Satu Berita Berjuta Pembaca 12 Hal | https://fin.co.id/SELASA, 17 MARET 2020

Terus Mewabah, DBD Renggut164 JiwaNTT, Jatim, Jateng, Jabar dan Lampung Masih Tertinggi

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mencatat sebanyak 164 kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) dari 25.693 orang yang sudah terjangkit. Dari angka tersebut kasus kematian meningkat yakni pada Kamis 12 Maret 2020 sebanyak 132 orang dari 19.391 kasus DBD.

Direktur Penyakit Tular Vektor

dan Zoonotik Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, jumlah kematian akibat DBD tersebar di 24 provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan total 39 meninggal, Jawa Timur (Jatim) 21 orang meninggal. Disusul Jawa Tengah 16 orang meninggal, Jawa Barat 15 orang dan Lampung 14 orang meninggal (Selengkapnya lihat grafis)

5 PROVINSI DENGAN ANGKA KEMATIAN

TERTINGGI

39 21 16

15 14NUSA TENGGARA TIMUR JAWA TIMUR JAWA TENGAH

JAWA BARAT LAMPUNG

Tiga Pasien Sembuh Dihadiahi Jamu oleh Jokowi

Di Depan Menkes, Beberkan Kian Bisa Sembuh dari Virus Corona

Langkah Tepat Sebelum Terlambat

JAKARTA - Ya, fakta ini tentu membantah sejumlah statmen yang menyebut virus ini sulit disembuhkan dan rentan terhadap kematian. Kenyataan

ini pun, menjadi inspirasi dan semangat bagi mereka yang kini tengah terbaring melawan penyakit yang dinyatakan telah pendemik dunia,

BERIKAN JAMU: Menkes RI Terawan Agus Putranto menyambangi Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Senin (16/3). Setelah untuk mengecek kondisi pasien Virus Corona dan fasilitas RSPI. Kabar baik pun diterima. Tiga pasien sembuh total, ia pun memberikan jamu yang bias diminum Presiden Jokowi.

FOTO: ANDI MARDANA/FAJAR INDONESIA NETWORK

MUI: Salat JumatTak Wajib

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait Salat Jumat di tengah mewabahnya virus corona

(COVID-19). Fatwa Nomor 14/2020 menjelaskan ibadah yang dilakukan dan

berpotensi menularkan wabah corona agar diganti demi keselamatan bersama.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam menjelaskan, fatwa

yang berisi sembilan diktum ini merupakan upaya pihaknya dalam

mencegah perluasan wabah virus corona. Belakangan

memang masjid atau majelis taklim disinyalir jadi salah

satu media penyebaran virus asal Provinsi Hubei,

Tiongkok ini.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh (kedua kiri) bersama Anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rasyid (kiri), Ketua MUI Bidang Fatwa Huzaemah Tahido Yanggo (kedua kanan) dan Wakil sekretaris Fatwa MUI Abdurrahman Dahlan (kanan) saat memberikan keterangan di kantor MUI, Jakarta, (16/3).

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK

SEBARAN KASUSDBD DI INDONESIA1.Jabar: 4.102 2.NTT: 3.407 3.Lampung: 2.971 4.Jatim: 2.571 5.Sumsel: 1.230 6.Jateng: 1.197 7.Jambi: 1.107 8.Riau: 1.204 9.Kaltim: 778 10.DKI Jakarta: 58311.Nusa Tenggara Barat: 558 12.Sumbar: 490 13.Sulsel: 472 14.Sulut: 462 15.Gorontalo: 451 16.Kalsel: 425 17.Bengkulu: 415 18.Kalbar: 412 19.Sumut: 399 20.Babel: 379 21.Sultra: 372 22.Aceh: 350 23.Kepri: 297 24.Jogjakarta: 272 25.Kalteng: 258 26.Sulbar: 177 27.Banten: 128 28.Sulteng: 108 29.Maluku Utara: 92

Bersambung ke hal 7

Bersambung ke hal 7

Bersambung ke hal 7

EKONOMIFajar Indonesia

2

Logam Mulia dan PerhiasanKerek Ekspor

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada Februari 2020 ekspor Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen dibandingkan bulan Januari 2020. Ekspor Februari sebesar USD13,94 miliar, sedangkan Januari 2020 USD13,41 miliar. Peningkatan ekspor terbesar disumbang barang logam mulia dan perhiasan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti menyebutkan, posisi ekspor pada sektor ini mencapai USD861,4 juta atau naik 44,17 persen dari posisi Januari 2020 sebesar USD597,5 juta.

"Kenaikan ekspor logam mulian perhiasan memang cukup dominan ke Singapura secara bulanan (month to month/mtm). Ya, cukup signifikan ke Singapura," kata dia, di Jakarta, Senin (16/3).

Dia merinci, peningkatan ekspor nonmigas selama Februari 2020 ke Singapura sbesar USD281,5 juta atau naik 36,7 persen. Disusul negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Italia yang masing-masing senilai USD89,7 juta, USD20,5 juta dan USD15 juta.

"Untuk ke negara lain Malaysia, Singapura dan Swiss memang naik, tapi cukup signifikan logam mulia perhiasan dan permata ke Singapura," ujar dia.

Selain logam mulia dan perhiasan yang mengalami kenaikan, yakni bahan bakar. Kata dia, komponen menyumbang sebesar USD1,8 miliar atau naik 3,55 persen. Kemudian kenaikan ekspor juga diikuti oleh kelompok barang lemak dan minyak nabati hewan senilai USD1,6 miliar pada Februari 2020. Angka ini naik sebesar 8,57 persen dari posisi bulan Januari

2020 yang hanya USD1,5 miliar.Dengan demikian, lanjut dia, neraca

perdagangan Indonesia pada Februari 2020 mengalami surplus sebesar USD2,34 miliar. Surplus ini dinilai cukup besar karena impor turun didukung ekspor yang naik.

"Surplus kita cukup besar, lebih disebabkan karena impornya turun cukup signifikan dan ekspornya naik. Untuk migas, defisit USD931,6 juta tetapi nonmigas surplus USD3.267,5 juta," ucap dia.

D i a m e n a m b a h k a n , n e r a c a perdagangan Indonesia juga surplus dengan Amerika Serikat (AS), India dan Belanda. "Dengan AS kita surplus USD2.106 juta, dengan India surplus USD1.384 juta dan untuk Belanda surplus USD402 juta," ungkap dia.

Terpisah, Ekonom sekaligus Direktur

Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, selama Februari nilai ekspor naik 2,38 persen, sementara volumen mengalami penurunan 3 persen mtm.

"Hal ini menunjukkan bahwa penyebab kenaikan ekspor utamanya adalah adanya kenaikan harga. Kita pahami bahwa komoditas emas termasuk perhiasan emas memang mengalami kenaikan yang tinggi," ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network, Senin (16/3).

Jika dilihat jeni komoditi, kata Piter, kenaikan ekspor secara mtm di antaranya adalah disumbang biji kakao, sarang burung, tanaman obat, perhiasan, dan mutiara.

Sedangkan, kenaikan industri manufaktur ditopang oleh logam mulia, barang tekstil, bahan bahan kimia.

Pun juga sektor pertambangan, yakni tembaga, batu kerikil dan barang lainnya.

Di sisi lain, dilihat tujuannya ekspor Indonesia meningkat ke negara ASEAN, terutama Malaysia, Thailand dan Singapura. Sementara ekspor ke Cina merosot sebesar 11,3 persen.

"Hal ini seiring dengan penurunan permintaan dari Cina akibat adanya wabah virus corona," pungkasnya.

Perkembangan terbaru, sampai saat ini total ada 162.687 kasus infeksi virus corona yang telah dilaporkan di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.065 kasus kematian. Sementara, 75.620 di antaranya telah dinyatakan sembuh.

Untuk Indonesia sendiri, jumlah terinfeksi positif virus corona bertambah menjadi 134 orang. Dri jumlah itu, delapan orang dinyatakan sembuh, dan lima orang meninggal dunia.(din/fin)

Kemenkeu Siapkan DAK Penanganan Covid-19JAKARTA - Pemerintah lewat

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan untuk antisipasi pencegahan atau penanganan virus corona atau Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan atau Penanganan virus corona 2019.

Terkait mekanisme penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah (pemda) dapat merevisi kegiatan apabila belum terdapat kegiatan sehubungan dengan pencegahan atau penanganan virus corona.

"Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk pencegahan atau penanganan virus corona memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," tulisnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (16/3).

Selanjutnya, jika sudah diberikan rekomendasi Kemenkes, maka DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk virus corona, dapat dicairkan paling lambat tujuh hari kerja setelah dokumen rencana kegiatan diterima Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kepala KPPN) dan tercantum dalam sistim informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

"Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dan output DAK Fisik Kesehatan terkait virus corona paling lambat bulan

November tahun anggaran berjalan," katanya.

Sementara untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan tahap I, pemda tidak perlu menyampaikan laporan realisasi tahun sebelumnya serta tidak memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahap II, pemda perlu menyampaikan laporan realisasi tahun 2019, laporan penyerapan dan penggunaan tahap I tahun 2020. Selain itu, juga memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya.

Dana Bantuan Operasional terkait

COVID-19 digunakan sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementerian Kesehatan. Adapun KMK ini berlaku 6 bulan sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2020.

Terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nail Huda mengapresi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggelontorkan DAK untuk antisipasi pandemi virus corona.

"Sudah tepat kalo kebijakan persiapan dana untuk kesehatan. Saat ini segala sumber daya harus dikerahkan semuanya untuk perang melawan virus Covid-19 ini," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network, Senin (16/3). (din/fin)

FOTO: ILUSTRASI

FOTO: ILUSTRASI

Ekonomi Indonesia Diprediksi Anjlok di

Bawah 4 PersenJAKARTA - Keganasan virus corona

atau Covid-19 tak hanya menewaskan ribuan orang di seluruh dunia, namun juga melemahkan perekonomian sebuah negara. Misalkan, ekonomi Indonesia diprediksi berpotensi melambat cukup dalam.

Hasil riset ekonomi PT Bank Mandiri Tbk menyebutkan, penyebaran virus corona yang terjadi selama tiga bulan terakhir bakal menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perlambatan ekonomi nasional bisa dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2020 yang melambat 0,1 persen hingga 0,3 persen dari perkiraaan awal yang sebesar 5,14 persen.

"Jika wabah terus terjadi dalam periode yang lebih lama, skenario terburuk (asumsi wabah satu tahun), kami memperkirakan pertumbuhan dapat melambat hingga di bawah 4 persen," tulis riset tersebut, Senin (16/3).

Selanjutnya, riset Bank Mandiri menyebut jika masih ada ruang namun terbatas. Bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas bunga

kebijakan lanjutan. Hal ini terbatas karena ada risiko yang lebih tinggi pada neraca pembayaran atau BoP pada 2020.

" Vi r u s c o ro na ju ga a k a n memberi efek buruk pada neraca perdagangan dan aliran modal. Kami memperkirakan current account deficit pada 2020 akan melebar ke 2,88 persen dari PDB," paparnya.

Tak hanya Indonesia, menurut riset, virus corona juga mengguncang ekonomi global. Bank sentral di sejumlah negara dengan cepat mengambil langkah antisipasi.

Adapun The Fed yang kembali memangkas suku bunga secara darurat menjadi 0-0,25 persen pada Maret 2020. Angka ini turun dari kisaran target sebelumnya 1 persen menjadi 1,25 persen pada Maret 2020.

Menurut riset, pemangkasan 100 bps ini menjadi pemangkasan suku bunga tunggal terbesar sejak krisis ekonomi global pada 2008. "Pemotongan bunga juga bertujuan untuk mendukung tercapainya penciptaan kesempatan kerja yang maksimal dan stabilitas harga," ujarnya. (din/fin)

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

NASIONALFajar Indonesia

3

Jangan Kurangi Operasional Transportasi Publik

JAKARTA - Mulai Senin (16/3), Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembatasan jam operasional angkutan umum dan jumlah penumpang yang diangkutnya. Mengetahui dampak yang diakibatkan banyak merugikan masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menarik kebijakan tersebut dan mengembalikan seluruh operasional transportasi publik seperti semula.

"Transportasi umum akan kembali dengan tinggi jadwal dan jumlahnya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin Senin (16/3) malam.

Namun, Anies menegaskan pembatasan jumlah penumpang per bus (Transjakarta) dan per kereta (MRT dan LRT) serta batasan jumlah antrean di halte dan stasiun tetap diberlakukan. Antrean panjang menurutnya sebagai dampak, namun akan mengurrangi risiko penularan.

"Konsekuensinya penumpukan di luar halte dan stasiun, namun itu mengurangi tingkat risiko penularan di ruang tertutup. Karenanya pembatasan jumlah penumpang per bus dan kereta penting terjaga," ucapnya.

Keputusan tersebut diambil Anies tak terlepas

dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan agar pelayanan trasportasi publik tetap harus disediakan pemerintah dan harus bisa mengurangi kerumunan masyarakat.

"Transporitasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut baik kereta api, bus kota, LRT, MRT, bus trans," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya," lanjut Jokowi.

Jokowi juga meminta agar kebijakan terkait pelayanan transportasi publik yang akan diterapkan pemerintah daerah dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat."Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait COVID-19 harus dibahas dengan pemerintah pusat, untuk mempermudah komunikasi saya minta pemda

berkomunikasi dengan kementerian terkait dan satgas COVID-19," ucapnya.

Selain Jokowi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrean panjang di halte Transjakarta pada Senin pagi.

“Saya harap baik Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi antrean penumpang Transjakarta dan mencegah kumpulan massa di halte. Untuk penentuan keputusan daerah seputar angkutan umum juga saya minta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenhub,” ujar Budi.

Kemenhub berharap antrean maupun kerumunan masyarakat yang ada di halte Transjakarta justru dapat dicegah.

“Berarti harus ada penambahan frekuensi bus Transjakarta. Dengan penambahan frekuensi artinya kita akan memperpendek headway dan dengan pembatasan operasi mulai dari pukul 06.00 sampai 18.00 kita harapkan juga untuk

masyarakat dapat menyesuaikan untuk pulang ke rumah masing-masing,” tambah Budi.

Disadari Budi, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan upaya mengatasi COVID-19 di wilayahnya. Meski demikian, Budi berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan perubahan dengan penambahan frekuensi bus.

"Sehingga apa yang terjadi tadi pagi tidak terulang pada hari berikutnya,” katanya.

Budi juga menekankan pada kondisi saat ini, angkutan umum tidak harus beroperasi dalam kondisi penuh.

“Kalau penumpang sudah mencapai 50 persen dalam satu armada, maka sudah harus jalan," ujarnya.

Evaluasi akan pembatasan transportasi publik juga dilontarkan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jakarta Raya.

"Kami akan bersurat kepada Pemprov DKI, tapi kalau Pemprov DKI siang ini bisa melakukan evaluasi dan mengubah kebijakannya menurut kami itu lebih baik," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.(gw/fin)

Pemerintah Provinsi DKI mengevaluasi kebijakan pembatasan transportasi publik untuk antisipasi penyebaran virus corona (COVID-19). Akibat kebijakan tersebut timbul antrean panjang penumpang di sejumlah halte pemberhentian kendaraan umum.

Sejumlah penumpang sedang menunggu busway di Halte Thamrin TransJakarta, Senin (16/3). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengubah pola operasional sebagai tindaklanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta perihal pembatasan layanan angkutan umum untuk mengurangi potensi penularan virus Corona. Transjakarta hanya mengaktifkan 13 rute dengan headway tiap 20 menit, mulai 16 Maret 2020 hingga 30 Maret 2020 dengan waktu operasional terbatas mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, dan seluruh layanan non koridor (Non BRT), Royaltrans dan Mikrotrans ditiadakan.

FOTO: IWAN TRI WAHYUDI/FAJAR INDONESIA NETWORK

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

HUMANIORAFajar Indonesia

4

FOTO: FAISAL R SYAM/FAJAR INDONESIA NETWORK

Empat Provinsi Tunda UNJAKARTA - Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) menerima laporan, bahwa ada empat pemerintah provinsi yang memutuskan menunda pelaksanaan melakukan penundaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhammad Bakrun menyebutkan, empat provinsi yang melakukan penundaan UN karena pandemi COVID-19, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Barat.

"Untuk Provinsi Banten melaksanakan Ujian Nasional SMK sesuai jadwal. Namun, Banten meliburkan siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)," kata Bakrun, Senin (16/3).

Bakhrun mengatakan, Ujian Nasional

tingkat SMK dijadwalkan berlangsung 16 Maret hingga 19 Maret 2020. Pelaksanaan ujian 99,88 persen dilakukan berbasis komputer dan hanya 0,12 persen yang dilakukan menggunakan kertas dan pensil.

"Siswa SMA dan Madrasah Aliyah dijadwalkan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 30 Maret hingga 2 April 2020. Sementara siswa SMP dan Madrasah Tsanawiyah dijadwalkan mengikuti Ujian Nasional pada 20 hingga 23 April 2020," terangnya.

Bakrun menambahkan, pelaksanaan Ujian Nasional dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.

"Selama pelaksanaan ujian nasional kontak fisik seperti salaman, dan cium tangan tidak diperbolehkan untuk menghindari penularan virus corona.

Sebelum mengikuti ujian, peserta juga diminta mencuci tangan menggunakan cairan pembersih," ujarnya.

"Siswa yang sakit dengan gejala demam, pilek, batuk, dan sesak nafas diminta tidak memaksakan diri untuk mengikuti Ujian Nasional. Siswa yang sakit diperbolehkan mengikuti ujian susulan," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Bakrun, siswa yang mengikuti Ujian Nasional berbasis kertas diminta tidak saling meminjam alat tulis. Terlebih lagi, setiap jeda ujian, petugas sekolah harus membersihkan ruangan dan peralatan yang sudah digunakan menggunakan disinfektan.

"Siswa yang mengalami gejala sakit serupa COVID-19 diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat, jika ada siswanya

yang mengalami gejala serupa COVID-19," tuturnya.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah daerah (pemda) dapat mengajukan penjadwalan ulang ujian nasional (UN), apabila melakukan penundaan kepada penyelenggara UN.

"Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah, maka UN dapat dijadwalkan lagi setelah berkoordinasi dengan penyelenggara dan panitia UN di tingkat pusat," katanya.

Abdul Mu'ti menghimbau, bagi pemerintah daerah yang menghendaki perubahan bisa menyampaikan kepada BSNP untuk kemudian ditetapkan jadwal baru.

"Hingga saat ini DKI Jakarta dan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyampaikan penundaan pelaksanaan

UN sekolah menengah kejuruan (SMK)," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pemerintah perlu mencermati dan mengambil langkah cepat terkait Covid-19 ini.

Bukan hanya pelaksanaan UN namun juga intensitas tinggi pertemuan siswa dan guru serta instruktur atau tutor dengan para pelajar menjelang UN.

"Daripada menanggung resiko penyakit dan kematian, lebih baik UN ditunda dan jika perlu dihapuskan, toh tahun 2021 UN tak lagi dilaksanakan," katanya.

Menurut Ramli, tidak layak anak-anak bangsa Indonesia dikorbankan untuk sesuatu yang tahun depannya juga sudah akan dihapuskan.

"Pemerintahan pun menganggap UN itu tak banyak bermanfaat," pungkasnya. (der/fin)

Pendidikan Islam Diminta Ikuti

Aturan PemdaJAKARTA - Kementerian Agama

(Kemenag) menghimbau, agar Pendidikan Islam menyesuaikan dan bersinergi dengan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Daerah dalam mencegah penyebaran Corona virus (Covid-19).

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan, upaya mencegah penyebaran virus Corona harus dilakukan secara sinergis oleh semua pihak. Ia juga meminta, agar Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) juga mengambil kebijakan tegas yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.

"Jika sudah diperlukan, berlakukan belajar mengajar jarak jauh. Batasi dosen dan mahasiswa ke kampus, sampai keadaan membaik", tegas Menag, Senin (16/3).

Fachrul juga meminta kepada pengelola pendidikan agama dan keagamaan, agar bersinergi dan menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud dan Pemerintah Daerah.

Jika Pemda sudah memberlakukan pembelajaran jarak jauh, Pendidikan Agama dan Keagamaan agar menyesuaikan. Madrasah dan sekolah-sekolah agama bisa menerapkan sistem belajar di rumah bagi murid-muridnya," terangnya.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, bahwa Kemenag telah menyampaikan edaran terkait hal

ini kepada Kanwil Kemenag Provinsi, Kankemenag Kab/Kota, serta Kepala Madrasah.

"Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah daerah sudah ambil kebijakan menutup kegiatan belajar di sekolah. Pendidikan Islam (Madrasah dan Pondok Pesantren) juga menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, termasuk untuk daerah Jabodetabek," kata Kamruddin,

Kamaruddin meminta agar Kanwil dan Kenkemenag memerintahkan kepala dan guru madrasah untuk menyiapkan bahan belajar bagi siswa, dalam mengantisipasi kebutuhan siswa madrasah selama penutupan belajar di kelas, "Sebab, kegiatan belajar siswa sejatinya tetap berjalan, tapi berpindah ke rumah masing-masing," ujarnya.

Terlebih lagi, kata Kamaruddin, Kemenag dalam waktu dekat akan menggelar Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Berbasis Komputer. Untuk daerah yang aktivitas pendidikan di sekolahnya sudah ditutup, akan dilakukan ujian secara khusus setelah masa liburan berakhir.

"Pelaksanaan Ujian Nasional akan mengikuti kebijakan Kemendikbud, jika jadwalnya bertepatan dengan kebijakan daerah menutup aktivitas belajar di sekolah," terangnya. (der/fin)

Kemendikbud MintaKegiatan Wisuda Ditunda

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau agar perguruan tinggi untuk menunda segala bentuk kegiatan yang sifatnya berkumpul dalam jumlah besar, salah satunya yakni kegiatan wisuda.

Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam meengatakan, khususnya kampus yang berada di daerah terinfeksi Covid-19 menunda upacara wisuda. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terhadap warga kampus.

"Wisuda juga sebaiknya dihindari sampai keadaan terkendali dengan baik. Yang harus dihindari adalah berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dalam waktu lama," kata Nizam, Senin (16/3).

Nizam menyebutkan, perguruan tinggi yang sudah menyatakan menunda wisuda antara lain adalah Universitas Brawijaya (UB), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Widya Mataram (UMY) Yogyakarta.

"Selain itu, berdasarkan data Kemendikbud hingga Senin (16/3), sebanyak 65 kampus melakukan sistem perkuliahan secara daring," ungkapnya.

Menurut Nizam, semua pihak harus memahami bahwa kegiatan yang mengumbulkan orang dalam jumlah banyak berisiko tinggi dalam penyebaran virus Corona (Covid-19).

Baginya, masing-masing kampus sudah harus meningkatkan kewaspadaan. Terlebih semakin meluasnya penyebaran wabah virus korona atau coronavirus disease (covid-19).

"Yang pertama itu membiasakan hidup

sehat, jadi cuci tangan sebelum masuk kelas, tidak bersentuhan dan lainnya," ujarnya.

Bahkan, Nizam juga merekomendasikan, agar mahasiswa tidak datang ke kampus. Jika ada kampus yang ingin meliburkan mahasiswanya, Kemendikbud memberikan otonomi itu kepada rektor masing-masing.

"Keputusan ada di rektor. Untuk melanjutkan perkuliahan kembali, semua keputusan kita serahkan kepada rektor untuk menunggu kondisinya aman terkendali," terangnya.

Rektor UB Nuhfil Hanani dalam surat pengumumannya mengatakan, Universitas Brawijaya (UB), UB menunda kegiatan wisuda terdekat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski begitu, ijazah tetap dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya.

"Sejatinya, pada Sabtu, 28 Maret 2020 mendatang UB akan menggelar wisuda.“Untuk sementara wisuda diganti dengan pengambilan ijazah," tulis Nuhfil.

Nuhfil menjelaskan, bahwa nantinya ijazah tetap dapat diambil di fakultas masing-masing mulai 27 Maret sampai 10 April 2020 pada jam kerja. Sementara untuk prosesi wisuda akan diagendakan ulang.

"Prosesi wisuda akan diadakan menunggu informasi lebih lanjut, ketentuan yang disampaikan dalam pengumuman ini berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut," terangnya.

Hal serupa juga dilakukan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Fathul Wahid, yang turut mengeluarkan surat edaran sebagai mitigasi penyebaran Covid-19. Salah satu isi dalam suarat

edaran tersebut, UII menunda acara Wisuda Periode IV TA 2019/2020 yang direncanakan 18 April 2020.

"Peserta-peserta wisuda bisa ambil ijazah mulai 18 April 2020 di Direktorat Layanan Akademik UII. Waktu wisuda pengganti akan diumumkan kemudian," ujar Fathul.

UII juga turut membatasi civitas akademika dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri atau ke luar kota. Lalu, memberlakukan protokol ketat untuk tamu internasional, termasuk karantina dan pembatalan pertemuan jika diperlukan.

Menurut Fathul, ikhtiar pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan dan daya tahan tubuh. Lalu, mengurangi kontak fisik, menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti cairan pembersih tangan.

Sementra itu, Rektor Universitas Widya Mataram (UMY) Yogyakarta, Prof Edy Suandi Hamid, juga memutuskan menunda penyelenggaraan Wisuda Periode ke-56 Semester Ganjil 2019/2020. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Corona.

Dia menilai, kebijakan itu harus diambil sebagai langkah menjamin keselamatan mahasiswa/mahasiswi yang merupakan calon wisudawan/wisudawati dan keluarga. Hal itu dituangkan lewat Surat Edaran Rektor 49/RT-UWM/III/2020.

"Kebijakan tersebut juga dilakukan atas permintaan dari Pengurus Harian Yayasan Mataram Yogyakarta," kata Edy.

Soal kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 19, Edy menuturkan, UWM akan menerapkan dan membudayakan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (der/fin)

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

POLITIKAFajar Indonesia

5

Aturan Baru untuk ASNSejumlah aturan dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID -19.

Salah satunya, Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah.JAKARTA - Kemarin (16/3), Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus Corona sebagai pedoman bagi instansi pemerintah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home/WFH) bagi ASN.

Menpan RB Tjahjo Kumolo menerangkan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah dan masyarakat luas. Hanya saja, pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah harus dipastikan dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah.

“Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (16/3). Mantan Mendagri tersebut menegaskan, hal itu bukan berarti ASN diliburkan selama di rumah. Ia mengingatkan ASN tetap bekerja dan mengerjakan tugasnya dari rumah. "ASN tidak diliburkan tapi bekerja dari rumah," tegasnya.

Pejabat pembina kepegawaian yang mengatur sistem kerja ASN dari rumah di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah selama dua minggu ke depan. "Yang menentukan

adalah para sekjen, sestama, sesmen yang ada. Dua struktur di atas tetap tinggal di kantor. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya urgent. Intinya menjaga tidak berkumpulnya ASN di satu tempat untuk bekerja dan sebagainya," beber Tjahjo.

Kementerian, lembaga dan daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat atau pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja dari rumah. “ASN yang bekerja di rumah harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Kecuali dalam keadaan mendesak. Harus melaporkannya kepada atasan langsung. ASN yang bekerja di rumah dapat mengikuti rapat atau pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference atau video conference,” jelasnya.

ASN yang bekerja di rumah tetap diberikan tunjangan kinerja oleh Pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PAN RB.

Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas juga akan diatur. Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan. Penyelenggaraan rapat dilakukan secara selektif sesuai prioritas dan urgensi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan media elektronik yang tersedia.

Apabila harus diselenggarakan rapat tatap muka karena urgensi yang sangat tinggi, maka perlu memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing). Pejalanan dinas dalam negeri

dilakukan secara selektif sesuai skala prioritas dan urgensi. Sedangkan dinas luar negeri ditunda.

Terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menegaskan seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk menerapkan beberapa poin sebagai upaya pencegahan penyebaran virus di seluruh Indonesia.

Doni meminta agar Semua kebijakan daerah yang terkait dengan COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tiap-tiap daerah dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup empat aspek. Yaitu pencegahan, respon, pemulihan dan tim pakar serta melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat.

“Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Social Distancing. Namun tetap berpedoman kepada protokol. Ini yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja ASN, aktifitas Front Liners dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat,” tegas mantan Danjen Kopassus itu. Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kolaborasi pentahelik (pemerintah, akademisi atau pakar, dunia usaha, komunitas, dan media, Red) serta pelibatan sampai tingkat desa/kelurahan termasuk perangkatnya. (khf/fin/rh)

FOTO: DOK/FAJAR INDONESIA NETWORK

SISTEM KERJABARU BAGI APARATUR

SIPIL NEGARAASN di Instansi Pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH), namun PPK memastikan minimal terdapat 2 level Pejabat Struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

PPK Kementerian/Lembaga/Daerah agar mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif dalam mengatur pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja dari rumah/tempat tinggal (WFH) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan: jenis pekerjaan, peta sebaran Covid-19 resmi dari Pemerintah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai.

ASN yang bekerja di rumah (WFH) harus berada di rumah/tempat tinggal masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak (terkait ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri dan keluarga serta harus melaporkannya kepada atasan langsung).

ASN yang bekerja di rumah (WFH) dapat mengikuti rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri melalui sarana teleconference/video conference.

ASN yang bekerja di rumah (WFH) tetap diberikan tunjangan kinerja oleh Pemerintah.

Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut di atas, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB.

Tunda Pilkada 2020Pengumpulan Massa Berpotensi Tularkan COVID-19

JAKARTA - Wabah COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di tengah masyarakat. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar KPU perlu untuk segera meninjau pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Bahkan ada usulan pelaksanaan ditunda sampai kondisinya normal.

Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 23 September 2020 nanti. Beberapa daerah tersebut sangat dekat dengan DKI Jakarta yang menjadi titik krusial penyebaran wabah COVID-19. Seperti Kota Depok dan Tangerang Selatan. Rangkaian pelaksanaan pilkada memiliki tahapan yang akan membuat banyaknya aktivitas di lapangan. Selain itu, beberapa rangkaian tahapan pilkada juga menghadirkan orang dalam jumlah banyak di suatu tempat.

Manajer Program Perludem, Fadli R a m a d h a n i l , m e n g a t a k a n , m e l i h a t perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, serta adanya imbauan untuk membatasi kegiatan di luar kantor dan luar rumah, pihaknya mendorong KPU melakukan beberapa hal.

“KPU segera berkoordinasi dengan Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan bersama dengan Gugus Tugas penanggulangan bencana COVID-19. Koordinasi ini penting, untuk menentukan langkah mitigasi, untuk tahapan pelaksanaan pilkada yang sangat mungkin beririsan dengan langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Fokusnya adalah,

menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak, serta membatasi kegiatan di luar rumah,” ujar Fadli di Jakarta, Senin (16/3).

Menurutnya, KPU juga perlu membuat panduan teknis pelaksanaan tahapan pilkada yang saat ini sedang berjalan. Termasuk menyesuaikan dengan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Selanjutnya, KPU perlu segera memetakan daerah yang sudah terdampak COVID-19, serta segera berkoordinasi dengan KPU daerah dan pemerintah daerah.

Di dalam Pasal 120 ayat (1) UU Pilkada (UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) disebutkan "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan." Untuk pemilihan lanjutan ini, akan dilaksanakan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.

Dikatakan, wabah COVID-19 adalah bencana nasional non alam yang sudah menjadi seluruh dunia. Karena itu, penting bagi KPU untuk mulai menyiapkan skenario pemilihan lanjutan. "Tentu berdasarkan kajian, koordinasi, dan pendekatan kepada wilayah-wilayah yang terdampak bencana COVID-19. KPU penting harus segera berkoordinasi dengan pejabat terkait. Ini untuk menentukan status pelaksanaan Pilkada 2020. Khususnya wilayah yang terdampak COVID-19. Ini sangat penting. Demi keamanan dan keselataman seluruh penyelenggara pemilu,

pemilih, dan peserta pemilu,” bebernya.Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua

DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, DPR meminta pemerintah mempertimbangkan opsi menunda Pilkada 2020. Sebab, pesta demokrasi lima tahunan ini kerap melibatkan banyak massa. Sangat mungkin virus Corona ini berpotensi mengganggu jalannya Pilkada Serentak 2020.

"DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah virus Corona. Apakah pelaksanaan Pikada Serentak dimundurkan atau tetap sesuai agenda yang sudah disepakati. Dengan catatan memberlakukan mekanisme tertentu guna menghindari penyebaran virus," jelas Dasco.

Dia meminta kementerian terkait dan juga lembaga-lembaga yang mengurusi pemilu duduk bersama mencari solusi gelaran Pilkada 2020. Dasco menilai pemerintah harus menyiapkan mekanisme khusus. "Membuat kajian khusus dalam rangka merancang mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Virus Corona yang sudah menjadi wabah nasional dan pandemik secara global. Tentu mekanisme pilkada yang dirancang ini adalah alternatif dari Pemerintah apabila virus Corona masih menjadi wabah," imbuhnya.

Langkah antisipatif juga bisa ditempuh dengan membuat model kampanye via media sosial. Penyebaran gagasan, program dan janji kampanye sementara dilakukan lewat media massa atau platform lain yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung. (khf/fin/rh)

Pemda Dilarang

LockdownBOGOR - Pemerintah daerah (pemda) tidak boleh

mengambil kebijakan lockdown. Sebab, hal merupakan wewenang pemerintah pusat. Semua kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus ditelaah secara mendalam.

“Perlu saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," tegas Presiden Joko Widodo dalam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).

Menurut Jokowi, kebijakan tersebut diambi agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. ”Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini, kita belum berpikiran melakukan lockdown,” imbuhnya.

Kepala Negara mengatakan terus mengikuti perkembangan situasi terkait COVID-19 dari waktu ke waktu. Selain itu, untuk memberikan perintah yang terukur, agar semua pihak bisa menghambat penyebaran wabah tersebut. Tanpa harus memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui, beberapa negara sudah melakukan lockdown. Baik sebagian maupun seluruh wilayah negaranya. Di antaranya Italia sejak 9 Maret 2020, Denmark 13 Maret 2020, Filipina sejak 12 Maret 2020 dan Irlandia pada 12-29 Maret 2020. Sedangkan pemerintah Cina mengunci kota Wuhan dan beberapa kota di dekatnya yang menjadi lokasi episentrum COVID-19. Sementara Korea Selatan melakukan lockdown terhadap kota metropolitan Daegu. (rh/fin)

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

INTERNASIONALFajar Indonesia

6

Tiga WNI PositifCorona di MalaysiaKementerian Luar Negeri RI menyatakan pada Senin (16/3), bahwa ada tiga warga

Indonesia (WNI) di Malaysia yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Menurut Kemenlu, ketiga WNI itu dalam keadaan stabil.

JAKARTA-Dalam kasus ini, Kementerian Kesehatan Malaysia mengungkapkan, bahwa dua dari tiga WNI yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) itu terkait dengan acara tablig akbar yang berlangsung di Masjid Sri Petaling pada pekan lalu.

Puluhan kasus virus corona baru itu menjadikan total kasus Covid-19 per Sabtu pekan lalu ada 238 di Negeri Jiran.

"Pada 14 Maret jam 12.00 tengah hari, sebanyak 41 kes baharu jangkitan Covid-19 telah dilaporkan. Kesemua kes positif ini berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh," demikian pernyataan Kemenkes Malaysia.

Sebelumnya, Malaysia mengumumkan belasan

kasus virus corona baru pada Kamis (12/3). Belasan orang itu diketahui sempat menghadiri sebuah acara tablig akbar di Masjid Sri Petaling yang diikuti oleh 10 ribu peserta dari berbagai negara, termasuk 696 WNI.

Berdasarkan laporan sejumlah media lokal Malaysia, ada 27 warga negara lain yang ikut dalam acara tersebut. Selain Malaysia dan Indonesia, peserta lain dalam tabligh akbar itu di antaranya berasal dari Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, hingga Jerman.

Pada Jumat (13/3), Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur mengimbau seluruh WNI yang menghadiri

acara tablig akbar itu untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan pemerintah Malaysia, terutama bagi yang merasa mengalami gejala Covid-19.

KBRI Kuala Lumpur juga mengimbau, kepada seluruh WNI yang ikut acara itu untuk menghubungi pusat krisis dan tanggap darurat corona pemerintah Malaysia agar mendapat pengarahan lebih lanjut dari Kemenkes Malaysia.

KBRI Kuala Lumpur juga mengimbau, WNI peserta tablig akbar untuk melakukan karantina mandiri atau menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang-orang sekitar selama 14 hari sejak berpartisipasi dalam acara tersebut. (der/fin)

AS Mulai Uji Vaksin CoronaJAKARTA - Amerika Serikat (AS) mulai

menguji coba klinis vaksin virus Corona (Covid-19) pada Senin (16/3) kepada kalangan terbatas. Uji coba rencananya akan dilakukan di Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle.

National Institute of Health (NIH) sebagai pihak yang mendanai uji coba mengatakan, pengujian akan dilakukan dengan melibatkan 45 sukarelawan muda dan sehat. Mereka akan disuntikkan dosis vaksin virus corona berbeda.

Mengutip Associated Press, Senin (16/3), nantinya peserta akan berbicara mengenai proses yang dilalui secara anonim karena langkah tersebut belum diumumkan secara publik.

Direktur NIH untuk penyakit infeksi dan alergi, Anthony Fauci mengatakan, bahwa vaksin yang dikembangkan oleh NIH dan Moderna Inc ini diklaim tidak memberikan efek samping yang mengkhawatirkan. Di samping itu, para sukarelawan dipastikan tidak terinfeksi suntikan yang mengandung virus itu sendiri.

"Bahkan jika tes di tahap awal berjalan baik, Anda berbicara soal waktu satu tahun atau satu setengah tahun sebelum vaksin benar-benar siap digunakan," kata Anthony

Fauci menambahkan, butuh studi lanjutan untuk mengetahui apakah vaksin bisa benar-benar melindungi orang yang terinfeksi dan tidak membahayakan masyarakat.

"Sejauh ini belum ada perawatan yang terbukti bisa menyembuhkan Covid-19. Ilmuwan di Cina sempat menguji coba

kombinasi obat HIV serta remdesivir yang dikembangkan untuk infeksi ebola guna menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona," terangnya.

Selain Cina, lanjut Anthony, pusat Medis Nebraska University juga menguji remdesivir terhadap beberapa penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang kembali dari Jepang.

B e b e r a p a p e n e l i t i a n b a h k a n mengembangkan vaksin sementara seperti suntikan untuk menjaga daya tahan tubuh yang bisa melindungi selama satu hingga dua bulan.

"Ilmuwan China dan Korea Selatan hingga saat ini masih mengembangkan vaksin untuk menghentikan penyebaran infeksi virus corona," ujarnya.

Sementara pejabat kesehatan AS mengatakan, butuh waktu sekitar satu tahun hingga 18 bulan untuk memvalidasi potensi uji coba vaksin corona (Covid-19).

Sejauh ini, virus corona tercatat sudah menginfeksi 165. 969 orang di seluruh dunia. Sekitar 75.910 dinyatakan sembuh sementara 6.475 di antaranya dilaporkan meninggal. (der/ap/fin)

FOTO: ILUSTRASI

FOTO: AFP

Dunia Sorot Ajakan Minum Jamu Jokowi

JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi soal kebiasaan meminum jamu untuk mencegah terinfeksi virus Corona (Covid-19) kian disoroti oleh sejumlah media internasional.

Dalam pidatonya saat membuka acara The 2nd Asian Agriculture & Food Forum di Istana Kepresidenan pada Jumat pekan lalu, Jokowi juga mengaku menambah jumlah porsi minum jamu setiap hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Terlebih lagi, ia juga mengganti suguhan para tamu yang berkunjung dari teh menjadi minuman empon-empon seperti temu lawak, jahe, sereh, dan kunyit.

"Sekarang tamu-tamu saya pagi, siang, dan malam saya beri minuman itu. Bukan teh, tapi saya ganti temu lawak, jahe, sereh, kunyit, campur jadi satu," kata Jokowi, seperti ditulis, Senin (16/3).

Media asal Amerika Serikat, Bloomberg menganggap pernyataan Jokowi itu memperkuat spekulasi bahwa virus corona bisa ditangkal hanya dengan meminum ramuan herbal. Padahal, hal itu belum terbukti secara ilmiah.

Media Australia dan Singapura seperti ABC Radio serta Channel News Asia juga menyoroti hal serupa. Kedua media itu bahkan menuturkan tak hanya Jokowi, sebagian orang Indonesia juga masih mengandalkan ramuan herbal seperti jamu untuk menjaga daya tahan tubuh dan menyembuhkan beberapa penyakit.Bahkan, sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia sejumlah rempah-rempah semakin sulit dicari hingga membuat harga bahan-bahan dasar ramuan herbal itu melonjak tinggi.

"Di Australia itu tisu toilet yang menjadi incaran, tapi di Indonesia permintaan jahe dan rempah-rempah lain yang tiba-tiba melonjak tinggi di tengah wabah Covid-19," bunyi laporan ABC Radio berjudul Demand for Indonesian Medicinal Herbs Surges Due to Coronavirus Panic.

Sementara itu, dalam artikel berjudul Indonesians Turn to Traditional Remedies to Fend Off Covid-19, Channel News Asia (CNA) menuturkan penjualan rempah-rempah terus melonjak terutama setelah Jokowi mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia.

Salah satu penjual sayuran di sebuah pasar di Jakarta yang diwawancarai CNA, Parinem, mengatakan para konsumennya membutuhkan rempah-rempah demi menangkal virus corona.

Permintaan tinggi pun membuat harga rempah-rempah seperti jahe, kunyit, serai, dan kencur melonjak drastis dari semula Rp40 ribu rupiah menjadi Rp100 ribu per kilogram.

Sampai kemarin, Minggu (15/3), total pasien positif corona di Indonesia mencapai 117 orang. Dari jumlah itu, 8 di antaranya dinyatakan sembuh dan 5 meninggal dunia. (der/fin)

FOTO: TWITTER @JOKOWI

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

SambunganFajar Indonesia

7

Tiga Pasien Sembuh...Terus Mewabah, DBD Renggut 164 Jiwa

MUI: Salat Jumat Tak Wajib

Dari Halaman 1Dari Halaman 1

Dari Halaman 1

"Adapun 10 kabupaten atau kota dengan jumlah kasus tertinggi ialah Kabupaten Sikka sebanyak 1.292, Kabupaten Pringsewu 605, Kabupaten Malang 515, Kabupaten Lampung Tengah 505, Kota Kupang 470, Kota Jambi 411, Kabupaten Ciamis 381, Kabupaten Lampung Timur 380, Kota Bandung 378 dan Kabupaten Belu 318," jelas Nadia kepada Fajar Indonesia Network, Senin (16/3).

Ketika ditanya sejauh ini berapa pasien DBD yang sembuh, Nadia mengatakan bahwa semuanya sembuh kecuali yang meninggal dunia. "Semua sembuh kecuali yang meninggal," kata Nadia. Sampai kemarin (16/3) sebanyak 1.219 pasien DBD di Kabupaten Sikka, NTT dinyatakan sembuh dari total jumlah pasien DBD di Sikka yaitu 1.335. Saat ini jumlah pasien DBD yang masih dirawat ada 102 orang. Para pasien dirawat di RSUD Tc. Hillers 80 pasien, RS Kewapante 19 pasien, dan RS Lela 3 pasien. Sedangkan 14 pasien meninggal dunia.

Melihat Sikka ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD salah satu perusahaan BUMN, Pertamina memberikan bantuan berupa 10 alat fogging, 50 karton lotion anti nyamuk berisi lebih dari 57.000 sachet, dan 100 kg bubuk abate. Bantuan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sikka, melalui Fuel Terminal Maumere, fasilitas Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, yang beroperasi di ibukota kabupaten tersebut.

Bantuan Alat Kesehatan tersebut diserahkan oleh Fuel Terminal Manager Maumere, Adi Rachman langsung kepada Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo di Kantor Bupati pada Senin (16/3). Karena minimnya ketersediaan kebutuhan tersebut di NTT, Pertamina bahkan mengirimkannya dari Jakarta dan Surabaya. Bantuan dikirim melalui udara agar dapat segera dimanfaatkan.

Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V, Rustam Aji mengatakan bahwa bentuk bantuan tersebut disesuaikan dengan

kebutuhan, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. "Kami berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi wabah DBD yang terjadi," jelas Rustam.Sementara itu, Fransiskus mengucapkan terima kasih atas dukungan Bantuan alat kesehatan dari CSR Pertamina, bantuan ini dapat segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Sikka yang sedang berperang melawan wabah DBD. Dan kedepan nya PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Kab. Sikka dapat terus maju bersinergi bersama.

Program Kesehatan merupakan salah satu pilar dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina. Selain Kesehatan, pilar CSR Pertamina lainnya adalah Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Pemberdayaan Masyarakat. "Jadi selain menjalankan tugas utama untuk melayani kebutuhan energi, Pertamina selalu melaksanakan program-program sosial yang memberikan dampak positif, khususnya untuk masyarakat di sekitarnya," tutup Rustam. (dim/fin/ful)

Dalam jumpa pers, Menkes Terawan memang menampakan kegembiraannya. Dan entah dari mana jamu itu, yang pasti ia mengatakan oleh-oleh berupa jamu itu dari Presiden Joko Widodo untuk ketiga pasien tersebut. ”Ini khusus ya, Ini Oleh-oleh ini berupa jamu ramuan dari bapak presiden sendiri supaya bisa menjaga daya tahan tubuh dan imunitasnya supaya juga tetap sehat terus. Dan pesan Bapak Presiden mohon apa yang sudah disiapkan ini bisa nantinya diminum dan dinikmati menjadi tambah kesehatannya. Untuk itu saya akan serahkan dua buah oleh-oleh untuk dibagi bertiga,” tutur Terawan.

Terawan kembali mengimbau masyarakat agar tidak takut atau cemas dan panik terhadap Virus Corona karena virus penyebab pneumonia ini bisa disembuhkan, hanya saja membutuhkan waktu dan perawatan rutin. ”Intensitas perawatan, disiplin ini menjadi kunci dalam proses penyembuhan. Ini membuktikan bahwa Covid-19 bisa ditangkal,” ucapnya.

Setelah dinyatakan sembuh dari virus corona, pasien 03 muncul dalam konferensi pers bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Selain pasien 03, hadir pula pasien 01 dan 02 pun dinyatakan sembuh.

Kepada wartawan pasien 03 menceritakan kiat agar sembuh dari virus corona.Salah satunya tidak panik menanggapi mewabahnya virus corona. Meski demikian masyarakat harus waspada dan memperhatikan kebersihan dan kesehatan diri. Sebab virus corona termasuk penyakit yang self limiting disease atau dapat disembuhkan dengan imunitas tubuh.

”Kalau dari saya pesannya untuk masyarakat Indonesia yang sekarang panik agar tidak panik karena virus ini yang Pak Yuri (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto) sudah sering sampaikan bahwa penyakit ini self limiting disease," katanya.

Ada beberapa kiat yang perlu dilakukan agar terhindar dan sembuh dari Virus Corona. Seperti meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kebersihan, dan mengonsumsi makanan bergizi. ”Jadi kita punya kekuatan dari diri kita asal kita disiplin. Minum air putih yang banyak, istirahat yang benar, asupan gizi, vitamin, imunitas, dan personal hygiene yang ketat,"” katanya.

Pesan dia yang lainnya adalah taat ketika diminta melakukan self distancing atau pembatasan sosial. ”Dengarkan saran dari pemerintah kalau kita diminta melakukan pembatasan sosial untuk sementara ya kita lakukan sebaik-baik mungkin,” ujarnya.

Nah saat diberikan jamu, pasien 01, 02, dan 03 itu terlihat tersenyum dan bersemangat saat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan mereka telah berhasil melawan virus yang sempat menjangkit tubuh mereka. Ketiga orang tersebut berdiri berjajar dan mengenakan kebaya.

Ketiganya merupakan perempuan dan sempat dirawat di RSPI sulianto Saroso. Dua di antara pasien tersebut merupakan ibu dan anak. Terawan menyerahkan hadiah kepada tiga mantan pasien virus corona itu. Hadiah tersebut terbilang unik sebab berasal dari Presiden Joko Widodo.

Terawan memberikan termos berwarna silver yang ternyata isinya adalah jamu. Termos tersebut berjumlah dua. Dua orang berbagi satu termos karena tinggal satu rumah. ”Jamu dari ramuan Bapak Presiden, supaya dapat menjaga daya tahan tubuh, supaya sehat terus,” kata Terawan.

Terawan mengatakan Jokowi berpesan agar jamu tersebut diminum agar ketiganya dapat menjaga kesehatan. Mereka tersenyum dan tampak gembira. Bahkan satu di antara mereka sempat mengacungkan termos dengan semangat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasien 01 diduga tertular virus corona dari WNA asal Jepang. Pasien 01 merupakan perempuan dan WNI yang berusia 31 tahun. Ia bertemu dengan WNA Jepang di sebuah klub dansa pada 14 Februari 2020. Sementara Pasien 02 merupakan ibu dari pasien 01. Ia berusia 61 tahun. Kasus 01 dan 02 diumumkan Presiden Jokowi pada Senin (2/3).

Kedua pasien tersebut merupakan penari dan penggiat seni. Pasien 03 masih berhubungan dengan klaster kasus 01. Ia merupakan wanita berusia 33 tahun. Pasien 03 memiliki keluhan batuk, flu, dan suhu tubuh 37,6 derajat.

Setelah Terawan memberikan penjelasan, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto juga membeberkan beberapa fakta yang terjadi pada pasien yang sembut termasuk perkembangan yang ada di Jakarta, Jawa Tengah termasuk Banten. ”Kami bersyukur dan bangga bahwa selama proses perawatan berjalan dengan baik. Bahkan kita sudah melakukan dua kali berturut-turut pemeriksaan terhadap pasien 1, 2 , 3 dan virus ini benar-benar negatif. Artinya secara fisik tidak ada keluhan. Sehat dan kemudian secara laboratoris sudah tidak ada lagi virus yang ada di dalam tubuhnya,” papar Yuri yang saat itu juga berada di ruang temu media di RSPI Sulianti Saroso.

Kondisi ketiga pasien tersebut sudah

memiliki imunitas untuk kebal terhadap infeksi Virus Corona. ”Oleh karena itu kami berterima kasih atas kerjasamanya dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Yuri juga menyampaikan beberapa pesan dari Presiden Jokowi untuk disampaikan ke publik dalam mengatasi pandemi. Yang pertama untuk segera bisa mengendalikan penularan dan penyebaran penyakit ini maka kuncinya hanya satu, segera temukan kasus positif di masyarakat kemudian lakukan isolasi agar tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat.

”Ini sebenarnya diwujudkan dengan bentuk kegiatan pressing artinya penelusuran kasus dari kasus yang kita rawat di rumah sakit kita akan telusuri alamatnya di mana, kemudian 14 hari terakhir sebelum dia masuk ke rumah sakit itu apa saja aktivitasnya,” kata Jokowi.

Dari sinilah, pemrintah bisa mencari kemungkinan-kemungkinan adanya kontak baru dan kemudian kontak baru ini dilakukan pemeriksaan manakala diyakini bahwa kontak ini adalah kontak dekat dan disertai adanya gejala mata.

”Kita akan melakukan pemeriksaan swab dan manakala positif maka kita akan karantina. Kita akan isolasi namun manakala negatif maka kita tentunya akan memberikan beberapa saran beberapa nasehat untuk melakukan self karantina atau self isolated,” jelasanya.

Kedua, katab Yuri, pelaksanaan karantina diri secara mandiri dan kemudian dilakukan monitoring secara mandiri agar kita bisa tetap mengikuti perkembangannya. Sebagai suatu contoh pada kasus yang didapatkan di rumah sakit, ternyata di dalam trackingnya bisa diyakini bahwa dia tertular oleh kasus yang sebelumnya.

”Misalnya adanya connecting bahwa dia adalah keturunan dari kasus sebelumnya dan kemudian kita lihat bahwa ternyata dia juga memberikan kontak dan memiliki peluang penularan pada kasus berikutnya lagi. Jadi kita akan mengalir seperti itu,” jelas Yuri.

Oleh karena itu, pressing tidak lagi mengenal batas wilayah administrasi. Bisa saja pasien itu dirawatnya di wilayah administratif DKI Jakarta tetapi ia beralamat di luar DKI dan kemudian dia memiliki aktivitas kontak di luar provinsi DKI juga di luar Jawa.

”Misalnya seperti itu, maka hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu ini menjadi penting dan harus kita lakukan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan inilah menjadi upaya kita tidak melaksanakan pressing,” urai Yuri.

Sudah barang tentu, kata Jokowi, dengan adanya tracking yang semakin gencar dilaksanakan maka akan semakin banyak kasus positif yang temukan akan semakin meningkat. Tetapi sekarang tidak berarti bahwa semua kasus positif harus diisolasi di rumah sakit.

Ada beberapa kasus positif tanpa gejala yang akan dilakukan karantina. ”Kita lakukan isolasi di rumahnya secara mandiri. Pedoman tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri, pedoman tentang bagaimana melaksanakan karantina diri sudah dibuat oleh Kemenkes dan diunggah di website www.kemenkes.co.id,"”terangnya.

Pemerintah, sambung dia, terus meng-update data setiap hari terkait jumlah pasien yang rutin, kemudian juga nanti akan di-breakdown lagi asal provinsi pasien pada saat dilaporkan. Menurut Yuru bisa saja pasien dirawat di RSPI Sulianti Saroso tetapi domisilinya di luar DKI Jakarta. ”Selama 14 hari sebelum sakit dia tidak di sini. Seperti yang tadi kita lihat saudara kita tiga di rumahnya di depok berarti kita akan melakukan tracking di sana dalam 11 hari sebelumnya, ketemu siapa saja di sana. Inilah yang kemudian kita lakukan dengan pressing,” jelasnya.

Ada juga pasien yang ditemukan di Jawa Tengah namun diyakini pasien tersebut melakukan kontak dengan orang yang positif corona sebelum dia sampai di Jawa Tengah. ”Kontaknya ternyata di Jakarta karena beberapa hari sebelumnya dia bepergian ke Jakarta dan kemudian kontak dengan kasus yang positif Jakarta maka tempatnya Jakarta tetapi aktivitas dia di Jawa Tengah,” terang Yuri.

Ditambahkannya lagi, contact tracing ini bukan pekerjaan yang mudah. Memerlukan partisipasi masyarakat secara penuh. Kasus menular basis pengendaliannya harus pada masyarakat. ”Kalau tidak menggunakan basis pengendalian masyarakat maka kita akan sulit untuk melakukan itu ini,” ujar Yuri.

Nah, terkait pejabat tinggi negara Menteri Perhubungan Budi Karys positif corona, Jokowi menyampaikan bagi orang merasa pernah kontak dengan Menhub perlu untuk melakukan pemeriksaan diantaranya adalah para jurnalis. ”Saya telah jelaskan, sekali lagi betul itu harus dilakukan (tes kesehatan) tetapi tidak kemudian dengan cara yang terburu-buru sehingga kemudian rame-rame datang ke rumah sakit, sampai rumah sakitnya sendiri bingung. Saya sarankan tidak perlu panik seperti itu pasti dilayani,” bebernya. (fin/ful)

"Ini sebagai wujud kontribusi keagamaan Majelis Ulama Indonesia guna 'hifzu nafsi' dan juga mencegah peredaran dan juga perluasan wabah di masyarakat semata untuk kepentingan perlindungan masyarakat," terangnya di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

MUI mengharamkan orang yang positif terpapar corona melaksanakan Salat Jumat. Ibadah mingguan ini, kata Asrorun, bisa diganti dengan salat harian, yakni Salat Zuhur. Selain Salat Jumat, aktivitas ibadah sunah dan wajib berjamaah di masjid juga dihukumi haram bagi positif covid-19.

"Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah salat lima waktu atau rawatib salat tarawih di masjid tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar," kata Asrorun.

MUI juga mewajibkan positif covid-19 menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Sementara bagi masyarakat umum, MUI mewajibkan mereka menjaga kesehatan serta menjauhi hal-hal yang berpotensi menularkan virus tersebut.

"Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama," imbuhnya.

Bagi orang sehat, MUI juga menetapkan beberapa ketentuan agar terhindar dari paparan virus yang ditemukan akhir tahun 2019 ini. Pertama, mereka boleh mengganti salat Jumat dengan salat Zuhur di rumah. Namun, ketentuan ini hanya berlaku di kawasan yang potensi penularannya tinggi.

"Dalam hal ia berada di suatu kawasan, yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona

seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun," kata Asrorun.

Dalam fatwa itu, MUI turut memperingatkan umat Islam agar tidak menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak masa. Aktivitas itu seperti pengajian umum dan majelis taklim.

Selain memuat ketentuan hukum ibadah saat wabah Corona, fatwa ini juga memuat hukum penimbunan. Dengan tegas, Asrorun menjelaskan, hukum menimbun bahan pokok dan masker adalah haram.

"Tindakan yang menimbulkan dan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok serta menimbun masker hukumnya haram," bunyi diktum kesembilan fatwa tersebut.

Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar menyambut baik fatwa tersebut. Meski menurutnya fatwa MUI ini agak terlambat.

"Saya menunggu-nunggu fatwa itu, saya sampaikan fatwa itu tidak boleh terlambat. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan, hukum wajib dalam ibadah haji saja bisa gugur bilamana terjadi persoalan. Apalagi salat berjamaah yang kedudukan hukumnya sunah. Karenanya, ia meyakini fatwa ini bisa menjawab kebingungan umat Islam.

"Salat berjamaah itu sunat, fardu itu salat wajib. Salat wajib itu bisa dilakukan di rumah, lebih afdal dilakukan di masjid kalau tidak ada mudharat. Tapi kalau ada masalah, nabi juga pernah melakukan hal yang sama, ketika hujan deras Rasulullah menganjurkan salatnya di rumah saja. Haji pun tidak wajib kalau ada persoalan, jalan yang tidak aman atau ada penyakit yang mewabah di suatu tempat, gugur kewajibannya haji

di situ," terangnya.Guru Besar Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga mengatakan, fatwa merupakan salah satu upaya mencegah timbulnya persoalan. Fatwa ini, khususnya, merupakan upaya menyelamatkan jiwa yang penting dipahami umat.

"Menyelamatkan orang hidup itu lebih utama daripada melakukan keutamaan ibadah," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah. Presiden juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," kata Jokowi dalam konferensi pers, Minggu (15/3).

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan sekaligus juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yur ianto mengumumkan, hingga Senin (16/3) jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah lagi menjadi 134 orang.

Penambahan jumlah pasien akan semakin banyak karena pelacakan atau tracing terhadap mereka yang pernah melakukan kontak langsung dengan pasien positif terinfeksi virus SARS CoV-19 semakin luas.

Pada Minggu (15/3), pemerintah telah mengumumkan jumlah mereka yang dinyatakan sakit COVID-19 sebanyak 117 orang.

Me n u r u t d i a , k a s u s y a n g diumumkan sebelumnya diperoleh dari hasil penelusuran terhadap pasien sebelumnya. Spesimen yang positif didominasi dari Jakarta sebanyak 19 kasus, sedangkan dua lainnya dari Jawa Tengah.(irf/gw/fin)

Jokowi Mulai Batasi DiriJAKARTA - Setelah Menteri

Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, positif tertular virus Corona alias COVID-10, pihak istana ekstra hati-hati. Untuk mencegah hal itu, Presiden Joko Widodo mulai membatasi tatap muka. Termasuk dengan para menterinya. Buktinya Senin (16/3) kemarin, Jokowi tidak mengundang para menteri untuk bertemu secara langsung. Kepala Negara memimpin rapat terbatas melalui teleconference.

Rapat membahas percepatan ekonomi menghadapi tekanan virus Corona. Rapat itu diikuti antara lain, Menkes Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat itu, Jokoowi meminta para menteri berani menahan anggaran pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. "Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan lebih dulu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (16/3).

Menurut Jokowi, saat ini situasinya sangat berbeda. Para menteri harus berani menahan anggaran dari program-program yang ada. Sehingga anggaran bisa alihkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani,

nelayan, pekerja, dan usaha kecil. Jokowi juga sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalihkan dana ke arah peningkatan tingkat konsumsi masyarakat.

"Kalau perlu dibekukan lebih dulu dana Rp40-an triliun. Agar segera bisa dialihkan untuk program-program yang berkaitan dengan konsumsi dan daya beli masyarakat. Baik petani, nelayan, buruh, usaha kecil, usaha mikro. Saya kira arahnya ke situ," tegas Jokowi.

Hingga Senin (16/3) terkonfirmasi di seluruh dunia ada 170.071 orang yang terinfeksi virus Corona. Dari jumlah itu, 6.525 orang meninggal dunia. Sedangkan 77.778 orang dinyatakan sembuh. Kasus di Cina mencapai 80.866 kasus. Di Italia 24.747 kasus, di Iran 13.938 kasus dan Korea Selatan 8.236 kasus. Jumlah kematian tertinggi terjadi di Cina. Yakni 3.213 kasus. Disusul Italia sebanyak 1.809 kasus. Sedangkan Iran sebanyak 724 kasus. Hingga saat ini ada sekitar 115 negara yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di negaranya.

Jarak Ideal Minimal Satu Meter

Imbauan pemerintah untuk menahan diri tidak keluar rumah, tampaknya sulit dipatuhi. Jika

memang tidak dapat melakukan isolasi mandiri dan harus beraktivitas di luar, masyarakat bisa menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain. Ini sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. "Untuk transmisi COVID-19 ini jaraknya satu meter sampai 1,5 meter. Karena itu, dianjurkan minimal satu meter jaga jarak dengan orang lain," kata spesialis paru-paru RS St. Carolus, Andika Chandra Putra, di Jakarta, Senin (15/3).

S ebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri dalam bentuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Ini untuk mencegah naiknya penularan COVID-19 di Indonesia.

Andika menyebut jika ingin secara penuh mengaplikasikan batasan interaksi sosial harus disertai dengan kebijakan bekerja dari rumah bagi karyawan. "Itu harus diikuti dengan kebijakan bekerja di rumah. Karena kita lihat sekarang, meski sudah dilakukan pengurangan transportasi umu m , t a p i b e l u m d i s e r t a i dengan kebijakan berkantor di rumah. Ini untuk ASN maupun pegawai swasta. Akibatnya akan membuat kerumunan baru lagi," jelasnya. (rh/fin)

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

GLAMORFajar Indonesia

8www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

Pernikahan Jessica IskandarDiundur

Lantaran Penyebaran Covid-19 Terus Meluas

JAKARTA - Pandemi virus corona atau Covid-19 yang terus meluas di seluruh dunia termasuk di Indonesia membuat aktris Jessica Iskandar dan Richard Kyle memutuskan untuk menunda pernikahannya.

Hal itu disampaikan di YouTube Channelnya, Senin (16/3). Jedar, begitu disapa, mengungkapkan

berat rasanya menunda pernikahannya yang sejak jauh hari direncanakan dengan matang.

"Maka di kesempatan ini kami harus menyampaikan dengan berat hati bahwa kami akan mengundur jadwal resepsi kami yang semula pada hari Minggu, 22 Maret 2020 di Bandung dan Sabtu, 11 April 2020 di Bali sampai ke waktu yang belum ditentukan," kata Jedar.

Janda satu anak itu mengungkapkan alasan pengunduran jadwal pernikahan tersebut demi kebaikan para tamu undangan di mana saat ini terjadi wabah virus corona yang masif.

Sampai saat ini, jumlah postif virus corona menjadi 134 orang. Sebanyak delapan orang telah sembuh, dan lima orang meninggal dunia.

"Ini semua kami lakukan semata-mata karena kami sayang kepada tamu keluarga dan kerabat dan demi menjaga

keselamatan dan keamanan semua pihak," ujar dia.

Perempuan kelahiran Jakarta, 36 tahun itu menuturkan jika pernikahannya tetap dilakukan juga akan terasa aneh karena sekarang ini meawabah semakin meluas.

"Kenapa kita mau postpone ya memang sekarang nggak masuk akal kalau kita rayakan pernikahan kita pada saat ini gara-gara virus yang lagi mewabah di mana-mana. So, kita pilih resiko yang nggak terlalu banyak," ucapnya.

"Kita postpone pernikahan kita yang ada di Bandung sama nanti di Bali, dan semoga ya ke depan kita bisa cari waktu yang lebih baik yang lebih make sense. Dan kita juga mau take care about family and friends, jadi kita juga nggak mau bikin orang lain agak stres saat ini. So this is why kita mau postpone wedding kita. Tapi it's okay, kita masih semangat kita masih bahagia," sambungnya.

Jedar juga mengungkapkan keprihatinannya atas penyebaran virus corona yang semakin meluas dan telah menyebabkan lebih dari 6 ribu orang

meninggal di seluruh dunia."Saya Jessica Iskandar dan Richard Kyle

sangat prihatin dengan virus Corona atau Covid-19 yang berbahaya dan mudah menular," kata Jedar.

Pihak penyelenggara pernikahan Jessica membenarkan apa yang disampaikan Jedar di YouTube Channelnya. "Mau info ya untuk sementara di postpone (pernikahan Jessica dan Richard)????sampai pemberitahuan lebih lanjut..terimakasih.." ujar Lady.

Sebelumnya Jedar menyampaikan perasaan bingung apakah jadi menggelar resepsi pernikahan pada April 2020 mendatang di Bali atau tidak. Itu disebabkan keganasan virus corona yang menyebar di seluruh dunia. "Belum tahu nih jadi pesta pernikahan apa enggak," katanya.

Apalagi karena mewabahnya virus corona banyak teman-teman Richard yang berad di Singapura sudah konfirmasi tak bisa hadir di pernikahan Jessica dan Richard.(din/fin)

Jadwal Manggung Via Vallen Berantakan

JAKARTA - Pandemi virus corona atau Covid-19 yang terus meluas telah melumpuhkan sejumlah sektor di Tanah Air. Penyanyi Via Vallen pun merasakan dampaknya sehingga beberapa manggungnya dijadwal ulang.

Jadwal manggung ditunda sebagai mitigasi penyebaran virus corona yang semakin meluas di Indonesia. Sampai saat ini, tercatat ada 134 orang di Indonesia positif terinfeksi virus mematikan ini. Delapan orang dinyatakan sembuh, dan lima orang meninggal dunia.

"A d a , b a n y a k ( m a n g g u n g direschedule). Bukan dibatalin tapi

kayak mundur jadwalnya jadi bulan April," kata Via Vallen ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kemarin (15/3).

Pelantun 'Meraih Bintang' itu mengungkapkan, perubahan jadwal manggung diputuskan timnya demi menghindari risiko tertular virus corona. "Ya emang sejauh ini lebih baik hindari keramaian," ujar dia.

Wanita berusaha 28 tahun itu menuturkan, penyebaran virus corona sangat mudah. Sehingga kemungkinan tertular virus corona sangat besar bila berada di keramaian. (din/fin)

ModusFajar Indonesia

9www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

16 Perkara Antre

MK Stop SidangHingga Akhir MaretMahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). MK memutuskan menghentikansidang hingga akhir Maret 2020.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di MK adalah menghentikan sidang.

MK menunda sidang hingga 31 Maret 2020."MK turut dalam upaya pencegahan penyebaran

COVID-19, salah satunya persidangan di MK ditiadakan sampai 31 Maret 2020," ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (16/3).

Dikatakannya, penghentian jadwal berdampak pada belasan sidang perkara yang rencananya digelar sejak 16 hingga 31 Maret.

"Ada jadwal sidang 16 perkara hingga akhir Maret. Seluruh jadwal ditunda. Kecuali ditentukan lain oleh MK," katanya.

Setelah 31 Maret, lanjut Fajar, MK akan melakukan mengevaluasi. Jadwal sidang akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan situasi.

"Dan setelah itu akan dievaluasi atau dijadwalkan kembali sesuai dengan perkembangan situasi," lanjutnya.

Meski tak ada sidang hingga 2 pekan ke depan, kata Fajar, pegawai MK tetap bekerja seperti biasa. Namun bekerja dari rumah (work from home).

"Ya, kita WFH," ucapnya.Ketua MK Anwar Usman membenarkan seluruh

persidangan pengujian undang-undang di MK, baik sidang pleno maupun sidang panel akan ditiadakan.

"Seluruh persidangan, baik pleno maupun panel. Tidak bisa dipastikan sampai kapan," katanya.

Salah satu sidang yang ditunda, katanya, adalah pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002

tentang KPK. Sidang tidak bisa dilanjutkan karena penyebaran COVID-19.

"Sidang ini tidak bisa kita lanjutkan. Akan ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan sambil melihat perkembangan situasi nasional dan internasional," katanya.

Dikatakannya, sidang itu beragendakan mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yakni mantan pimpinan KPK dkk. Tetapi kemudian ahli tidak dapat hadir dalam persidangan.

"Hari ini tidak bisa didengar keterangannya karena situasi negara bahkan internasional sedang mengantisipasi persebaran virus corona. Sidang ditunda," ungkapnya.

Ada pun sidang tersebut sekaligus untuk tujuh perkara, yakni perkara nomor 59/PUU-XII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019 dan 79/PUU-XVII/2019.

Ke tujuh perkara tersebut, sebelumnya telah didengar keterangan dari pemerintah, DPR serta ahli yang dihadirkan para pemohon. Ahli yang hadir di antaranya para pimpinan lembaga antirasuah itu yang terdahulu, pakar tata negara serta filsafat politik.

Sementara yang dipersoalkan pemohon untuk uji formal antara lain anggota DPR yang hadir saat pengesahan tidak mencapai kuorum, tidak dilibatkannya KPK saat pembahasan dan UU tersebut diselundupkan karena tidak masuk Prolegnas 2019.

Selanjutnya untuk uji materi, hal yang dipersoalkan

antara lain keberadaan dewan pengawas dan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif.

Selain itu, Anwar juga mengatakan sembilan hakim konstitusi menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Kami juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tadi sudah diukur semua panasnya rata-rata masih normal. Mudah-mudahan sampai seterusnya," ujarnya.

Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic Foekh akan diperiksa tim dokter Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk.

Sementara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, aktivitas persidangan berjalan seperti biasa.

"Aktivitas masih seperti biasa sambil menunggu arahan dari Mahkamah Agung, langkah yang sudah dilakukan setiap pengunjung diperiksa suhunya dan disediakan cuci tangan di setiap pintu pengadilan," kata Ketua PN Jakpus Yanto.

Sidang yang dilangsungkan di PN Jakarta Pusat pada Senin (16/3), diantaranya kasus tindak pidana korupsi dugaan penyuapan Kepala Kantor Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Jakarta dan pemeriksa pajak lainnya dengan terdakwa Darwin Maspolim. Lalu, perkara dugaan tindak pidana dugaan penerimaan suap senilai Rp2 miliar dan janji sebesar Rp1,5 miliar terkait dengan pengurusan kuota impor bawang putih dengan terdakwa politikus PDIP I Nyoman Dhamantra. (gw/fin)

Diapresiasi, Hakim TolakPraperadilan NurhadiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan ketiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016.

JAKARTA - Ketiga tersangka yakni mantan Sekretaris MA Nurhadi, sang menantu Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Para tersangka juga ditetapkan KPK sebagai buronan pada awal Februari 2020 lalu. Hal ini dilakukan usai ketiganya tak pernah memenuhi panggilan penyidik KPK guna diperiksa sebagai tersangka.

"Kami tentu mengapresiasi terhadap putusan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang diajukan tersangka NH (Nurhadi) dkk tersebut, di mana pertimbanganya memang sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (16/3).

Ali Fikri menyatakan, sejak awal KPK menyakini para tersangka tidak memiliki hak untuk mengajukan praperadilan pasca dicantumkan

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Terlebih subjek dan objeknya sama dengan praperadilan sebelumnya yang pernah diajukan tersangka NH dkk," katanya.

Ali pun memastikan, hingga kini penyidik masih terus berupaya menyelesaikan berkas perkara para tersangka. Proses pencarian pun, kata dia, juga terus dilakukan. Kendati, ia mengimbau kepada para tersangka untuk menyerahkan diri kepada KPK guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"KPK mengimbau kepada masyarakat apabila melihat dan bertemu dengan para DPO segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau aparat pemerintah (RT/RW atau kelurahan) dan atau kepada KPK melalui call

center 198," ucapnya.Selain menolak permohonan praperadilan

Nurhadi dkk, dalam amar putusan, hakim tunggal Hariyadi turut mengabulkan eksepsi pihak termohon yaitu KPK. Dengan ini, status tersangka ketiganya tetap sah di mata hukum.

"Mengadili, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon praperadilan. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan praperadilan pemohon I (Nurhadi), pemohon II (Rezky), dan pemohon III (Hiendra) tidak dapat diterima," ujar Hariyadi membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta, (16/3).

Maqdir Ismail, Kuasa Hukum Nurhadi dkk mengaku belum memutuskan langkah hukum berikutnya terkait putusan praperadilan tersebut.

"Saya belum tahu, karena belum dihubungi oleh Pak Nurhadi. Saya juga tidak tahu apakah beliau juga sudah mengetahui putusan praperadilan," kata Maqdir kepada Fajar Indonesia Network (FIN). (riz/gw/fin)

Polisi Tembak Mati 4 Anggota KKB

JAKARTA - Empat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua tewas ditembak petugas. Sebanyak tiga pucuk senjata milik KKB yang digunakan keempatnya disebut senjata organik Polri.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Brigjen Argo Yuwono menerangkan, kontak senjata kembali terjadi Tembagapura pada Sabtu (14/3). Polisi berhasil melumpuhkan empat anggota KKB dalam pertempuran tersebut.

"Kita melakukan patroli kembali dan tanggal 15 maret di Markas Bukit Sangker, kita menemukan tiga pucuk senjata jenis AK, jenis AR 15 dan thompson. Jadi AR 15 ini nomor senpinya itu kita identifikasi senjata rampasan KKB waktu menyerang Polsek Perime pada tanggal 22 November 2012," terangnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Selain menemukan senjata, petugas juga menemukan 27 butir amunisi beserta magasinnya.

Argo menambahkan, saat ditemukan, keempat jenazah anggota KKB tersebut sudah dalam keadaan hangus. Ia menduga, hal tersebut sengaja dilakukan KKB. Namun ditanya soal motif pembakaran tersebut, ia belum dapat memastikannya.

"Kan kita belum tangkap," imbuhnya.Sebanyak 3.000-an personel keamanan masih bertahan

di area dekat PT Freeport Indonesia tersebut. Argo mengatakan, personel yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) Nemangkawe ini bakal terus berpatroli demi menja kemanan warga setempat.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Waterpauw menegaskan, upaya penegakan hukum terhadap KKB yang terus melakukan teror kepada warga dan aparat, akan terus dilakukan.

Masih dikatakan Waterpauw, aparat keamanan kini sudah menguasai kawasan Tembagapura.

Tetapi, masyarakat yang sebelumnya memilih mengungsi, belum berani kembali ke rumahnya.

"Kami akan terus lakukan penegakan hukum kepada mereka (KKB). Kondisi di Tembagapura sudah relatif aman terkendali, tapi masyarakat belum kembali," katanya.(irf/gw/fin)

KPK Kaji DanaOtsus Papua

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2019. Koordinasi untuk kajian terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) dan revisi UU Otsus.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memperpanjang pemberian dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat yang masa berlakunya bakal berakhir November 2021. Kebijakan ini bakal dievaluasi terlebih dahulu serta diperbaharui dengan UU Otsus yang baru.

"Dalam rangka memperkuat UU Otsus Papua, Tim KPK mengkoordinasikan kerja sama antara Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat dan LIPI terutama untuk mengkaji Otsus dan penguatan revisi UU Otsus mengingat dana Otsus akan berakhir pada tahun 2021," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Senin (16/3).

Pahala mengungkapkan, hasil koordinasi kerja sama ketiga pihak itu, salah satunya berupa penandatanganan nota kesepahaman (MoU). MoU tersebut, kata Pahala, diharapkan dapat menghasilkan kajian yang objektif dan komprehensif demi penyempurnaan implementasi kebijakan otsus di dua daerah tersebut.

"Pada tanggal 25 Juli 2019 di Jayapura, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Gubernur Papua, Papua Barat, dan Kepala LIPI," katanya.

Pahala mengungkapkan, proses penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Wakil Ketua KPK kala itu, Laode M Syarif, turut hadir untuk menyaksikan proses penandantangan.

Namun, dikatakan dia, usai penandatangan Mou dan pembuatan perjanjian kerja sama akan dilakukan, Lukas Enembe tak memberi lampu hijau kepada jajarannya untuk merealisasikan kajian tersebut. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak pernah memproses draf RUU Otsus Plus yang diajukan Pemprov Papua sejak 2014 lalu.

"Argumentasinya bahwa sejak 2014 telah menyerahkan draf RUU Otsus Plus. Disebutkan bahwa Pemerintah Pusat tidak memproses draf tersebut," katanya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan, perpanjangan pemberian dana otsus bakal dilakukan dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya menggunakan sistem Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi dari APBN.

Ia menambahkan, pengelolaan dana tersebut bakal dilakukan dengan terpadu dan terpandu. "Tidak bisa diserahkan seperti dulu, jalan sendiri. Sekarang terpadu dan terpandu oleh pusat. Nanti memandu itu penggunaannya," kata Mahfud.

Aspek manfaat bagi kedua daerah bakal menjadi pertimbangan perpanjangan dana otsus. Menurut Mahfud, sistem terpadu dan terpandu nantinya akan mewajibkan baik pusat mau pun daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.

"Yang pusat jangan hanya sekadar menggelontorkan. Yang daerah jangan sekadar belanja. Tapi ketemu di sini menggelontorkan dana, lalu membelanjakan bertanggung jawab sama-sama. Agar ada bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Adapun sejak regulasi itu berlaku, anggaran dana otonomi khusus yang diterima Papua dan Papua Barat mencapai Rp95,24 triliun sejak 2002 sampai 2020. Keseluruhan anggaran itu berasal dari APBN. (riz/gw/fin)

FOTO: ILUSTRASI

NUSANTARA

Fajar Indonesia

10

Ludes Dilalap Sijago MerahSatu unit rumah di Rt.01/Rw.02 Dusun Ngadiwongso Desa Ngadisono Kecamatan Wadaslintang ludes terbakar dilalap sijago merah. Diduga, kebakaran dipicu oleh tungku di dapur yang lupa dimatikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah beserta isinya habis menjadi arang.

WONOSOBO- Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Pemilik rumah Muksiyadi (60) beserta keluarga tidak mengetahui peritiwa itu, lantaran sedang pergi ke ladang.

Kepala BPBD Wonosobo Zulfa Ahsan Alim, mengemukakan bahwa kebakaran terjadi pada pagi hari, kebetulan pemilik rumah juga tidak berada di tempat. Tetangga korban mengetahui setelah api membesar dan menjalar.

“ pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang berada di ladang,” katanya.

Pemadaman dilakukan spontan oleh warga menggunakan air yang ada disekitar rumah. Kemudian disusul dua unit damkar dari BPBD. Banyaknya material yang mudah terbakar juga memicu api susah dipadamkan. Namun berkat kerjasama berbagai pihak akhirnya api berhasil dikendalikan dan dipadamkan total.

“ Kebakaran diduga karena dipicu oleh percikan api yang berasal dari tungku dapur yang belum sepenuhnya padam, lalu menyambar material rumah yang terbuat

dari kayu. Api kemudian merembet dan meludeskan rumah beserta isinya,” katanya

Kondisi cuaca yang panas dan minim sumber air, menjadi kan api sangat cepat membesar dan merembet keseluruh bangunan rumah. Warga juga kesulitan mencari air untuk memadamkan api karena sumber air maupun sungai jauh dari lokasi kebakaran.

“ tidak ada korban, tapi satu keluarga harus mengungsi karena rumah benar-benar tidak bisa digunakan lagi,” katanya.

Dari hasil monitoring dilapangan, kondisi rumah dan seisinya habis menjadi arang, bahkan tinggal rangkanya, warga dan pemerintah setempat sudah berupaya melakukan pembersihan sisa kebakaran. Rapat koordinasi untuk penanganan lanjutan juga telah dilakukan.

“taksiran sementara kerugian mencapai puluhan juta, upaya awal kita, sudah lakukan koordinasi dengan pihak terkait serta mendorong warga menggelar kerja bhakti pembersihan puing kebakaran,” pungkasnya. (gus) LUDES: Satu unit rumah di Rt.01/Rw.02 Dusun Ngadiwongso Desa Ngadisono Kecamatan Wadaslintang ludes terbakar dilalap sijago merah.

FOTO: AGUS SUPRIYADI/MAGELANG EKSPRES

Kota Tasik Dikepung ODP CoronaBisa Jadi Episentrun Penularan Virus di Priatim

TASIK - Situasi Kota Tasikmalaya dikepung oleh Orang Dalam Pengawasan (ODP), bahkan sudah ada yang Pasein Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona. Untuk itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan beberapa warning atau peringatan bagi masyarakatnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengatakan Kota Tasik sangat erat dengan yang mungkin jadi episentrum baru di Indonesia. Karena dari hasil analisanya banyak warga Kota Tasikmalaya melakukan perjalanan ke Bogor, Jakarta, Sukabumi, Yogyakarta, Solo, Semarang dan Bali.

“Kita betul-betul di persimpangan, pusat-pusat dugaan potensi episentrum baru penularan Covid-19 di Pulau Jawa. Kota Tasikmalaya tinggi volume perjalanan ke Bekasi-Bogor hasil survei kami di lapangan,” ujar Uus di sela pembahasan penanganan virus Corona di Bale Kota Tasikmalaya tadi malam.

Menurutnya, potensi risiko tertular dan menularkan Covid-19 di Kota Tasikmalaya pertama mewaspadai pergerakan masa tinggi, penumpang bis, kereta, pesawat ke Jabodetabek, jamaah umrah yang pulang kurang dari 28 hari.

“Bagaimana kita antisipasi semua itu. Perhitungan hanya 3 otobis yang kami ambil sampel tapi sudah luar biasa, belum kita hitung bis kecil dan travel termasuk mobil pribadi,” paparnya.

Dari hasil sampel kepada tiga bis transportasi seperti Primajasa, Budiman dan Doa Ibu. Lima jurusan ke Jakarta berpotensi adanya penyebaran positif virus corona. Sebab, bis tersebut melintasi Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Grogol, Tanjung Priuk dan Cililitan. “Estimasi mobilisasi penumpang 7.800 orang per hari, sehingga harus dikendalikan,” ungkapnya.

Ditambah, penumpang Kereta Api mobilisasi 400 orang per hari, pesawat 140 orang hilir mudik keluar masuk Kota Tasikmalaya. “Total 8.340 orang

per hari mobilisasi penduduk keluar masuk Kota Tasikmalaya dari Jabodetabek,” tuturnya.

Sementara, kata Uus, sebanyak 200 jamaah umrah telah dicatat untuk mengurangi kontak dengan masyarakat. Agar membatasi diri, tapi tak masuk ODP karena semua tak terlihat gejala.

“Yang kita perlukan penguatan promotif dan preventif. Kemudian pembentukan gugus tugas percepatan covid, sebagai tindak lanjut Kepres baru amanatkan percepatan itu. Survei tata laksana kasus terduga, ODP, PDP dll. Siapkan layanan isolasi, rujukan, edaran risiko covid. Siapkan kajian untuk tetapkan status kebencanaan Kota Tasikmalaya. Semoga kita tak sampai itu, sebab KLB dinyatakan ketika sudah ada confirm positif,” terangnya.

Apalagi, kata Uus, Kota Tasikmalaya merupakan pusat Priangan Timur yang harus diperhitungkan daerah lain seperti Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran. “Seandainya tumbuh covid, kita akan maksimum daya tampung, rujukan Jabar pasti akan penuh. Bogor bahkan sudah manfaatkan rumah sakit second line, kalau Kota Tasik butuh semua pasti akan manfaatkan RSUD dr Soekardjo. Perlu diketahui untuk layani pasien sampai sekarang berbenturan masalah yakni DBD yang sedang outbreak,” ujarnya.

Sebab beberapa rumah sakit pun, kata Uus, sudah over kapasitas seperti TMC, Jasa Kartini, Prasetya Bunda, Permata Bunda. ”Daya tampung sudah luar biasa penuh, dan kita masih membutuhkan ruang isolasi,m” ungkapnya.

Batasi Pertemuan MassaWali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman

mengaku berat jika harus mengunci (lockdown) selama 14 hari, namun hal tersebut benar-benar efektif mencegah penularan virus Corona. ”Ini demi keselamatan semua, saya mohon dimengerti dan

memahaminya,” terang dia.Namun, Budi menginstruksikan sekolah

dari jenjang TK sampai dengan SMP untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing.

“Bagaimana pun ini meminimalkan penularan wabah global. Meski sampai hari ini ada 12 orang dalam pemantauan, 5 diantaranya sudah dinyatakan negatif dan 7 masih dipantau dan semua tidak ada yang naik status,” tuturnya.

Kebijakan tersebut, kata Budi, dituangkan dalam surat edaran yang akan efektif berlaku mulai Senin (16/3). Lebih dari 10 poin dalam surat tersebut, diharapkan bisa dipahami dan diikuti masyarakat. “Pemkot melibatkan potensi yang ada di lintas instansi vertikal mulai kepolisian dan TNI, termasuk kader kesehatan hingga kelurahan, dituntut menyosialisasikan edaran tersebut sebagai edukasi terhadap masyarakat, “ ungkapnya.

“Harapan kami edaran berisi anjuran PHBS, belajar di rumah bagi siswa termasuk diniyah, tidak izinkan kegiatan bersifat pengumpulan masa, bisa sampai ke seluruh masyarakat,” harap Budi.

Termasuk, kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Bappelitbangda yang rencananya mengundang lebih dari 200 orang di Hotel Grand Metro hari ini, akan dibatasi bagi internal pemerintah saja tanpa melibatkan unsur masyarakat.

“Kerja tetap berjalan, pelayanan publik pun sama. Hanya posyandu saja dipending, lebih diarahkan kepada puskesmas-puskesmas terdekat bagi layanan bayi dan ibu hamil,” kata dia.

Termasuk, lanjut dia, diikuti juga oleh seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sebab, dalam edaran tersebut mengatur juga pembatasan kunjungan dinas baik dari mau pun luar kota. “Apel-apel kantor kita tiadakan dulu. fasilitas milik Pemerintah juga kita tidak aktifkan dulu,” ujarnya. (igi)

FOTO: RADAR TASIKMALAYA

LAGI, EMPAT PASIEN DIISOLASITEGAL – Empat pasien di dua Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) di Kabupaten dan Kota Tegal kembali diisolasi. Di RSUD Kardinah, kembali melakukan isolasi terhadap dua pasien yang dinyatakan dalam pengawasan (PDP). Sementara di RSUD dr Soesilo Slawi pasien diisolasi karena mengalami gejala yang menyerupai virus corona (Covid-19).Di RSUD Karinah, dua pasien tersebut yakni pelajar pria berinisial T, 17, warga Desa Randudongkal yang dirujuk dari Puskesmas setempat ke RSUD Kardinah pada Minggu (15/3) sore. Kemudian yang kedua, warga Kelurahan Slerok pria berinisial A, 34, bekerja di pengeboran minyak Abudhabi Dubai baru pulang Senin (16/3) pukul 02.00 pagi.

Sementara di RSUD dr Soesilo, dua pasien laki-laki itu berinisial TA, 28, dan MT, 21. Mereka datang ke rumah sakit tersebut di waktu yang berbeda. TA masuk pada Sabtu malam (14/3) rujukan dari RSUD Suradadi. Kemudian MT masuk pada Minggu malam (15/6) rujukan dari Puskesmas Pagerbarang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kardinah dr Hery Susanto Sp A mengungkapkan, berdasarkan informasi awal pasien rujukan Puskesmas Randudongkal memiliki riwayat demam, batuk, flu , dan sesak nafas. Bahkan, gejala yang menyerupai terpapar Covid 19 tersebut dialami setelah pulang Study Tour dari Bali. Sedangkan, pekerja yang baru pulang dari Abudhabi Dubai berinisiatif memeriksakan diri langsung karena mengalami gejala serupa.

”Mengacu standar operasional prosedur, langsung dilakukan penanganan medis secara khusus di ruang isolasi (karantina-red) serta uji swab tenggorok,” jelasnya kemarin.

Terkait riwayat detail pasien, kata Hery, belum bisa dipastikan karena masih dalam penanganan Tim Ad Hoc Covid 19 RSUD Kardinah. Namun, untuk proses pemeriksaan medis dua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tersebut dilakukan secara terpisah. Yakni, satu PDP dirawat di ruang isolasi lantai dasar dan satu PDP lainnya di ruang isolasi lantai 2. Tujuannya, agar pemeriksaan secara menyeluruh bisa dilakukan sesuai prosedur dan standar medis.

Lebih lanjut Hery menuturkan, pasien yang sudah ditangani dan menjalani pemeriksaan medis uji swab tenggorok dan hidung di RSUD Kardinah sudah didata. Sejak Februari hingga Senin (16/3), jumlahnya mencapai lima pasien, meliputi satu warga Kota Tegal hasilnya negatif, satu warga Brebes dan terakhir warga Randudongkal Pemalang juga dinyatakan negatif yang sudah dipulangkan. ”Untuk dua pasien yang baru masuk Minggu (15/3) sore dan Senin (16/3) pagi masih dalam pengawasan di ruang isolasi khusus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Ad Hocc Penanganan Covid-19 RSUD Kardinah dr Rachman Edi Santoso SpPD saat dikonfirmasi Radar menyampaikan, hingga saat ini tim medis penanganan khusus masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan menyeluruh. Sebab, meski sudah dilakukan uji swab tenggorok dan hidung secara langsung oleh Tim Medis. Pemeriksaan serial, terus diupayakan karena tidak hanya dilakukan sekali untuk validitas hasilnya.

”Sambil menunggu hasil uji swab tenggorok yang sudah dikirim ke Litbangkes Jakarta, kami juga akan memeriksa foto rontgen torax dan kondisi organ dalam lainnya,” tandasnya. (syf/yer)

www.fin.co.idSELASA, 17 MARET 2020

GELORA www.fin.co.id11

Fajar Indonesia

SELASA, 17 MARET 2020

Timnas U19 Pilih Tunda LatihanTANGERANG- Pandemi virus korona tidak hanya berefek pada kompetisi Liga 1, Tim nasional Indonesia U19 menunda program pemusatan latihan (TC) mereka di bulan ini akibat virus asal Cina tersebut. TC ini rencananya akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 29 Maret 2020 di Karawaci, Tangerang akhirnya batal.

“Seperti yang diketahui, dengan maraknya virus corona pada situasi saat ini, serta instruksi dari Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan melalui Sekretaris Jenderal Ratu Tisha Destria, timnas U19 pun menunda pemusatan latihan di Karawaci,” tutur Asisten Pelatih U19 Nova Arianto, Senin (16/3).

Dikatakannya, tim U19 sudah melakukan dua kali pemusatan latihan, di Cikarang dan Thailand. Untuk di Cikarang, tidak ada uji coba, karena hanya masuk proses seleksi pemain saja yang akan diberangkatkan ke Thailand.

Sementara di Thailand, mereka banyak melakukan uji coba dengan beberapa klub dan tim universitas. Sebanyak enam kali uji coba, mereka lakukan saat di Alpine Football Camp Training, Chiang Mai, Thailand.Mereka menutup pemusatan latihan, dengan melakukan latih tanding terakhir melawan Bucheon FC 1995. Latihan mereka akhiri dengan skor 0-2.

"Banyak pelajaran yang didapat tim ini, tentu, karena tim sudah menjalani latihan fisik yang sangat intens dan enam kali latihan tanding bersama klub-klub dari Korea Selatan," jelas Nova.

Lawan pertama mereka adalah salah satu klub Universitas, bernama Kyung Hee University. Dimana mereka harus

mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-2. Kemudian, kedua, mereka bermain 0-4 melawan Seongnam FC.

Begitu juga saat melawan Busan IPark yang tahun ini baru saja promosi ke K-League 1, mereka bisa membuat satu gol, meski harus juga mengakui kekuatan tim lawan 1-5. Kemudian, kemarin, mereka bermain lagi dengan Seongnam FC dengan skor 1-4, gol dicetak oleh Irfan Jauhari.

Namun, di latihan tanding mereka yang kelima, mereka sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, melawan Kyung Hee University, dimana dua gol timnas U19, dicetak oleh Rizky Ridho Ramadhani dan Komang Teguh Trisnanda.

Diketahui, Tim nasional Indonesia U19 dipersiapkan untuk menghadapi turnamen AFF di Indonesia dan AFC di Uzbekistan tahun ini. Mereka terus mempersiapkan diri dengan mengadakan pemusatan latihan, rencananya dalam pemusatan latihan kali ini, tim nantinya akan diisi oleh 28 pemain terpilih.

"Kami menargetkan Timnas U19 untuk bisa meraih juara di Piala AFF U19 dan raihan terbaik di Piala AFC U19 2020, semoga penundaan ini segera selesai dan kami bisa berlatih lagi," tandas mantan pemain Persib tersebut. (gie/fin/tgr)

Bek Spurs JadiKorban PerampokanLONDON- Aksi perampokan kembali menghantui pemain Liga Premier. Kali ini, teror menimpa bek Tottenham Hotspur, Jan Vertonghen.

Empat pria bertopeng membawa pedang mencoba memasuki rumahnya saat dirinya tengah memperkuat Spurs melawan

RB Leipzig, Rabu (13/11). Teror tersebut membuatnya syok. Pasalnya, saat kejadian, istri dan dua anaknya tengah berada di rumah.

Menurut surat kabar The Sun, geng bertopeng berhasil kabur dan membawa alat elektronik dari dalam rumah seharga USD 3 juta tersebut.

"Saya baik-baik saja, tapi saya langsung pulang ke rumah. Keluarga sempat syok tapi tidak apa-apa," ujarnya kepada The Sun.

Ia untuk memberi tahu apa yang dicuri dari rumahnya. "Kami ingin

merahasiakannya semampunya," ujar pria berusia 32 tahun tersebut.

Dalam artikelnya, The Sun menulis bahwa istri Vertonghen, Sophie De Vries memenuhi permintaan perampok dengan memberikan barang berharga sebelum mereka meninggalkan rumah berlantai empat. Beruntung, perempuan asal Belgia tersebut tidak mengalami luka sedikitpun.

S eorang jur u bicara Spurs mengatakan kepada The Daily Express mendesak pihak kepolisian menuntaskan kasus perampokan tersebut.

"Ini jelas membuat keluarga Jan (Vertonghen) traumatis. kami mendorong siapa pun yang memiliki

informasi (identitas pelaku) untuk membantu polisi dalam penyelidikan mereka," katanya.

Vertonghen hanya satu dari sekian pesepakbola Liga Premier yang kediamannya menjadi target perampok bersenjata. Di awal musim, bek Crystal Palace Mamadou Sakho kehilangan barang berharga senilai lebih dari GBP 500 ribu atau setara Rp9 miliar ketika rumahnya di satroni perampok

Pada Juli 2019, dua bintang Arsenal Mesut Ozil dan Sead Kolisinac menjadi sasaran perampokan. Beruntung keduanya lolos tanpa cedera setelah melawan perampok yang ingin mengambil mobil Land Rover milik Ozil. (fin/tgr)

SAATNYA REHAT!LIGA 1 INDONESIA

Merebaknya virus Corona terus berdampak buruk terhadap olahraga di Tanah Air. Kali ini, virus bernama lain Covid-19 itu terpaksa membuat kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2020 dihentikan untuk sementara waktu.

JAKARTA- Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriwan usai pihaknya menggelar rapat dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di sela-sela pembukaann Liga 2 Indonesia yang mempertandingkan Persiba melawan Kalteng Putra, Sabtu (14/3) kemarin.

Dalam rapat tersebut diputuskan, pertandingan Liga 1 Indonesia musim 2020 dihentikan sementara mulai Senin (16/3) kemarin. Tidak hanya Liga 1, perhelatan Liga 2 yang baru dimulai pada Sabtu (14/03) kemarin juga terpaksa mengalami penundaan yang sama. Artinya, pertandingan Liga 1 maupun Liga 2 pada Minggu (15/03) menjadi yang terakhir sebelum akitivas sepakbola tersebut di Indonesia dihentikan sementara.

"Kita tentukan minimal dua pekan kompetisi berhenti, baik Liga 1 maupun Liga 2, sembari menanti perkembangan terkini atas persebaran Virus Corona,” tutur Iriawan.

Ditundanya kompetisi kasta teringgi di Tanah Air itu nampaknya disambut baik oleh para tim peserta. Seperti contohnya, Persija Jakarta yang mendukung keputusan tersebut.

Dikatakan pelatih Persija, Sergio Farias, kesehatan dan keselamatan pemain, dan seluruh suporter jauh

lebih penting daripada memaksakan bergulirnya kompetisi. "Semua kompetisi berhenti, mungkin nanti olimpiade juga. Jadi virus itu memang cukup berbahaya. Saya ingin kompetisi tetap berjalan namun kesehatan pemain paling penting. Ini akan baik untuk kita semua,” tutur Farias seperti dikutip situs resmi klub, Senin (16/3) kemarin.

Bahkan, hasil p e n u n d a a n tersebut membuat manajemen tim berjuluk Macan Kemayoran itu meliburkan segala aktifitas tim selama satu pekan. Nantinya, setelah kembali menjalani kegiatan, seluruh anggota tim akan menjalani serangkaian tes. Akan tetapi, selama menjalani masa libur, manajemen Persija menghimbau agar seluruh anggota untuk menghindari tempat keramaian dan

melakukan segala aktifitas olahraga di rumah.Hal itu tak lain demi mencegah penyebaran

virus Corona yang semakin meresahkan. Himbauan ini pun

dijalankan oleh oleh bek kiri Macan Kemayoran, Rezaldi Hehanussa. Pemain yang

akrab disapa Bule ini mengaku mengisi waktu libur sepekan

latihan dengan b e r o l a h r a g a di rumah dan menghindari b e r p e r g i a n . "Saya memilih menghindar i

t e m p a t keramaian sesuai

saran dokter dan tim. Ini sikap saya untuk menghindari

virus Corona," tutur pemain bernomor punggung 28 tersebut.

Selain Persija, tim rival Persib Bandung juga mendukung penundaan

kompetisi Liga 1. Sama halnya dengan Farias,

pelatih Persib, Robert Rene Alberts juga mengatakan keselamatan pemain untuk terhindar dari penyakit yang berawal dari Wuhan, China itu jauh lebih penting dari pada sebuah kompetisi. "Kita harus mendukung keputusan ini, karena seprti yang saya katakan seblumnya, tidak ada nyawa yang sebanding dengan sepakbola. Jadi jika kami bisa menyelematkannya nyawa dengan menghentikan laga, tentunya kami mengikuti perintahnya," tutur Robert.

Akan tetapi, pelatih berkebangsaan Belanda itu mengaku tak mudah untuk dirinya mengatur program latihan. Pasalnya, mereka disarankan untuk menjga diri dengan tidak banyak keluar rumah, namun disisi lain para pemain butuh menjaga kebugaran tubuhnya jika kompetisi kembali bergulir. "Ya, ini pastinya tidak mudah karena kami harus menjaga ritme pertandingan," tegas mantan pelatih PSM Makassar tersebut.

Dukungan penundaan Liga 1 disambut baik oleh manajemen Arema FC. Media Officer Arema FC, Sudarmadji menyampaikan bahwa manajemen tim berjuluk Singo Edan itu menerima keputusan dihentikannya kompetisi untuk sementara waktu. (gie/fin/tgr)

FOTO: PSSI.ORG

FOTO: TOTTENHAM HOTSPURS

TRIDENTEFajar Indonesia

SELASA, 17 MARET 2020

KONTRAKDIGANTUNGPandemik virus corona bukan hanya merugikan para klub liga elit Eropa, para agen yang menaungi pemain bintang pun ikut-ikutan merugi. Berikut sejumlah pemain pilar yang digantung akibat penundaan liga. (fin/tgr)

DAVID SILVA Klub: Manchester City

Gaji : GBP 6,7 juta permusim

OLIVER GIROUDKlub : Chelsea

Gaji : GBP 5,2 juta per musim

WILLIANKlub : Chelsea

Gaji : GBP 2,5 juta per musim

JAN VERTONGHENKlub : Tottenham Hotspur

Gaji : GBP 3,12 juta per musim

Z. IBRAHIMOVICKlub: AC Milan

Gaji : USD 7,2 juta per setengah musim

Semua Was-wasLONDON- Penangguhan liga elit Eropa baik

domestik maupun antarklub akibat pandemik virus corona ternyata berbuntut panjang. Bukan saja potensi bakal diperpanjangnya penundaan, melainkan problem sejumlah kontrak pemain bintang yang akan habis musim panas ini.

Sebelumnya Dewan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan sejumlah penyelenggara liga mengonfirmasi bakal terus mengevaluasi kapan penyelenggaraan bisa dimulai kembali. Ada kemungkinan penundaan bisa diperpanjang hingga akhir musim panas. Alhasil, kontrak

yang seharusnya habis pada 30 Juni 2020 tak ayal membuat kontrak akan digantung.

Terlebih beberapa pemain inti di klub masing-masing. Sebut saja Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Oliver Giroud dan Willian (Chelsea), David Silva (Manchester City) hingga Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur). (Selengkapnya lihat infografis)

Kehilangan King Ibra-julukan Ibrahimovic- sangat berefek pada daya dobrak AC Milan. Dalam 12 laga terakhir, eks striker Juventus, FC Barcelona, Inter Milan, Paris Saint-Germain dan Manchester itu mampu membuat Rosonerri,

julukan AC Milan tak tersentuh kekalahan (5 menang, 2 imbang).

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, Rosonerri menjadi tim yang direpotkan karena pandemi Covid -19 itu. Pasalnya, selain Ibra ada empat pemain yang juga habis masa kontraknya awal musim panas mendatang.

Namun harapan Ibra tetap tampil di San Siro disampaikan Pandit Sky Sport Italia Manuele Baiocchini. Dirinya menyebut legenda asal Swedia tersebut seharusnya meneken kontrak lebih dari enam bulan, namun adalah Milan yang ingin melindungi diri mereka sendiri

dengan menyisipkan klausul pilihan."Kini akan bergantung pada dua faktor utama.

Ibrahimovic tetap bersama Rossoneri dan AC Milan tetap naik menjadi lebih kuat ketimbang saat ini. Tanpa kedua syarat tersebut, ia siap untuk angkat kaki dari San Siro," tulisnya.

Jendela transfer musim panas tinggal tiga bulan lagi. Dalam periode ini, sejumlah klub akan berjuang keras mempertahankan pemain yang akan habis masa kontraknya. Jika lalai dilakukan, maka klub akan merugi. Pasalnya, jika kontrak habis pemain akan berstatus free agent per 1 Juli 2020. (fin/tgr)