, apabila“ data

atau titik yang ada pada “diagram menyebar jauh dari garis

“diagonal atau tidak “mengikuti arah garis diagonal.

“Berdasarkan grafik 4.2 dapat dilihat “bahwa data atau titik

yang ada pada diagram menyebar disekitar garis “diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal “sehingga dapat dikatakan bahwa

data terdistribusi dengan “normal.

4.3.1.3.Uji Multikolinearitas“

“Uji Multikolinearitas bertujuan “untuk menguji “apakah model

regresi ditemukan “adanya korelasi Antara variabel“ independen (X). “Dasar

pengambilan “keputusan “sebagai berikut:

1. Nilai Tolerance : jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10

maka artinya tidak terjadi multikolinearitas

Grafik 4.2

Normal Probability Plot dengan SPSS 23.0

59

2. Nilai VIF : jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka

artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.5

Uji Multikolinearitas dengan SPSS 23.0

Variabel Collineaity Statistics

Keterangan Tolerance VIF

Rasio Efisiensi 0.677 1.477 tidak terjadi multikoliniritas

Rasio Efektivitas 0.439 2.277 tidak terjadi multikoliniritas

Rasio Kemandirian 0.403 2.484 tidak terjadi multikoliniritas

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

“Berdasarkan tabel 4.5 setelah “melakukan uji “multikolinearitas

didapatkan nilai Tolerance “dari rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio

kemandirian lebih besar dari 0.1 sedangkan nilai VIF “dari ketiganya lebih

kecil dari 10, “maka dapat disimpulkan bahwa “ketiga variabel independen

tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.3.1.4.Uji Heteroskedastisitas

“Uji Heteroskedastisitas bertujuan “untuk menguji apakah dalam

model regresi “terjadi ketidaksamaan varians“ dari residual satu

pengamatan ke “pengamatan lain.

60

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

“Jika dilihat dari grafik diatas dapat“ diketahui data “atau titik yang

ada pada “diagram menyebar“ di atas dan di bawah “atau di sekitar angka 0,

data atau “titik tidak berkumpul hanya di “atas atau di bawah saja,

penyebaran “titik tidak membentuk“ pola bergelombang melebar“ kemudian

menyempit “dan melebar kembali serta penyebaran “data atau titik tidak

berpola. Sehingga “dapat disimpulkan bahwa “tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas.

Grafik 4.3

Uji Heterokedastisitas Scatterplot dengan SPSS 23.0

61

4.3.1.5.“Uji Autokorelasi“

“Uji Autokorelasi“ memiliki tujuan “menentukan ada tidaknya

masalah autokorelasi saat dilakukan pengujian.

Tabel 4.6

Nilai Durbin-Watson dengan SPSS 23.0

Durbin-Watson Hasil Pengujian Keterangan

2.670

4-du < Durbin-Watson < 4-dl,

2.267 < 2.670 < 3.660

Tidak ada kesimpulan

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. d < dl atau DW > 4-dl (Terjadi autokorelasi)

2. du < DW < 4-du (Tidak terjadi autokorelasi)

3. dl < DW < du atau 4-du < DW < 4-dl (Tidak ada kesimpulan)

“Sesuai dengan jumlah variabel “dan rentang wantu penelitian,

dimana dalam penelitian “ini menggunakan “3 variabel independen (X)

dengan rentang “waktu 10 tahun maka nilai “dl sebesar 0,340 dan du

sebesar 1,733. Dari tabel 4.6 “diperoleh nilai Durbin-Watson “sebesar

2,670, hal ini “menunjukkan bahwa nilai 4-du <“ Durbin-Watson < 4-dl

sehingga “dapat “disimpulkan “bahwa tidak ada kesimpulan.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi saat uji autokorelasi, salah

satunya dengan menggunakan metode Cochrane Orcutt.

62

Tabel 4.7

Metode Cochrane Orcutt dengan SPSS 23.0

Durbin-Watson Hasil Pengujian Keterangan

2.245

du < d < 4-du,

1.733 < 2.245 < 2.267

Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

“Dari tabel 4.7 dimana setelah “dilakukan regresi menggunakan

metode tersebut “didapatkan nilai Durbin-Watson yang “baru seperti yang

terdapat pada tabel 4.10 sebesar 2,245, nilai tersebut terletak antara du <

DW < 4-du, dimana“ 1,733 < 2,245 < 2,267, sehingga“ dapat disimpulkan

bahwa setelah “menggunakan “metode Cochrane Orcutt sudah“ tidak

terdapat autokorelasi.

63

“BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN”

A. Kesimpulan”

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan oleh peneliti,

antara lain sebagai berikut:

1. Rasio efisiensi keuangan daerah Kota Surabaya berada pada rata-rata

100.89 persen, rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah oleh

Pemerintah Kota Surabaya terbilang tidak efisien dalam melakukan

pengelolaan keuangan daerah karena berada pada rasio lebih besar dari

100 persen. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah yang lebih

tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah.

2. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Surabaya berada pada rata-rata

rasio 98.89 persen, rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah oleh

Pemerintah Kota Surabaya sudah terbilang efektif dalam melakukan

pengelolaan keuangan daerah karena berada pada rasio 90 hingga 100

persen. Hal ini disebabkan karena pendapatan pemerintah yang

diperoleh lebih kecil dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan

sebelumnya.

3. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya berada pada rata-

rata rasio 210.17 persen, rasio kemandirian pengelolaan keuangan

daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah sangat tinggi dalam

melakukan pengelolaan keuangan daerah karena dalan kurun 10 tahun

tersebut lebih besar dari 60 persen. Hal ini disebabkan karena rata-rata

64

pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah yang diperoleh lebih lebih

besar dari dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

4. Rasio efisiensi keuangan daerah dan Rasio Kemandirian Kota

Surabaya memiliki pengaruh negatif serta signifikan bagi pertumbuhan

ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kedua

variabel tersebut dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Kota

Surabaya.

5. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Surabaya memiliki pengaruh

negatif namun tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kota

Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja

keuangan Pemerintah Kota Surabaya, penulis mengajukan beberapa saran.

saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya diharapkan lebih efisien dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga akan

memiliki pengeluaran yang lebih efektif yang nantinya dapat

berimbas pada kesejahteraan rakyat. pemerintah daerah juga

diharapkan dapat semaksimal mungkin dalam proses

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya serta

diharapkan pemerintah lebih bijak dalam penggunaan anggaran

65

agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi

daerahnya.

2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah

variabel atau menggunakan variabel lain yang relevan dengan

pertumbuhan ekonomi (growth). Peneliti juga sebaiknya

menggunakan periode penelitian yang berbeda serta

memperluas lokasi penelitian tidak hanya pada Kota Surabaya.

66

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

Badrudin, R. (2011). Ekonomi Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Boediono. (1991). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.

Chabib Sholeh, H. R. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah

Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Bandung: Fokusmedia.

Hafan, F. A. (2019). Analysis of The Performance of Regional Financial

Management and The Effect On Poverty Levels In Magelang Regency.

Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP

YKPN.

Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi

Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Indah Yuliana Mone, H. R. (2013). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah

Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Di Kabupaten Pangkep.

Kadjatmiko. (2002). Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka

Otonomi Daerah. Prosiding Workshop Internasional Implementasi

Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam

Membiayai Pembangunan Daerah. Bandung: FISIP UKP.

Kuncoro, M. (2003). Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta : Erlangga.

67

Litvack, J. &. (1998). Decentralization – Briefing Notes. . Washington D.C: The

World Bank.

Rochmansjah, C. S. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah

Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Bandung: Fokusmedia.

Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta, CV.

Sukirno, S. (1995). Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Yogyakarta: PT. Raja

Grafindo.

Todaro, M. P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. EdisiKetujuh,

Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wihastuti, A. M. (2008). Pertumbuhan Ekonomi: Determinan dan Prospeknya ,

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 9 No 1.

Yohanes Susanto, S. W. (2021). Analysis of Regional Financial Management of

North Bengkulu District Towards Regional Independence in The

Autonomy Era. 1-7.

Surabaya Dalam Angka. (2011). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2012). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2013). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2014). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2015). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2016). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2017). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2018). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

68

Surabaya Dalam Angka. (2019). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

Surabaya Dalam Angka. (2020). Surabaya: Badan Pusat Statistik.

68

LAMPIRAN

I

69

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 1.691.550.000.000,00 1.488.358.147.753,27

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 265.797.243.579,00 209.834.317.887,85

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 77.019.175.680,00 75.962.115.305,92

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 105.259.156.201,00 112.359.720.633,68

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2.139.625.575.460,00 1.886.514.301.580,72

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 221.518.180.068,00 225.590.330.815,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya

alam) 5.599.253.058,00 8.692.232.539,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 679.450.127.000,00 679.262.759.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 66.499.500.000,00 49.874.625.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 973.067.060.126,00 963.419.947.354,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian 356.905.561.800,00 386.951.310.320,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 356.905.561.800,00 386.951.310.320,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 484.013.627.911,00 509.508.087.368,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya 2.679.579.028,00 1.551.780.688,00

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 15.397.200.000,00 10.364.000.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 502.090.406.939,00 521.423.868.056,00

Jumlah Pendapatan Transfer 1.832.063.028.865,00 1.871.795.125.730,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah - 600.000.000,00

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - 125.000.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah - 725.000.000,00

Jumlah Pendapatan 3.971.688.604.325,00 3.759.034.427.310,72

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

70

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 1.965.502.958.749,00 1.715.112.525.938,00

2.1.2 Belanja barang dan jasa 1.485.269.598.540,00 1.164.991.205.503,80

2.1.3 Belanja bunga 7.102.500.000,00 2.903.307.374,00

2.1.4 Belanja subsidi - -

2.1.5 Belanja hibah 437.308.349.354,00 325.744.017.586,00

2.1.6 Belanja bantuan sosial 4.600.000.000,00 1.046.730.000,00

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 1.900.000.000,00 644.213.000,00

Jumlah Belanja Operasi 3.901.683.406.643,00 3.210.441.999.401,80

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 203.820.211.512,00 100.486.009.000,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 285.639.571.828,00 179.104.771.991,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 384.073.604.300,00 157.938.496.455,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 389.506.730.552,00 102.454.759.850,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 14.841.975.060,00 1.602.454.313,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 2.346.431.078,00 1.525.154.380,00

Jumlah Belanja Modal 1.280.228.524.330,00 543.111.645.989,00

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 156.768.500,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 156.768.500,00

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 3.190.280.754,00 -

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 3.190.280.754,00 -

Jumlah Belanja 5.195.102.211.727,00 3.753.710.413.890,80

Surplus / (Defisit) (1.223.413.607.402,00) 5.324.013.419,92

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

71

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 2.118.292.666.000,00 2.154.652.323.797,88

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 235.196.801.853,00 229.680.153.171,85

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 111.966.678.336,00 111.967.697.968,77

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 191.653.080.406,00 295.279.875.771,01

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2.657.109.226.595,00 2.791.580.050.709,51

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 325.840.995.606,00 255.690.446.250,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber

daya alam) 13.002.385.240,00 15.247.050.379,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 1.160.025.693.000,00 1.160.025.693.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 68.180.790.000,00 29.928.308.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 1.567.049.863.846,00 1.460.891.497.629,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian 359.911.885.000,00 360.003.798.000,66

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya 359.911.885.000,00 360.003.798.000,66

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 664.150.585.652,00 613.629.385.380,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya 757.294.351,00 950.910.195,00

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 6.173.385.000,00 8.238.075.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 671.081.265.003,00 622.818.370.575,00

Jumlah Pendapatan Transfer 2.598.043.013.849,00 2.443.713.666.204,66

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah - -

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 91.913.000,00 -

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah 91.913.000,00 -

Jumlah Pendapatan 5.255.244.153.444,00 5.235.293.716.914,17

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

72

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 2.208.822.728.463,00 2.049.262.468.474,52

2.1.2 Belanja barang dan jasa 1.694.372.007.583,00 1.466.759.779.177,53

2.1.3 Belanja bunga 1.226.354.437,00 -

2.1.4 Belanja subsidi - -

2.1.5 Belanja hibah 284.910.615.394,00 253.316.709.084,84

2.1.6 Belanja bantuan social 1.651.000.000,00 853.703.500,00

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 1.900.000.000,00 604.305.000,00

Jumlah Belanja Operasi 4.192.882.705.877,00 3.770.796.965.236,89

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 309.714.099.809,00 238.158.398.925,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 264.793.778.831,00 205.018.395.845,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 502.131.712.829,00 372.679.990.044,33

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 668.911.732.364,00 464.140.371.614,73

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 712.112.145,00 449.432.800,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 1.093.323.376,00 948.026.920,00

Jumlah Belanja Modal 1.747.356.759.354,00 1.281.394.616.149,06

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 -

Jumlah Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 5.088.082.959,00 5.088.082.959,00

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 5.088.082.959,00 5.088.082.959,00

Jumlah Belanja 5.955.327.548.190,00 5.057.279.664.344,95

Surplus / (Defisit) (700.083.394.746,00) 178.014.052.569,22

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

73

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 2.471.025.909.302,00 2.427.647.860.148,15

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 285.197.286.889,00 270.112.725.497,14

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan 120.855.713.722,00 120.856.635.210,40

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah 370.380.244.224,00 488.706.643.122,78

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 3.247.459.154.137,00 3.307.323.863.978,47

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 317.816.601.094,40 246.211.550.026,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber

daya alam) 13.002.385.240,00 21.419.313.519,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 1.200.889.359.000,00 1.200.889.359.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 66.182.230.000,00 19.854.669.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat -

Dana Perimbangan 1.597.890.575.334,40 1.488.374.891.545,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian 448.297.975.000,40 448.340.154.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya 448.297.975.000,40 448.340.154.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 823.489.838.067,00 779.576.048.153,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya 2.360.319.364,00 2.360.319.363,00

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 7.067.090.000,00 2.836.580.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 832.917.247.431,00 784.772.947.516,00

Jumlah Pendapatan Transfer 2.879.105.797.765,80 2.721.487.993.061,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah - -

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah 23.629.261.000,00 23.629.261.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang

Sah 23.629.261.000,00 23.629.261.000,00

Jumlah Pendapatan 6.150.194.212.902,80 6.052.441.118.039,47

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

74

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 2.497.792.485.109,00 2.187.887.736.524,00

2.1.2 Belanja barang dan jasa 2.116.689.109.008,00 1.814.062.371.710,00

2.1.3 Belanja bunga - -

2.1.4 Belanja subsidi - -

2.1.5 Belanja hibah 432.726.689.556,00 300.184.342.399,09

2.1.6 Belanja bantuan social 1.651.000.000,00 89.670.000,00

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 2.070.314.000,00 787.920.000,00

Jumlah Belanja Operasi 5.050.929.597.673,00 4.303.012.040.633,09

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 364.481.478.617,00 187.840.393.447,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 307.847.050.136,00 280.948.288.646,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 490.763.424.505,00 408.302.726.466,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 832.323.903.854,00 516.795.444.056,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 14.323.983.069,00 9.645.662.806,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 845.987.450,00 833.910.000,00

Jumlah Belanja Modal 2.010.585.827.631,00 1.404.366.425.421,00

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 -

Jumlah Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 1.200.000.000,00 -

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 1.200.000.000,00 -

Jumlah Belanja 7.072.715.425.304,00 5.707.378.466.054,09

Surplus / (Defisit) (922.521.212.401,20) 345.062.651.985,38

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

75

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 2.679.368.000.000,00 2.738.899.424.558,36

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 449.613.176.717,00 537.319.752.463,13

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 135.637.837.123,00 135.324.221.731,02

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 518.028.220.457,00 624.106.079.645,46

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 3.782.647.234.297,00 4.035.649.478.397,97

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 318.204.210.000,00 206.314.915.900,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya

alam) 32.336.748.633,00 23.946.332.783,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 1.147.385.486.000,00 1.147.385.486.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 12.955.800.000,00 7.125.690.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 1.510.882.244.633,00 1.384.772.424.683,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian 463.025.317.000,00 463.025.317.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 463.025.317.000,00 463.025.317.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 856.175.299.221,00 707.673.658.856,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya 1.359.339.223,00 -

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 3.365.400.000,00 3.107.400.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 860.900.038.444,00 710.781.058.856,00

Jumlah Pendapatan Transfer 2.834.807.600.077,00 2.558.578.800.539,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah - -

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 24.802.882.000,00 24.802.882.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah 24.802.882.000,00 24.802.882.000,00

Jumlah Pendapatan 6.642.257.716.374,00 6.619.031.160.936,97

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

76

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 2.579.203.525.763,00 2.326.417.553.360,00

2.1.2 Belanja barang dan jasa 2.417.183.344.025,00 2.125.973.133.026,00

2.1.3 Belanja bunga - -

2.1.4 Belanja subsidi - -

2.1.5 Belanja hibah 428.341.520.833,00 252.111.246.646,00

2.1.6 Belanja bantuan sosial 1.651.000.000,00 -

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 2.083.273.745,00 732.571.000,00

Jumlah Belanja Operasi 5.428.462.664.366,00 4.705.234.504.032,00

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 583.958.300.267,00 180.523.825.499,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 420.942.144.315,00 369.025.583.047,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 570.599.081.523,00 546.051.713.944,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 903.553.073.475,00 682.877.162.677,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 6.436.815.145,00 5.900.125.333,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 856.288.892,00 746.845.000,00

Jumlah Belanja Modal 2.486.345.703.617,00 1.785.125.255.500,00

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 -

Jumlah Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 3.529.027.410,00 -

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 3.529.027.410,00 -

Jumlah Belanja 7.928.337.395.393,00 6.490.359.759.532,00

Surplus / (Defisit) (1.286.079.679.019,00) 128.671.401.404,97

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

77

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 2.802.516.278.889,00 3.000.152.384.487,00

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 342.925.912.793,00 339.453.230.305,87

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 131.805.808.333,00 131.847.096.407,00

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 667.219.129.110,00 618.754.058.187,66

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 3.944.467.129.125,00 4.090.206.769.387,53

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 443.747.996.528,00 393.908.771.611,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya

alam) 23.994.419.866,00 18.880.139.043,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 1.010.059.323.816,00 1.233.380.404.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 317.628.474.350,00 294.850.212.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 1.795.430.214.560,00 1.941.019.526.654,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian - -

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya - -

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 970.489.960.582,00 786.702.579.850,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya 1.359.339.223,00 -

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 3.554.900.000,00 2.825.400.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 975.404.199.805,00 789.527.979.850,00

Jumlah Pendapatan Transfer 2.770.834.414.365,00 2.730.547.506.504,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah - -

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan 6.720.301.543.490,00 6.825.754.275.891,53

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

78

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 2.711.905.402.999,00 2.540.955.293.099,00

2.1.2 Belanja barang dan jasa 2.956.213.760.468,00 2.586.690.389.712,00

2.1.3 Belanja bunga - -

2.1.4 Belanja subsidi 22.172.976.000,00 19.005.408.000,00

2.1.5 Belanja hibah 267.632.969.713,00 214.488.143.792,48

2.1.6 Belanja bantuan sosial - -

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 2.176.949.595,00 1.128.270.000,00

Jumlah Belanja Operasi 5.960.102.058.775,00 5.362.267.504.603,48

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 329.210.536.206,00 260.881.230.581,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 343.944.132.392,00 291.820.586.629,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 628.313.300.352,00 604.614.290.149,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 840.555.116.570,00 629.706.519.468,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 449.731.140,00 410.713.000,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 2.045.848.910,00 1.960.705.000,00

Jumlah Belanja Modal 2.144.518.665.570,00 1.789.394.044.827,00

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 -

Jumlah Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 610.626.050,00 -

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 610.626.050,00 -

Jumlah Belanja 8.115.231.350.395,00 7.151.661.549.430,48

Surplus / (Defisit) (1.394.929.806.905,00) (325.907.273.538,95)

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

79

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 3.265.955.423.267,00 3.595.670.492.734,31

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 392.397.980.801,00 557.966.574.669,78

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 137.981.858.739,00 134.668.941.611,95

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 913.310.283.236,00 873.538.562.155,63

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4.709.645.546.043,00 5.161.844.571.171,67

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 473.613.566.505,00 358.835.507.237,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya

alam) 22.453.979.673,00 16.587.434.797,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 1.211.713.876.000,00 1.211.713.876.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 466.697.504.000,00 378.498.806.664,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 2.174.478.926.178,00 1.965.635.624.698,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian - -

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya - -

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 967.584.022.137,00 853.167.802.800,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya - -

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 3.164.710.000,00 2.903.400.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 970.748.732.137,00 856.071.202.800,00

Jumlah Pendapatan Transfer 3.145.227.658.315,00 2.821.706.827.498,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah - -

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 50.021.765.000,00 50.021.765.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah 50.021.765.000,00 50.021.765.000,00

Jumlah Pendapatan 7.904.894.969.358,00 8.033.573.163.669,67

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

80

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 2.561.530.634.574,00 2.396.243.239.234,84

2.1.2 Belanja barang dan jasa 3.360.370.631.852,00 2.885.392.981.720,84

2.1.3 Belanja bunga - -

2.1.4 Belanja subsidi - -

2.1.5 Belanja hibah 177.606.478.734,00 111.504.410.055,00

2.1.6 Belanja bantuan sosial - -

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 2.076.869.303,00 1.376.863.000,00

Jumlah Belanja Operasi 6.101.584.614.463,00 5.394.517.494.010,68

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 772.503.120.013,00 733.007.917.033,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 587.855.605.985,00 514.721.364.936,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 674.492.420.486,00 577.147.375.916,41

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 802.961.544.880,00 687.870.707.690,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 3.874.147.620,00 2.642.716.710,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 2.684.972.543,00 2.501.575.961,00

Jumlah Belanja Modal 2.844.371.811.527,00 2.517.891.658.246,41

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 10.000.000.000,00 -

Jumlah Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 7.974.260.070,00 -

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 7.974.260.070,00 -

Jumlah Belanja 8.963.930.686.060,00 7.912.409.152.257,09

Surplus / (Defisit) (1.059.035.716.702,00) 121.164.011.412,58

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

81

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 4.008.794.324.904,00 4.018.722.251.948,00

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 396.051.109.746,00 396.244.802.735,94

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 156.728.284.536,00 268.575.571.840,77

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 673.113.507.080,00 698.377.627.284,96

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.234.687.226.266,00 5.381.920.253.809,67

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 442.217.960.000,00 317.363.050.361,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya

alam) 85.458.227.849,00 49.236.626.815,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum 1.308.697.316.000,00 1.254.344.402.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus 477.827.337.000,00 380.383.564.271,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 2.314.200.840.849,00 2.001.327.643.447,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana otonomi khusus - -

1.2.2.2 Dana penyesuaian - -

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - -

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi

1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak 901.445.686.619,00 1.099.625.542.091,00

1.2.3.2 Pendapatan bagi hasil lainnya - -

1.2.3.3 Bantuan Keuangan Prop. Lainnya 4.020.429.000,00 3.371.400.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi 905.466.115.619,00 1.102.996.942.091,00

Jumlah Pendapatan Transfer 3.219.666.956.468,00 3.104.324.585.538,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

1.3.1 Pendapatan hibah 193.234.560.000,00 193.272.300.435,00

1.3.2 Pendapatan dana darurat - -

1.3.3 Pendapatan lainnya - -

1.3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 85.635.881.000,00 85.635.881.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah 278.870.441.000,00 278.908.181.435,00

Jumlah Pendapatan 8.733.224.623.734,00 8.765.153.020.782,67

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

82

Kode Uraian Anggaran Realisasi

1 2 3 4

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja pegawai 2.713.569.439.655,00 2.558.554.756.010,63

2.1.2 Belanja barang dan jasa 4.088.673.664.945,00 3.747.642.075.279,94

2.1.3 Belanja bunga - -

2.1.4 Belanja subsidi - -

2.1.5 Belanja hibah 159.827.326.309,00 96.586.053.683,00

2.1.6 Belanja bantuan social - -

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 3.293.477.697,00 1.774.968.000,00

Jumlah Belanja Operasi 6.965.363.908.606,00 6.404.557.852.973,57

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja tanah 680.909.604.065,00 657.676.408.325,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 554.158.968.111,00 527.897.491.678,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 762.792.864.837,00 735.791.316.962,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 933.484.695.641,00 819.894.483.911,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 20.354.893.670,00 12.110.233.206,00

2.2.6 Belanja aset lainnya 963.632.725,00 934.890.000,00

Jumlah Belanja Modal 2.952.664.659.049,00 2.754.304.824.082,00

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja tidak terduga 13.262.581.500,00 1.574.969.146,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga 13.262.581.500,00 1.574.969.146,00

2.4 Transfer

2.4.1 Transfer bagi hasil

2.4.1.1 Bagi hasil pajak - -

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 2.218.293.630,00 2.218.293.630,00

2.4.1.3 Bagi hasil pendapatan lainnya - -

Jumlah Transfer 2.218.293.630,00 2.218.293.630,00

Jumlah Belanja 9.933.509.442.785,00 9.162.655.939.831,57

Surplus / (Defisit) (1.200.284.819.051,00) (397.502.919.048,90)

Sumber: Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemerinta Kota Surabaya

83

LAMPIRAN

II

84

Hasil Uji t-statistik dengan SPSS 23.0

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 20.718 6.154 3.366 .015

Efisiensi -.061 .018 -.739 -3.355 .015

Efektivitas -.063 .059 -.288 -1.052 .333

Kemandirian -.008 .003 -.847 -2.965 .025

Hasil Uji F-statistik dengan SPSS 23.0

Model Sum of

Squares Df

Mean

Square F Sig.

1 Regression 2.870 3 .957 8.149 .015b

Residual .704 6 .117

Total 3.574 9

Hasil Koefisien Determinasi-statistik dengan SPSS 23.0

Model R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error

of the

Estimate

1 .896a .803 .704 .34264

85

Uji Multikolinearitas dengan SPSS 23.0

Model

T Sig.

Collinearity

Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant) 3.366 .015

Efisiensi -3.355 .015 .677 1.477

Efektivitas -1.052 .333 .439 2.277

Kemandirian -2.965 .025 .403 2.484

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020

86

Nilai Durbin-Watson dengan SPSS 23.0

Model R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .896a .803 .704 .34264 2.670

Metode Cochrane Orcutt dengan SPSS 23.0

Model R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .959a .920 .873 .31246 2.245