PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN

BERDEMOKRASI DI KABUPATEN LEBAK

Oleh:

NURMALINA

106045201537

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 H / 2010M

KATA PENGANTAR

Salah satu kebahagian didunia ini adalah meliahat orang tua tersenyum, ketika melihat

buah hatinya mengenakan toga kesuksesan, dan salah satu keindahan yang akan selalu dikenang

adalah ketika bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan, bagi penulis skripsi

ini adalah kebahagian dan keindahan itu.

Terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga terucapkan kepada Allah SWT sang

Maha Pemurah, Maha segalannya, yang telah memberikan cinta dan nikmat yang tak berujung.

Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Atas segala

perjuangan dan amanah yang tak pernah padam hingga akhir zaman.

Terima kasih kepada yang tercinta kedua orang tua Ayahanda Maulana. AR, Ibunda

Nurhakiyah dan kakanda Supriono, SH, Nila Agustina, Ita Mahgarita, S.PdI, Imron dan semua

abang/adik sepupu juga seluruh keluarga besar di Lampung dan di Rangkasbitung dengan rasa

kasih sayang dari semuannya yang terus mendoakan, menasehati, membimbing dan memberikan

dukungan moral, dan materil. Tanpa mereka penulis tidak dapat merampungkan skripsi ini.

Semoga Allah mengampuni segala dosa dan membukakan pintu rahmat dan kelak menjadikan

mereka penghuni surga firdaus-Nya, Amin ya rabbal ‘alamin…

1. Prof.Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM sebagai dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asmawi, M.Ag dan Sri Hidayati, M.Ag masing-masing selaku Ketua Program dan

Studi dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah yang telah banyak membantu penulis

selama masih dalam masa kuliah.

i

ii

3. Bapak Dr. Asep Saepuddin Jahar, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pikiranya disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali penulis

dengan Ilmu yang berharga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak

megurangi rasa hormat dan terimaksih penulis semoga dapat balasan setimpal dari-Nya.

5. Kepada seluruh staf Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis untuk

mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Ucapan terimaksih kepada Bapak Tedi, Bapak Dian Wahyudi, ST serta pengurus partai

keadilan sejahtera (PKS) yang ada di Ramgkasbitung, yang telah memberikan

kemudahan dan kelancaran dalam memberikankan data untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap skripsi ini menjadi salah satu pengabdian penulis kepada

Allah SWT, kontribusi penulis terhadap bangsa Indonesia, dan pelayanan penulis kepada sesama

manusia.

Jakarta, 7 Mei 2010

Nurmalina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................. i

DAFTAR ISI................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………....... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah…………………………… 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………. 4

D. Metode Penelitian…………………………………………. 5

E. Telaah Penelitian Terdahulu………………………………. 8

F. Sistematika Penulisan…………………………………….... 11

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi……. 13

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat……………………….. 17

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan model-model

pemberdayan masyarakat dilihat dari segi:……………….. 23

1. Politik…………………………………………………. 24

2. Ekonomi……………………………………………… 26

3. Sosial………………………………………………… 27

iii

BAB III SEKILAS TENTANG PKS SECARA UMUM DAN PKS LEBAK

A. Partai Keadilan Sejahtera (PKS

a. Sejarah PKS………….………………………………. 29

b. Visi dan Misi …………………………………………. 31

c. Ideologi dan Plat Form PKS……………………..…… 33

d. Strategi Pemberdayaan PKS.......................................... 37

BAB IV EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI LEBAK

A. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan

Masyarakat di bidang (politik, ekonomi, sosial)........................ 40

B. Respon Masyarakat Lebak Terhadap PKS dalam Pemberdayaan

Masyarakat ………………………………………………….. 48

B. Tantangan PKS dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

Kehidupan Berdemokrasi di Lebak…………………………. 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………...... 53

B. Saran-saran………………………………………………… 54

iv

v

DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 55

LAMPIRAN- LAMPIRAN......................................................................... 59

1. Lampiran Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi

2. Lampiran Surat Keterangan Mohon data/wawancara

3. Pedoman Wawancara

4. Lampiran Surat Pernyataan Wawancara

5. Lampiran Transkip hasil wawanca

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sekaligus Negara. Islam dianggap sebagai satu-satunya agama yang

memiliki ajaran yang paling utuh, serba lengkap, dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, paradigma ini kerap menggiring umat Islam untuk menampilkan agamanya dalam

bentuk formal, yakni dengan menampilkan wajah literatur bangunan politik Islam waktu silam,

tanpa upaya modifikasi dan kontekstualisasi dengan kebutuhan realitas.1

Agama Islam menganjurkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan,

persaudaraan, amanah dan musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu

tata kehidupan masyarakat dan Negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang

berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan “bahwa pada

dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai

hubungan-hubungan sosial termasuk demokrasi”.2

Demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan lapisan masyarakat

mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas elit, sebut saja tokoh masyarakat,

politisi, mahasiwa, cendikiawan, dan seterusnya. Lebih dari itu, demokrasi diyakini sebagai salah

satu alternatif sistem nilai yang berkembang dalam sendi kehidupan manusia dan masyarakat,

bahkan Negara.3

1 Khamami Zada dan Arif Arafah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta: LSIP, 2004), cet. Ke-1 h. 24. 2 Matori Abdul Jalil, “Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi”, Dalam Agama dan

Demokrasi. (Jakarta: P3M, 1994), cet. Ke-2, h.122. 3 Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN

Jakarta Press, 2000), h. 161.

2

Demokrasi merupakan salah satu aliran filsafat yakni suatu aliran yang meninjau asal

usul kekuasaan politik suatu Negara yang didasarkan kepada keinginan umum rakyat. Dalam hal

ini rakyat dapat digambarkan sebagai suatu aturan hukum yang melahirkan keinginan umum dan

mengilhami isi paham demokrasi. Kekuasaan yang menganut sistem demokrasi dalam suatu

Negara berada ditangan rakyat itu sendiri, pada hakikatnya demokrasi berasal dari rakyat,

dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat.4

Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh

rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pendapat

lain menyebutkan bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa

kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas, prinsip kesamaan politik

dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.5

Dalam masyarakat yang besar, rakyat hanya bisa memberikan pengaruh yang kecil

sebagai individu, tetapi pengaruh itu bisa besar jika mereka bergabung dengan membentuk suatu

perkumpulan. Partai politik menjalankan berbagai macam peran dan fungsi. Keberadaan partai-

partai politik yang merupakan bagian dari suatu mekanisme penting dalam kehidupan

demokrasi.6

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, ketika masyarakat dianggap apatis atau

masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pemimpin mereka, atau karena alasan-

alasan yang pada akhirnnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan

berpolitik dalam sistem penyelenggaraan Negara. Ketika demokrasi itu secara sederhana

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 141. 5 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, ( Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8. 6 David Betham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 24.

3

diartikan “ dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat”, maka keterlibatan rakyat dalam proses

pengambilan keputusan untuk kebijaksanaan publik menjadi prasyarat. Sebab, jika tidak ada

partisipasi rakyat, tidak akan ada “dari dan oleh rakyat”. Akan tetapi, rakyat tidak mungkin dapat

terlibat dalam proses kebijaksanaan publik, ketika rakyat sangat apatis, masa bodoh,

terpinggirkan, hanya sebagai pelengkap dalam sistem kenegaraan.7

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya

mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan, kedudukan politik biasanya dilakukan

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.8 Berbeda dengan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bagi PKS kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk

menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama insan dan semua golongan, guna

mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bermartabat.9

PKS sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Betapa tidak, hanya sekitar

satu tahun setelah dideklarasikan (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan

itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999. Dalam pemilu 2004 sampai dengan 2009, PKS mampu

meningkatkan jumlah suara yang sangat signifikan. Partai yang karena alasan electoral threshold

berganti nama menjadi Partai Keadialan Sejahtera.10

Dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis, menemui jawaban atas

permaslahan tersebut dengan meneliti tentang peran partai politik, Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan kehidupan berdemokrasi dalam

7 Ahmad Azizi Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di

Indonesia, (Jakarta: Lemhannas, 2003), h. 11. 8 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 159-161. 9 Herdi Sahrasad, PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan, (Jakarta: Psik Paramadina, 2008), h. 35. 10 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gudang Parlemen, (Yogyakarta:

Lkis 2008), h. 1

4

bidang politik, ekonomi, sosial, di Kabupaten Lebak dan ini menarik untuk diteliti, sehingga

penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI KABUPATEN

LEBAK”

B. Batasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis terfokus pada

peranan Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang

politik, ekonomi, sosial, di Kabupaten Lebak.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan masyarakat

terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak?

2. Apa strategi yang di lakukan Partai Keadilaan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan

Masyarakat di Kabupaten Lebak?

3. Apa tantangan yang dihadapi PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap

kehidupan berdemokrasi di Lebak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peran keberadaan serta kondisi masyarakat khususnya

5

di Kabupaten Lebak, setelah adanya pemberdayaan masyarakat dari Partai Keadilan

Sejahtera (PKS),

2. Untuk mengetahui apa strategi – strategi yang di lakukan Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di

Kabupaten Lebak,

3. Untuk dapat mengetahui tantangan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten

Lebak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa pemberdayaan

masyarakat itu merupakan usaha untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam

berdemokrasi.

2. Dapat mengetahui secara mendalam mengenai peranan Partai Kedilan Sejahtera (PKS)

dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dalam pengembangan keilmuan dibidang politik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunkan metode yang bersifat deskriptif

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan

seseorang, lembaga, atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang

6

pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah studi lapangan (field research), yaitu suatu cara

pendekatan dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan sumber data,

yaitu:

a. Data Primer

Data Primer antara lain: data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh Partai

Keadilan Sejahtera (PKS), serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberdayaan

masyarakat dalam konteks kehidupan berdemokrasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain: data yang diperoleh melalui data-data yang telah diteliti dan

dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini baik

berupa buku, koran, majalah maupun melalui media internet.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjukkan suatu data yang abstrak dan

tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: wawancara,

pengamatan, dan lainnya. Dan peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung

dari masalah yang dihadapi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu,

7

a. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) yang ada di Kabupaten Lebak, wawancara digunakan untuk

memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat berkaitan dengan hal yang

diteliti.11

b. Observasi ( Penelitian Lapangan)

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan, hal ini dilakukan

oleh penulis bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data-data sekunder didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti

arsip, dokumen resmi, foto, data statistik dan sejenisnya yang diharapkan dapat

mendukung analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif.

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan sacara berkesinambungan.

Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah

abstrkaksi-abstraksi teoritis terhadap informas di lapangan, dengan mempertimbangkan,

menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan yang dianggap mendasar dan

universal.12

11 Metedologi Penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h. .39

8

5. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis,

disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan oleh

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

F. Telaah Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul yang pernah ditulis oleh mahasiwa-mahasiwi

sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah

membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penulisan skripsi

ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis

kemukakan skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantarannya sebagai berikut:

Jaenal Abidin, dalam skripsinya yang berjudul “Islam Politik Dalam Realitas: Studi

Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang (2009)”, meneliti

tentang Agama sebagai sebuah sistem ini dapat dipahami sebagai “fenomena mental” dan

“fenomena sosial” fenomena mental berhubungan dengan masalah keyakinan dan yang kedua

dengan masalah kepemelukan. Sedangkan sebagai fenomena sosial, agama berisi keyakinan

dasar, ide, norma, dan simbol yang berhubungan dengan tradisi agama termasuk apa yang

disebut dengan teologi atau sistem keyakinan.

Unsur agama (Islam) berkolerasi positif dan signifikan dengan hampir semua dimensi

partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik antara lain sinisme, alienasi, anomie, pemain

(gladiators), penonton (spectatours). Para ahli partisipasi politik tidak sepakat mengenai ukuran,

item, dan unsur aktivitas politik antara lain: petisi, protes, minat, atau ketertarikan pada politik,

informasi politik, kedekatan dengan partai tertentu.

12 Burhan Bagin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet. Ke-3, h. 101

9

Hulwatul Fauziyah, meneliti tentang “Respon Partai Golkar dan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) Terhadap Perda Kota Bandar Lampung No. 15 tahun 2002 Tentang Larangan

Prostitusi dan Perbuatan Tuna Susila, (2009). Secara global Golkar dan PKS merespon positif

keberadaan perda ini, tetapi dalam tataran implementasi kedua partai ini terkesan kurang serius

dalam menindak lanjuti perda ini, hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya mereka melakukan

sosialisasi perda ini, yang mereka lakukan hanyalah bersifat penyuluhan yang itu pun tidak

spesifik tentang perda ini, tetapi lebih kepada masalah-masalah moral yang berkembang di

masyarakat.

Pada dasarnya perda ini berpotensi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sehingga

dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Namun di sisi lain pembuatan perda

ini tidak dapat terlepas dari segi moral politis karena tujuan perda ini masih sebatas untuk

menarik simpati dan dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya, misalnya saja pada waktu

pilkada, partai-partai ini mengharapkan dapat memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya.

Burhanuddin, meneliti tentang “Kedudukan Partai Politik Islam Dalam Undang-Undang

No. 2 tahun 2008 Tinjauan Terhadap Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (2008). Pasca

disahkannya UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, tidak ada lagi dikotomi antara parpol

beraliran nasional ideologis ataupun agamis. Kedudukan parpol Islam justru bisa dilihat sebagai

suatu respon positif bagi demokratisasi yang tengah berlangsung.

Fraksi PKS sejak awal menyerukan dan memperjuagkan pentingnya perwujudan partai

kader di negeri ini, guna mengimplementasi fungsi parpol dalam hal pendidikan politik,

rekrutmen pemimpin, manajemen konflik, dan agregasi kepentingan. Fungsi-fungsi itu harus

dijalankan sepanjang waktu. Parpol harus hadir sepanjang waktu melakukan pendidikan politik,

menyerap aspirasi, melakukan rekrutmen pemimpin dan yang tak kalah penting, tentunya saja

10

turut mengentaskna berbagai persoalan-persoalan yang menghimpit masyarakat.

Ria Rizki Amalia, meneliti tentang “ Konsep Demokrasi Dalam Perspektif PKS dan PDI

Perjuangan (Kajian Perbandingan)”, (2009). Perbedaan konsep demokrasi antara PKS dan PDI

perjuangan, bahwa PKS melihat demokrasi sebagiannya bisa dimanfaatakan untuk dakwah.

Akan tetapi tentunya bukan demokrasi dalam arti menghalalkan segala cara yang tidak ada

rambu-rambu syari’atnya, dan PDI Perjuangan permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu

politiek economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, demokrasi

menurut PDI Perjuangan pun harus sesuai yang dalam sila-sila pancasila.

Persamaan konsep demokrasi antar PKS dan PDI Perjuanga sangat mencolok dimana

PKS tidak berpandangan bahwa apa pun yang baerbau demokrasi adalah jahiliyah karena

demokrasi yang bermakna mendengarkan, menghargai pendapat orang, serta kebebasan

menyampaikan pendapat adalah tidak bertentangan dengan Islam. Adapun PDI Perjuangan

demokrasi merupakan hak masyarakat yang harus di dengarkan aspirasi rakyat.

PKS dan PDI Perjuangan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional

guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa serta ikut melaksanakan

ketertiban dunia serta menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

Muhammad Faiz Bin Awang, meneliti tentang “ Nasionalisme Dalam Pandangan Partai

Islam Se-Malaysia (PAS)”, (2010). Pandngan partai Islam se-malaysia (PAS) yang berbasiskan

Islam terhadap ideologi atau gagasan nasionalisme ini tampak sedikit berbeda dengan para

tokoh, menurut pandangan PAS, Islam tidak membenarkan dan menerima nasionalisme ini

sebagai pegangan hidup tetapi juga semangat perjuangan kebangsaan ini diniatkan karena Allah

SWT, PAS menerimanya hanya sebagai suatu alat dan bukan tujuan. Nasionalisme hanya

mengambil tempat yang sederhana dan bukan sebagai suatu lambang yang boleh menarik dan

11

menyatakan suatu bagian tenaga untuk mancapai cita-cita mulia yang benar-benar abadi

(menegaskan agama yaitu, Islam), sebagaimana Islam memandnag dunia bukan tujuan tetapi

hanya satu alat atau tanggungan yang menyiapkan ke akhirat. Adapun jika nasionalisme ini

nasionalisme sekuler atau bersifat ashabiyah PAS menentang dan menolaknya dengan tegas

yang diterima PAS sebagai alatnya ialah nasionalisme yang berdasarkan Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan

skripsi ini agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahula yang mencakup latar belakang masalah, batasan

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,

telaah penelitian terdahulu, dan sistematiak penulisan.

BAB II Kajian Teoritis mencakup, pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip

demokrasi, strategi pemberdayaan masyarakat, pengertian pemberdayaan

masyarakat dan model-model pemberdayaan masyarakat dari segi,

(politik, ekonomi, sosial).

BAB III Sekilas Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencakup, sejarah Partai

Keadilan Sejahtera (PKS), visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

sejarah PKS Lebak, plat form PKS, Strategi pemberdayaan PKS.

BAB IV Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Lebak, mencakup,

peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat di

12

bidang (politik, ekonomi, sosial), respon masyarakat Lebak terhadap peran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat,

tantangan PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan

berdemokrasi di Lebak.

BAB V Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan

skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

13

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab hak

masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi Negara dijamin hingga saat ini, demokrasi

merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering dipakai beberapa Negara termasuk

juga Negara-negara di dunia muslim. Namun pakar ilmu politik belum sepakat, apakah

demokrasi itu sekedar alat atau untuk mencapai tujuan, ataukah menjadi tujuan itu sendiri.1

Secara etimologis, demokrasi dari kata Yunani, yang asal katanya, rakyat berkuasa dan

terbagi dalam dua kata “demos” dan “cratos” demos yang berarti rakyat dan kratos berarti

kekuasaan.2 Yang juga memiliki arti kekuasaan ada ditangan rakyat secara penuh, dan juga

berarti bahwa dalam suatu pemerintahan suatu individu dan individu yang lain memiliki

kesamaan hak dalam segi politik, mereka pun sama-sama berdaulat.3

Secara terminologis, demokrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan

gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta

perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.4 Istilah demokrasi saat ini telah diterima oleh

hampir seluruh pemerintahan di dunia. Bahakan pemerintahan otoriter pun menggunakan

demokrasi istilah “demokrasi” untuk mengkarakteristikan rezim dan aspirasi mereka. Istilah

1 Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais, ( Jakarta: Teraju, 2005), h. 17.

2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 50 3 Zaenal Muthaqiní, “Doktrin Demokrasi Amerika Relevansinya Terhadap Hukum Islami”, (Skripsi SI

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2006) 4 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet, ke-1, h. 220.

14

demokrasi ini, mempunyai berbagai pengertian dalam pandangan kontemporer, sebagaimana

dapat dilihat dalam definisi berikut ini:

1. Menurut Josep A. Schmeter , demokrasi merupakan suatau perencanaan institusional

untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan

untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2. Sidney Hook berpendapat bahwa, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana

keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung,

didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

3. Philippe C. Smitter dan Yenny Lynn Karl, mendifinisikan bahwa demokrasi

merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas

tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara

tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang

terpilih.5

4. Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa

kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi

secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas

prinsip kesamaan politik.6

Pendapat para tokoh tentang pengertian demokrasi di atas dapat ditarik sebuah benang

merah, yaitu, bahwa dalam demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat, penentu

keputusan dan pemegang kebijakan tertinggi dalam penelenggara Negara dan pemerintahan serta

5 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpanagan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia

Terhadap konsep Demokrasi, h. 73-74 6 A. Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat

Madani, h. 163.

15

pengontrol terhadap pelaksanaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga

perwakilan yang merupakan wadah yang mewakilinya.7

Demokrasi juga menyangkut kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang relatif mapan,

sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan

membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal itu, masalahnya bukan saja menyangkut produk-

produk hukum berupa perundang-undangan, kebijakan administrasi atau putusan hakim, tetapi

menyangkut pula kesadaran hukum dan struktur sosial yang menopangnya. Hal ini berkaitan

dengan proses demokratisasi yang menyangkut transformasi sosial yang lebih luas.8

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih

dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya. Tetapi tidak dapat disangkal

ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam

Undang Undang Dasar 1945.9

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara

mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan kekuatan dalam masalah-masalah

mengenai kehidupan termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan

menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi

adalah Negara yang deselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakayat. Dari sudut

organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau

atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

7 Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 68 8Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 76 9 www.undiksha.ac.id, diaksesn 8 Juli 2010

16

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi yang merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara tanpa

terkecuali adalah benar-benar merupakan cita-cita yang luhur. Cita-cita ini akan terwujud jika

adanya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakt serta kemauan kuat dari pemerintah

(Political Will).10

Suatau pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan terwujud

prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan definisi di atas diambil pengertian bahwa demokrasi

mengandung unsur-unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan

bertanggung jawab.11

Dalam mengembangkan demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi harus selalu dipegang,

karena hal ini merupakan “roh” dari demokrasi itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip demokrasi itu

antara lain, yaitu:

1. Prinsip Persamaan, prinsip ini mengandung dua makna, yaitu kesamaan (The

Semeness) dn kesesuaian (The Fitness). Kesamaan disini diartikan sama rasa dan sama

rata, jadi setiap warga masyarakat akan merasa diberi hak dan kewajiban yang sama.

Sedangkan kesesuaian dapat diartikan proporsional, bahwa setiap anggota masyarakat

diberi hak sesuai dengan kemampuannya.12

2. Prinsip Kebebasan individu yang satu tidak mengganggu kebebasan yang lainnya,

artinya semua orang mempunyai kebebasan, tetapi karena setiap orang mempunyai

10 Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004), h. 69. 11 J. Soedjati Djiwandono, Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, (The RI

DEPISTITUTE,2003), h. 7. 12 Ismail dan Abdul Mukti, (ed), Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2000), cet ke-1, h. 61.

17

kebebasan, maka akan menjadi benturan kebebasan dengan orang lain. Bila ini dibiarkan,

akan terjadi anarki. Padahal demokrasi berbeda dengan anarki. Demokrasi yang tanpa

aturan akan menjadi anarki, karena kekuatan yang besar bisa menjadi ancaman bagi

keadilan dan hak orang lain. Karena demokrasi sangat menganjurkan pentingnya aturan

hukum maupun bentuk pengaturan yang lain, agar berbeda dengan anarkisme.

3. Prinsip keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan pemerintah, keterlibatan

rakyat dalam mengambil keputusan sangatlah penting, karena disitulah intinya.13

4. Prinsip Pluralisme, prinsip ini memberikan penegasan dan pengakuan terhadap

adanya perbedaan, keragaman budaya, agama, bahasa, etnis, pemikiran dan lain-lain

merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakkan.14

5. Prinsip Pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM), partisipasi ini menegaskan

bahwa keberadaan manusia dengan segala macam potensinya harus diakui sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kesamaan derajat dengan sesama

manusia lainnya. Pada hakekatnya semua manusia adalah sama, karena perbedaan

perlakuan atas manusia yang didasarkan oleh kemajuan itu tidak dibenarkan.15

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada literatur yang

menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalem relasi satu lawan satu antara pekerja

sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klein, hal ini bukanlah strategi utama

13 J. Soedjati Djiwandono, Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, h. 7-8 14 A. Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat

Madani, h. 167. 15 Muhammad Mufid, Politik Dalam Perspektif Islam, h. 71.

18

pemberdayaan.namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui

kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara

individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas , dalam

arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan

sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment

setting): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klein secara individu melalui bimbingan,

konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing

atau melatih klein dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering

disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan

dilakukan dengan mengunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan

pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan

kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan

memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (large system

strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying,

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam

pendekatan ini. Strategi system besar memandang klien sebagai orang yang memiliki

kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta

19

menentukan strategi-strategi yang tepat untuk bertindak.16

Pendekatan dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai

melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari

sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.

2. Penguatan: merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam

memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus

mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat

yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak

tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadnya persaingan yang tidak seimbang

apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi

kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat

kecil.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu

menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu

menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin

lemah dan terpinggirkan.

16 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ( Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), h. 66-67.

20

5. Pemeilharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan

distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus

mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang

memperoleh kesempatan berusaha.17

Teknik atau cara yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan

masyarakat:

1. Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respon empati, menghargai pilihan

dan hak klein menentukan nasibnya sendiri (self determination), menghargai perbedaan

dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien (client partnerships).

2. Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri klien,

mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien.

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang, memperkuat partisipasi klien dalam semua

aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-

tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan

evaluasi.

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social melalui, ketaatan terhadap kode

etik profesi, ketertiban dalam pengembangan professional, riset, dan perumusan

kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik,

penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial

yaitu:

17 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 69-70

21

1. Pemeberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja social dan masyarakat

harus bekerjasama sebagai partner.

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang

kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman

yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai

keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi

penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan

seseorang.

6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara, hasil

harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

7. Tingkat kesadaran merupak kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat

memobalisasi tindakan bagi perubahan.

8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk

menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan

selalu memiliki beragam solusi.

10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi

22

secara pararel.18

Tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja social yaitu:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka

sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.

2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan

membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan

kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka.

3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak memiliki

masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah

yang dihadapi mereka.

4. Membagi visi kepada masyarakat, harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan

investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan

sosial.

5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi

antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk

konteks bagi kontrak kerja yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan

tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakt dan pekerja

sosial menjalankan fungsinya masing-masing.19

18 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 72 19 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 74

23

C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara konseptual, berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan

apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.20

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai tujuan,

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,

ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali

digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu

sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan

memiliki, dan biasanya satu tempat yan sama. Ada beberapa fungsi msyarakat: keamanan publik,

sosialisasi, wadah dukungan bersama, atau gotong royong, control sosial, organisasi dan

partisipasi politik 21

20 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 57. 21 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 60.

24

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu

proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan

masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu

mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir

diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali

seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk

mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan

kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai proses pembangunan di mana

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan

kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut

berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok

komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai

subyek. Di sini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa

Inggris: beneficiaries) atau obyek saja.22

2. Model-Model Pemberdayaan

Model-model pemberdayaan ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan sosial yakni:

1. Politik

Demokratisasi adalah perubahan politik dari rezim otoritarian ke rezim demokratis, dan

sekaligus sebagai tindakan atau gerakan bersama membangun demokrasi. Dalam konteks ini,

22 www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf, diakses pada tanggal 2 juni 2010

25

pemberdayaan politik sangat terkait dengan demokratisasi sebagai sebuah gerakan atau tindakan

membangun demokrasi. Yaitu melambangkan demokrasi prosedural (kelembagaan dan aturan

main) dan membangun demokrasi substantif baik budaya demokrasi (civic culture) maupun civil

society sebagai sebuah idea. Demokrasi prosedural terkait dengan hubungan antara legislatif,

esekutif dan yudikatif; pola-pola penyelesaian ekstra parlementer; pemilihan umum, kepartaian,

mekanisme pembuatan kebijakan, konstitusi dan lain-lain. Demokrasi substantif terkait dengan

sikap dan perilaku demokrasi seperti toleransi, kebersamaan, partisipasi, kompetensi, civic

engagement, solidaritas, trust, keterbukaan, kemitraan, anti diskriminasi.23

Politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaaan dan penegakkan keputusan untuk

kepentingan umum. Kata “Politik” mengandung pengertian publik. Secara historis, politik

diartikan sebagai usaha membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi para warga

Negara yang hidup dalam polis selain itu, di kemukakan politik merupakan keputusan yang

mengikat seluruh masyarakat.

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orentasi politik para anggota

masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap

dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang

mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya

adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka, warga masyarakat berhak

ikut serta menentukan isi keputusan politik oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi

politik ialah keikut sertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut

23 Arief Budiman , Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta:Rajawali, 1985), hal. 124.

26

atau mempengaruhi hidupnya.24

Pemberdayaan masyarakat dan demokrasi sangat bergantung satu sama yang lain, karena

dengan pemberdayaan masyarakat demokrasi dapat berjalan dengan baik, pemberdayaan baik

dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, yang membawa masyarakat khususnya di

Kabupaten Lebak lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi.

Fungsi utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang di

gunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. 25

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau

dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok

ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara

konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.26

2. Ekonomi

Setiap individu dan masyarakat berupaya mendapatkan sumber-sumber guna memenuhi

kebutuhan hidup sehingga dapat hidup secara layak sebagai manusia. Dalam hal ini, terdapat

kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi

individu dan memenuhi kebutuhan nasional bagi masyarakat Negara. Kegiatan ekonomi pada

dasarnya berkisar pada kegiatan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.27

24 Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 118 25 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik h. 116 26 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik h. 159 27 Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, h. 206

27

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi,

penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan

gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan

dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya

sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian

masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka pendekatan Friedman, sebenarnya

pendekatan keluarga. Friedman memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga

macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan

Friedmann ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk

masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya.28

3. Sosial

Pemberdayaan sosial adalah penguatan kapasitas (capacity building) para penerima

pelayanan sosial sehingga memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya, menjangkau pelayanan sosial, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan

masyarakat secara mandiri.

Partisipasi sosial adalah penguatan kepedulian, inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segenap proses pembangunan kesejahteraan sosial

beserta hasil-hasil yang dicapai.

Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial di

mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan

tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai

28 Ahmad Azizi Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di

Indonesia h. 30-40

28

dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliknya.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau

kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada

intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam

menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa

manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki

kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia

memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-

sumber yang ada disekitar dirinya.29

29 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 147

29

BAB III

SEKILAS TENTANG PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

A. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atau langkah antisipasi

yang diambil para aktivis dakwah yang ada di Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu

meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD

Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih

baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara

moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-

perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang

menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai.1

Perolehan pemilu pada tahun 1999 yang dibawah electoral therashold membuat masa

empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan

memunculkan partai baru bernama “Partai Keadilan Sejahtera” (PKS) yang diharapkan

membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan.

Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan

menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa

takut.2

1 www. Pk_sejahtera.org 2 DPP PKS, Sekilas Partai Keadilan, h. 25-26

30

Partai ini berlambangkan dua bulan berwarana kuning emas, dengan garis lurus diantara

kedua bulan sabit, yang juga berwarna kuning emas. Bulan sabit dan garis lurus tersebut berada

dalam suatu kotak berwarna hitam dan dibawahnya terdapat tulisan “SEJAHTERA”. Diatas

kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnnya sama dengan kotak dibawahnya,

tetapi dengan ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan

tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi panjang itu mensimbolkan

Ka’bah, kiblat suci kaum muslimin yang melambangkan kesatuan umat. Partai ini memiliki

karekteristik moralis, professional, patriotik demokrat, reformasi dan independen. Sedangkan

prinsip dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan nasional,

kemajuan, khidmatul ummah demi persatuan dan kerjasama Internasional.3

Adapun landasan partai ini adalah al-Qur’an yang meliputi surat al-Syura: 13, al-Nur: 55,

al-Shaf: 10-13 dan al-An’am: 153.4 Dasar pemikiran partai ini adalah syumuliyat al-Islam

(kesempurnaan Islam; Islam agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai

dakwah yang merefleksi ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya.

3 DPP PKS Sekilas Partai Keadilan, h 40-46 4 Landasan al_Quran tersebut adalah; “Dia telah mensyari’atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepadalah Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadanya dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkan agama dan jangnlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya yang kembali (kepada-Nya).”(QS, al-Syura: 13), “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS, al-Nur: 55), “Hai orang-orang yang beriman, kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sunga, dan (memasukkan kamu) ke tmpat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.” (QS, al-Shaff: 10-13), “Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS, al-An’am: 153)

31

Para kader tersebut mempunyai militansi serta kesolidan yang tinggi baik itu secara

personal, struktural maupun konsepsional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui para

kadernya mampu melakukan fungsinya sebagai partai politik yang jarang dilakukan oleh para

politik lainnya, seperti memberikan pendidikan serta pemberdayaan politik terhadap rakyat

malalui aktivitas-aktivitas serta program-program yang digulirkan. Sehingga rakyat memahami

hak serta kewajibannya sebagai warga Negara dan menyadari wewenang dan kewajiban

pemerintahannya.5

2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setelah berganti nama dari Partai Keadialn (PK) menjadi Partia Keadilan Sejahtera

(PKS), maka visi dan misi-nya pun mengalami perubahan redaksi sesuai dengan dinamika politik

yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak merubah maknanya.6 Dan dengan visi dan misi baru

ini nampaknya PKS lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa

Indonesia secara universal.

5 Satria hadi lubis, yang nyata dari partai keadilan sejahtera 35 manfaat dan alasan mengapa kita perlu mendukung partai keadilan sejahtera. ( Jakarta: masyarakat publication, 2003) h. v-vi 6 Ketika masih bernama Partai Keadilan (PK), partai menjabarkan visi misinya dalam 10 poin yang terdiri dari; Visi PK

1. Menjadi unsur pertekat dan pengarah kesatuan bangsa. 2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumunya, sekaligus

tangga menuju kepemimpinan nasional. 3. Menjadi pelopor pengembnagan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia. 4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia. 5. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Misi PK 1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. 2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia. 3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesias. 4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan

bernegara. 5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembngan dan kemajuan peradaban dunia.

32

Visi Umum:

“Sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan

bangsa.”7

Visi Khusus:

“Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam

mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan

kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan

yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir

taghyir.

2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang

sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.

7 Untung Wahono, dkk, Profil Singkat Partai Keadilan Sejahtera, h. 26

33

3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan

ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.

4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan

pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan

kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan

berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan

wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk

memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak

kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. 8

B. Ideologi dan Plat Form PKS

1. Ideologi PKS

Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya

sebagai partai Islam. Lebih dari itu, partai ini merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni

partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang

dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, PK lahir untuk

memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam.

Hal yang sama terjadi ketika PK berubah menjadi PKS pada 2002, PKS merupakan

konstinuitas ideologi, pemikiran, serta manhaj perjuangan PK. Bahkan ketika telah menjadi

8 Untung Wahyono, dkk., Profil Singkat Partai Keadilan, h. 28

34

PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata dan artikulatif.9

Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam partai ini

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam

pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang

diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.10

PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/aqidah, asas

dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya. Masyarakat madani yang adil, sejahtera

dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk

diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan

entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis

moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktivitas politik

adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari ridha ALLAh SWT, dan dilaksanakan

dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang

bernilai “amal shalih”.11

2. Plat Form PKS

1. Bidang Politik

a. Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk

berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

b. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun

solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa

9 M. Imdadun Rahmat, Ideologi PKS, h. 114. 10 Anggaran Dasar PKS pasal 5 11 MPP PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Plat

Foam PKS, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke-1, h. 32-33.

35

dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, keperibadian, dan intelektualitas (bersih,

peduli, dan professional).

c. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan

wewenang setiap lembaga agar menjadi proses saling mengawasi, demi perubahan

hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil.

d. Memperbaiki sistem rekruitmen dan pemberian sanksi penghargan, serta penataan

jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun

birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien.

e. Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan alat penegagnya dari

perilaku bermasalah dan konflik, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

f. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan Negara dalam

menghadapi ancaman domestik dan asing dengan meningkatkan kesadaran bela Negara

masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semanagat kebangsaan baru.

g. Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan domestik dan ketertiban

sosial dengan menempatkan politik selaku penegak hukum, pengayom, pelindung dan

pelayan masyarakat.

h. Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia demi mendukung

bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaan.12

12 MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h. 45.

36

2. Bidang Ekonomi

a. Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian

nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rante ekonomi.

b. Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilitas nilai tukar dan tingkat harga

dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor rill dan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat.

c. Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan

dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus

mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan otonomi nasional.

d. Ekonomi syariah merencanakan peran yang signifikan dalam proses pembangunan

ekonomi nasional, dengan membangun sistem dan instansi zakat dan wakaf yang kokoh

sebagaimana bagian integral dri sistem fiskal nasional.13

3. Bidang Sosial Budaya

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk

mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru

sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional.

b. Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan

perlibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka pembangunan kelanjutan.

c. Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah

sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya dan

13 MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h.

34

37

mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa.

d. Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas,

dan berdaya melalui pemantapan peran disektor domestik dan publik14.

D. Strategi Pemberdayaan PKS

Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth’aridhah) dalam transformasi bangsa,

adalah gerakan kultural (Strategi Mobilisasi Horizontal/ta’biah al-afaqiyah) dan gerakan

struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/ta’biah al-amudiyah). Mobilisasi horizontal adalah

penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan

masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islam. Sedangkan

mobilisasi Vertikal adalah penyebaran kader dakwah keberbagai lembaga yang menjadi

mashidirulqarar (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-

nilai Islam kedalam kebijakan-kebijakan publik.15

PKS adalah menyebut dirinya sebagai partai dakwah karena politik adalah salah satu

bagian dari dakwah meskipun dakwah Islam bisa saja didiversifikasikan kedalam kegiatan

politik, apa yang dilakukan kalangan aktivis dakwah kampus, yang melahirkan PKS. PKS juga

hendak dilihat sebagai suatu eksperimen tentu, dalam hal pandangan bahwa politik termasuk

bagian dari dakwah Islam PKS, tidak bisa disebut pemula.16

Gerakan kultural, (Strategi Mobilisasi Horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke

berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakan peran serta masyarakat dalam

mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, kader secara individual maupun

14 MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000), h.

15-20. 15 Majelis Pertimbnagan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, h. 37 16 Aay Muhammad Furqon. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim

Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju 2004), h. 67

38

melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan, ormas, dan berbagai organisasi lainnya,

melaksanakan pelayaran, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara bottom-up. Kader PKS

akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berbagai

aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan,

kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang

profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat. Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke

berbagai kalangan dan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat,

sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah.

Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang di berikan

masyarakat kepada partai dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.

Gerakan Struktural, adalah penyebaran kader kedalam lembaga legeslatif, eksekutif,

yudikatif, dan sektor-sektor dalam kerangka melayani, membangun dan memimpin bangsa,

melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan

profesionalisme kader. Tugasnya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem,

membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan secara struktur dan top-down di gunakan

sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus

berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa. PKS dalam

menjalankan gerakan struktural dengan dasar kesamaan falsafah atau plat form, dimungkinkan

terbangunnya strategi partnership anatara partai dakwah dengan lembaga dan tokoh yang

mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan, sehingga terbangun suatu lapisan

pemikiran yang menghalalkan kebijakan yang membela rakyat.17

17 Majelis Pertimbnagan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani, h. 40.

39

Grand strategi, transformasi bangsa yang disusun PKS ini tidak lain dari kombinasi

antara perubahan yang bersifat bottom up dengan bottom down yang merupakan ciri khas PKS

sebagai partai dakwah. Grand strategi transformasi bangsa PKS ini adalah suatu gerakan yang

menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan (sektor publik, sektor swasta, dan LSM/sektor

lain), yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi , dengan kekuatan

integritas moral religius dan kualitas professional. PKS sebagai partai dakwah berupaya

mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang, berfungsi mendukung,

memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.18

18 Alai said Danamik, Fenomena PKS: Transformasi 20 tahun Gerakan arbiyah di Indonesia, h. xxix.

40

40

BAB IV

EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

DALAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT TERHADAP KEHIDUPAN BERDEMOKRASI DI LEBAK

A. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, ketika masyarakat dianggap apatis atau

masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pemimpin mereka, atau karena alasan-

alasan yang pada akhirnnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan

berpolitik dalam sistem penyelenggaraan Negara. Sikap apatis ini muncul ketika penyelenggara

Negara tidak memahami dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup mereka.1

Program PKS setelah menata diri menjadi partai politik dan dakwah, sejak tahun 2004

semakin meningkat, kini dengan program kerja yang baru diharapkan dapat mencapai cita-cita

partai yakni memimpin dan melayani bangsa Indonesia beberapa intisari program itu adalah

sebagai berikut: 2

1. Bidang Pembinaan Kader

Bidang ini bertujuan untuk menumbuhkan kader yang mampu menjadi pemimpin yang

kuat untuk masa depan. Pemuda hari ini adalah pemuda masa depan, mempunyai

kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh

dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral,

keperibadian dan intektualitas, bersih peduli dan professional.

1 Ahmad Azizi Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di

Indonesia h. 11 2 Majelis Pertimbangan Pusat PKS (MPP-PKS), Platform Kebijakan Pembnagunan Partai Keadilan

Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2007), halaman pendahuluan xvii-xxii

41

2. Bidang Pembinaan Wilayah

Bidang ini dimaksudkan untuk mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta

berorientasi pada semangat keadilan dan profesionalitas melalui masyarakat dalam

lembaga-lembaga kenegaraan ditingkat pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu dalam

desain otonomi daerah, pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan, masyarakat luas dengan membangun sistem yang efektif untuk pelayanan

publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan antar daerah.

3. Bidang Kewanitaan

Pada bidang ini, PKS ingin mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas dan

berdaya melalui pemantapan peran di sektor domestik maupun publik dalam bingkai

ketakwaan.

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang ini secara khusus bertujuan untuk membangun sektor riil yang kuat dan berdayaa

demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan,

buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan,

melalui pengembangan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan

pemantapan lembaga keuangan syariat sebagai alternatif solusi.

5. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang ini bertujan untuk memelopori reformasi sistem politik birokrasi, peradilan dan

militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, penegakan hukum yang di

awali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku yang bermasalah serta

kapasitas kelembagaan. Selain itu juga menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar

42

keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan polisi sebagai penegak

hukum yang mengayomi masyarakat.

6. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi

Bidang ini, merupakan bidang utama dalam mendorong program reformasi ekonomi

sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dengan basis ekonomi syariah. Hal ini

kemudian diperkuat dengan peningkatan industri nasional berbasis hemat SDA (sumber

daya alam) dan SDM (sumber daya mausia) yang unggul, melalui transfer kebijakan

teknologi dan pengembangan riset yang diikuti pembangunan pada sektor perbaikan serta

finansial demi menjaga stabilitas ekonomi.

7. Bidang Pembinaaan Pemuda

Sebagai partai kader,3 Bidang pembinaan pemuda adalah bidang yang mengerti posisi

strategi, bidang ini bertujuan untuk membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa

dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri,

berdaya dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa.

Program PKS diatas berpararel dengan yang di pusat, dalam program kerja itu ada

beberapa yang sudah dilaksanakan dan ada juga yang baru akan dilaksanakan.

Program yang sudah dilaksanakan yaitu dalam bidang politik yang topang oleh bidang

kader yakni, melakukan penyuluhan dan tata cara pemilihan yang baik, agar masyarakat dapat

memilih pemimpin mereka yang benar-benar amanah, dan jujur, melakukan pembekalan tentang

kepemimpinan yang memegang moral dan terhindar dari korupsi, dan lainnya. Membuat suatu

majelis ta’lim yang bukan saja berdakwah namun dibentuk suatu kelompok untuk melakukan

3 Partai Kader adalah partai yang mengutamakan pengkaderan, ketaatan anggota dan disiplin kerja dari

anggota. Pimpinan parpol biasanya menjaga ketat kemurnian doktrin politik dengan berbagai cara termasuk mengadakan seleksi calon anggota dan pemecatan anggota jika menyimpang dari garis partai. (Lihat Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 166

43

kajian-kajian Islam, pelaksanaan penyuluhan dan pembekalan dilakukan disetiap desa yang ada

di kabupaten Lebak.4

Dalam bidang ekonomi PKS melakukan kegiatan pemberdayaan seperti yang dilakukan

di Kp. Catihan Ds. Rangkasbitung Timur dan Kp. Cipancur Ds. Pasir Tanjung Kec.

Rangkasbitung yang kekurangan pangan, bahkan banyak diantaranya hanya makan sekali dalam

sehari membuat DPD PKS Lebak dan Fraksi PKS di DPRD Lebak bergerak cepat dengan

mensurvei dan memberikan santunan pada Rabu, tanggal 6 Februari 2008 berupa paket

kebutuhan pokok kepada 33 warga Catihan dan 22 warga Cipancur. Kondisi warga yang sangat

sangat memprihatinkan, sangat miskin, sulit air bersih, tidak memiliki MCK (dolbon) serta daya

beli masyarakat sangat rendah. Paket bantuan kebutuhan pokok yang diberikan diantaranya berisi

beras, ikan asin, garam, mie instan. Paket diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Lebak H.

Feri Cahyadi kepada warga di Catihan.

Pada Jum'at 4 Februari 2009, DPW PKS Banten dan DPD PKS Lebak menyampaikan

santunan untuk korban banjir di Ds Cipedang Kec Wanasalam Kab Lebak akibat meluapnya

sungai didaerah tersebut, berupa 24 karung beras @25 kg, 24 dus mie instan, kecap dan

kebutuhan pokok lainnya. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua DPW PKS Banten Irfan

Maulidi kepada Kepala Desa Cipedang Syahroni, disaksikan oleh Ketua DPD PKS Lebak H.

Feri Cahyadi dan bagian kesra Kecamatan Wanasalam.

Pemberian santunan kepada 12 korban longsor pada Kamis 3 Januari 2010 di Kp.

Tanjung Sari Desa Leuwi Coo Kec Muncang Kab Lebak oleh Ketua DPD PKS Lebak H. Feri

Cahyadi kepada Kepala Desa Leuwi Coo, Begitu banyak rumah yang hancur menyatu dengan

tanah, banyak masyarakat yang panik karena lokasi begitu jauh dari keramaian sehingga para

4 DPC PKS Kabupaten Lebak.

44

masyarakat sulit mendapatkan bantuan, Belasan warga korban musibah kebakaran di kampung

Malangnengah Desa Sukasari Kecamatan Cipanas Rabu 20 November 2009, mendapatkan

bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berupa 3 karung pakaian layak pakai, 15 dus mie

instan, serta paket santunan berupa; gula, teh, minuman mineral dan uang yang diserahkan

langsung oleh Anggota DPRD Lebak dari FPKS asal DP II (Cipanas, Maja, Curugbitung, Sajira)

kepada Kepala Desa Sukasari Ibu Diah Sa’diah selaku koordinator posko musibah kebakaran,

disaksikan oleh Camat Cipanas Tb. Saepudin dan Dian Wahyudi Sekretaris Umum PKS Lebak.5

Musibah kebakaran yang terjadi pada Selasa siang itu menghanguskan sedikitnya 15

rumah, serta membuat panik seluruh warga di kampung padat penduduk tersebut. Sebagian besar

harta benda milik warga tidak dapat diselamatkan karena cepatnya api menjalar. Petugas

pemadam kebakaran Lebak terlambat melakukan penanganan karena jauhnya tempat kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun dipastikan kerugian mencapai ratusan juta

rupiah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Sabtu 3 November 2008, memberikan bantuan

bagi korban kebakaran di kampung Bunihiyeum Rt. 08 Rw. 03 Desa Gunung Kendeng

Kecamatan Gunung Kencana. Bantuan diantaranya berupa pakaian layak pakai serta 60 mushaf

al Qur’an, dan pada Rabu 31 Oktober 2009, musibah kebakaran melanda sebuah pondok

pesantren dan lima rumah milik warga di kampung Bunihiyeum. Rt. 08 Rw. 03 Desa Gunung

Kendeng Kecamatan Gunung Kencana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun,

kerugian diperkirakan mencapai Rp 160 juta.

5 www. PKS Lebak. Co.id

45

PKS di Kabupaten Lebak, Selain memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di

seluruh desa yang ada di Kabupaten Lebak juga mengadakan pemberdayaan yang selalu dapat

mensejahterakan mereka yaitu, membuat suatu koperasi unit desa yang mana mengelola bahan

pangan dan bahan baku pertanian dan peternakan, koperasi itu dikelola oleh PKS bersama-sama

dengan masyarakat sifatnya simpan pinjam, membuat unit usaha kecil di desa-desa seperti di

desa pasir sukarakyat membuat kerupuk yang kemudain dipasarkan kepedagang-pedagang kecil

dan warung makan, di desa malingping membuat gula aren dan emping, secara keseluruhan dana

dan yang mengelola adalah PKS bersama dengan masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan dalam bidang sosial yakni, memberikan lahan yang

seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan

meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan

pendidikan, membangun madrasah dari mulai diniyah sampai dengan MTS di tiga desa yaitu

cileles, kolelet, dan ngancen. Tiga desa itu sangat terpencil dan sangat layak untuk dibantu

pendidikan anak-anaknya. Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan

kapasitas dan perlibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka meningkatkan

pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Membina pemuda sebagai pilar pembangunan

bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri,

berdaya dan mempersiapkannya sebagai calon pemimpin bangsa yang bersih dan selalu

berakhlak mulia.

Kaitannya dalam sektor sosial juga di topang oleh bidang Kesra dan Pembinaan Pemuda

seperti, PKS selalu turun untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat semampunya,

selalu siap siaga terhadap bencana-bencana yang merugikan masyarakat seperti misalnya ada

banjir bandang, tsunami, longsor, dll, dalam sektor ekonomi melalui Pos Wanita Keadilan,

46

memberikan bantuan modal usaha, memberikan kompos dengan gratis untuk pertanian, dll,

dalam sektor politik melalui Pemilhan Kader dan PolHuKam, yang selalu memberikan

pembinaan dan rambu-rambu untuk selalu jujur dan menghindarkan korupsi karena korupsi itu

membawa dampak yang luas, dan itu yang selalu dijaga oleh PKS.6

Semua bidang-bidang itu membawa masyarakat Lebak berpastisipasi aktif dalam

berdemokrasi, contoh secara internal saja dari pelatihan kader yang membuat workshop tentang

pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemuda, mereka membuat majelis ta’lim, majelis ta’lim

ini tidak hanya berbicara persoalaan keagamaan, tetapi juga membicarakan kondisi sosial juga

keluh-kesah masyarakat dalam menyerap aspirasi masyarakat, di bidang kewanitaan, ada yang

membuat namanya Pos Wanita Keadilan, pos ini memberdayakan wanita-wanita ibu rumah

tangga dalam memberikan modal usaha, seperti pembutan keripik singkong, emping, dll, dalam

sektor pertanian wanita, memberikan kompos secara gratis.7

Program-program PKS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Berdemokrasi yaitu, Pelatihan sosial politik, informasi parlemen/pembangunan, bahwa memilih politisi jujur dan amanah adalah ibadah. Model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKS, Pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan (advokasi kebutuhan suatu desa, kerukunan masyarakat, majelis ta’lim, baksos: pengobatan geratis, sunatan masal, sembako geratis/murah, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pengadaan sarana air bersih, rehab mushola/masjid, beasiswa pendidikan, penghargaan siswa berprestasi, beasiswa ke luar negeri, umroh, olah raga masal, lomba marhaban, pelestarian budaya positif di masyarakat, menjaga kodisi kondusif politik lokal, mendorong partisipasi politik dan pembangunan masyarakat melalui temu peduli pembangunan, penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah, mendorong masyarakat untuk aktif memantau kondisi pembangunan.8

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan

memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang

6 Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak 7 Wawancara Pribadi Dengan Tedi Sukmana, Anggota Bidang Polhukam DPC-Lebak 8 Wawancara Pribadi Dengan Erlin Tristanti, Amggota Bidang Kewanitaan DPC-Lebak

47

berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi

serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri.9

Memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan

hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian “kemampuan”, “kekuatan” ataupun

,“kekuasaan”), serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap

individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara satu individu

dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait

(interlinking factors) antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan

jenis kelamin.

Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar

individu, dengan dikotonomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai) yang meliputi kaya-

miskin, laki-laki-perempuan, guru-murid, pemerinah-warganya, antar agen pembangunan dan si

miskin dan lain sebagainya. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan

obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau break-down dari hubungan atau relasi

antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya ‘pengakuan’ subyek akan

“kemampuan” atau “daya” (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat

pentingnya mengalirnya daya (flow of power) dari subyek ke obyek dengan memberinya

kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah

satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin

untuk dapat mewujudkan harapannya dengan diberinya “pengakuan” oleh subyek merupakan

bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. Dengan kata lain, mengalirnya daya ini dapat

9 Harry Hikmat. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. (Humaniora Utama: Press Bandung. 2001) h. 24

48

berwujud suatu upaya dari obyek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada

padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki subyek.10

B. Respon Masyarakat Lebak Terhadap PKS dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terhadap Kehidupan Berdemokrasi

Keberadaan PKS di Kabupaten Lebak mendapat respon yang sangat positif. Hal ini

nampaknya terkait dengan program-program yang dikelola oleh PKS dalam memberdayaan

masyarakat di Kabupaten Lebak, lebih berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi, pandangan

serupa ternyata diutarakn juga oleh Dian Wahyudi, seketariat umum PKS Kabupaten Lebak,

PKS di Kabupaten Lebak ini, mendapatkan respon yang sangat positif, karena mereka sudah bisa

melihat dan menilai partai yang bersih untuk mereka jadikan sebagai pemimpin mereka, dan

partai yang benar-benar bisa membantu kelangsungan hidup mereka, karena itu terbukti dari

pemilu 2009 kemarin, PKS merupakan partai yang naik presentasenya.11

Respon masyarakat yang positif terhadap dakwah baru sebatas potensi, ketika dikelola

dengan baik maka ia akan menjadi kekuatan. Seluruh potensi harus dikembangkan dan dikelola

sedemikian rupa, sehingga potensi tersebut menjadi sarana yang dapat digunakan sesuai petunjuk

Islam, yakni istikhlaf fil ardh, dan menegakkan sistem Islam di seluruh sektor kehidupan.

Partai dakwah dituntut mampu mengatur berbagai potensi dan mengikatnya untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Kekuatan partai dakwah terlihat dari kemampuannya merebut

hati sekaligus menguasai semua lapisan massa dan mendistribusikan potensi yang dimiliki para

anggota ke dalam satu program, dan satu garis.Yakni dengan menempatkan mereka sesuai pada

tempatnya. PKS sebagai partai dakwah dan partai kader, meskipun menjadi wadah amal jama’i

10 komunitas.wikispaces.com/file/view/peran+social+capital.pdf 11 Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

49

(kerja kolektif) tetap saja berputar dan bergerak melalui individu yang ada di dalamnya. Artinya,

seluruh individu menjadi ujung tombak partai. Mereka juga menjadi inti manuver dalam

memenuhi sasaran dan tujuan yang diinginkan partai dakwah. Tingkat kemampuan individu

kader partai dakwah, sejalan dengan kemampuan gerak partai dalam mengembangkan potensi

para anggotanya. Dalam organisasi manapun ketika salah satu anggotanya merasa tidak puas

dengan peran yang ia hasilkan dalam organisasi tersebut, atau lambat dari yang seharusnya,

maka orang tersebut akan mulai mengarahkan sisa potensinya untuk hal lain. Jika ketidak puasan

itu berlangsung dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan berhenti dari memberikan peran-

perannya terhadap organisasi.12

Respon masyarakay yang baik terlihat karena lewat kesra, disamping ada baksos yang

menjadi program rutin, minimal diadakan di enam dapil, sunatan masal, penanaman bibit ikan,

penghijauan, dll, dari sisi ekonomi, agama, dan politik, PKS banyak berperan aktif sehingga

masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PKS di Lebak.

Strategi PKS sebagai partai dakwah (khuthuth’aridhah) dalam transformasi bangsa,

adalah gerakan kultural (Strategi Mobilisasi Horizontal/ta’biah al-afaqiyah) dan gerakan

struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/ta’biah al-amudiyah). Mobilisasi horizontal adalah

penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan

masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islam. Sedangkan

mobilisasi Vertikal adalah penyebaran kader dakwah keberbagai lembaga yang menjadi

mashidirulqarar (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-

nilai Islam kedalam kebijakan-kebijakan publik, PKS selalu terjun langsung kelapangan,

melakukan observasi kedesa yang sangat kecil sekalipun, semua itu dilakukan selain untuk

12 www. jatimprov.go.id/index.php?ption=com_content.

50

menarik massa sebanyak-banyaknya dalam pemilihan mendatang dan untuk membantu

memberdayaakan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. PKS selalu perperinsip dengan

motonya “Bersih, Peduli, dan Profesional”. PKS selalu berperan aktif dengan turun

kemasyarakat langsung untuk memantau/melihat kondisi, situasi dilapangan yang sedanag di

inginkan oleh masyarakat.

C. Tantangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Lebak

Sebuah pemerintahan dianggap sehat jika kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif

hidup dan berjalan normal. Ketiganya berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika salah satunya tidak

berjalan dengan normal, maka akan terjadi ketimpangan. Kehadiran mereka menjadi penting,

manakala mereka yang mengisi pos-pos legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan munculnya

partai-partai politik yang menjalankan fungsinya dan komitmen dengan misinya menciptakan

keadilan dan mewujudkan kesejahteraan, itu berarti akan mempengaruhi wajah legislatif,

eksekutif dan yudikatif yang ada. Jika partai-partai politik yang lahir adalah partai politik yang

sama sekali tidak komitmen dengan visi dan misinya, maka yang akan lahir caleg parpol yang

korupsi dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Akan melahirkan birokrat yang memperkaya

diri sendiri, diatas penderitaan rakyat. demokrasi yang saat ini berjalan akan menjadi demokrasi

yang kondusif dan sehat dengan masyarakat yang sudah dewasa dan komitmen dengan norma

dan keadilan. Seperti yang dijalankan oleh PKS saat ini.13

Dalam melakukan program-program yang telah direncanakan dari uraian tersebut di atas,

disamping peluang dan respon yang sekaligus menjadi faktor pendukung terjadinya

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kehidupan berdemokrasi, ada faktor yang

13 Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

51

menjadi kendala dan merupakan tantangan yang menghambat jalannya pemberdayaan

masyarakat. Faktor-faktor itu adalah:

1. Tantangan yang dihadapi PKS dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap

kehidupan berdemokrasi ini sebenarnya sedikit, salah satunya yang mendasar adalah

hanya terbentur pada masalah dana, karena PKS memiliki begitu banyak program kerja

pemberdayaan dan hanya memiliki dana yang minimum, walaupun demikian semangat

juang PKS demi masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak ini tidak rapuh seperti

kerupuk, karena mereka juga memiliki anggaran yang dikumpulkan berdasarkan

iuran/kas anggota, itulah yang membantu berjalannya program-program PKS.

2. Sikap dan perilaku masyarakat kita yang sudah terbiasa dalam kehidupan yang tidak

demokratis dan tidak pula egalitarian untuk pemberdayaan masyarakat. Sistem

pendidikan baik formal, non formal maupun informal yang selama ini dipraktekkan

kurang kondusif terhadap pemberdyaan masyarakat dan demokratisasi sehingga ini juga

menjadi tantangan yang dihadapi oleh PKS dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Ekses negatif dari pengaruh global. Artinya, ideology internasional yang meliputi

demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup ketika sampai di sini dipahami oleh

masyarakat ekses negatifnya. Umpamanya, demokrasi dipahami sebagai kebebasan tanpa

aturan dan tanpa etika, HAM dipahami sebagai kebebasan tanpa aturan dan tanpa etika,

HAM dipahami sebagai egoisme mutlak yang mengakibatkan perampasan hak orang lain

dan anarkisme. Contoh lain mengenai ekses negatif ini adalah kemewahan orang Barat

dipahami sebagai glamour yang menyebabkan jalan pintas dengan cara KKN, bukan

dipahami sebagai hasil kerja keras.

4. faktor internal bangsa kita, baik nilai-nilai atau tradisi dan budaya lokal, etnis, atau

52

mungkin juga pemahaman agama yang dipeluk dan dipraktekkan oleh pemeluknya di

Negara kita. Tradisi dan budaya Jawa umpamanya tidak seluruhnya mendukung

pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi, namun tidak sedikit yang justru menjadi

kendala terhadapnya.14

14 Wawancara Pribadi Dengan Dian Wahyudi, ST, Sekretaris Umum DPC-Lebak

53

54

55

56

57

58

59

53

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi dan interprestasi yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya yang

diangkat dalam skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

Pemberdayaan masyarakat dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan untuk kebijakan publik sudah dilaksanakan dan berhasil

dijalankan oleh DPC PKS Lebak. Partisipasi tersebut dapat terwujud secara alami setelah

kehadiran PKS ditengah-tengan masyarakat di Kabupaten Lebak, yang sudah didukung oleh

masyarakat yang berdaya: yaitu, masyarakat yang penuh tanggung jawab terlibat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, penuh dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban

sebagai warga Negara.

PKS telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, yang

topang oleh bidang kader yakni, melakukan penyuluhan dan tata cara pemilihan yang baik, agar

masyarakat dapat memilih pemimpin mereka yang benar-benar amanah, dan jujur, melakukan

pembekalan tentang kepemimpinan yang memegang moral dan terhindar dari korupsi, dalam

bidang ekonomi membuat namanya Pos Wanita Keadilan, pos ini memberdayakan wanita-wanita

ibu rumah tangga dalam memberikan modal usaha, seperti pembutan keripik singkong, emping,

dll, dalam sektor pertanian wanita, memberikan kompos secara gratis, dalam bidang sosial PKS

selalu turun untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat semampunya, selalu siap

siaga terhadap bencana-bencana yang merugikan masyarakat seperti misalnya ada banjir

bandang, tsunami, longsor. Strategi yang dilakukan oleh PKS yakni selalu siap siaga turun

54

langsung kelapangan, melakuakan observasi, dan lainnya, kehadiran PKS di Kabupaten Lebak

dapat meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia

B. Saran-saran

Penulis bersyukur atas selesainya skripsi ini mudah-mudahan tulisan yang sangat

sederhana ini bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat dengan harapan sedikit lebih

menambah pengertian dan ilmu dalam memahami demokrsai dan pemberdayaan masyarakt,

karena dua kunci itu dapat membawa masyarakat lebih berguna bagi bangsa dan Negara.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi

khususnya di Kabupaten Lebak merupakan keharusan untuk diupayakan, dengan segala bentuk

dan jenis kebijaksanaan dan strategi serta program atau kegiatan nyata berupa konsepsi dan

upaya yang dilakukan oleh semua lapisan yang ada di Kabupaten Lebak

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Asikkin, Zainal. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT.

Raja Grafindo, 2004.

Amos, Abraham. Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi

Press, 2005.

Bagin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodolodis ke Arah

Ragam Variam Kontemporer), Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.

Betham, David dan Boyle, Kevin. Demokrasi: 80 Tanya Jawab, Yogyakarta:

Kanisius, 2004, cet, ke-1.

Budiarjo, Mariam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2004.

Budiman, Arief. Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta:

Rajawali, 1985.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet, ke-1

Djalal, Abdoel. Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Lemhans,

2001.

Djiwandono, J. Soedjati. Demokrasi Krato=Demokrasi: Panduan Bagi Pemula, (The

RI DEPISTITUTE, 2003.

55

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Jakarta: PT. Refika

Aditama, 2009.

Furqon, Aay Muhammad. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik

Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Jakarta: Teraju 2004.

Herdi, Sahrasad. PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan,mJakarta: Psik

Paramadina, 2008.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Ismail dan Mukti, Abdul (ed). Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet ke-1.

Thaha, Idris. Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien

Rais, Jakarta: Teraju, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. Politik Hukum Islam, Jakarta: LSPI, 2004.

Leo, Agus. Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik,

Yokyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mariam, Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2005.

MD, Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gema Media, 1999).

Matori, Abdul Jalil. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi, Dalam

Agama dan Demokrasi. Jakarta: P3M, 1994, cet. Ke-2.

Metodelogi Penelitian Sosial, Penerapan dan Kebijakasanaan, Jakarta: Badan

Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah, 2000.

56

Nata, Abuddin. Metode Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Qodri, Ahmad Azizi. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan

Berdemokrasi Di Indonesia, Jakarta: Lemhannas 2003.

Rahmat, M. Imdadun. Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gudang

Parlemen, Yogyakarta: Lkis 2008.

Rusli, Muhammad Karim. dkk. Perjalanan Partai Politik Di Indonesia, Yokyakarta:

CV. Rajawali-Jakarata, 1983.

Sanit, Arbi. Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan, dan

Pembangunan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Surbekti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana

Indonesia, 1992.

Taimiyah, Ibnu. Kebijaksanaan Politik Nabi SAW, Dunia Ilmu, 1997.

Thontowi, Jawahir. Islam Politik dan Hukum, Yogyakarta: Madyan Press

Yogyakarta, 2002.

Ubaidillah. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat

Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Wasito, Hermawan. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama. 1992.

Zada, Khamami dan Arafah, Arif. Diskursus Politik Islam, Jakarta: LSIP, 2004,

cet. Ke-1.

Zaenal Muthaqiní, “Doktrin Demokrasi Amerika Relevansinya Terhadap Hukum

Islami”, (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2006)

57

58

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, Bandung: Citra

Umbara, 2008.

MPP PKS. Plat Form Kebijakan Pembangunan PKS, Jakarta: MAP PKS, 2008.

Wawancara:

Wawancara Pribadi dengan Dian Wahyudi, ST Sekertaris Umum Partai Keadilan

Sejahtera Kabupaten Lebak, pada tanggal 8 Februari 2010.

Wawancara Pribadi dengan Tedi Sukmana, Anggota Bidang PolHuKam, Pada

tanggal 27 Mei 2010.

Wawancara Pribadi dengan Erlin Tristanti, Anggota Bidang Pemberdayaan Wanita,

Pada Tanggal 27 Mei 2010.

Artikel dari Internet

Http://www.pks_banten.or.id, diakses pada tanggal 8 februari 2010.

Http://www.lebakkab.go.id, diakeses pada tgl 8 februari 2010.

www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf, diakses pada

tanggal 2 juni 2010

Lampiran I

HASIL WAWANCARA

Informan : Dian Wahyudi

Pekerjaan : Sekretaris umum DPD PKS Lebak

Tempat : Kantor Dewan Perwakilan Daerah PKS Lebak

Waktu/Tgl : Pukul 13.00 s.d 14.30/ 8 Februari 2010

T. Sejauhmana peran partai keadilan sejahtera (PKS) di Lebak dalam pemberdayaan

masyarakat?

J. Peranan PKS di Lebak begitu luas itu semua tercermin dalam bidang-bidangnya, yang

semua itu pararel dengan yang dipusat.

T. Contoh Bidang-bidangnya apa saja?

J. Banyak sekali bidang-bidang yang bekerja dalam pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan PKS guna menarik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi

seperti:

1. Pemilihan Kader

2. Pembinaan Pemuda

3. Kewanitaan

4. PolHuKam

5. Kersa

Semua bidang-bidang itu membawa masyarakat Lebak berpastisipasi aktif dalam

berdemokrasi, contoh secara internal saja dari pelatihan kader yang membuat workshop

tentang pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemuda, mereka membuat majelis ta’lim,

61

majelis ta’lim ini tidak hanya berbicara persoalaan keagamaan, tetai juga membicarakan

kondisi sosial juga keluh-kesah masyarakat dan menyera aspirasi masyarakat, di bidang

kewanitaan, ada membuat namanya Pos Wanita Keadilan, pos ini memberdayakan

wanita-wanita ibu rumah tangga dalam memberikan modal usaha, seperti pembutan

keripik singkong, emping, dll, dalam sector pertanian wanita, memberikan kompos secara

gratis.

T. Bagaimana keberadaan PKS sendiri di Lebak?

J. Cukup diterima dimasyarakat, karena masyarakat sudah bisa melihat dan menilai partai

yang bersih untuk mereka jadikan sebagai pemimpin mereka, dan partai yang benar-benar

bisa membantu kelangsungan hidup mereka, karena itu terbukti dari pemilu 2009

kemarin, PKS merupakan partai yang naik presentasenya walau cuman sedikit.

T. Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS kaitannya

dalam bidang sosial, budaya, politik?

J. Kaitannya dalam sektor sosial di topang oleh bidang Kesra dan Pembinaan Pemuda

seperti, PKS selalu turun untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

semampunya, selalu siap siaga terhadap bencana-bencana yang merugikan masyarakat

seperti misalnya ada banjir bandang, tsunami, longsor, dll, dalam sektor ekonomi melalui

Pos Wanita Keadilan, memberikan bantuan modal usaha, memberikan kompos dengan

gratis untuk pertanian, dll, dalam sektor politik melalui Pemilhan Kader dan PolHuKam,

yang selalu memberikan pembinaan dan rambu-rambu untuk selalu jujur dan

menghindarkan korupsi karena korupsi itu membawa dampak yang luas, dan itu yang

selalu dijaga oleh PKS.

T. Apakah menurut bapa masyarakat di Lebak ini acuh terhadap demokrasi?

62

J. Menurut pribadi saya tidak, sudah bagus itu terbukti dari partisipasi masyarakatnya itu

sendiri karena masyarakat di Lebak ini beragam tidak pro dengan satu partai saja, dan

sekarang ini masyarakat di Lebak sudah pandai memilih.

T. Apakah ada hambatan dari PKS sendiri dalam pemberdayaan masyarakat di Lebak?

J. Hambatan sih ada tapi bisa diatasi

T. Dalam segi apa hambatan yang menonjol?

J. Sumber dana yang terbatas

T. Dari manakah sumber dana PKS?

J. Sumber dana yang didapatkan dari PKS beragam, dari iuran anggota PKS sendiri, Iuran

anggota dewan, bantuan dari pemda, dan bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat.

T. Apakah PKS mempunyai strategi yang jitu untuk pemberdayaan masyarakat dalam

kehidupan berdemokrasi?

J. Ya, PKS selalu perperinsip dengan motonya “Bersih, Peduli, dan Profesional”

PKS selalu berperan aktif dengan turun kemasyarakat langsung untum memantau/melihat

kondisi, situasi dilapangan yang sedanag di inginkan oleh masyarakat.

T. Bagaimana Prospek PKS di Lebak dari awal sampai sekarang ini?

J. Bagus, Semakin meningkat itu terbukti dari pemilu 2009 kemarin, PKS mendapatkan 6

kursi.

T. Bagaimana kondisi masyarakat setelah kehadiran PKS dalam pemberdayaan masyarakat?

J. Relatif, cukup baik karena lewat kesra, disamping ada baksos yang menjadi program

rutin, minimal diadakan di enam dapil, sunatan masal, penanaman bibit ikan ,

penghijauan, dll, dari sisi ekonomi, agama, dan politik, PKS banyak berperan aktif

sehingga masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PKS di Lebak.

63

64

T. Sejauhmana eksistensi PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan

berdemokrasi di Lebak?

J. Keeksisan PKS di Lebak cukup baik, di parlemen jadi wakil, eksekutif pun lancar, karena

bagian dari kualisi ada enam dapil yang eksis, tentunya dalam berbagai sektor, dan

bidang-bidangnya pun diterima dan mendapatkan samputan yang bagus dari masyarakat

Lebak ini.

65

Lampiran II

HASIL WAWANCARA

Informan : Tedi Sukmana

Pekerjaan : Guru SMA Negeri 2 Rangkasbitung

Tempat : DPC PKS Kab.Lebak

Waktu/Tgl : Pukul 16.00 s.d 17.30/ 27 Mei 2010

T. Bagaimana keberadaan PKS di Lebak?

J. Eksis 6 kursi DPRD Lebak, 1 Kursi DPRD Banten (dari 11 Kursi Fraksi PKS DPRD

Banten)

T. Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKS dalam

kaitannya dengan sosial, budaya, politik?

J. Pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan (advokasi kebutuhan suatu desa, kerukunan

masyarakat, majelis ta’lim, baksos : pengobatan geratis, sunatan masal, sembako geratis/

murah, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, pengadaan sarana air bersih, rehab mushola/

masjid, beasiswa pendidikan, penghargaan siswa berprestasi, beasiswa ke luarnegeri, umroh,

olah raga masal), lomba marhaba, pelestarian budaya positif di masyarakat, menjaga kodisi

kondusif politik lokal, mendorong partisipasi politik dan pembangunan masyarakat melalui

temu peduli pembangunan, penyuluhan dan sosialisasi program pemerintah, mendorong

masyarakat untuk aktif memantau kondisi pembangunan.

T. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS dalam meningkatkan

kehidupan berdemokrasi di Lebak?

66

J. Penyadaran masyarakat jangan pilih politikus busuk (KKN, asusila), sosialisasi peran

DPRD, mendorong forum lintas partai secara informal.

T. Apa program-program PKS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam

Berdemokrasi?

J. Pelatihan sosial politik, informasi parlemen/ pembangunan, bahwa memilih politisi jujur

dan amanah adalah ibadah.

67

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

Informan : Erlin Tristanti

Pekerjaan : Guru SMK Negeri 1 Rangkasbitung

Tempat : DPC PKS Kab. Lebak

Waktu/Tgl : Pukul 13.00 s.d 15.30/ 27 Mei 2010

T. Apa strategi PKS dalam menarik masyarakat untuk berdemokrasi aktif?

J. Undangan terlibat aktif di partai melalui pelatihan dan training kader rutin, melibatkan

untuk mengawasi dan mengusulkan pembangunan daerah (melalui kecamatan, desa : dengan

forum musrendes atau musrenbang)

T. Apakah ada hambatan?

J. Banyak dipengaruhi moneypolitik dan materi pragmatis.

T. Bagaimana penyelesaiannya?

J. Penyuluhan dan pertemuan rutin.

T. Bagaimana PKS dan gerakan dakwah?

J. Pembinaan ruhani rutin kader (pertemuan pekanan), training/ pelatihan keagamaan,

pelibatan pemuka agama untuk memberikan pembinaan dan mendorong mereka untuk

terlibat aktif dalam partisipasi politik sebagai bagian dari penyadaran bahwa politik

menyangkut kehidupan bernegara dan bermasyarakat (keputusan politik akan berdampak

terhadap mereka)

68

T. Apa makna demokrasi menurut pandangan PKS?

J. PKS berbuat sebaik-baik untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat (demokrasi adalah

berkompetisi kebaikan dan keburukan), PKS harus memenangkan kompetisi untuk kebaikan

negara dan masyarakat. Berhimpun dan berorganisasi, bermusyawarah menuju negara

bermartabat.

T. Apa upaya-upaya PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan

berdemokrasi di Lebak?

J. Mendorong pilkada, pemilu jujur dan demokratis, mendorong memilih pemimpin jujur dan

amanah.

T. Siapa yang terlibat didalam proses pemberdayaan masyarakat di PKS?

J. seluruh pengurus, kader dan simpatisan PKS

Lampiran I Jakarta, 8 Februari 2010 Hal : Permohonan Wawancara Kepada Yth, Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di

Tempat

Assalmau’alaikum. Wr. Wb Saya yang bertanda tangan dibawah ini? Nama : Nurmalina NIM : 106045201537 Fakultas : Syariah dan Hukum Jurusan : Ketatanegaraan Islam Prodi : Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Bersama ini saya mahasiswa Universitas Islma Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengadakan penelitian tentang “Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Rangkasbitung” untuk skripsi sebagai persyaratan kelulusan SI di program studi siyasah syar;iyyah fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta. Untuk melengkapin data yang dibutuhkan, saya mohon kesedian bapak/ibu sebagai pengurus partai keadilan sejahtera (PKS) yang ada di Rangkasbitung sebagai informan. Guna mendapatkan hasil data yang akurat dan benar, bersama ini saya pula mohon bapak/ibu menjawab dengan benar dan tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan pengetahuan keilmuan Bapak/Ibu. Semua data/jawaban Bapak/Ibu, merupakan rahasia yang akan selalu saya jaga. Atas waktu, jawaban, bantuan dan kerja sama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb Hormat saya, NURMALINA NIM: 106045201537

PEDOMAN WAWANCARA

Kebutuhan Data Item Pertanyaan

Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam

Pemberdayaan Masyarakat terhadap kehidupan

berdemokrasi di Kampung Pasir Sukarakyat

Kabupaten Lebak.

Bagaimana strategi dan kebijaksanaan Partai

Keadilaan Sejahtera (PKS) di Lebak?

Bagaimana prospek dan tantangan demokrasi di

Lebak?

Tidak, mengapa? Ya

1. Sejauhmana peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Lebak dalam pemberdayaan masyarakat?

2. Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKS dalam kaitannya dengan sosial, budaya, politik?

3. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKS dalam meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Lebak?

4. Apa penyebab masyarakat di Lebak acuh terhadap demokrasi?

5. Apa program-program PKS dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Berdemokrasi?

Tidak, mengapa? Ya

6. Apa strategi PKS dalam menarik masyarakat untuk berdemokrasi aktif?

7. Apakah ada hambatan? 8. Bagaimana penyelesaiannya? 9. Bagaimana PKS dan gerakan dakwah? 10. Apa makna demokrasi menurut pandangan PKS? 11. Apa upaya-upaya PKS dalam pemberdayaan

masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak?

12. Siapa yang terlibat didalam proses pemberdayaan masyarakat di PKS

Tidak, mengapa? Ya

13. Ada kendala atau hambatan/tantanagan apa yang

dihadapi PKS dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam berdemokrasi?

14. Bentuknya seperti apa kendala itu?

59

60

15. Bagaimana penyelesaiannya? 16. Bagaimana sosialisasi kebijakan pemberdayaan

berdemokrasi Kepada Masyarakat? 17. Siapa yang terlibat didalam sosialisasi? 18. Ada kendala atau hambatan apa dalam memberikan

kebijakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Lebak?

19. Bentuknya saeperti apa hambatan tersebut? 20. Bagaimana penyelesaiannya kendala tersebut dalam

sosialisasi? 21. Siapa yang terlibat dalam penyelesaian hambatan

atau kendala dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?

22. Bagaimana prospek PKS di Lebak dari awal sampai sekarang ini?

23. Apasaja kendala yang dihadapi? 24. Penyelesaiannya?