PENDAHULUAN

Dasar hukum pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) disamping

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah

disebut dalam Pasal 4 Undang-undang PPN dan PPnBM

dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM).

Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPnBM

yaitu :

1. PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN

2. Pengenaan terhadap PPnBM ini hanya satu kali yaitu

pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh

Pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor.

3. PPnBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan

PPN. (Namun demikian, apabila Eksportir mengekspor

BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah

dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi.)

LATAR BELAKANG PENGENAAN PPNBM

1. PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi

kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak

yang dipikul. Untuk mengurangi regresivitas ini,

terhadap konsumen yang mengkonsumsi BKP yang

tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan

yaitu PPnBM.

2. Konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat

kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk

mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak

produktif dalam masyarakat.

3. Produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan

berat dari komoditi impor. Dengan motivasi ini,

pengenaan PPnBM dimaksudkan untuk melindungi

produsen kecil dan tradisional atau untuk tujuan

proteksi

4. Tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun

ke tahun

Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan dengan

pertimbangan :

a. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak

antara konsumen yang berpenghasilan rendah

dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi

b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas

BKB yang tergolong mewah

c. Perlu adanya perlindungan terhadap konsumen

kecil tradisional

d. Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara

Batasan Suatu barang termasuk BKB Yang tergolong mewah

adalah:

a. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang

kebutuhan pokok

b. Barang tersebut dimkonsumsi oleh masyarakat

tertentu

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh

masyarakat tertentu

d. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat

berpenghasilan tinggi

e. Barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan

status

PPnBM dikenakan atas:

a. Penyerahan BKB yang tergolong mewah yang dilakukan

oleh pengusaha yang menghasilkan BKB yang

tergolong mewah tersebut di dalam daerah dalam

kegiatan usaha atau pekerjaannya

b. Impor BKB yang tergolong mewah oleh siapapun

Objek pajak penjualan atas barang mewah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di

dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau

pekerjaannya.

2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

TARIF PAJAK

1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah

serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling

tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat

diteteapkan dalam beberapa pengelompokan tarif,

yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen)

dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada

pengelompokan Barang Kena Pajak yang Tergolong

Mewah ang atas penyerahannya dikenakan juga Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah. Pengelompokan Barang

Kena Pajak ini ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

2. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak

yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak

yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh

karena itu, Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah

Pabean, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar

atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong

Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta

kembali.

KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

 

Tarif

(%) Jenis Barang Kena Pajak

   10 kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10

(sepuluh) orang sampai dengan 15 (limabelas)orang termasuk pengemudi, dengan motor

bakar cetus api atau nyala kompresi(diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isisilinder;

  kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurangdari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudiselain sedan atau station wagon, dengan motorbakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak(4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebihdari 1500 cc;

   25 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang

dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudiselain sedan atau station wagon, dengan motorbakar cetus api atau dengan nyala kompresi(diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu)gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isisilinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500cc;

  kendaraan bermotor dengan kabin ganda (doublecabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka ataubak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3(tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motorbakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandarpenggerak (4x4), dengan semua kapasitas isisilinder, dengan massa total tidak lebih dari 5(lima) ton.

   30 kendaraan bermotor sedan atau station wagon

dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi(diesel/semi diesel), dengan kapasitas isisilinder sampai dengan 1500 cc;

  kendaraan bermotor selain sedan atau stationwagon dengan motor bakar cetus api atau nyalakompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2(dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas

isi silinder sampai dengan 1500 cc.    50 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang

dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudiselain sedan atau station wagon, dengan motorbakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandarpenggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinderlebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;

  kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurangdari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudidengan motor bakar cetus api, berupa sedan ataustation wagon dan selain sedanatau stationwagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak(4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari1500 cc sampai dengan 3000 cc;

  kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurangdari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudidengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semidiesel), berupa sedan atau station wagon danselain sedan atau station wagon, dengan sistem 2(dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitasisi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan2500 cc; dan

  semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untukgolf.

   60 kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas

isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500cc; dan

  kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan diatas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraansemacam itu.

   75 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang

dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,dengan motor bakar cetus api, berupa sedan ataustation wagon dan selain sedanatau stationwagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak

(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandarpenggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinderlebih dari 3000 cc;

  kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10(sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motorbakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupasedan atau station wagon dan selain sedan ataustation wagon, dengan sistem 1 (satu) gandarpenggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua)gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isisilinder lebih dari 2500 cc;

  kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengankapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;

  trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untukperumahan atau kemah.

   

KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

 

Tarif

(%) Jenis Barang Kena Pajak

   10 kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin,

pesawat pemanas, dan pesawat penerima siarantelevisi;

  kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;   kelompok mesin pengatur suhu udara;   kelompok alat perekam atau reproduksi gambar,

pesawat penerima siaran radio;   kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan

perlengkapannya;    20 kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin,

pesawat pemanas, selain yang dikenakan tariff10%;

  kelompok hunian mewah seperti rumah mewah,apartemen, kondominium, town house, dansejenisnya;

  kelompok pesawat penerima siaran televisi danantena serta reflektor antena, selain yangdikenakan tariff 10%;

  kelompok mesin pengatur suhu udara, mesinpencuci piring, mesin pengering;

  pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;   kelompok wangi-wangian;    30 kelompok kapal atau kendaraan air lainnya,

sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara

atau angkutan umum;   kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga

selain yang dikenakan tariff 10%;    40 kelompok minuman yang mengandung alcohol;   kelompok barang yang terbuat dari kulit atau

kulit tiruan;   kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau

wool;   kelompok barang kaca dari kristal timbal dari

jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias,kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluansemacam itu;

  kelompok barang-barang yang sebagian atauseluruhnya terbuat dari logam mulia atau darilogam yang dilapisi logam mulia atau campurandaripadanya;

  kelompok kapal atau kendaraan air lainnya,sampan dan kano, selain yang dikenakan tarif30%, kecuali untuk keperluan negara atauangkutan umum;

  kelompok balon udara dan balon udara yang dapatdikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenagapenggerak;

  kelompok peluru senjata api dan senjata apilainnya, kecuali untuk keperluan negara;

  kelompok jenis alas kaki;   kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan

kantor;   kelompok barang-barang yang terbuat dari

porselin, tanah lempung cina atau keramik;   Kelompok barang-barang yang sebagian atau

seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalanatau batu tepi jalan;

   50 kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan

halus;   kelompok pesawat udara selain yang dikenakan

tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atauangkutan udara niaga;

  kelompok peralatan dan perlengkapan olah ragaselain yang dikenakan tarif 10% dan tarif 30%;

  kelompok senjata api dan senjata api lainnya,kecuali untuk keperluan negara.

   75 kelompok minuman yang mengandung alkohol selain

yang dikenakan tariff 40%;   kelompok barang-barang yang sebagian atau

seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/ataumutiara atau campuran daripadanya;

  kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untukkeperluan negara atau angkutan umum."

Pengecualian Pengenaan PPnBM Atas Kendaraan Bermotor

Untuk kendaraan bermotor yang dikecualikan dari

pengenaan PPnBM adalah

1. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan

ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pamadam

kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan

umum;

2. Kendaraan yang digunakan untuk tujuan Protokoler

Kenegaraan; dan

3. Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10

(sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi

dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau

semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder

sebagaimana dimaksud dalam kendaraan bermotor

kelompok 1 huruf “a” (10%) yang digunakan untuk

kendaraan dinas TNI atau Polri.

Apabila kendaraan bermotor yang dikecualikan dari

pengenaan PPnBM di atas dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak impor atau perolehannya ternyata

depindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga

tidak sesuai dengan tujuan semula, maka Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang pada saat

impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar

kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak

Barang Kena Pajak dipindahtangankan atau diubang

peruntukannya. Demikian pula halnya apabila jangka 1

(satu) bulan tersebut Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang terutang tidak atau kurang debayar,maka

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah dengan sanksi

sesuai ketentuan yang berlaku.

Impor yang tidak dikenakan PPn BM

Atas impor dan atau bangunan yang tidak dikenakan

PPn BM adalah :

a. Kendaraan Bermotor roda dua yang isi silindernya

sampai dengan 250cc

b. Kendaraan sasis

Terhadap kendaraan bermotor jenis angkutan orang dan

Van yang diubah dari kendaraan sasis dikenakan PPn

BM sesuai ketentuan

Saat Terutang PPn BM

Penetapan saat terutangnya PPn BM sesuai Direktur

jendral Pajak diatur :

a. Saat terutangnya PPn BM atas impor BKP yaitu saat

barang masuk pabean sesuai ketentuan UU Kepabean.

Pemungutannya yaitu bersamaan dengan pemungutann

Bea masuk. Kendaraan Brmotor bentuk CBU, PPn BM

dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai

b. Atas penyerahan Kendaraan Bermotor

1. Hasil rakitan eks CKD

2. Kendaraan Bermotor yang telah diubah dari

kendaraan sasis atau angkutan barang

Mekanisme Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor

a. Impor kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar

(CKD) oleh ATPM atau Pabrikan tidak dikenakan

PPnBM

b. Penyerahan didalam daerah pabean kendaraan

bermotor dalam keadaan CKD tersebut oleh ATPM

dikenakan PPnBM dengan DPP 125% (biaya karoseri

ditetapkan 25%)

c. Impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan

terpasang/CBU oleh bukan ATPM dikenakan PPnBM.

Dalam nilai CIF < 80% nilai CIF kendaraan sejenis

yang diimpor ATPM, maka DPPnya untuk menghitung

PPN dan PPnBM sebesar 150%

d. Impor kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan

terpasang oleh ATPM tidak dikenakan PPnBM.

Penyerahan didaerah pabean kendaraan jenis impor

dikenakan PPnBM.

Cara Menghitung PPnBM

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah dengan Dasar Pengenaan

Pajak (DPP). Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya

apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti,

nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan

Menteri Keuangan.

Rumus yang digunakan :

PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar

Pengenaan PajakContoh :

Harga mobil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (10%)

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (30%) sebesar

Rp 140.000.000,00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dihitung :

t110+t x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP

t = besaran tarif PPnBM

10110+30 x Rp 140.000.000,00 = Rp 30.000.000,00

Contoh lainnya apabila harga jual mobil (DPP) Rp

280.000.000,00

PPnBM terutang (tarif 30%) = 30% x Rp 280.000.000,00

= Rp 84.000.000,00

PPnBM Bukan Kredit Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar

pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak

yang Tergolong Mewah, tidak dapat dekreditkan dengan

Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah yang dipungut berdasarkan undang-undang

PPN dan PPnBM.

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

pada setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan

oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang

Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dengan

demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bukan

merupakan Pajak masukan sehingga tidak dapat

dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam harga Barang

Kena Pajak yang bersangkutan atau debebankan sebagai

biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak

Penghasilan.

Contoh soal 1. Bpk.Andi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah

dengan tarif 20% seharga Rp 200.000.000,- hitung :

- PPN dan PPN-BM

- jumlah yang di bayar Bpk.Andi

jawab :

Jumlah pembayaran  Rp200.000.000,-

PPN 10% X Rp 200.000.000  Rp 

20.000.000,-

PPN-BM 20% X Rp 200.000.000  Rp  40.000.000,-

----------------------+

jumlah yang harus dibayar            

Rp 260.000.000,-

2. PT. Cahaya membeli BKP Barang Mewah Langsung dari

pabrik seharga Rp 500.000.000 tarif barang Mewah 20%

kemudian barang tersebut dijual lagi seharga Rp

750.000.000 di dalam negeri.

hitunglah :

- PPN dan PPN BM 

- Jumlah yang dibayar PT Cahaya

- Jumlah Yang dibayar pembeli

Jawab :

-PPN 10% X Rp 500.000.000                         Rp

50.000.000

 PPN BM 20% X Rp 500.000.000            Rp

100.000.000  

                                                       

-----------------------+

-PPN dan PPN BM yang harus dibayar   Rp 150.000.000

-PPN 10% X Rp 750.000.000

Jumlah yang dibayar pembeli                        Rp

75.000.000

3.Bpk Sarno seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah

dengan tarif 30% seharga Rp 300.000.000,-

Hitung : 

-PPN dan PPN Bm

-Jumlah yang harus dibayar

Jawab :

Jumlah Pembayaran                            Rp

300.000.000,-

PPN 10% X Rp300.000.000               Rp   30.000.000,-

PPN BM 30% X Rp 300.000.000       Rp   90.000.000,-

                                                       

-----------------------+

Jumlah yang harus dibayar                  Rp

420.000.000,-   

Sumber :

Sunarto. 2002. PERPAJAKAN. BPFE UST: Yogyakarta

Waluyo. 2002. PERPAJAKAN INDONESIA. Salemba Empat :

Jakarta.

http://narwan.blogspot.com/2011/12/contoh-soal-

perhitungan-ppn-ppnbm_17.html

http://www.google.co.id/url?

sa=t&rct=j&q=PPnBM&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=ht

tp%3A%2F%2Felearning.gunadarma.ac.id%2Fdocmodul

%2Fkursus_brevet_A

%2Fkursppn.pdf&ei=_VL5TpWPHcHirAe3h5XgDw&usg=AFQjCNFegZ

FqVf_0SUbNtFuEGUrOmdbrvw

   

PERPAJAKAN

Rosyati, MSi

Disusun oleh:

Rina Purwaningtyas Utami 10.0102.0015

Risa Andriyasari 10.0102.0043

Puspita Tri Sudarno 10.0102.0049

Septi Yuli Hertati 10.0102.0057

Zesi Azzahra 10.0102.0079

Anisa Wening T 10.0102.0105

REGULER AKUNTANSI A

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2011